0
KEBIJAKAN PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA
Makassar, 27 September 2017
FAKTA DAN FENOMENA INVESTASI INDONESIA MASIH KECILNYA PEMANFAATAN INDONESIA TERHADAP INVESTASI DUNIA total investasi masuk dunia di tahun 2012 s.d 2016 mencapai 1.576,02 M dan yang masuk ke Indonesia hanya sebesar 1.05%.
1
Target: 39% Avg: 32%
Sumber: BKPM
Sumber: UNCTAD, World Investment Report 2017
Realisasi Rasio Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Indonesia masih rendah ratarata target PMDN dan realisasi PMDN Indonesia dari tahun 2012 s.d sekarang hanya 32%, sedangkan target di tahun 2019 mencapai 39% dari total investasi.
FAKTA DAN FENOMENA INVESTASI INDONESIA Realisasi Investasi Relatif Rendah Dibandingkan dengan Pengajuan Investasi: perbandingan rata-rata realisasi dan pengajuan investasi pada 2012 s.d. 2016, untuk PMA sebesar 25.5% dan PMDN sebesar 30.1%
Sumber: BKPM
2
Tidak seimbangnya wilayah investasi antara Jawa (Diatas 50%) dan Luar Jawa
Sumber: BKPM
KONDISI PERIZINAN USAHA SAAT INI Belum seluruhnya dilayani di PTSP Parsial dan tidak terintegrasi Sekuensial (berurutan) Sebagian besar belum online Biaya dan waktu perizinan tidak jelas Belum ada mekanisme debottlenecking Waktu penyelesaian tidak terukur (kurang dari 1 tahun, lebih dari 2 tahun, dsb)
3
.d
KONSEPSI PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA 2.
1. Perubahan Paradigma Birokrasi
Dari memberi izin menjadi melayani (civil servant)
3.
Pengawalan Penyelesaian Perzinan (end to end)
melalui
Dilakukan di semua level pemerintahan (pusat, provinsi, dan daerah)
Menghilangkan pengulangan rekomendasi/perizinan
Kegiatan berusaha di KEK, FTZ, KI, KSPN tanpa menunggu kelengkapan perizinan
5.
4. Data Sharing (Debirokratisasi)
Menerapkan Sistem Checklist
Termasuk untuk UKM
Reformasi Perizinan Peraturan Berusaha
Lebih sederhana, cepat, murah, dan pasti
Menerapkan Sistem Terintegrasi
sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (online single submission)
4
TAHAPAN KEBIJAKAN PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA TAHAP I Pengawalan Penyelesaian Perizinan (end to end oleh SATGAS Leading Sector)
Kebijakan
Penerapan Sistem Checklist (khusus di kawasan yang telah beroperasi) Data Sharing (diluar kawasan yang telah beroperasi) PREPARASI TAHAP II
IMPLEMENTASI TAHAP II
Reformasi Regulasi (termasuk Koperasi & UKM) di K/L dan Pemda Single Submission Penyusunan Blueprint dan Roadmap Single Submission
Pembangunan & Pengelolaan Sistem Uji coba Assesment Peningkatan Infrastruktur IT Penyediaan gedung tersendiri SEPT’17
OKT’17
NOV’17
DES’17
JAN’18
FEB’18
MAR’18 dst
5
STRUKTUR SATGAS (NASIONAL, K/L, PROVINSI, KABUPATEN/KOTA)
6
STRUKTUR SATGAS NASIONAL
7
SIMULASI KEBIJAKAN PERCEPATAN PERIZINAN BERUSAHA PRAKONSTRUKSI
KOMERSIAL
KONSTRUKSI
