KONTRIBUSI PERADILAN DALAM MENDORONG KEMUDAHAN BERUSAHA SYAMSUL MAARIF SH., LLM., PHD HAKIM AGUNG MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA 2016
PERADILAN DAN SURVEY KEMUDAHAN BERUSAHA
PERINGKAT KEMUDAHAN BERUSAHA Penegakan Kontrak Indikator
2015
2016
Peringkat Global
120
109
Penegakan Kontrak
170
170
Penyelesai an Kepailitan
73
Skor
Rerata Waktu
460 hari
Rerata Biaya
118,1
Kualitas Proses Peradilan (0/ 18) Penyelesaian Kepailitan
6,5
Indikator 77
Skor
Recovery Rate (sen/ 1 USD)
30
Rerata Waktu Penyelesaian Kepailitan
2.0
Biaya Penyelesaian Kepailitan (% dari budel)
22
Hasil Penjualan (0 sebagai penjualan per/ aset dan 1 sebagai penjualan unit usaha aktif)
0
PEMBARUAN PERADILAN TERKAIT DENGAN KEMUDAHAN BERUSAHA
• Kerangka Hukum Small Claim Court • Reformasi Mediasi • Percepatan Penanganan Perkara
• Database Putusan • Informasi Perkara
• Manajemen Perkara Berbasis Elektronik • Penataan kembali Pengelolaan Perkara (Business Process Reengineering)
• Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik • Inisiatif Penjaminan Mutu
PROSEDURAL (1)
PERMA NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA • PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA YANG NILAI GUGATANNYA DIBAWAH RP. 200 JUTA ANTARA SATU PENGGUGAT DAN SATU TERGUGAT • PROSES BERACARA YANG JAUH DISEDERHANAKAN, TIDAK DIPERKENANKAN UNTUK MELAKUKAN TUNTUTAN PROVISI, EKSEPSI, REKONVENSI, INTERVENSI, REPLIK, DUPLIK, ATAU KESIMPULAN. • PERKARA SEDERHANA DAPAT DISELESAIKAN SECEPAT/ CEPATNYA 25 HARI SEJAK SIDANG HARI PERTAMA. • HAKIM TUNGGAL • BANDING KE PENGADILAN SETEMPAT KE MAJELIS PENUH DAN • OPSI UNTUK BERACARA SENDIRI • TERINTEGRASI DENGAN SIPP
PROSEDURAL (2)
PERMA NOMOR 1/2016 TENTANG MEDIASI • PERUBAHAN KEDUA SEJAK PERMA PERTAMA TAHUN 2003 • MEDIASI ADALAH IMPERATIF, DENGAN ANCAMAN BATAL DEMI HUKUM • JANGKA WAKTU PENYELESAIAN MEDIASI ADALAH 30 HARI (LEBIH CEPAT DIBANDING PERMA 1/2008/ 40 HARI) • INSENTIF NEGATIF/ PIHAK YANG TIDAK MENUNJUKKAN ITIKAD BAIK DIHUKUM BERUPA PUTUSAN GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA DISERTAI HUKUMAN PEMBAYARAN BIAYA MEDIASI DAN BIAYA PERKARA • MEMUNGKINKAN ADANYA PERDAMAIAN SEBAGIAN (PARTIAL SETTLEMENT) KHUSUSNYA BAGI HUKUM KELUARGA, KESEPAKATAN DALAM PEMBAGIAN HARTA DIANGGAP PERDAMAIAN YANG BERHASIL MESKIPUN PERCERAIAN TETAP TERJADI • PENGECUALIAN PERKARA YANG BISA DIMEDIASIKAN LEBIH LUAS DARIPADA PERMA SEBELUMNYA YAKNI SEMUA JENIS PERKARA PERDATA, KECUALI PERKARA PENGADILAN NIAGA, PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, KEBERATAN ATAS KEPUTUSAN KPPU, BPSK, SENGKETA PARPOL, PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE, PERKARA GUGATAN SEDERHANA, DAN LAIN/ LAIN • TERINTEGRASI DENGAN SIPP
PROSEDURAL (3) LAIN/ LAIN
• SEMA NOMOR 2 TAHUN 2014, TENTANG PENYELESAIAN PERKARA DI PENGADILAN TINGKAT PERTAMA DAN. TINGKAT BANDING PADA 4 LINGKUNGAN PERADILAN MEMOTONG STANDAR WAKTU PENANGANAN PERKARA DI PENGADILAN TINGKAT PERTAMA DAN BANDING, DARI 6 BULAN MENJADI 5 (LIMA) BULAN BAGI PENGADILAN TINGKAT PERTAMA DAN 3 (TIGA) BULAN BAGI PERKARA PADA TINGKAT BANDING.
