MENJAGA MOMENTUM, MENINGKATKAN KEPERCAYAAN PAKET KEBIJAKAN EKONOMI (PKE)

1

“MENJAGA MOMENTUM,

MENINGKATKAN KEPERCAYAAN” PAKET KEBIJAKAN EKONOMI (PKE)

DISAMPAIKAN OLEH : MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA KETUA KELOMPOK KERJA I SATUAN TUGAS PERCEPATAN EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KEBIJAKAN EKONOMI JAKARTA, 18 AGUSTUS 2016 SATUAN TUGAS PERCEPATAN DAN EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KEBIJAKAN EKONOMI – POKJA 1

2

LATAR BELAKANG KEBIJAKAN

3 REPUBLIK INDONESIA

THE LONG SLOW DOWN

4

REPUBLIK INDONESIA

REAL VALUE

(awal 80-an) Resesi Minyak Dunia

Sumber: Penn World Tables: The Economist

(97-98) Krisis Moneter

(08) Krisis Keuangan Global

GLOBAL ECONOMIC HEADWINDS

5

REPUBLIK INDONESIA

EUROPE •

POTENTIAL INSTABILITY DUE TO BREXIT OF EU

UNITED STATES

•

• MONETARY POLICY (NORMALIZED FED), • RECOVERY SIGNAL ECONOMIC CONDITION • PROBABILITY OF NEXT RECESSION

IN GENERAL, ECONOMIC CONDITION IS STILL WEAK, IN PARTICULAR GREECE

•

GLOBAL GROWTH PROJECTION IMF-WEO REVISED THE GLOBAL ECONOMIC GROWTH 2016

NEGATIVE INTEREST RATE POLICY: GERMANY, DENMARK, SWISS

JAPAN CHINA

NEGATIVE INTEREST RATE POLICY

• UNCERTAIN MONETARY & FINANCIAL SECTOR (DEVALUATION & INTERVENTION) • WEAKENING ECONOMY PERFORMANCE

IMF COMMODITY INDEX FLUCTUATIVE GLOBAL COMMODITY MARKET WITH WEAKENING TREND AND INCREASING PRESSURE TO GLOBAL AND DOMESTIC ECONOMY COMMODITY PRICE PROJECTION

ISSUANCE OF ECONOMIC DEREGULATION PACKAGES IS TO COUNTER THE SLOWING DOWN OF ECONOMIC GROWTH

6

REPUBLIK INDONESIA

Consumer Price Index (CPI) 2014 – Jun 2015 (2012=100)

Consumer Confidence Index (CCI) 2014 – Jun 2015

6.18 125

122 120

120

6.03

5.56

5.02

118 116

4.79

115

114 112

110

DEREGULATION

110 108

105

106 104

100

Source: Central Bureau of Statistics

Real output growth went down to 4.7% yoy on Q1-2015 – lowest since 2009. Thus national economic growth was predicted to grow only by 4.7% for 2015, lower than earlier projection of 5.2%, significantly lower that the expected 7% growth.

LOWER PERFORMANCE OF INTERNATIONAL TRADE (USD Million)

  500 450 400

400.000,00

350

300.000,00

381.709,80

369.180,50

Higher realized investment but occurred only in Java Island; none was on new industrial sector and employed less worker as they are capital intensive ones

200.000,00

250 200

100.000,00

150

0,00

100

463.1 398.6 156.1

313.2

300

354.471,30

Source: Bank of Indonesia and Central Bureau of Statistic

CPI of June 2015 was 120.14: there was , since 2012, 20.14% prices increases (inflation) due to supply side constrains. CCI went down by 7% during Jan-Jun 2015.

500.000,00

380.932,20

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun

128.2

251.3 208.5

92.2 76.0 135.1

60.5 270.4 175.3

307.0 42.9

221.0

148.0

2011

2012 I EXPORT

2013 II IMPORT

2014

TOTAL

Export decreased significantly during 2012 – 2014, and negative trade balance set in as export value declined more than that of import value.

50

92.2

Realized Investment (IDR Trillion)

0 2010

2011

2012

FDI Source: Investment Coordinating Board

2013

DDI

Total

2014

Q2-2015

LEMAHNYA INDUSTRIALISASI SEBAGAI PENYEBAB UTAMA REPUBLIK INDONESIA

 Share of manufacturing sector to GDP declined sharply in 10 consecutive years, from 28.1% in 2005 to 21.0% in 2014.

