Perbaikan Kemudahan Berusaha di Indonesia

invest in

Jakarta | 9 Juni 2015

Perbaikan Kemudahan Berusaha di Indonesia Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

© 2013 by Indonesia Investment Coordinating Board. All rights reserved

Doing Business 2015 – IFC/World Bank Group Mengukur 10 area kemudahan berusaha Kompleksitas dan biaya proses Starting a business

Prosedur, waktu, biaya, dan ketentuan modal minimum disetor untuk memulai usaha

Dealing with construction permits

Prosedur, waktu, dan biaya untuk memenuhi semua formalitas untuk pembangunan sebuah gudang

Getting electricity

Prosedur, waktu, dan biaya untuk mendapatkan sambungan tenaga listrik

Registering property

Prosedur, waktu, dan biaya untuk transfer kepemilikan jual beli properti

Paying taxes

Pembayaran, waktu, dan total tarif pajak untuk sebuah perusahaan (termasuk pemenuhan iuran program jaminan sosial)

Trading across borders

Dokumen, waktu, dan biaya untuk melakukan kegiatan ekspor dan impor melalui pelabuhan laut

Kekuatan kelembagaan hukum Getting credit

Ketentuan hukum agunan bergerak dan sistem informasi perkreditan

Protecting minority investors

Hak pemegang saham minoritas dalam transaksi dengan pihak terkait dan dalam tata kelola perusahaan

Enforcing contracts

Prosedur, waktu, dan biaya untuk penyelesaian sengketa komersial

Resolving insolvency

Waktu, biaya, hasil, dan tingkat recovery untuk penyelesaian kepailitan serta kekuatan kerangka hukum kepailitan

Terkait langsung dengan daya saing kemudahan berusaha di daerah

Pemeringkatan berdasarkan

10 indikator Survei dilakukan di 189 negara, termasuk

Indonesia (lokus Jakarta dan

Surabaya)

The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia

Sumber: Laporan Doing Business 2015

2

Metode Pengumpulan dan Verifikasi Data Tahapan penyusunan laporan Doing Business Sumber Data:  Peraturan perundang-undangan yang relevan  Jawaban kuesioner dari praktisi swasta (lawyer, konsultan hukum, dan perusahaan)  Pemerintah  Staf regional World Bank Group

1 Penyusunan kesioner oleh Tim DB untuk setial topik dan didistribusikan ke praktisi swasta dan official pemerintah

5

2 Tim DB menganalisa peraturan perundang-undangan terkait sesuai dengan informasi dalam jawaban kuesioner. Pemerintah dan World Bank Group (Tim Regional) mengirimkan informasi perubahan peraturan yang berpotensi untuk dimasukkan dalam reformasi kebijakan.

Laporan diterbitkan dan disebarkan

4

Tahapan dalam proses verifikasi data:  Teleconference, videoconference dengan praktisi swasta dan official pemerintah  Kunjungan ke negara/ekonomi tertentu

DB Tim menganalisa data dan menulis laporan. Tanggapan atas laporan dan data diterima dari WBG melalui proses review internal

DB Tim membagikan informasi awal reformasi kebijakan yang tercatat kepada pemerintah (melalui Direktur Eksekutif WBG) dan regional tim WBG, untuk memperoleh feedback


3

Sumber: Laporan Doing Business 2015 3

Peringkat Indonesia Pada Doing Business 2012 - 2015 Indikator

2012

2013

2014

2014

2015

(koreksi)

Ranking

129

128

120

117

114

-

Memulai Usaha (Starting a business)

155

166

175

158

155

-

Perizinan terkait Pendirian Bangunan (Dealing with construction permit)

71

75

88

150

153

-

Penyambungan Listrik (Getting electricity)

161

147

121

101

78

-

Pendaftaran Properti (Registering property)

99

98

101

112

117

-

Akses Perkreditan (Getting credit)

126

129

86

67

71

-

Perlindungan terhadap Investor Minoritas (Protecting minority investor)

46

49

52

43

43

-

Pembayaran Pajak (Paying taxes)

131

131

137

158

160

-

Perdagangan Lintas Negara (Trading across boders)

39

37

54

61

62

-

Penegakan Kontrak (Enforcing contract)

156

144

147

171

172

-

Penyelesaian Perkara Kepailitan (Resolving Insolvency)

--

--

144

71

75


4

Update Kemudahan Berusaha di Indonesia Indikator Memulai Usaha (Starting a Business) Perbaikan yang dilakukan: • • •

