Buku Panduan Pengisian Survei Kemudahan Berusaha 2018 Pelaksanaan Kontrak (Enforcing Contract) February 2017

Buku Panduan Pengisian Survei Kemudahan Berusaha 2018 Pelaksanaan Kontrak (Enforcing Contract) February 2017 Disiapkan oleh : Pokja Koordinasi Kemudahan Berusaha www.pembaruanperadilan.net/eodb

1. ASUMSI STUDI KASUS Dua perusahaan domestik - Penjual dan Pembeli - membuat kontrak untuk penjualan beberapa barang buatan sesuai pesanan (custom-made goods). Lebih lanjut, Penjual sepakat untuk menjual ke Pembeli, dan Pembeli sepakat untuk membeli dari Penjual, furnitur custom. Setelah pengiriman barang, Pembeli berpendapat bahwa kualitas barang tidak memadai, lalu menolak untuk membayar. Penjual bersikeras bahwa kualitas barang telah sesuai dan meminta pembayaran sesuai harga dalam kontrak. Dikarenakan barang adalah barang yang pembuatannya disesuaikan dengan permintaan Pembeli, Penjual tidak dapat menjual barang tersebut kepada pihak ketiga. Setelah Pembeli menolak untuk membayar, Penjual menggugat Pembeli. Pengadilan memutuskan memenangkan Penjual 100% dan memerintahkan Pembeli membayar sesuai kontrak. 1. Baik Penjual dan Pembeli merupakan perusahaan lokal dan berlokasi di Jakarta. 2. Penjual menuntut Pembeli untuk mengganti jumlah yang disepakati di dalam kontrak. Nilai gugatan tersebut adalah: Rp 80.706.641 3. Pengadilan yang memutus kasus tersebut berlokasi di Jakarta dan merupakan pengadilan tingkat pertama dengan yurisdiksi terhadap gugatan perkara perdagangan sebesar Rp 80.706.641. 4. Penjual khawatir Pembeli mungkin melenyapkan aset, membawa aset keluar dari yurisdiksi peradilan atau menjadi pailit. Oleh karena itu, jika prosedur tersebut diperbolehkan dihadapan pengadilan yang berwenang, Penjual akan meminta dan mendapatkan sita atas aset bergerak Pembeli (perlengkapan kantor atau kendaraan) sebelum memperoleh putusan Pengadilan. 5. Pembeli menentang gugatan tersebut, yang kemudian digugat berdasarkan pokok perkaranya. Pendapat atas kualitas barang yang dikirim oleh Penjual diperlukan dan diberikan oleh seorang ahli selama proses persidangan: a. Jika hal itu adalah praktik yang lazim dilakukan di Negara Anda bagi Penjual dan Pembeli untuk memanggil saksi ahli mereka sendiri, maka masing-masing pihak mengajukan satu saksi ahli untuk memberikan pendapat atas kualitas barang yang dikirim oleh Penjual. b. Jika hal itu adalah praktik yang lazim dilakukan di negara Anda bagi seorang hakim untuk menunjuk seorang ahli independen untuk memberikan pendapat atas kualitas barang yang dikirim oleh penjual, maka hakim dapat melakukannya. Hal ini diasumsikan bahwa tidak ada kesaksian dari ahli yang berlawanan yang diajukan. 6. Putusan memenangkan Penjual secara 100%. Pembeli diwajibkan untuk membayar harga sesuai dalam kontrak kepada Penjual. 7. Pembeli tidak mengajukan banding terhadap putusan itu. 8. Penjual mulai melaksanakan putusan saat periode waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang untuk mengajukan banding telah berlalu. Diasumsikan bahwa Pembeli tidak memiliki dana di dalam rekening banknya. Akibatnya, aset bergerak Pembeli (perlengkapan kantor atau kendaraan) disita dan disimpan untuk kemudian dilelang kepada publik. 9. Pelelangan atas aset bergerak pembeli kemudian diatur, diiklankan dan diselenggarakan. Aset-aset yang ada terjual dan nilai gugatan sepenuhnya diperoleh Penjual. Definsi: untuk keperluan pengisian kuesioner, istilah-istilah di bawah ini memiliki arti: 1. Pengadilan yang Berwenang berarti pengadilan di Jakarta dengan yurisdiksi atas sengketa perdagangan yang serupa dengan yang dijelaskan dalam asumsi studi kasus. Jika ada lebih dari satu pengadilan yang kompeten, pengadilan yang kompeten berarti pengadilan yang paling mungkin untuk menentukan hasil/memberi putusan atas studi kasus yang diberikan. 2. Saksi ahli berarti saksi dengan kualifikasi yang dibutuhkan atau pengalaman untuk memberikan pendapat tentang apakah barang yang dikirim sudah memenuhi kualitas yang memadai. Opini ahli dibutuhkan dan diberikan sebelum putusan dijatuhkan. ***

1

Berikan tanggapan Anda terhadap bagian berikut dengan mempertimbangkan asumsi studi kasus yang diberikan di atas. Untuk kemudahan Anda, jawaban tahun lalu juga dicantumkan dalam kuesioner ini jika tersedia. Harap dicatat bahwa jawaban tersebut mewakili paduan jawaban berdasarkan semua jawaban yang kami terima dari berbagai kontributor.