Persyaratan teknis lainnya (bila masih diperlukan)
Pelaku Usaha
PPM sebagai IIC di PTSP KEK (auto register)
Cheklist PTSP KEK/FTZ
Penyelesaian Checklist Persyaratan teknis lainnya (bila masih diperlukan)
Pelaku Usaha
PPM sebagai IIC di PTSP (auto register)
Checklist PTSP Daerah
Penyelesaian Checklist Persyaratan teknis lainnya (bila masih diperlukan)
DILUAR: PROUDKSI BARANG
KAWASAN INDUSTRI/ PARIWISATA
KEK/FTZ
PERSIAPAN
SATGAS MENGAWAL PENERBITAN PERIZINAN, DATA SHARING 8 PERIZINAN, DAN PROSES TIDAK BERULANG
PPM sebagai IIC di PTSP (auto register) Pelaku Usaha
PTSP Pusat/Daerah
DILUAR: PRODUKSI JASA
Persyaratan teknis lainnya (bila masih diperlukan) PPM sebagai IIC di PTSP (auto register) Pelaku Usaha
PTSP Pusat/Daerah
8
REFORMASI PERATURAN PERIZINAN BERUSAHA (TERMASUK UNTUK UKM)
9
SISTEM PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK (ONLINE SINGLE SUBMISSION )
10
NPWP & KSWP
Seluruh data perizinan dan pemenuhan persyaratan berusaha di K/L dan Pemda berada dalam 1 (satu) sistem perizinan berusaha terintegrasi. Penyampaian data dan informasi secara tunggal (single submission of data and information) Pemrosesan data dan informasi secara tunggal dan sinkron (single and synchronous processing of data and information) Pembuatan keputusan secara tunggal untuk pemberian Perizinan Berusaha
Izin Perhubungan PERHUBUNGAN
KEUANGAN PAJAK
Masterlist KEUANGAN BEA CUKAI
PTSP Pusat
LEMSANEG
Digital Signature
LHK
Izin Kehutanan
PTSP Daerah
PERINDUSTRIAN TDP
INSW
SISTEM PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK (ONLINE SINGLE SUBMISSION)
NIK KEMENDAGRI
KEMKUM HAM - AHU
PERDAGANGAN INA-TRADE
KEMENAKER
Akta, Direksi & Saham SK Pengesahan
TKA
BIG
ESDM
Izin Penambangan Izin Usaha Penambangan
AGRARIA
KOMINFO E-licensing PPI
BPJS
PUPERA IUJK
IMB
Keterangan: : sudah integrasi : proses teknis : koordinasi : belum integrasi
11
SISTEM PERIZINAN TERINTEGRASI
mudah, pasti, dan murah
“TERIMA KASIH” ...for better Indonesia
INDONESIA
LAMPIRAN
INSENTIF DAN KEMUDAHAN DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS (1/3) INSENTIF
KEMUDAHAN
DASAR HUKUM
1.Pengurangan PPh a.Tax Holiday (Untuk Kegiatan Utama) • Investasi > Rp 1 T : Pengurangan PPh 20-100% selama 10-25 tahun • Investasi Rp 500 M – Rp 1 T : Pengurangan PPh 20-100% selama 5-15 tahun • Investasi < Rp 500 M: Pengurangan PPh 20-100% selama 5-15 tahun (untuk KEK tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Nasional) b.Tax Allowance (Untuk diluar Kegiatan Utama) • Pengurangan penghasilan netto 30% dibebankan selama 6 tahun; • Penyusutan dan amortisasi yang dipercepat; • Pengenaan PPh atas deviden kepada WP luar negeri sebesar 10%; dan • Kompensasi kerugian selama dari 5 tahun sampai 10 tahun. c.PPh Pasal 22 Impor tidak dipungut • Badan Usaha: PPh 22 impor tidak dipungut atas impor barang modal paling lama 3 tahun • Pelaku Usaha: PPh 22 impor tidak dipungut atas impor barang modal paling lama 2 tahun 2.PPN atau PPnBM a.PPN atau PPN dan PPnBM tidak dipungut • Impor barang dari Luar daerah pabean ke KEK • pemasukan barang dari luar daerah KEK (dalam negeri) ke KEK
