UPDATE PERBAIKAN IKLIM PENANAMAN MODAL DI INDONESIA

JAKARTA, 10 MEI 2016

UPDATE PERBAIKAN IKLIM PENANAMAN MODAL DI INDONESIA DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL

© 2016 by Indonesian Investment Coordinating Board. All rights reserved

Outline

1 Realisasi Investasi 2. Daya Saing Indonesia 3. Perbaikan Yang Telah di Lakukan 4. Paket Kebijakan Ekonomi Terkait Investasi 5. Perbaikan Kemudahan Berusaha di Indonesia The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia

2

Tahun 2015

Realisasi Investasi The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia

3

Realisasi Investasi

Realisasi Investasi Jan - Des

IDR 463,1 T (US$ 43.0 B)

Periode Januari – Desember 2015

IDR 545,4 T (US$ 43.6B)

naik

Penanaman Modal Asing

IDR 307,0 T (US$1.430.846 28.5 B)

IDR 365,9T (US$ 29.4 B) 1.435.711

naik

17,8%

Penyerapan Tenaga Kerja

1.430.846 IDR 307,0 T

IDR 365,9 T 1.435.711

naik

0,3% 19,2%

0,3% 19,2%

Penanaman Modal Dalam Negeri

IDR 156,1 T (US$ 14.5 B)

IDR 179,5 T (US$ 14.3 B)

naik

15,0%

Triwulan I 2016: Dibanding Tahun 2015

Rp Triliun

Perkembangan Realisasi Penanaman Modal Triwulan I Tahun 2016 600 550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0

TOTAL PMA

PMDN

TW I 2015

TW IV 2015

TW I 2016

Target 2016*)

Capaian**)

82,1

99,2

96,1

386,4

24,9%

124,6 42,5

145,4

146,5

46,2

50,4

PMDN : penanaman modal dalam negeri PMA : penanaman modal asing

   

594,8

208,4

24,6%

24,2%

*) Target Penanaman Modal 2016 Renstra BKPM 2015 – 2019 **) Terhadap target 2016

Nilai investasi Triwulan I 2016 merupakan realisasi investasi langsung yang dilakukan selama 3 bulan periode laporan (Januari – Maret 2016) berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang diterima BKPM dari perusahaan PMA dan PMDN Di luar investasi Migas, Perbankan, Lembaga Keuangan Non Bank, Asuransi, Sewa Guna Usaha, dan Industri Rumah Tangga

Triwulan I 2016

y-o-y

q-o-q

17,1%

-3,1%

PMDN

18,6%

TOTAL

17,6%

PMA

9,1%

0,8%

Nilai investasi dalam Rp Triliun (T) dan Kurs US$ 1 = Rp 13.900 sesuai dengan APBN 2016

Realisasi investasi pada Triwulan I 2016: Rp 146,5 T, meningkat 17,6% dari Triwulan I 2015 (Rp 124,6 T) IndonesiaInvestment Coordinating Board

6

Triwulan I 2016: Sektor, Lokasi, Negara Asal, dan Wilayah

Realisasi Triwulan I 2016: Berdasarkan Sektor PMDN

Industri Makanan Rp 8,9 T (17,7%)

Lainnya Rp 16,9 T (33,6%)

Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi Rp 5,0 T (9,8%)

Lainnya US$ 2,1 M (29,8%)

Industri Makanan US$ 0,5 M (6,8%)

Industri Logam Dasar, Barang Logam, Mesin dan Elektronik US$ 0,7 M (10,1%)

PMDN + PMA

Tanaman Pangan dan Perkebunan Rp 8,8 T (17,4%)

Listrik, Gas dan Air Rp 5,1 T (10,2%)

PMA


Industri Kimia Dasar, Barang Kimia dan Farmasi Rp 19,0 T (13,0%)

Industri Kimia Dasar, Barang Kimia dan Farmasi Rp 5,7 T (11,3%)

Industri Kertas, Barang dari Kertas dan Percetakan US$ 1,9 M (27,5%)

Industri Kimia Dasar, Barang Kimia dan Farmasi US$ 0,9 M (13,8%) Industri Alat Angkutan dan Transportasi Lainnya US$ 0,8 M (12,0%)

Industri Kertas, Barang dari Kertas dan Percetakan Rp 27,5 T (18,7%)

Industri Makanan Rp 15,4 T (10,5%)

Industri Logam Dasar, Barang Logam, Mesin dan Elektronik Rp 11,8 T (8,1%)

The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia

Industri Alat Angkutan dan Transportasi Lainnya Rp 12,2 T (8,3%)

T= Triliun M= Miliar

7

Triwulan I 2016: Sektor, Lokasi, Negara Asal, dan Wilayah

Realisasi Triwulan I 2016: Berdasarkan Lokasi PMDN

PMDN + PMA

Jawa Timur Rp 13,0 T (25,9%)


Kalimantan Tengah Rp 6,3 T (12,4%)

Banten Rp 4,3 T (8,5%) Jawa Tengah Rp 5,3 T (10,5%) lainnya US$ 1,6 M (23,3%)