•

•

Implementasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di DKI Jakarta dan Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA) di Kota Surabaya. Keduanya telah dapat melayani SIUP dan TDP untuk perusahaan dalam negeri (dalam pengajuan secara online dan proses simultan selesai dalam 2 - 3 hari kerja). Pemesanan nama perusahaan dapat dilakukan secara online melalui: http://ahu.go.id/sabh/perseroan oleh umum; selesai dalam 3 menit (penyelesaian pembayaran melalui ATM, mobile atau internet banking); sertifikat reservasi nama dikirimkan melalui email. Berdasarkan hasil survei Kemudahan Berusaha 2015, terdapat 2 prosedur dalam memulai usaha: 1) “Menyewa notaris untuk perolehan nama perusahaan, memperoleh format standar dari akta pendirian perusahaan; pengurusan akta notaris secara elektronik, mendapatkan persetujuan nama perusahaan Indonesia di Kementerian Hukum dan HAM, dan pembayaran PNBP ke bank.” dan 2) “Pengajuan ke Kementerian Hukum dan HAM untuk pengesahan pendirian badan hukum perusahaan.” Namun demikian, dalam pandangan Pemerintah prosedur tersebut seharusnya dihitung sebagai satu prosedur karena kedua prosedur tersebut cukup dilakukan oleh notaris. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77/M-DAG/PER/12/2013 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Secara Simultan Bagi Perusahaan Perdagangan, ditetapkan tanggal 20 Desember 2013, dimana surat keterangan domisili dari manajemen pengelola gedung dan dari pemerintah daerah sudah tidak dipersyaratkan lagi. Pemerintah Indonesia masih menyiapkan naskah akademis dan rancangan amandemen UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, khususnya perubahan ketentuan minimum modal disetor. Indonesia Investment Coordinating Board

5

Invest in Indonesia

Kemudahan Berusaha di Indonesia: Indikator Memulai Usaha Hasil Survei Ease of Doing Business (EODB) 2015 No.

Prosedur

Waktu (hari)

1

Menyewa notaris untuk perolehan nama perusahaan, memperoleh format standar dari akta pendirian perusahaan; pengurusan akta notaris secara elektronik, mendapatkan persetujuan nama perusahaan Indonesia di Kementerian Hukum dan HAM, dan pembayaran PNBP ke bank.

4

Biaya Lihat detail prosedur

<1

5

Pengajuan untuk pengesahan pendirian badan hukum perusahaan ke Kementerian Hukum dan HAM oleh notaris Memperoleh surat keterangan domisili dari managemen pengelola gedung Memperoleh surat keterangan domisili dari pemerintah daerah setempat Memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dari Kementerian Perdagangan (Dinas)

1 2

Termasuk dalam prosedur 5 Tanpa biaya Tanpa biaya

15

Tanpa biaya

6

Memperoleh Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dari Dinas

14

Tanpa biaya

7 Mendaftar pada Kementrian ketenagakerjaan *8 Mendaftarkan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan)

14 7

Tanpa biaya Tanpa biaya

*9 Mendaftarkan asuransi kesehatan (BPJS Kesehatan)

7

Tanpa biaya

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pengukuhan *10 Memperoleh pengusaha Kena Pajak (NPPKP)

1

Tanpa biaya

2 3 4

Total

52.5

20.1% dari pendapatan perkapita

Keterangan: *) dilakukan simultan Indonesia Investment Coordinating Board

6

Invest in Indonesia

Update Kemudahan Berusaha di Indonesia: Indikator Memulai Usaha Perbaikan indikator Memulai Usaha 2016: dari 10 prosedur menajdi 7 prosedur, dan dari 52.5 hari menjadi 9.2 hari No. 1

2 *3 4

5 *6 *7

Prosedur EODB 2016 Menyewa notaris untuk perolehan nama perusahaan, memperoleh format standar dari akta pendirian perusahaan; pengurusan akta notaris secara elektronik, mendapatkan persetujuan nama perusahaan Indonesia di Kementerian Hukum dan HAM, dan pembayaran PNBP ke bank. Dan pengajuan untuk pengesahan pendirian badan hukum perusahaan ke Kementerian Hukum dan HAM oleh notaris. Pengajuan surat keterangan (sertifikat) domisili Memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pengukuhan pengusaha Kena Pajak (NPPKP) Mendaftar pada Pelayanan Terpadu Satu Atap untuk Surat Izin Usaha Perdagangan, SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan ( TDP) secara simultan di PTSP daerah Pendaftaran ketenagakerjaan ke PTSP daerah Mendaftarkan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) Mendaftarkan asuransi kesehatan (BPJS Kesehatan) 7 prosedur

Total Keterangan : *) simultan

**) Average

Waktu (hari)

Biaya (Rp.)