• SK KMA NOMOR 119 TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN HARI MUSYAWARAH DAN UCAPAN PADA MAHKAMAH AGUNG RI MENGUBAH SISTEM PEMBACAAN BERKAS DARI BERURUTAN MENJADI SERENTAK, JANGKA WAKTU PEMUTUSAN PERKARA MENJADI MAKSIMAL 3 BULAN DARI SEBELUMNYA 6 BULAN.
PROSEDURAL (4) LAIN/ LAIN • SK KMA NOMOR 214 TAHUN 2014 TENTANG JANGKA WAKTU PENANGANAN PERKARA DI MAHKAMAH AGUNG • MEMOTONG JANGKA MENJADI HANYA 250 HARI ATAU 8 BULAN TERHITUNG DARI PERKARA ITU MASUK, SAMPAI PERKARA ITU KELUAR DARI MAHKAMAH AGUNG.
• SEMA 6 TAHUN 2014 TENTANG PENANGANAN BANTUAN PANGGILAN/PEMBERITAHUAN • MEMANFAATKAN TEKNOLOGI INFORMASI UNTUK DELEGASI PANGGILAN/ PEMBERITAHUAN (SERVICE IN CIVIL PROCESS)
MODERNISASI, TRANSPARANSI & AKUNTABILITAS DATABASE PUTUSAN NASIONAL INFORMASI PERKARA PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA & BANDING PUSAT INFORMASI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM MAHKAMAH AGUNG RI
MILESTONE PEMBARUAN MANAJEMEN PERKARA
MAHKAMAH AGUNG 200 7 • Peluncuran
• Audit Perkara I
• Peluncurah Sistem Informasi Database Perkara Putusan Mahkamah MS Excel dipakai sebagai Agung media pelaporan off/ line
200 6
2011
• Launching Database Putusan Ver 2
2010
• Audit Perkara II • Perubahan Cara Pembacaan Perkara
• Integration Informasi Perkara dengan Database Putusan • Launching MS Excel ver 2
2014
200 8
• Peluncuran Fitur E/ Filing pada Database Putusan • Sistem Kamar
2012
2015
• Penyempurn aan Sistem Kamar • Perubahan Organisasi Kepaniteraa n
200 9 • Peluncuran solusi MS Excel sebagai Perangkat Manajemen Perkara Online
2013
• Implementasi Bar Code System pada Database Putusan
• Secure Printing • E/ Registry
2016
MANAJEMEN PERKARA PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA 2012 Pengembangan Sistem Pelacakan Perkara
2014 Mahkamah Agung ambil alih peluncuran SIPP Pembentukan Tim internal Roll Out SIPP
2013 Ujicoba di 30 Pengadilan
Akhir 2013 Peluncuran resmi oleh Ketua MA, Target 100% Pengadilan Menggunakan CTS pada akhir 2014
Akhir 2014 • 100% konektivitas • Penambahan Fungsionalitas [Template Putusan dll] • Pengembangan CTS untuk Pengadilan Banding
2015 • •
SIPP untuk 4 lingkungan peradilan Rintisan integrasi dengan SDM dan Pelatihan
DATABASE PUTUSAN NASIONAL
MANFAAT NYATA DATABASE PUTUSAN Hakim
• Meningkatkan Kemampuan Teknis • Meningkatkan Konsistensi
Pencari Keadilan
Akademisi / Peneliti/ Media
Pengawasan Internal / Eksternal
• Kepastian Hukum • Menghemat Waktu • Menghindari Penipuan
• Bahan Primer untuk Riset
• Memantau Kinerja
INFORMASI PERKARA MAHKAMAH AGUNG RI
MODUL INFORMASI PERKARA PADA SISTEM INFORMASI PELACAKAN PERKARA BAGI PENGADILAN TINGKAT PERTAMA
E- FILING MAHKAMAH AGUNG Komunikasi Data Publikasi Putusan Pelacakan Pengiriman Dokumen Backup