Percentage

PORTIONS OF MANUFACTURING SECTOR TO PDB 30.0 25.0 20.0 15.0 10.0 5.0 -

2005 Growth of Manufacturing Sector 4.6 Share of GDP 28.1

2006 4.6 27.8

2007 4.7 27.4

2008 3.7 26.8

2009 2.2 26.2

2010 4.7 25.8

2011 6.3 21.8

Source: Central Bureau of Statistic

2012 5.6 21.5

2013 4.5 21.0

2014 4.6 21.0

 WTO Data shows that share of export of manufacturing sector to total national export averaged at 37%, while share of national manufacturing sector is about 1% of total global import.

LABOR ABSORPTION IN MANUFACTURING SECTOR

 Domestic Investment: lower labor absorption by 56% -- from 279,099 workers in 2012 and only 124,135 workers in 2014.  Foreign Investment, lower labor absorption by 56% -- from 510,540 in 2012 and only 222,345 in 2014. Domestic Investment

Source: Investment Coordinating Board

Foreign Investment

7

8

PENJELASAN PAKET KEBIJAKAN DEREGULASI EKONOMI


FOKUS MERESPON PERKEMBANGAN KEGIATAN EKONOMI MASYARAKAT REPUBLIK INDONESIA

Meningkatkan daya saing industri, daya beli masyarakat, investasi, ekspor, wisata, dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. HARMONIZING REGULATIONS

SIMPLIFYING BUREAUCRATIC PROCESS

PAKET I, 9 Sept ‘15 MENDORONG DAYA SAING INDUSTRI: mengurangi dan menyederhanakan regulasi serta mempermudah birokrasi

PAKET II, 29 Sept ‘15 PROMOSI INVESTASI DAN DEVISA: Kemudahan perizinan investasi (izin 3 jam), dan insentif devisa hasil ekspor

PAKET III, 7 Oct ’15 PERLUASAN AKSES PEMBIAYAAN DAN PENGURANGAN BIAYA PRODUKSI: Perluasan cakupan KUR, Fasilitasi jasa keuangan, pembiayaan ekspor, fasilitas pertanahan, dan insentif listrik, BBM, Gas bagi industri

PAKET IV, 15 Oct ‘15 JAMINAN SISTIM PENGUPAHAN DAN PENGAMANAN PHK: sistem pengupahan yang adil, sederhana dan terproyeksi serta Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang lebih murah dan luas.

PAKET V, 22 Oct ‘15 REVALUASI ASET DAN AKSES PEMBIAYAAN SYARIAH: insentif pajak bagi perusahaan yang merevaluasi aset, dan insentif dana investasi real estate, serta kemudahan pembiayaan syariah

PAKET VI, 6 Nov ‘15 MENGGERAKKAN EKONOMI DI WILAYAH PINGGIRAN DAN KELANCARAN BAHAN BAKU OBAT: insentif KEK, pengairan, dan sistim eletronik (INSW) pengadaan bahan baku obat

ENSURING LAW ENFORCEABILITY

PAKET VII, 7 Dec ‘15 INSENTIF PAJAK INDUSTRI PADAT KARYA DAN SERTIFIKASI TANAH: Mendorong daya saing industri padat karya melalui insentif PPh Pasal 21 dan kemudahan sertifikasi tanah

PAKET VIII, 21 Dec ‘15 KEPASTIAN USAHA DAN INVESTASI JASA PEMELIHARAAN PESAWAT TERBANG (MRO) DAN MINYAK: one map policy yang mempermudah penyelesaian konflik lahan, upaya meningkatkan produksi minyak nasional, dan mendorong jasa MRO

PAKET IX, 27 Jan ‘16 INFRASTRUKTUR LISTRIK DAN LOGISTIK: Pemenuhan listrik rakyat, stabilisasi pasokan daging, dan agregator ekspor UKM untuk pengembangan logistik desa ke pasar global

PAKET X, 11 Feb ‘16 KETERBUKAAN INVESTASI: perubahan kebijakan daftar negatif investasi yang menjamin efektivitas pelaksanaan investasi, meningkatkan perlindungan dan pengembangan UMKM dan koperasi, serta mendorong investasi teknologi tinggi, padat modal, dan wisata

