KEBIJAKAN MONETER DAN DEREGULASI PERBANKAN INDONESIA
Garis Besar Kebijakan Moneter dan Deregulasi Perbankan Indonesia 1. PENDAHULUAN a. KEBIJAKAN EKONOMI MAKRO DAN SEKTOR KEUANGAN SEBELUM KRISMON 1997 b. PROGRAM PEMULIHAN SEKTOR PERBANKAN
2. KEBIJAKAN MONETER 3. PERIODESASI KEBJ. MONETER DAN DEREGULASI PERBANKAN 4. REFORMASI SEKTOR KEUANGAN INDONESIA 5. ARAH KEBIJAKAN PERBANKAN: ARSITEKTUR PERBANKAN INDONESIA
1. PENDAHULUAN
PENDAHULUAN • •
•
•
Inflasi adalah sasaran utama kebijakan moneter Empat kebijakan stabilitas ekonomi makro sebelum krisis – Anggaran berimbangàmenghindari hutang dalam negeri dlm membiayai pengeluaran pemerintah – Keb moneter haR2àmenjaga pertumbuhan likuiditas sesuai pertumbuhan permintaan riil – Menjaga nilai tukar rupiah pada posisi realisRs – Mempertahankan kebj lalu lintas devisa bebas sejak 1971àmenarik investasi asing Penyebab Krismon – MakroekonomiàKrisis nilai tukar – Mikroekonomi à • Implicit guarantee BI thd bankàmoral hazard pemilik/pengelola bank • Sistem pengawasan bank sentral kurang efekRfàprinsip kehaR-‐haRan bank rendah • Besarnya kredit yg disalurkanàRngginya risiko kredit macet • Lemahnya kemampuan manajerial bankàKAP rendah, risiko Rnggi • Transparansi kondisi perbankan Program pemulihan sektor perbankan – Rekapitalisasi bank – Restrukturisasi kredit – Pengembangan infrastruktur perbankan – Perbaikan fungsi pengawasan bank
2. KEBIJAKAN MONETER
Kebijakan Moneter • Adl kebijakan bank sentral àmoney supply/suku bunga àpengeluaran agregat àmenekan inflasi (demand pull infla4on)
• Sasaran akhirà pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga dan Rngkat bunga, keseimbangan neraca pembayaran, pemenuhan kesempatan kerja
Instrumen kebijakan moneter • Instrumen Kebijakan Moneter Langsung
– Pagu kredit (credit ceiling) – Penetapan Rngkat bunga (interest rate ceiling) – Penurunan nilai uang – Kredit langsung (direct loan)
• Instrumen Kebijakan Moneter Cdak Langsung
– Likuiditas wajib minimum (statutory reserve requirement) – Fasilitas diskonto (discount facility) – Operasi pasar terbuka (OPT) – Fasilitas simpanan BI (FASBI) – Fasilitas diskonto ulang (rediscount facility) – Persuasi moral (moral suasion)
3. PERIODESASI KEBIJAKAN MONETER DAN PERBANKAN INDONESIA
Periodesasi KEBJ. MONETER DAN PERBANKAN INDONESIA A. Periode Stabilisasi dan Rehabilitasi ekonomi B. Periode ekonomi ditunjang sektor minyak C. Periode deregulasi perbankan D. Perbankan Era Krisis E. Perbankan Pasca Krisis F. Program pemulihan sektor perbankan G. Arah kebijakan perbankan
A. Periode Stabilisasi dan Rehabilitasi ekonomi • Awal orba yg bertujuan mengatasi kondisi ekonomi yg memprihaRnkan • Mengendalikan inflasi dg : 1) mengubah anggaran defisitàberimbang; 2) kebj. kredit ketat • Menerbitkan inpres No 28/th68 utk mendorong minat menabung • Penerbitan UU No.14/67 (Perbankan) dan UU No.13 th 1968 (BI)àpengembangan perbankan dan kepasRan hukum
B. Periode ekonomi ditunjang sektor minyak • Mobilisasi dana masyr & penerimaan negara dr ekspor minyak yg besar th 70’anàinflasi Rnggi • Kebj yg dilakukan : – Menetapkan pagu kredit – Menaikkan bunga kredit – Menaikkan bunga deposito dan tabungan – Menaikkan ketetentuan cad likuiditas wajib
C. deregulasi perbankan • Resesi ekonomi dunia th 80’an • Kebj yg dilakukan : – Penyesuaian kurs Rp/USD dari Rp700àRp970 – Menjadwal ulang proyek2 yg menggunakan devisa – Deregulasi moneter dan perbankan serta paket2 kebj (PakJun 1983, Pakto 1988, Pakdes 1988, Pakmar 1989; Pakjan 1990; Pakfeb 1991; Pakmei 1993)
D. Perbankan Era Krisis • Kepercayaan masy thd perbankan turun, banyak bank bangkrut • Kebj à memulihkan kepercayaan masy – Program penjaminan pemerintah – Pembentukan BPPN – Rekapitalisasi
