PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN DEREGULASI SEPTEMBER 2015

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia

PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN DEREGULASI SEPTEMBER 2015 7 Oktober 2015

PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN NASIONAL Pertumbuhan Ekonomi (%)

Indeks Harga Konsumen (IHK) 2014 - Juni 2015 (2012=100)

7 6.3

122.00 120.00 118.00 116.00 114.00 112.00 110.00 108.00 106.00 104.00

6.4

6.5

6.11 5.81

5.72

6 6.17

20,14%

6.02

5.5 5.62

5.22

5.01 5.01

Perkembangan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK), 2014 - Juni 2015

5 5.12

125

4.72

4.5

120

4.67

115 110

4

105

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013 2014 2014 2014 2014 2015 2015

Sumber: BPS

 

100

7% Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun

Ekonomi Indonesia Q-II/2015 tumbuh 4.67%, melambat dibanding capaian Q-II/2014 yang tumbuh 5.03% dan QI/2015 yang tumbuh 4.72%. Konsumsi rumah tangga Q-I/2015 tumbuh 4,70% yoy, Q-II/2015 tumbuh 4,97% yoy, menurun dibandingkan dengan rata-rata tingkat pertumbuhan 5,3% tahun 2014. Padahal porsi kontribusi konsumsi rumah tangga terhadap PDB sebesar 55%, sehingga menjadi mesin penggerak perekonomian nasional.

2

MENURUNNYA PERANAN EKSPOR TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI





Ekspor menurun relatif tajam selama SI/2015 sebesar -11,86% (yoy), sehingga kenaikan surplus perdagangan pada SI/2015 sebesar USD 4,35 Milyar atau meningkat 485,34% (yoy) disebabkan oleh tingginya penurunan impor pada periode yang sama sebesar -17,81% (yoy). Ekspor tidak berperan banyak dalam surplus perdagangan, bahkan trend neraca perdagangan non migas selama 2010-2014 adalah -21,17%. Ekspor juga tidak berperan dalam meningkatkan volume perdagangan karena trend volume perdagangan sebesar 3,53% lebih banyak dikontribusi oleh trend impor sebesar 6,14%. Share volume perdagangan Indonesia sejak dulu masih rata-rata 1% dari volume perdagangan dunia.

Rasio Ekspor Non Migas Terhadap PDB Indonesia (%) 32.10

2004

34.10

2005

31.00

2006

Sumber Data: BPS diolah Kemenko Perekonomian

29.40

2007

29.80

24.14

24.58

2008

2009

2010

26.36

2011

24.59

23.98

23,78

2012

2013

2014

3

PERTUMBUHAN KONSUMSI PEMERINTAH, RUMAH TANGGA, DAN PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO 20.0%

15.0%

10.0%

5.0%

0.0%

-5.0%

QI/2012 Konsumsi Pemerintah 7.7% PMTB 7.0% Konsumsi RT 12.0%

QQQQII/2012 III/2012 IV/2012 I/2013 16.8% -2.0% -0.1% 3.0% 10.1% 9.5% 9.8% 7.9% 13.0% 12.1% 10.8% 11.8%

QQQQII/2013 III/2013 IV/2013 I/2014 3.2% 12.4% 7.9% 6.1% 5.5% 6.0% 2.1% 4.7% 10.9% 12.9% 13.2% 11.9%

QQQQII/2014 III/2014 IV/2014 I/2015 -1.5% 1.3% 2.8% 2.2% 3.7% 3.9% 4.3% 4.3% 11.7% 8.9% 9.4% 7.9%

QII/2015 2.3% 3.6% 8.4%

Selama S-I/2015 pertumbuhan konsumsi Rumah Tangga dan PMTB mengalami penurunan. Sumber Data: BPS diolah Kemenko Perekonomian

4

GAMBARAN PENURUNAN PORSI PERAN KONSUMSI RUMAH TANGGA DAN PMTB 60

50

RATA-RATA SHARE 40 TERHADAP PDB Konsumsi 8.8% Pemerintah Konsumsi 55.5% 30 Rumah Tangga PMTB 32.1% RATA-RATA PERTUMBUHAN 20 PDB 5.5%

10

0

QQQQQQQQQQQQQQI/2012 II/2012 III/2012 IV/2012 I/2013 II/2013 III/2013 IV/2013 I/2014 II/2014 III/2014 IV/2014 I/2015 II/2015 Konsumsi Pemerintah 7 9.09 8.3 11.14 6.84 8.65 9.21 11.47 6.79 8.02 9.32 11.58 6.59 8.87 PMTB 31.42 32.29 32.67 34.13 31.25 31.9 31.04 32.39 30.87 31.4 31.05 33.38 32.65 32.28 Konsumsi Rumah Tangga 54.34 53.58 54.47 56.08 55.75 55.47 55.70 56.25 56.75 55.84 55.03 56.90 56.04 54.67 PDB 6.11 6.16 6.08 6.03 5.61 5.6 5.57 5.58 5.14 5.08 5.03 5.02 4.72 4.67

Sumber Data: BPS diolah Kemenko Perekonomian

7

6

5

4

3

2

1

0

5

PELUANG INDONESIA DALAM PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN GLOBAL 

Pertumbuhan ekonomi global masih melambat meskipun ekonomi USA telah pulih, namun beberapa maju tahun 2016 akan tumbuh mendekati rata-rata pertumbuhannya dalam 10 tahun terakhir.



Dalam Q-II/2015, pertumbuhan ekonomi Jepang mengalami peningkatan menjadi 0.7% dari sebelumnya -0.8% sedangkan untuk Tiongkok tetap senilai 7% dan Amerika Turun menjadi 2.7% dari sebelumnya 2.9%.



Unemployment rate Q-II/2015, Tiongkok dan Amerika masing – masing menurun menjadi 4.04% dan 5.3% dan Jepang tetap senilai 3.5%.



Pemulihan ekonomi global kedepan menjadi peluang bagi ekspansi ekonomi Indonesia.

 Pertumbuhan ekonomi negara berkembang utama berada di bawah rata-rata angka pertumbuhan 10 tahun terakhir  Meskipun proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional terkoreksi sebesar 4,7% untuk tahun 2015, turun dari proyeksi sebelumnya sebesar 5,2% karena pertumbuhan output riil melambat menjadi 4,7% yoy pada Q-I/2015 dan 4,67% pada Q-II/2015, laju pertumbuhan paling lambat sejak 2009, namun diperkirakan pertumbuhan tahun 2015 dapat mencapai 4,9% - 5%, dan apabila kebijakan deregulasi cepat efektif maka pertubuhan mulai tahun 2016 akan meningkat signifikan

6

RESPON TERHADAP PERLAMBATAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAN DEPRESIASI RUPIAH

I

Ditengah melemahnya perekonomian dunia yang berdampak kepada perekonomian nasional, pemerintah telah dan akan terus melakukan upaya menggerakkan ekonomi nasional melalui berbagai paket kebijakan ekonomi: I.

Mengembangkan Ekonomi Makro yang Kondusif Pemerintah bersama-sama dengan Otoritas Moneter (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan langkah-langkah dalam upaya menciptakan kondisi ekonomi makro yang kondusif, yaitu: 1. Stabilisasi Fiskal dan Moneter (Termasuk Pengendalian Inflasi) 2. Percepatan Belanja 3. Penguatan Neraca Pembayaran

II.

Menggerakkan Ekonomi Nasional Pemerintah melakukan serangkaian kebijakan deregulasi, debirokratisasi dan memberikan insentif fiskal dalam rangka menggerakan perekonomian nasional (sektor riil). Pada tahap I meliputi: 1. Mendorong Daya Saing Industri Nasional (Deregulasi, Debirokratisasi, Insentif Fiskal) 2. Mempercepat Proyek Strategis Nasional 3. Meningkatkan Investasi di Sektor Properti

III.

Melindungi Masyarakat Berpendapatan Rendah dan Menggerakan Ekonomi Pedesaan Pemerintah melakukan langkah-langkah untuk melindungi masyarakat berpendapatan rendah dan masyarakat pedesaan dari dampak melemahnya ekonomi nasional: 1. Stabilisasi Harga Pangan 2. Percepatan Pencairan Dana Desa*) 3. Penambahan Rastera 13 dan 14*)

*) Dikoordinasikan oleh Menko PMK

7

MENDORONG DAYA SAING INDUSTRI NASIONAL Perlunya deregulasi untuk melepas tambahan beban bagi industri, percepatan penyelesaian kesenjangan daya saing industri, dan inisiatif baru untuk mendorong keunggulan industri nasional di pasar domestik maupun pasar global.

MENURUNNYA PORSI PERAN INDUSTRI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

1.04 3.36

Pertambangan dan Penggalian

1.63

Industri Pengolahan

1.63 2.85

3.8

Pengadaan Listrik dan Gas

14.33

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang Konstruksi

3.82 8.06

3.48 3.11 4.69

20.91

Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Transportasi dan Pergudangan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Informasi dan Komunikasi Jasa Keuangan dan Asuransi

13.26

Real Estate

9.86

Jasa Perusahaan

1.16 0.07

*) Preliminary; **) Very Preliminary

1.

Source: Indonesian Statistics Bureau (BPS); http://www.bps.go.id/li nkTabelStatis/view/id/1 202 (accessed 04 October 2015)

2.

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Jasa Pendidikan

Industri pengolahan memilki peran terbesar pada pembentukan PDB nasional di setiap tahunnya namun terus menurun dimana pada tahun 2005 porsi peran Industri sebesar 28,09% sedangkan pada bulan Mei 2015 menjadi 20.91%. Subsektor Industri yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDB selama 5 tahun terakhir (2011-2015) secara berurutan adalah: Industri Makanan dan Minuman, Industri Barang Logam, Industri Alat Angkutan, Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional dan Industri Tekstil dan Pakaian Jadi.

9

TREND PERTUMBUHAN INDUSTRI PENGOLAHAN NON-MIGAS UTAMA RELATIF MENURUN

20.00

15.00

10.00

5.00

0.00

-5.00

-10.00 Industri Barang Logam; Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional Industri Alat Angkutan Industri Makanan dan Minuman Industri Tekstil dan Pakaian Jadi

2011

2012

2013

2014

Semester I 2014

Semester I 2015

8.79

11.64

9.22

2.92

0.06

8.91

8.66 6.37 10.98 6.49

12.78 4.26 10.33 6.04

5.10 14.95 4.07 6.58

3.89 3.94 9.54 1.53

4.43 3.01 10.17 2.83

7.78 2.65 8.45 -4.09

Sumber : BPS diolah Kemenperin

10

PENURUNAN PERTUMBUHAN INDUSTRI PENGOLAHAN NON MIGAS SEMESTER I TAHUN 2015 10

8.91

8.46 7.78

8

7.54 6.55

6.18

1

Industri Makanan dan Minuman

2

Industri Pengolahan Tembakau

3

Industri Tekstil dan Pakaian Jadi

4

Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki

6 5

4.6 3.99

6

4

Nilai

2.69

2.65

2.55

1.81

2 0 1

2

3

4

5

6

-0.4

-2

-2.04 -4 -4.09 -6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya Industri Kertas dan Barang dari Kertas; Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman

7

Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional

8

Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik

9

Industri Barang Galian bukan Logam

10

Industri Logam Dasar

11

Industri Barang Logam; Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik

12

Industri Mesin dan Perlengkapan

13

Industri Alat Angkutan

14

Industri Furnitur

15

Industri Pengolahan Lainnya; Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan

Sumber : BPS diolah Kemenperin

Pertumbuhan sektor industri non-migas Indonesia pada SM-I/2015 sebesar 5,26% menurun 0,29% jika dibandingkan dengan semester yang sama pada tahun 2014, dimana pertumbuhan tertinggi dicapai oleh industri Barang logam sebesar 8.91%, industri makanan dan minuman sebesar 8.45%, industri kimia farmasi sebsar 7.78% serta industri logam dasar sebesar 7.54%. Sedangkan cabang yang mengalami penurunan adalah Industri Furniture, Kertas, dan Tekstil dan Pakaian Jadi.

11

PERKEMBANGAN UTILISASI INDUSTRI 2010-2013 NO

LAPANGAN USAHA

1

INDUSTRI MAKANAN DAN MINUMAN

2

INDUSTRI PENGOLAHAN TEMBAKAU

3

INDUSTRI TEKSTIL DAN PAKAIAN JADI

4 5 6

INDUSTRI KULIT, BARANG DARI KULIT DAN ALAS KAKI INDUSTRI KAYU, BARANG DARI KAYU DAN GABUS (TIDAK TERMASUK FURNITUR) INDUSTRI KERTAS DAN BARANG DARI KERTAS

NILAI PRODUKSI

KAPASITAS TERPASANG

769,992,617,135

1,052,790,707,858

164,160,209,682

244,335,564,311

185,634,515,084

230,003,083,675

45,927,707,561

55,727,737,990

39,996,495,087

58,013,503,150

104,519,302,570

122,925,559,578

7

INDUSTRI KIMIA, FARMASI DAN OBAT TRADISIONAL

375,702,504,646

469,359,938,196

8

INDUSTRI KARET, BARANG DAIRI KARET DAN PLASTIK 128,526,367,503

170,674,079,703

9

INDUSTRI BARANG GALIAN BUKAN LOGAM

84,524,266,808

105,120,678,560

10

INDUSTRI LOGAM DASAR

101,653,758,571

158,876,529,557

11

INDUSTRI BARANG LOGAM, KOMPUTER DAN PERALATAN LISTRIK 202,275,016,960

268,652,870,776

12

INDUSTRI MESIN DAN PERLENGKAPAN

13

INDUSTRI ALAT ANGKUTAN LAINNYA

14

INDUSTRI FURNITUR

15

INDUSTRI PENGOLAHAN LAINNYA

Sumber : Kemenperin

25,695,212,555

29,883,269,438

208,306,528,994

261,447,931,295

15,570,236,156

21,427,680,361

23,170,502,656

33,787,940,233

UTILISASI (%) 73.14 67.19 80.71 82.41 68.94 85.03 80.05 75.31 80.41 63.98 75.29 85.99 79.67

Sampai dengan tahun 2013 umumnya utilisasi kapasitas industri relatif baik (diatas 60%), dimana cabang industri yang tinggi utilisasinya adalah: • Industri Mesin dan Perlengkapan dengan tingkat utilisasi 85,99%; • Industri kertas dan barang dari kertas, tetapi pada semester I 2015 pertumbuhannya menurun -2,04; • Industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki dengan tingkat utilisasi mencapai 82,41%; • Industri tekstil dan pakaian jadi dengan utilisasi sebesar 80,71%, tetapi pertumbuhannya menurun 4,09%. Dengan menurunnya impor bahan baku dan barang modal sampai dengan S-I/2015 masing-masing sebesar -18,69% dan -16,24%, maka diperkirakan utilisasi kapasitas industri akan jauh menurun.

