4. SEJARAH PENANAMAN MODAL DAN PENYUSUNAN UU INVESTASI DI INDONESIA

4. SEJARAH PENANAMAN MODAL DAN PENYUSUNAN UU INVESTASI DI INDONESIA. ► Dalam uraian berikut ini diharapkan akan dapat dipahami bagaimana perkembangan investasi di Indonesia yang dimulai pada abad ke 17 , mengingat saat itu “Indonesia” belum merupakan suatu negara kesatuan melainkan masih merupakan wilayah nusantara yang menjadi obyek kegiatan perdagangan negara negara Eropa, yang kemudian

menjadi wilayah “jajahan” Belanda

selama 3,5 abad dan jajahan bala tentara Jepang sekitar 3,5 tahun sampai kemudian Indonesia merebut kemerdekaannya pada tahun 1945 dan sampai saat saat ini .

►► Sejarah investasi di Indonesia pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua, pertama ialah pada kurun waktu pra kemerdekaan, yang dimulai pada abad ke 17, yang seiring dengan adanya revolusi industri di Eropa maka dalam masa tersebut berdatangan investor Eropa di Indonesia meskipun sifatnya mendekati cara “penjajahan” daripada investasi yang sebenarnya , karena mereka memerlukan koloni koloni untuk memperoleh bahan mentah bagi industrinya yang sekaligus untuk memasarkan hasil produksinya. Adapun sektor yang dimasuki modal asing ( Belanda) ialah perkebunan kelapa sawit, teh, karet dan seterusnya juga mulai digarap sektor pertambangan. Menyusul kemudian adanya hak atas tanah yang “diberikan” oleh Belanda kepada Negara Eropa lain, sehingga muncul perkebunan Inggris, Amerika, yang kemudian juga berinvestasi di bidang otomotiv ( General Motor).

Pada era pasca kemerdekaan yang dimulai dari tahun 1945. Penataan ketentuan perundangan tentang investasi diawali dengan Rencana Urgensi Perekonomian ( RUP ) 1949, Undang Undang No. 78 Tahun 1958 Tentang Penanaman Modal Asing yang berhasil sedikit demi sedikit menarik investor asing baik dari Amerika maupun Jepang , namun dengan tindakan

POKOK POKOK HUKUM INVESTASI INDONESIA

Page30

Dengan adanya pendudukan Jepang th.1942 investasi terhenti sama sekali dan telah terjadi kemerosotan aset maupun kemampuan modal investor secara drastis.

nasionalisasi “sepihak” UU no.78/1958 tersebut tidak berarti lagi. Kemandegan investasi terjadi lagi, sampai dikeluarkannya UU no.1/1967 UUPMA dan UU. No 7/1968 UUPMDN

4.1. Sejarah perkembangan investasi dan peraturan perundang undangan tentang investasi

4.1.1. Pra Kemerdekaan Sejak diambil alihnya VOC oleh pemerintah Belanda pada tahun 1799, investasi

di Indonesia pertama kali dikenal melalui kebijakan yang

memperkenankan masuknya modal asing Eropa untuk menanamkan modalnya di bidang perkebunan pada tahun 1870, dengan dasar dikeluarkannya “Agrarische Wet” .Dengan paraturan tersebut maka modal asing yang berasal dari negara Eropa

yang mempunyai hubungan dekat dengan pemerintah

Belanda diizinkan untuk melakukan usahanya di Indonesia terbatas di sektor perkebunan yang berada di pedalaman yang tidak diusahakan oleh pemerintah Belanda, melalui pengawasan yang ketat dari pemerintah daerah jajahan. Dalam perkembangannya investasi di bidang perkebunan karet, kelapa sawit, makin dibuka untuk memenuhi kebutuhan pasar dunia. Sedangkan bidang usaha lain, pertambangan, perdagangan, dst masih tetap dikuasai oleh pemerintah Belanda, demikian juga sektor pertanian masih dilindungi. Namun pada pertengahan abad 19 sektor yang dibuka untuk penanaman modal asing makin di perluas, dengan diberlakukan ketentuan bahwa modal Eropa diizinkan untuk menyewa (pacht) tanah yang belum digarap dengan jangka 25 tahun. ( AI-20) Sampai tahun 1900 terus dilakukan penarikan investasi dari Eropa, namun

hanya tercatat 2 industri besar ialah BAT ( British American Tabacco ) pabrik rokok dan pabrik perakitan mobil General Motor , tentu saja disamping pabrik


Page31

hampir seliruhnya di bidang perkebunan dan pertanian , pada tahun 1920

pabrik gula sebagai proses akhir perkebunan tebu, pabrik tekstil untuk perkebunan kapas , penggilingan padi, kilang minyak kelapa atau sawit yang berkapasitas kecil. Komposisi investasi sampai dengan tahun 1942 tersebar di berbagai bidang usaha , gula 15%, karet 17%, pertanian lain 13%, pertambangan 19%, pangangkutan sarana umum 14%, sektor manufaktur 2%. ( AI-23 ) Pada saat pendudukan Jepang pada tahun 1942-1945, kegiatan investasi praktis terhenti. Pada

periode

penghancuran

penjajahan

Jepang

perekonomian

tersebut

Indonesia

1942-1945,

terutama

mulai

disektor

terasa

industri

/

manifacture. Banyak peralatan industri yang dikirim ke luar Indonesia, demikian juga tenaga kerjanya, disamping itu juga adanya pelarangan import bahan mentah / bahan baku industri dalam jumlah besar.