PMA

Jawa Barat Rp 6,1 T (12,1%) Sumatera Selatan US$ 1,9 M (27,4%)


Jawa Timur Rp 16,5 T (11,3%)

Banten US$ 0,9 M (13,0%)

Sumatera Selatan Rp 28,2 T (19,2%)

DKI Jakarta Rp 10,4 T (7,1%)

Sulawesi Tengah US$ 0,3 M (4,9%) DKI Jakarta US$ 0,6 M (8,0%)

Jawa Barat Rp 28,6 T (19,5%)

Jawa Barat US$ 1,6 M (23,4%) IndonesiaInvestment Coordinating Board

Banten Rp 16,8 T (11,5%)

T= Triliun M= Miliar

8

Iklim Investasi

Daya Saing Indonesia The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia

9

PWC:

Tujuan Utama Kedua bagi

The Economist: Peringkat Kedua

Prioritas Investasi

di Asia (2015)

UNCTAD: Pertumbuhan

PMA Tertinggi di Asia Tenggara (2014)

CEO APEC untuk berinvestasi setelah Cina (2015)

Indonesia

WEF: Peringkat Ke-37

Global Competitiveness

75% AmCham & USCC:

Perusahaan US berencana untuk ekspansi (2015) JBIC: Peringkat Kedua

Negara dengan Prospek Terbaik

Performa Ekonomi Indonesia

Reviu

Untuk Bisnis Internasional (2015)

Index 2015-2016

IndonesiaInvestment Coordinating Board

10

Peringkat Kredit Indonesia

Reviu

Moody’s:

Rating: Baa3, Proyeksi: “Stabil”,

Investment Grade (Jan, 2016)

Japan Credit Rating: BBB-, Proyeksi: “Stabil”, Investment Grade

Indonesia

Fitch:

Rating: BBB-, Proyeksi: “Stabil”,

Investment Grade (Nov, 2014)

(Oct, 2014)

S&P:

Rating: BB+, Proyeksi: “Positif” (May, 2015)

Source: Bank Indonesia, 2015 The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia

11

DayaSaingIndonesia

Peringkat EODB Indonesia 2012-2016

PeringkatEODB Indonesiameningkatdari 120 pada 2015 menjadi109 pada2016 TargetEoDB 2017 menjadiperingkat40 No.

10 Indikator Kemudahan Berusaha Total Rank of Indonesia

2012

2013

2014

2015

2016

129

128

117

120

109

1

Memulai Usaha

155

166

158

163

173

3

Pendaftaran Properti

99

98

112

131

131

2 4 5 6 7 8 9

10

Perizinan terkait Pendirian Bangunan Penyambungan Listrik

71

161

75

147

150 101

110 45

107 46

Pembayaran Pajak

131

131

158

160

148

Akses Perkreditan

126

129

67

71

70

Penegakkan Kontrak

156

144

Perdagangan Lintas Negara Perlindungan Terhadap Investor Minoritas Penyelesaian Perkara Kepailitan

39 46 --

37 49 --

61 43

171 71

104 87

170 73

105 88

170 77

ASEAN+ China & India

Singapore

2016

2015

1

1

Malaysia

18

17

China

84

83

Thailand Vietnam

49 90

Philippine

103

Cambodia

127

Indonesia India Laos

Myanmar

46 93

97

109

120

130

134

134 167

133 139 177

Sumber: World Bank Group The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia

12

Perbaikan Yang Telah Dilakukan

PerbaikanLayanan dan IklimInvestasi


13

PerbaikanLayanan Investasi

Satu Lokasi

22 Kementerian/ Lembaga terintegrasi

Semua sektor

162 perizinan didelegasikan ke BKPM

Layanan 3 jam

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di BKPM

Satu lokasi untuk industri,

sumber energi,

minyak & gas,

pariwisata

90%

PTSP Daerah telah terbentuk. 61% PTSP Daerah mengimplementa sikan perizinan secara elektronik

Konstruksi Langsung

17,238 perizinan dan fasilitas diterbitkan di tahun 2015

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

InsentifInvestasi

5-15 25

FASILITAS BEA MASUK

TAX HOLIDAY

(PMK No.159/PMK.010/2015)

(PMK No.176/PMK.011/2009)

tahun pembebasan pajak

Dengan perpanjangan hingga 20 tahun bagi proyek yang strategis untuk perekonomian Indonesia

sampai dengan

tahun pembebasan pajak

untuk Kawasan Ekonomi Khusus

9 Industri Pionir

1. Industri Logam Hulu; 2. Industri Pengilangan Minyak dan/atau kimia organik 3. Industri Mesin; 4. Industri Energi Terbarukan; 5. Industri Telekomunikasi. 6. Pengolahan Pertanian 7. Transportasi Maritim 8. Industri manufaktur di SEZ 9. Infrastruktur Ekonomi

IDR

1

Triliun

Minimal rencana investasi (USD 80 juta).


Mesin, barang, bahan untuk produksi 2 tahun pembebasan bea masuk atau 4 tahun untuk perusahaan yang menggunakan mesin produksi lokal (min.30%).