72.66 68.58

12

KETIMPANGAN SEBARAN INDUSTRI Jumlah Industri Besar dan Sedang di Jawa dan Luar Jawa Tahun 2001-2013* Jumlah Industri

40,000 30,000 20,000 10,000 0

2001 Luar Jawa 3989 Jawa 17413 Total 21396

2002 4028 17118 21146

2003 3717 16607 20234

2004 3717 16901 20685

2005 3734 16995 20729

2006 5120 24348 29468

2007 4931 23067 27998

2008 4487 21207 25694

2009 4071 20397 24468

2010 3816 19529 23345

2011 3930 19440 23370

2012 4038 19554 23592

2013* 4168 19773 23941

Luar Jawa: (17,41%) Jawa: (82,59%)

*) Angka Sementara Sumber Data: BPS

Industri Sedang dan Besar Tahun 2014:

Industri Mikro Kecil Tahun 2014:

•

•

•

•

Jenis industri terbanyak: makanan (5.793 unit), tekstil (2.304 unit), pakaian jadi (2.034 unit), karet dan plastik (1.750 unit), barang galian non logam (1.584 unit), furniture (1.290 unit), kayu, gabus, bambu, rotan (1.066 unit), logam non mesin (969 unit), kimia (976 unit), dst. Jenis industri yang menyerap banyak tenaga kerja: makanan (823,4 ribu), pakaian jadi (473,6 ribu), tekstil (427,1 ribu), karet dan plastik (357,5 ribu), pengolahan tembakau (278,9 ribu), kulit alas kaki (220,7 ribu), dst Jenis industri yang mengalami penurunan index produksi: kimia, kertas, pakaian jadi, alas kaki, karet dan plastik.

•

•

Industri Mikro sebanyak 3,2 juta unit dengan serapan tenaga kerja 6 juta orang, terbanyak di Jawa Barat, Jawa Timur, DKI Jakarta, NTT, Bali, dan Sulawesi Selatan. Industri Kecil sebanyak 284,5 ribu unit dengan serapan tenaga kerja sebanyak 2,3 juta orang, terbanyak di Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, DKI Jakarta, dan NTB. Industri Mikro Kecil yang mengalami pertumbuhan negatif pada Q-II/2015 adalah Sumatera Selatan, NTB, Kalimantan Timur, Riau, Sulawesi Utara, dan Bangka Belitung.

13

FENOMENA PENYEBAB MENURUNNYA KINERJA INDUSTRI Struktur Industri yang tergantung impor

Ketertinggalan teknologi

Kelemahan infrastruktur, listrik, energi, air, dan kepastian ketersediaan lahan

Ketidakterhubungan antara kegiatan industri dan bahan baku

Inefisiensi biaya logistik dan biaya administrasi (selling and general administration expenses)

Kapasitas, produktivitas, dan hubungan industrial ketenagakerjaan Beban regulasi, birokrasi, dan penegakan hukum yang menjadi penghambat pengembangan investasi, efisiensi produksi, kelancaran distribusi, dan kepastian bahan baku Masalah akses dan beban pembiayaan

Gangguan impor

14

PERANAN INDUSTRI TERHADAP EKSPOR Deregulasi mendorong pengembangan produk dan pasar baru bagi ekspor hasil industri yang berdaya saing dengan memberikan kelancaran dan efisiensi pengadaan bahan baku dan distribusi ekspor.

KOMPOSISI PRODUK EKSPOR NON MIGAS INDONESIA Juta USD Jan-Jul

NO

Sektor

I.

PERTANIAN

II. III.

2010

2011

Perub.(%) Peran.( 2015 2015/2014 %) 2015

2014

3,99

INDUSTRY

98.010,60 122.187,70 116.123,30 113.029,70 117.329,50

2,86 68.506,30 63.316,70

-7,58

80,73

MINING

26.712,60 34.652,00 31.329,90 31.159,50 22.850,00

-4,1 13.122,50 11.966,10

-8,81

15,26

3,02

11,3

61,14

0,01

1,59 84.767,20 78.426,30

-7,48

100

TOTAL EKSPOR NON-MIGAS

18,7

5.713,00

Trend(%) 2010-2014

0,02

13

5.569,20

2014

3,94 3.131,20 3.131,80

9,9

5.165,80

2013

5.770,60

OTHERS

5.001,90

2012

16,3

10,3

129.739,50 162.019,60 153.043,00 149.918,80 145.960,80

7

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah Kementerian Perdagangan

Rata-rata ekspor produk industri selama 5 tahun (2010-2014) adalah 113 Miliar USD atau 76,5% dari total ekspor non migas Indonesia selama periode tersebut, dengan trend 2,86% tetapi selama Januari-Juli 2015 ekspor produk industri menurun -7,58% (yoy).

16

PERKEMBANGAN PRODUK EKSPOR UTAMA NON MIGAS INDONESIA Juta USD NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

HS/SEKTOR 15 LEMAK & MINYAK HEWAN/NABATI 27 BAHAN BAKAR MINERAL 85 MESIN/PERLATAN LISTRIK 71 PERHIAASAN/PERMATA 40 KARET DAN BARANG DARI KARET 87 KENDARAAN DAN BAGIANNYA 84 MESIN-MESIN/PESAWAT MEKANIK 64 ALAS KAKI 44 KAYU, BARANG DARI KAYU 62 PAKAIAN JADI BUKAN RAJUTAN 48 KERTAS/KARTON 26 BIJIH, KERAK, DAN ABU LOGAM 61 BARANG-BARANG RAJUTAN 38 BERBAGAI PRODUK KIMIA 39 PLASTIK DAN BARANG DARI PLASTIK 55 SERAT STAFEL BUATAN 29 BAHAN KIMIA ORGANIK 03 IKAN DAN UDANG 73 BENDA-BENDA DARI BESI DAN BAJA 94 PERABOT, PENERANGAN RUMAH LAIN-LAIN TOTAL EKSPOR NON MIGAS

2010

2011

16.286,40 18.499,90 10.373,20 1.425,10 9.339,70 2.899,90 4.986,70 2.501,80 2.935,40 3.611,00 4.186,20 8.139,70 2.889,90 1.806,50 2.150,10

21.607,20 27.230,70 11.145,40 2.561,70 14.321,10 3.328,60 5.749,50 3.301,90 3.374,70 4.149,70 4.169,40 7.330,90 3.541,10 3.577,40 2.513,70

2.075,20 2.690,10 1.687,20 1.468,00

2.545,90 3.815,90 2.045,20 1.905,80

2012

2013

2014

21.229,60 19.181,40 21.037,00 26.184,20 24.519,00 20.843,70 10.764,80 10.438,40 9.745,70 3.204,90 2.725,50 4.619,40 10.456,00 9.381,10 7.088,30 4.856,90 4.567,20 5.213,70 6.103,10 5.968,50 5.969,10 3.524,60 3.860,40 4.108,40 3.448,50 3.633,00 4.070,50 3.749,20 3.906,20 3.932,40 3.937,20 3.756,60 3.743,80 5.054,80 6.526,30 1.906,00 3.439,80 3.481,40 3.428,30 3.751,90 3.710,60 4.060,60 2.487,30 2.602,80 2.760,30 2.260,90 2.811,50 2.201,80 2.042,40

2.327,80 2.760,20 2.389,80 2.152,00

2.331,50 3.158,20 2.620,20 2.232,90

2.021,90 1.822,20 1.899,40 1.873,60 1.902,10 27.761,20 31.980,40 29.632,00 30.157,00 31.188,30 129.739,50 162.019,60 153.043,00 149.918,80 145.960,80

Trend(%) 2010-2014

4,01 1,35 -1,89 27,3 -9,29 16,06 4,05 12,17 7,55 1,11 -3,22 -26,06 3,3 18,02 5,49 1,44 -0,03 10,92 10,08

Jan-Jul Perub.(%) Peran.( 2014 2015 2015/2014 %) 2015 12.166,30 11.210,60 -7,86 14,29 12.752,00 9.967,60 -21,84 12,71 5.620,50 4.939,00 -12,12 6,3 2.905,60 3.609,70 24,23 4,6 4.435,30 3.500,40 -21,08 4,46 2.790,60 3.153,90 13,02 4,02 3.476,30 2.995,00 -13,85 3,82 2.359,70 2.623,00 11,16 3,34 2.367,30 2.330,60 -1,55 2,97 2.399,30 2.329,90 -2,89 2,97 2.166,50 2.112,50 -2,49 2,69 325,2 1.944,80 498,02 2,48 2.075,40 1.925,70 -7,22 2,46 2.491,00 1.575,80 -36,74 2,01 1.595,60 1.367,30 -14,31 1,74 1.340,60 2.034,30 1.452,20 1.335,90

1.338,80 1.324,00 1.231,00 1.129,10

-0,13 -34,92 -15,23 -15,48

1,71 1,69 1,57 1,44

-0,94 1.129,00 1.078,30 12,34 17.547,80 16.739,40 1,59 84.767,20 78.426,30

-4,49 -8,08 -7,48

1,37 21,34 100


Tidak ada perkembangan produk ekspor baru Indonesia selama 5 tahun dalam komposisi produk utama ekspor Indonesia.

17

KINERJA NEGATIF EKSPOR PRODUK INDUSTRI Juta USD NO

HS/KOMODITAS

2010

2011

2012

2013

2014

Trend(%) 2010-2014

Jan-Jul 2014

1

15 LEMAK & MINYAK HEWAN/NABATI

16.286,40

21.607,20

21.229,60

19.181,40

21.037,00

2

85 MESIN/PERLATAN LISTRIK

10.373,20

11.145,40

10.764,80

10.438,40

9.745,70

-1,89

5.620,50

3

71 PERHIAASAN/PERMATA

1.425,10

2.561,70

3.204,90

2.725,50

4.619,40

27,3

4

40 KARET DAN BARANG DARI KARET

9.339,70

14.321,10

10.456,00

9.381,10

7.088,30

5

87 KENDARAAN DAN BAGIANNYA

2.899,90

3.328,60

4.856,90

4.567,20

6

84 MESIN-MESIN/PESAWAT MEKANIK

4.986,70

5.749,50

6.103,10

7

64 ALAS KAKI

2.501,80

3.301,90

8

44 KAYU, BARANG DARI KAYU

2.935,40

9

62 PAKAIAN JADI BUKAN RAJUTAN

2015

4,01 12.166,30 11.210,60

Perub.(%) Peran.(%) 2015/2014 2015 -7,86

17,71

4.939,00

-12,12

7,80

2.905,60

3.609,70

24,23

5,70

-9,29

4.435,30

3.500,40

-21,08

5,53

5.213,70

16,06

2.790,60

3.153,90

13,02

4,98

5.968,50

5.969,10

4,05

3.476,30

2.995,00

-13,85

4,73

3.524,60

3.860,40

4.108,40

12,17

2.359,70

2.623,00

11,16

4,14

3.374,70

3.448,50

3.633,00

4.070,50

7,55

2.367,30

2.330,60

-1,55

3,68

3.611,00

4.149,70

3.749,20

3.906,20

3.932,40

1,11

2.399,30

2.329,90

-2,89

3,68

10 48 KERTAS/KARTON

4.186,20

4.169,40

3.937,20

3.756,60

3.743,80

-3,22

2.166,50

2.112,50

-2,49

3,34

LAIN-LAIN

39.465,40

48.478,40

44.848,40

45.611,60

47.801,30

21,12 27.818,40 24.512,60

-11,88

38,71

INDUSTRY

98.010,60 122.187,70 116.123,30

113.029,70

117.329,50

2,86 68.506,30 63.316,70

-7,58

80,73


Umumnya ekspor produk utama industri mengalami penurunan selama Januari-Juli 2015 dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2014, kecuali alas kaki dan kendaraan bermotor.

18

PERBANDINGAN PERAN EKSPOR INDONESIA 10.0% 9.0%

Gambaran Peran Sektor Manufaktur terhadap Kinerja Ekspor Indonesia

8.0%

Keterangan Ekspor manufaktur Indonesia

7.0% 3.9%

3.9%

4.0%

Total eskpor Indonesia

3.4% 5.0%

Share ekspor manufaktur

2.6% 2.2%

3.0% 2.0% 1.0%

2.2%

2.2%

2.2%

0.5%

0.5%

0.5%

0.6%

2.0%

1.8%

1.8%

1.7%

2011

2012

2013

2014

0.5% 0.4% 1.1%

1.5%

0.0% 2009

2010

Indonesia

Sumber : Trademap

Philippina

Thailand

2012

2013

2014

58.420

68.418

67.645

67.871

70.951

157.779

203.497

190.032

182.552

176.293

37%

34%

36%

37%

40%

Share Manufaktur Indonesia Terhadap Impor Manufaktur Dunia

1.9% 1.5%

2011

4.0%

6.0%

4.0%

2010

Singapura

Keterangan Ekspor manufaktur Indonesia Impor Manufaktur Dunia Share Manufaktur Indonesia Sumber: WTO

2010

2011

58.420

2012

68.418

2013

67.645

2014

67.871

70.951

10.353.577 11.978.791 11.999.173 12.399.604 12.788.420 1%

1%

1%

1%

1% (Juta USD)

Peran sektor industri terlihat kecil, karena perbedaan definisi antara klasifikasi WTO tentang produk manufaktur dengan BPS untuk produk industri. Namun demikian, pangsa ekspor manufaktur Indonesia tidak berkembang di kisaran 1% dari total impor dunia terhadap produk manufaktur.

