PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PAKET KEBIJAKAN EKONOMI

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia

PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PAKET KEBIJAKAN EKONOMI Pekanbaru, 4 Desember 2015

1

Evaluasi Paket Kebijakan Ekonomi

Paket Kebijakan Ekonomi … merespon perlambatan perekonomian global dan menata fundamental kebijakan untuk perbaikan perekonomian nasional

11 Sep … mendorong daya saing industri nasional melalui kebijakan deregulasi, debirokrasi, dan insentif fiskal

 Kemudahan investasi  Efisiensi Industri  Kelancaran perdagangan dan logistik  Kepastian bahan baku sumber dalam negeri

29 Sept

7 Okt

15 Okt

22 Okt

6 Nov

… kemudahan perijinan investasi dan memperbaiki ketentuan atas devisa hasil ekspor

… fasilitasi dalam pelayanan keuangan, pembiayaan ekspor dan pengurangan beban usaha

… Jaring pengaman sosial dan peningkatan kesejahteraan rakyat

meningkatkan iklim industri dan investasi melalui insentif pajak dan deregulasi perbankan syariah

Menggerakkan Ekonomi di Wilayah Pinggiran dan kemudahan perolehan kebutuhan komoditi strategis

 Penurunan harga BBM, listrik dan gas untuk industri

 Sistem pengupahan yang terproyeksi, adil dan sederhana

 Insentif perpajakan bagi yang melakukan revaluasi aset

 Kemudahan layanan investasi 3 jam  Pengurusan tax allowance dan tax holiday lebih cepat

 Pembebasan PPN untuk Alat transportasi  Insentif fasilitas di kawasan pusat logistik berikat  Insentif pengurangan pajak bunga deposito  Perampingan izin sektor kehutanan

 Simplikasi izin pertanahan dalam kegiatan penanaman modal  Pembiayaan ekspor untuk ekonomi kreatif dan UMKM

 Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang lebih murah dan lebih luas sasaran pemanfaatnya

 Penghapusan pajak berganda di dana investasi real estate, properti dan infrastruktur  Kemudahan pengembangan sektor perbankan syariah

 Menggerakkan Ekonomi Pinggiran Melalui Kawasan Ekonomi Khusus  Penyediaan Air secara berkelanjutan dan berkeadilan  Proses Cepat (Paperless) Perizinan Impor Bahan Baku Obat

3

Perkembangan Nilai Tukar (2 September – 10 November 2015) Foreign Exchange Movement of Major ASEAN Nations

Indonesia – Rp Malaysia – Ringgit Thailand – Baht Indian – Rupee

Paket I

Paket II

Paket III

Paket IV

Paket V

Paket VI

4

Perkembangan Bursa Saham (2 September – 10 November 2015) Stock Exchange Movement of Major ASEAN Nations Indonesia – JCI Malaysia – KLCI Thailand – SET Indian – NIFTY

Source : Bloomberg, 2015

Paket I

Paket II

Paket III

Paket IV

Paket V

Paket VI

5

Rekapitulasi Deregulasi Tahap I Berdasarkan K/L ... (1/2) NO

Kementerian/Lembaga

Selesai

A

Kemenko Perekonomian

2

B

Kementerian Perindustrian

11

C

Kementerian Perdagangan

18

D

Kementerian Keuangan

9

E

Kementerian Pertanian

1

F

Kementerian ESDM

G

Kementerian Agraria dan Tata Ruang

H

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

I

Kementerian Ketenagakerjaan

J

Kementerian Perhubungan

K

Kementerian PUPR

Dibahas

Dikeluarkan

Jumlah

Keterangan

2

1 Perpres, 1 Inpres

4

15

1 PP, 13 Permen

14

32

30 Permen, 1 Perdirjen, 1 SE Mendag

10

4 PP, 6 Permen .*) 1 Permen diusulkan dikeluarkan

6

7

1 PP, 1 Perpres, 5 Permen

5

6

11

2 PP, 7 Perpres, 1 Permen, 1 Surat Dirjen

7

3*)

10

6 PP, 1 Perpres, 3 Permen Penyelesaian 3 Permen menunggu penetepan revisi Perpres 71 Tahun 2012

2*)

