Buku Panduan Pengisian Survei Kemudahan Berusaha 2018 Penyelesaian Kepailitan (Resolving Insolvency) Februari 2017 Disiapkan oleh : Pokja Koordinasi Kemudahan Berusaha www.pembaruanperadilan.net/eodb
1. DEFINISI DARI ISTILAH YANG DIGUNAKAN DI DALAM KUESIONER INI Saat melengkapi bagian 4 dan 5 Kuesioner ini, harap mengingat definisi-definisi berikut ini:
“Penyitaan” / foreclosure adalah proses yang mana kreditur yang memegang jaminan memerlukan penjualan aset yang digunakan sebagai jaminan dalam menyelesaikan pinjaman berjaminan ketika debitur gagal untuk melakukan pembayaran. Untuk tujuan penelitian ini, penyitaan mengacu pada penjualan aset untuk mendapatkan kembali nilai pinjaman yang telah diberikan untuk debitur melalui proses pengadilan formal (penyitaan pengadilan). Penyitaan meliputi eksekusi hak jaminan selain hak tanggungan atas aset perumahan/tempat tinggal.
“Kepailitan” / insolvency berarti bahwa debitur secara umum tidak mampu membayar utang pada saat jatuh tempo dan/atau bahwa kewajibannya melebihi nilai aset.
“Profesional Kepailitan/Kurator/Pengurus/ Insolvency Representatives” adalah orang atau badan (termasuk yang ditunjuk secara interim) resmi di dalam proses kepailitan yang berperan untuk mengelola reorganisasi atau likuidasi atas harta kepailitan.
“Likuidasi” adalah proses pengumpulan dan penjualan aset debitur pailit untuk meniadakannya dan mendistribusikan hasilnya kepada para krediturnya. Likuidasi dapat mencakup penjualan sedikit demi sedikit aset debitur atau penjualan dari semua atau sebagian besar aset debitur demi kesinambungan usaha debitur. Untuk tujuan penelitian ini, istilah Likuidasi merujuk hanya pada proses resmi di pengadilan dan tidak mencakup pembubaran sukarela sebuah perusahaan. "Kredit Pasca Putusan pailitan /Post Commencement Credit " mengacu pada pendanaan baru yang diberikan kepada perusahaan pailit setelah dimulainya proses kepailitan oleh kreditur yang telah ada atau kreditur baru untuk membiayai kegiatan operasional yang sedang berjalan dari perusahaan yang pailit tersebut selama proses kepailitan. Untuk tujuan penelitian ini, istilah kredit purna mulai tidak mencakup pinjaman baru yang ditawarkan sebagai bagian dari rencana reorganisasi. "Pengurusan/Receivership" adalah proses penunjukan oleh pengadilan, kontrak atau pejabat pemerintah dari seorang kurator untuk mengambil hak pengelolaan atas properti, bisnis, sewa dan keuntungan dari debitur yang telah melanggar ketentuan pinjaman dari kreditur dengan membebankan biaya perusahaan. Seorang kurator dapat diizinkan untuk melanjutkan usaha debitur sebelum menjual usaha tersebut sebagai bentuk kesinambungan usaha atau sebelum menjual aset secara terpisah untuk melunasi utang. Untuk tujuan penelitian ini, istilah pengelolaan kurator merujuk hanya untuk proses resmi di pengadilan. "Reorganisasi/ Reorganization" adalah proses melalui dimana kondisi keuangan dan kelangsungan usaha debitur dapat dipulihkan berdasarkan suatu rencana reorganisasi, sehingga usaha dapat terus berjalan melalui cara-cara yang mungkin meliputi pengampunan utang, penjadwalan kembali utang, konversi utang menjadi ekuitas dan penjualan usaha (atau bagian dari padanya) demi kelangsungan usaha debitur. Untuk tujuan penelitian ini, istilah reorganisasi merujuk hanya pada proses resmi pengadilan yang tersedia untuk semua debitur komersial dan tidak mencakup skema pengaturan, perjanjian di luar pengadilan dengan kreditur atau rencana reorganisasi di hadapan badan-badan administratif.
“Rencana Perdamaian /Reorganization Plan” adalah rencana yang dilakukan dimana kondisi keuangan dan kelangsungan usaha debitur dapat dipulihkan.
1
2. REFORMASI DAN STATISTIK 2,1. Apakah ada reformasi di bidang kepailitan perusahaan sejak 1 Juni 2015 hingga sekarang, termasuk setiap perkembangan terkait hukum atau praktik-praktik yang berkaitan dengan penyitaan, likuidasi atau reorganisasi? Mohon jelaskan Tanggapan Ya
-
-
Penjelasan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 tahun 2016 tentang Peningkatan Efisiensi dan Transparansi Penanganan Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan. Surat Edaran tersebut memperbaiki waktu proses kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang di Indonesia. Dalam Surat Edaran ini putusan pailit harus diberikan dalam waktu 60 hari setelah permohonan pailit diajukan, sedangkan putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara harus diberikan dalam waktu 3 hari setelah pengajuan permintaan tersebut oleh Debitur atau dalam waktu 20 hari setelah pengajuan permintaan oleh kreditor, sementara putusan penundaan kewajiban pembayaran utang tetap harus diberikan dalam waktu 45 hari setelah tanggal putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara diberikan. Surat Edaran ini juga memberikan perlindungan yang lebih baik bagi kreditur dengan mengharuskan adanya persetujuan kreditur pada saat penunjukan kurator atau pengurus jika permohonan pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang diajukan oleh Debitur. Surat Edaran ini juga memberdayakan Hakim Pengawas untuk meminta kurator untuk menyerahkan jadwal yang pasti untuk mengelola aset pailit dan menegurnya jika kurator tidak mematuhi jadwal yang telah disepakati. Hakim Pengawas bahkan dapat meminta penggantian kurator kepada Majelis Hakim di Pengadilan Niaga jika kurator tidak mematuhi jadwal yang disepakati. Permenkumham Nomor 2 Tahun 2017 (mengganti Permenkumham Nomor 11 tahun 2016) tentang Pedoman Imbalan Jasa Bagi Kurator dan Pengurus. Peraturan baru memotong fee kurator lebih jauh sebesar rata-rata 0,5%
2.2. Apakah ada reformasi di bidang kepailitan perusahaan yang diharapkan mulai berlaku sebelum 1 Juni 2016, atau yang berlaku dalam jangka panjang? Mohon jelaskan Tanggapan Ya
-
-
Penjelasan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 tahun 2016 tentang Peningkatan Efisiensi dan Transparansi Penanganan Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan yang berlaku sejak 25 April 2016. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2017 (mengganti Permenkumham Nomor 11 tahun 2016 tentang Pedoman Imbalan Jasa Bagi Kurator dan Pengurus yang berlaku sejak 31 Maret 2017.
2.3. Berapa banyak kasus kepailitan yang melibatkan badan-badan komersial yang Anda atau perusahaan Anda tangani selama tahun 2015? Hitung semua proses penyitaan, likuidasi dan reorganisasi yang diselesaikan antara 1 Januari - 31 Desember 2015, atau yang tertunda sejak tanggal 31 Desember 2015. Tanggapan Berdasarkan pada pengalaman responden.
Jumlah yang tepat atau estimasi perkiraan Isi berdasarkan pada pengalaman responden.
2.4. Berapa banyak kasus kepailitan yang melawan badan-badan komersial yang diajukan ke pengadilan di Negara Anda selama tahun 2015? Harap berikan perkiraan untuk proses penyitaan, likuidasi dan reorganisasi secara terpisah. Harap dicatat bahwa kami tidak mempertimbangkan kasus-kasus yang melibatkan perusahaan perseorangan tidak berbadan hukum. Tanggapan Lebih dari 100
Jumlah yang tepat atau estimasi perkiraan
278 kasus antara tahun 2015 2016 (sumber: https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/mahkamahagung/direktori/perdata-khusus/kepailitan/index-1.html) 2
2.5. Menurut Anda, berapa proporsi usaha yang mengalami masalah yang mengajukan kepailitan dapat terus beroperasi secara berkesinambungan setelah selesainya proses kepailitan pada tahun 2015, termasuk penjualan dalam keadaan tetap beroperasi secara berkesinambungan melalui likuidasi serta melalui reorganisasi? Harap berikan rincian di bagian komentar, jika ada, atau referensi untuk statistik yang tersedia. Tanggapan 50%-75%
Penjelasan: Sebagian besar kasus kepailitan dan penundaan pembayaran (PKPU) di Indonesia diselesaikan melalui penanganan kurator dan proses pengurusan yang didasarkan pada rencana perdamaian yang diajukan oleh Debitur terkait.