PAKET XI, 29 Mar ‘16 AKSES PEMBIAYAAN, DWELLING TIME, DAN INDUSTRI FARMASI/ALKES: Kredit Usaha Rakyat Berorientasi Ekspor, insentif BPHTB bagi DIRE, manajemen resiko untuk kelancaran arus barang (INSW), dan pengembangan industri farmasi/alkes

PAKET XII, 28 Apr ‘16 PENINGKATAN PERINGKAT EASE of DOING BUSINESS (EoDB): Memangkas Izin, Prosedur, Waktu, dan Biaya untuk Kemudahan Berusaha di Indonesia

10

11

11

Resume Perkembangan Deregulasi Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) Tahap I-XII REPUBLIK INDONESIA

 Total Regulasi yang dideregulasi pada Paket Kebijakan Ekonomi Tahap I – XII sebanyak 213 regulasi.  Total Regulasi yang dikeluarkan dari proses deregulasi pada Paket Kebijakan Ekonomi Tahap I – XII sebanyak 10 regulasi sehingga total regulasi yang efektif di deregulasi menjadi 203 regulasi.  Total Regulasi yang telah selesai dideregulasi (sampai dengan 1 Agustus 2016) sebanyak 202 regulasi (99%).  Total Regulasi yang masih dalam tahap pembahasan (sampai dengan 1 Agustus 2016) sebanyak 1 regulasi (1%).

213

I–XII

10

DIKELUARKAN

SELESAI

1

TOTAL REGULASI SEMULA

202

DALAM PEMBAHASAN

203

TOTAL REGULASI

99% 1%

KEMENTERIAN/LEMBAGA

154

154

TOTAL

100%

PRESIDENTIAL PRESIDENSIAL

4749 TOTAL TOTAL

4248 SELESAI SELESAI

99 %

UPDATE: 16 AGUSTUS 2016

12

Resume Perkembangan Regulasi Teknis Paket Kebijakan Ekonomi Tahap I-XII REPUBLIK INDONESIA

13

Total Total 26 Peraturan

Regulasi Teknis yang dibutuhkan guna menjalankan Paket Kebijakan Ekonomi I-XII sebanyak 26 Peraturan Teknis.

Dari

total 26 Peraturan, 20 Peraturan sudah selesai dan 6 Peraturan masih dalam Pembahasan.

Selesai 20 Peraturan Catatan:

Pembahasan 6 Peraturan

Sesuai kesepakatan, target waktu penyelesaian Regulasi Teknis sebagai Turunan Paket Kebijakan Ekonomi adalah pada Juni 2016.

Dalam perkembangan, pada rapat Pokja II di KSP 23 Juni 2016 perwakilan KemenPUPERA menyebutkan ada 5 Peraturan Menteri PUPERA yang menjadi turunan PP Nomor 122 Tahun 2015 SPAM dan dari 5 Peraturan tersebut sudah selesai dua Permen yaitu Permen PUPERA Nomor 10/2016 tentang Standar Kompetensi Kerja Nasional Bidang SPAM dan Permen PUPERA 19/2016 tentang Dukungan Pemerintah dan Pemerintah Daerah atas SPAM.


Penerima Benefit: GINSI, KADIN, GAIKINDO, IPERINDO, APPI, AKUMINDO, GP FARMASI, PERKOSMI, INACA, API, AMI, APRISINDO, APAI, GIAMM, APGI, 14


Penerima Benefit: AKI, APHI, IMA, APBI, AKUMINDO, KADIN, APINDO, ABSEISSINDO, APERSI, KSPI, API, AMI, APRISINDO, APAI, GIAMM, APGI 15


Penerima Benefit: NAMPA, KUKMI, KSPI, APFINDO, APPSI, PPSKI, GAPPSI 16


Penerima Benefit: API, GINSI, INACA, ORGANDA, APBI/BAN, IPERINDO, GAIKINDO, ASPERINDO, ABUPI, ALFI, APTRINDO, APTBB 17


Penerima Benefit: AIPPI, ASEIBSSINDO, ISWA, ASIPPINDO, Perusahaan BUMN, AKUMINDO, APINDO, GINSI 18


