Pembaruan Peradilan dalam Survey Kemudahan Berusaha 2018 Enforcing Contract dan Resolving Insolvency
Pokja Koordinasi Kemudahan Berusaha Mahkamah Agung RI [SK KMA 43/KMA/SK/II/2017]
Survei Kemudahan Berusaha Mengenai Survey • Dilaksanakan sejak Tahun 2001 • Dilakukan oleh tim Global International Finance Corporation/ World Bank Group
• Survei Global yang meliputi sampel dari > 180 negara, Tahun 2017 Survei Meliputi 190 negara, pada intinya adalah survey komparasi peraturan • Meliputi 10 parameter terkait dengan proses usaha yang dilakukan mulai dari dimulainya usaha dan penutupan usaha. • Survey tidak bicara tentang kemudahan berusaha bagi korporasi skala besar, namun lebih fokus kepada kemudhaan berusaha bagi UMKM.
Survei Kemudahan Berusaha Metodologi Umum Akhir Maret – Juli Setiap Tahunnya Pengumuman Hasil Survei Serentak 30 Oktober 2017
Studi Literatur (Peraturan perundangundangan / Prosedur )
Kunjungan Lapangan / Interview ke Lokasi yang menjadi Obyek Studi
Dilakukan di 2 Pusat Kegiatan Ekonomi Terbesar (Jakarta dan Surabaya)
Penyebaran Kuesioner / Interview kepada Kontributor (Hakim / Praktisi)
PERINGKAT EODB PER INDIKATOR Peringkat Kemudahan Berusaha Indonesia
2016 Rekalkulasi1
2017
106
91
1
Starting a Business
167
151
2
Dealing with Construction Permits
113
116
3
Registering Property
123
118
4
Getting Electricity
61
49
5
Paying Taxes
115
104
6
Getting Credit
70
62
7
Protecting Minority Investors
69
70
8
Trading Across Borders
113
108
9
Enforcing Contracts
171
166
10
Resolving Insolvency
74
76
TOP REFORMER EODB 2017 1. Modal minimum disetor sesuai kesepakatan para pihak 2. Mengurangi waktu dan biaya mendapatkan sambungan listrik 3. Digitalisasi data kadastral dan pemanfaatan sistem GIS 4. Mempermudah akses perkreditan melalui pendaftaran agunan modern 5. Pembayaran pajak secara online 6. Mempermudah ekspor dan Impor melalui peningkatan pelayanan kepabeanan dam pengajuan dokumen (PEB dan PIB) 7. Adanya prosedur gugatan sederhana di pengadilan tingkat Pertama
1
Faktor Rekalkulasi : (1) Adanya penambahan komponen gender pada indikator Starting a Business, Registering Property, dan Enforcing Contract; (2) Perubahan metodologi melalui penambahan proses postfilling dalam indikator Paying Taxes; (3) Adanya koreksi data untuk indikator Construction Permits, Getting Electricity, Registering Property, Protecting Minority Investors, dan Trading Across Borders.
Perlu upaya reformasi yang signifikan
4
Prioritas Pemerintah • Paket Reformasi Kebijakan Ekonomi XII tahun 2016 • Pemerintah menginginkan peringkat kemudahan berusaha RI naik ke peringkat 40. • Koordinasi melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Badan Koordinasi Penanaman Modal • Indonesia tahun 2017 pada posisi 91 dari 190 negara • • • • • •
Singapura posisi 2 (2016 : 1) Malaysia posisi 23 (2016: 18) Thailand posisi 46 (2016 : 49) Brunei Darussalam posisi 72 (2016: 84) Vietnam posisi 82 (2016: 90) Filipina posisi 99 (2016: 103)
Sejarah Kinerja Hasil Survey Kemudahan Berusaha RI 2012
2013
2014
2015
2016
2017
130
128
120
114
106
91
Ranking Keseluruhan Memulai Usaha
161
166
175
155
167
151
Mengurus Ijin Pembangunan (konstruksi)
72
75
88
153
113
116
Instalasi Listrik
158
147
121
78
61
49
Mendaftarkan Tanah
99
98
101
117
123
118
Memperoleh Kredit
127
129
86
71
70
62
Perlindungan terhadap Investor Kecil
46
49
52
43
69
70
Membayar Pajak
129
131
137
160
115
104
Perdagangan Lintas Batas
40
37
54
62
113
108
Penegakan Kontrak
145
144
147
172
171
166
Penyelesaian Kepailitan
149
148
144
75
74
76