3
3. ASUMSI STUDI KASUS Jawablah pertanyaan di bagian 4 kuesioner ini mengenai dasar asumsi studi kasus di bawah ini. (a) Mirage adalah badan hukum perseroan terbatas lokal yang menjalankan usaha hotel di Jakarta; aset dan sumber pendapatan hotel tersebut adalah properti hotel. Nilai hotel tersebut adalah Rp 4.035.332.054. Pada tanggal 1 Januari 2010, Mirage menandatangani perjanjian pinjaman berjangka waktu 10 tahun dengan BizBank, sebuah bank lokal. Pinjaman tersebut dijamin dengan jaminan Hak Tanggungan bangunan Hotel tersebut dan/atau universal charge (jaminan umum terhadap aset perusahaan -di negara-negara yang memperbolehkan jenis agunan seperti tersebut). Kredit BizBank yang masih terhutang adalah Rp 4.035.332.054 yang merupakan 74% dari total utang kumulatif Mirage. Jumlah yang harus dibayar kepada BizBank adalah persis sama dengan nilai pasar dari bisnis hotel tersebut. (b) kreditur konkuren (misalnya pemasok, kantor pajak dan karyawan) memegang 26% dari sisa utang Mirage, yang nilainya setara dengan Rp 1.417.819.370. Di antara para kreditur konkuren, kelompok terbesar adalah pemasok Mirage (totalnya 50%), yang semuanya mempunyai tagihan pembayaran atas pengiriman terakhir mereka. (c) pendiri Mirage memiliki 51% saham perusahaan dan merupakan direktur utama (atau badan pengawas yang setara). Tidak ada pemegang saham lain yang memiliki lebih dari 5% dari hak suara. Perusahaan tersebut memiliki seorang manajer utama dan 201 karyawan. Seluruh pihak dalam skenario ini adalah badan-badan lokal atau warga negara lokal. Pendiri dan manajemen Mirage ingin membuat perusahaan tetap berjalan. (d) Hari ini tanggal 1 Januari 2017. Sejak pelaksanaan perjanjian pinjaman dengan BizBank, Mirage telah memenuhi semua kondisi pinjaman tersebut dan melunasi semua pembayaran secara tepat waktu. Namun, pada akhir tahun 2016, Mirage mengalami kerugian operasional yang tak terduga karena kondisi pasar yang memburuk. Akibatnya, Mirage akan gagal melunasi pembayaran pinjaman berikutnya kepada BizBank, yang jatuh tempo besok, tanggal 2 Januari 2016. Mirage tidak dapat memperoleh pinjaman baru dari lembaga keuangan lain atau menegosiasikan kembali pinjaman saat ini dengan BizBank. (e) Perusahaan memperkirakan akan mendapatkan nilai bersih negatif dan kerugian operasional baik selama tahun 2016 dan 2017. Perusahaan mengaharapkan cash flow (arus kas) perusahaan tahun 2016 dapat menutupi semua biaya operasi, termasuk pembayaran kepada pemasok, gaji, biaya pemeliharaan dan pajak, namun arus kas tidak akan menutupi utang pokok atau bunga pembayaran kepada BizBank. (f) Jika Mirage dijual sebagai sebuah usaha yang berkesinambungan (yaitu sebagai bisnis yang memiliki sumber daya yang dibutuhkan guna terus beroperasi di masa mendatang), Mirage akan memperoleh 100% dari nilai pasar saat ini. Namun jika aset Mirage dijual secara peacemeal, mereka akan memperoleh hanya 70% dari nilai pasar Mirage saat ini.
4
4. PILIHAN PROSEDUR, PERATURAN YANG BERLAKU DAN PERKIRAAN UMUM Perbarui data di bagian ini berdasarkan asumsi studi kasus di bagian 3. Untuk kenyamanan Anda, kami telah mencantumkan, jika ada, ringkasan tanggapan-tanggapan yang diberikan oleh para kontributor untuk pertanyaan yang sama pada kuesioner tahun lalu. Karena mereka mewakili tanggapan-tanggapan dari semua kontributor Doing Business di negara Anda, tanggapan tersebut mungkin tidak selalu cocok dengan jawaban tertentu yang Anda atau rekan kerja di perusahaan Anda berikan tahun lalu. 4.1. Prosedur peradilan mana yang paling mungkin berlaku dalam kasus Mirage? Jelaskan mengapa, menurut Anda, prosedur tersebut adalah yang paling sering berlaku. Mohon merujuk pada definisi prosedur yang terkait di bagian 1.
Prosedur Penyitaan
Tahun lalu Penjelasan: Setelah maksimal 90 hari sejak pernyataan pailit dibuat atau ketika kondisi kepailitan (penolakan rencana komposisi) dimulai, Mirage berhak memulai eksekusi akta hak tanggungan yang dilakukan melalui pengadilan negeri Indonesia melalui penyitaan dan lelang umum di bawah pengawasan pengadilan yang dilakukan oleh Kantor Lelang Negara).
Prosedur Penjadualan Utang / Reorganization
Tahun ini Penjelasan: Sesuai dengan skenario Mirage diatas, maka dapat disimpulkan bahwa situasi ada faktor penting yang dapat dipertimbangkan 1. Cash flow cukup untuk membayar semua biaya operasi termasuk utang kepada kreditor konkuren, namun tidak cukup untuk membayar pokok dan bunga kreditur separatis 2. keinginan serius dari manajemen untuk going concern 3. Penjualan peacemeal hanya akan menghasilkan 70 % sementara penjualan going concern bisa mencapai 100% Bisa dikatakan bahwa masalah keuangan yang dihadapi Mirage bersifat temporer, apabila posisi ini disetujui, akan sangat baik apabila dilakukan reorganisasi terhadap utang-utang Mirage, dengan cara memperpanjang masa jatuh tempo utang Mirage. Namun apabila Mirage dianggap harus dilukuidasi, jelas bahwa point (3) mendorong ke arah penjualan going concern.
4.2. Pengadilan apa yang akan terlibat dalam kasus Mirage? Misalnya, manajemen Mirage tunduk pada pengadilan tingkat kota untuk reorganisasi atau BizBank memulai proses penyitaan peradilan di pengadilan niaga. Tahun Lalu
Tahun Ini
Pengadilan Niaga
Pengadilan Niaga
4.3. Akankah hotel dapat terus beroperasi setelah seluruh proses kepailitan selesai? Jelaskan mengapa, menurut Anda, hasil tersebut adalah yang paling mungkin terjadi. Harap dicatat bahwa hotel mungkin dapat bertahan sebagai sebuah kesinambungan usaha (going concern), apakah itu melalui kelanjutan operasionalnya atau melalui penjualan sebagai suatu keseluruhan operasi. Kesinambungan usaha berarti bahwa suatu usaha memiliki sumber daya yang dibutuhkan untuk terus beroperasi di masa mendatang. Tahun Lalu Tanggapan Tidak, hotel ini akan berhenti beroperasi dan aset Mirage akan dijual sedikit demi sedikit
Penjelasan: Setelah penangguhan periode pembayaran, BizBank akan memperoleh kepemilikan aset Mirage dan menjualnya sedikit demi sedikit melalui lelang publik.
Tahun Ini Tanggapan Ya, hotel akan terus beroperasi sebagai bagian dari kelangsungan usahanya.