Industri

Yang memproduksi barang dan/atau jasa, termasuk: 1. Budaya dan Pariwisata 2. Tranportasi Umum 3. Layanan Kesehatan Umum 4. Tambang 5. Konstruksi 6. Telekomunikasi 7. Pelabuhan

15

InsentifInvestasi

Agrikultur • Peternakan dan Pertanian • Perkebunan Jagung • Perkebunan Kedelai • Pertanian Padi • Buah-buahan Tropis

Pembangkit Listrik • Geothermal • Energi Terbarukan/Alternatif

Industri Minyak dan Gas • Kilang Minyak • Liquefied Natural & Petroleum Gas • Minyak Pelumas

TAX ALLOWANCE

30

(Peraturan Pemerintah No.18/2015 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2016)

143

% dari nilai Investasi

Pengurangan dari PPh badan netto selama 6 tahun, 5% per tahun.

bidang usaha

Memenuhi persyaratan tax

allowance, sebelumnya hanya 129 bidang usaha.

Memenuhi persyaratan khusus antara lain: investasi yang besar, tenaga kerja yang banyak, kandungan lokal yang tinggi, orientasi ekspor, dan lokasi proyek (terutama di luar Pulau Jawa).


Industri Manufaktur • Besi & baja • Semi konduktor • Komponen Elektronik • Komputer • Perangkat Komunikasi • Televisi • Ban • Farmasi • Kosmetik • Pengolahan Ikan & Udang • Dst.

16

InsentifInvestasi

Paket Kebijakan Ekonomi Terkait Investasi The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia

17

PerbaikanIklimInvestasi

Paket Kebijakan Ekonomi

Formula

Upah

Formula yang lebih pasti untuk bisnis. Kenaikan tahunan berdasarkan inflasi & pertumbuhan ekonomi.

Insentif

Pajak

Bebas PPN untuk industri kapal, KA & pesawat, termasuk suku cadang. Penghapusan pajak berganda untuk properti & infrastruktur.

Pemotongan

Tarif

Penurunan tarif gas & listrik untuk industri.


Deregulasi

Deregulasi terhadap 134 Peraturan di 16 sektor dengan semangat pro-investasi.

18

IklimPenanamanModal

Kebijakan Ekonomi Paket I

Revisi Peraturan Kepala BKPM

Mendorong daya saing industri nasional, melalui deregulasi , menyederhanakan birokrasi , penegakan hukum & kepastian usaha . Mempercepat proyek strategis nasional , dengan menghapus berbagai kendala : penyederhanaan perizinan , penyelesaian masalah tata ruang dan penyediaan lahan , mempercepat pengadaan barang dan jasa pemerintah , kebijaksanaan dalam penyelesaian hambatan dan perlindungan hukum , mendukung kepala daerah untuk melakukan percepatan proyek-proyek strategis nasional .

Meningkatkan investasi di sektor properti dengan mengeluarkan kebijakan untuk merangsang pembangunan perumahan bagi yang berpenghasilan rendah , sementara menawarkan kesempatan untuk investasi yang lebih besar di properti .

Nomor 14/2015  Izin Prinsip (IP) berlaku hingga masa penyelesaian proyek.  SOP untuk Izin 3 Jam. Nomor 15/2015  Izin Usaha SOP dari semula 7 hari menjadi 6 hari  Memasukan semua SOP Izin Investasi dari Kementerian/Lembaga terkait Nomor 16/2015  Penambahan pedoman dan prosedur pemberian pembebasan bea masuk atas mesin untuk pembangkit listrik untuk kepentingan umum Nomor 17/2015  Pembatalan IP bila perusahaan tidak merealisasikan investasi (sebelumnya 5 hari sekarang 3 hari)  Pencabutan IP bagi perusahaan yang tidal melapor ke BKPM (sebelumnya 7 hari sekarang 5 hari)  Penutupan KPPA dan Kantor Cabang (Sebelumnya 5 hari sekarang 3 hari)


19

IklimInvestasiPenanamanModal

Kebijakan Ekonomi Paket II Layanan perizinan investasi 3 jam untuk investasi di kawasan industri dengan min. investasi Rp 100 miliar dan / atau 1.000 tenaga kerja lokal . Menghilangkan izin sektor Kehutanan dari 14 hingga 6 lisensi .

Percepatan SOP untuk penerbitan Tax Allowance : 25 hari (dari 28 hari ) untuk Tax Allowance dan 45 hari (dari 125 hari ) untuk Tax Holiday . Pembebasan PPN untuk pembuatan kapal , kereta api , pesawat, yang termasuk suku cadang . Insentif pengurangan pajak deposito untuk eksportir

Pengembangan Logistik Pusat di Kawasan Berikat di Cikarang , Jawa Barat untuk industri manufaktur dan untuk bahan bakar minyak logistik di Merak , Banten .