1.Pemberlakuan DNI: Pada KEK belum diberlakukan DNI kecuali untuk persyaratan yang dicadangkan untuk UMKM dan Koperasi 2.Lalu Lintas Barang: a.Pemasukan ke KEK belum diberlakukan ketentuan pembatasan di bidang impor b.Pengeluaran dari KEK ke TLDDP berlaku ketentuan pembatasan impor 3.Ketenagakerjaan: a.Di KEK dibentuk Dewan Pengupahan dan LKS Tripartit Khusus b.Hanya 1 Forum SP/SB di setiap perusahaan c.Pengesahan dan perpanjangan RPTKA di KEK d.Perpanjangan IMTA di KEK 4.Keimigrasian a.Visa Kunjungan Saat Kedatangan selama 30 hari dan dapat diperpanjang 5 (lima) kali masing-masing 30 hari b.Visa Kunjungan Beberapa Kali (multiple entry) bagi WNA dan keluarganya; c.Visa khusus atau izin tinggal bagi WNA yang memiliki properti di KEK Pariwisata; d.Visa khusus atau izin tinggal bagi WNA lanjut usia yang tinggal di KEK Pariwisata
• UU No. 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus • PP No. 96 Tahun 2015 Tentang Fasilitas dan Kemudahan di KEK • Inpres No. 13 Tahun 2015 tentang Kebijakan Fasilitas Perdagangan Bebas Di Dalam Negeri (Inland Free Trade Arrangement) • PMK No. 104/PMK.010/2016 tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, Dan Cukai Pada Kawasan Ekonomi Khusus • Perka BKPM No. 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Perka BKPM No. 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal • Perka BKPM No. 16 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Fasilitas Penanaman Modal
13
INSENTIF DAN KEMUDAHAN DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS (2/3) INSENTIF
KEMUDAHAN
DASAR HUKUM
b.Pengembalian PPN • OP Pemegang paspor luar negeri atas barang yang dibeli dari toko retail di KEK pariwisata c.Pembebasan PPnBM • Penyerahan properti/hunian di KEK pariwisata 3.Kepabeanan a.Pembebasan BM dalam rangka pembangunan/ pengembangan • Badan Usaha diberikan pembebasan BM untuk impor Barang Modal selama 3 tahun • Pelaku Usaha diberikan pembebasan BM untuk impor Barang Modal dan bahan baku produksi selama 2 tahun • Jenis dan jumlah barang ditetapkan oleh administrator b.Penangguhan BM untuk Pelaku Usaha • Ditangguhkan BM atas impor bahan baku produksi, barang modal, pengemas • Diberlakukan tarif BM 0% atas hasil produksi yang menggunakan TKDN 40% 4.Cukai: Dibebaskan cukai untuk bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan barang hasil akhir yang bukan merupakan barang kena cukai 5.Inland FTA: Pengeluaran barang ke TLDDP dikenai tarif bea masuk sebesar 0% apabila memiliki TKDN minimal 40%.