5
Penjelasan: Berdasarkan UU No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penangguhan Pembayaran, Mirage Hotel dapat, untuk mengajukan kepailitan atau permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang kepada
Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Dikarenakan usaha Mirage masih layak secara komersial dan masih mampu membayar piutang pemasok, maka menjual aset hotel sedikit demi sedikit tidak akan menjadi kepentingan terbaik bagi Hotel dan para kreditur tanpa jaminan/ konkuren. Oleh karena itu, cara terbaik yang Mirage dan kreditur dapat lakukan untuk memproses kepailitan atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dimana dalam prosesnya Mirage akan mempresentasikan rencana perdamaiannya (reorganisasi) untuk disetujui oleh para kreditur dalam rangka membuat rencana pembayaran yang layak bagi semua kreditur. 4.4. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk seluruh proses kepailitan Mirage? Berikan perkiraan yang paling mendekati berdasarkan pengalaman Anda. Jelaskan langkah-langkah prosedural utama yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh proses dan berapa banyak waktu yang dibutuhkan setiap langkah prosedural pada praktiknya. Jangka waktu dimulai pada saat Mirage gagal membayar dan berakhir saat BizBank menerima semua atau sebagian dari uang yang terutang. Jika prosedur berupa reorganisasi, maka jangka waktu berakhir saat rencana reorganisasi disetujui. Jika prosedur awal dikonversi dari satu prosedur ke prosedur yang lainnya, silakan perhitungkan juga waktu untuk prosedur kedua tersebut.
Tanggapan 24 bulan
Tahun Lalu Penjelasan: Jumlah prosedur penyitaan, yang akan dihentikan sementara oleh permulaan proses kepailitan, membutuhkan waktu kira-kira 2 tahun secara keseluruhan. BizBank akan memulai proses penyitaan setelah Mirage gagal melakukan pembayaran. Menurut Bagian Keenam UU No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Mirage akan mengajukan permohonan kepada Pengadilan Niaga untuk penangguhan pembayaran. Prosedur penyitaan kemudian akan diubah menjadi reorganisasi. Kasus kepailitan kemudian disidangkan sebelum dibawa ke Pengadilan Niaga. Dibutuhkan waktu sekitar dua bulan sejak kasus diajukan hingga ke sidang pertama. Pengadilan Niaga kemudian harus memberikan moratorium sementara, lalu menunjuk hakim pengawas dan administrator atau kurator untuk membantu debitur dalam mengelola harta miliknya. Moratorium sementara berlangsung selama 90 hari, namun moratorium permanen, yang dapat diberikan sebagai perpanjangan waktu, berlangsung selama 270 hari. Selama ini, Mirage harus mengusulkan rencana komposisi dan kreditur akan memutuskan apakah akan menerima rencana tersebut, menolak atau melanjutkan ke moratorium permanen. BizBank kemungkinan akan memilih
Tanggapan Apabila skenario Mirage berakhir dengan Perdamaian, maka waktu yang diperlukan antara hari ke 89 sampai hari ke 294 (PKPU Sementara sampai PKPU Tetap)(lihat SEMA 02/2016). Apabila skenario berakhir dengan likuidasi karena maka Biz Bank bisa mulai menerima pembayaran paling cepat pada 222 hari.
6
Tahun Ini Penjelasan: Skenario Perdamaian - Penerimaan dan Pendaftaran (hari 1) - Pengajuan ke Ketua untuk PMH (hari 3) - Penetapan Hari Sidang Pertama (hari 4) - Hari Sidang Pertama (Hari 21 sampai 26) - Penetapan PKPU Sementara (apabila PKPU Sukarela : max hari 4) (apabila PKPU jawaban dari Permohonan Pailit: max hari 24) - Akhir PKPUS : max hari 68) - PKPU Tetap berakhir : max hari 294) - Akhir Proses PKPU (damai atau insolvensi) antara hari 68 sampai hari 294) Skenario Kepailitan tanpa PKPU - Penerimaan dan Pendaftaran (hari 1) - Pengajuan ke Ketua untuk PMH ( - Penetapan Hari Sidang Pertama - Hari Sidang Pertama (Hari 21 sampai 26) - Putusan Pailit (antara Hari ke 27 sampai hari 81) - Penangguhan Hak-hak Kreditor Separatis 90 hari max, (atau sampai hari ke 171) - Proses Penjualan (sesuai PMK 27 Tahun 2016 sekitar 51 hari)
rencana komposisi, yang akan menyebabkan Mirage dinyatakan pailit. Pada saat itu, moratorium dinyatakan berakhir, dan BizBank dapat melanjutkan dengan proses penyitaan. 4.5. Berapa keseluruhan biaya yang dibutuhkan pada proses kepailitan? Berikan perkiraan yang paling mendekati berdasarkan pengalaman Anda. Perkiraan berikut harus dinyatakan sebagai persentase dari nilai harta milik Mirage, yang berjumlah Rp 4.035.332.054. Mohon tunjukkan penerapan dan perkiraan untuk komponenkomponen biaya berikut: biaya pengadilan, biaya advokat, kuasa kepailitan, juru lelang dan profesi lain yang terlibat dalam proses, dan semua biaya dan tarif lain yang berlaku. Jika prosedur awal diubah dari satu ke yang lainnya, silakan perhitungkan juga biaya prosedur kedua. Nilai pinjaman menurut studi kasus: Rp 5.453.151.424 Aset debitur menurut studi kasus: Rp 4.035.332.054
Jumlah Biaya
Tanggapan 22%
Tahun Lalu Penjelasan: Biaya yang terkait dengan kasus ini akan berjumlah sekitar 22% dari nilai harta debitur. Biaya yang dikeluarkan selama proses kepailitan seluruh terutama mencakup biaya pengadilan atau instansi pemerintah (1%), biaya advokat (hingga 10%), biaya kuasa proses kepailitan (hingga 10%), biaya akuntan, penilai, pengawas dan juru lelang (hingga 3%).
Tanggapan ±20%
Biaya pengadilan
0.04%
Biaya advokat
6%
Biaya kuasa atau kurator kepailitan
7.5% max 1%
Biaya juru lelang
Biaya akuntan dan profesi lain
3%
Lainnya (sebutkan)
2.5%
Tahun Ini Penjelasan: Biaya-biaya tersebut termasuk biaya pengadilan (0.5%), biaya advokat (6%), biaya kurator/pengurus yang berakhir dengan perdamaian (7.5%) biaya iklan 2 surat kabar nasional (2%), biaya juru lelang (1%) dan biaya akuntan (3%) sekitar 20% Rp 1.622.000 (Referensi: Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.W10.U1/PDT.02.IX.2014.01) Berdasarkan asumsi, rata-rata biaya per jam seorang advokat di Jakarta adalah Rp 500.000 yang bekerja selama 60 hari proses kepailitan dengan jumlah jam kerja selama 8 jam per hari 7,5% dari nilai pinjaman (Rp 272.657.571,2) 1% dari aset yang dilelang (Peraturan Pemerintah No.1 Tahun 2013 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku di Kementerian Keuangan) Berdasarkan asumsi, rata-rata biaya per jam seorang akuntan di Jakarta adalah Rp 250.000 yang bekerja selama 60 hari proses kepailitan dengan jumlah jam kerja selama 8 jam per hari Biaya Pengumuman di dua surat kabar nasional @ Rp. 50.000.000
4.6. UU dan peraturan pendukung apa yang berlaku dalam kasus Mirage? Tahun Lalu UU No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, UU No. 4 tahun 1996 tentang "Hak Tanggungan", UU No.42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
7
Tahun Ini UU No.37/2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang UU No.4/1996 tentang Hak Tanggungan UU No.42/1999 tentang Jaminan Fidusia
8
Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 tahun 2016 tentang Peningkatan Efisiensi dan Transparansi Penanganan Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 tahun 2017 tentang Pedoman Imbalan Jasa Bagi Kurator dan Pengurus. Permenkeu Nomor 27 PMK/06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Peraturan Pemerintah No.1 Tahun 2013 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku di Kementerian Keuangan) Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.W10.U1/PDT.02.IX.2014.01)
5. KERANGKA HUKUM Fokus bagian ini adalah kerangka hukum yang berlaku untuk REORGANISASI peradilan dan LIKUIDASI entitas usaha (kepailitan pribadi dikecualikan) di Negara Anda. Ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam bagian ini, mohon diingat kerangka hukum yang berlaku dan tentukan pasal dari UU yang relevan bagi setiap jawaban. Jika kerangka hukum tidak memiliki ketentuan eksplisit yang dapat menjawab pertanyaan di bawah ini, mohon tunjukkan demikian dalam jawaban Anda. Untuk kenyamanan Anda, kami telah mencantumkan, jika ada, ringkasan tanggapan-tanggapan yang diberikan oleh para kontributor untuk pertanyaan yang sama pada kuesioner tahun lalu. Karena mereka mewakili tanggapan-tanggapan dari semua kontributor Doing Business di negara Anda, tanggapan tersebut mungkin tidak selalu cocok dengan jawaban tertentu yang Anda atau rekan kerja di perusahaan Anda berikan tahun lalu. Mohon melihat pada bagian 1 untuk definisi istilah-istilah hukum di bawah ini 5.1. PERMULAAN PROSES 5.1.1. Prosedur apa yang tersedia untuk DEBITUR ketika memulai proses kepailitan?