Perka BKPM Nomor 18/2015 tentang Insentif Pajak

Sebelumnya 28 hari (18 hari di BKPM & 10 hari di Kemenkeu) Sekarang 25 hari (18 hari in BKPM & 7 hari di Kemenkeu) Perka BKPM No. 19/2015 Tentang Tax Holiday

Sebelumnya 125 hari (65 hari di BKPM & 60 hari di Kemenkeu) Now 45 hari (25 hari di BKPM & 20 Days in MOF)


20

TerobosanKebijakan

Layanan 3 Jam

KRITERIA

Minimum investasi

Rp. 100 M

(+/- USD 8 million) dan/atau mempekerjakan

1,000 orang tenaga kerja

9 produk (8+1)

• Izin Investasi • Akta Pendirian + SK KumHAM

• NPWP • TDP • APIP • NIK • RPTKA • IMTA • Informasi Blocking Tanah

BKPM

• Tiba di BKPM langsung dari Bandara Soeta

• Konsultasi dengan Direktur Pelayanan BKPM.

• Menyampaikan data diri dan rencana kegiatan usaha

Menunggu di Lounge pada saat semua produk di proses oleh BKPM, Notaris, pejabat K/L di PTSP

Menerima 8 produk perizinan dan 1 produk informasi blocking

tanah dalam waktu 3 jam dan investor siap melakukan usaha di Indonesia

PENGEMBANGAN PENGGUNA LAYANAN

1

PERLUASAN USAHA,

Perusahaan yang akan melakukan perluasan usaha dengan nilai investasi minimal Rp. 100 M, dan/atau mempekerjakan 1000 orang tenaga kerja

Permohonan disampaikan langsung oleh Direksi Perusahaan

2

PENDIRIAN BARU/ PERLUASAN USAHA , untuk :

A. Perusahaan SUPPLY CHAIN

perusahaan pemasok untuk “perusahaan industri di Indonesia yang memiliki nilai investasi minimal Rp. 100 M dan/atau mempekerjakan 1000 orang tenaga kerja”

B. Perusahaan bidang usaha INFRASTRUKTUR

Daftar bidang usaha infrastruktur – di slide selanjutnya Dapat memanfaatkan layanan 3 jam tanpa harus memenuhi kriteria minimum investasi maupun tenaga kerja


Permohonan disampaikan langsung oleh Pemegang Saham/Direksi Perusahaan

22

PENGEMBANGAN PENGGUNA LAYANAN Kementerian Perhubungan

1. Bidang usaha Perkeretaapian (KBLI 4944-4950) 2. Bidang usaha Kepelabuhanan (KBLI 52221) 3. Bidang usaha Kebandarudaraan (KBLI 52230)

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

1. 2. 3. 4.

Bidang Usaha Pengusahaan Tenaga Panas Bumi (KBLI 06202); Bidang Usaha Pembangkitan Tenaga Listrik (KBLI 35101); Bidang Usaha Transmisi Tenaga Listrik (KBLI 35102); Bidang Usaha Distribusi Tenaga Listrik (KBLI 35103), termasuk penetapan wilayah usaha; 5. Bidang usaha penjualan tenaga listrik, termasuk penetapan wilayah usaha; 6. Bidang Usaha Penunjang Tenaga Listrik (KBLI 35104); 7. Izin Usaha Sementara Hilir Minyak dan Gas Bumi.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 1. 2. 3. 4.

Bidang usaha pengusahaan jalan tol (KBLI 52213); Bidang usaha sumber daya air dan irigasi (KBLI 36001-36002); Bidang usaha air minum (KBLI 36001-36002); Bidang usaha pengelolaan limbah (KBLI 37011 (pengumpulan air limbah yang tidak berbahaya), KBLI 37021 (pengelolaan dan pembuangan limbah yang tidak berbahaya); 5. Bidang usaha Sistem Pengelolaan Persampahan (KBLI 38011 (pengumpulan sampah yang tidak berbahaya), KBLI 38021 (pengelolaan dan pembuangan sampah yang tidak berbahaya).

Usulan Kementerian Komunikasi dan Informatika

1. Bidang usaha penyelenggaraan jaringan telekomunikasi (KBLI 61100, 61200, dan 61300); dan 2. Bidang usaha penyelenggaraan jaringan telekomunikasi yang terintegrasi dengan jasa telekomunikasi (KBLI 61100, 61200, 61300, 61922, 61923, 61929, 61921, 61911, dan 61919).


23

IklimPenanamanModal

Kebijakan Ekonomi Paket III

Memperoleh IP (Izin 3 Jam)

Izin Prinsip sebagai Izin Konstruksi

Izin ini disediakan bagi investor yang memiliki izin investasi dengan lokasi proyek pada kawasan industri atau kawasan berikat

Investor dapat memulai kontruksi tanpa harus memiliki izin konstruksi

Catatan:  Investor dapat memesan lahan tertentu dari OSS Pusat BKPM, yang berlaku selama 14 hari sampai investor dapat memenuhi persyaratan ketentuan lahan oleh Departemen Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional  Izin investasi sebagai Izin Konstruksi diimplementasikan sebagai proyek percontohan dengan zona industri atau kawasan berikat (dan harus bebas dari masalah tanah dan Izin Lingkungan ( AMDAL ), serta gubernur dukungan / bupati / walikota ) .  Perusahaan harus memenuhi persyaratan norma / standar investasi, yang harus diselesaikan ketika perusahaan mulai produksi komersial .