2

2 Permen Penyelesaian 2 Permen menunggu pentepan revisi 2 PP (PP 10 Tahun 2010 dan PP 24 Tahun 2010)

2

3

2 PP, 1 MoU .*) 1 PP & 1 Mou diusulkan dikeluarkan

4

5

5 Permen .*) 4 Permen diusulkan dikeluarkan

1

1 PP

1

1

1 1

6

Rekapitulasi Deregulasi Tahap I Berdasarkan K/L ... (2/2) NO

Kementerian/Lembaga

Selesai

Dibahas

Dikeluarkan/

Jumlah

Keterangan

L

Kementerian Kesehatan

1

1

1 Permen

M

Kementerian Pariwisata

2

2

2 Perpres

N

Kementerian KUKM

29

29 Permen .*) Substansi 29 permen telah digabungkan/disederhanakan menjadi 16 Permen yang telah ditetapkan

O

BKPM

2

2

2 Perka BPKM

P

BPOM

2

2

2 Perka BPOM

Jumlah

91

29*)

-

36

7

134

*) Termasuk 13 permen yang digabung ke dalam permen yang baru

Keterangan Selesai : •

PP/Perpres/Inpres telah selesai dibahas dan telah disampaikan ke Menseneg/Seskab untuk proses penetapan Presiden

•

Permen/Perka/Perdirjen/SE sudah diundangkan/ditetapkan oleh Menteri/Dirjen

7

Pertimbangan Untuk Mengeluarkan Regulasi Dari Paket Deregulasi Tahap I 1. Kementerian Keuangan (1 Permen) •

Mengeluarkan 1 Permenkeu yang mengatur pelaksanaan PP Nomor 18 Tahun 2015 khususnya ketentuan yang menegaskan biomass, biogas, dan sampah kota termasuk kegiatan usaha yang mendapatkan fasilitas tax allowance, dengan pertimbangan bahwa bahwa substansi usulan perubahan Permenkeu merupakan substansi PP Nomor 18 Tahun 2015.

2. Kementerian Ketenagakerjaan (1 PP & 1 Mou) •

Mengeluarkan PP yang mengharmonisasikan UU No 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, UU 30/2009 tentang ketenaga listrikan, dan UU No. 28/2002 tentang Bangunan gedung, untuk mengintegrasikan perizinan (IMB) yang berkaitan dengan installasi bangunan dan keselamatan kerja, dengan pertimbangan dapat diatur dengan kebijakan Menteri Ketenagakerjaan

•

Mengeluarkan MoU antara Menaker dan Menperin untuk Integrasi pelaporan perusahaan dengan pertimbangan dapat dilaksanakan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Menteri Ketenagakerjaan.

3. Kementerian Perhubungan (4 Permen) •

Mengeluarkan 4 Permenhub yang mengatur: 1) Penyelenggaraan dan Pengurusan Jasa Transportasi, 2) Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri, 3) Peti Kemas di Jalan, dan 4) tentang tata cara dan prosedur pengenaan tarif jasa kebandarudaraan, dengan pertimbangan dapat dilakukan dengan peningkatan pelaksanaan tugas yang ada

8

Rekapitulasi Deregulasi Tambahan Tahap I Berdasarkan K/L NO

Kementerian/Lembaga

Selesai

A


2

D


3

E


1

H


2

J


K

Kementerian PUPR

N P

Dibahas

Jumlah

Keterangan

2

1 Perpres, 1 Inpres

1

4

2 PP, 2 Permen

2

3

3 PP

2

2 PP

1

1 Permen

2

2

2 PP

Kementerian KUKM

3

3

3 Permen

BKPM

2

2

2 Per Ka

Jumlah

1

15

4

19

9

Peraturan Deregulasi Tahap I Berstatus Pembahasan Kementerian Perindustrian

1 PP 3 Permen

Kementerian Perdagangan

12 Permen 1 Perdirjen 1 SE Mendag


5 Permen 1 Perpres

Kementerian ESDM

1 PP 4 Perpres 1 Surat Dirjen

Kementerian Agraria dan Tata Ruang

3 Permen

Persentase PUU Status Masih Pembahasan Substansi Terhadap Jumlah Usulan Awal K/L

27%

44%

71%

55%

30% Menunggu ditetapkannya revisi Perpres No. 71

Kementerian Lingkungan dan Kehutanan

2 Permen


1 Permen

100% Menunggu ditetapkannya revisi PP No. 10 dan PP No. 24

20%

10

Rekapitulasi Deregulasi Tahap II Berdasarkan K/L NO

Kementerian/Lembaga

Selesai

Dibahas

Jumlah

3

1

4

•

7

7

Penyederhanaan perizinan sektor kehutanan (7 Permen)