Penerima Benefit: AKPI, ASPERAPI, ASITA, GIPI, PHRI, ASPI 19

REPUBLIK INDONESIA

BEBERAPA HASIL KEBIJAKAN DEREGULASI YANG MENJADI ATRAKSI INVESTASI

1

PUSAT LOGISTIK BERIKAT (PLB) Telah diresmikan 12 PLB dan 16 Calon PLB, antara lain industri perawatan pesawat terbang dan perminyakan

2

PERIZINAN INVESTASI 3 JAM Telah dimanfaatkan 74 perusahaan dengan nilai investasi Rp. 200,96 Triliun (per 20 Juni 2016)

3

4

5

KAWASAN INDUSTRI (KI)  Jawa Tengah telah mengusulkan 3 KI: Kendal, Demak, dan Ungaran  Kawasan Industri Farmasi di Bitung Tahun 2017 SISTEM PENGUPAHAN 14 Provinsi telah menetapkan UMP 2016 sesuai PP 78/2015 (Kepri, Kalbar, NTB, Sumbar, Jambi, NAD, Kalsel, Banten, Gorontalo, NTT, Jabar, Bali, Sumut, dan Babel). KEMUDAHAN DAN INSENTIF KEK Sebanyak 42 sektor usaha dengan total nilai sebesar Rp 28,7 Triliun (per 15 Mei 2016)

6

20

PEMBIAYAAN EKSPOR/KURBE Pembiayaan ekspor Gerbong Kereta Api ke Bangladesh

7

KEMUDAHAN BERUSAHA BAGI UMKM (EODB) Memangkas Izin, Prosedur, Waktu, dan Biaya dalam 10 indikator Kemudahan Berusaha

8

MEMPERSINGKAT PROSES INSENTIF FISKAL Telah dimanfaatkan 18 perusahaan dengan lama pengurusan rata-rata 13,4 hari (sebelumnya 2 tahun)

9

AGREGATOR/KONSOLIDATOR PRODUK EKSPOR UKM Sudah dilakukan ekspor perdana kelapa dari Sulawesi Utara oleh Sinergi BUMN

10

REVISI DNI (PERPRES NO. 44/2016) Implementasi DNI, per 24 Juni 2016 sudah ada 527 perusahaan yang memanfaatkan, rencana investasi USD 12,926 milyar

21

ANALISA DAMPAK DAN PENYELESAIAN KASUS

RINGKASAN SURVEI

* AWARENESS

(1/3)

Sebagian besar dunia usaha dan Pemerintah Daerah mengetahui mengenai PKE


 Dari 157 responden yang menjawab, 86,0% menyatakan mengetahui mengenai 12 Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Sementara terdapat 14,0% responden yang tidak mengetahui mengenai PKE, terutama responden yang berada di daerah.

 Dari 53 responden Pemerintah Daerah (25 provinsi), hanya 1,9% yang tidak mengetahui mengenai 12 Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) yang dikeluarkan oleh Pemerintah.

*) Hasil survei sementara, s.d. tanggal 26 Juli 2016 (n=210, 157 dunia usaha dan 53 Pemerintah Daerah)

RINGKASAN SURVEI AWARENESS (3/3) Keyakinan dunia usaha terhadap efektivitas PKE masih terbatas.


 Sebanyak 48,4% dan 51,6% responden dunia usaha menyatakan bahwa PKE berpotensi efektif dalam mengembangkan ekonomi makro yang kondusif dan menggerakkan ekonomi nasional.  Sementara, sebanyak 68,8% responden dunia usaha menilai PKE belum efektif dalam melindungi masyarakat berpenghasilan rendah dan menggerakkan ekonomi pedesaan.  Dari sisi Pemerintah Daerah, hampir seluruh responden meyakini efektivitas PKE untuk mengembangkan ekonomi makro yang kondusif, menggerakkan ekonomi nasional dan melindungi masyarakat berpenghasilan rendah dan menggerakkan ekonomi pedesaan.