24

Pemilihan Kawasan Industri Tertentu A. KAWASAN INDUSTRI

1. Izin Prinsip Penanaman Modal/Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) 2. AMDAL Kawasan Industri 3. Ketersediaan lahan

4. Tata Tertib Kawasan Industri (Estate Regulation) 5. Pengelola Kawasan Industri

B. DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH 1. Surat Dukungan Gubernur

2. Surat Dukungan Bupati/Walikota

3. Revisi peraturan daerah terkait (Perda, Pergub, Perbup/Perwali)

C. DUKUNGAN KEMENTERIAN TEKNIS DAN LINTAS SEKTOR 1. Revisi peraturan teknis (antara lain: IMB, LH, Izin Gangguan/HO)

2. Surat Perintah Kapolri kepada para Kapolda (menyusuli STR sebelumnya) 3. Surat Edaran Jaksa Agung kepada para Kepala Kejaksaan Tinggi


25

Bentuk Dukungan dan Komitmen Lintas Sektor yang Diperlukan (dari Kepolisian dan Kejaksaan) 

Mendukung pelaksanaan penerapan KLIK di Kawasan Industri tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah.



Menggunakan dokumen AMDAL Kawasan Industri (termasuk ruang lingkup sarana penunjangnya) sebagai pedoman dokumen yang dimaksud dalam UU No 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.





Memberikan jaminan dan perlindungan keamanan dan ketertiban, terutama bagi kegiatan usaha/penanaman modal di Kawasan Industri tertentu (antara lain: tidak melakukan razia atau pemeriksaan atas kegiatan konstruksi yang masih dalam proses pengurusan perizinan pelaksanaan di daerah (IMB, Izin Lingkungan [UKL/UPL, AMDAL]).

Menerbitkan surat perintah/surat edaran kepada para jajarannya di daerah dimana berlokasi Kawasan Industri tertentu.


26

Priority Investment Service

14 Kawasan Industri Sebagai Implementasi Izin Investasi Langsung Konstruksi North Sumatra

KI Medan

Banten

Modern Cikande Industrial Estate KI Terpadu Wilmar Krakatau Industrial Estate Cilegon

West Java

Bekasi Fajar Industrial Estate KI Delta Silicon 8 Karawang Internasional Industrial City Suryacipta City of Industry GT Tech Park

Central Java

KI Kendal KI Bukit Semarang Baru KI Wijayakusuma

South Sulawesi KI Bantaeng

East Java

Java Integrated Industrial & Port Estate


27

IklimPenanamanModal

Kebijakan Ekonomi Paket VII Insentif untuk

INDUSTRI

Tax Allowance (5% per thn selama 6 thn) Industry of: 1 ) Pakaian Jadi dari Tekstil 2 ) Pakaian Jadi dari Kulit 3 ) Alas Kaki untuk Keperluan Sehari-hari 4 ) Sepatu Olahraga 5 ) Sepatu Teknik / Industri LUAR

KARYA

PADAT

Insentif Pajak Pengha-silan

50% Pengurangan PPh 21

NILAI

JAWA

JAWA

INVESTASI

Min. 2000 Pekerja

Min. 200 Pekerja

Min. Rp. 50 Miliar ~ US$ 3.7 Juta


Min. 5000 Pekerja

Orientasi Ekspor (min. 50%)

5 Tahun 28

IklimPenanamanModal

Kebijakan Ekonomi Paket X Perlindungan terhadap Usaha Kecil Daftar Negatif Investasi

DaftarBidangUsaha yang TertutupdanBidangUsaha yang Terbuka denganPersyaratandi BidangPenanamanModal

Penurunan Hargaharga barang kebutuhan, Misalnya Obat dan Alat Kesehatan

Perlindungan Terhadap UMKM

Daftar Negatif Investasi

Memperkuat Usaha Kecil untuk Berkompetisi The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia

Perluasan Lapangan Kerja

Pemotongan Mata Rantai pada Kelompok Tertentu

29


Reviu Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014

Tujuan: 1. 2. 3. 4. 5.

Meningkatkan pendapatan ekonomi nasional dan perkembangan infrastruktur Meningkatkan peran PMA dan PMDN dalam perkembangan ekonomi Menciptakan lapangan kerja Meningkatkan nilai tambah dan ekspor nasional Meningkatkan pendapatan nasional

Masukan dari Kementerian/Lembaga

Mekanisme Formulasi Daftar Negatif Investasi

Masukan dari pemangku kepentingan: Kedutaan Besar, Kamar Dagang Asing, Asosiasi, dll.