5. Pertanahan a.Pengadaan tanah dapat menggunakan skema pengadaan tanah bagi kepentingan umum dengan menggunakan APBN atau APBD b.Diberikan HPL kepada KEK yang diusulkan oleh K/L, Pemprov, kabupaten/kota, BUMN/D c. Pada Badan Usaha/Pelaku Usaha yang memperoleh HGB atau Hak Pakai dapat diperpanjang selama 80 tahun setelah dinyatakan berproduksi/beroperasisecara komersial. d.Dalam hal kepemilikan hunian/properti, perpanjangan dan pembaharuan Hak Pakai dapat diberikan selama 80 tahun pada setelah hunian/properti telah dimiliki secara sah. 6. Pemilikan Properti bagi Orang Asing di KEK Pariwisata a.WNA/badan usaha asing dapat memiliki hunian/properti di KEK (Rumah Tunggal atau Satuan Rumah Susun) dengan Hak Pakai atau Hak Milik atas Satuan Rumah Susun. b.Pemilik hunian/properti di KEK dapat diberikan Izin Tinggal dengan Badan Usaha Pengelola KEK sebagai penjamin. c. Dapat diberikan pembebasan PPnBM dan PPn atas barang sangat mewah (luxury);
• PMK No. 176/PMK.011/2009 jo. PMK No. 76/PMK.011/2012 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin Serta Barang Dan Bahan Untuk Pembangunan Atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal
14
INSENTIF DAN KEMUDAHAN DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS (3/3) INSENTIF
KEMUDAHAN
6. Kegiatan Utama Pariwisata a.Pembebasan Bea Masuk b.PDRI tidak dipungut atas Pemasukan Barang Modal dari luar daerah pabean c. Pembebasan cukai sepanjang barang tersebut bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan barang hasil akhir yang bukan merupakan barang cukai d.Toko di KEK Pariwisata dapat berpartisipasi dalam skema pengembalian PPN bagi pemegang paspor luar negeri (duty free shop)
7. Perizinan a.Administrator berwenang menerbitkan izin prinsip dan izin usaha melalui pelayanan terpadu satu pintu di KEK b.Percepatan penerbitan izin selambat-lambatnya 3 jam (dalam hal persyaratan terpenuhi) c. Penerapan perizinan dan nonperizinan daftar pemenuhan persyaratan (check list)
DASAR HUKUM
15
INSENTIF DAN KEMUDAHAN DI KAWASAN INDUSTRI (1/2) INSENTIF
KEMUDAHAN
DASAR HUKUM
1. Pengurangan PPh a.WPI maju: Sesuai dengan peraturan perundangundangan di bidang perpajakan dan kepabeanan b.Tax Allowance untuk WPI Berkembang: • Pengurahan penghasilan netto 30% selama 6 th (5% per th). • Penyusutan yang dipercepat dan amortisasi yang dipercepat. • PPh atas deviden sebesar 10%. • Kompensasi kerugian selama 8 th. c. Tax Allowance untuk WPI Potensial I: • Pengurahan penghasilan netto 30% (5% per th selama 6 th) • Penyusutan yang dipercepat atas aktiva berwujud dan amortisasi yang dipercepat • PPh atas deviden sebesar 10% • Kompensasi kerugian selama 10 th. d.Tax Holiday untuk WPI Potensial II: • Pengurangan PPh 10% - 100%, Jangka waktu 515 th (Persyaratan perusahaan yang menanamkan modal baru yang pengesahan badan hukumnya disahkan setelah 15 Agustus 2015)
1. Perizinan a.Perusahaan Kawasan Industri • Pengecualian perizinan yang menyangkut gangguan (HO) b.Tenant, dikecualikan dari perizinan yang menyangkut: • Gangguan • lingkungan • Lokasi • tempat usaha • peruntukan penggunaan tanah • pengesahan rencana tapak tanah dan • Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) c. Percepatan penerbitan izin selambat-lambatnya 3 jam (dalam hal persyaratan terpenuhi) d.Kemudahan Layanan Investasi Langsung Konstruksi (KLIK) e.Pengelola Kawasan Industri wajib memfasilitasi pelayanan perizinan satu pintu untuk memenuhi layanan cepat sesuai dengan Peraturan BKPM. 2.Kemudahan pembangunan dan pengelolaan tenaga listrik untuk kebutuhan sendiri dan industri di dalam Kawasan Industri (Permen ESDM No. 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan). 3.Penyediaan infrastruktur oleh Pemerintah dan/atau Pemda, seperti jaringan energi dan kelistrikan, jaringan telekomunikasi, jaringan sumber daya air dan jaminan pasokan air baku, sanitasi, jaringan transportasi, perumahan, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, kesehatan, pemadam kebakaran, dan tempat pembuangan sampah.
• UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian • PP No. 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri • Permenperin No.39/MIND/PER/6/2016 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri • Permenperin No.40/MIND/PER/6/2016 tentang Pedoman Teknis Kawasan Industri • PMK No.105/PMK-10/2016 tentang Pemberian Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan Bagi Perusahaan Industri di Kawasan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri
16
INSENTIF DAN KEMUDAHAN DI KAWASAN INDUSTRI (2/2) INSENTIF 2. Pembebasan PPN untuk WPI Berkembang, Potensial I, dan Potensial II atas impor dan/atau penyerahan mesin dan peralatan pabrik yang merupakan satu kesatuan, baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas, yang digunakan langsung dalam proses menghasilkan barang, tidak termasuk suku cadang. 3. Pajak Daerah Pengaturan insentif daerah sebagaimana ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Contoh: Pengurangan, keringanan, atau pembebasan Pajak dan Retribusi berupa: Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB); Pajak Penerangan Jalan (PPJ) untuk jalan lingkungan di dalam Kawasan Industri; dan lain lain 4. Kepabeanan (WPI Berkembang, Potensial I, dan Potensial II) Pembebasan Bea Masuk tahap pembangunan/pengembangan (kapasitas meningkat 30%): a.Impor mesin selama 2 th, dapat diperpanjang sesuai jangka waktu pembangunan/pengembangan. b.Impor barang dan bahan paling lama 3 th dapat diperpanjang selama 1 th. c.Impor mesin yang dibeli di dalam negeri selama 3 th dapat diperpanjang selama 1 th. d.Impor barang dan bahan bahan selama 4 th apabila menggunakan mesin produksi buatan dalam negeri paling sedikit 30%.
KEMUDAHAN
DASAR HUKUM
4. Pertanahan a.diberikan Hak Penggunaan Atas Tanah berupa HGB b.diberikan Hak Pengelolaan berupa HGB untuk Perusahaan Industri yang dikelolah oleh BUMN/D c.dapat diperpanjang sampai 80 tahun.
• Perka BKPM No. 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Perka BKPM No. 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal • Perka BKPM No. 16 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Fasilitas Penanaman Modal • PMK No. 176/PMK.011/2009 jo. PMK No. 76/PMK.011/2012 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin Serta Barang Dan Bahan Untuk Pembangunan Atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal
17
INSENTIF DAN KEMUDAHAN DI FREE TRADE ZONE (1/3) INSENTIF
KEMUDAHAN
DASAR HUKUM
1. Pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean: a.tidak dipungut Pajak Penghasilan Pasal 22 b.pembebasan PPN c. pembebasan bea masuk d.pembebasan cukai 2. Pemasukan Barang ke Kawasan Bebas dari tempat lain dalam Daerah Pabean melalui pelabuhan atau bandar udara tidak dipungut PPN. 3. Pemasukan dan pengeluaran barang ke Kawasan Bebas dari Kawasan Bebas lainnya: a.tidak dipungut Pajak Penghasilan Pasal 22 b.pembebasan PPN c. pembebasan bea masuk d.pembebasan cukai 4. Pemasukan Barang ke Kawasan Bebas dari Tempat Penimbunan Berikat atau Kawasan Ekonomi Khusus: a.tidak dipungut Pajak Penghasilan Pasal 22 b.tidak dipungut PPN c. pembebasan bea masuk d.pembebasan cukai
1. Ketentuan pembatasan (lartas) hanya dapat diberlakukan atas: a.pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean untuk kepentingan perlindungan konsumen atas barang yang diedarkan di Kawasan Bebas, kesehatan, keamanan, dan lingkungan hidup; dan b.pengeluaran barang asal tempat lain dalam Daerah Pabean atau asal Kawasan Bebas, dari Kawasan Bebas ke luar Daerah Pabean.