Akses Publik http://putusan.mahkamahagung.g o.id
E- Files Akses Komunikasi Data (sisi pengadilan)
Server Akses Data Komunikasi (Sisi Mahkamah Agung)
http://putusan.mahkamahagung.go.id
http://putusan.mahkamahagung.go.id
Akses pada Putusan yang Supreme Relevan Court Manejemen Pengetahuan Template Putusan
Pengadila n Pengaju
Berkas Fisik
Kantor Pos
SISTEM INFORMASI PELACAKAN PERKARA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA DAN BANDING Pelacakan untuk Akses Publik Sinkronisasi ke Database Putusan Template Putusan untuk Percepatan Minutasi Template untuk Berita Acara Persidangan memastikan tersimpannya semua BA Lain-lain
Server Pusat Mahkamah Agung
Executive Information System
SIPP Pengadilan Banding SIPP Pengadilan Tingkat Pertama
EXECUTIVE INFORMATION SYSTEM
SISTEM INFORMASI PERKARA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA DAN BANDING
SELURUH KEBIJAKAN PENGADILAN DALAM SATU SITUS WEB
INOVASI & PENJAMINAN MUTU • KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK 2015 • 443 INOVASI DARI 238 PENGADILAN • MELOLOSKAN TIGA PEMENANG LOMBA INOVASI, YAITU: • PA KABUPATEN MALANG ‘AUDIO TO TEXT RECORDING’. • PN PEKANBARU ‘MENGHITUNG SENDIRI PANJAR BIAYA PERKARA (E/ SKUM) • PA TANGGAMUS ‘TANGGAMUS MOBILE COURT (TMC). • MAHKAMAH AGUNG AKAN MEREPLIKASI INOVASI/ INOVASI TERSEBUT KE PENGADILAN LAIN. • PENJAMINAN MUTU PENGADILAN • PENJAMINAN MUTU EKSTERNAL • ISO 9001/ 2008 : 27 SATKER MENERIMA ISO • INTERNASIONAL FRAMEWORK FOR COURT EXCELLENCE • PENJAMINAN MUTU INTERNAL (DIRINTIS)
BEBERAPA HAL YANG MASIH PERLU DILAKUKAN • MENINGKATKAN KINERJA WAKTU DAN BIAYA • MENEKAN WAKTU PENDAFTARAN SAMPAI DAN PEMANGGILAN PIHAK • MENINGKATKAN KINERJA PADA TAHAP EKSEKUSI
• PENINGKATAN INDEKS KUALITAS PROSES PERADILAN • IMPLEMENTASI E/ FILING PENUH DARI PENGADILAN TINGKAT PERTAMA • PEMANGGILAN PARA PIHAK SECARA ELEKTRONIK • ELECTRONIC PAYMENT UNTUK UANG PERKARA (MELANJUTKAN HASIL KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK)
• PENYELESAIAN KEPAILITAN • MENETAPKAN PEDOMAN KERJA BAGI HAKIM PENGAWAS UNTUK MENGONTROL KINERJA PASCA PAILIT DAN OPTIMALISASI PEMBERESAN BUDEL
BEBERAPA KESIMPULAN • MAHKAMAH AGUNG MEMILIKI KOMITMEN UNTUK TERUS MELAKUKAN PEMBARUAN • BANYAK AGENDA PEMBARUAN YANG RELEVAN DENGAN AGENDA KEMUDAHAN BERUSAHA • KETERBATASAN UTAMA MAHKAMAH AGUNG ADALAH, KETERBATASANNYA SEBAGAI LEMBAGA YUDIKATIF, BANYAK PEMBARUAN YANG DIPERLUKAN HARUS DILAKUKAN MELALUI UNDANG/ UNDANG, MIS PERUBAHAN HIR. • MASIH BANYAK PEMANGKU KEPENTINGAN DI LAPANGAN YANG BELUM MEMAHAMI PEMBARUAN YANG DILAKUKAN DAN KONTEKSNYA KEPADA KEMUDAHAN BERUSAHA, SEHINGGA FEEDBACK DALAM SURVEY KEMUDAHAN BERUSAHA TIDAK OPTIMAL.