BKPM dan Kementerian/Lembaga

Implementasi Perpres 39/2014

Bisnis Internasional/Perke mbangan Ekonomi

Rapat Koordinasi Pleno antara Kementerian, BKPM, dan Kementerian/Lembaga terkait Presiden


Berlakunya Peraturan Baru dalam Daftar Negatif Investasi

30


100% Asing

Indonesia Lebih Terbuka terhadap Asing

Distributor

Berafiliasi dengan produksi

67% Asing untuk distributor yang tidak berafiliasi dengan produksi

100% Asing

Bahan mentah untuk

Farmasi

Sebelumnya terbuka 85% untuk Asing

100% Asing

Industri Film

Produksi, Pasca Produksi, Distribusi, Proyeksi

100% Asing

E-Commerce

Kemitraan dengan UKM

Sebelumnya tertutup untuk Asing

67% Asing Infrastruktur

Transportasi& layanan pendukung

Termasuk penanganan kargo, transportasi udara, sewa-menyewa The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia

100% Asing

Marketplace

Dengan minimal investasi Rp 100 miliar (USD 8 juta). Terbuka 49% Asing untuk investasi < Rp 100 miliar

100% Asing

Pariwisata

Gelanggang Olahraga, restoran, bar, kafe

31

IklimPenanamanModal

Kebijakan Ekonomi Paket XI

Pengendalian Memperlancar Pelabuhan 1. 2. 3.

4. 5.

Risiko Untuk Arus Barang di

Semua K/L wajib mengembangkan fasilitas permohonan perizinan secara tunggal melalui INSW. Penerapan indentitas tunggal dan penyatuan informasi pelaku usaha dalam kegiatan ekspor-impor Meluncurkan model single risk management dalam platform single submission antar BPOM dengan Bea dan Cukai. Dwelling time turun dari 4,7 hari menjadi sekitar 3,7 hari pada bulan Agustus 2016. Perluasan penerapan single risk management pada Agustus 2016. Target akhir tahun dwilling time menjadi 3,5 hari secara nasional. Menerapkan single risk management secara penuh pada seluruh K/L. Targetnya tingkat kepatuhan Indonesia terhadap WTO menjadi 70% dan dwilling time kurang dari 3 hari (tahun 2017).

Dana Investasi Real Estate (DIRE)

1. 2. 3.

Penerbitan regulasi fasilitas PPh berupa pemotongan dari hingga 0,5% dari tarif normal 5% kepada perusahaan yang menerbitkan DIRE. Penerbitan regulasi penurunan tarif BPHTB dari maksimum 5% menjadi 1% bagi tanah dan bangunan yang menjadi aset DIRE. Penerbitan Perda bagi daerah yang berminat untuk mendukung pelaksanaan DIRE di daerahnya.

Pengembangan Industri Kefarmasian dan Alat Kesehatan

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Menyusun road map dan action plan pengembangan industri farmasi dan akses. Pengembangan riset sediaan. Mendorong investasi industri. Peningkatan kapasitas kelembagaan. Penyususnan kebijakan perdagangan dalam negeri dan luar negeri. Penyusunan kebijakan fiskal untuk industri.

Stimulus Meningkatkan Ekspor UMKM

1. 2. 3. 4. The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia

Daya

Saing

Menyediakan fasilitas pembiayaan ekpsor lengkap dan terpadu. Menetapkan tingkat suku bunga sebesar 9%. Menetapkan batas maksimal pembiayaan: KURBE mikro max Rp. 5 miliar; KURBE kecil max. Rp. 25 miliar; KURBE menengah max Rp. 50 miliar. Jangka waktu KURBE 3 tahun untuk KMKE atau 5 tahun untuk KIE. 32

PeluangInvestasi

Perbaikan Kemudahan Berusaha di Indonesia The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia

33

Latar Belakang

1.Nawa Cita menjadikan Indonesia sebagai negara terkemuka dalam kemudahan berusaha. 2.Survei Kemudahan Berusaha/EODB dilakukan Bank Dunia terhadap 189 negara atas 10 indikator kemudahan berusaha bagi Usaha Kecil Menengah (UKM) dalam melakukan kegiatan usaha. 3.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019: Penurunan prosedur untuk memulai usaha menjadi 7 hari dan 5 prosedur pada tahun 2019. 4.Posisi Indonesia dalam EoDB 2014 (129), 2015 (128), 2016 (109) dan 2017 ditargetkan menjadi peringkat 40 sesuai arahan Presiden RI. 5.Posisi daya saing kemudahan berusaha Indonesia tertinggal dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya seperti Singapura di posisi 1, Malaysia (18), Thailand (49), Brunei Darussalam (84), Vietnam (90), Filipina (103). 6.Pengumpulan data survei kemudahan berusaha 2017 dilakukan Bank Dunia pada bulan Februari 2016 dengan batas akhir konfirmasi bulan Juni 2016.


34

Perbandingan Peringkat EODB 2016 Negara ASEAN NO.