Masalah yang Dihadapi Dalam Survey Kemudahan Berusaha • Responden banyak yang tidak mengetahui inisiatif pembaruan yang telah dilakukan oleh Pemerintah • Responden dari kalangan pemerintah mengetahui namun tidak mampu menunjukkan implementasi reformasi tersebut • Pemangku kepentingan (Advokat/ Kurator) tidak mengetahui pembaruan yang dilakukan pemerintah/ pengadilan untuk memperbaiki pelayanan dan kemudahan berusaha. • Pembaruan yang dilakukan Mahkamah Agung tidak berhasil tercatat dalam survei tim Doing Business, karena ; terlambat memasukkan data, data ditolak, karena dianggap tidak terverifikasi di lapangan, dll
Ringkasan Pembaruan Peradilan Dalam Rangka Kemudahan Berusaha • SK KMA Nomor 043 KMA/SK/II/2017 Pembentukan Kelompok Kerja Dalam Rangka Koordinasi Peningkatan Kemudahan Berusaha • Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana • • • •
Penyelesaian gugatan Perkara Perdata sederhana dengan nilai dibawah Rp. 200 juta mulai dari 25 hari Hakim Tunggal Banding ke Majelis di Pengadilan yang langsung BHT Opsi untuk beracara sendiri
• Perma Nomor 2/2016 Tentang Mediasi
• Pengaturan yang lebih Baik tentang Court Connected Mediation
• SEMA Nomor 2 Tahun 2016 Peningkatan Efisiensi dan Transparansi Penanganan Perkara Kepailitan dan PKPU di Pengadilan • • • •
Kewajiban untuk Memperoleh Persetujuan dari Kreditur dalam Penunjukan Kurator Penjelasan kembali jangka waktu penyelesaian kepailitan ( ±290 hari) Kreditor bisa memperoleh informasi dari Kurator setiap saat. Kewajiban pelaporan yang lebih baik
Hal lain yang Telah dilakukan Mahkamah Agung dalam Rangka Kemudahan Berusaha
Ringkasan Pembaruan Peradilan Dalam Rangka Kemudahan Berusaha • SK KMA Nomor 043 KMA/SK/II/2017 Pembentukan Kelompok Kerja Dalam Rangka Koordinasi Peningkatan Kemudahan Berusaha • Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana
• Penyelesaian gugatan Perkara Perdata sederhana dengan nilai dibawah Rp. 200 juta selesai paling cepat 25 hari sampai eksekusi max 71 hari. • Hakim Tunggal • Banding ke Majelis di Pengadilan yang langsung BHT • Opsi untuk beracara sendiri
• Perma Nomor 2/2016 Tentang Mediasi
• Pengaturan yang lebih Baik tentang Court Connected Mediation
• SEMA Nomor 2 Tahun 2016 Peningkatan Efisiensi dan Transparansi Penanganan Perkara Kepailitan dan PKPU di Pengadilan • • • •
Kewajiban untuk Memperoleh Persetujuan dari Kreditur dalam Penunjukan Kurator Penjelasan kembali jangka waktu penyelesaian kepailitan ( ±290 hari) Kreditor bisa memperoleh informasi dari Kurator setiap saat. Kewajiban pelaporan yang lebih baik
Pembaruan Lain yang Terkait dengan Kemudahan Berusaha (1) 1. SK KMA 43/2017 Pembentukan Pokja Kemudahan Berusaha
Membentuk wadah koordinasi dan pembentukan kebijakan untuk merencanakan kegiatan pembaruan dan melaksanakan kegiatan pembaruan terkait dengan kemudahan berusaha. 2. Perma 7/2016 Penegakan Disiplin Kerja Hakim Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya Sebagai mekanisme Quality Control terhadap aturan terkait jangka waktu penanganan perkara yang telah ditentukan.
3. Perma 8/2016 Pengawasan Dan Pembinaan Atasan Langsung Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya Sebagai mekanisme Quality Control terhadap aturan terkait jangka waktu penanganan perkara yang telah ditentukan. 4. Perma 14 /2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah Mengatur bahwa sengketa perkara Ekonomi Syariah dengan nilai dibawah Rp. 200 juta akan diselesaikan berdasarkan dengan prosedur berdasarkan Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Penyelesaian Gugatan Sederhana 5. SEMA No. 2 Tahun 2014 Penyelesaian Perkara di Pengadilan tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan Memotong standar waktu penanganan perkara di pengadilan tingkat pertama dan banding, dari 6 bulan menjadi 5 bulan bagi pengadilan tingkat pertama dan 3 bulan bagi perkara pada tingkat banding. 6. SK KMA No. 119 Tahun 2014 tentang Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan pada Mahkamah Agung RI Mengubah sistem pembacaan berkas dari berurutan menjadi serentak, jangka waktu pemutusan perkara menadi maksimal 3 bulan dari sebelumnya 6 bulan.