2

2. Pemutakhiran Perubahan Jawaban Apakah ada perubahan sejak 1 Juni 2015 dalam litigasi niaga lokal? Misalnya: amandemen hukum acara perdata dan/atau berlakunya peraturan baru, pelaksanaan atau perubahan pada sistem manajemen kasus, pengenalan solusi otomatis seperti, e-filing, enotifikasi, dll, pelaksanaan mediasi/konsiliasi, perubahan substansial dalam UU arbitrase, pengenalan pengadilan untuk gugata kecil, pembentukan pengadilan niaga baru, atau pengangkatan hakim baru. Jika relevan, jelaskan perubahan (-perubahan) tersebut. Sertakan informasi tentang tanggal adopsi peraturan, publikasi dan penegakan hukum atau peraturan baru. Apakah ada perubahan yang diharapkan terjadi sejak sekarang hingga 1 Juni 2016? Jika ada, jelaskan

Ya, telah ada perubahan sejak 1 Juni 2015

Pada tanggal 7 Agustus 2015 Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana 1. SK KMA 43/2017 Pembentukan Pokja Kemudahan Berusaha Membentuk wadah koordinasi dan pembentukan kebijakan untuk merencanakan kegiatan pembaruan dan melaksanakan kegiatan pembaruan terkait dengan kemudahan berusaha. 2. Perma 7/2016 Penegakan Disiplin Kerja Hakim Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya Sebagai mekanisme Quality Control terhadap aturan terkait jangka waktu penanganan perkara yang telah ditentukan. 3. Perma 8/2016 Pengawasan Dan Pembinaan Atasan Langsung Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya Sebagai mekanisme Quality Control terhadap aturan terkait jangka waktu penanganan perkara yang telah ditentukan. 4. Perma 14 /2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah Mengatur bahwa sengketa perkara Ekonomi Syariah dengan nilai dibawah Rp. 200 juta akan diselesaikan berdasarkan dengan prosedur berdasarkan Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Penyelesaian Gugatan Sederhana 5. SEMA No. 2 Tahun 2014 yang memotong standar waktu penanganan perkara di pengadilan tingkat pertama dna banding, dari 6 bulan menjadi 5 bulan bagi pengadilan tingkat pertama dan 3 bulan bagi perkara pada tingkat banding. 6. SK KMA No. 119 Tahun 2014 tentang Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan pada Mahkamah Agung RI mengubah sistem pembacaan berkas dari berurutan menjadi serentak, jangka waktu pemutusan perkara menadi maksimal 3 bulan dari sebelumnya 6 bulan. 7. SK KMA No. 214 Tahun 2014 tentang Jangka Waktu Penanganan perkara di Mahkamah Agung yang telah memotong jangka waktu penanganan perkara menjadi hanya 250 hari atau 8 bulan terhitung dari perkara masuk

3

sampai dengan keluar dari Mahkamah Agung. 8. SEMA No. 6 Tahun 2014 tentang Penanganan Bantuan Panggilan/ Pemberitahuan yang memanfaatkan teknologi informasi untuk delegasi panggilan/ pemberitahuan (service civil process), sistem sistem informasi dalam pengiriman, dan monitoring bantuan panggilan. 9. SEMA No. 1 Tahun 2014 tentang Dokumen Elektronik yang memberlakukan sistem e-filing bagi perkara kasasi / PK. 10. SK KMA No. 178/KMA/SK/XII/2015 yang memberlakukan sistem secure printing untuk mengganti proses yang ada menjadi proses otomatis sehingga mengehmat puluhan hingga ratusan jam kerja penggandaan dan otentikasi berkas. 11. Sistem Informasi Penelurusan Perkara (SIPP) di seluruh 4 lingkungan peradilan di Indonesia yang memungkinkan semua orang dapat mengakses informasi tentang perkembangan penanganan perkara, penundaan persidangan, serta amar putusan secara online. 12. Platform database putusan nasional yang menampilkan hasil putusan yang dapat ditelusuri berdasarkan jenis perkara, jenis pengadilan,dan relasi dengan putusan lain.

3. Pengadilan Kompeten/Terkait Jawaban Apakah Pengadilan Negeri di Jakarta mempunyai yurisdiksi atas Ya kasus yang dijelaskan dalam bagian 1, dengan mengingat nilai gugatan sebesar Rp. 80.706.641?

Penjelasan: Berdasarkan Pasal 3 dari Peraturan Mahkamah Agung No.2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana nilai gugatan berada di bawah yurisdiksi pengadilan sederhana sebagai bagian dari Pengadilan Negeri di Indonesia termasuk di Jakarta

Jika pengadilan kompeten telah berubah, jawab semua pertanyaan di Bagian 4, 5 dan 6 dengan asumsi pengadilan baru akan menyidangkan kasus tersebut.

4. Kualitas Indeks Proses Peradilan 4.1 Automasi Pengadilan Pengajuan Berkas Elektronik Apakah gugatan awal dapat diajukan secara elektronik melalui Tahun lalu: Tidak platform resmi yang ada di Pengadilan Negeri Jakarta? Jawablah Tahun ini: Tidak "Tidak" jika keluhan hanya dapat diajukan melalui surel/e-mail atau Penjelasan: faks. Jika gugatan awal diajukan secara elektronik, apakah salinan Jawaban: Tidak relevan Penjelasan: cetaknya juga harus diserahkan? Pelayanan Proses secara Elektronik

4

Apakah gugatan awal yang diajukan secara elektronik kepada Tahun lalu: Tidak Pengadilan Negeri Jakarta dapat dikirmkan kepada tergugat secara Tahun ini: Tidak elektronik? Jika demikian, sebutkan bagaimana hal tersebut Penjelasan: dilakukan (via surel, SMS, faks, dll.) Pembayaran Biaya Pengadilan secara Elektronik Dapatkah biaya pengadilan dibayarkan secara elektronik di Tahun lalu: Tidak Pengadilan Negeri Jakarta Pilih "Ya" jika pembayaran dapat Tahun ini: Tidak Penjelasan: dilakukan melalui online banking Penerbitan Dasar Putusan Apakah putusan yang diberikan pada seluruh tingkatan dalam Tahun lalu: Tidak kasus-kasus niaga tersedia bagi publik melalui publikasi Lembaran Tahun ini: Ya putusan Pengadilan Negara resmi, dalam surat kabar atau dalam situs internet Penjelasan: pengadilan? Jika putusan diterbitkan secara daring, sertakan tautan Negeri sekarang diterbitkan di tautan situs yang relevan berikut: https://putusan.mahkamahagung.go.id/d itjen/umum Apakah putusan yang diberikan dalam kasus-kasus niaga di Tahun lalu: Ya Pengadilan Tinggi dan tingkat Mahkamah Agung tersedia bagi publik Tahun ini: Ya melalui publikasi Lembaran Negara resmi, dalam surat kabar atau Penjelasan: Putusan Pengadilan Tinggi dalam situs internet pengadilan? Jika putusan diterbitkan secara dan Mahkamah Agung diterbitkan di daring, sertakan tautan situs yang relevan tautan berikut: https://putusan.mahkamahagung.go.id/