19

KECILNYA PERAN PRODUK UNGGULAN INDONESIA TERHADAP IMPOR DUNIA  

Share ekspor Indonesia relatif kecil terhadap impor dunia. Beberapa komoditi utama Indonesia sangat sensitif terhadap harga komoditi tersebut di pasaran Internasional, seperti komoditi pertanian dan pertambangan sehingga diperlukan peningkatan peran lembaga lindung nilai (hedging) dan bursa komoditi untuk menjamin kepastian harga yang diterima petani dan penambang. 2014 EKSPOR INDONESIA (RIBU USD)

SHARE EKSPOR IMPOR DUNIA INDONESIA TERHADAP (RIBU USD) IMPOR DUNIA

KODE HS

DESKRIPSI

'2701

Coal; briquettes, ovoids & similar solid fuels manufactured from coal

18.697.800

113.234.229

17%

'1511

Palm oil & its fraction

17.464.905

35.398.365

49%

'2711

Petroleum gases

17.180.283

447.067.462

4%

'2709

Crude petroleum oils

9.271.214 1.502.034.440

1%

'4001

Natural rubber,balata,gutta-percha etc

4.744.753

18.124.040

26%

'8703

Cars (incl. station wagon)

2.641.590

698.781.623

0%

'1513

Coconut (copra),palm kernel/babassu oil & their fractions

2.484.350

6.234.379

40%

'4412

Plywood, veneered panels and similar laminated wood

2.372.471

14.777.695

16%

'3823 '2713

Binders for foundry molds or cores; chemical products and residuals

2.367.121

9.284.953

25%

2.309.578

20.974.846

11%

Petroleum coke, petroleum bitumen & other residues of petroleum oils

Sumber : Trademap

20

BELUM BERKEMBANGNYA JENIS PRODUK EKSPOR INDONESIA DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN IMPOR DUNIA

Jumlah Komoditi Ekspor Indonesia di pasar dunia sekitar 88%... Jumlah Komoditi (HS Code 4 Digit) Di dunia yang Diekspor Indonesia Thn 2010

HS Code yang Tidak Diekspor Indonesia 10% HS Code yang Diekspor Indonesia 90%

Jumlah Komoditi (HS Code 4 Digit) Di dunia yang Diekspor Indonesia Thn 2014

HS Code yang Tidak Diekspor Indonesia 12% HS Code yang Diekspor Indonesia 88%

Sumber : Trademap

21

MENURUNNYA KONTRIBUSI DAERAH UTAMA TERHADAP EKSPOR NON MIGAS NASIONAL (dalam juta USD)

Sumber : BPS yang telah diolah oleh Kementerian Perdagangan

22

PERANAN INDUSTRI TERHADAP INVESTASI Deregulasi bertujuan untuk mempermudah investasi sektor industri baik untuk pengembangan cabang-cabang industri maupun untuk meningkatkan ekspor dan penyerapan tenaga kerja.

INVESTASI ASING SEKTOR INDUSTRI MENURUN PMDN NO

SEKTOR

Mei 2014 P

1. 2.

Industri Makanan Industri Tekstil

3.

PMA

Mei 2015

I

P

% (I)

I

Mei 2014 P

Mei 2015

I

P

201,2

-84,37

81,9

70,6

-13,76

37

17,5

55

55,4

-215,67

952,11

23

2,7

12,3

360,47

655,8

-54,67

31

21,4

134,3

528

95

7.043,6

180,53

170

468,1

412,8

-11,83

1.171,3

89

1.333,6

13,86

89

239,6

174,4

-27,23

14

1.436,0

50

2.772,5

93,07

47

164,3

27 54 193 158 62

456,0

177,50

26

366,8

110

3.337,3

809,95

275

460,4

541

609,9

32,47

2

2,6

-

-100

3

-

1

-

-

3

11,4

27

701,7

6063,92

126

421,6

206

373,4

-11,44

-

4.928,9

18

22,6

100

70

90

8,7

-83,85

264

12.067,6

811

53,9 3.218,6

1.886

2.508,9

4.928,9

292

7.972,8

61,76

271

1.287,1

17

190,4

64

1.688,7

786,78

89

Ind. Barang Dari Kulit & Alas Kaki

1

-

6

5,4

100

4. 5. 6. 7. 8.

Industri Kayu Ind. Kertas & Percetakan Ind. Kimia dan Farmasi Ind. Karet dan Plastik Ind. Mineral Non Logam

2

2,7

25

28,7

12

1.446,6

32

26

2.510,9

41

9.

Ind. Logam, Mesin & Elektronik

11. 12.

Ind. Instru. Kedokteran, Presisi & Optik dan Jam Ind. Kendaraan Bermotor & Alat Transportasi Lain Industri Lainnya Jumlah

P : Jumlah Izin Usaha;

I 304 195

120

10.

% (I)

I : Nilai Realisasi Investasi

3

25.562,8

111,83

1,231

-22,05

Sumber : BKPM diolah Kemenperin

Nilai investasi PMDN sektor industri s.d Mei 2015 sebesar Rp 25,56 triliun atau tumbuh sebesar 111,83% dibanding Mei Tahun 2014 sebesar Rp 12,06 triliun. Investasi sektor industri memberikan kontribusi sebesar 59,54% dari total investasi PMDN s.d Mei 2015 sebesar Rp 42,93 triliun. Tetapi nilai investasi PMA sektor industri s.d Mei 2015 mencapai USD 2,50 milyar atau menurun sebesar 22,05% dibandingkan Mei 2014 sebesar USD 3,21 milyar. Investasi PMA sektor industri memberikan kontribusi sebesar 34,03% dari total investasi PMA s.d Mei 2015 sebesar USD 7,37 milyar.

24

PENYERAPAN TENAGA KERJA MENURUN DALAM INVESTASI SEKTOR INDUSTRI Perkembangan Penyerapan Tenaga Kerja Indonesia Untuk Sektor Industri 600,000 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 -

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Industri PMDN

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Industri PMA

Sumber: BKPM

•

PMDN, terjadi penurunan penyerapan TKI dari sebesar 279.099 tahun 2012 menjadi hanya 124.135 tahun 2014 (turun sebesar 56%).

•

PMA, terjadi penurunan penyerapan TKI dari sebesar 510.540 tahun 2012 menjadi hanya 222.345 tahun 2014 (turun sebesar 56%).

25

KEBIJAKAN DEREGULASI TAHAP I Mendorong Daya Saing Industri Nasional (Deregulasi, Debirokratisasi, Insentif Fiskal)

KEBIJAKAN DEREGULASI I – 9 SEPTEMBER 2015: MENGGERAKKAN EKONOMI NASIONAL

I.1

Mendorong Daya Saing Industri Nasional (Deregulasi, Debirokratisasi, Insentif Fiskal) 1. Tujuan: Kebijakan Deregulasi ini diarahkan untuk mendorong daya saing industri, dengan a. Pemulihan Efisiensi: Memulihkan dan meningkatkan kegiatan industri/utilisasi kapasitas industri, dan menghilangkan distorsi industri yang membebani konsumen, dengan melepas tambahan beban regulasi dan birokrasi bagi industri, seperti: mempermudah pengadaan bahan baku hasil pertanian, perikanan, perkebunan, dan pertambangan; menghilangkan kewajiban pendaftaran produk jadi; uji teknik produkjadi; mendorong perluasan kegiatan industri baru melalui pengembangan kawasan industri; kemudahan investasi sektor industri; memperlancar pengadaan impor komponen/kelengkapan untuk keperluan ekspor industri; menghilangkan duplikasi pemeriksaan fisik untuk kelancaran ekspor dan distribusi produk industri, dsb; b. Penyelesaian Kesenjangan Daya Saing: Mempercepat penyelesaian kesenjangan daya saing industri dibandingkan dengan kondisi daya saing negara lain, seperti mempermudah birokrasi pengadaan lahan, memperkuat sistem pembiayaan usaha, memperkuat fungsi ekonomi koperasi, meningkatkan kegiatan wisata, membenahi sistem pengupahan, penurunan harga gas, konversi BBM ke BBG untuk nelayan, percepatan izin investasi listrik 35.000 MW, dsb; c.

Mendorong Keunggulan: Menciptakan inisiatif baru untuk mendorong keunggulan daya saing industri, seperti: fasilitas perpajakan untuk mendorong sektor angkutan, pengembangan pusat logistik berikat, inland FTA, dsb, sehingga industri nasional mampu bertahan di pasar domestik dan berekspansi ke pasar ekspor.

27

KEBIJAKAN DEREGULASI I – 9 SEPTEMBER 2015: MENGGERAKKAN EKONOMI NASIONAL

Mendorong Daya Saing Industri Nasional (Deregulasi, Debirokratisasi, Insentif Fiskal) 2.

Bentuk Kebijakan Deregulasi: a.

Mengurangi Peraturan (Deregulasi):  Merasionalisasi peraturan dengan menghilangkan duplikasi/redundansi/irrelevant regulations.  Melakukan keselarasan antar peraturan.  Melakukan konsistensi peraturan.

b.

Mempermudah Pelayanan Birokrasi (Debirokratisasi):  Simplifikasi perizinan seperti satu identitas pelaku usaha/profile sharing, sedikit persyaratan perizinan, dan sebagainya.  Adanya SOP dan SLA yang jelas dan tegas dalam mekanisme dan prosedur perizinan serta penyediaan help desk dan pengawasan internal yang berkelanjutan.  Menganut sistem pelimpahan kewenangan kepada PTSP (tempat, bentuk, waktu, biaya).  Penerapan Risk Management yang selaras dalam proses perizinan.  Pelayanan perizinan dan non perizinan melalui sistem elektronik.

c.

Meningkatkan Penegakan Hukum dan Kepastian Usaha:  Adanya saluran penyelesaian permasalahan regulasi dan birokrasi (damage control channel).  Pengawasan, pengamanan dan kenyamanan, serta pemberantasan pemerasan dan pungli.  Membangun ketentuan sanksi yang tegas dan tuntas dalam setiap peraturan.

3.

Cakupan Kegiatan Industri yang Direlaksasi: a. Kemudahan Investasi; b. Efisiensi Industri; c. Kelancaran Perdagangan dan Logistik; d. Kepastian Pengadaan Bahan Baku Sumber Dalam Negeri, terutama untuk sektor pertanian kelautan dan perikanan, hasil hutan, dan barang tambang.

28

RINGKASAN DEREGULASI TAHAP I PP : 10 RPP : 1 Inpres : 1 Permen : 31 Perka : 4 TOTAL 52 PERATURAN

KEMUDAHAN INVESTASI

PP : 1 RPP : 2 Perpres : 3 Inpres : 2 Permen : 21 Perdirjen : 1 TOTAL 30 PERATURAN

EFISIENSI INDUSTRI

PP : 5 RPP : 1 Perpres : 3 Permen : 36 Perke : 2 Perdirjen : 1 SE : 1 TOTAL 49 PERATURAN

KELANCARAN PERDAGANGAN

DAN LOGISTIK

PP : 1 RPP : 1 Perpres : 1 Permen : 5 TOTAL 8 PERATURAN

KEPASTIAN BAHAN BAKU SUMBER DALAM NEGERI

29

SEKTOR ENERGI: - Penyediaan penjualan solar eceran, BBG bagi nelayan, penurunan harga gas untuk industri tertentu - Penggunaan APBN untuk Kilang Minyak Dalam Negeri oleh Pertamina - Perizinan Invetasi Listrik - Tanggap Darurat Krisis Energi

Penguatan fungsi PTSP dalam pelayanan perizinan dan non perizinan serta percepatan proyek strategis nasional

PENYEDIAAN TANAH: - Persyaratan HGU, HGB, HPAT - Pengaturan Kepemilikan Tanah - Persyaratan dan Perluasan Lingkup Kerja PPAT - Pengaturan Penggunaan Tanah Terlantar - Persyaratan Izin Memiliki Rumah Tinggal oleh Orang Asing - Efisiensi Biaya Pengurusan Tanah - Pengadaan Tanah untuk Umum - Petunjuk Pengadaan Tanah

KEMUDAHAN INVESTASI

PENGEMBANGAN UMKM DAN PENGUATAN FUNGSI EKONOMI KOPERASI: - Pengembangan Inkubator - Wirausaha dan Peningkatan peran dan skala koperasi sebagai badan usaha ekonomi

KEMUDAHAN SEKTOR KEHUTANAN: - Tata Cara Peruntukan Hutan - Penggunaan Kawasan Hutan - Pinjam Pakai Kawasan Hutan - Pembatasan Luas Izin Usaha - Pemanfaatan Hasil Hutan

KEPASTIAN USAHA HORTIKULTURA: - Grandfather Clause untuk Investasi Hortikultura - Wisata Agro Hortikultura - Kewajiban Divestasi Usaha Perkebunan

30

Insentif fiskal untuk sektor angkutan/transportasi

REVITALISASI BUMN PENINGKATAN PERAN PERUMNAS; DAN Penggabungan PT.Reasuransi Umum Indonesia ke Dalam PT. Reasuransi Indonesia Utama

Penegasan Harga Gas Bumi oleh Pemerintah

EFISIENSI INDUSTRI

Pengaturan Sistem Pengkajian atau Pengupahan Inland FTA

PERIZINAN: - Penghilangan Rekomendasi, IP, LS, Wajib SNI barang tertentu - API sebagai identitas Importir - Penegasan Penghilangan IUOP bagi Kegiatan cut and fill

Pengaturan Sumber Daya Air

Besaran Rasio Hutang dan Modal untuk Perhitungan PPh Reformasi kawasan industri

31

KEMUDAHAN WISATA: - Penghapusan CAIT - Perubahan Ketentuan Bebas Visa Kunjungan

API sebagai Identitas tunggal Importir dan SIUP sebagai indentitas eskportir

Kelancaran ekspor produk industri dengan menghilangkan perizinan, persyaratan dan duplikasi pemeriksaan

Pusat Logistik Berikat

KELANCARAN PERDAGANGAN DAN LOGISTIK Fasilitas KITE untuk IKM

Otomasi Pengawasan Peredaran Obat dan Makanan

Kemudahan impor bahan baku untuk industri dan pengawasan impor barang konsumsi

Distribusi Dalam Negeri: Pengawasan Peredaran Barang yang ber-SNI dan Label Berbahasa Indonesia serta Toko Modern

32

Perikanan dan Kelautan: garam, efisiensi usaha nelayan

KEPASTIAN BAHAN BAKU SUMBER DALAM NEGERI

PERTAMBANGAN: Kemudahan pengadaan scrap

PERTANIAN: Pengadaan langsung benih holtikultura

33

I.2

PAKET KEBIJAKAN I – 9 September 2015: Menggerakkan Ekonomi Nasional Mendorong Daya Saing Industri Nasional (Deregulasi, Debirokratisasi, Insentif Fiskal) Rekapitulasi Deregulasi Berdasarkan K/L NO

KEMENTERIAN/LEMBAGA

JUMLAH REGULASI PP

Perpres

Inpres

Permen

Lainnya

1.