1

Standar

1

Tanpa biaya

1

Tanpa biaya

3,2**)

Tanpa biaya

1

Tanpa biaya

1

Tanpa biaya

1

Tanpa biaya

9,2

data Indonesia Investment Coordinating Board

7

Update Kemudahan Berusaha di Indonesia Indikator Perizinan Terkait Pendirian Bangunan Perbaikan yang dilakukan: • Sejak PTSP DKI Jakarta beroperasi pada Januari 2015, banyak prosedur perizinan terkait pendirian bangunan yang didelegasikan prosesnya ke PTSP Kotamadya, seperti: Keterangan Rencana Kota (KRK) dan Rencana Tata Letak Bangunan (RTLB), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Layak Fungsi (SLF), dan

Tanda Daftar Gudang (TDG). • Untuk bangunan dibawah 8 lantai, tidak diwajibkan adanya inspeksi terkait penyelesaian fondasi. Struktur bangunan, atap, dan pengajuan laporan penyelesaian bangunan.

Indonesia Investment Coordinating Board

8

Invest in Indonesia

Kemudahan Berusaha di Indonesia : Indikator Perizinan terkait Pendirian Bangunan Hasil Survei Ease of Doing Business (EODB) 2015 No.

Prosedur

1 Mengurus salinan sertifikat tanah yang disahkan notaris Mengajukan Keterangan Rencana Kota (KRK) dan Rencana Tata Letak Bangunan 2 (RTLB) Dari Dinas Tata Ruang 3 Mendapatkan inspeksi dari Dinas Tata Ruang 4 Memperoleh KRK dan RTLB dari Dinas Tata Ruang Mengajukan dan memperoleh persiapan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan 5 Upaya Pematauan Lingkungan (UPL) 6 Mengajukan dan memperoleh persetujuan UKL dan UPL 7 Mengajukan dan memperoleh Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 8 Menerima inspeksi penyelesaian fondasi Prosedur 8, 9, 10, 11, dan 12 hanya untuk bangunan 9 Menerima inspeksi penyelesaian struktur bangunan lebih dari 8 lantai. 10 Menerima inspeksi penyelesaian atap Mengajukan laporan penyelesaian bangunan ke Dinas Pengawasan dan Penertiban 11 Bangunan 12 Menerima final inspeksi dari Dinas Kebakaran * 13 Menerima inspeksi final dari dari Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan 14 Memperoleh Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dari Dinas 15 Pendaftaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 16 Mendaftarkan gudang di Disperindag * 17 Mendapatkan sambungan air dan saluran pembuangan air 17 Prosedur *) Keterangan: simultan

Waktu (hari) 1

Biaya (Rp.) 25.000

1

1.482.000

1 20

Tanpa biaya Tanpa biaya

30

15.000.000

10 42 1 1 1

Tanpa biaya 68.281.500 Tanpa biaya Tanpa biaya Tanpa biaya

1

Tanpa biaya

1 1 49 11 9 30 202

Tanpa biaya Tanpa biaya Tanpa biaya Tanpa biaya 100.000 2.000.000


9

Invest in Indonesia

Update Kemudahan Berusaha di Indonesia: Indikator Perizinan terkait Pendirian Bangunan Perbaikan indikator perizinan terkait pendirian bangunan 2016 : dari 17 prosedur menjadi 10 prosedur dan dari 202 hari menjadi 149 hari No.

Prosedur

Waktu (hari)

Biaya (Rp.)