4

Layanan Cepat Investasi 3 jam 4 Perka (2 Perka ada dalam Paket I, 2 Perka tambahan di Paket I)

1


2


3

BKPM

4

Jumlah

7

8

Keterangan

Percepatan pengurusan tax allowance dan tax holiday • Pembebasan PPN untuk alat transportasi • Fasilitas Pusat Logistik Berikat • Pengurangan pajak bunga deposito untuk DHE 4 PP (3 PP telah selesai di Paket I)

15

11

Rekapitulasi Deregulasi Tahap III Berdasarkan K/L NO

Kementerian/Lembaga

Selesai

Dibahas

Keterangan

1

Penyederhanaan izin pertanahan untuk kegiatan penanaman modal (1 Permen)

1

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN

2

Kementerian ESDM

1

1

Pengaturan harga gas

3

BI / OJK

1

1

Relaksasi ketentuan persyaratan kegiatan usaha penitipan dan pengelolaan valuta asing oleh bank

1

1

Skema asuransi pertanian

1

1

1

1

1

1

1

1

Revitalisasi industri modal ventura Pembentukan konsorsium pembiayaan industri berorientasi ekspor dan ekonomi kreatif serta usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi Pemberdayaan Lembaga Ekspor Indonesia Implementasi one project concept dalam penetapan kualitas kredit

7

8

Jumlah

1

Jumlah

1

12

Rekapitulasi Deregulasi Tahap IV Berdasarkan K/L NO

Kementerian/Lembaga

Selesai

Dibahas

Jumlah

Keterangan

2

Perluasan KUR (1 Permen, 1 Kepmen) Kebijakan Pengupahan (1 PP, 7 Permen)

1


2

2

Kementerian Ketenagakerjaan

1

7

8

Jumlah

3

7

10

13

Rekapitulasi Deregulasi Tahap V Berdasarkan K/L NO

1

2

Kementerian/Lembaga


Selesai

1

BI / OJK

Jumlah

Dibahas

1

Jumlah

Keterangan

1

Revaluasi Aset (1 Permen)

1

1

Kebijakan menghilangkan pajak berganda dana investasi Real Esatate, Properti, dan Infrastruktur

1

1

Deregulasi di bidang Perbankan Syariah

2

3

14

Rekapitulasi Deregulasi Tahap VI Berdasarkan K/L NO

Kementerian/Lembaga

Selesai

Dibahas

Jumlah

Keterangan

1


1

1

Fasiltas KEK (1 PP)

2

Kementerian PUPR

2

2

Penyediaan Air (2 PP)

3

BPOM

2

2

Simpifikasi Perizinan BPOM (2 Perka)

Jumlah

5

5

15

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia www.ekon.go.id 2015

Lampiran

Peraturan Yang Masih Berstatus Pembahasan … 1/6 Kementerian Perindustrian No

Nama Peraturan

Jenis Peraturan

1

Pencabutan Permenperin No. 35/2015 tentang Perubahan atas Permenperin No. 87/2013 tentang Pemberlakuan SNI minyak goreng sawit secara wajib untuk membatalkan kewajiban penjualan minyak goreng dalam kemasan dengan tujuan fortifikasi.

Peraturan Menteri

2

Permenperin yang merevisi 32 Permenperin untuk menghilangkan kewajiban rekomendasi atas impor produk yang spesifikasinya tidak sama dengan SNI wajib .

Peraturan Menteri

3

Permenperin yang merevisi Permenperin No. 15/M-IND/PER/3/2014 untuk menghilangkan persyaratan rekomendasi dari Kemenperin untuk menjadi eksportir terdaftar produk minerba berdasarkan Permendag No. 04/M-DAG/PER/1/2014

Peraturan Menteri

18

Peraturan Yang Masih Berstatus Pembahasan … 2/6 Kementerian Perdagangan No

Nama Peraturan

Jenis Peraturan

1

Permendag yang menghilangkan kewajiban verifikasi surveyor (LS) dalam persyaratan ekspor Beras berdasarkan Permendag No. 19/M-DAG/PER/3/2014, sebagai debirokratisasi perizinan ekspor, karena sudah diawasi dengan SPE Beras dan tidak memerlukan penelitian laboratorium

Peraturan Menteri

2

Permendag yang menghilangkan kewajiban verifikasi surveyor (LS) dalam persyaratan ekspor precursor non farmasi berdasarkan Permendag No. 47/M-DAG/PER/7/2012, sebagai debirokratisasi perizinan ekspor, karena sudah diawasi dengan mekanisme ET dengan sistem NSW yang memberikan report secara real time