1

2 3 4

Negara

INDIKATOR

Peringkat Total

Memulai Usaha (Starting a business)

2016

Indonesia

Singapura

Malaysia

Thailand

Brunei

Vietnam

Filipina

173

10

14

96

74

119

165

109

1

18

49

Penyambungan Listrik (Getting electricity)

131

17

38

57

148

58

112

46

6

13

11

68

18

19

105

41

49

56

121

Pendaftaran Properti (Registering property)

1

Akses Perkreditan (Getting credit)

70

19

88

1

4

36

170

1

44

77

27

45

10

Perlindungan terhadap Investor Minoritas (Protecting minority investor) Penegakan Kontrak (Enforcing contract)

Penyelesaian Perkara Kepailitan (Resolving insolvency)

31

39

7

Perdagangan Lintas Negara (Trading across boders)

5

15

148

9

103

107

Pembayaran Pajak (Paying taxes)

8

90

Perizinan terkait Pendirian Bangunan (Dealing with construction permit)

5

6

84

28


70

21

12

99

16

168

126

79

28

109

134

112

155

57

131

74

140

49

98

123

53

97

99

95

35

Upaya Beberapa Negara dalam Memperbaiki Peringkat EODB Singapura (Peringkat 1)

NAMA LEMBAGA

TAHUN DIBENTUK ORGANISASI

OTORITAS

The Economic Development Board (EDB)

Korea Selatan (Peringkat 4)

Inggris (Peringkat 6)

Korean Regulatory Reform Committee (KRRC)

Better Regulation Delivery Office (BRDO)

1961

1998

2012

Board of Directors (Ketua: Pemerintah + Anggota: Profesional dan Swasta) melapor pada Perdana Menteri

Dipimpin PM melapor pada Presiden, anggota terdiri dari Menteri dan Profesional

Memiliki otonomi diatas kementerian dalam menangani kegiatan bisnis

Memiliki kewenangan untuk memperbaiki sektor keuangan, ketenagakerjaan, swasta dan publik

Unit independen dari Departemen BIS (Business, Innovation and Skill). Steering Group terdiri dari 11 orang non executive. Primer authority/ otoritas tunggal terkait kegiatan bisnis


Malaysia (Peringkat 18)

PEMUDAH (Pasukan Petugas Khas Pemudah Cara Perniagaan)

2007

Board of Directors (Ketua: Pemerintah + Anggota: Swasta, Asosiasi) melapor pada Perdana Menteri Memiliki fungsi koordinasi dan pemantauan implementasi deregulasi

36

Strategi Perbaikan Peringkat EODB 2017

1. Deregulasi kemudahan berusaha Kementerian/Lembaga serta di DKI Jakarta dan Surabaya (sebagai lokus survey) dengan mempersingkat prosedur, waktu proses dan biaya, mengacu pada indikator peringkat 30 di negara-negara lain. 2. Sosialisasi untuk memastikan implementasi peraturan kepada publik dan media di DKI Jakarta dan Surabaya. 3. Briefing kepada aparatur, responden dan Tim Bank Dunia agar seluruh perbaikan dan implementasi kemudahan berusaha dapat disampaikan dalam survei EODB. 4. Monitoring untuk memantau seluruh proses perbaikan berjalan sesuai dengan rencana kegiatan. The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia

37

1

PERBAIKAN • • • • • •

Perbaikan Kemudahan Berusaha Indonesia

MEMULAI USAHA (STARTING A BUSINESS)

PENDIRIAN PERUSAHAAN MODAL DASAR

PAKET PERIZINAN DALAM SATU PERMOHONAN (SIUP & TDP) BPJS KESEHATAN BPJS NAKER

TOTAL PROSEDUR, HARI DAN BIAYA

SEBELUM

Online oleh Notaris

Rp. 50 Juta

Secara Terpisah

2017

SAAT INI

Online oleh Notaris dan Publik

Ditentukan oleh para pihak Secara Simultan

Offline

Online

13 PROSEDUR 48 hari Rp. 5.7 juta

Jakarta 5 PROSEDUR, Surabaya 4 PROSEDUR Jakarta 5 hari, Surabaya 4 hari Rp. 1.2 juta

Offline

Online

2

Perbaikan Kemudahan Berusaha Indonesia

PENDAFTARAN PROPERTI (REGISTERING PROPERTY)

PERBAIKAN

SEBELUM

2017

SAAT INI

• PROSEDUR

 Pembuatan Akta Jual Beli oleh PPAT dan Pembayaran Biaya Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dalam satu proses secara simultan  Pendaftaran Peralihan Hak dan Pembayaran PBB dalam satu proses secara simultan

• WAKTU PENYELESAIAN • BIAYA

5 PROSEDUR

3 PROSEDUR

25 hari

5 hari

10.9% dari Nilai Properti 5% dari Nilai Properti

3

PERIZINAN TERKAIT PENDIRIAN BANGUNAN (Dealing with construction permit)

PERBAIKAN •

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

 Menghapus persyaratan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL)/Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) untuk Bangunan 2 Lantai  Penyederhanaan inspeksi untuk bangunan dari 4 menjadi 2 Inspeksi.