E. Kebijakan Perbankan Pasca Krisis • Pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan • Restrukturisasi dan penyehatan perbankan – Manajemen risiko – Ketentuan CAR – Penyempurnaan ketentuan fit & proper test
• Stabilitas Sistem Keuangan
4. REFORMASI SEKTOR KEUANGAN INDONESIA
REFORMASI SEKTOR KEUANGAN INDONESIA A. Kebijakan Jaring Pengaman Keuangan B. Pembentukan LPS C. Restrukturisasi dan Penyehatan Perbankan D. Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang E. Amandemen UU Pasar Modal F. Kesepakatan Pemerintah dengan BI G. Stabilitas Sistem Keuangan Indonesia
A. Kebijakan Jaring Pengaman Keuangan (JPK) • Merancang mekanisme koordinasi yg efisien dan efekRf diantara berbagai lembaga yg bertanggungjawab dlm pembinaan sistem keuangan nas terutama menghadapi kondisi sistemik • Tujuannya menjaga stabilitas sistem keuangan dan melindungi kepenRngan pengguna jasa keuangan Ind • Lembaga JPK: BIàotoritas moneter, OJKàpengatur&pengawas bank, LPSàmenjamin simpanan dan Kemenkeuàotoritas fiskal
B. Pembentukan LPS • Memberikan rasa aman masy atas dana yg disimpan di perbankan • MengganRkan fungsi pemerintah dlm melakukan penjaminan
C. Restrukturisasi dan penyehatan perbankan • Sesuai dg Basel Core Principles : – Pedoman manajemen risiko bank – Ketentuan CAR yg memperhitungkan risiko pasar – Penyempurnaan ketentuan Fit Proper Test – Pedoman Risk Based Supervision – Penerapan prinsip mengenal nasabah BU dan BPR – Restrukturisasi dan reformasi sektor asuransi dan dana pensiun
D. Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang • Penyempurnaan Prinsip Mengenal Nasabah BU & BPR
E. Amandemen UU Pasar Modal • Ketentuan penerapan good corporate governanceàfairness, transparency, accountability, responsibility • Perlindungan kepenRngan pemegang saham • Peralihan pembinaan, pengawasan dan pengaturan pasar modal
F. Kesepakatan Pemerintah dengan Bank Indonesia • Tentang penetapan sasaran, pemantauan dan pengendalian inflasi • Tentang penyelesaian BLBI
G. Stabilitas Sistem Keuangan Indonesia • Kerangka kerja formal dlm menjaga upaya
stabilitas sistem keuangan termasuk penyediaan infrastuktur keuangan, mekanisme koordinasi, kerangka kerja pengaturan, dan mekanisme penyelesaian krisis
5. Arah kebijakan perbankan: Arsitektur Perbankan Indonesia (API)
Sistem perbankan yang sehat, kuat, dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka membantu pertumbuhan ekonomi nasional
Sistem Pengawasan yang Independen dan Efektif
Struktur Perbankan yang Sehat Sistem Pengaturan yang Efektif Pilar 1
Pilar 2
Infrastruktur Pendukung yang Mencukupi Industri Perbankan yang Kuat
Pilar 3
Pilar 4
Perlindungan Nasabah
Pilar 5
Pilar 6
25
ARAH KEBIJAKAN PERBANKAN q Arsitektur perbankan Indonesia (API) 6 pilar/sasaran API : § § §
§
§ §
Struktur Perbankan yang sehat à a.l. penguatan permodalan, peningkatan daya saing Sistem Pengaturan yang Efektif à a.l. peningkatan compliance thd 25 Basel Core Principles For Effectiveness Bank Supervision Fungsi Pengawasan yang efektif à a.l. peningkatan koordinasi antara lembaga pengawas, penerapan RiskBased Supervision Industri perbankan yang kuat à a.l. penerapan GCG, peningkatan kualitas manajemen risiko, peningkatan kemampuan operasional Infrastruktur Perbankan yang Memadai à a.l. pembentukan Credit Bureau, optimalisasi credit rating agency Perlindungan Konsumen à a.l. penyelesaian pengaduan nasabah, pembentukan lembaga mediasi perbankan, transparansi
26
ARAH KEBIJAKAN PERBANKAN …….. Struktur Perbankan Indonesia Sesuai Visi API Rp triliun Bank Internasional
50
Permodalan
Bank Nasional
10
Bank dengan fokus:
Daerah Korporasi
Ritel
Lainnya
0,1 BPR
Bank dengan kegiatan usaha terbatas
27