Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia
PEMBIAYAAN UMKM DALAM PAKET KEBIJAKAN EKONOMI SEPTEMBER 2015
JAKARTA, 15 OKTOBER 2015
OUTLINE PEMBIAYAAN UMKM DALAM PAKET KEBIJAKAN PEMERINTAH PEMBIAYAAN UMKM DI BIDANG EKSPOR PENYALURAN KREDIT USAHA RAKYAT KEBIJAKAN PEMBIAYAAN UMKM DARI OTORITAS JASA KEUANGAN PENURUNAN BOBOT RESIKO KREDIT KEPADA USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH (UMKM) YANG DIJAMIN OLEH LEMBAGA PENJAMIN/ASURANSI KREDIT BERSTATUS BADAN USAHA MILIK DAERAH PENINGKATAN BATASAN NOMINAL KREDIT DAN PENYEDIAAN DANA DALAM JUMLAH KECIL YANG PENILAIAN KUALITASNYA HANYA DIDASARKAN ATAS KETEPATAN PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PENINGKATAN BATASAN NOMINAL KREDIT KEPADA UMKM YANG PENILAIAN HANYA DIDASARKAN ATAS KETEPATAN PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA
Penyaluran Kredit dan Pertumbuhan Ekonomi Tahun
Kredit (Rp triliun)
%
Pertumbuhan Ekonomi (%)
2015
3679,87
11,28
4,71
2014
3674,31
11,58
5,02
2013
3292,87
21,60
5,78
2012
2707,86
23,08
6,23
2011
2200,09
24,59
6,49
2009
1765,85
22,81
6,22
2009
1437,93
9,96
4,63
2008
1307,69
30,51
6,02
2007
1002,01
26,47
6,35
2006
792,30
5,50
Sumber: Statistik Perbankan Indonesia (SPI) per Maret 2015 Ket: Penyaluran kredit kepada pihak ketiga
Penetrasi Kredit di Indonesia Masih Sangat Rendah Rasio Kredit ke Sektor Swasta Dalam Negeri (% terhadap PDB 2013)
Filipina Indonesia Banglades Kamboja India Brasil Vietnam Malaysia Singapura Tingkok Thailand Afrika Selatan
Sumber: World Bank 2014
36
38 42 45 52 71
97 124 129 140 154
156
KONDISI & POLA PEMBIAYAAN USAHA KONDISI
POLA PEMBIAYAAN USAHA
LAYAK GO PUBLIC
BESAR
KLASTER 6
4,4 Rb (10%) Jumlah:*) 39,85 Rb (90%)
KLASTER 5
LAYAK USAHA DAN BANKABLE
Jumlah:*) 361,3 Rb (60%)
KLASTER 4 KLASTER 3
LAYAK USAHA DAN BELUM BANKABLE KLASTER 2
BELUM LAYAK USAHA DAN BELUM BANKABLE
Jumlah:*) KLASTER 1
PENDUDUK MISKIN 29,89 juta jiwa (12,36%) (Data BPS 2011) Deputi Bidang Pembiayaan, Diolah dari Berbagai Sumber
38,19 Jt (70%)
Jumlah:*) 240,9 Rb (40%) Jumlah:*) 16,36 Jt (30%)
± 4,95 ribu (0,01%)
• Pasar Modal • Perbankan • Sumber Lainnya • Perbankan
USAHA MENENGAH 44,28 ribu (0,08%)
USAHA KECIL 602,19 Ribu (1,01%)
USAHA MIKRO 54,55 juta (98,85%) MISKIN FAKIR MISKIN
• •
Plafon 2009:129,428 milyar • UM 30,91% • UK 32,34% • UMi 36,75% Program KUMK SUP 005 Program LPDB KUKM • Perbankan • Program Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil • Program Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) • Program LPDB KUKM • Program Pemberdayaan Usaha Mikro • Program Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)
PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL (PNPM)
• Program Pemberdayaan Sosial • Program pemberdayaan Fakir Miskin
KEBIJAKAN PEMBIAYAAN UMKM OLEH PEMERINTAH
KREDIT MURAH BAGI EKSPORTIR • Dalam rangka membantu pengusaha ekspor skala usaha kecil atau usaha menengah yang mengalami kesulitan keuangan karena menurunnya permintaan ekspor, maka Pemerintah menyediakan kredit sebesar Rp. 5 milyar hingga Rp. 50 milyar dengan suku bunga sesuai BI rate, saat ini 7,5%. Jangka waktu pinjaman sekitar 1 tahun. Kebijakan ini merupakan bagian dari skema National Interest Account yang ditugaskan kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). • Untuk mendapatkan kredit tersebut pengusaha dapat mengajukan usulan kepada LPEI. • Penawaran kredit ini sementara berlangsung 6 bulan kedepan. • Jumlah kredit yang dialokasikan hingga Desember 2015 sebesar Rp. 700 milyar.