1

25.000

20

1.482.000

30

15.000.000

4 Mengajukan dan memperoleh persetujuan UKL dan UPL

10

Tanpa biaya

5 Mengajukan dan memperoleh Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 6 Menerima inspeksi final dari PTSP daerah

23 1

68.281.500 Tanpa biaya

7 Memperoleh Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dari Dinas Penataan Kota

14

Tanpa biaya

8 Pendaftaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

11

Tanpa biaya

9 Mendaftarkan gudang (Tanda Daftar Gudang/TDG)

9

100.000

30 149

2.000.000

1 Mengurus salinan sertifikat tanah yang disahkan notaris Mengajukan dan memperoleh Keterangan Rencana Kota (KRK) dan 2 Rencana Tata Letak Bangunan (RTLB) dari PTSP daerah 3

Mengajukan dan memperoleh persiapan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pematauan Lingkungan (UPL)

10 Mendapatkan sambungan air dan saluran pembuangan air 10 prosedur


10

Update Kemudahan Berusaha di Indonesia Indikator Penyambungan Listrik Perbaikan yang dilakukan: • Pengurangan waktu proses Sertifikat Layak Operasi (SLO) dalam 3 hari. • Perbaikan prosedur dan implementasi penyambungan listrik oleh PT. PLN: – Pengurangan waktu untuk pengajuan dan pembayaran penyambungan listrik ke PT. PLN menjadi kurang dari 1 hari menggunakan pendaftaran online (ketika penyelesaian pembayaran biaya penyambungan dan uang jaminan langganan untuk pelanggan pasca bayar), dimana bisa dilakukan melalui SMS banking atau transaksi online banking. Ketika pelanggan menyelesaikan pembayaran, secara otomatis mendapatkan persetujuan penyambungan listrik melalui email. – Memperoleh pekerjaan instalasi eksternal dari kontraktor PT. PLN dalam waktu 29 hari (data median) di Jakarta dan 38 hari (data median) di Surabaya. – Pengurangan waktu untuk memperoleh sambungan akhir dari PT. PLN dalam 1 hari.


11

Invest in Indonesia

Kemudahan Berusaha di Indonesia : Indikator Penyambungan Listrik Hasil Survei Ease of Doing Business (EODB) 2015 No.

Prosedur

Waktu (hari)

Biaya (Rp.)

Klien mendaftar untuk memperoleh pemeriksaan dan Sertifikat Laik Operasi (SLO) dari Komite Nasional Keselamatan Untuk 1 Instalasi Listrik (KONSUIL) atau Perkumpulan Perlindugan Instalasi Listrik Nasional (PPILN)

7

2.572.500

Klien mengajukan aplikasi untuk sambungan listrik dan menunggu persetujuan termasuk perkiraan biaya dari PT PLN (Persero)

12

0

1

0

72

0

3

124.210.992,29

94

126.783.492,29

2

* 3 Pemeriksaan eksternal dari PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) 4

Pelanggan mendapatkan pekerjaan instalasi eksternal dari pihak yang dikontrak PT Perusahaan Listrik Negara (PLN)

5 Pelanggan mendapatkan sambungan akhir 5 prosedur Keterangan: *) simultan


12

Invest in Indonesia

Update Kemudahan Berusaha di Indonesia : Indikator Penyambungan Listrik Perbaikan indikator penyambungan listrik, dari 5 prosedur menjadi 4 prosedur dan dari 94 hari menjadi 35 hari Prosedur

Waktu (hari)

Biaya (Rp.)

1

Klien mendaftar untuk memperoleh pemeriksaan dan Sertifikat Laik Operasi (SLO) dari Komite Nasional Keselamatan Untuk Instalasi Listrik (KONSUIL) atau Perkumpulan Perlindugan Instalasi Listrik Nasional (PPILN)

3

2.572.500

2

Klien mengajukan aplikasi untuk sambungan listrik dan menunggu persetujuan termasuk perkiraan biaya dari PT PLN (Persero) dan inspeksi online atas ketersediaan Jaringan Tegangan Rendah (JTR).

1

124.210.992,29

3

Pelanggan mendapatkan pekerjaan instalasi eksternal dari pihak yang dikontrak PT Perusahaan Listrik Negara (PLN)

29

Tanpa biaya

4

Pelanggan mendapatkan sambungan akhir

1

Tanpa biaya

35

126.783.492,29

No.

4 prosedur


13

Update Kemudahan Berusaha di Indonesia Indikator Pendaftaran Properti Perbaikan yang dilakukan: Dikeluarkannya Instruksi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 2/Ins/2013 tentang Pelayanan di Bidang Pertanahan. Instruksi tersebut mengamanatkan agar semua pelayanan terkait pertanahan harus sesuai dengan standar, operasional dan prosedur yang berlaku sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Inovasi pelayanan pertanahan yaitu: • Pengecekan sertifikat tanah dalam 1 hari; • Pelayanan peralihan hak jual-beli atas tanah dalam 5 hari.