Kemenko Perekonomian

2.

Kementerian Perindustrian

3.

Kementerian Perdagangan

4.

Kementerian Keuangan

4

5.

Kementerian Pertanian

1

6.

Kementerian ESDM

7.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang

8.

Kementerian Lingkungan dan Kehutanan

9.

Kementerian Ketenagakerjaan

10.

Kementerian Perhubungan

11.

Kementerian PU PR

12.

Kementerian Kesehatan

13.

Kementerian Pariwisata

14.

Kementerian KUKM

15.

BKPM

2

2

16.

BPOM

2

2

8

134

Total Regulasi

2

TOTAL REGULASI

1

2 14 30

15 2

32

6

10

1

5

7

2

7

1

6

1

3

10

2

2

2

1

1 5

3 5

1

1 1

1

2

2 29

17

11

11

2

96

29

34

KEBIJAKAN DEREGULASI TAHAP II Kemudahan Perizinan Investasi dan Devisa Hasil Ekspor

POKOK – POKOK KEBIJAKAN DEREGULASI II - 29 SEPTEMBER 2015 1. Kemudahan Layanan Investasi 3 Jam • Memberikan layanan cepat dalam bentuk pemberian izin investasi dalam waktu tiga jam • Pemegang Izin Investasi sudah bisa langsung melakukan kegiatan investasi di Kawasan Industri. 2. Pengurusan Tax Allowance dan Tax Holiday Lebih Cepat • Tax Allowance Pemerintah memberikan atau menolak tax allowance kepada investor, setelah 25 hari syarat dan aplikasi dipenuhi. • Tax Holiday Pemerintah mengesahkan pemberian tax holiday, maksimun 45 hari setelah semua persyaratan dipenuhi. 3. Pemerintah Tak Pungut PPN Untuk Alat Transportasi • Tidak memungut PPN untuk beberapa alat transportasi, terutama adalah galangan kapal, kereta api, pesawat, dan termasuk suku cadangnya • Kebijakan ini telah tertuang dalam PP No. 69/ 2015 tentang impor dan penyerahan alat angkutan tertentu dan penyerahan jasa kena pajak, terkait angkutan tertentu yang tidak dipungut PPN. 36

POKOK – POKOK KEBIJAKAN DEREGULASI II - 29 SEPTEMBER 2015 4. Insentif fasilitas di Kawasan Pusat Logistik Berikat • Pembangunan dua pusat logistik berikat, di Cikarang terkait sektor manufaktur dan di Merak terkait BBM, yang direncanakan siap beroperasi menjelang akhir tahun. • Manfaat: perusahaan manufaktur tidak perlu impor dan tidak perlu mengambil barang dari luar negeri, cukup mengambil dari gudang berikat. 5. Insentif pengurangan pajak bunga deposito • Pengurangan pajak bunga deposito diberikan kepada Eksportir yang berkewajiban melaporkan devisa hasil ekspor (DHE) ke BI. • DHE yang disimpan dalam bentuk deposito: (i) 1 bulan diturunkan 10 persen, (ii) 3 bulan menjadi 7,5 persen, (iii) 6 bulan menjadi 2,5 persen dan (iv) di atas 6 bulan 0 persen. • Jika dikonversi ke rupiah: (i) 1 bulan 7,5 persen, (ii) 3 bulan 5 persen, dan (iii) 6 bulan langsung 0 persen. 6. Perampingan Izin Sektor Kehutanan • Mempercepat Izin investasi dan produksi sektor kehutanan dengan mengurangi dari 14 izin menjadi 6 izin

37

KEMUDAHAN LAYANAN INVESTASI 3 JAM DI KAWASAN INDUSTRI Pokok – Pokok Kebijakan; • Kriteria untuk mendapatkan layanan cepat investasi 3 jam adalah para investor memiliki rencana investasi minimal Rp 100 miliar dan atau rencana penyerapan tenaga kerja Indonesia di atas 1,000 (seribu) orang. • Permohonan disampaikan langsung oleh calon pemegang saham ke PTSP Pusat di BKPM. Satu calon pemegang saham boleh mewakili calon pemegang saham lainnya sepanjang membawa lampiran surat kuasa. • Layanan cepat Pendirian Badan Hukum Investasi melalui PTSP Pusat di BKPM ini meliputi izin penanaman modal (investasi), akta pendirian perusahaan, dan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM sebagai badan hukum Indonesia, serta NPWP. • Izin investasi yang diberikan sekaligus akan berfungsi sebagai izin konstruksi untuk memulai kegiatan investasi di Kawasan Industri. Tapi sebelumnya, perusahaan tersebut harus memenuhi norma/standar dalam berinvestasi yang harus dipenuhi sesuai ketentuan Kawasan Industri, antara lain pajak, TDP, Izin Gangguan/SITU, IMB, Izin Lokasi, Pertimbangan Teknis Pertanahan, HGB, Izin Lingkungan dan Amdal, Amdal Lalin, ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, dan lain-lain. Regulasi yang telah diterbitkan: 1. Peraturan Kepala BKPM Nomor 14 tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal. 2. Peraturan Kepala BKPM Nomor 15 tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal. 3. Peraturan Kepala BKPM Nomor 16 tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Fasilitas Penanaman Modal. 4. Peraturan Kepala BKPM Nomor 17 tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

38

KEBIJAKAN DEREGULASI TAHAP III Kemudahan Usaha Jasa Keuangan, Pembiayaan Ekspor, dan Pengurangan Beban Usaha

POKOK-POKOK PAKET KEBIJAKAN TAHAP III – 7 OKTOBER 2015 I.

Paket Kebijakan Otoritas Jasa Keuangan 1.

Relaksasi ketentuan persyaratan kegiatan usaha dan penitipan valuta asing dan pengelolaan (trust) bank.

2.

Rancangan skema asuransi pertanian.

3.

Rmodal ventura.

4.

Pembentukan konsorsium pembiayaan industri berorientqsi ekspor dan ekonomi kreatif serta usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.

II.

5.

Pemberdayaan lembaga pembiayaan ekspor Indonesia.

6.

Penegasan implementasi one project concept dalam penetapan kualitas kredit.

Penurunan Harga BBM, Listrik Dan Gas 1

Harga BBM •

Harga Avtur, LPG 12 kg, Pertamax, dan Pertalite efektif turun sejak 1 Oktober 2015.

•

Harga BBM jenis solar diturunkan sebesar Rp 200 per liter, sehingga harga eceran BBM jenis solar bersubsidi akan menjadi Rp 6.700 per liter. Penurunan harga BBM jenis solar juga akan berlaku untuk BBM jenis solar non-subsidi. Keputusan ini berlaku 3 hari sejak pengumuman ini.

•

Harga BBM jenis premium tetap, yakni Rp 7.400 per liter (Jamali) dan Rp 7.300 (di luar Jamali).

40

POKOK-POKOK PAKET KEBIJAKAN TAHAP III – 7 OKTOBER 2015 III.

PENURUNAN HARGA BBM, LISTRIK DAN GAS 2

3

Harga Gas •

Harga gas untuk pabrik dari lapangan gas baru ditetapkan sesuai dengan kemampuan daya beli industri pupuk, yakni sebesar US$ 7 mmbtu (Million British Thermal Unit). Sedangkan harga gas untuk industri lainnya (seperti petrokimia, keramik, dsb) akan diturunkan sesuai dengan kemampuan industri masing-masing. Penurunan harga gas dimungkinkan dengan melakukan efisiensi pada sistem distribusi gas serta pengurangan penerimaan negara atau PNBP gas. Meski demikian, penurunan harga gas ini tidak akan mempengaruhi besaran penerimaan yang menjadi bagian perusahaan gas Kontrak Kerja Sama.

•

Penurunan harga gas untuk industri tersebut akan efektif berlaku mulai 1 Januari 2016. “Karena masih harus mengubah aturan tentang PNBP-nya,” ujar Darmin .

Harga Listrik •

Tarif listrik untuk pelanggan industri I3 dan I4 akan mengalami penurunan tarif mengikuti turunnya harga minyak bumi (Automatic Tariff Adjustment).

•

Diskon tarif hingga 30% untuk pemakaian listrik mulai tengah malam pukul 23:00 hingga pagi hari pukul 08:00, pada saat beban sistem ketenagalistrikan rendah.

•

Penundaan pembayaran tagihan rekening listrik hingga 60% dari tagihan selama setahun dan melunasi 40% sisanya secara angsuran pada bulan ke-13, khusus untuk industri padat karya

41

POKOK-POKOK PAKET KEBIJAKAN TAHAP III – 7 OKTOBER 2015 IV.

PERLUASAN WIRAUSAHAWAN PENERIMA KUR •

V.

Dalam rangka meningkatkan akses wirausahawan kepada kredit perbankan, melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR), pemerintah telah menurunkan tingkat bunga KUR dari sekitar 22% menjadi 12% persen. Pada paket kebijakan ini, para keluarga yang memiliki penghasilan tetap atau pegawai, dipertegas dapat menerima KUR untuk sektor usaha produktif. Menurut Darmin Nasution, “Melalui perluasan penerima KUR ini, pemerintah berharap akan muncul para wirausahawan baru.”

PENYEDERHANAAN IZIN PERTANAHAN DALAM KEGIATAN PENANAMAN MODAL 1.

Untuk menunjang perekonomian di bidang pertanahan, Kementerian ATR/BPN merevisi Permen Nomor 2 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan dalam Kegiatan Penanaman Modal.

2.

Beberapa substansi pengaturan baru yang mencakup beberapa hal seperti: a)

Pemohon mendapatkan informasi tentang ketersediaan lahan (semula 7 hari menjadi 3 jam);

b)

Seluruh permohonan didaftarkan sebagai bentuk kepastian bagi pemohon terhadap ketersediaan dan rencana penggunaan lahan. Surat akan dikeluarkan dalam waktu 3 jam

42

POKOK-POKOK PAKET KEBIJAKAN TAHAP III – 7 OKTOBER 2015 c)

Kelengkapan perijinan prinsip • Proposal, pendirian perusahaan, alas Hak Tanah menjadi persyaratan awal untuk dimulainya kegiatan lapangan; • Ada persyaratan yang dapat menyusul sampai dengan sebelum diterbitkannya Keputusan tentang Hak Penggunaan Lahan

c)

Jangka Waktu pengurusan (Persyaratan harus lengkap): • Hak Guna Usaha (HGU) dari 30 – 90 hari  20 hari kerja (s/d 200 ha) atau 45 hari kerja (> 200 ha)

e)

•

Perpanjangan/ pembaruan HGU dari 20 – 50 hari  7 hari kerja (s/d 200 ha) atau 14 hari kerja (> 200 ha)

•

Permohonan Hak Guna Bangunan/ Hak Pakai dari 20 – 50 hari kerja  20 hari kerja (s/d 15 ha) atau 30 hari kerja (>15 ha)

•

Perpanjangan/ pembaruan Hak Guna Bangunan/ Hak Pakai dari 20 – 50 hari kerja  5 hari kerja (s.d 15 ha) atau 7 hari kerja (>15 ha)

•

Hak Atas Tanah dari 5 hari kerja 1 hari kerja

•

Penyelesaian pengaduan dari 5 hari kerja 2 hari kerja

Dalam perpanjangan hak penggunaan lahan yang didasarkan pada evaluasi tentang pengelolaan dan penggunaan lahan, termasuk audit luas lahan, oleh yang bersangkutan tidak lagi memakai persyaratan seperti awal permohonan.

43

REKAPITULASI PERIZINAN DEREGULASI YANG DIHILANGKAN JENIS REGULASI

JUMLAH IZIN

Peraturan Pemerintah

41

Peraturan Presiden

4

RENCANA

REALISASI

19

SISA IZIN (per 6 Okt 2015) 22 4

Instruksi Presiden Peraturan Menteri Perindustrian

38

17

13

25

Peraturan Menteri Perdagangan

125

47

28

97

Peraturan Menteri Keuangan

6

Peraturan Menteri Pertanian

11

6 3

8

Peraturan Menteri ESDM Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

4

4

Peraturan Menteri Perhubungan

7

7

Peraturan Menteri Kesehatan

1

1

Peraturan Menteri Koperasi dan UKM

14

14

Peraturan Kepala BKPM

5

5

Peraturan Kepala BPOM

256

86

41

215

44

REKAPITULASI PERIZINAN DEREGULASI YANG DIHILANGKAN KLASIFIKASI REGULASI

RENCANA

REALISASI

SISA IZIN (per 6 Okt 2015)

JUM49H IZIN

Kemudahan Investasi

44

5

0

44

Efisiensi Industri

49

22

16

33

Kelancaran Perdagangan dan Logistik

150

52

22

128

Kepastian Bahan Baku Sumber Dalam Negeri

13

7

3

10

TOTAL REGULASI

256

86

41

215

45

LAMPIRAN

KEMUDAHAN INVESTASI NO

REGULASI

JUMLAH IZIN

IZIN YANG DIHILANGKAN

SISA

19

14

5

1.