Tanggapan (a) Debitur dapat mengajukan baik untuk likuidasi dan reorganisasi
Tahun Lalu Penjelasan/Dasar Hukum Pasal 2 UU 37 tahun 2004 menetapkan bahwa debitur, yang memiliki dua atau lebih kreditur dan gagal membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo yang kemudian menjadi terutang yang dapat ditagih, dinyatakan pailit melalui putusan Pengadilan atas permohonannya sendiri (likuidasi). Berdasarkan Pasal 222 UU 37, debitur dapat mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (reorganisasi).
Tanggapan (a) Debitur dapat mengajukan baik untuk likuidasi dan reorganisasi
Tahun ini Penjelasan/Dasar Hukum Pasal 2 UU 37 tahun 2004 menetapkan bahwa debitur, yang memiliki dua atau lebih kreditur dan gagal membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo yang kemudian menjadi terutang yang dapat ditagih, dinyatakan pailit melalui putusan Pengadilan apakah itu atas permintaannya sendiri atau permintaan satu atau lebih krediturnya (likuidasi). Selain itu, berdasarkan Pasal 222 UU No.37 Tahun 2004, Debitur yang memiliki lebih dari 1 kreditur dapat mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (reorganisasi). Penangguhan pembayaran juga dapat diajukan oleh Kreditur tersebut.
5.1.2. Apakah kerangka kepailitan memungkinkan KREDITUR untuk mengajukan kepailitan debitur?
Tanggapan (a) Ya, Kreditur dapat mengajukan baik untuk likuidasi dan reorganisasi
Tahun Lalu Penjelasan/Dasar Hukum Pasal 2 UU 37 tahun 2004 menetapkan bahwa debitur, yang memiliki dua atau lebih kreditur dan gagal membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo yang kemudian menjadi terutang yang dapat ditagih, dinyatakan pailit melalui putusan Pengadilan atas permintaan satu atau lebih krediturnya. Menurut Pasal 222 (3), kreditur juga dapat mengajukan permohonan untuk Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap debiturnya.
Tanggapan (a) Ya, Kreditur dapat mengajukan baik untuk likuidasi dan reorganisasi
Tahun ini Penjelasan/Dasar Hukum Pasal 2 UU 37 tahun 2004 menetapkan bahwa debitur, yang memiliki dua atau lebih kreditur dan gagal membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo yang kemudian menjadi terutang yang dapat ditagih, dinyatakan pailit melalui putusan Pengadilan apakah itu atas permintaannya sendiri atau permintaan satu atau lebih krediturnya (likuidasi). Selain itu, berdasarkan Pasal 222 UU No.37 Tahun 2004, Debitur yang memiliki lebih dari 1 kreditur dapat mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (reorganisasi). Penangguhan pembayaran juga dapat diajukan oleh Kreditur tersebut.
5.1.3. Apa dasar untuk dimulainya proses kepailitan yang diperbolehkan dalam kerangka kepailitan? Jika terdapat tes yang berbeda di negara Anda untuk proses yang berbeda, jelaskan perbedaan tersebut di bagian komentar.
Tanggapan (a) Debitur umumnya
Tahun Lalu Penjelasan/Dasar Hukum Pasal 2 UU 37 tahun 2004
Tanggapan (a) Debitur
9
Tahun ini Penjelasan/Dasar Hukum Pasal 2 UU 37 tahun 2004
tidak mampu membayar utang pada saat jatuh tempo
menetapkan bahwa debitur, yang memiliki dua atau lebih kreditur dan gagal membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo yang kemudian menjadi terutang yang dapat ditagih, dinyatakan pailit melalui putusan Pengadilan apakah itu atas permintaannya sendiri atau permintaan satu atau lebih krediturnya.
umumnya tidak mampu membayar utang pada saat jatuh tempo
menetapkan bahwa debitur, yang memiliki dua atau lebih kreditur dan gagal membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo yang kemudian menjadi terutang yang dapat ditagih, dinyatakan pailit melalui putusan Pengadilan apakah itu atas permintaannya sendiri atau permintaan satu atau lebih krediturnya.
5.2. M ANAJEMEN ASET DEBITUR 5.2.1. Apakah kerangka kepailitan memberikan kelanjutan dari kontrak pengadaan barang dan jasa penting untuk debitur (barang dan jasa yang dibutuhkan untuk kelangsungan usaha)?
Tanggapan Ya
Tahun Lalu Penjelasan/Dasar Hukum Berdasarkan Pasal 249 UU No. 37 tahun 2004, dalam proses reorganisasi (penangguhan pembayaran), kontrak eksekusi dapat dilanjutkan oleh pengurus. Pihak lain dapat meminta manajer untuk memberikan kepastian tentang kelanjutan dari kesepakatan dalam jangka waktu tertentu yang disepakati oleh manajer dan para pihak. Jika dalam jangka waktu tersebut pengurus tidak menanggapi atau tidak bersedia melanjutkan kontrak tersebut, kontrak akan berakhir. Jika pengurus menyatakan kesediaannya, pengurus harus menjamin keamanan atas kesediaan melanjutkan kontrak tersebut. Ketentuan yang sama berlaku dalam proses likuidasi sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 37.
Tanggapan Ya
Tahun ini Penjelasan/Dasar Hukum Pasal 36 UU No.37 Tahun 2004 menyatakan bahwa suatu pihak yang membuat kesepakatan dengan Debitur dapat memastikan dengan kurator mengenai status perjanjian mereka. Jika kurator setuju untuk menjalankan perjanjian, maka perjanjian akan dilaksanakan oleh Debitur di bawah pengelolaan kurator. Proses yang sama berlaku untuk Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (reorganisasi) berdasarkan Pasal 249 UU No.37 Tahun 2004.
5.2.2. Apakah kerangka kepailitan memberikan penolakan oleh debitur (atau dengan kuasa kepailitan atau oleh pengadilan atas nama debitur) terhadap kontrak yang terlalu memberatkan (biaya kinerja lebih besar dari manfaat yang akan diterima), dimana kedua belah pihak belum sepenuhnya menunaikan kewajiban mereka?
Tanggapan Ya
Tahun Lalu Penjelasan/Dasar Hukum Berdasarkan Pasal 249 UU 37 tahun 2004, dalam proses reorganisasi (penangguhan pembayaran), kontrak eksekusi dapat dilanjutkan oleh pengurus. Pihak lain dapat meminta manajer untuk memberikan kepastian tentang kelanjutan dari kesepakatan dalam jangka waktu tertentu yang disepakati oleh manajer dan para pihak. Jika dalam jangka waktu tersebut pengurus tidak menanggapi atau tidak bersedia melanjutkan kontrak tersebut, kontrak akan berakhir. Jika pengurus menyatakan kesediaannya, pengurus harus menjamin keamanan atas kesediaan melanjutkan kontrak tersebut. Ketentuan yang sama berlaku dalam proses likuidasi sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 37.