Peraturan Menteri

3

Permendag yang merubah Permendag Nomor 63 Tahun 2015 jo No. 78 Tahun 2014 tentang Ketentuan Impor Produk Kehutanan dengan menghilangkan pengimporan kemasan tertentu (HS 48) kebutuhan produsen melalui IT dan rekomendasi Kemen LHK

Peraturan Menteri

4

Permendag yang merevisi Permendag No. 54 Tahun 2015 tentang Verifikasi Atau Penelusuran Teknis Terhadap Ekspor Kelapa Sawit, (CPO), dan Produk Turunannya, untuk menambah cakupan pemeriksaan Surveyor sebagai acuan bea keluar, sehingga pemeriksaan fisik oleh Bea dan Cukai dintegrasikan dengan pemeriksaan Surveyor, dan pemeriksaan keapbeanan oleh Bea dan Cukai bersifat konfirmasi untuk kepentingan bea keluar semata serta debirokratisasi dengan mengintegrasikan dua kali pemeriksaan fisik yang menjadi kendala kelancaran ekspor CPO

Peraturan Menteri

5

Permendag yang merevisi Permendag No. 19/M-DAG/PER/5/2008 Tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan No. 527/MPP/KEP/9/2004 Tentang Ketentuan Impor Gula, untuk menghilangkan rekomendasi Kemenperin. (sebaiknya kebijakan perdagangan gula ini di tetapkan dengan Perpres), sebagai debirokratisasi dengan mengawasi impor gula berdasarkan performance perusahaan, penentuan di tentukan bersama Kementerian terkait, rakortas. Mekanisme akan diatur di revisi Permendag

Peraturan Menteri

6

Permendag yang merevisi Permendag 39 Tahun 2009 tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun untuk memberikan kemudahan pengadaan impor waste paper, skrap baja, dll sebagai bahan baku industri, sebagai deregulasi untuk memberikan kelancaran bahan baku industri

Peraturan Menteri

7

Permendag yang merevisi Permendag No. 08/2012 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja dan Permendag No. 28/2014 untuk menghilangkan ketentuan wajib rekomendasi dari Kementerian Perindustrian dan verifikasi Surveyor, serta melakukan pengawasan melalui sistem post audit

Peraturan Menteri

19

Peraturan Yang Masih Berstatus Pembahasan … 3/6 Kementerian Perdagangan No

Nama Peraturan

Jenis Peraturan

8

Perdirjen Dagri yang merevisi Perdirjen Dagri No. 4/2015 yang melaksanakan Permendag No.6/MDAG/PER/1/2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Perijinan Minuman Beralkohol untuk menegaskan kembali peran Pemda dalam pengaturan penjualan minuman beralkohol golongan A di wilayah masing-masing dan mendefinisikan secara rinci pengertian tempat penjualan eceran lainnya

Peraturan Dirjen

9

Permendag yang merevisi Permendag No. 4/2014 tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian, untuk menambah cakupan pemeriksaan Surveyor sebagai acuan bea keluar, sehingga pemeriksaan fisik oleh Bea dan Cukai dintegrasikan dengan pemeriksaan Surveyor, dan pemeriksaan keapbeanan oleh Bea dan Cukai bersifat konfirmasi untuk kepentingan bea keluar semata

Peraturan Menteri

10

Surat Edaran Mendag yang merevisi Surat Edaran Mendag No. 1310/M-Dag/SD/12/2014 tertang Perizinan Toko Modern berdasarkan Perpres No.112 tahun 2007, dan Permendag No.70 tahun 2013, untuk menerbitkan izin sementara toko modern bagi daerah yang belum punya RDTR

Surat Edaran Menteri

11

Permendag yang merevisi Permendag No. 19/M-DAG/PER/3/2014 tentang ketentuan impor dan ekspor beras, untuk menghilangkan rekomendasi Kemenperin dalam impor beras kebutuhan industri

Peraturan Menteri

12

Permendag yang merevisi Permendag No. 02/M-DAG/PER/1/2012 jo. Permendag No. 37/M-DAG/PER/7/2014 tentang Ketentuan Impor Mutiara, untuk menghilangkan persyaratan kelengkapan dokumen SIUP, TDP, NPWP, API.

Peraturan Menteri

13

Permendag yang merevisi Permendag No 75/M-DAG/PER/12/2013 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Bukan Baru, untuk menghilangkan rekomendasi Kemenperin dan melarang impor barang-baru untuk alat kesehatan.