14

Invest in Indonesia

Kemudahan Berusaha di Indonesia : Indikator Pendaftaran Properti Hasil Survei Ease of Doing Business (EODB) 2015 No.

Prosedur

Waktu (hari)

Biaya (Rp.)

1 Pemeriksaan sertifikat tanah di BPN

3

50,000

2 Pembayaran pajak peralihan hak atas tanah

1

5% dari harga properti (Transfer Tax)

5

1% dari nilai properti

Pendaftaran Akta Tanah pada Kantor Pertanahan 4 setempat atas nama pembeli

15

1/1000 nilai properti + 50.000 (biaya administrasi) + Materai 6.000 (2 lembar)

Pendaftaran Akta Tanah pada Kantor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas nama pembeli

1

Tanpa biaya

3

5

Pelaksanaan jual beli Akta Tanah di depan pejabat PPAT

5 prosedur

25


15

Invest in Indonesia

Update Kemudahan Berusaha di Indonesia : Indikator Pendaftaran Properti Perbaikan indikator pendaftaran properti, dari 25 hari menjadi 11 hari No.

Prosedur

1 Pemeriksaan sertifikat tanah di BPN

Waktu (hari) 1

Biaya (Rp.) 50,000

2 Pembayaran pajak peralihan hak atas tanah

1

5% dari harga properti

3 Pelaksanaan jual beli Akta Tanah di depan pejabat PPAT

2

1% dari nilai properti

4

Pendaftaran Akta Tanah pada Kantor Pertanahan setempat atas nama pembeli

5

1/1000 nilai properti + 50.000 (biaya administrasi) + Materai 6.000 (2 lembar)

5

Pendaftaran Akta Tanah pada Kantor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas nama pembeli

1

Tanpa biaya

5 prosedur

11 Indonesia Investment Coordinating Board

16

Update Kemudahan Berusaha di Indonesia Indikator Pembayaran Pajak dan Asuransi Perbaikan yang dilakukan: Pembayaran program jaminan sosial ketenagakerjaan (BPJS Ketenegakerjaan) dan jaminan sosial kesehatan (BPJS Kesehatan) dapat dilakukan secara online dan melalui ATM atau internet banking.


17

Invest in Indonesia

Kemudahan Berusaha di Indonesia : Indikator Pembayaran Pajak dan Asuransi Hasil Survei Ease of Doing Business (EODB) 2015 Pajak atau Iuran Wajib PPh Badan

Pembayaran (jumlah) 13

Iuran pemberi kerja – jaminan sosial kesehatan

12

Iuran pemberi kerja – jaminan sosial ketenagakerjaan

12

Capital gains tax

1

Pajak properti

1

Pajak pendaftaran kendaraan

1

Materai

1

PPN (Value added tax/VAT)

12

Iuran pekerja – jaminan sosial

0

Pajak pendapatan pekerja

12

Total:

65.0


18

Invest in Indonesia

Kemudahan Berusaha di Indonesia : Indikator Pembayaran Pajak dan Asuransi Perbaikan indikator pembayaran pajak dan asuransi, dari 65 menjadi 43 kali pembayaran

Pajak atau Iuran Wajib PPh Badan Iuran pemberi kerja – jaminan sosial kesehatan (pembayaran online dan laporan BPJS Kesehatan) Iuran pemberi kerja – jaminan sosial ketenagakerjaan (pembayaran online and laporan BPJS Ketenagakerjaan) Capital gains tax Pajak properti Pajak pendaftaran kendaraan Materai PPN (Value added tax/VAT)

Pembayaran (jumlah) 13 1 1 1 1 1 1 12

Iuran pekerja – jaminan sosial

0

Pajak pendapatan pekerja

12

Total:

43.0 Indonesia Investment Coordinating Board

19

Update Kemudahan Berusaha di Indonesia Indikator Penegakan Kontrak Perbaikan yang dilakukan: • Mahkamah Agung akan mengimplementasikan small claim court (pengadilan perkara sederhana), dengan prosedur dilakukan oleh hakim tunggal dan waktu penyelesaian 25 hari dan satu kali banding dengan keputusan tetap selama 30 hari.