Tanggapan Ya
10
Tahun ini Penjelasan/Dasar Hukum Pasal 36 UU No.37 Tahun 2004 menyatakan bahwa suatu pihak yang membuat kesepakatan dengan Debitur dapat memastikan dengan kurator mengenai status perjanjian mereka. Jika kurator tidak setuju untuk menjalankan perjanjian karena perjanjian tidak akan menguntungkan Debitur, maka perjanjian akan dihentikan dan pihak lawan dalam perjanjian tersebut dapat mengklaim kerugian mereka sebagai kreditur tanpa jaminan. Proses yang sama berlaku untuk Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (reorganisasi) berdasarkan Pasal 249 UU No.37 Tahun 2004.
5.2.3. Apakah kerangka kepailitan memberikan penghindaran (pembatalan) transaksi yang dilakukan sebelum pengajuan kepailitan?
(a) Transaksi Preferen/Istimewa, yang menjadikan kreditur memperoleh lebih dari pangsa prorata atas aset debitur, dan yang terjadi ketika debitur pailit.
(b) Transaksi Undervalued/(dibawah nilai pasar) yang dijadikan sebagai hadiah atau imbalan untuk yang nilainya kurang dari nilai ekuivalen, dan yang terjadi ketika debitur pailit atau mengakibatkan debitur menjadi pailit
Tanggapan Ya
Ya
Tahun Lalu Penjelasan/Dasar Hukum Berdasarkan Pasal 42 UU No 37 Tahun 2004, transaksitransaksi yang terjadi dalam waktu 1 tahun sejak dimulainya proses kepailitan dapat dibatalkan, jika transaksi tersebut mencakup pembayaran, atau jaminan untuk utang yang belum jatuh tempo dan/atau belum dibayar.
Berdasarkan Pasal 42 UU No 37 Tahun 2004, transaksitransaksi yang terjadi dalam waktu 1 tahun sejak dimulainya proses kepailitan dapat dibatalkan, jika transaksitransaksi tersebut mencakup kontrak dimana kewajiban Debitur jauh melebihi kewajiban pihak yang dengan siapa kontrak itu dibuat. Pasal 43 UU 37 tahun 2004 juga menetapkan bahwa pembatalan hadiah yang diberikan Debitur dapat diminta kepada Pengadilan, jika Kurator dapat membuktikan pada saat hadiah tersebut diberikan, Debitur tahu atau seharusnya tahu bahwa tindakan itu akan mengakibatkan kerugian pada Kreditur.
Tanggapan Ya
Ya
Tahun ini Penjelasan/Dasar Hukum Berdasarkan Pasal 41 dan 42 UU No.37 tahun 2004, Pengadilan dapat membatalkan kesepakatan antara Debitur dan pihak ketiga jika perjanjian itu dibuat dalam waktu 1 tahun sebelum keputusan Kepailitan, dan perjanjian membebankan kewajiban yang berat terhadap debitur atau jika perjanjian mewajibkan pembayaran, atau jaminan atas, utang yang belum jatuh tempo dan/atau belum harus dibayar Berdasarkan Pasal 41 dan 42 UU No 37 Tahun 2004, transaksi-transaksi yang terjadi dalam waktu 1 tahun sejak dimulainya proses kepailitan dapat dibatalkan, jika transaksi-transaksi tersebut mencakup kontrak dimana kewajiban Debitur jauh melebihi kewajiban pihak yang dengan siapa kontrak itu dibuat. Pasal 43 UU 37 tahun 2004 juga menetapkan bahwa pembatalan hadiah yang diberikan Debitur dapat diminta kepada Pengadilan, jika Kurator dapat membuktikan pada saat hadiah tersebut diberikan, Debitur tahu atau seharusnya tahu bahwa tindakan itu akan mengakibatkan kerugian pada Kreditur.
5.2.4. Apakah kerangka kepailitan memberikan kemungkinan debitur memperoleh kredit setelah dimulainya proses kepailitan (pasca dimulainya kredit) untuk membiayai kebutuhannya yang sedang berjalan selama proses berlangsung?
Tanggapan Ya
Tahun Lalu Penjelasan/Dasar Hukum Berdasarkan Pasal 240 (4) UU No. 37 tahun 2004, dengan persetujuan dari pengurus, debitur dapat memperoleh pinjaman dari pihak ketiga hanya untuk meningkatkan nilai kekayaan debitur pada penangguhan proses pembayaran. Dalam kepailitan, kurator dapat memperoleh pinjaman sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 69 UU 37/2004
Tanggapan Ya
Tahun ini Penjelasan/Dasar Hukum Berdasarkan Pasal 69 (2b) UU No.37 Tahun 2004, dalam proses kepailitan (likuidasi), kurator dapat memperoleh pinjaman dari pihak ketiga untuk menambah nilai aset pailit. Selain itu, berdasarkan Pasal 240 (4) UU No. 37 tahun 2004, dengan persetujuan dari pengurus, debitur dapat memperoleh pinjaman dari pihak ketiga hanya untuk meningkatkan nilai kekayaan debitur pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
5.2.5. Apakah kerangka kepailitan memberikan prioritas untuk proses pasca dimulainya kredit?
11
Tanggapan (c) Tidak ada prioritas yang diberikan untuk kreditur pasca dimulainya kepailitan
Tahun Lalu Penjelasan/Dasar Hukum Tidak ada ketentuan khusus mengenai prioritas kredit pasca dimulainya kepailitan dalam UU No. 37/2004
Tanggapan (c) Tidak ada prioritas yang diberikan untuk kreditur pasca dimulainya kepailitan
Tahun ini Penjelasan/Dasar Hukum Tidak ada ketentuan khusus mengenai prioritas kredit pasca dimulainya kepailitan dalam UU No. 37/2004
5.3. PROSES REORGANISASI 5.3.1. Kreditur mana yang memberikan suara atas usulan rencana perdamaian?
Tanggapan (a) Semua kreditur
Tahun Lalu Penjelasan/Dasar Hukum Menurut Pasal 280 dan 281 UU No. 37/2004, rencana reorganisasi akan diberikan suara oleh semua kreditur (termasuk kreditur yang dilindungi jaminan) yang telah mendaftarkan tagihan mereka pada waktunya dan telah diakui oleh Pengurus.
Tanggapan (b) Hanya kreditur yang haknya diubah atau terimbas oleh rencana
Tahun ini Penjelasan/Dasar Hukum Berdasarkan pasal 149 UU No.37 tahun 2004, dalam proses kebangkrutan (proses likuidasi), kreditur yang memegang jaminan tidak diperbolehkan untuk memberikan suara atas rencana perdamaian yang diajukan oleh debitur kecuali mereka telah melepaskan hak-hak prioritas mereka dan diperlakukan sebagai kreditur tanpa jaminan. Selain itu, berdasarkan Pasal 150 UU No.37 Tahun 2004, rencana perdamaian harus diterima oleh lebih dari ½ dari kreditur tanpa jaminan yang menghadiri pertemuan kreditur yang mewakili paling sedikit 2/3 dari semua tagihan tanpa jaminan yang diterima. Berdasarkan ketentuan ini, jelas bahwa hanya kreditur tanpa jaminan yang kepentingannya terpengaruh oleh rencana reorganisasi, mereka berhak memberikan suara atas rencana perdamaian, sementara kreditur yang memegang jaminan tidak diperbolehkan untuk memberikan suara atas rencana perdamaian.
5.3.2. Apakah kerangka kepailitan mengharuskan ketentuan berikut harus diikuti agar rencana perdamaian disetujui?
(a) Kreditur berhak memberikan suara pada rencana perdamaian yang dibagi ke dalam kelaskelas sesuai dengan hak mereka masing-masing
Tanggapa n Ya
Tahun Lalu Penjelasan/Dasar Hukum Pasal 281 UU No. 37/2007 membagi kreditur ke dalam kelompok (berjaminan/tanpa jaminan).