PERUBAHAN KEBIJAKAN KUR
8
KEBIJAKAN PENYALURAN KUR Beberapa usulan terkait relaksasi KUR antara lain: • Revisi Permenko 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR terkait dengan : Penambahan sektor perdagangan yang dibiayai; Penambahan skala usaha untuk KUR Mikro dan KUR Ritel; Pembiayaan investasi untuk tanaman keras; Penambahan jangka waktu, suplesi, dan restrukturisasi KUR Mikro dan KUR Ritel.
• Penetapan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) untuk rujukan pembayaran subsidi bunga bulanan sebagaimana diatur dalam PMK 146/PMK.05/ 2015 tentang Tata Cara Pembayaran Subsidi Bunga KUR. • Penguatan basis data SIKP dengan dukungan Kementerian teknis, Pemda dan TNP2K • Penambahan Bank Pelaksana KUR dengan monitoring yang ketat dari OJK
9
PERUBAHAN PERMENKO 6 TAHUN 2015 No. 1
Uraian Sektor yang Dibiayai
Permenko 6 Tahun 2015
Perubahan
Pertanian, perikanan, • industri pengolahan dan perdagangan yang • terkait 3 sektor tersebut. •
• •
Sektor Pertanian: Seluruh usaha di sektor pertanian (sektor 1). Perikanan: Seluruh usaha di sektor perikanan (sektor 2); Industri Pengolahan: Seluruh usaha di sektor Industri Pengolahan (sektor 4), termasuk industri kreatif di bidang media rekaman, film, dan video. Perdagangan: Seluruh usaha di sektor perdagangan (sektor 7), tidak termasuk perdagangan barang impor. Jasa-Jasa: Seluruh sektor usaha yang masuk dalam: sektor penyediaan akomodasi dan penyediaan makanan (sektor 8), sektor transportasi – pergudangan - dan komunikasi (sektor 9), real estate - usaha persewaan - jasa perusahaan (sektor 11), jasa pendidikan (sektor 13) 10
PERUBAHAN. . . No.
Uraian
Permenko 6 Tahun 2015
Perubahan
2.
Jenis Pembiayaan untuk Tanaman Keras
Tidak diatur
Jangka waktu pembiayaan investasi untuk usaha perkebunan tanaman keras dapat diberikan maksimum 10 tahun.
3.
Ketentuan Umum Usaha
Usaha produktif, layak, namun belum memenuhi persyaratan agunan tambahan bank.
Penerima KUR adalah individu/perseorangan atau badan hukum yang meliputi: usaha mikro, kecil, dan menengah yang produktif; calon Tenaga Kerja Indonesia yang akan bekerja di luar negeri; anggota keluarga dari karyawan/karyawati yang berpenghasilan tetap; dan Tenaga Kerja Indonesia yang purna dari bekerja di luar negeri.
4.