Peraturan Menteri

14

Permendag yang merevisi Permendag No. 03/M-DAG/PER/1/2015 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Bahan Bakar Lain, untuk menghilangkan verifikasi Surveyor.

Peraturan Menteri

15

Permendag yang merevisi Permendag No. 15/M-DAG/PER/3/2007 tentang ketentuan impor mesin multifungsi berwarna, mesin fotokopi berwarna dan printer berwarna sebagaimana telah diubah dengan permendag no. 7/MDAG/PER/2/2012, untuk menghilangkan rekomendasi Kemenperin

Peraturan Menteri

16

Permendag yang merevisi Permendag No. 58/2012 tentang Ketentuan Impor Garam; Permenperin No. 134/2014 tentang Roadmap Garam Industri, untuk menghilangkan rekomendasi Kemenperin

Peraturan Menteri

20

Peraturan Yang Masih Berstatus Pembahasan … 4/6 Kementerian Pertanian No

Nama Peraturan

Jenis Peraturan

1

Revisi Perpres 172 tahun 2014 tentang Perubahan ketiga atas Perpres No 54 tahun 2010 tentang Pengadaan / Jasa Pemerintah, untuk memasukkan memasukkan benih dan bibit hortikultura dan perkebunan melalui pengadaan langsung

Peraturan Presiden

2

Revisi Permentan Nomor 39/Permentan/SR.140/7/2015 tentang Pendaftaran Pestisida, untuk meningkatkan pengawasan dan memperberat sanksi peredaran pestisida

Peraturan Menteri

3

Permentan yang merevisi Permentan Nomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, untuk merubah pasal 14 yang mewajibkan divestasi kepada koperasi perkebunan setempat

Peraturan Menteri

21

Peraturan Yang Masih Berstatus Pembahasan … 5/6 Kementerian ESDM No

Nama Peraturan

Jenis Peraturan

1

Peraturan Presiden tentang Pelaksanaan Pembangunan Kilang Minyak di Dalam Negeri, sebagai pedoman akselerasi pembangunan kilang minyak (termasuk produk turunannya) melalui dana APBN dan penugasan kepada Pertamina

Peraturan Presiden

2

Peraturan Presiden tetang Tata kelola Gas Bumi, untuk membentuk Badan Usaha penyangga gas bumi atau (agregator)

Peraturan Menteri

3

Peraturan Presiden tentang kebijakan harga gas bumi tertentu dalam kegiatan usaha hulu migas, untuk menegaskan otoritas Pemerintah sebagai kuasa penambangan dalam menetapkan harga gas bumi

Peraturan Menteri

4

Peraturan Presiden tentang percepatan pembangunan infratstruktur ketenaga listrikan, untuk deregulasi dan debirokratisasi proses perizinan investasi listrik

Peraturan Presiden

5

Surat Dirjen Minerba perihal petunjuk operasional bagi dinas ESDM di Daerah yang menegaskan tidak diperlukannya IUOP dalam kegiatan cut and fill kawasan industri, untuk memberikan kepastian usaha bagi kawasan industri

Peraturan Menteri

22

Peraturan Yang Masih Berstatus Pembahasan … 6/6 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional No

Nama Peraturan

Jenis Peraturan

1

Permen ATR/Kep. BPN Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Permen Kepala BPN Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah

Peraturan Menteri

2

Permen ATR/Kep. BPN yang merevisi Peraturan Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan.

Peraturan Menteri

3

Permen ATR/Kep. BPN yang merevisi Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan.

Peraturan Menteri

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No

Nama Peraturan

Jenis Peraturan

1

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang merevisi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.16/Menhut-II/2014 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan.

Peraturan Menteri

2

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mengubah Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.8/Menhut-II/2014 tentang Pembatasan Luas Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Dalam Hutan Alam, IUPHHK Hutan Tanaman Industri atau IUPHHK Restorasi Ekosistem pada Hutan Produksi

Peraturan Menteri

Kementerian Perhubungan No 1

Nama Peraturan Permenhub yang merevisi Permenhub nomor 32 tahun 2015 tentang Pengamanan Kargo dan Pos serta Rantai Pasok Kargo dan Pos yang diangkut dengan pesawat udara, untuk memberikan perlakuan prioritas untuk ekspor produk hortikultura (sayur, bunga, buah)

Jenis Peraturan Peraturan Menteri

23

PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PAKET KEBIJAKAN EKONOMI

Recommend Documents