PP Kawasan Industri

2

PP yang melaksanakan UU Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura, untuk memberikan grandfather clause bagi investasi perkebunan hortikultura

3

PP yang merevisi PP Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah

4

PP yang merevisi PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

-

-

-

5

PP yang merevisi PP Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT

-

-

-

6

PP yang merevisi PP Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar

7

PP yang merevisi PP Nomor 41 Tahun 1996 tentang Pemilikan Rumah Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan di Indonesia-

KLASIFIKASI Mendorong keunggulan

Pemulihan efisiensi

1 Izin peralihan Hak Pakai atas tanah negara

1 Izin Peruntukan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah negara bekas tanah terlantar -

-

-

-

1 Izin peralihan Hak Pakai atas tanah negara

1 Izin Peruntukan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah negara

-

Penyelesaian kesenjangan daya saing Pemulihan efisiensi

Pemulihan efisiensi

Pemulihan efisiensi

Mendorong keunggulan

47


REGULASI

JUMLAH IZIN


SISA

8

PP yang merevisi PP Nomor 13 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional

-

-

-

9

PP perubahan keempat PP No. 23/2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, untuk debirokratisasi dengan memperpendek jangka waktu proses pengajuan perpanjangan IUP, IUPK, KK, dan PKP2B

-

-

6 Ijin Usaha Pertambangan (IUP) IUP Eksplorasi IUP Operasi Produksi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) IUPK Eksplorasi IUPK Operasi Produksi

-

-

KLASIFIKASI Pemulihan efisiensi

6 Pemulihan efisiensi Ijin Usaha Pertambangan (IUP) IUP Eksplorasi IUP Operasi Produksi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) IUPK Eksplorasi IUPK Operasi Produksi

10

PP tentang PPN Jasa Kepelabuhanan, untuk memberikan insentif PPN bagi angkutan laut luar negeri


11

PP yang merevisi PP No 146 Tahun 2000 tentang Impor dan/ atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu yang Dibebaskan dari Pengenaan PPN, untuk insentif, PPN dibebaskan bagi alat angkut tertentu (Kapal Laut, Kereta Api, Pesawat)


RPP Usaha Wisata Agro Hortikultura


12

48


REGULASI

13

PP tentang Impor dan Penyerahan Alat Angkut Tertentu dan Penyerahan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu yang Tidak Dipungut PPN, untuk insentif, PPN tidak dipungut bagi alat angkut tertentu (Kapal Laut, Kereta Api, Pesawat)


14

Perpres Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

Penyelesaian kesenjangan daya saing

15

Perpres yang merevisi Perpres Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

16

Peraturan Presiden tentang Pelaksanaan Pembangunan Kilang Minyak di Dalam Negeri, sebagai pedoman akselerasi pembangunan kilang minyak (termasuk produk turunannya) melalui dana APBN dan penugasan kepada Pertamina

JUMLAH IZIN

-


-

SISA

-

KLASIFIKASI


Pemulihan efisiensi

49


REGULASI

JUMLAH IZIN


SISA

KLASIFIKASI

17

Peraturan Presiden tentang percepatan pembangunan infratstruktur ketenaga listrikan, untuk deregulasi dan debirokratisasi proses perizinan investasi listrik


18

Perpres Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis

Pemulihan efisiensi

19

Inpres Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis

Pemulihan efisiensi

20

Revisi Perka BKPM Nomor 5 Tahun 2003 jo Perka BKPM Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan untuk menyesuaikan seluruh jenis izin usaha harus disamakan nomenklatur dengan peraturan perundang-undangan sektor.

21

Perka BKPM yang merevisi Perka BKPM No 3 Tahun 2012, agar dalam pengendalian pelaksanaan penanaman modal, pengawasan terutama perubahan investasi dapat dilaksanakan dengan baik, sehingga K/L terkait dan asosiasi industri mendapatkan informasi perubahan.

-

5 - Pendaftaran penanaman modal - Izin prinsip - Izin usaha - Izin usaha perwakilan perusahaan perdagangan asing - Izin kantor perwakilan perusahaan asing

-

-

-

5 - Pendaftaran penanaman modal - Izin prinsip - Izin usaha - Izin usaha perwakilan perusahaan perdagangan asing - Izin kantor perwakilan perusahaan asing

Pemulihan efisiensi

Pemulihan efisiensi

50


REGULASI

JUMLAH IZIN


SISA

KLASIFIKASI

22

Perka BKPM tentang Izin Prinsip Penanaman Modal

Pemulihan efisiensi

23

Perka BKPM tentang Fasilitas Penanaman Modal

Pemulihan efisiensi

24

Permentan yang merevisi Permentan Nomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, untuk merubah pasal 14 yang mewajibkan divestasi kepada koperasi pekebun setempat

25

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang merevisi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.16/Menhut-II/2014 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan.

-

1 Izin pinjam pakai kawasan hutan

-

-

-

1 Izin pinjam pakai kawasan hutan

Pemulihan efisiensi

Pemulihan efisiensi

51


SISA

KLASIFIKASI

REGULASI

JUMLAH IZIN


26

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mengubah Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.8/Menhut-II2014 tentang Pembatasan Luas Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Dalam Hutan Alam, IUPHHK Hutan Tanaman Industri atau IUPHHK Restorasi Ekosistem pada Hutan Produksi.

3 - Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri - Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan dalam Hutan Alam - Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem dalam Hutan Alam

-

27

Permen ATR/Kep. BPN Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Permen Kepala BPN Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah

-

-

28

Permen ATR/Kep. BPN yang merevisi Peraturan Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan.

Pemulihan efisiensi

29

Permen ATR/Kep. BPN yang merevisi Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan.

Pemulihan efisiensi

30

Kepmen Koperasi dan UKM yang merevisi Kepmen Koperasi dan UKM Nomor 145/KEP/M/1998 tentang Petunjuk Penanaman Modal Penyertaan Pada Koperasi, agar Koperasi dapat membangun modal penyertaan sebagai instrumen modal yang sebagai surat berharga yang dapat diperjualbelikan sehingga dapat mengembangkan pemupukan modal Koperasi yang berasal dari luar


3 Pemulihan efisiensi - Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri - Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan dalam Hutan Alam - Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem dalam Hutan Alam -

Pemulihan efisiensi

52


REGULASI

31

Kepmen Koperasi dan UKM yang merevisi Kepmen Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah Nomor 19/KEP/M/III/1998 tentang Pedoman Kelembagaan dan Usaha Kecil, untuk mendukung koperasi berani masuk ke sektor lain

32

Kepmen Koperasi dan UKM yang merevisi Kepmen Koperasi dan UKM Nomor 91/KEP/M.KUM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah, agar selaras dengan UU No 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah serta meningkatkan kepatuhan KSP dan pembiayaan syariah

JUMLAH IZIN

-

-

-

-

Permen Koperasi dan UKM yang merevisi Permen Koperasi dan UKM Nomor 118/PER/M.KUKM/X/2004 tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Bagi Koperasi dan UKM, untuk mengakomodir UU No 20 tahun 2008 tentang UMKM dan diklat pengembangan kompetesi usaha mikro

KLASIFIKASI Penyelesaian kesenjangan daya saing

-

33

SISA


5 Permohonan pengesahan akta pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syariah Permohonan Pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syariah Permohonan pengesahan Unit Jasa Keuangan Syariah Permohonan persetujuan pembukaan Kantor Cabang Permohonan ijin perubahan pola operasional menjadi sistem syariah untuk konversi data keuangan

-

-

-

-

5 Penyelesaian Permohonan pengesahan kesenjangan daya saing akta pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syariah Permohonan Pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syariah Permohonan pengesahan Unit Jasa Keuangan Syariah Permohonan persetujuan pembukaan Kantor Cabang Permohonan ijin perubahan pola operasional menjadi sistem syariah untuk konversi data keuangan


53

KEMUDAHAN INVESTASI NO 34

REGULASI Kepmen Koperasi dan UKM yang merevisi Kepmen Negara Urusan Koperasi dan UKM Nomor 123/Kep/M.KUKM/X/2004 tentang Penyelenggaraaan Tugas Pembanguan Dalam Rangka Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi Pada Provinsi dan Kabupaten/Kota, untuk menyelaraskan dengan UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan mendukung pembentukan Koperasi

JUMLAH IZIN

-

-

35

Kepmen Koperasi dan UKM yang merevisi Kepmen Koperasi dan UKM Nomor 124/Kep/M.UKM/X/2004 tentang Penugasan Pejabat Yang Berwenang untuk memberikan Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi di Tingkat Nasional, untuk menyelaraskan dengan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan mendukung pembentukan Koperasi

2 Menunjuk gubernur sebagai pejabat untuk dan atas nama Menteri Koperasi dan UKM dlm pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar, dan pembubaran koperasi yang anggotanya berdomisili lebih dari 1 kab/kota dalam propinsi Menunjuk bupati untuk dan atas nama Menteri Koperasi dan UKM dlm pengesahan akta sebagai pejabat dlm pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar, dan pembubaran koperasi yang anggotanya berdomisili di wilayah bersangkutan

1 Menugaskan Deputi Kelembagaan Kemen Koperasi dan UKM sebagai pejabat untuk dan atas nama Menteri Koperasi dan UKM dlm pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar, dan pembubaran koperasi yang anggotanya berdomisili lebih dari 1 propinsi

IZIN YANG DIHILANGKAN Merevisi ketentuan yang memberi wewenang gubernur dan bupati dalam dlm pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar, dan pembubaran koperasi

-

Merevisi ketentuan yang Menugaskan Deputi Kelembagaan Kemen Koperasi dan UKM dalam dlm pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar, dan pembubaran koperasi

SISA 2 pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar, dan pembubaran koperasi adalah wewenang pemerintah pusat


1 Penyelesaian kesenjangan daya saing pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar, dan pembubaran koperasi adalah wewenang pemerintah pusat

54


REGULASI

36

Permen Koperasi dan UKM yang merevisi Permen Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah Nomor 01/PER/MENEG/I/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, untuk menyelaraskan dengan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan mendukung pembentukan Koperasi

JUMLAH IZIN 1 Pejabat di tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota berwewenang untuk menerbitkan Surat Keputusan pengesahan akta pendirian koperasi


Merevisi ketentuan yang memberi wewenang Pejabat di tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota berwewenang untuk menerbitkan Surat Keputusan pengesahan akta pendirian koperasi

SISA

KLASIFIKASI

1 Penyelesaian kesenjangan daya saing pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar, dan pembubaran koperasi adalah wewenang pemerintah pusat

37

Permen Koperasi dan UKM yang merevisi Permen Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah Nomor 03/PER/M.KUKM/I/2007 tentang Pedoman Penilaian Provinsi/Kabupaten/Kota/Penggerak Koperasi, untuk menyelaraskan dengan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan mendukung pemberdayaan Koperasi


38

Permen Koperasi dan UKM yang merevisi Permen Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah Nomor 35.2/PER/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah, untuk menyesuaikan dengan UU No 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah serta meningkatkan kepatuhan KSP dan pembiayaan syariah


55

KEMUDAHAN INVESTASI SISA

KLASIFIKASI

REGULASI

39

Permen Koperasi dan UKM yang merevisi Permen Koperasi dan UKM Nomor 35.3/PER/K.UKKM/X/2007 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah, untuk menyesuaikan dengan UU No 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah serta meningkatkan kepatuhan KSP dan pembiayaan syariah


40

Permen Koperasi dan UKM yang merevisi Permen Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah Nomor 39/PER/M.KUKM/XII/2007 tentang Pedoman Pengawasan Koperasi jasa Keuangan Syariah dan Unit jasa Keuangan Syariah, untuk menyesuaikan dengan UU No 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah serta meningkatkan kepatuhan KSP dan pembiayaan syariah

Penyelesaian kesenjangan

41

Permen Koperasi dan UKM yang merevisi Permen Koperasi dan UKM Nomor 06/PER/K.KUKM/III/2008 tentang Pedoman Pemeringkatan Koperasi, untuk menyelaraskan dengan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan mendukung pembentukan Koperasi

-

-

-


Permen Koperasi dan UKM yang merevisi permen Koperasi dan UKM Nomor 19/PER/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, untuk menyesuaikan dengan UU No 1 Tahun 2013 tentang LKM dan meningkatkan kepatuhan KSP

-

-

-


42

JUMLAH IZIN


NO

56


REGULASI

JUMLAH IZIN


SISA

KLASIFIKASI

43

Permen Koperasi dan UKM yang merevisi permen Koperasi dan UKM Nomor 20/PER/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam oleh Unit Simpan Pinjam, untuk menyesuaikan dengan UU No 1 Tahun 2013 tentang LKM dan meningkatkan kepatuhan KSP

-

-

-


44

Permen Koperasi dan UKM yang merevisi Permen Koperasi dan UKM Nomor 21/PER/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Pengawasan Kegiatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi, untuk menyesuaikan dengan UU No 1 Tahun 2013 tentang LKM dan UU No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka meningkatkan kepatuhan KSP, serta menyesuaikan dengan Keppres No 62 tahun 2015 tentang Struktur Kementerian Koperasi dan UKM dalam rangka peningkatan fungsi pengawasan terhadap Koperasi

-

-

-


45

Permen Koperasi dan UKM yang merevisi Permen Koperasi dan UKM Nomor 6/PER/M.KUKM/IV/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 3/PER/M.KUKM/1/2007 tentang Pedoman Penilaian Provinsi/Kabupaten/Kota Penggerak Koperasi untuk menyelaraskan dengan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan mendukung pemberdayaan Koperasi

-

-

-


46

Permen Koperasi dan UKM yang merevisi Permen Koperasi Nomor 15/PER/M.KUKM/XII/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 19 /PER/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, untuk menyesuaikan dengan UU No 1 Tahun 2013 tentang LKM dan meningkatkan kepatuhan KSP

2 - Izin Usaha Kegiatan Simpan Pinjam - Izin pembukaan Kantor Cabang

-

2 - Izin Usaha Kegiatan Simpan Pinjam - Izin pembukaan Kantor Cabang


57


REGULASI

JUMLAH IZIN


SISA

47

Permen Koperasi dan UKM yang merevisi Permen Koperasi dan UKM No 7/Per/m.KUKM/IX/2011 tentang Pedoman Pengembangan Koperasi Skala Besar, untuk mendorong berkembangnya koperasi yang menjalankan usaha di sektor riil

1 Rekomendasi oleh dinas sebagai syarat Calon Koperasi Skala Besar

-

48

Permen Koperasi dan UKM yang merevisi Permen Koperasi dan UKM No 10/Per/M.KUKM/XII/2011 tentang Pedoman Penyelenggaraaan Rapat Anggota Koperasi untuk menyesuaikan dengan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan mendukung pemberdayaan Koperasi

-

-

-


49

Permen Koperasi dan UKM yang merevisi Permen Koperasi dan UKM No 04/Per/M.KUKM/VII/2012 Tentang Pedoman Umum Akutansi Koperasi, untuk mengakomodir keperluan akurasi pencatatan akuntansi koperasi sesuai karakteristik usaha (pedoman umum akuntansi SAK ETAP koperasi sektor riil, usaha simpan pinjam koperasi, dan usaha simpan pinjam syariah)

-

-

-


Permen Koperasi dan UKM yang merevisi Permen Koperasi dan UKM No 01/PER/M.KUKM/I/2013 tentang Pedoman Revitalisasi Koperasi, untuk menyelaraskan dengan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan mendukung pemberdayaan Koperasi

-

-

-


50

51

Permen Koperasi dan UKM yang merevisi Permen Koperasi dan UKM No 11/Per/M.KUKM/XII/2013 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Inkubator Wirausaha, untuk menyelaraskan dengan Perpres No 62 tahun 2015 tentang Struktur Kementerian Koperasi dan UKM