5

Struktur & Proses Pengadilan Pengadilan Niaga Khusus Di Jakarta, apakah ada pengadilan, divisi atau jenjang pengadilan Tahun lalu: Tidak Tahun ini: Ya yang hanya ditujukan untuk persidangan kasus niaga? Apa nama pengadilan, divisi atau jenjang tersebut? Perlu dicatat bahwa pengadilan niaga yang dimaksud adalah pengadilan yang memiliki yurisdiksi atas perkara-perkara perdagangan, sementara itu pengadilan Apa ambang yurisdiksi (nilai gugatan minimum) untuk kasus-kasus Meskipun tidak ada peradilan agar dapat disidangkan oleh pengadilan ini, divisi atau jenjang khusus niaga yang dimaksud pengadilan tersebut? dengan skenario Survei namun Indonesia berdasarkan Perma Nomor 2 Tahun 2015 memiliki Pengadilan Sederhana berwenang untuk menyelesaikan gugatan komersial dengan nilai maksimum sebesar Rp.200 juta Pengadilan Gugatan Kecil Di Jakarta, adakah pengadilan/divisi untuk gugatan sederhana atau Tahun lalu: Tidak prosedur jalur cepat untuk gugatan sederhana? Tahun ini: Ya Meskipun bukan peradilan khusus, pengadilan sederhana merupakan suatu pengadilan dengan namun tersedia prosedur jalur cepat yurisdiksi terbatas untuk menyidangkan kasus dengan jumlah uang untuk gugatan perdata sederhana yang yang relatif kecil. Pengadilan ini biasanya memiliki aturan Hukum nilainya dibawah 200 juta rupiah Acara Perdata yang lebih sederhana, aturan pembuktian yang sederhana, dan ditandai dengan penggunaan bahasa yang sederhana. Apa nama pengadilan, divisi atau jenjangnya? Peradilan Sederhana sebagai bagian dari Pengadilan Negeri yang terkait Apa UU/peraturan yang menentukan pengadilan/divisi atau prosedur Peraturan Mahkamah Agung Nomor jalur cepat tersebut? Jika mungkin, cantumkan tautan ke UU 2 tahun 2015 tentang Tata Cara tersebut. Penyelesaian Gugatan Sederhana (http://bawas.mahkamahagung.go.id /bawas_doc/doc/perma_02_2015_fi x(4).pdf) Atau dapat diperoleh di http://jdih.mahkamahagung.go.id Berapa jumlah uang maksimum yang dibayarkan untuk kasus agar Rp.200.000.000 dapat disidangkan oleh pengadilan/divisi tersebut atau melalui prosedur tersebut? Apakah representasi atau mewakili diri sendiri diperbolehkan dalam Ya proses persidangan ini? Dapat dilihat pada Pasal 4 ayat (4) Perma Nomor 2 Tahun 2015 Jika gugatan sederhana diselesaikan melalui pengadilan atau divisi Ya hukum acara perdata yang yang berdiri sendiri, sebutkan apakah hukum acara perdata disederhanakan berlaku dalam sederhana berlaku. proses peradilan sederhana Penyitaan Pra-Sidang Dengan asumsi bahwa penggugat khawatir terdakwa akan Tahun lalu: Ya melenyapkan aset dan memindahkan aset bergerak dari luar Tahun ini: Ya Penjelasan: yurisdiksi pengadilan atau terkena pailit, apakah penggugat Penyitaan pra-sidang ini diatur dalam diperbolehkan untuk meminta dan mendapatkan sita atas aset Pasal 227 dari Herzien Inlandsch begerak terdakwa (perlengkapan kantor atau kendaraan) pada Reglement (HIR) sebagai Hukum Acara Perdata Indonesia pengadilan dan proses yang sama? Pelimpahan Kasus

6

Bagaimana kasus-kasus baru diserahkan kepada hakim di Pengadilan Negeri Jakarta? Secara acak, oleh ketua pengadilan/bagian Oleh ketua pengadilan/bagian menurut kebijaksanaannya sendiri Secara acak, oleh panitera/asisten pengadilan Oleh panitera/asisten pengadilan menurut kebijaksanaannya sendiri Secara acak, berdasarkan pokok perkara atau jadwal persidangan dan jumlah kasus dalam satu waktu. Secara acak, melalui sistem otomatis Berdasarkan beberapa kriteria berdasarkan abjad atau secara rotasional Tidak secara acak Lainnya, jelaskan Apakah para pihak atau para penasihat hukum mereka dapat Jawaban: Tidak Pengangkatan mempengaruhi penunjukan hakim atau memprediksi hakim yang Penjelasan: akan ditugaskan untuk kasus mereka secara pasti? hakim menjadi kewenangan Ketua Pengadilan Negeri yang terkait Kesamaan Gender Menurut hukum acara perdata yang berlaku, apakah kesaksian Tahun lalu: Ya seorang perempuan memberi efek beban pembuktian yang sama di Tahun ini: Ya pengadilan jika dibandingkan dengan kesaksian laki-laki dalam Penjelasan: semua jenis kasus persidangan? Jika tidak, dalam kasus apa kesaksian tersebut tidak memberikan Tidak relevan efek beban yang sama (misalnya, niaga, keluarga, dll.)