PP No. 10 Tahun 2012 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai Serta Tata Laksana Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Serta Berada Di Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
18
INSENTIF DAN KEMUDAHAN DI FREE TRADE ZONE (2/3) INSENTIF
KEMUDAHAN
DASAR HUKUM
5. Pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke Tempat Penimbunan Berikat atau Kawasan Ekonomi Khusus: a.dalam hal barang merupakan barang asal luar Daerah Pabean: • tidak dipungut Pajak Penghasilan Pasal 22 • tidak dipungut PPN • penangguhan bea masuk • pembebasan cukai b.dalam hal barang merupakan barang asal Kawasan Bebas atau barang asal tempat lain dalam Daerah Pabean: • tidak dipungut PPN • Pembebasan cukai 6. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Kawasan Bebas, dibebaskan dari pengenaan PPN. 7. Penyerahan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak di dalam Kawasan Bebas, dibebaskan dari pengenaan PPN. 8. Penyerahan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Kawasan Bebas ke Kawasan Bebas lainnya, dibebaskan dari pengenaan PPN. 9. Penyerahan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari tempat lain dalam Daerah Pabean ke Kawasan Bebas, tidak dipungut PPN. 10.Penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu dari tempat lain dalam Daerah Pabean ke Kawasan Bebas, tidak dipungut PPN. 11.Penyerahan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak tertentu dari Tempat Penimbunan Berikat atau Kawasan Ekonomi Khusus ke Kawasan Bebas, tidak dipungut PPN. 19
INSENTIF DAN KEMUDAHAN DI FREE TRADE ZONE (3/3) INSENTIF
KEMUDAHAN
DASAR HUKUM
12.Atas penyerahan jasa angkutan udara di dalam Kawasan Bebas, dibebaskan dari pengenaan PPN. 13.Atas penyerahan jasa telekomunikasi di dalam Kawasan Bebas, dibebaskan dari pengenaan PPN.
20
INSENTIF DAN KEMUDAHAN DI KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA NASIONAL INSENTIF
KEMUDAHAN
• KSPN di dalam KEK pemberian insentif mengikuti ketentuan KEK • KSPN di luar KEK pemberian insentif mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku • PP Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (RIPPARNAS) Tahun 2010-2025 tidak mengatur secara tegas
• KSPN di dalam KEK pemberian kemudahan mengikuti ketentuan KEK • KSPN di luar KEK pemberian kemudahan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku • PP Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (RIPPARNAS) Tahun 2010-2025 tidak mengatur secara tegas
DASAR HUKUM UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
21
CONTOH KEGIATAN BERUSAHA DALAM PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN NO
SUB URUSAN
PUSAT
PROVINSI
KABUPATEN/KOTA
1.
Manajemen Pendidikan
Pengelolaan Pendidikan Tinggi
1.Pengelolaan Pendidikan menengah 2.Pengelolaan pendidikan khusus
1.Pengelolaan pendidikan dasar 2.Pengelolaan pendidikan anak usia dini dan non formal
2.
Perizinan Pendidikan
1.Penerbitan izin perguruan tinggi swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat. 2.Penerbitan izin penyelenggaraan satuan pendidikan asing.
1.Penerbitan izin pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat. 2.Penerbitan izin pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat.
1.Penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat. 2.Penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat.
3.
Upaya Kesehatan
1.Penyelenggaraan registrasi, akreditasi, dan standardisasi fasilitas pelayanan kesehatan publik dan swasta. 2.Penerbitan izin rumah sakit kelas A dan fasilitas pelayanan kesehatan penanaman modal asing (PMA) serta fasilitas pelayanan kesehatan tingkat nasional.
1.Penerbitan izin rumah sakit kelas B dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Daerah provinsi.
1. Penerbitan izin rumah sakit kelas C dan D dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Daerah kabupaten/kota.
4.
Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan
1.Penetapan standardisasi dan registrasi tenaga kesehatan Indonesia, tenaga kesehatan warga negara asing (TK-WNA), serta penerbitan rekomendasi pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) dan izin mempekerjakan tenaga asing (IMTA).
-
1.Penerbitan izin praktik dan izin kerja tenaga kesehatan.
22
CONTOH KEGIATAN BERUSAHA DALAM PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN NO
SUB URUSAN
PUSAT
PROVINSI
5.
Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman .
1.Pembinaan dan pengawasan industri, sarana produksi dan sarana distribusi sediaan farmasi, obat tradisional, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT), bahan obat, bahan baku alam yang terkait dengan kesehatan.
1.Penerbitan pengakuan pedagang besar farmasi (PBF) cabang dan cabang penyalur alat kesehatan (PAK) . 2.Penerbitan izin usaha kecil obat tradisional (UKOT)
1.Penerbitan apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal. 2.Penerbitan izin usaha mikro obat tradisional (UMOT). 3.Penerbitan sertifikat produksi alat kesehatan kelas 1 (satu) tertentu dan PKRT kelas 1 (satu) tertentu perusahaan rumah tangga. 4.Penerbitan izin produksi makanan dan minuman pada industri rumah tangga.
6.
Pengembangan Iklim Penanaman Modal
1.Penetapan bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan. 2.Penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. 3.Pembuatan peta potensi investasi nasional. 4.Pengembangan kemitraan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) bekerja sama dengan investor asing.
1.Penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah provinsi. 2.Pembuatan peta potensi investasi provinsi.
1.Penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota. 2.Pembuatan peta potensi investasi kabupaten/kota.
7.
Kerja Sama Penanaman Modal
1.Penyelenggaraan kerja sama internasional dengan negara lain dalam rangka kerja sama bilateral, regional dan multilateral di bidang penanaman modal. 2.Penyelenggaraan kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan lembaga perbankan nasional/internasional dan dunia usaha nasional/internasional. 3.Pengkoordinasian penanaman modal dalam negeri yang menjalankan kegiatan penanaman modalnya di luar wilayah Indonesia.
-
KABUPATEN/KOTA
-
23
CONTOH KEGIATAN BERUSAHA DALAM PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN NO
SUB URUSAN
PUSAT
PROVINSI
KABUPATEN/KOTA
8.
Promosi Penanaman Modal
1.Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
1.Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
1.Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota
9.
Pelayanan Penanaman Modal
1.Pelayanan penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas Daerah provinsi. 2.Pelayanan penanaman modal terkait dengan sumber daya alam yang tidak terbarukan dengan tingkat risiko kerusakan lingkungan yang tinggi. 3.Pelayanan penanaman modal pada bidang industri yang merupakan prioritas tinggi pada skala nasional. 4.Pelayanan penanaman modal yang terkait pada pelaksanaan strategi pertahanan dan keamanan nasional. 5.Pelayanan penanaman modal asing.
Pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu satu pintu: a.Penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas Daerah kabupaten/kota; b.Penanaman Modal yang menurut ketentuan peraturan perundangundangan menjadi kewenangan Daerah provinsi.
1.Pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu 1 (satu) pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.
10,
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
1.Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
1.Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan DaerahProvinsi.
1.Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
11.
Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
1.Pengelolaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan penanaman modal yang terintergrasi secara nasional.
1.Pengelolaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan penanaman modal yang terintergrasi pada tingkat daerah Provinsi.
1.Pengelolaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan penanaman modal yang terintergrasi pada tingkat daerah Kabupaten/Kota. 24
25
PENYAMPAIAN KASUS PERMASALAHAN DAPAT DISAMPAIKAN KEPADA: BAPAK I WAYAN DWI ARDANA, ASISTEN DEPUTI PENGEMBANGAN INVESTASI KEMENKO BIDANG PEREKONOMIAN
EMAIL:
[email protected] WA: 0813-83567922 ATAU MELALUI: 1. DYAH WAHYU PURBANDARI:
[email protected] 2. MARIANTO:
[email protected] 3. YATI RACHMAWATY:
[email protected] 4. LORENTA SIAHAAN:
[email protected] 5. NOOR AFIF:
[email protected] 6. JUNIARDI NUGROHO:
[email protected] 7. ABDUL GHANI:
[email protected] 8. YESI SRI REZEKI:
[email protected]