1 Izin Operasional Penyelenggaraan Inkubator Wirausaha

-

1 Rekomendasi oleh dinas sebagai syarat Calon Koperasi Skala Besar


1 Penyelesaian Izin Operasional kesenjangan daya saing Penyelenggaraan Inkubator Wirausaha

58


REGULASI

JUMLAH IZIN


SISA

KLASIFIKASI

52

Permen Koperasi dan UKM tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi Sektor Riil, untuk mengakomodir keperluan akurasi pencatatan akuntansi koperasi sesuai karakteristik usaha dan sebagai pedoman umum akuntansi SAK ETAP koperasi sektor riil

-

-

-


59

EFISIENSI INDUSTRI NO

REGULASI

JUMLAH IZIN


SISA

KLASIFIKASI

53

Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perusahaan Umum (Perum) Pembangunan Perumahan Nasional


54

PP Pengelolaan Sumber Daya Air, untuk memberikan kepastian hukum dan efisiensi kegiatan industri

Pemulihan Efiensi

55

PP Sistem Pengupahan untuk melaksanakan UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan

Pemulihan Efiensi

56

Perpres yang merevisi Perpres No.180 tahun 2014 tentang perubahan atas Perpres No.79 tahun 2011 tentang kunjungan kapal wisata asing ke Indonesia

57

Perpres yang merevisi Perpres Nomor 69 tahun 2015 tentang Bebas Visa Kunjungan

58

Peraturan Presiden tentang kebijakan harga gas bumi tertentu dalam kegiatan usaha hulu migas, untuk menegaskan otoritas Pemerintah sebagai kuasa penambangan dalam menetapkan harga gas bumi


59

Inpres Inland FTA


60

Inpres Kebijakan Deregulasi Nasional

Pemulihan Efiensi

61

Dikeluarkan Surat Dirjen Minerba perihal petunjuk operasional bagi dinas ESDM di Daerah yang menegaskan tidak diperlukannya IUOP dalam kegiatan cut and fill kawasan industri, untuk memberikan kepastian usaha bagi kawasan industri

Pemulihan Efiensi

1 Clearance and Approval for Indonesian Territory (CAIT)

-

1 Pemulihan Efiensi Clearance and Approval for Indonesian Territory (CAIT)

1 Izin tinggal kunjungan

-

1 Pemulihan Efiensi Izin tinggal kunjungan

60


REGULASI

62

Permendag yang merevisi Permendag No. 53/MDAG/PER/7/2015 tentang Tekstil Dan Produk Tekstil Batik Dan Motif Batik, untuk menghilangkan rekomendasi dari Kemenperin

63

Permendag yang merevisi Permendag No 75/MDAG/PER/12/2013 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Bukan Baru, untuk menghilangkan rekomendasi Kemenperin dan melarang impor barang-baru untuk alat kesehatan.

JUMLAH IZIN

-

64

Permendag yang mencabut No. 11/MDAG/PER/3/2010 jo. Permendag No. 35/MDAG/PER/5/2012 tentang ketentuan impor mesin, peralatan mesin, bahan baku cakram optik kosong, dan cakram optik isi

65

Permendag yang merevisi Permendag No. 15/MDAG/PER/3/2007 tentang ketentuan impor mesin multifungsi berwarna, mesin fotokopi berwarna dan printer berwarna sebagaimana telah diubah dengan permendag no. 7/M-DAG/PER/2/2012, untuk menghilangkan rekomendasi Kemenperin

4 Importir Terdaftar Tekstil dan Produk Testil Batik dan Motif Batik Persetujuan Impor Rekomendasi Verifikasi Surveyor 9 Perusahaan Pemakai langsung Perusahaan Rekondisi Perusahaan Remanufakturing Perusahaan Penyedia Peralatan Kesehatan Izin usaha Izin edar Persetujuan impor Rekomendasi Verifikasi surveyor

6 - Importir terdaftar cakram optik - Verifikasi surveyor - Rekomendasi importir mesin dan peralatan mesin - Rekomendasi importasi bahan baku cakram dan cakram optik kosong - Rekomendasi HAKI untuk importasi cakram optik isi - Persetujuan impor

IZIN YANG DIHILANGKAN 1 - Rekomendasi

-

1 Rekomendasi

-

6 - Importir terdaftar cakram optik - Verifikasi surveyor - Rekomendasi importir mesin dan peralatan mesin - Rekomendasi importasi bahan baku cakram dan cakram optik kosong - Rekomendasi HAKI untuk importasi cakram optik isi - Persetujuan impor

SISA

KLASIFIKASI

3 Importir Terdaftar Tekstil dan Produk Testil Batik dan Motif Batik Persetujuan Impor Verifikasi Surveyor

Pemulihan Efiensi

Pemulihan Efiensi 8 Perusahaan Pemakai langsung Perusahaan Rekondisi Perusahaan Remanufakturing Perusahaan Penyedia Peralatan Kesehatan Izin usaha Izin edar Persetujuan impor Verifikasi surveyor -

Pemulihan Efiensi

Pemulihan Efiensi

61

EFISIENSI INDUSTRI SISA

KLASIFIKASI

REGULASI

66

Pencabutan Permenperin No. 35/2015 tentang Perubahan atas Permenperin No. 87/2013 tentang Pemberlakuan SNI minyak goreng sawit secara wajib untuk membatalkan kewajiban penjualan minyak goreng dalam kemasan dengan tujuan fortifikasi.

4 - Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT-SNI) - Verifikasi Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) - Sertifikat Sistem Manajemen Mutu (Sertifikat SMM) - Kewajiban penjualan minyak goreng sawit dalam bentuk kemasan

4 - Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT-SNI) - Verifikasi Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) - Sertifikat Sistem Manajemen Mutu (Sertifikat SMM) - Kewajiban penjualan minyak goreng sawit dalam bentuk kemasan

67

Permenperin yang merevisi Permenperin No. 34/M-IND/PER/4/2007 untuk menghilangkan kewajiban pendaftaran dan pemeriksaan teknis kaca pengaman kendaraan bermotor yang non SNI

4 - Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT-SNI) - Surat Pendaftaran Barang (SPB) - Surat Pendaftaran Jenis Kaca Pengaman - Surat Keterangan Kaca Pengaman Non SNI

2 - Surat Pendaftaran Jenis Kaca Pengaman - Surat Keterangan Kaca Pengaman Non SNI

2 - Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT-SNI) - Surat Pendaftaran Barang (SPB)

Pemulihan Efiensi

68

Permenperin yang merevisi Permenperin No. 44/M-IND/PER/4/2011 jo Permenperin No. 04/MIND/PER/1/2010 untuk menghilangkan kewajiban pendaftaran dan pemeriksaan teknis kaca lembaran yang non SNI

2 - Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT-SNI) - Surat Keterangan Kaca Lembaran Non SNI

1 - Surat Keterangan Kaca Lembaran Non SNI

1 - Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT-SNI)

Pemulihan Efiensi

Permenperin yang merevisi Permenperin No. 50/M-IND/PER/6/2014 untuk menghilangkan kewajiban pendaftaran tipe dan pemeriksaan teknis cermin kaca yang non SNI


1 - Surat Keterangan Kaca Lembaran Non SNI

1 - Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT-SNI)

Pemulihan Efiensi

69

JUMLAH IZIN


NO

-

Pemulihan Efiensi

62


REGULASI

JUMLAH IZIN

70

Permenperin yang merevisi Permenperin No. 82/MIND/PER/8/2012; Permenperin No. 83/M-IND/PER/8/2012, dan Permenperin No. 84/M-IND/PER/8/2012 untuk menghilangkan kewajiban surat pertimbangan teknis dan pemeriksaan teknis keramik yang non SNI


71

Permenperin yang merevisi Permenperin No 15/M-IND/PER/1/2015 dan Peraturan Direktur Jenderal IAK No 81/IAK/PER/12/2007 untuk menghilangkan kewajiban pendaftaran tipe selang kompor LPG

72

73

74

Permenperin yang merevisi Permenperin No 81/M-IND/PER/7/2010 dan Peraturan Direktur Jenderal IAK No 40/IAK/PER/9/2010 untuk menghilangkan kewajiban adanya surat pertimbangan teknis Tanki Air Silinder – Polieltilena Permenperin yang merevisi Permenperin No 67/M-IND/PER/6/2012 dan Peraturan Direktur Jenderal BIM No 12/BIM/PER/8/2012 untuk menghilangkan kewajiban surat pertimbangan teknis dan pemeriksaan teknis Rubber seal/karet perapat untuk katup tabung LPG yang non SNI Permenperin yang merevisi Permenperin No 20/M-IND/PER/2/2012 dan Peraturan Direktur Jenderal IAK No 86/IAK/Per/11/2008 untuk menghilangkan kewajiban surat pertimbangan teknis bagi produk melamin non SNI wajib

IZIN YANG DIHILANGKAN 3 - Surat Keterangan Kaca Lembaran Non SNI

-

2 SPPT-SNI SNI dan LSPro pada produk dan kemasan selang kompor LPG

1 SNI dan LSPro pada produk dan kemasan selang kompor LPG

-

2 SPPT-SNI SNI pada setiap produk plastik - Tangki Air Silinder Vertikal – Polietilena (PE)

1 - SNI pada setiap produk plastik - Tangki Air Silinder Vertikal – Polietilena (PE)

2 SPPT-SNI surat pertimbangan teknis dan pemeriksaan teknis Rubber seal/karet perapat untuk katup tabung LPG yang non SNI

1 - Surat pertimbangan teknis dan pemeriksaan teknis Rubber seal/karet perapat untuk katup tabung LPG yang non SNI

-

2 - SPPT-SNI - Surat pertimbangan teknis bagi produk melamin non SNI wajib

1 - Surat pertimbangan teknis bagi produk melamin non SNI wajib

SISA

KLASIFIKASI

3 Pemulihan - Sertifikat Produk Penggunaan Tanda Efiensi SNI (SPPT-SNI)

1

Pemulihan Efiensi

1

Pemulihan Efiensi

1

Pemulihan Efiensi

1

Pemulihan Efiensi

- SPPT-SNI

- SPPT-SNI

- SPPT-SNI

- SPPT-SNI

63

EFISIENSI INDUSTRI JUMLAH IZIN


NO

REGULASI

75

Permenperin yang merevisi 32 Permenperin untuk menghilangkan kewajiban rekomendasi atas impor produk yang spesifikasinya tidak sama dengan SNI wajib

2 1 - SPPT-SNI - Rekomendasi atas impor - Rekomendasi atas impor produk yang produk yang spesifikasinya spesifikasinya tidak sama dengan SNI wajib tidak sama dengan SNI wajib

76

Revisi PMK No. 176/2009 dan Permenperin No. 19/2010 untuk menghilangkan persyaratan rekomendasi dalam rangka pemberian faslitas bea masuk bagi restrukturisasi/pengembangan industri serta multi tafsir pada kata “dapat diberikan pembebasan bea masuk atas impor barang dan bahan untuk keperluan produksi …”.

3 - Rekomendasi untuk mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor mesin, barang dan bahan untuk pembangunan industri - Rekomendasi untuk mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor mesin, barang dan bahan untuk pengembangan industri - Pertimbangan teknis dari Direktur Jenderal Pembina Industri

77

Kepmen Koperasi dan UKM yang merevisi Kepmen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Nomor 36/KEP/M/1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Penggabungan dan Peleburan Koperasi, agar selaras dengan UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta tidak menghambat peleburan dan pembubaran Koperasi

SISA 1 - SPPT-SNI

KLASIFIKASI Pemulihan Efiensi

3 Pemulihan Perlu penegasan definisi pada - Rekomendasi untuk mendapatkan Efiensi ketentuan pertimbangan fasilitas pembebasan bea masuk teknis dari Ditjen Pembina atas impor mesin, barang dan bahan Industri untuk pembangunan industri - Rekomendasi untuk mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor mesin, barang dan bahan untuk pengembangan industri - Pertimbangan teknis dari Direktur Jenderal Pembina Industri

Pemulihan Efiensi

64

KELANCARAN PERDAGANGAN DAN LOGISTIK NO

REGULASI

78

PP tentang pusat logistik berikat khusus untuk BBM, LPG, dan Crude Oil, untuk pengembangan usaha pengadaan BBM, LPG, dan Crude Oil

79

Peraturan Presiden tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 64/2012 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga BBG untuk transportasi jalan, sebagai kebijakan yang terintegrasi dalam penggunaan BBG untuk transportasi

80

Peraturan Presiden tetang Tatakelola Gas Bumi, untuk membentuk Badan Usaha penyangga gas bumi atau (agregator)

81

Peraturan Presiden tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG untuk kapal perikanan nelayan kecil, untuk perluasan pemakaian BBG untuk menghemat biaya bahan bakar bagi nelayan

82

Peraturan Presiden tentang Tata cara penetapan dan penanggulangan krisis energi dan darurat energi (Kisdaren), sebagai strategi tanggap darurat apabila terjadinya krisis energi dan darurat energi

JUMLAH IZIN

YANG DIHILANGKAN

SISA

KLASIFIKASI Mondorong keunggulan

1 Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Gas

-

1 Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Gas

Mondorong keunggulan


1 Izin Usaha Niaga Umum Elpiji

-

1 Izin Usaha Niaga Umum Elpiji



65


REGULASI

83

Peraturan Menteri ESDM untuk menegaskan tugas Pertamina menyediakan solar retail kebutuhan industri di setiap SPBU, untuk memberikan dasar hukum pembelian solar eceran non subsidi dalam kemasan 1-5 liter untuk kebutuhan industri

84

Permendag yang menghilangkan kewajiban verifikasi surveyor (LS) dalam persayaratan ekspor kayu pada Permendag No. 97/MDAG/PER/12/2014, sebagai debirokratisasi perizinan ekspor, karena sudah ketat pengawasannya

85

86

Permendag yang menghilangkan kewajiban verifikasi surveyor (LS) dalam persyaratan ekspor Beras berdasarkan Permendag No. 19/M-DAG/PER/3/2014, sebagai debirokratisasi perizinan ekspor, karena sudah diawasi dengan SPE Beras dan tidak memerlukan penelitian laboratorium Permendag yang menghilangkan kewajiban verifikasi surveyor (LS) dalam persyaratan ekspor precursor non farmasi berdasarkan Permendag No. 47/M-DAG/PER/7/2012, sebagai debirokratisasi perizinan ekspor, karena sudah diawasi dengan mekanisme ET dengan sistem NSW yang memberikan report secara real time