7

4.3 Manajemen Kasus Standar Waktu untuk Perkara Perdata, Penangguhan dan Kelanjutan Perkara Apakah ada undang-undang atau peraturan lainnya di Indonesia Tahun lalu: Ya yang menetapkan standar waktu keseluruhan untuk acara Tahun ini: Ya Penjelasan: Berdasarkan Surat Edaran persidangan utama dalam perkara perdata? Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan kasus di pengadilan tingkat pertama harus diselesaikan dalam waktu maksimal lima bulan sementara kasus di pengadilan banding harus diselesaikan dalam waktu maksimal tiga bulan. pembatasan waktu ini harus mencakup waktu untuk menghasilkan salinan dari putusan pengadilan. Selain itu, berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung No.214 / KMA / SK / XII / 2014 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung Republik Indonesia semua permohonan kasasi dan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung harus telah diselesaikan dalam waktu maksimal 250 hari. Jika "Ya", manakah dari peristiwa utama tersebut yang memiliki tenggat waktu khusus yang diatur oleh UU? Sebutkan pasal tertentu dalam UU/peraturan yang berlaku dan, jika mungkin, termasuk tautan ke materi tersebut. Proses sita – Landasan hukum: Pasal 122 dari HIR mengatur bahwa periode waktu antara penyampaian panggilan sidang dan sidang pertama tidak boleh kurang dari 3 hari kerja Sidang pertama – Landasan hukum: Pasal 122 dari HIR mengatur bahwa sidang pertama dilakukan paling awal dalam waktu 3 hari kerja setelah tanggal disampaikannya panggilan sidang Penyampaian Jawaban Gugatan– Landasan hukum: Pasal 113 dan 141 dari Reglement op de Rechtsvordering (Rv) menyatakan bahwa Tergugat harus menyampaikan jawaban atas gugatan pada tanggal sidang pertama atau tanggal lain yang ditentukan oleh Pengadilan (yang didasarkan pada Pasal 141 Rv dalam waktu 14 hari). Penyelesaian jangka waktu pembuktian – Landasan hukum: Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan, kasus di pengadilan tingkat pertama harus diselesaikan dalam waktu maksimal lima bulan setelah pengajuan gugatan sementara kasus di pengadilan banding harus diselesaikan dalam waktu maksimal tiga bulan setelah pengajuan klaim. Oleh karena itu, jangka waktu proses pembuktian akan menjadi bagian dari jangka waktu putusan akhir dan tidak akan menyebabkan jangka waktu putusan akhir untuk terlewati. Waktu para ahli untuk memberikan opininya – Dasar Hukum: Berdasarkan Pasal 221 Rv seorang ahli harus menyampaikan laporan mereka kepada Pengadilan berdasarkan kerangka waktu yang ditetapkan oleh Pengadilan (biasanya dalam waktu 14 hari) Tenggat waktu untuk menyerahkan putusan akhir – Dasar Hukum: Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan kasus di pengadilan tingkat pertama harus diselesaikan dalam waktu maksimal lima bulan setelah pengajuan gugatan sementara kasus di pengadilan banding harus diselesaikan dalam waktu maksimal tiga bulan setelah pengajuan gugatan Lainnya, tolong jelaskan Lainnya, jelaskan Apakah standar waktu tersebut dipatuhi dalam lebih dari 50% kasus? Apakah UU juga mengatur jumlah penangguhan atau penundaan maksimum yang dapat diberikan?

8

Tahun lalu: Ya Tahun ini: Ya Penjelasan: Tahun lalu: Tidak Tahun ini: Ya Landasan

hukum/penjelasan:

Berdasarkan Pasal 126 dan 127 dari Herzien Inlandsch Reglement (HIR) sebagai Hukum Acara Perdata Indonesia jika Tergugat tidak hadir pada sidang pertama Hakim akan memberikan satu kali waktu penundaan atau kelanjutan bagi Tergugat untuk hadir di sidang kedua. Jika Tergugat juga gagal untuk menghadiri sidang kedua maka Hakim akan memutuskan gugatan secara in absentia (Verstek). Apakah penangguhan terbatas pada keadaan luar biasa atau Tahun lalu: Tidak kejadian tidak terduga? Tahun ini: Ya Pilih "Tidak" jika hakim memiliki kewenangan terbatas untuk Landasan hukum/penjelasan: memberikan penangguhan dan hanya dapat melakukannya atas Berdasarkan Pasal 126 dan 127 dari permintaan para pihak, bahkan jika tidak ada alasan untuk Herzien Inlandsch Reglement (HIR) memberikannya. alasan untuk memberikan penundaan Pilih "Ya", jika UU menyebutkan penyebab umum penangguhan terbatas bahwa Tergugat tidak dapat (misalnya kematian pihak/pengacara, penunjukan ahli, upaya untuk menghadiri sidang pertama karena mencapai penyelesaian) dan/atau jika UU secara eksplisit alasan yang sah misalnya, karena satu menyatakan bahwa penangguhan hanya dapat diberikan dalam dan lain hal Jurusita gagal untuk keadaan luar biasa. menyampaikan panggilan sidang kepada Tergugat atau Kepala Desa yang seharusnya memberikan panggilan sidang tidak berhasil melakukannya. Jika ada peraturan mengenai penangguhan, apakah peraturan itu Tahun lalu: n.a. dipatuhi dalam lebih dari 50% kasus? Tahun ini: Ya Penjelasan: Pengadilan Negeri menerapkan hukum acara perdata secara konsisten Mekanisme Penilaian Kinerja Apakah ada laporan yang tersedia mengenai Pengadilan Negeri Tahun lalu: Ya Jakarta yang dapat digunakan untuk memantau kinerja pengadilan, Tahun ini: Ya perkembangan kasus melalui pengadilan dan memastikan Penjelasan: kepatuhan dengan standar waktu yang disebutkan di atas? Jika "Ya", mana dari laporan berikut yang tersedia secara daring/online? Laporan-laporan tersebut dapat menjadi bagian dari laporan tahunan di pengadilan. Waktu laporan disposisi (mengukur waktu yang dibutuhkan pengadilan untuk memutus/mengadili kasusnya) Laporan Tingkat Penyelesaian (mengukur jumlah kasus yang diselesaikan versus jumlah kasus yang masuk) Usia laporan kasus tertunda (memberikan gambaran mengenai semua kasus yang tertunda sesuai dengan jenis dan usia kasus serta tindakan terakhir yang diambil dan tindakan berikutnya yang akan dilakukan) Laporan kemajuan kasus tunggal (memberikan gambaran tentang status sebuah kasus tunggal) Berikan tautan jika memungkinkan: https://www.mahkamahagung.go.id/cms/media/208; http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/perkara/ htpp://sipp.pn-jakartapusat.go.id http://sipp.pn-surabayakota.go.id Pertemuan Pra-Sidang Apakah pertemuan pra-sidang bagian dari teknik manajemen kasus Tahun lalu: Tidak Tahun ini: Tidak / YA dilakukan sebelum dibawa ke Pengadilan Negeri Jakarta? Landasan hukum/penjelasan: Pada Sebuah pertemuan pra-sidang adalah pertemuan yang dipimpin prinsipnya Konsep pertemuan praoleh hakim dan dirancang untuk mempersempit isu-isu dan sidang (pre-trial hearing) diadopsi di pertanyaan terkait bukti sebelum sidang. Tujuannya adalah untuk negara-negara Common Law seperti membahas kemungkinan penyelesaian dan untuk mempercepat Amerika Serikat, Inggris dan Negaraproses persidangan sementara mengurangi kegiatan pra-peradilan negara Persemakmuran lainnya seperti yang tidak perlu atau taktik penundaan lainnya. Australia dan Selandia Baru. Di Indonesia proses yang mirip dengan Pre-trial hearing bisa dilihat pada Pasal 11 Perma 2 Tahun 2015 tentang Penyelesaian Sengketa Gugatan Sederhana dimana dikenal istilah Pemeriksaan Pendahuluan yang bertujuan untuk memeriksa sederhana

9

atau tidaknya pembuktian. Dalam hal pembuktian tidak bisa dilaksanakan secara sederhana, maka Hakim bisa menetapkan bahwa perkara ini bukan perkara sederhana. Jika "Ya", masalah apa yang akan dibahas dan tindakan yang akan dilakukan di dalam pertemuan pra-sidang tersebut? Penjadwalan, termasuk jangka waktu untuk mengajukan mosi dan dokumen lainnya ke pengadilan Pemeriksaan kompleksitas kasus dan lamanya sidang yang diproyeksikan Kemungkinan penyelesaian atau ADR Perubahan daftar saksi Temuan waktu/kesepakatan tentang bukti Kuasa peradilan dan isu-isu prosedural lain Mempersempit isu-isu kontroversial Lainnya, jelaskan Sistem Manajemen Kasus Secara Elektronik Jika sistem manajemen kasus secara elektronik dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jakarta, mohon jawab dua pertanyaan berikut. Manakah dari tindakan berikut yang dapat dilakukan hakim melalui sistem elektronik? Mengakses UU, peraturan dan yurisprudensi (http://jdih.mahkamahagung.go.id) Secara otomatis menjadualkan sidang untuk semua kasus pada berkas perkara hakim secara otomatis (Tersedia pada SIPP) Untuk PN Jakarta Pusat (http://sipp.pn-jakartapusat.go.id/) Untuk PN Surabaya (http://sipp.pn-surabayakota.go.id/) Mengirim pemberitahuan (misalnya surel) kepada advokat Melacak status sebuah kasus pada berkas yang ada pada hakim (tersedia sebagai akses publik SIPP) Melihat dan mengelola dokumen-dokumen perkara (berkas, mosi dll.) Bantuan penulisan putusan (tersedia dalam fitur internal SIPP) Membuat Penetapan pengadilan secara semi otomatis (tersedia dalam fitur internal SIPP) Melihat perintah dan putusan pengadilan dalam kasus tertentu (tersedia dalam fitur internal SIPP) Fitur tambahan, jelaskan Manakah dari tindakan berikut yang dapat dilakukan advokat melalui sistem elektronik? Mengakses UU, peraturan dan yurisprudensi Mengakses formulir yang diserahkan ke pengadilan Menerima pemberitahuan (misalnya surel) Melacak status dari kasus yang diberikan (sidang selanjutnya, tenggat waktu dll.) Melihat dan mengelola dokumen-dokumen perkara (berkas, mosi dll.) Mengajukan berkas perkara dan dokumen ke pengadilan Melihat perintah dan putusan pengadilan dalam kasus yang diberikan Fitur tambahan, jelaskan Jadual/agenda Sidang. Riwayat Perkara, Statistik perkara, estimasi biaya perkara dll

10

4.4 Penyelesaian Sengketa Alternatif Arbitrase Di Indonesia, apakah arbitrase untuk kasus niaga lokal diatur oleh UU konsolidasi atau gabungan bab/bagian dari UU Hukum Perdata yang berlaku yang meliputi hampir seluruh aspek arbitrase? Jika "Ya", sebutkan judul dan tahun penerbitan UU tersebut.