Pembaruan Lain yang Terkait dengan Kemudahan Berusaha (2) 7. SK KMA No. 214 Tahun 2014 tentang Jangka Waktu Penanganan perkara di Mahkamah Agung Memotong jangka waktu penanganan perkara menjadi hanya 250 hari atau 8 bulan terhitung dari perkara masuk sampai dengan keluar dari Mahkamah Agung. 8. SEMA No. 6 Tahun 2014 tentang Penanganan Bantuan Panggilan/ Pemberitahuan Memanfaatkan teknologi informasi untuk delegasi panggilan/ pemberitahuan (service civil process), sistem sistem informasi dalam pengiriman, dan monitoring bantuan panggilan. 9. SEMA No. 1 Tahun 2014 tentang Dokumen Elektronik yang memberlakukan sistem e-filing bagi perkara kasasi / PK. 10. SK KMA No. 178/KMA/SK/XII/2015 yang memberlakukan sistem secure printing untuk mengganti proses yang ada menjadi proses otomatis sehingga mengehmat puluhan hingga ratusan jam kerja penggandaan dan otentikasi berkas. 11. Sistem Informasi Penelurusan Perkara (SIPP) di seluruh 4 lingkungan peradilan di Indonesia yang memungkinkan semua orang dapat mengakses informasi tentang perkembangan penanganan perkara, penundaan persidangan, serta amar putusan secara online. 12. Platform database putusan nasional yang menampilkan hasil putusan yang dapat ditelusuri berdasarkan jenis perkara, jenis pengadilan,dan relasi dengan putusan lain.
Sistem Informasi Perkara Database Putusan
SISTEM INFORMASI PELACAKAN PERKARA Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding Pelacakan untuk Akses Publik Sinkronisasi ke Database Putusan Template Putusan untuk Percepatan Minutasi Template untuk Berita Acara Persidangan memastikan tersimpannya semua BA Lain-lain
Server Pusat Mahkamah Agung
Executive Information System
SIPP Pengadilan Banding
SIPP Pengadilan Tingkat Pertama
Inisiatif Pembaruan Kebijakan dalam Penguatan Sistem Kemudahan Berusaha (1) 1. Sosialisasi dan Koordinasi • Sosialisasi Kemudahan Berusaha bagi Aparatur Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Negeri Surabaya • Koordinasi Kemajuan Implementasi Kemudahan Berusaha • Peningkatan efektivitas SEMA Nomor 2/2016 • Sosialisasi SEMA 2/2016 tentang Peningkatan Efektivitas Proses Kepailitan dan PKPU • Peninjauan SEMA Nomor 2/2016 tentang Penyelesaian Perkara Sederhana.
2. Pengembangan Sistem & Kebijakan • Pengembangan dan Implementasi Kebijakan Sistem E-Filing, E-Summon dan E-Payment • Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Proses Pengurusan dan Pemberesan pada Pengadilan Niaga bekerjasama dengan Kementerian Hukum dan HAM meningkatkan sistem pelaporan Kurator dan Pengurus. • Penyempurnaan Kebijakan Promosi-Mutasi Hakim Niaga • Peningkatan sistem pengumuman kepailitan, khususnya pada Putusan Kepailitan Kasasi.
Inisiatif Pembaruan Kebijakan dalam Penguatan Sistem Kemudahan Berusaha (2) 3. Studi dan Pengembangan Kebijakan • Kertas kerja Penyempurnaan Sistem Eksekusi Sengketa Perdata pada Pengadilan • Kertas Kerja Pengembangan Kewenangan Pengadilan Niaga • Termasuk Draft RUU Pengadilan Niaga
4. Pendidikan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur • Peningkatan sertifikasi dan kapasitas Hakim Niaga • Finalisasi Handbook Hakim Pengawas.