Suku Bunga KUR Penempatan TKI
Suku bunga KUR Penempatan TKI yang dibebankan kepada TKI adalah sebesar 12% efektif per tahun atau dapat disesuaikan dengan suku bunga flat yang setara. Pemerintah memberikan bantuan subsidi bunga dan biaya penagihan
Suku bunga KUR Penempatan Tenaga Kerja Indonesia sebesar 12% (dua belas perseratus) efektif pertahun atau dapat disesuaikan dengan suku bunga flat yang setara.
11
PERUBAHAN. . . No. 5.
Uraian Agunan
Permenko 6 Tahun 2015 I.
I.
KUR Mikro: • Agunan pokok = kelayakan usaha dan obyek yang dibiayai • Agunan tambahan sesuai penilaian dari Bank Pelaksana KUR namun tanpa perikatan KUR Ritel • Agunan pokok = kelayakan usaha dan obyek yang dibiayai • Agunan tambahan sesuai penilaian dari Bank Pelaksana KUR.
Perubahan • •
Agunan pokok KUR adalah usaha atau obyek yang dibiayai oleh KUR. Penyalur KUR dapat meminta agunan tambahan dalam hal diperlukan sesuai penilaian Penyalur KUR.
12
PERUBAHAN. . . No. 6.
Uraian Calon Debitur KUR Mikro
Permenko 6 Tahun 2015 Usaha Mikro, Koperasi, dan Kelompok Usaha Berbadan Hukum yang Memiliki Usaha yang Produktifi, layak, namun tidak memiliki agunan yang cukup.
Perubahan a.
b.
c.
d.
Calon penerima KUR Mikro adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang produktif, anggota keluarga dari karyawan/karyawati yang berpenghasilan tetap, TKI yang purna dari bekerja di luar negeri. Calon penerima KUR Mikro harus mempunyai usaha produktif dan layak yang telah berjalan minimum 6 (enam) bulan. Calon penerima KUR Mikro dapat sedang menerima kredit/pembiayaan lainnya antara lain berupa kredit kepemilikan rumah, kredit kendaraan bermotor, dan kartu kredit, serta KUR dengan kolektabilitas lancar. Calon penerima KUR Mikro memiliki surat Izin Usaha Mikro dan Kecil yang diterbitkan pemerintah daerah setempat dan/atau surat izin lainnya.
13
PERUBAHAN. . . No. 7.
Uraian Calon Debitur KUR Ritel
Permenko 6 Tahun 2015 Usaha Kecil, Koperasi, dan Kelompok Usaha Berbadan Hukum yang Memiliki Usaha yang Produktifi, layak, namun tidak memiliki agunan yang cukup
Perubahan a.
b.
c.
d.
Calon penerima KUR Ritel adalah adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang produktif, anggota keluarga dari karyawan/karyawati yang berpenghasilan tetap, TKI yang purna dari bekerja di luar negeri. Calon penerima KUR Ritel harus mempunyai usaha produktif dan layak yang telah berjalan minimum 6 (enam) bulan. Calon penerima KUR Ritel dapat sedang menerima kredit/pembiayaan lainnya antara lain berupa kredit kepemilikan rumah, kredit kendaraan bermotor, dan kartu kredit, serta KUR dengan kolektabilitas lancar. Calon penerima KUR Ritel memiliki surat Izin Usaha Mikro dan Kecil yang diterbitkan pemerintah daerah setempat dan/atau surat izin lainnya.
14
PERUBAHAN. . . No.
Uraian
8.
Calon Debitur KUR Penempatan TKI
Permenko 6 Tahun 2015 1.
2. 3.
4.
5.
6.
Berusia sekurang-kurangnya 18 tahun, dibuktikan dengan KTP atau akte kelahiran/surat kenal lahir dari instansi berwenang; Surat izin dari suami/istri/orang tua/wali untuk bekerja di luar negeri; Surat hasil Medical Check Up yang menyatakan fit untuk bekerja dari rumah sakit yang ditunjuk oleh pemerintah; Memliki kemampuan baca tulis dan ketrampilan yang diperlukan untuk bidang kerja tertentu; Memiliki perjanjian penempatan bagi TKI yang ditempatkan oleh PPTKIS; Memiliki perjanjian kerja dengan pengguna bagi TKI baik yang ditempatkan oleh PPTKIS, Pemerintah atau TKI yang bekerja secara perseorangan.