20

Invest in Indonesia

Kemudahan Berusaha di Indonesia : Indikator Penegakan Kontrak Hasil Survei Ease of Doing Business (EODB) 2015 Waktu (hari)

460

Pengajuan dan pelayanan (Filing and service)

60

Penilaian dan pengadilan (Trial and judgment)

220

Penegakan putusan (Enforcement of judgment)

180

Biaya (% dari klaim)

118.1

Biaya pengacara (% dari klaim)

90

Biaya pengadilan (% dari klaim)

3.1

Biaya penegakan (% dari klaim)

25

Prosedur (jumlah)

40


21

Invest in Indonesia

Update Kemudahan Berusaha di Indonesia : Indikator Penegakan Kontrak 1. Perbaikan pada indikator penegakan kontrak melalui implementasi small claim court (pengadilan perkara sederhana) dari 40 prosedur menjadi 3 tahapan dan dari 460 hari menjadi 56 hari. 2. Implementasi small claim court diharapkan berjalan pada Juni 2015. Waktu (hari)

56

Pengajuan dan pelayanan (Filing and service)

1

Penilaian dan pengadilan (Trial and judgment)

25

Penegakan putusan (Enforcement of judgment)

30

Biaya (% dari klaim)

No charge

Biaya pengacara (% dari klaim)

-

Biaya pengadilan (% dari klaim)

-

Biaya penegakan (% dari klaim)

-

Prosedur (jumlah)

3


22

Invest in Indonesia

Update Kemudahan Berusaha di Indonesia : Indikator Penyelesaian Perkara Kepailitan Hasil Survei Ease of Doing Business (EODB) 2015 Indikator Waktu (tahun)

Perbaikan Indikator

1.9 (tahun) Waktu (hari)

Biaya (% dari aset)

22 (Jakarta) 20 (Surabaya)

Recovery rate (%)

31,6

Cost (% of estate)

Recovery rate (%)

Perbaikan Proses Pengadilan: 60 hari Penyelesaian oleh Kurator: 9 bulan *Total: 11 bulan Baiya pengadilan: Rp. 1.622.000 0,08% dari aset Biaya kurator : 5% dari aset *Total : 5,08% dari aset n/a


23

Update Kemudahan Berusaha di Indonesia Akses Perkreditan (Getting Credit) Perbaikan yang dilakukan : • Dikeluarkannya Izin Prinsip untuk mendirikan Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan (LPIP) di Indonesia kepada 3 operator. Diharapkan LPIP akan beroperasi pada akhir 2015. • Perbaikan sistem pendaftaran fidusia secara online melalui http://fidusia.ahu.go.id/, antara lain: – Meningkatkan fungsi pencarian online dalam sistem pendaftaran fidusia (dapat mencari nama debitur) – Meningkatkan sistem pendaftaran dengan mengaplikasikan fitur standar praktek internasional – Memperluas layanan online dengan menyertakan akses untuk perubahan, pembatalan dan pencarian oleh publik


24

Invest in Indonesia

Kemudahan Berusaha di Indonesia : Indikator Akses Perkreditan Hasil Survei Ease of Doing Business (EODB) 2015 Index Kekuatan hak dalam hukum (0-12) Dapatkah bisnis menggunakan aset bergerak sebagai jaminan sekaligus mempertahankan kepemilikan aset, dan lembaga keuangan menerima aset tersebut sebagai jaminan? Apakah undang-undang memungkinkan perusahaan untuk memberikan keamanan diluar penguasaan di satu kategori aset bergerak, tanpa memerlukan deskripsi spesifik agunan? Apakah undang-undang memungkinkan perusahaan untuk memberikan keamanan diluar penguasaan secara substansial terhadap semua asetnya, tanpa memerlukan deskripsi spesifik agunan? Dapatkah hak keamanan meluas di masa depan atau mencakup aset yang akan didapat, dan dapatkah hak tersebut diperpanjang secara otomatis ke produk, hasil atau penggantian aset asli?

DB 2015

No Yes No Yes

Apakah gambaran umum dari hutang dan kewajiban diijinkan dalam perjanjian agunan; dapatkah semua jenis hutang dan kewajiban diamankan antara para pihak, dan dapatkah perjanjian jaminan mencakup jumlah maksimum pembebanan terhadap aset tersebut?

Yes

Apakah jaminan registry dalam operasi entitas koroporasi atau non-korporasi, yang disatukan secara geografis dan menurut jenis aset, dengan database elektronik diindeks dengan nama debitur?

No

Apakah ada pemberitahuan pendaftaran jaminan dimana semua fungsi yang setara bisa didaftarkan?