PARAMETER
Quality of Judicial Proses Index (1-18)
EODB 2017
Struktur Peradilan dan Hukum Acara (0-5) -> [3] Manajemen Perkara (0-6) [2] Otomasi Pengadilan (0-4) [0.5] ADR (0-3) [2,5] Total [8]
SIMULASI APABILA PEMBARUAN JANGKA PENDEK TERPENUHI Struktur Peradilan dan Hukum Acara (0-5) [3] Manajemen Perkara (0-6) [3] Otomasi Pengadilan (0-4) [1] ADR (0-3) [2,5] Total [9.5]
SIMULASI APABILA PEMBARUAN TAHAP 2 TERPENUHI Struktur Peradilan dan Hukum Acara (0-5) [4] Manajemen Perkara (0-6) [4] Otomasi Pengadilan (0-4) [4] ADR (0-3) [2,5] Total [13.5]
Time (days)
471 hari
91
91
Cost (% of Claim of IDR 80 million)
115,7 %
26.32 %
26.32 %
Skor Ease of Enforcing Contract
38.5
71.65
81.84
166 dari 190 negara
24 dari 190 negara
3 dari 190 negara
Ranking Enforcing Contract
Tahap 1 : Tahap 2 : Struktur Peradilan : Struktur Peradilan : Manajemen Perkara : Klarifikasi tentang Perluasan Kewenangan Pengadilan Niaga Sistem Manajemen Perkara bagi Hakim Manajemen Perkara : Otomasi : Sistem Manajemen Perkara bagi Advokat 1. Klarifikasi ttg Database Putusan PN & Otomasi : PT E Filing, E Summon, E Payment 2. Biaya & Waktu :Klarifikasi Total Hari dan Biaya sesuai dengan scenario EODB
Catatan (1) Biaya Penegakan Kontrak
Kalkulasi Biaya Gugatan Total (asumsi sengketa adalah senilai Rp.80 juta) Tahun Lalu
Estimasi Saat ini
Biaya Advokat
90% dari total Gugatan
15% dari Total Gugatan
Biaya Pendaftaran Perkara
3.1% dari total Gugatan
1,28% dari Total Gugatan
Biaya Eksekusi
25% dari total Gugatan
10.4% dari Total Gugatan
115.7% dari total Gugatan
26,32%
Catatan (2) Waktu Penegakan Kontrak (sesuai skenario) Survey Tahun Lalu
Estimasi Saat ini
Fase Penerimaan Gugatan & Pemanggilan
60 hari
5 hari (Perma 2/2015)
Sidang dan Putusan
220 hari
25 hari (Perma 2/2015)
Pelaksanaan Putusan
180 hari
• Permohonan aanmaning : 18 hari • Waktu Tunggu aanmaning : 8 hari • Permohonan Sita Eksekusi : 9-14 hari • Permohonan Eksekusi lelang : 6 hari • Pelaksanaan Lelang pada Kantor Lelang : 10 hari Total Hari: 51 hari
471 hari
91 hari
• Catatan: • Ekspektasi capaian mengasumsikan bahwa langkah perbaikan telah terlaksana dengan efektif di lapangan sebagaimana dikonfirmasikan oleh responden Doing Business di Indonesia dan memenuhi syarat untuk dicatat oleh Tim Doing Business • Simulasi peringkat Ease of Enforcing Contracts merupakan angka perkiraan dengan asumsi bahwa pembaruan tersebut telah terselenggara selama masa periode survei Doing Business 2017 (Juni 2015 – Juni 2016). Oleh karenanya, posisi hasil simulasi merupakan perkiraan kedudukan Indonesia pada laporan Doing Business 2017 yang lalu dan bukan perkiraan kedudukan Indonesia di laporan Doing Business yang akan datang. Hal ini disebabkan peringkat suatu negara dalam Laporan Doing Business mengindikasikan kedudukan relatif negara tersebut diantara 190 perekonomian yang disurvei. Dengan demikian, setiap tahunnya kedudukan suatu negara rentan bergerak naik atau turun bergantung pada laju reformasi dan keberhasilan pemerintah negara lain dalam melakukan peningkatan kemudahan berusaha di negara mereka
Resolving Insolvency Indikator
Skor 2017
Simulasi apabila Perbaikan Jangka Pendek Terpenuhi
Recovery Rate (sen/ 1 USD)
29.9
50 (target perbaikan recovery rate setelah proses perbaikan struktural terpenuhi)
Rerata Waktu Penyelesaian Kepailitan
2.0
0.816 tahun (sesuai skenario-295 hari)
Biaya Penyelesaian Kepailitan (% dari budel)
22
15 (asumsi penurunan biaya kepailitan pasca perbaikan)
Hasil Penjualan (0 sebagai penjualan per-aset dan 1 sebagai penjualan unit usaha aktif)
0
1
9,5
12.5 Penambahan Pasca Perbaikan 3 aspek , Penunjukan Kurator/ Keterbukaan Informasi dan jangka waktu)
Indeks Kekuatan Kerangka Insolvensi
Yang Dapat Dilakukan oleh Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Responden • Menyiapkan diri untuk uji coba E-Filing dan E-Summon yang akan dikoordinasikan oleh Mahkamah Agung dalam waktu dekat • Menyediakan mesin Electronic Data Capture (EDC) Bank pada loket pendaftaran perkara • Apabila memungkinan Bekerjasama dengan Bank untuk membuat mekanisme pembayaran uang perkara melalui virtual payment, sehingga pembayaran uang perkara bisa dilakukan melalui transfer bank/ ataupun pembayaran elektronik lainnya.
• Referensi tentang Survei Kemudahan berusaha • http://eodb.ekon.go.id/ • http://www.pembaruanperadilan.net/eodb