JUMLAH IZIN

YANG DIHILANG KAN

SISA

KLASIFIKASI Pemulihan Efisiensi

-

5 1 Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan Verifikasi Eksportir Terdaftar Produk Industri Surveyor Kehutanan Surat Persetujuan Ekspor Dokumen V-Legal (Deklarasi Ekspor) Verifikasi Surveyor

-

7 Importir Produsen Beras Importir Terbatas Beras Persetujuan Ekspor Persetujuan Impor Rekomendasi Verifikasi Surveyor Label

1 Verifikasi Surveyor

-

4 Eksportir Terdaftar Rekomendasi Pre-Export Notification (PEN) Verifikasi Surveyor


-

-

4 Pemulihan Eksportir Terdaftar Produk Industri Efisiensi Kehutanan Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan Surat Persetujuan Ekspor Dokumen V-Legal (Deklarasi Ekspor)

-

6 Importir Produsen Beras Importir Terbatas Beras Persetujuan Ekspor Persetujuan Impor Rekomendasi Label

Pemulihan Efisiensi

-

3 Eksportir Terdaftar Rekomendasi Pre-Export Notification (PEN)

Pemulihan Efisiensi

66


REGULASI

JUMLAH IZIN

YANG DIHILANGKAN

SISA

87

Permendag yang merubah Permendag Nomor 63 Tahun 2015 jo No. 78 Tahun 2014 tentang Ketentuan Impor Produk Kehutanan dengan menghilangkan pengimporan kemasan tertentu (HS 48) kebutuhan produsen melalui IT dan rekomendasi Kemen LHK

5 - Importir Produsen Produk Kehutanan - Importir Terdaftar Produk Kehutanan - Persetujuan Impor - Rekomendasi - Deklarasi Impor

3 2 - Persetujuan - Importir Produsen Produk Kehutanan Impor Importir Terdaftar Produk - Rekomendas Kehutanan i - Deklarasi Impor

88

Permendag yang merevisi Permendag No 61/MDAG/PER/9/2013 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu, untuk menghilangkan penelusuran teknis dan Laporan Surveyor sebagai dokumen pre-clearance produk kosmetika karena menambah tambahan waktu 17-26 hari dari RFI hingga tersedianya LS.

2 - Importir Terdaftar Produk Tertentu - Verifikasi Surveyor

1 - Verifikasi Surveyor

89

Permendag yang merevisi Permendag No. 54 Tahun 2015 tentang Verifikasi Atau Penelusuran Teknis Terhadap Ekspor Kelapa Sawit, (CPO), dan Produk Turunannya, untuk menambah cakupan pemeriksaan Surveyor sebagai acuan bea keluar, sehingga pemeriksaan fisik oleh Bea dan Cukai dintegrasikan dengan pemeriksaan Surveyor, dan pemeriksaan keapbeanan oleh Bea dan Cukai bersifat konfirmasi untuk kepentingan bea keluar semata serta debirokratisasi dengan mengintegrasikan dua kali pemeriksaan fisik yang menjadi kendala kelancaran ekspor CPO

90

Permendag yang merevisi Permendag No. 19/MDAG/PER/5/2008 Tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan No. 527/MPP/KEP/9/2004 Tentang Ketentuan Impor Gula, untuk menghilangkan rekomendasi Kemenperin. (sebaiknya kebijakan perdagangan gula ini di tetapkan dengan Perpres), sebagai debirokratisasi dengan mengawasi impor gula berdasarkan performance perusahaan, penentuan di tentukan bersama Kementerian terkait, rakortas. Mekanisme akan diatur di revisi Permendag

-

-

1 Verifikasi surveyor (verifikasi surveyor terhadap ekspor CPO dan turunannya yg dilakukan oleh surveyor tidak mengurangi kewenangan DJBC utk melakukan pemeriksaan pabean 3 Importir Produsen Gula Rekomendasi Verifikasi Surveyor

1 - Importir Terdaftar Produk Tertentu

-

1 - Rekomendasi

-

KLASIFIKA SI Pemulihan Efisiensi

Pemulihan Efisiensi

1 Pemulihan Verifikasi surveyor Efisiensi (verifikasi surveyor terhadap ekspor CPO dan turunannya yg dilakukan oleh surveyor tidak mengurangi kewenangan DJBC utk melakukan pemeriksaan pabean 2 Importir Produsen Gula Verifikasi Surveyor

Pemulihan Efisiensi

67


91

92

JUMLAH IZIN

REGULASI Permendag yang merevisi Permendag No. 52/MDAG/PER/7/2015 tentang Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil, untuk menghilangkan rekomendasi dan persyaratan dokumen penyerta barang impor, seperti NPWP, TDP, SIUP/IUI. Permendag yang merevisi Permendag No. 41/2011 tentang Ketentuan Impor Sodium Tripoliphosphate (STPP) dengan menghilangkan ketentuan wajib rekomendasi dari Kementerian Perindustrian, dan pengawasannya dilakukan dengan post audit

-

93

94

95

Permendag yang merevisi Permendag No. 08/2012 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja dan Permendag No. 28/2014 untuk menghilangkan ketentuan wajib rekomendasi dari Kementerian Perindustrian dan verifikasi Surveyor, serta melakukan pengawasan melalui sistem post audit Permendag yang menunda atau membatalkan Permendag No 45/M-DAG/PER/6/2015, karena sulit diimplementasikan mengingat syarat-syarat pengimporan ban yang membuat tidak ekonomis untuk dilaksanakan

3 Impor Produsen Tekstil dan Produk tekstil Rekomendasi Verifikasi Surveyor 4 Importir Produsen STPP Angka Pengenal Importir Produsen Rekomendasi Verifikasi oleh Tim

-

4 Importir Produsen Besi atau Baja Importir Terdaftar Besi atau Baja Verifikasi Surveyor Pertimbangan Tekns

-

5 Importir Produsen ban Importir Terdaftar Ban Persetujuan Impor Rekomendasi Verifikasi Surveyor

-

YANG DIHILANGKAN -

1 Rekomendasi Penyederhanaan identifikasi

Rekomendasi Verifikasi Surveyor

-

-

2 Rekomendasi Verifikasi oleh Tim

-

-

-

2 Verifikasi Surveyor Pertimbangan Tekns -

5 Importir Produsen ban Importir Terdaftar Ban Persetujuan Impor Rekomendasi Verifikasi Surveyor

3 1 Permendag yang merevisi Permendag No. 55 /M- Importir Terdaftar - Rekomendasi DAG/PER/9/2014 untuk menghilangkan surat Barang Berbasis Sistem rekomendasi Kemenperin untuk impor produk Barang Berbasis Sistem Pendingin Pendingin -

SISA

2 Pemulihan Efisiensi Impor Produsen Tekstil dan Produk tekstil Verifikasi Surveyor 2 Importir Produsen STPP Angka Pengenal Importir Produsen

Pemulihan Efisiensi

2 Importir Produsen Besi atau Baja Importir Terdaftar Besi atau Baja

Pemulihan Efisiensi

-

-

-

KLASIFIKASI

Pemulihan Efisiensi

2 Pemulihan Efisiensi Importir Terdaftar Barang Berbasis Sistem Pendingin Verifikasi Surveyor

68

KELANCARAN PERDAGANGAN DAN LOGISTIK REGULASI

JUMLAH IZIN

YANG DIHILANGKAN

SISA

96

Perdirjen Dagri yang merevisi Perdirjen Dagri No. 4/2015 yang melaksanakan Permendag No.6/M-DAG/PER/1/2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Perijinan Minuman Beralkohol untuk menegaskan kembali peran Pemda dalam pengaturan penjualan minuman beralkohol golongan A di wilayah masing-masing dan mendefinisikan secara rinci pengertian tempat penjualan eceran lainnya

-

Penegasan peran Pemda dalam pengaturan penjualan minol

-

97

Permendag yang merevisi Permendag No. 4/2014 tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian, untuk menambah cakupan pemeriksaan Surveyor sebagai acuan bea keluar, sehingga pemeriksaan fisik oleh Bea dan Cukai dintegrasikan dengan pemeriksaan Surveyor, dan pemeriksaan keapbeanan oleh Bea dan Cukai bersifat konfirmasi untuk kepentingan bea keluar semata

NO

-

9 Eksportir TerdaftarProduk Integrasi pemeriksaan PertambanganHasil Pengolahan teknis Bea Cukai oleh dan Pemurnian LS Persetujuan Ekspor Izin Usaha Pertambangan Izin usaha Pertmabangan Operasi Produksi Izin Usaha Pertambangan khusus Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi Izin Usaha Industri Verifikasi Surveyor Rekomendasi

-

API-P API-U

-

-

98

Permendag yang merevisi Permendag No. 27 Tahun 2012 tentang Angka Pengenal Impor, untuk menegaskan bahwa API merupakan satusatunya identitas importir, sedangkan identitas bagi importir dalam rangka tata niaga impor dihilangkan dan diganti dengan SPI yang kemudian secara bertahap ditransformasi dengan sistem perlindungan tarif.

2 -

-

-

9 Eksportir TerdaftarProduk PertambanganHasil Pengolahan dan Pemurnian Persetujuan Ekspor Izin Usaha Pertambangan Izin usaha Pertmabangan Operasi Produksi Izin Usaha Pertambangan khusus Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi Izin Usaha Industri Verifikasi Surveyor Rekomendasi

1 1 API merupakan Penyederhanaan API-P dan satu-satunya API-U identitas impor yang merupakan gabungan dari APIU dan API-P


Pemulihan Efisiensi

Pemulihan Efisiensi

69


99

REGULASI Permendag yang merevisi Permendag No. 14/M-DAG/PER/3/2007 tentang Standardisasi Jasa Bidang Perdagangan SNI Wajib terhadap Barang dan Jasa yang Diperdagangkan, untuk menghilangkan SPB-SNI wajib dalam setiap pengimporan dan diganti dengan pengawasan post audit di pasar dalam negeri

JUMLAH IZIN -

4 Sertifikat Kesesuaian Nomor Registrasi produk Surat Pendaftaran barang Nomor Pendaftaran Barang

Surat Edaran Mendag yang merevisi Surat Edaran Mendag No. 1310/MDag/SD/12/2014 tertang Perizinan Toko Modern berdasarkan Perpres No.112 tahun 2007, dan Permendag No.70 tahun 2013, untuk menerbitkan izin sementara toko modern bagi daerah yang belum punya RDTR

101

2 Permedag yang merevisi Permendag No - Surat Keterangan 67/M-DAG/PER/11/2013 jo Permendag Pencantuman Label Dalam No 10/M-DAG/PER/1/2014, untuk Bahasa Indonesia menghilangkan SKPLBI/SPKPLBI sebagai izin penggunaan label berbahasa - Surat Pembebasan Indonesia menjadi pengawasan dengan Kewajiban Pencantuman sistem post audit di pasar dalam negeri Label Dalam Bahasa

Permendag yang merevisi Permendag No. 19/M-DAG/PER/3/2014 tentang ketentuan impor dan ekspor beras, untuk menghilangkan rekomendasi Kemenperin dalam impor beras kebutuhan industri

4 Sertifikat Kesesuaian Nomor Registrasi produk Surat Pendaftaran barang Nomor Pendaftaran Barang

-


Pemulihan Efisiensi

Indonesia

102

-

100

SISA

YANG DIHILANGKAN

-

7 Importir Produsen Beras Importir Terdaftar Beras Persetujuan Eskpor Persetujuan Impor Rekomendasi Verifikasi surveyor Label

-

-

2 Surat Keterangan Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia Surat Pembebasan Kewajiban Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia

1 - Rekomendasi

-

-

6 Importir Produsen Beras Importir Terdaftar Beras Persetujuan Eskpor Persetujuan Impor Verifikasi surveyor Label

Pemulihan Efisiensi

Pemulihan Efisiensi

70


REGULASI

103

Permendag yang merevisi Permendag No. 16/MDAG/PER/4/2013 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kali dengan Permendag No. 40/M-DAG/PER/6/2015, untuk menghilangkan IT hortikultura dan Surat Pertimbangan Teknis Impor Produk Hortikultura (RIPH) dari Kemenperin

104

Permendag yang merevisi Permendag No. 528/MPP/7/2002 tentang Ketentuan Impor Cengkeh, untuk menegaskan perizinan online dan menghilangkan persyaratan API dalam pengajuan perizinan

JUMLAH IZIN -

-

105

Permendag yang merevisi Permendag No. 83/MDAG/PER/12/2012 yang telah diubah terakhir kali dengan Permendag No. 73/M-DAG/PER/10/2014 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu, untuk menghilangkan IT dan menggantinya dengan SPI yang kemudian secara bertahap pengawasan dilakukan melalui instrumen tarif

-

SISA

YANG DIHILANGKAN

KLASIFIKASI

5 Impor Produsen Produk Hortikultura Importir Terdaftar Produk Hortikultura Persetujuan Impor Rekomendasi Verifikasi Surveyor

2 Importir Terdaftar Produk Hortikultura Rekomendasi -

3 Impor Produsen Produk Hortikultura Persetujuan Impor Verifikasi Surveyor

Pemulihan Efisiensi

3 Importir predusen yang memiliki (Angka Pengenal Importir Produsen atau Angka Pengenal Importir Terbatas) Rekomendasi Persetujuan Impor

1 Angka Pengenal Impor

2 Rekomendasi Persetujuan Impor

Pemulihan Efisiensi

2 1 Impor Terdaftar - Impor Produk Tertentu Produk Tertentu Verifikasi surveyor

-

1 - Verifikasi surveyor

Pemulihan Efisiensi

71


106

107

JUMLAH IZIN

REGULASI Permendag yang merevisi Permendag No. 02/MDAG/PER/1/2012 jo. Permendag No. 37/MDAG/PER/7/2014 tentang Ketentuan Impor Mutiara, untuk menghilangkan persyaratan kelengkapan dokumen SIUP, TDP, NPWP, API. Permendag yang merevisi Permendag No. 03/MDAG/PER/1/2015 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Bahan Bakar Lain, untuk menghilangkan verifikasi Surveyor.