Apakah klausul arbitrase atau perjanjian arbitrase yang sah biasa diterapkan oleh pengadilan di Jakarta? Pilih "Tidak" jika pengadilan akan mengadili kasus meskipun ada klausul arbitrase atau perjanjian yang sah. Apakah ada sengketa niaga - selain dari sengketa yang berhubungan dengan ketertiban umum atau kebijakan publik - yang tidak dapat diajukan ke arbitrase di Indonesia?

Tahun lalu: Ya Tahun ini: Ya Penjelasan: Proses arbitrase diatur dalam UU No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Tahun lalu: Ya Tahun ini: Ya Penjelasan:

Tahun lalu: Tidak Tahun ini: Ya Penjelasan: Konsumen, Hubungan Industrial, Persaingan Usaha, HKI Apakah ada dari perkara-perkara di bawah ini yang tidak dapat dibawa ke arbitrase: Perkara yang melibatkan properti tidak bergerak Perkara dalam perusahaan (misalnya perkara mengenai keputusan yang dibuat oleh badan eksekutif sebuah perusahaan atau perkara terkait pengaturan pemegang saham) Perkara terkait hak cipta Kegiatan keuangan dan perbankan (termasuk transaksi efek) Perkara terkait kepailitan, kebangkrutan atau likuidasi suatu perusahaan Perkara terkait pekerjaan Lainnya, jelaskan Mediasi/Konsiliasi Sukarela Apakah mediasi/konsiliasi secara sukarela ada di Indonesia? Pilih Tahun lalu: Ya “Ya” jika para pihak tidak perlu berpartisipasi dalam proses tersebut Tahun ini: Ya Penjelasan: kecuali jika mereka menginginkannya. Di Indonesia, apakah mediasi/konsiliasi diatur oleh UU konsolidasi Tahun lalu: Ya atau gabungan bab/bagian dari UU Hukum Perdata yang berlaku Tahun ini: Ya yang meliputi hampir seluruh aspek mediasi/konsiliasi secara Penjelasan: UU No.30 Tahun 1999 substansial? Jika "Ya", sebutkan judul dan tahun penerbitan UU tentang Arbitrase dan Alternatif tersebut. Penyelesaian Sengketa dan Peraturan Mahkamah Agung No.1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mengatur prosedur untuk proses mediasi / konsiliasi sukarela Apakah ada insentif keuangan untuk para pihak yang mencoba Tahun lalu: Tidak melakukan mediasi/konsiliasi (misalnya, pengembalian biaya Tahun ini: Ya pengajuan ke pengadilan, kredit pajak penghasilan dll.) Landasan hukum/penjelasan: Pasal 22 Perma 1/2016 mengatur bahwa pihak yang tidak beritikad baik dalam mediasi akan dihukum dengan perintah untuk membayar uang perkara. Dan apabila yang bersangkutan adalah penggugat, maka gugatan tidak akan diterima Bentuk insentif yang ada saat ini adalah insentif negatif

11

5. Perkiraan Waktu Bagian berikut mencakup pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan perkiraan waktu untuk tahapan-tahapan yang berbeda dari sebuah kasus niaga. Mengingat pengalaman Anda dengan kasus-kasus yang sebanding dengan studi kasus yang diberikan, sebutkan jumlah hari kalender yang biasanya diperlukan, dalam praktiknya, untuk menyelesaikan studi kasus yang diberikan. Jika Anda memutakhirkan pengadilan yang berwenang pada bagian 3, sebutkan perkiraan waktu yang dibutuhkan untuk pengadilan baru tersebut di bawah ini. 5.1. Fase Pengajuan dan Pemanggilan Bagian ini mengukur waktu yang dibutuhkan antara saat Penjual (penggugat) memutuskan untuk menggugat dan saat Pembeli (terdakwa) menerima panggilan sidang di Pengadilan Negeri Jakarta (dengan asumsi bahwa kedua pihak berdomisili di Jakarta). [catatan : harus dilihat dari perspektif penyelesaian sengketa sederhana sesuai dengan skenario yang diberikan] Jawaban a. Sebelum mengajukan gugatan, Penjual mencoba untuk mendapatkan 7 hari pembayaran di luar pengadilan melalui surat peringatan atau somasi. Berapa lama proses tersebut memakan waktu? b. Berapa lama waktu yang dibutuhkan seorang pengacara untuk menulis 1 hari gugatan awal dan mengumpulkan semua dokumen pendukung yang diperlukan untuk pengajuan gugatan (termasuk mengesahkan dokumendokumen tersebut, jika diperlukan)? c. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengajukan gugatan awal ke 7 hari pengadilan dan menetapkan tergugat? d. Apa penyebab utama keterlambatan selama fase ini? Kesulitan mencari tergugat untuk tujuan pengiriman panggilan Lambatnya penyitaan yang dilakukan oleh juru sita, advokat atau lainnya Ketersediaan advokat Jasa pos yang tidak efisien Mendapat informasi dari kantor registrar (tanggal sidang, pra-putusan terhadap keluhan dll.) Lainnya, jelaskan Tahun lalu (penanggalan Tahun ini Penjelasan: kalender) Dari sudut pandang di atas, apakah 60. 15 Berdasarkan Pasal 10-13 estimasi tahun lalu untuk seluruh fase Peraturan Mahkamah "pengajuan dan pemanggilan" masih Agung Nomor 2 tahun 2015 akurat? tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana pendaftaran klaim, penentuan hakim dan panitera pengadilan harus dilakukan dalam 2 hari. Hakim kemudian akan secepatnya memutuskan apakah gugatan berada di bawah lingkup pengadilan sederhana dan menentukan hari sidang pertama dan memanggil Tergugat. Proses ini biasanya memakan waktu 7 hari sehingga total seluruh pengajuan gugatan dan pemanggilan tergugat adalah 15 hari (dengan memperhitungkan periode 7 hari untuk mengirim surat permintaan nonlitigasi/somasi.