Perubahan a.
b.
Calon penerima KUR Penempatan Tenaga Kerja Indonesia, mempunyai persyaratan sebagai berikut: • memiliki Perjanjian Penempatan bagi TKI yang ditempatkan oleh PPTKIS; dan • memiliki Perjanjian Kerja dengan Pengguna bagi TKI baik yang ditempatkan oleh PPTKIS, Pemerintah atau TKI yang bekerja secara perseorangan. Calon penerima KUR Penempatan Tenaga Kerja Indonesia selain memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap harus memenuhi persyaratan lainnya yang diperlukan dalam rangka penempatan Tenaga Kerja Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penempatan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri. 15
PERUBAHAN… No. 9.
Uraian Jangka Waktu Pinjaman KUR Mikro
Permenko 6 Tahun 2015 •
•
Jangka waktu KUR Mikro maksimal 2 tahun untuk kredit/pembiayaan modal kerja dan maksimal 4 tahun untuk kredit/ pembiayaan investasi. Dalam hal diperlukan perpanjangan, suplesi, atau restrukturisasi, maka jangka waktu sebagaimana di atus di atas, khusus untuk pembiayaan kredit modal kerja dapat diperpanjang menjadi maksimal 6 tahun dan untuk kredit/ pembiayaan investasi dapat diperpanjang maksimal 8 tahun terhitung sejak tanggal perjanjian kredit/ pembiayaan awal
Perubahan I.
Jangka waktu KUR Mikro: • paling lama 3 (tiga) tahun untuk kredit/pembiayaan modal kerja; atau • paling lama 5 (lima) tahun untuk kredit/pembiayaan investasi. II. Dalam hal diperlukan perpanjangan, suplesi, atau restrukturisasi, maka jangka waktu sebagaimana di atas di atas, khusus untuk pembiayaan kredit modal kerja dapat diperpanjang menjadi maksimum 6 tahun dan untuk kredit/ pembiayaan investasi dapat diperpanjang maksimum 10 tahun terhitung sejak tanggal perjanjian kredit/ pembiayaan awal. III. Total akumulasi plafon termasuk suplesi atau perpanjangan maksimal Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) per penerima KUR.
16
PERUBAHAN… No.
Uraian
10.
Jangka Pinjaman Ritel
Waktu KUR
Permenko 6 Tahun 2015
Perubahan
•
I.
•
Jangka waktu KUR Ritel maksimal 3 tahun untuk kredit/pembiayaan modal kerja dan maksimal 5 tahun untuk kredit/ pembiayaan investasi. Dalam hal diperlukan perpanjangan, suplesi, atau restrukturisasi, maka jangka waktu sebagaimana di atas, khusus untuk pembiayaan kredit modal kerja dapat diperpanjang menjadi maksimal 6 tahun dan untuk kredit/ pembiayaan investasi dapat diperpanjang maksimal 10 tahun terhitung sejak tanggal perjanjian kredit/ pembiayaan awal
Jangka waktu KUR Ritel: • paling lama 4 (empat) Tahun untuk kredit/pembiayaan modal kerja; atau • paling lama 5 (lima) Tahun untuk kredit/pembiayaan investasi. II. Jangka waktu KUR Ritel khusus untuk tanaman keras paling lama 10 (sepuluh) tahun dengan grace period yang disepakati oleh penyalur KUR sesuai karakteristiknya. III. Dalam hal diperlukan perpanjangan, suplesi, atau restrukturisasi, maka jangka waktu sebagaimana diatur dalam angka 1 khusus untuk kredit/pembiayaan modal kerja dapat diperpanjang menjadi maksimum 8 (delapan) tahun dan untuk kredit/pembiayaan investasi dapat diperpanjang menjadi maksimum 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal perjanjian kredit/pembiayaan awal.