3 -

-

108

Permendag yang merevisi Permendag No. 40/MDAG/PER/7/2014 tentang Perubahan Atas Permendag No 03/M-DAG/PER/1/2012 tentang Ketentuan Impor Bahan Perusak Ozon (BPO), untuk menghilangkan ketentuan IT dan verifikasi Surveyor

-

Persetujuan Impor Rekomendasi Verifikasi Surveyor

10 Eksportir Terdaftar Minyak Bumi dan Gas Bumi Eksportir Terdaftar Bahan Bakar Lain Importir Terdaftar Minyak Bumi dan Gas Bumi Importir Terdaftar Bahan Bakar lain Persetujuan Ekspor Minyak Bumi dan Gas Bumi Persetujuan Ekspor Bahan Bakar Lain Persetujuan Impor Minyak Bumi dan Gas Bumi Persetujuan Impor Bahan Bakar lain Rekomendasi Verifikasi Surveyor 4 Importir Produsen bahan Perusak Lapisan ozon Importir Terdaftar Bahan Perusak Lapisan ozon Rekomendasi Verifikasi Surveyor

YANG DIHILANGKAN

SISA

Menghiangkan persyaratan kelengkapan dokumen SIUP, TDP, NPWP, API utk mendapatkan persetujuan impor


-

-

2 Ketentuan IT Verifikasi Surveyor

-

3 Persetujuan Impor Rekomendasi Verifikasi Surveyor


9 Eksportir Terdaftar Minyak Bumi dan Gas Bumi Eksportir Terdaftar Bahan Bakar Lain Importir Terdaftar Minyak Bumi dan Gas Bumi Importir Terdaftar Bahan Bakar lain Persetujuan Ekspor Minyak Bumi dan Gas Bumi Persetujuan Ekspor Bahan Bakar Lain Persetujuan Impor Minyak Bumi dan Gas Bumi Persetujuan Impor Bahan Bakar lain Rekomendasi

Pemulihan Efisiensi

2 Importir Produsen bahan Perusak Lapisan ozon Rekomendasi

Pemulihan Efisiensi

72

KELANCARAN PERDAGANGAN DAN LOGISTIK JUMLAH IZIN

YANG DIHILANGKAN

SISA

KLASIFIKASI

NO

REGULASI

109

Permenperin No.60/M/IND/PER/7/2015 tentang Pemberlakuan SNI Biskuit Secara Wajib

2 - Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT-SNI) - Sertifikat Sistem Manajemen Mutu (Sertifikat SMM)

-


Pemulihan Efisiensi

110

Permenperin No. 54/M/IND/PER/6/2015 tentang Pemberlakuan SNI Blok Kaca untuk Bangunan Secara Wajib


-


Pemulihan Efisiensi

111

Permenperin yang merevisi Permenperin No. 15/M-IND/PER/3/2014 untuk menghilangkan persyaratan rekomendasi dari Kemenperin untuk menjadi eksportir terdaftar produk minerba berdasarkan Permendag No. 04/M-DAG/PER/1/2014

112

Permenperin yang merevisi Permenperin No 68/M-IND/PER/8/2014 dan Peraturan Direktur Jenderal BIM No 03/BIM/PER/1/2014 untuk menghilangkan persyaratan Surat Pendaftaran Tipe Ban (SPTB)

4 - Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT-SNI) - Sertifikat Hasil Uji (SHU) - Surat Pendaftaran Tipe Ban (SPTB) - Surat Pendaftaran Barang (SPB)

1 - Surat Pendaftaran Tipe Ban (SPTB)

3 - Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT-SNI) - Sertifikat Hasil Uji (SHU) - Surat Pendaftaran Barang (SPB)

Pemulihan Efisiensi

113

Permenperin yang merevisi Permenperin No 40/M-IND/PER/6/2008 dan Peraturan Direktur Jenderal IAK No 86/IAK/Per/11/2008 untuk menghilangkan kewajiban pendaftaran tipe helm

4 - Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT-SNI) - Sertifikat Sistem Manajemen Mutu (Sertifikat SMM) - Sertifikat Hasil Uji (SHU) - Surat Pendaftaran Helm

1 - Surat Pendaftaran Helm

3 - Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT-SNI) - Sertifikat Sistem Manajemen Mutu (Sertifikat SMM) - Sertifikat Hasil Uji (SHU)

Pemulihan Efisiensi

Pemulihan Efisiensi

73


REGULASI

114

Permenperin yang merevisi Permenperin No. 18/MIND/PER/2/2012 jo Permenperin No. 67/M-IND/PER/8/2014, untuk menghilangkan persyaratan surat pendaftaran jenis semen, pertimbangan teknis non SNI, dan Penetapan IP-IT Semen serta pengendalian dilakukan dengan post audit.

JUMLAH IZIN 2 - SPPT-SNI - Surat pendaftaran jenis semen, pertimbangan teknis non SNI

YANG DIHILANGKAN 1 - Surat pendaftaran jenis semen, pertimbangan teknis non SNI - Penetapan IP-IT Semen serta pengendalian dilakukan dengan post audit.

SISA 1 - SPPT-SNI


115

RPMK tentang Penentuan Besarnya Perbandingan antara Utang dan Modal Perusahaan untuk Keperluan Perhitungan PPh


116

PMK No. 134/PMK.08/2015 tentang Penugasan Kepada Lembaga Ekspor Indonesia dan KMK tentang Pembentukan Komite Penugasan Khusus Ekspor


117

Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT.Reasuransi Umum Indonesia ke Dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Reasuransi Indonesia Utama


118

Permenkeu yang merevisi Permenkeu No. 176 tahun 2013 dan Permenkeu No. 177 tahun 2013 tentang Pembebasan dan Pengembalian KITE untuk mendukung Industri Kecil dan Menengah (IKM) dalam pengembangan ekspor, untuk memanfaatkan fasilitas pusat logistik berikat dalam pengembangan ekspor oleh IKM

1 - Pendaftaran Nomor Induk Perusahaan Pembebasan (NIPER Pembebasan)

119

Permenkeu yang merevisi Permenkeu Nomor 106/PMK.010/2015 tentang Jenis Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewan Selain Kendaraan Bermotor yang dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah, untuk pemberian fasilitas PPnBM atas hunian mewah berupa kelonggaran batasan pengenaan berupa harga jual per unit

2 - Rumah dan town house dari Pelonggaran ketentuan jenis nonstrata title dengan luas bangunan 350 m2 atau lebih. - Apartemen, kondominium, town house dari jenis strata title, clan seJemsnya dengan luas bangunan 150 m2 atau lebih.

-

1 Mendorong - Pendaftaran Nomor Induk keunggulan Perusahaan Pembebasan (NIPER Pembebasan)

2 - Rumah dan town house dari jenis nonstrata title dengan luas bangunan 350 m2 atau lebih. - Apartemen, kondominium, town house dari jenis strata title, clan seJemsnya dengan luas bangunan 150 m2 atau lebih.


74


YANG DIHILANGKAN

SISA

KLASIFIKASI

NO

REGULASI

120

Permenkeu yang merevisi PMK 153/Tahun 2014 tentang Penetapan Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, untuk menghilangkan kewajiban bea dan cukai melakukan pemeriksaan fisik barang tertentu dalam rangka bea keluar

Pemulihan efisiensi

121

Permenkeu yang merevisi No.136/PMK.010/2015, untuk menghilangkan kewajiban bea dan cukai melakukan pemeriksaan fisik barang tertentu dalam rangka bea keluar

Pemulihan efisiensi

122

RPP tentang Otoritas Veteriner

Pemulihan efisiensi

123

Permentan yang merevisi Permentan Nomor 39/Permentan/SR.140/7/2015 tentang Pendaftaran Pestisida, untuk meningkatkan pengawasan dan memperberat sanksi peredaran pestisida

2 -Pendaftaran pestisida -Sertifikat Penggunaan

-

2 -Pendaftaran pestisida Sertifikat Penggunaan

Pemulihan efisiensi

75


REGULASI

JUMLAH IZIN

YANG DIHILANGKAN

SISA

2 Perlu konfirmasi dari Kementan tentang jenis ijin yang dihilangkan

3

KLASIFIKASI

Pemulihan efisiensi

124

Permentan Nomor 26 Tahun 2015

125

RPP tentang perubahan kedua atas PP Nomor 10 tahun 2010 tentang tata cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan

Pemulihan efisiensi

126

RPP tentang Perubahan Kedua Atas PP nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan

Pemulihan efisiensi

127

Permenkes yang merevisi Permenkes No. 30/2013 tentang Pencantuman Informasi Kandungan Gula, Garam, dan Lemak serta pesan kesehatan untuk pangan olahan dan pangan siap saji, untuk memberikan penundaan waktu pelaksanaannya pada tahun 2019

128

Permenhub yang merevisi Permenhub No 3 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Perhubungan di BKPM

5 - Izin Usaha Tanaman Pangan; - Izin Usaha Hortikultura; - Izin Usaha Perkebunan; - Izin Usaha Peternakan; - Izin Usaha Obat Hewan untuk Produsen

1 Kewajiban pencantuman informasi kandungan Gula, Garam, dan Lemak, serta pesan kesehatan pada Label Pangan

-

7 Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) Penerbitan Surat Izin Operasi Perusahaan Angkutan Laut Khussu (SIOPSUS) Penetapan Badan Usaha Pelabuhan Surat Izin Usaha Perusahaan Salvage dan Pekerjaan Bawah Air Izin Usaha Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal (IUPPAK) Izin Pengusahaan Bandar Udara Komersil (Izin Badan Usaha Bandar Udara) Izin Usaha Angkutan Udara

-

1 Pemulihan Kewajiban pencantuman informasi efisiensi kandungan Gula, Garam, dan Lemak, serta pesan kesehatan pada Label Pangan

-

Pemulihan 7 efisiensi Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) Penerbitan Surat Izin Operasi Perusahaan Angkutan Laut Khussu (SIOPSUS) Penetapan Badan Usaha Pelabuhan Surat Izin Usaha Perusahaan Salvage dan Pekerjaan Bawah Air Izin Usaha Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal (IUPPAK) Izin Pengusahaan Bandar Udara Komersil (Izin Badan Usaha Bandar Udara) Izin Usaha Angkutan Udara

-

76


YANG DI

POSISI

KLASIFIKASI

NO

REGULASI

129

Permenhub yang merevisi Permenhub nomor 32 tahun 2015 tentang Pengamanan Kargo dan Pos serta Rantai Pasok Kargo dan Pos yang diangkut dengan pesawat udara, untuk memberikan perlakuan prioritas untuk ekspor produk hortikultura (sayur, bunga, buah)

130

Perka BPOM yang merevisi Perka BPOM Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan Ke Dalam Wilayah Indonesia

1 SKI (Surat Keterangan Impor)

-

1 SKI (Surat Keterangan Impor)

Pemulihan efisiensi

131

Perka BPOM yang merevisi Perka BPOM Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pengawasan Pemasukan Bahan Obat, Bahan Obat Tradisional, Bahan Suplemen Kesehatan, dan Bahan Pangan Ke Dalam Wilayah Indonesia

-

-

-

Pemulihan efisiensi

Pemulihan efisiensi

77

KEPASTIAN BAHAN BAKU SUMBER DALAM NEGERI NO

REGULASI

JUMLAH IZIN

SISA


KET.

132

PP Sistem Penyediaan Air Minum

Pemulihan efisiensi

133

RPP Pemasukan Ternak dan/atau produk hewan dalam hal tertentu yang berasal dari negara asal pemasukan atau zona dalam suatu negara asal pemasukan

Pemulihan efisiensi

134

Perpres yang merevisi Perpres 172 tahun 2014 tentang Perubahan ketiga atas Perpres No 54 tahun 2010 tentang Pengadaan / Jasa Pemerintah, untuk memasukan benih hortikultura melalui pengadaan langsung

135

Permendag yang merevisi Permendag 39 Tahun 2009 tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun untuk memberikan kemudahan pengadaan impor waste paper, skrap baja, dll sebagai bahan baku industri, sebagai deregulasi untuk memberikan kelancaran bahan baku industri

136

Permendag yang mencabut Permendag No. 61/2004 Tentang Perdagangan Gula Antar Pulau (Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 334 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perindustrian, untuk mengatasi kendala kelancaran arus barang

-

-

4 Importir Produsen limbah Non B3 Eksportir Limbah Non B3 Rekomendasi Verifikasi Surveyor

5 - Surat persetujuan perdagangan gula antar pulau - Surat persetujuan perdagangan gula rafinasi antar pulau - Rekomendasi Kemenperin - Rekomendasi kepala dinas propinsi yang kelebihan persediaan gula - Rekomendasi kepala dinas propinsi yang kekurangan persediaan gula

-

-

1 - Rekomendasi

-

5 - Surat persetujuan perdagangan gula antar pulau - Surat persetujuan perdagangan gula rafinasi antar pulau - Rekomendasi Kemenperin - Rekomendasi kepala dinas propinsi yang kelebihan persediaan gula - Rekomendasi kepala dinas propinsi yang kekurangan persediaan gula

3 Importir Produsen limbah Non B3 Eksportir Limbah Non B3 Verifikasi Surveyor -

Pemulihan efisiensi

Pemulihan efisiensi

Pemulihan efisiensi

78

KEPASTIAN BAHAN BAKU SUMBER DALAM NEGERI NO

REGULASI

JUMLAH IZIN


SISA

137

Permentan yang merevisi Permentan No.2 Tahun 2014 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih Bina, untuk mempersingkat alur benih yang terlalu panjang akan menghambat penyediaan logistik benih.

-

-

-

138

Permentan yang merevisi Permentan Nomor 139/Permentan/PD.410/12/2014 tentang Pemasukan Karkas, Daging, dan/atau Olahannya Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, untuk memperluas negara asal impor sebagai bahan baku kebutuhan industri dalam negeri

139

Permendag yang merevisi Permendag No. 58/2012 ttg Ketentuan Impor Garam; Permenperin No. 134/2014 tentang Roadmap Garam Industri, untuk menghilangkan rekomendasi Kemenperin

4 - Izin pemasukan dari Menteri Perdagangan. - Sertifikat veteriner -Sertifikat halal - Persyaratan negara asal

1 - Persyaratan negara asal

3 - Izin pemasukan dari Menteri Perdagangan. - Sertifikat veteriner -Sertifikat halal

KET. Pemulihan efisiensi

Pemulihan efisiensi

Pemulihan efisiensi

79

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia www.ekon.go.id 2015

PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN DEREGULASI SEPTEMBER 2015

Recommend Documents