12

5.2 Fase Sidang dan Putusan Bagian ini mengukur waktu yang dibutuhkan untuk putusan yang akan diberikan jika gugatan telah diajukan kepada pengadilan dan tergugat telah ditetapkan.

a. Berapa lama waktu yang dibutuhkan, dalam praktiknya, antara saat kasus diajukan dan saat pertemuan pra-sidang (pretrial) diadakan? Jika pertemuan pra-sidang tidak diadakan di Negara Anda, lanjutkan ke pertanyaan berikutnya.

b. Berapa lama waktu yang dibutuhkan, dalam praktiknya, antara saat kasus diajukan dan saat sidang pertama diadakan?

c.

Berapa banyak sidang yang dibutuhkan, dalam praktiknya, untuk menyelesaikan studi kasus standar? d. Ketika sebuah sidang ditunda, atau jika dibutuhkan lebih dari satu kali sidang untuk menyelesaikan kasus, berapa lama para pihak harus menunggu hingga sidang selanjutnya? e. Berapa lama waktu yang dibutuhkan seorang ahli, dalam praktiknya, untuk memberikan pendapatnya?

f.

Berapa lama waktu yang dibutuhkan hakim, dalam praktiknya, untuk memberikan putusan akhir secara tertulis setelah penutupan periode bukti? g. Berapa jangka waktu untuk mengajukan banding di Indonesia?

Jawaban Pasal 10-13 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana pengajuan gugatan membutuhkan 2 hari. Proses panggilan sidang sampai dengan sidang pertama akan mengambil 7 hari. Pasal 10-13 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana pengajuan gugatan membutuhkan 2 hari. Proses panggilan sidang sampai dengan sidang pertama akan mengambil 7 hari. Sekitar tiga sampai empat kali sidang 3 hari, meskipun jangka waktu ini tidak diatur dalam Perma 2/2015 Dalam perkara gugatan sederhana biasanya tidak diperlukan adanya ahli. Namun biasanya diberikan waktu sampai 3 hari untuk menyiapkan saksi ahli. Kurang lebih 7 hari

Untuk peradilan sederhana pihak yang kalah dapat mengajukan keberatan dalam waktu 7 hari setelah tanggal putusan

h. Apa penyebab utama keterlambatan selama fase ini? Timbunan kasus (tunggakan kasus) Sering terjadi penundaan Periode menunggu di antara persidangan Ketersediaan para ahli yang terbatas dan keterlambatan yang disebabkan oleh aktivitas para ahli Lainnya, jelaskan Tahun lalu (penanggal Tahun ini Penjelasan: an kalender) 220. Dari sudut pandang di atas, apakah 25 Berdasarkan Pasal 5 (3) dari Peraturan estimasi tahun lalu untuk seluruh fase Mahkamah Agung No.2 tahun 2015 "sidang dan putusan" masih akurat? tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana seluruh proses persidangan dan putusan akan membutuhkan maksimal 25 hari terhitung sejak hari sidang pertama. 5.3 Pelaksanaan Putusan Pengadilan Bagian ini mengukur waktu yang dibutuhkan pihak yang menang, saat periode banding telah selesai, untuk: (i) memulai pelaksanaan putusan; (ii) menyita aset bergerak pihak yang kalah; (iii) mengatur pelelangan aset yang disita; dan (iv) mendapatkan kembali nilai gugatan.

a. Berapa lama waktu yang dibutuhkan, dalam praktiknya, untuk mendapatkan salinan putusan yang dapat dilaksanakan dan menghubungi petugas pelaksana yang terkait?

13

Jawaban 2 hari (Pasal 20 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung No.2/2015)

b. Berapa lama waktu yang dibutuhkan, dalam praktiknya, untuk mencari, mengidentifikasi dan menyita aset bergerak pihak yang kalah (termasuk waktu yang diperlukan untuk mendapatkan perintah dari pengadilan untuk menyita dan mengambil alih aset)?

Berdasarkan Pasal 196 HIR jika pihak yang kalah tidak mau secara sukarela memenuhi putusan pengadilan maka dalam waktu 8 hari Pengadilan akan meminta pihak yang kalah untuk memenuhi putusan tersebut. kegagalan untuk melakukannya akan menyebabkan Pengadilan untuk menyita aset pihak yang kalah ini

c.

Berdasarkan Pasal 54 Permenkeu Nomor 27 PMK/06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang maka waktu lelang untuk benda bergerak adalah sekitar 10 hari kerja atau sekitar 14 hari kalender.

Berapa lama waktu yang dibutuhkan, dalam praktiknya, untuk mengiklankan, mengatur dan melelang aset bergerak pihak yang kalah?

d. Jika dalam praktiknya lebih dari satu lelang akan diperlukan untuk Permenkeu 27 /PMK.06/2016 mengganti nilai gugatan, berapa jumlah hari yang ada di sela-sela tidak diatur selisih waktu diantara pelelangan? lelang apabila lelang kedua diperlukan. (khusus untuk benda bergerak) e. Setelah lelang selesai, berapa lama waktu yang dibutuhkan pihak yang Berdasarkan pasal 79 Permenkeu menang untuk mendapatkan kembali nilai gugatan? 27 /PMK.06/2016 pembayaran harga dan bea lelang harus dilakukan maksimum 5 hari kerja setelah lelang dilakukan. f. Apa penyebab utama keterlambatan selama fase ini? Memberikan aset bergerak Penyelenggaraan lelang publik Menunggu pelaksanaan lelang Mencari pembeli barang-barang yang ada Lainnya, jelaskan: Biasanya dalam hal lelang benda bergerak, masalah terbesar adalah mencari pembeli barang (sesuai dengan konteks survei) dan mencari benda bergerak yang dapat disita.

Dari sudut pandang di atas, apakah estimasi tahun lalu untuk seluruh fase "pelaksanaan/eksekusi" masih akurat?