12
Tanggapan Ya
Tahun ini Penjelasan/Dasar Hukum Berdasarkan Pasal 150 UU No.37 Tahun 2004, dalam proses kepailitan (likuidasi), rencana perdamaian harus diterima oleh lebih dari ½ dari kreditur tanpa jaminan yang menghadiri pertemuan kreditur yang mewakili paling sedikit 2/3 dari semua klaim tanpa jaminan yang diterima. Selain itu, berdasarkan Pasal 281 UU No.37 Tahun 2004, dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, kreditur yang akan memilih rencana reorganisasi dibagi menjadi dua kategori, yaitu: (a)
(b) Tiap kelas kreditur memberi suara secara terpisah
Ya
(c) Kreditur kelas yang sama menerima perlakuan yang sama berdasarkan rencana perdamaian
Tidak
Pasal 280 UU 37 tahun 2007 menetapkan bahwa (1) Rencana Perdamaian dapat diterima jika terdapat: a. persetujuan melebihi ½ (setengah) jumlah Kreditur konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir dalam rapat Kreditur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 mencakup Kreditur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280, yang bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh penagihan yang diakui atau sementara diakui dari Kreditur konkuren atau kuasa hukum pemegang surat kuasa yang hadir dalam pertemuan tersebut; dan b. persetujuan lebih dari ½ (satu per dua) jumlah kreditur yang piutangnya dijamin oleh hak gadai, jaminan fidusia, hak sekuritas, hipotek, atau hak agunan kebendaan lainnya, yang hadir atau mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari seluruh penagihan Kreditur atau wakil hukum pemegang surat kuasa yang hadir dalam pertemuan tersebut. Dalam hal ini tidak ada ketentuan khusus
Ya
Ya
kreditur berjaminan; dan (b) kreditur tanpa jaminan Berdasarkan Pasal 150 UU No.37 Tahun 2004, dalam proses kepailitan (likuidasi), rencana reorganisasi harus diterima oleh lebih dari ½ dari kreditur tanpa jaminan yang menghadiri rapat kreditur yang mewakili paling sedikit 2/3 dari semua tagihan tanpa jaminan yang diterima. Selain itu, berdasarkan Pasal 281 UU No.37 Tahun 2004, dalam proses Penangguhan pembayaran, rencana perdamaian harus diterima oleh: (a) lebih dari ½ dari kreditur tanpa jaminan yang menghadiri rapat kreditur yang mewakili paling sedikit 2/3 dari semua tagihan tanpa jaminan yang diterima; dan (b) lebih dari ½ dari kreditur berjaminan yang menghadiri rapat kreditur yang mewakili paling sedikit 2/3 dari semua tagihan yang berjaminan.
Berdasarkan Pasal 150 UU No.37 Tahun 2004 (untuk proses kepailitan (likuidasi)) dan Pasal 281 Undang-Undang No.37 tahun 2004 (untuk proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang), para kreditur dari kategori yang sama menerima perlakuan yang sama berdasarkan rencana perdamaian
5.3.3. Apakah kerangka kepailitan mengharuskan rencana reorganisasi harus menentukan bahwa pengembalian terantisipasi untuk kreditur berbeda pendapat akan setidaknya sama dengan pengembalian yang akan mereka dapatkan dalam likuidasi?
Tanggapan Tidak
Tahun Lalu Penjelasan/Dasar Hukum Dalam hal ini tidak ada ketentuan khusus Namun, Pasal 281 (2) UU No. 37 tahun 2004 menetapkan bahwa ketika kreditur berjaminan tidak dapat menyetujui rencana perdamaian, kompensasi sejumlah nilai terendah antara nilai jaminan atau nilai aktual pinjaman yang dijamin secara
Tanggapan Ya
13
Tahun ini Penjelasan/Dasar Hukum Berdasarkan Pasal 281 (2) UU No.37 Tahun 2004, kreditur (separatis) yang tidak sependapat akan diberi kompensasi dengan nilai terendah antara nilai jaminan/agunan mereka dan nilai sebenarnya dari piutang/klaim mereka
langsung dengan hak agunan atas benda harus diberikan. 5.4. PARTISIPASI KREDITUR 5.4.1. Apakah kerangka kepailitan mengharuskan kreditur (baik melalui keputusan dari rapat kreditur atau keputusan dari komite kreditur) menunjuk perwakilan kepailitan atau menyetujui/mengesahkan/menolak penunjukan perwakilan kepailitan?
Tanggapan Tidak
Tahun Lalu Penjelasan/Dasar Hukum Pasal 15 UU No. 37 Tahun 2004 menetapkan bahwa kurator ditunjuk oleh pengadilan. Namun, pemohon (debitur atau kreditur) dapat mengusulkan kandidat.
Tanggapan Ya
Tahun ini Penjelasan/Dasar Hukum Berdasarkan Pasal 71 (2) UU No.37 tahun 2004 pertemuan kreditur dapat meminta substitusi atau penunjukan seorang kurator jika disetujui oleh lebih dari ½ jumlah kreditur tanpa jaminan atau kuasa hukum pemegang surat kuasa yang menghadiri pertemuan yang mewakili lebih dari ½ dari nilai klaim dari kreditur tanpa jaminan yang menghadiri pertemuan itu. Selain itu dalam SEMA Nomor 02 Tahun 2016 secara spesifik hal ini disebutkan bahwa penunjukan Kurator harus memperoleh persetujuan dari Kreditor.
5.4.2. Apakah kerangka kepailitan mengharuskan kreditur (baik melalui keputusan dari rapat kreditur atau keputusan dari komite kreditur) menyetujui penjualan aset substansial debitur, jika penjualan tersebut dibuat selama proses kepailitan?
Tanggapan Tidak
Tahun Lalu Penjelasan/Dasar Hukum Ini berada dalam kekuasaan kurator atau pengurus dengan persetujuan dari hakim pengawas.
Tanggapan Ya
Tahun ini Penjelasan/Dasar Hukum Berdasarkan Pasal 69 (2) UU No.37 Tahun 2004, kurator tidak diwajibkan untuk memperoleh persetujuan debitur dalam mengelola aset pailit. Namun, UU tidak menyebutkan bahwa kurator tidak memerlukan persetujuan kreditur dalam mengambil tindakan-tindakan tertentu yang dapat merugikan kepentingan para kreditur termasuk dalam menjual aset besar debitur. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 77 bahwa kreditor dapat mengajukan surat keberatan kepada Hakim Pengawas dan meminta Hakim Pengawas untuk memerintahkan kurator untuk mengambil tindakan tertentu atau mencegah kurator mengambil tindakan tertentu.
5.4.3. Apakah kerangka kepailitan menyatakan bahwa kreditur individual memiliki hak untuk meminta setiap informasi waktu dari perwakilan kepailitan terkait usaha debitur dan urusan keuangan?
Tanggapan Tidak
Tahun Lalu Penjelasan/Dasar Hukum Pasal 143 UU No. 37 tahun 2004 menetapkan bahwa setelah verifikasi klaim selesai, Kurator harus melaporkan harta pailit, dan selanjutnya memberikan informasi kepada Kreditur seperti yang diminta oleh kreditur tersebut. Namun, hak ini hanya sebatas sampai ke pertemuan setelah verifikasi klaim. Tidak ada ketentuan yang memperbolehkan kreditur untuk meminta informasi kapanpun.
Tanggapan Ya
14
Tahun ini Penjelasan/Dasar Hukum Berdasarkan Pasal 81 (1) UU No.37 tahun 2004, panitia kreditur dapat meninjau semua laporan keuangan, dokumen dan surat-surat yang berhubungan dengan debitur dan proses kepailitan. SEMA Nomor 02 Tahun 2016 juga telah secara spesifik mengatur bahwa kreditur dapat setiap saat meminta informasi terkait dengan proses penanganan kepailitan kepada Kurator.
5.4.4. Apakah kerangka kepailitan menyatakan bahwa kreditur individual memiliki hak untuk menolak keputusan menerima atau menolak klaim nya sendiri DAN klaim dari kreditur lainnya?