No

Apakah ada suatu pemberitahuan pendaftaran jaminan dimana pendaftaran, perubahan, pencabutan dan pencarian dapat dilakukan secara online oleh pihak ketiga manapun? Apakah kreditur penjamin membayar terlebih dahulu (contoh sebelum klaim pajak umum dan klaim karyawan) ketika debitur wanprestasi diluar prosedur kebangkrutan? Apakah kreditur penjamin membayar terlebih dahulu (contoh sebelum klaim pajak umum dan klaim karyawan) ketika perusahan dilikuidasi? Apakah kreditur penjamin tidak otomatis tunduk kepada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada penegakan ketika debitur memasuki prosedur reorganisasi yang diawasi pengadilan, atau apakah hukum memberikan kreditur penjamin alasan untuk terbebas dari tunduk kepada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau menetapkan batas waktu untuk itu? Apakah undang-undang memungkinkan para pihak untuk setuju dalam perjanjian jaminan bahwa pemberi pinjaman dapat menegakkan hukum yang tepat di luar pengadilan, pada saat klausul hukum dibuat? Skor (jumlah dari respons “ya”)

No No No Yes No 4


25

Invest in Indonesia

Update Kemudahan Berusaha di Indonesia : Indikator Akses Perkreditan Perbaikan indikator akses perkreditan Index Kekuatan hak dalam hukum (0-12) Dapatkah bisnis menggunakan aset bergerak sebagai jaminan sekaligus mempertahankan kepemilikan aset, dan lembaga keuangan menerima aset tersebut sebagai jaminan? Apakah undang-undang memungkinkan perusahaan untuk memberikan keamanan diluar penguasaan di satu kategori aset bergerak, tanpa memerlukan deskripsi spesifik agunan? Apakah undang-undang memungkinkan perusahaan untuk memberikan keamanan diluar penguasaan secara substansial terhadap semua asetnya, tanpa memerlukan deskripsi spesifik agunan? Dapatkah hak keamanan meluas di masa depan atau mencakup aset yang akan didapat, dan dapatkah hak tersebut diperpanjang secara otomatis ke produk, hasil atau penggantian aset asli?

No Yes No Yes

Apakah gambaran umum dari hutang dan kewajiban diijinkan dalam perjanjian agunan; dapatkah semua jenis hutang dan kewajiban diamankan antara para pihak, dan dapatkah perjanjian jaminan mencakup jumlah maksimum pembebanan terhadap aset tersebut?

Yes

Apakah jaminan registry dalam operasi entitas koroporasi atau non-korporasi, yang disatukan secara geografis dan menurut jenis aset, dengan database elektronik diindeks dengan nama debitur?

Yes

Apakah ada pemberitahuan pendaftaran jaminan dimana semua fungsi yang setara bisa didaftarkan?

No

Apakah ada suatu pemberitahuan pendaftaran jaminan dimana pendaftaran, perubahan, pencabutan dan pencarian dapat dilakukan secara online oleh pihak ketiga manapun? Apakah kreditur penjamin membayar terlebih dahulu (contoh sebelum klaim pajak umum dan klaim karyawan) ketika debitur wanprestasi diluar prosedur kebangkrutan? Apakah kreditur penjamin membayar terlebih dahulu (contoh sebelum klaim pajak umum dan klaim karyawan) ketika perusahan dilikuidasi? Apakah kreditur penjamin tidak otomatis tunduk kepada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada penegakan ketika debitur memasuki prosedur reorganisasi yang diawasi pengadilan, atau apakah hukum memberikan kreditur penjamin alasan untuk terbebas dari tunduk kepada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau menetapkan batas waktu untuk itu? Apakah undang-undang memungkinkan para pihak untuk setuju dalam perjanjian jaminan bahwa pemberi pinjaman dapat menegakkan hukum yang tepat di luar pengadilan, pada saat klausul hukum dibuat?

Skor (number of "yes" responses)

Yes No No Yes

No 6


26

Terima Kasih Thank You

Indonesia Investment Promotion Centre (IIPC)

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Indonesia Investment Coordinating Board Jln. Jend. Gatot Subroto No. 44 Jakarta 12190 - Indonesia t . +62 21 525 2008 f . +62 21 525 4945 e . [email protected]

www.bkpm.go.id The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia

27

Perbaikan Kemudahan Berusaha di Indonesia

Recommend Documents