REPUBLIK INDONESIA

Perkembangan penanganan kasus/masalah di POKJA IV

-

Total laporan yang masuk ke POKJA 4 s/d saat ini sebanyak 74 kasus ( 7 terkait bidang energi, 12 terkait Bea dan Pajak, 4 terkait bidang pariwisata, 6 terkait bidang perbankan, 11 terkait bidang perdagangan, 5 terkait bidang perindustrian, 13 terkait Pertanian dan LHK, 7 terkait tenaga kerja, 5 terkait bidang transportasi dan 5 terkait bidang yang lain)

-

Dari keseluruhan laporan yang masuk, saat ini sudah ditangani sebanyak 31 kasus/masalah. 9 diantaranya telah tuntas (3 kasus direkomendasikan ke Pokja 2 dan Pokja 3), sementara 22 kasus lainnya sedang dalam proses pembahasan yang melibatkan kementerian/lembaga terkait serta pihak dunia usaha yang mengadukan/melaporkan permasalahan tersebut. (sebagai catatan, 2 kasus ditolak karena ketidakjelasan informasi yang diberikan saat melaporkan, dan pemberi laporan tidak bisa dikonfirmasi)

-

Menteri Hukum dan HAM selaku Ketua Pokja 4 telah melaksanakan rapat/pertemuan yang mengundang berbagai Asosiasi Pengusaha, yang pada intinya membuka pintu komunikasi seluas-luasnya kepada pengusaha untuk dapat memberikan masukan dan saran demi efektifnya pelaksanaan Paket Kebijakan Ekonomi yang telah disampaikan oleh Pemerintah.

-

Saat ini, telah tergelar sekretariat sementara Pokja 4, yang berada di Gedung Setjen Kemenkumham, lantai 5. Tempat ini akan menjadi pusat penerimaan laporan terkait kasus/masalah yang menghambat pelaksanaan Paket Kebijakan Ekonomi.

24

Beberapa kasus yang dibahas serta Respons yang diberikan (selama bulan Agustus 2016) (1/3)


Kasus/masalah

Respons

Penetapan besaran pajak hotel sebesar 10% yang dinilai terlalu tiinggi, apalagi jika dibandingkan dengan negara tetangga

Direkomendasikan ke Pokja 2 dan 3 untuk pertimbangan deregulasi. (Telah disampaikan melalui surat dari Pokja 4)

Permen Kebudayaan dan Pariwisata No.86/2010 ttg tata cara pendaftaran usaha penyediaan akomodasi yang juga mensyaratkan terhadap perseorangan.


Peraturan Menteri Keuangan No. 141/2015 telah meningkatkan beban administrasi yang besar dalam bukti poton

Ditjen Pajak melakukan pengkajian bersama Eurocham terkait 5 jasa (pengurusan transportasi, logistik, pengurusan dokumen, pengepakan, pengangkutan/ekspedisi) untuk dikeluarkan atau tidak dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/2015

Rekomendasi dari Kementerian Pertanian dan Kepala BPOM dalam memenuhi ketentuan Permendag No. 5 Tahun 2016 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan, dianggap duplikasi




Kasus/masalah

Respons

Sucofindo tidak ada di Maluku, saat ini untuk ekspor terutama pala dan cengkeh harus melalui Surabaya sehingga memerlukan waktu lama

Kementerian Perindustrian melakukan pengkajian untuk menyediakan sistem standarisasi produk pala dan cengkeh yang akan diekspor dari wilayah Indonesia Bagian Timur.

Ketentuan Surat Persetujuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil dari Kementerian Perdagangan, dengan masa berlaku 1 tahun sangat memberatkan pengusaha. Permendag No. 85/2015 tentang Ketentuan Impor TPT: penyalahgunaan izin impor, beberapa produsen memperjualbelikan barang yang diimpornya.

• Kementerian Peridustrian melakukan pertemuan dengan Kementerian Perdagangan untuk membahas Permendag Nomor 85 Tahun 2015 tentang Impor TPT dan Ketentuan Surat Persetujuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil dari Kementerian Perdagangan yang masa berlakunya 1 tahun. • Kemenko Polhukam mengkoordinasikan K/L terkait, untuk mengintensifkan pengawasan implementasi Permendag No. 85/2015 tentang Ketentuan Impor dan penegakan hukum terhadap penyelundupan barang import



Kasus/masalah

Respons

Permasalahan yang disampaikan PT SEIN dan Asosiasi Industri Perangkat telematika Indonesia (AIPTI) tentang  Permohonan fasilitas pajak penghasilan (tax allowance) PT. SEIN  Perubahan ketentuan syarat mendapatkan izin importasi telepon selular, komputer genggam dan komputer tablet sebagaimana diatur dalam Permendag No. 38/2013  Ketentuan dan Tata Cara Perhitungan Nilai TKDN Produk Elektronika dan Telematika, disepakati untuk 80% untuk hardware dan 20% untuk R&D.  Telepon selular ilegal (tidak memiliki izin postel dan nomor International Mobile Station Equipment Identity (IMEI)