17
PERUBAHAN… No.
Uraian
Permenko 6 Tahun 2015
Perubahan
11.
Bank Pelaksana KUR
Persyaratan bagi Bank untuk dapat menjadi Pelaksana KUR, yaitu: (Butir 5) • Bank yang telah ditunjuk sebagai Bank Pelaksana Program KUR sebelumnya yang mempunyai NPL < 5% pada periode Oktober 2014 – Desember 2014 dapat menjadi Bank Pelaksana KUR. Sedangkan Bank dengan NPL 5% ke atas selama Perioder Oktober 2014 – Desember 2014 dan sebelumnya, tidak dapat menjadi Bank Pelaksana KUR sampai tingkat NPL < 5% selama 3 bulan berturut – turut.
1)
Linkage Pola Channeling
Penyaluran KUR oleh Penyalur KUR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat menggunakan pola linkage yaitu secara channelling atau executing. 18
12.
Pola Linkage
2)
Penyalur KUR adalah bank atau lembaga keuangan bukan bank yang disetujui oleh Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Bank atau lembaga keuangan bukan bank untuk dapat ditetapkan sebagai Penyalur KUR, memiliki persyaratan sebagai berikut: • memenuhi kriteria bank dan/atau lembaga keuangan bukan bank yang sehat dari Otoritas Jasa Keuangan; • melakukan kerjasama dengan Perusahaan Penjamin dalam penyaluran KUR; dan • memiliki online system data KUR dengan Perusahaan Penjamin dan Sistem Informasi Kredit Program.
PERUBAHAN… No. 13.
Uraian Pengaturan Penyaluran KUR melalui Lembaga Linkage Executing
Permenko 6 Tahun 2015 Tidak diatur
Perubahan I.
KUR Mikro a. Plafon KUR yang dapat diberikan oleh Penyalur KUR kepada lembaga linkage maksimal sebesar Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang wajib meneruspinjamkan kepada debitur dan dapat dilakukan secara bertahap. b. Suku bunga dan plafon kredit/pembiayaan dari lembaga linkage kepada Usaha Mikro dan Kecil ditetapkan maksimum sebesar 12% (dua belas persertaus) efektif pertahun dan maksimal Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per debitur.
II.
KUR Ritel a. Plafon KUR yang dapat diberikan oleh Penyalur KUR kepada lembaga linkage maksimal sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) yang wajib meneruspinjamkan kepada debitur dan dapat dilakukan secara bertahap. b. Suku bunga dan plafon kredit/pembiayaan dari lembaga linkage kepada Usaha Mikro dan Kecil ditetapkan maksimal sebesar 12% (dua belas perseratus) efektif pertahun dan maksimum Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) per debitur. 19
USULAN PERUBAHAN PMK No.146/PMK.05/2015 No. 14.