•

SERTIFIKAT LAIK FUNGSI (SLF)

•

SAMBUNGAN AIR BERSIH DAN SALURAN PEMBUANGAN AIR

•

 Sertifikat Laik Operasi (SLO) dan Tanda Daftar Gudang (TDG) diproses secara paralel dengan SLF

TOTAL PROSEDUR

Sebelum

SAAT INI

42 hari

Jakarta 15 hari Surabaya 8 hari

49 hari

Jakarta 17 hari Surabaya 17 hari

40 hari

17 PROSEDUR 210 hari Rp. 86,888,500

Jakarta 3 hari Surabaya 16 hari 3 Prosedur Jakarta 35 hari Surabaya 24 hari Rp. 70,281,200 (-19%)

4

PENYAMBUNGAN LISTRIK (Getting electricity)

PERBAIKAN

SEBELUM

SAAT INI

•

PENGAJUAN PERMOHONAN

Offline, 9 hari

Online, 1 hari

•

BIAYA SERTIFIKAT LAIK OPERASI (SLO)

Rp. 17.5 / VA

Rp. 15 / VA

• •

BIAYA PENYAMBUNGAN TOTAL PROSEDUR

Rp. 969 / VA

Rp. 775 / VA (Penurunan biaya 20%)

5 PROSEDUR 80 hari Rp. 154.5 Juta

3 PROSEDUR 22 hari Rp. 142.6 Juta

5

PERDAGANGAN LINTAS NEGARA (Trading across borders)

PERBAIKAN •

PENYAMPAIAN DOKUMEN EKSPOR IMPOR

•

DOKUMEN EKSPOR IMPOR

•

WAKTU IMPOR

SEBELUM Manual • 4 untuk Ekspor • 8 untuk Impor 9.3 hari

SAAT INI

Online, melalui National Single Window (NSW) •

Pengajuan Ekspor Barang (PEB) dan Pengajuan Impor Barang (PIB) diajukan secara online

3.01 hari di Jakarta, 5.08 hari di Surabaya

6

PERLINDUNGAN TERHADAP INVESTOR MINORITAS (Protecting minority investors)

PERBAIKAN

SEBELUM

SAAT INI

•

INDEKS KONFLIK KEPENTINGAN (CONFLICT OF INTEREST REGULATION INDEX)

5.7 (skala 0-10)

8 (skala 0-10)

•

INDEKS TATA KELOLA PEMANGKU KEPENTINGAN (SHAREHOLDER GOVERNANCE INDEX )

5 (skala 0-10)

7 (skala 0-10)

•

INDEKS PERLINDUNGAN TERHADAP INVESTOR MINORITAS (MINORITY INVESTOR PROTECTION)

5.3 (skala 0-10)

7.5 (skala 0-10)

7

PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN (Resolving insolvency)

PERBAIKAN •

BIAYA KURATOR

SEBELUM 2.5% dari penjualan harta yang dikuasai kreditur

1. 2.

SAAT INI

Berdasarkan presentase nilai hutang yang harus dibayar oleh debitur (1% untuk Rp. 500 Miliar) atau Berdasarkan tarif jam terpakai, maksimal Rp. 4 juta/jam

•

MEDIASI

Tidak Wajib

Wajib

•

WAKTU PENYELESAIAN

730 hari

274 hari

8

AKSES PERKREDITAN (Getting credit)

PERBAIKAN •

•

LEMBAGA PENGELOLA INFORMASI PERKREDITAN

AKSES FIDUSIA ONLINE

SEBELUM Tidak ada

Hanya dapat diakses oleh Notaris

SAAT INI

Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan : 1. PT Pefindo Biro Kredit 2. PT Kredit Biro Indonesia Jaya

Dapat diakses : 1. Notaris 2. Perusahaan 3. Lembaga Keuangan 4. Retail/Komunitas

9

PEMBAYARAN PAJAK (Paying taxes)

PERBAIKAN

SEBELUM

SAAT INI

13 kali pembayaran, manual

2 kali pembayaran, online


1 kali pembayaran, online

•

PPh BADAN

•

IURAN PEMBERI KERJA BPJS KESEHATAN

•

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

•

PAJAK PENDAPATAN PEKERJA


•

TOTAL PEMBAYARAN PAJAK

54 kali pembayaran


1 kali pembayaran, online 1 kali pembayaran, online

10 kali pembayaran

10

PENEGAKAN KONTRAK (Enforcing contracts)

PERBAIKAN

SEBELUM

1.

SAAT INI

8 Prosedur (tanpa Banding) 11 Prosedur (dengan Banding)

•

PROSEDUR

•

WAKTU PENYELESAIAN

Rata-rata 471 hari

1. 25 hari (tanpa Banding) 2. 38 hari (dengan Banding)

•

BIAYA

Jakarta: Rp. 1,534,000 Surabaya: Rp 1,391,000

Jakarta: Rp. 922,000 Surabaya: Rp. 786,000

Belum diatur

2.

Terima Kasih Thank you

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

Indonesia Investment Coordinating Board

Jln. Jend. Gatot Subroto No. 44 Jakarta 12190 - Indonesia t . +62 21 525 2008 f . +62 21 525 4945 e . [email protected]

www.bkpm.go.id The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia

48

UPDATE PERBAIKAN IKLIM PENANAMAN MODAL DI INDONESIA

Recommend Documents