Tanggapan Ya
Tahun Lalu Penjelasan/Dasar Hukum Berdasarkan Pasal 124 UU No. 37/2004, masing-masing Kreditur yang tertera di daftar kreditur yang disiapkan oleh kurator dapat mengajukan permintaan untuk mendapatkan informasi dari Kurator mengenai setiap klaim dan pencantuman mereka ke dalam daftar, atau dapat menentang klaim tertentu, hak prioritas, atau hak mempertahankan properti, atau untuk memastikan tantangan klaim yang diajukan skurator.
Tanggapan Ya
15
Tahun ini Penjelasan/Dasar Hukum Berdasarkan Pasal 124 UU No. 37/2004, masing-masing Kreditur yang tertera di daftar kreditur yang disiapkan oleh kurator dapat mengajukan permintaan untuk mendapatkan informasi dari Kurator mengenai setiap klaim dan pencantuman mereka ke dalam daftar, atau dapat menentang klaim tertentu, hak prioritas, hak mempertahankan properti, atau untuk memastikan tantangan atas klaim yang diajukan kurator.
6. PENELITIAN TAMBAHAN Fokus bagian ini adalah kerangka hukum yang berlaku untuk METODE KEUANGAN ALTERNATIF DAN PENYELESAIAN KESULITAN KEUANGAN di Negara Anda. Apabila diperlukan, berikan referensi untuk ketentuan hukum tertentu. Jika kerangka hukum tidak memiliki ketentuan eksplisit yang dapat menjawab pertanyaan di bawah ini, mohon tunjukkan demikian dalam jawaban Anda. Jika pertanyaan mengacu pada penggunaan praktis dari undang-undang dan peraturan, berikan jawaban berdasarkan pengalaman Anda. Jika terdapat data statistik, berikan jumlah yang tepat dan referensi ke sumber data. Ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam bagian ini, silakan gunakan definisi yang diberikan di bawah ini. 6.1. MEKANISME KEUANGAN ALTERNATIF Fokus dari pertanyaan-pertanyaan dalam bagian ini adalah tiga jenis mekanisme keuangan. Kontrak sewa keuangan/financial lease mengacu pada kesepakatan yang disetujui oleh pihak yang menyewakan untuk mengalihkan hak kepemilikan aset kepada penyewa setelah selesainya masa sewa. Kontrak sewa keuangan yang umum digunakan untuk membiayai pembelian peralatan sebagai alternatif pembiayaan pinjaman. Anjak piutang mengacu pada transaksi keuangan dimana pemasok menjual piutangnya (misalnya, faktur) kepada pihak ketiga (disebut faktor) dengan memberi potongan harga. Anjak Piutang digunakan oleh pemasok untuk menerima uang tunai lebih cepat daripada seharusnya dengan menunggu 30 sampai 60 hari untuk mendapat pembayaran pelanggan. Anjak piutang terbalik adalah transaksi keuangan dimana kontrak pelanggan dengan pihak ketiga (disebut faktor) untuk membayar faktur yang pelanggan pilih kepada pemasok pada suatu nilai terakselerasi sebagai pertukaran untuk diskon. Anjak piutang terbalik digunakan oleh pelanggan yang ingin mendapatkan keuntungan dari periode pembayaran yang lebih panjang sembari memastikan bahwa pemasok menerima modal kerja langsung. 6.1.1. Apakah kerangka hukum mengandung ketentuan yang mengatur pemanfaatan mekanisme keuangan berikut? Tanggapan (a) Kontrak sewa keuangan
Ya
(b) Anjak piutang
Ya
(c) Anjak piutang terbalik
Ya
Mohon berikan rincian dan dasar hukumnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Jasa Perusahaan Keuangan: Pasal 4 peraturan tersebut menjelaskan kegiatan sewa guna keuangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Jasa Perusahaan Keuangan: Pasal 4 peraturan tersebut menjelaskan kegiatan anjak piutang Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Jasa Perusahaan Keuangan: Pasal 4 peraturan tersebut menjelaskan kegiatan anjak piutang (yang mungkin juga mencakup anjak piutang terbalik)
Jika TIDAK ADA hal di atas yang berlaku, silakan lanjut ke bagian 6.2. 6.1.2. Apakah kerangka hukum mencakup pembatasan atau kondisi mengenai penggunaan mekanisme keuangan tersebut? Contohnya, salah satu pihak harus lembaga keuangan, kedua pihak
(a) Kontrak sewa keuangan (b) Anjak piutang (c) Anjak piutang terbalik
Tanggapan Tidak Tidak Tidak
Mohon berikan rincian dan dasar hukumnya Tidak ada pembatasan atau kondisi pada pemanfaatan mekanisme keuangan berdasarkan Peraturan OJK Nomor 29/POJK.05/2014 Tidak ada pembatasan atau kondisi pada pemanfaatan mekanisme keuangan berdasarkan Peraturan OJK Nomor 29/POJK.05/2014 Tidak ada pembatasan atau kondisi pada pemanfaatan mekanisme keuangan berdasarkan Peraturan OJK Nomor 29/POJK.05/2014
6.1.3. Apakah penggunaan mekanisme keuangan tersebut umum di Negara Anda? Jelaskan jenis perusahaan yang menggunakan mekanisme-mekanisme tersebut secara praktis (misalnya, menurut ukuran atau industri) dan apa yang menjadikan mekanisme tersebut bermanfaat atau mengapa mekanisme tersebut jarang digunakan secara praktis?
Tanggapan (a) Kontrak sewa
Ya
Berikan rincian berdasarkan pengalaman Anda Sebagian besar perusahaan konstruksi, pertambangan dan
16
keuangan
(b) Anjak piutang
Ya
(c) Anjak piutang terbalik
Ya
telekomunikasi yang memanfaatkan mekanisme tersebut karena mereka memiliki pilihan untuk memiliki aset yang disewa-gunakan pada akhir masa sewa guna keuangan. Sebagian besar perusahaan sewa guna kendaraan dan penerbit kartu kredit memanfaatkan mekanisme ini, sehingga mereka dapat fokus pada usaha inti mereka dan menyerahkan tugas penagihan mereka kepada perusahaan anjak piutang. Sebagian besar perusahaan telekomunikasi memanfaatkan mekanisme ini sehingga mereka dapat segera merampungkan proses pengadaan peralatan untuk usaha mereka.
6.2. PROSES PERADILAN KHUSUS Fokus bagian ini adalah pada dua jenis proses kepailitan di pengadilan.
“Likuidasi” adalah proses pengumpulan dan penjualan aset debitur pailit untuk meniadakannya dan mendistribusikannya kepada para krediturnya. Likuidasi dapat mencakup penjualan sedikit demi sedikit aset debitur atau penjualan dari semua atau sebagian besar aset debitur sebagai kesinambungan usaha. "Reorganisasi" adalah proses melalui dimana kondisi keuangan dan kelangsungan usaha debitur dapat dipulihkan berdasarkan rencana reorganisasi, sehingga usaha dapat terus berjalan melalui cara-cara yang mungkin meliputi pengampunan utang, penjadwalan kembali utang, konversi ekuitas utang dan penjualan usaha (atau bagian dari itu) secara berkelanjutan. 6.2.1. Does the insolvency framework in your economy include a definition of Small and Medium Enterprises (SMEs)? Jika ada beberapa definisi dalam UU dan peraturan berbeda, mohon cantumkan semuanya. Fokus dari definisi umum terletak pada jumlah karyawan, omzet atau pendapatan usaha. Tanggapan Tidak
Mohon berikan rincian dan dasar hukumnya
Tidak berlaku
6.2.2. Apakah kerangka hukum memberikan penyederhanaan (atau jalur cepat) proses pengadilan? Jika terdapat beberapa jenis tindakan hukum dalam masing-masing kategori, sebutkan di dalam jawaban Anda. Tanggapan
Mohon berikan rincian dan dasar hukumnya
(a) Likuidasi (b) Reorganisasi Jika jawaban untuk kedua poin (a) dan (b) di atas adalah TIDAK, silakan lanjut ke bagian 6.3. 6.2.3. Apa kriteria (ambang batas) bagi perusahaan untuk mengajukan penyederhanaan (atau jalur cepat) proses pengadilan? Pilihlah semua opsi yang sesuai Bentuk inkorporasi Jenis kegiatan usaha Besar kecilnya perusahaan (UKM) Jumlah aset Jumlah kewajiban (utang) Jumlah kreditur Lainnya, jelaskan di bawah ini
Berikan rincian penjelasan dan dasar hukum untuk jawaban di atas Jika ada ambang batas yang berbeda berlaku untuk proses likuidasi dan reorganisasi, jelaskan perbedaannya. Landasan hukum: Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 tahun 2016 tentang Peningkatan Efisiensi dan Transparansi Penanganan Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan. Semua perusahaan dapat mengambil keuntungan dari proses kepailitan jalur cepat dan proses penangguhan pembayaran. Proses jalur cepat ini diperkenalkan oleh Mahkamah Agung guna mengoptimalkan proses kepailitan dan penangguhan pembayaran di Pengadilan Niaga.
