KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
PEMETAAN PERCEPATAN KEMUDAHAN BERUSAHA
~~~~~~~~~~~***~~~~~~~~~~~ (Easy of Doing Bussiness) (Easy of Doing Bussiness)
(Easy of Doing Bussiness) Jalan H.R. Rasuna Said, Kav. 8-9 Kuningan Website: www.ahu.web.id
1
POSISI INDONESIA SAAT INI
Perbandingan
Peringkat 109 dari 189 Negara, Survei Dilakukan oleh World Bank Group Kurun Waktu 2 Juni 2014 hingga 1 Juni 2015 (Naik 11 Tingkat, Sebelumnya Peringkat 120)
Indonesia Termasuk 24 negara teratas yang melakukan reformasi EODB sejak 2007
Peringkat Negara Asean Lainnya: Singapura 1; Malaysia 18; Thailan 48; Vietnam 90; Filipina 103.
5 Indikator Penurunan Peringkat: 1. Memulai Usaha; 2. Pendaftaran Properti; 3. Perdagangan Lintas Negara; 4. Perlindungan Terhadap Investor; 5. Penyelesaian Perkara Kepailitan
Perbaikan yang Positif Dilakukan Indonesia Terhadap 3 Indikator Yakni: 1. Memulai Usaha (Starting Business); 2. Akses Perkreditan (Getting Credit); 3. Membayar Pajak.
Persaingan
5 Indikator Peningkatan Peringkat Adalah: 1. Perizinan Terkait Pendirian Bangunan; 2. Penyambungan Listrik; 3. Pembayaran Pajak; 4. Akses Perkreditan; 5. Penegakan Kontrak.
Target 2017: Peringkat 40 Besar Dunia, dan Peringat 1 Asean
2
KONTRIBUSI DITJEN. AHU
Revolusi Pelayanan N O
PELAYANAN SECARA ONLINE
SEBELU M
SESUDAH
1
Pendirian (PT,Yayasan dan Perkumpl)
207 Hari
7 Menit
2
Perubahan (PT,Yayasan dan Perkmpl)
30 Hari
7 Menit
3
Pendaftaran Jaminan Fidusia
60 Hari
7 Menit
Evolusi 2016 1. Menentukan Indikator kemudahan memulai usaha (Starting Business), bersama Kemudahan Akses perkreditan (Getting Credit).
3
STRATEGI EVOLUSI 2016 1 1.
Melakukan perubahan peraturan menteri hukum terkait memulai usaha; Permen
1,2,3 Tahun 2016
2.
3.
4. 5.
6.
Revisi terkait Psl 32, ketentuan modal dalam UU No :40 Tahun 2007 Perseroan Terbatas; dgn RPP Modal Dasar. Mendorong koordinasi dengan instansi terkait, mengenai integrasi klasifikasi lapangan usaha, masalah: ijin pertambangan, surat tanda daftar perusahaan; Mendorong revisi undang-undang kepailitan Pelaksanan kegiatan pemberian status kewarganegaran bersama dengan pengambilan sidik jari, terutama daerah perbatasan seperti nunukan (kaltim) dan papua; Pembentukan tim kemudahan berusaha Ditjen AHU.
2 Sosialisasi yang menyeluruh terkait (AHU Online) dengan materi: 1. Fidusia online; 2. Pengesahan Badan Hukum Perseroan; 3. Pengangkatan Notaris; 4. Pengesahan Badan HukumYayasan online; 5. Pencatatan Daftar Wasiat online; 6. Pengesaham Badan Hukum Perkumpulan online;
Fokus sosialisasi khususnya 7 daerah: (1) Jakarta; (2) Bandung; (3) Surabaya; (4) Yogyakarta; (5) Makassar; (6) Medan; dan (7) Semarang.
4
Perubahan Pasal 32 •
Pasal 32 1. Modal dasar Perseroan paling sedikit Rp 50.0000.000,. (Lima Puluh Juta Rupiah) 2. Undang-Undang yang mengatur kegiatan usaha tertentu dapat menentukan jumlah minimum modal perseroan yang lebih besar daripada ketentuan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 3. Perubahan besarnya modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , ditetapkan Peraturan Pemerintah.
RANCANGAN Pasal
MENJADI PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN DASAR PERSEROAN TERBATAS.
MODAL
1 (revisi pasal 32)
1. Modal dasar Perseroan Terbatas harus dituangkan dalam akta pendirian Perseroan Terbatas. 2. Besaran Modal dasar Perseroan Terbatas sebagai mana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kesepakatan para pendiri Perseroan Terbatas.
5
Revisi Peraturan Menteri Hukum dan HAM
LAMA
BARU
1. No :4 Tahun 2014 (Perseroan Terbatas)
1. No: 1 Tahun 2016 (Perseroan Terbatas)
2. No : 5 Tahun 2014 (Yayasan)
2. No : 2 Tahun 2016 (Yayasan)
3. No : 6 Tahun 2014 (Perkumpulan)
3. No : 3 Tahun 2016 ( Perkumpulan
6
STRATEGI EVOLUSI 2016 3 Melakukan layanan: 1. F i d u s i a o n l i n e ; ( h a k a k s e s masyarakat dan sourcing Data ) 2. P e n g e s a h a n B a d a n H u k u m Perseroan; 3. Pengangkatan Notaris; 4. P e n g e s a h a n B a d a n H u k u m Yayasan online; 5. Pencatatan Daftar Wasiat online; 6. Pe n g e s a h a m B a d a n H u k u m Perkumpulan online;
Lanjutan …
4 Memberikan kemudahan dari sisi prosedur: 1. Jumlah prosedur lebih pendek; 2. Lebih singkat; 3. Jumlah hari menjadi menit; 4. Biaya lebih rendah.
7
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
TERIMA KASIH (Easy of Doing Bussiness)
Jalan H.R. Rasuna Said, Kav. 8-9 Kuningan Website: www.ahu.web.id
8