Uraian Mekanisme Pembayaran Subsidi Bunga
PMK 146 Tahun 2015
Perubahan
Pasal 8 ayat (2) dan (3): 1. Pembayaran subsidi bunga dilakukan setiap tanggal 5 bulan • Bank Pelaksana mengajukan berikutnya setelah pencairan permohonan pembayaran kredit berdasarkan data realisasi Subsidi Bunga kepada KPA pada KUR yang disampaikan oleh bulan berikutnya untuk bank pelaksana. Verifikasi pembayaran bunga yang telah dilakukan kemudian. jatuh tempo; • Dalam SIKP belum ditetapkan 2. Verifikasi hanya dilakukan pada tiga aspek yaitu: perhitungan subsidi bunga • Sesuai maksimum plafond. sebagaimana dimaksud dalam • Sesuai maksimum jangka ayat (1) dibayarkan setiap 3 waktu kredit. bulan kepada Bank Pelaksana. • Sesuai dengan suku bunga yang berlaku. Sedangkan hal-hal selain tiga poin di atas menjadi objek audit internal Bank. 20
Sektor 1 " Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan"
21
Sektor 2 "Perikanan"
22
Sektor 4 "Industri Pengolahan"
23
Sektor 4 "Industri Pengolahan"
24
Sektor 7 " Perdagangan Besar dan Eceran"
25
Sektor 7 " Perdagangan Besar dan Eceran"
26
JASA - JASA
27
Sektor Perdagangan yang Dilarang
28
KEBIJAKAN PEMBIAYAAN UMKM OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN
Penurunan bobot resiko kredit kepada UMKM yang dijamin oleh lembaga penjamin/asuransi kredit berstatus BUMD Permasalahan • Diperlukan kebijakan yang countercyclical dan bersifat sementara untuk mendorong pertumbuhan kredit dan ekonomi dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. • Diperlukan kebijakan yang mendukung program-program pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi khususnya dalam penyaluran kredit kepada UMKM Regulasi yang diterbitkan • Kredit kepada UMKM yang dijamin oleh Lembaga Penjamin/Asuransi Kredit berstatus BUMD dapat dikenakan bobot risiko sebesar 50% sepanjang: • Skema penjaminan / asuransi kredit memenuhi persyaratan; • Lembaga penjaminan / asuransi kredit berstatus BUMD tersebut memenuhi persyaratan yang ditetapkan ; dan • Lembaga penjaminan /asuransi kredit berstatus BUMD memiliki peringkat dari lembaga pemeringkat yang diakui oleh OJK setara “BBB-“ atau mendapat rekomendasi dalam bentuk tertulis dari OJK untuk melakukan program penjaminan Manfaat yang diberikan • Mendorong peran lembaga penjamin / asuransi kredit berstatus BUMD dalam penyaluran kredit kepada UMKM • Meningkatkan kredit kepada UMKM 30
Peningkatan batasan nominal kredit dan penyediaan dana dalam jumlah kecil yang penilaian kualitasnya hanya didasarkan atas ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga Permasalahan • Diperlukan kebijakan yang countercyclical dan bersifat sementara untuk mendorong pertumbuhan kredit dan ekonomi dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. • Diperlukan kebijakan untuk mendorong penyaluran kredit kepada debitur kecil Regulasi yang diterbitkan • Penetapan kualitas kredit kepada 1 (satu) debitur atau 1 (satu) proyek dengan jumlah sampai Rp 5 milyar (semula hanya Rp 1 milyar) dapat hanya didasarkan atas ketepatan pembayaran pokok dan /atau bunga. Manfaat yang diberikan • Mendorong bank untuk meningkatkan pemberian kredit kepada debitur kecil yang penilaian kualitasnya hanya didasarkan atas ketepatan pembayaran pokok dan / atau bunga.
31
Peningkatan batasan nominal kredit kepada UMKM yang penilaian hanya didasarkan atas ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga Permasalahan • Diperlukan kebijakan yang countercyclical dan bersifat sementara untuk mendorong pertumbuhan kredit dan ekonomi dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. • Diperlukan kebijakan untuk mendukung program-program pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi terutama yang berpihak kepada UMKM Regulasi yang diterbitkan Kredit kepada UMKM dengan jumlah: • lebih dari Rp 5 milyar (semula hanya Rp 1 milyar) s.d Rp 20 milyar, bagi bank yang memenuhi kriteria antara lain peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk risiko kredit sangat memadai, rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum sesuai ketentuan, dan Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan paling kurang 3; • lebih dari Rp 5 milyar (semula hanya Rp 1 milyar) s.d Rp 10 milyar, bagi bank yang memenuhi kriteria antara lain peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk risiko kredit sangat memadai, rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum sesuai ketentuan, dan Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan paling kurang 3; Manfaat yang diberikan • Mendorong bank untuk meningkatkan pemberian kredit kepada UMKM yang penilaian kualitas kreditnya hanya didasarkan atas ketepatan pembayaran pokok dan / atau bunga
32
TERIMA KASIH
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN www.ekon.go.id