17
6.2.4. Bagaimana proses penyederhanaan (jalur cepat) berbeda dari proses kepailitan biasa? Pilihlah semua opsi yang sesuai Biaya pengadilan lebih rendah Batas waktu diwajibkan lebih singkat Peluang yang lebih sedikit untuk perpanjangan waktu Rapat kreditur lebih sedikit Pengawasan pengadilan lebih sedikit Peluang banding lebih sedikit Lainnya, jelaskan di bawah ini Berikan rincian penjelasan dan dasar hukum untuk jawaban di atas Jika ada ambang batas yang berbeda berlaku untuk proses likuidasi dan reorganisasi, jelaskan perbedaannya. Landasan hukum: Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 tahun 2016 tentang Peningkatan Efisiensi dan Transparansi Penanganan Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan: batas waktu wajib yang ditentukan lebih efisien dan jelas daripada ketentuan dalam UU No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penangguhan Pembayaran 6.2.5. Apakah penyederhaan (jalur cepat) proses peradilan umum dipakai di Negara Anda? Jelaskan jenis perusahaan yang menggunakan proses-proses tersebut secara praktis (misalnya, menurut ukuran atau industri) dan apa yang menjadikan proses tersebut bermanfaat atau mengapa proses tersebut jarang digunakan dalam praktiknya? Tanggapan (a) Likuidasi (b) Reorganisasi
Berikan rincian berdasarkan pengalaman Anda
Ya Ya
Semua perusahaan memakai proses ini Semua perusahaan memakai proses ini
6.3. PROSES PRA-KEPAILITAN Untuk keperluan bagian ini, proses pra-kepailitan didefinisikan sebagai proses kolektif di bawah pengawasan pengadilan atau otoritas administrasi, yang memberikan peluang kepada debitur dalam menyelesaikan kesulitan keuangan dalam rangka restrukturisasi pada tahap pra-kebangkrutan dan untuk menghindari dimulainya proses kepailitan formal dalam arti tradisional. 6.3.1. Apakah kerangka hukum memberikan proses pra-kepailitan? Jika ya, mohon identifikasi nama proses di wilayah hukum Anda serta undang-undang dan peraturan yang berlaku. Tanggapan Tidak ada
Mohon berikan rincian dan dasar hukumnya Dahulu ada Jakarta Initiative Task Force, namun sejak tahun 2005 lembaga ini sudah dibubarkan.
Jika jawaban untuk pertanyaan di atas adalah TIDAK, silakan lanjut ke bagian 6.4. 6.3.2. Apakah proses pra-kepailitan tersedia untuk seluruh perusahaan? Jika tidak, mohon identifikasi perusahaan apa yang tidak memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan jenis proses tersebut. Tanggapan Tidak Ada
Mohon berikan rincian dan dasar hukumnya
6.3.3. Pengadilan atau badan pemerintah apa yang mengawasi proses pra-kepailitan? Mohon berikan rincian dan dasar hukumnya Tidak ada 6.3.4. Apa saja fitur-fitur utama dari proses pra-kepailitan? Pilihlah semua opsi yang sesuai Tes pra-kepailitan Debitur dapat memulai Kreditur dapat memulai Moratorium pelaksanaan utang Debitur tetap memegang kendali usaha
18
Pengelola ditunjuk untuk mengurus usaha Debitur/pengelola mengusulkan kesepakatan kompromi Kreditur memberi suara untuk menyetujui kesepakatan kompromi Kesepakatan kompromi yang disetujui oleh suara mayoritas mengikat semua kreditur Batas waktu menurut UU Lainnya, jelaskan di bawah ini Berikan rincian penjelasan dan dasar hukum untuk jawaban di atas -6.3.5. Apakah proses pra-kepailitan umum dipakai di Negara Anda? Jelaskan jenis perusahaan yang menggunakan proses-proses tersebut secara praktis (misalnya, menurut ukuran atau industri) dan apa yang menjadikan proses tersebut bermanfaat atau mengapa proses tersebut jarang digunakan dalam praktiknya? Tanggapan Tidak Ada
Berikan rincian berdasarkan pengalaman Anda
6.4. UPAYA DI LUAR PENGADILAN Untuk keperluan bagian ini, upaya di luar pengadilan mengacu pada restrukturisasi utang yang melibatkan perubahan komposisi dan/atau struktur aset dan kewajiban debitur dalam kesulitan keuangan tanpa menggunakan intervensi penuh peradilan. Upaya di luar peradilan digunakan untuk memastikan adanya pemulihan secara cepat untuk perusahaan bermasalah melalui kesepakatan sukarela (kompromi) antara perusahaan bermasalah dan krediturnya. 6.4.1. Apakah kerangka kepailitan menyediakan percobaan di luar peradilan? Jika ya, jelaskan apakah kerangka percobaan pra-peradilan merupakan bagian dari UU kepailitan atau peraturan suatu badan (misalnya bank sentral). Tanggapan Tidak
Mohon berikan rincian dan dasar hukumnya Tidak berlaku
Jika jawaban untuk pertanyaan di atas adalah TIDAK, Anda telah selesai melengkapi kuesioner ini. 6.4.2. Apakah upaya diluar peradilan harus dikenai sanksi atau disahkan melalui suatu pengadilan atau badan pemerintah? Jika ya, sebutkan pengadilan atau badan pemerintah apa. Tanggapan Tidak berlaku
Mohon berikan rincian dan dasar hukumnya Tidak berlaku
6.4.3. Apa saja fitur-fitur utama dari percobaan di luar pengadilan? Pilihlah semua opsi yang sesuai Periode standstill (kreditur menahan diri dari mengajukan klaim mereka untuk menegosiasikan suatu kompromi dengan debitur) Kewajban untuk melakukan negosiasi dengan itikad baik Kewajiban untuk mengungkap seluruh informasi relevan (bagi debitur dan kreditur) Kerahasiaan atau informasi diungkap selama negosiasi berlangsung Kerja sama antara kreditur Kreditur yang ada memberikan suntikan biaya baru Lainnya, jelaskan di bawah ini Berikan rincian penjelasan dan dasar hukum untuk jawaban di atas Tidak berlaku 6.4.4. Apakah praktik upaya di luar pengadilan umum dipakai di Negara Anda? Jelaskan jenis perusahaan yang menggunakan percobaan di luar pengadilan tersebut secara praktis (misalnya, menurut ukuran atau industri) dan apa yang menjadikan percobaan tersebut bermanfaat atau mengapa mekanisme tersebut jarang digunakan secara praktis? Tanggapan Tidak berlaku
Berikan rincian berdasarkan pengalaman Anda Tidak berlaku
19
Terima kasih telah melengkapi kuesioner mengenai Penyelesaian Kepailitan ini! Kami sangat menghargai kontribusi Anda terhadap proyek Doing Business. Hasilnya akan ditampilkan dalam Doing Business 2017 dan di situs kami: www.doingbusiness.org. Kami ucapkan terima kasih atas apa yang telah Anda kerjakan.
20