TERIMA KASIH ATAS PERHATIANNYA WWW.MAHKAMAHAGUNG.GO.ID WWW.PEMBARUANPERADILAN.NET
PERGERAKAN PEMBARUAN PERADILAN
SLIDE TAMBAHAN HANYA SEBAGAI REFERENSI
MILESTONE PENTING PEMBARUAN PERADILAN 2007
2004
2003
• Cetak Biru Pembaruan Peradian l
2011 • Pembaruan Kerangka Hukum Keterbukaan
• Pembentukan Tim Pembaruan Peradilan • Pelaksanaan Satu Atap
2012
• Sistem Kamar pada Mahkamah Agung • SK Bersama Kode Etik dan Perilaku Hakim • Perkenalan E filling Kasasi • PP 94/2012 Tunjangan Hakim
2008
• Pilot Project Reformasi Birokrasi MA • Peluncuran Kerangka Hukum Keterbukaan Informasi • Kode Perilaku Hakim • Peluncuran Situs Web Putusan 2013
2010
2014 • Penataan Kembali Proses Manajemen Perkara pada Mahkamah Agung
• Cetak Biru Pembaruan 2010 2035
• Peresmian Gedung Pusdiklat MARI di Ciawi • Tunjangan Remunerasi Pegawai Peradilan
• Peningkatan Tunjangan • Pegawai Non Teknis SK KMA 78/2014 • Peningkatan Gaji Hakim MA PP 55/2014 • Implementasi Penuh Sistem Kamar
2015 • Pengadilan Gugatan Sederhana Perma 2/2015 • Pelayanan Terpadu Perma 1/2015
LAMPIRAN SURVEI KEMUDAHAN BERUSAHA 2016 Indeks Kualitas Proses Peradilan (0/ 18)
6.5
Struktur Peradilan dan Hukum Acara (0/ 5)
1.5
1. Apakah ada bagian / divisi dari pengadilan yang khusus dimandatkan untuk memeriksa perkara niaga/ perdagangan ?
No
2. Pengadilan Gugatan Sederhana (Small claims court)
0.0 0.0
2.a. Apakah ada suatu pengadilan gugatan sederhana atau proses No beracara jalur cepat untuk gugatan bernilai kecil? 2.b. Jika ya, apakah harus menggunakan penasihat hukum?
n.a.
3. Apakah sita Jaminan (rpetrial attachment) tersedia?
Yes
1.0
4. Apakah perkara baru dialokasikan secara acark kepada para hakim?
Yes
0.5
Manajemen Perkara (0/ 6)
2.0
1. Batasan Jangka Waktu
1.a. Apakah ada ketentuan yang mengatur keseluruhan jangka waktu bagi langkah/ langkah penyelesaian perkara pada Perkara Perdata ? Yes 1.b. Jika ya,apakah standar waktu tersebut berlaku untuk setidaknya tiga proses penanganan perkara?
Yes
1.c. Apakah Standar waktu ini dipatuhi dalam lebih dari 50% perkara? Yes 2. Penundaan Perkara 2.a. Apakah undang/ undang mengatur jumlah maksimum penundaan No sidang yang dapat diberikan ? 2.b. Apakah penundaan dibatasi kepada situasi yang tidak diperkirakan atau situasi yang luar biasa?
No
2.c. Jika aturan penundaan tersedia, apakah aturan tersebut dipatuhi dalam lebih dari 50% perkara ?
n.a.
3. Dapatkah setidaknya dua dari empat laporan berikut dihasilkan dari suatu pengadilan : (i) laporan waktu penyelesaian perkara ; (ii) laporan tingkat penyelesaian perkara (clearance rate) (iii) laporan usia perkara Yes belum selesai; dan (iv) laporan kemajuan suatu perkara? 4. Apakah sidang pra/ persidangan (pretrial conference)) tentang teknik manajemen perkara digunakan untuk pada pengadilan yang diperiksa ?
1.0
0.0
1.0
No
0.0
5. Apakah tersedia sistem manajemen perkara elektronik yang tersedia No di pengadilan yang diperiksa untuk digunakan oleh para hakim ?
0.0
No
0.0
6. Apakah ada suatu sistem manajemen perkara berbasis elektronik di
Otomasi Pengadilan (0/ 4)
1. Apakah gugatan awal pengadilan bisa dilakukan secara elektronik melalui suatu platform yang terdedikasi khusus di pengadilan yang diperiksa ?