Menteri Keuangan melakukan pengkajian ulang tentang pemberian tax allowance kepada PT. SEIN dengan melibatkan BKPM, Kementerian Perindustrian. Kementerian Perindustrian melakukan pengkajian tentang implementasi Permendag Nomor 41 Tahun 2016 dengan melibatkan Menteri Perdagangan, Menteri Kominfo, dan asosiasi. Kementerian Kominfo membuat regulasi yang mendukung penerapan kontrol IMEI oleh operator dengan melibatkan Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan Dirjen Bea Cukai Kementerian Keuangan. Kementerian Perdagangan , Kabareskrim Polri, Kemkominfo melakukan pengawasan peredaran ponsel yang tidak sesuai standar (ilegal). Kemenko Polhukam mengkoordinasikan K/L terkait untuk mengintensifkan penanganan masalah penyelundupan.

28

“TERIMA KASIH” ...for better Indonesia

www.ekon.go.id | www.kemendag.go.id [email protected]

SATUAN TUGAS PERCEPATAN DAN EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KEBIJAKAN EKONOMI – POKJA 1

INDONESIA

29

LAMPIRAN

STRUKTUR ORGANISASI SATUAN TUGAS PERCEPATAN DAN EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KEBIJAKAN EKONOMI PIMPINAN

KETUA MENKO PEREKONOMIAN WAKIL KETUA I MENKO POLHUKAM

(KEPMENKO NO. 80 TAHUN 2016 SEBAGAI TINDAK LANJUT INPRES NO. 12 TAHU 2015)

WAKIL KETUA II SEKRETARIS KABINET WAKIL KETUA III SOFYAN WANANDI, TIM AHLI WAPRES

UNIT PENDUKUNG KETUA SESMENKO PEREKOMIAN WAKIL KETUA DEPUTI V KEMENKO PEREKONOMIAN

POKJA I KAMPANYE DAN DISEMINASI KEBIJAKAN

POKJA II PERCEPATAN DAN PENUNTASAN REGULASI

POKJA III EVALUASI DAN ANALISA DAMPAK

POKJA IV PENANGANAN DAN PENYELESAIAN KASUS

KETUA: MENTERI PERDAGANGAN

KETUA: KEPALA STAF KEPRESIDENAN

KETUA: MENKUMHAM

WAKIL KETUA: KEPALA BKPM

WAKIL KETUA: MENTERI SEKRETARIS NEGARA

KETUA: DEPUTI GUBERNUR SENIOR BANK INDONESIA

ANGGOTA

ANGGOTA

WAKIL KETUA: RADEN PARDEDE ANGGOTA

WAKIL KETUA: PURBAYA YUDHI SADEWA ANGGOTA

Mekanisme kerja Satgas dilakukan melalui rapat paripurna secara 2 mingguan setiap hari Selasa, sedangkan rapat internal Pokja dapat dilakukan setiap saat sesuai kebutuhan, serta secara berkala dilaporkan kepada Presiden.

30

TUGAS POKOK POKJA

31

NO

POKJA

TUGAS

1

Kampanye Kebijakan

• Sosialisasi, desiminasi, publikasi, road show, business matching, CEO meeting, talk show/dialog dalam dan luar negeri

2

Penuntasan Regulasi

• Menyelesaikan seluruh peraturan dan peraturan teknis yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan deregulasi ekonomi

3

Evaluasi

• Memantau, menganalisa, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan/regulasi serta dampak ekonomi (regulatory impact) • Mengkaji usulan deregulasi baru

4

Penyelesaian

• Menjadi saluran pengaduan pelaksanaan kebijakan deregulasi • Menyelesaikan kasus-kasus yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan deregulasi

5

Unit Pendukung

• Mendukung kegiatan Tim/Pokja dalam administrasi, keuangan, pelaporan • Mengkoordinasikan substansi deregulasi antar K/L dan daerah • Melakukan klinik bisnis dan PPC untuk uji publik dan efektivitas kebijakan

MENJAGA MOMENTUM, MENINGKATKAN KEPERCAYAAN PAKET KEBIJAKAN EKONOMI (PKE)

Recommend Documents