Tahun lalu (penanggalan kalender) 180.

Tahun ini 51 hari kerj

Penjelasan: Permohonan aanmaning : 18 hari Waktu Tunggu aanmaning : 8 hari Permohonan Sita Eksekusi : 9-14 hari kerja Permohonan Eksekusi lelang : 6 hari kerja Pelaksanaan Lelang pada Kantor Lelang : 10 hari kerja Total Hari

14

: 51 hari kerja

6. Estimasi Biaya Bagian berikut mencakup pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan perkiraan biaya untuk tahapan-tahapan yang berbeda dari sebuah kasus/perkara niaga. Dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, sebutkan perkiraan sebagai persentase dari nilai gugatan, dimana untuk Doing Business 2017, sebesar Rp 80.706.641 (lihat Bagian 1). Sebutkan semua biaya dan pengeluaran yang Penjual (penggugat) harus bayarkan untuk mendapatkan dan melaksanakan putusan. a. Kami tertarik terhadap semua biaya dan pengeluaran yang (penggugat) harus bayarkan terlebih dulu, terlepas dari apakah Penjual dapat mendapatkan kembali biaya-biaya tersebut pada akhirnya, ketika ia memenangkan kasusnya. b. Sebutkan biaya- biaya resmi saja. Jika Anda memutakhirkan pengadilan yang kompeten dalam Bagian 3, mohon perbarui juga biaya-biaya karena biaya-biaya tersebut berlaku di pengadilan baru. 6.1 Biaya Advokat Sebutkan perkiraan biaya advokat rata-rata yang akan dikeluarkan oleh sebuah firma hukum lokal untuk menangani kasus seperti skenario studi kasus yang diberikan, dengan mempertimbangkan kualifikasi dan pengalaman advokat yang dipersyaratkan di negara Anda untuk kasus ini. Sebutkan biaya yang diminta di bawah ini: a. biaya untuk menangani sebuah kasus hingga ke proses putusan; b. biaya pelaksanaan/eksekusi jika seorang advokat dibayar secara umum untuk tujuan ini; c. Jika ada, pajak pertambahan nilai atau pajak lain.

Apakah estimasi tahun lalu masih akurat?

Tahun lalu (% dari nilai gugatan) 90.0.

Tahun Ini 15%

Penjelasan: Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2/2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Pasal 196 dan 200 dari HIR untuk tujuan eksekusi karena seluruh waktu untuk menyelesaikan sengketa tersebut turun secara signifikan maka biaya pengacara/advokat juga turun secara signifikan menjadi sekitar 15% dari gugatan Perma 2/2015 juga membuka peluang para pihak untuk melakukan litigasi tanpa kuasa hukum (pasal 4ayat (4)) Perma 2/2015

6.2 Biaya Pengadilan (hingga ke putusan saja)

Sebutkan perkiraan biaya rata-rata yang akan dikeluarkan oleh Penjual (penggugat), dengan mengingat pengadilan yang berwenang untuk studi kasus yang diberikan.

Apakah estimasi tahun lalu masih akurat?

Tahun lalu (% dari nilai gugatan) 3.1.

15

Tahun Ini 1.15 %

Penjelasan: Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif yang berlaku di Mahkamah Agung dan Badan Pengadilan yang berada dibawahnya dan

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.W10.U1/PDT.02.IX.2014.0 1 tentang Perincian Panjar Biaya Pendaftaran Perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan biaya pengadilan total seharusnya Rp.922.000 atau 1.15 % dari nilai gugatan Jawaban a. Dalam sebuah kasus yang serupa dengan kasus standar, berapa biaya Rp.30.000 (Peraturan untuk pendaftaran kasus (biaya pengajuan saja)? Pemerintah No.53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif yang berlaku di Mahkamah Agung dan Badan Pengadilan yang berada dibawahnya) b. Berapa besar biaya untuk penerbitan putusan? Rp.300 per halaman atau sekitar Rp.1.500 untuk putusan pengadilan setebal 50 halaman c. Berapa biaya yang dikenakan oleh ahli lokal jika ahli tersebut bekerja Rp.1.000.000 selama 10 jam? * Rate ahli tidak diatur oleh hakim, namun dibuat sesuai kesepakatan para pihak d. Berapa besar biaya pengadilan lainnya yang harus dibayarkan terlebih dulu Rp. 742.000 oleh Penjual? Apabila diajukan permohonan Sita Jaminan

16

6.3 Biaya Pelaksanaan Sebutkan perkiraan biaya rata-rata yang akan diajukan oleh Penjual (penggugat) untuk kasus yang serupa dengan kasus standar. Tahun lalu (% dari nilai gugatan) Apakah estimasi tahun lalu masih akurat?

a. b. c. d.

e.

25.0.

Tahun ini 6.6%

Penjelasan:

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif yang berlaku di Mahkamah Agung dan Badan Pengadilan yang berada dibawahnya dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.W10.U1/PDT.02.IX.2014.0 1 tentang Perincian Panjar Biaya Pendaftaran Perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan biaya pelaksanaan total seharusnya Rp. 5.328.000 atau 6.6 % dari nilai gugatan Jawaban Berapa besar biaya untuk pendaftaran putusan? Rp. -Berapa besar biaya perintah penyitaan? Rp. 692.000 Berapa besar biaya untuk pelelangan (iklan, pajak, petugas pelaksana dll.)? Rp.5.328.000 Apakah Penjual harus membayar terlebih dulu biaya untuk organisasi Ya, Penjual harus membayar perlelangan (atau apakah petugas pelaksana perlu mengeluarkan biaya di biaya resmi lelang dimuka luar dari hasil perlelangan)? Berapa besar biaya lain yang harus dibayarkan terlebih dulu oleh Penjual? Tidak ada

17