0.5 No
0.0
2. Apakah memungkinkan untuk melakukan pengiriman panggilan perdata secara elektronik terhadap gugatan yang didaftarkan di pengadilan yang diperiksa?
No
0.0
3. Dapatkah biaya perkara dibayarkan secara elektronik di pengadilan yang diperiksa?
No
0.0
4. Penerbitan Putusan
0.5
4.a Dapatkah putusan yang diputus dalam Perkara Perniagaan pada semua tingkat pengadilan tersedia kepada publik melalui publikasi pada lembaran resmi, koran, atau internet atau situs web No pengadilan ? 4.b. Apakah putusan yang didputus dalam perkara/ perkara perniagaan pada pengadilan Banding dan tingkat Mahkamah Agung tersedia kepada publik melalui publikasi pada lembaran resmi, koran, atau internet atau situs web pengadilan?
Yes
n (0/ 3)
2.5
1.
1.5
Arbitrase
1.a. Apakah arbitrase komersial domestik diatur dalam suatu undang/ undang terkonsolidasi atau dalam satu bagian dalam Yes Kitab Undang/ Undang Hukum Acara Perdata yang meliputi hampir semua aspek arbitrase tersebut? 1.b. Apakah ada sengketa komersial/ diluar dari yang terkait dengan ketertiban umum atau kebijakan publik/ yang tidak No dapat diajukan ke arbitrase? 1.c. Apakah pengadilan biasanya menghormati klausula atau perjanjian arbitrase ?
Yes
2. Mediasi / Konsiliasi 2.a. Apakah mediasi dan konsiliasi sukarela dimungkinkan ?
1.0 Yes
2.b. Apakah mediasi, konsiliasi, atau keduanya diatur dalam suatu peraturan perundang/ undangan yang terkonsolidasi atau dalam satu bagian dalam Kitab Undang/ Undang Hukum Yes Acara Perdata yang meliputi hampir semua aspek arbitrase tersebut? 2.c. Apakah ada insentif finansial bagi para pihak untuk melakukan mediasi atau konsiliasi (mis. Jika mediasi atau
SKOR INDIKATOR PENEGAKAN KONTRAK Indikator Waktu (hari)
Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan sengketa dari pengajuan gugatan sampai penerimaan pembayaran
Biaya termasuk Biaya Perkara dan Biaya Advokat, dimana penggunaan advokat Cost (% of claim) adalah wajib dinyatakan dalam % terhadap nilai utang Mengukur dimana setiap ekonomi telah memuat praktek terbaik dalam Q u a l i t y o f j u d i c i a l sistem hukumnya dalam 4 area : struktur processes index (0/ peradilan & hukum 18) acara, manajemen perkara, otomasi perkara, dan Alternatif
Jakarta
East Asia & Pacific
OECD high income
460.0
553.8
538.3
118.1
48.8
21.1
6.5
7.6
11.0
Jakarta
East Asia & Pacific
OECD high income
30.0
32.5
72.3
2.0
2.7
1.7
22.0
21.8
9.0
0
0
1
9.5
6.8
12.1
Indeks Pemulaian Proses Kepailitan (0/ 3) .
3.0
2.2
2.8
Indeks Pengelolaan Aset Debitor (0/ 6)
5.0
3.1
5.3
Indikator Menghitung berapa sen untuk tiap 1 USD yang Tingkat Pengembalian Utang dapat dibayarkan kepada Kreditor Separatis pada akhir masa Kepailitan (sen untuk Tiap 1 USD )
Waktu Biaya (% dari budel)
Rerata jangka waktu penyelesaian kepailitan, watku penanganan perkara dihitung dalam hari kalender termasuk semua banding dan penundaan. Rerata Biaya kepailitan. Biaya ini dicatat dari persentasi nilai budel
Hasil Penjualan (0 sebagai Pembayaran kepada Kreditur tergantung kepada penjualan per/ aset dan 1 apakah (misal: usaha hotel) dapat bertahan sebagai sebagai penjualan unit usaha usaha yang berjalan terus atau asetnya dijual secara eceran. aktif) Indeks Kekuatan Insolvensi (0/ 16)