4.1.2. Pasca Kemerdekaan Ketika Indonesia berhasil merebut kemerdekaanya dari kekuasaan

Jepang

pada tanggal 17 Agustus 1945, dalam kaitannya dengan penanaman modal, sebenarnya pada saat itu pulalah secara yuridis Indonesia telah memperoleh legalitas untuk mengatur ketentuan perundang undangan

penanaman

modalnya. Namun kondisi politik dan perekonomiannya, serta berbagai permasalahan kenegaraan yang harus dihadapi masih belum memungkinkan untuk secara serius memfokuskan perhatian kepada penanaman modal.

Rencana Urgensi Perekonomian ( RUP ) Sampai pada th. 1949, pada saat kemerdekaan / kedaulatan Indonesia

stagnan. Yang ada hanyalah sisa sisa PMA warisan kolonial Belanda. Namun


Page32

mendapat pengakuan dari Belanda, keadaan penaman modal asing masih

pada tahun itu telah digagas suatu upaya untuk melaksanakan pembangunan ekonomi nasional

antara

lain

dengan

pembutan

Rencana Urgensi

Perekonomian (RUP). RUP dimaksudkan sebagai salah satu perwujudan dari kebijakan umum dibidang ekonomi, serta dimaksudkan pula untuk memberikan arahan

kegiatan pemerintah dalam sektor industri, pertanian, serta

memungkinkan untuk perusahaan perusahaan baru , yang berarti adanya pengaturan penanaman modal.

Glass Burner , dalam Yahya A. Muhaimin , Bisnis dan Politik, LP3ES, Jakarta, 1991 hal.25 – A.I-25, menyebutkan bahwa rencana tersebut sebagai usaha yang bercorak

nasionalistik , untuk mengurangi ketergantungan bangsa

terhadap ekonomi asing. Disamping itu Yahya Muhaimin sendiri juga berpendapat bahwa RUP tersebut merupakan program yang menginginkan pendekatan secara pragmatis, dan bertujuan ganda ialah meningkatkan industri kecil dan para pengusaha pribumi.

Namun dalam kabinet sendiri masih terdapat pertentangan pendapat diantara kaum moderat, yang mempunyai konsep bahwa pemerintah tidak perlu ikut campur selama perusahaan perusahaan swasta bermanfaat bagi kepentingan sosial, dan peranan modal asing harus tetap

merupakan faktor yang

menentukan dalam perekonomian nasional, sampai perusahaan perusahaan pribumi

dapat dibangun. Sementara itu di pihak lainnya, ialah kelompok

radikal,

menghendaki struktur perekonomian nasional harus dirombak secara

mendasar.

Undang Undang No. 78 Tahun 1958 Tentang Penanaman Modal Asing Pada tahun 1953, pemerintah menyusun RUU Penanaman Modal Asing, yang

mendorong masuknya modal asing pada beberapa bidang usaha tertentu.


Page33

dirancang sebagai persyaratan minimum untuk penanaman modal guna

Sampai tahun 1956 RUU PMA tersebut masih dalam proses pembahasan dan mengalami beberapa penyempurnaan oleh Kabinet, dan baru pada tahun 1958 disetujui oleh Parlemen. Pada garis besarnya UUPMA 1958 tersebut menetapkan dan mengatur halhal sebagai berikut : -

Menjadi dasar dibentuknya Badan Penanaman Modal Asing (BPMA) , yang mengurus keperluan penanaman modal asing di Indonesia

-

Tidak mencegah pemilikan mayoritas modal oleh pihak asing, namun usaha patungan akan diprioritaskan

-

Dimungkinkan untuk transfer keuntungan ( ke negara lain) , namun kursnya

tidak

ditetapkan,

yang

artinya

pemerintah

yang

akan

mengendalikannya.

Namun UUMPA tersebut tidak efektif lagi karena pemerintah melakukan tindakan tindakan nasionalisasi secara sepihak, tanpa adanya kompensasi bagi investor asing yang disepakati bersama , sebagi berikut :

- Pemerintah menasionalisai perusahaan perusahaan Belanda pada tahun 1959 - Menyusul kemudian pada tahun 1963, sebagai dampak dari konfrontasi dengan Malaysia, maka investasi modal dari Malaysia dan Inggris juga dinasionalisasi. - Pada tahun 1965, dilakukan nasionalisasi pada perusahaan perusahaan Amerika

Sebagai akibatnya, karena ternyata pemerintah Indonesia / swasta nasional belum siap untuk menjalankan perusahaan sendiri, maka

berdampak pula

ada modal asing yang bersedia berinvestasi di Indonesia.


Page34

pada stagnasi perekonomian nasional, dan dari sisi lain menyebabkan tidak

Undang Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing Pada tahun 1966, berdasarkan pendapat dari Prof Muhammad Indonesian

Economic

Development,

Confrence,

Board

Sadli,

Record.Vol.6

,

1969.h.40.AI-30, yang kemudian menjadi penasehat ekonomi pemerintah , mengemukakan bahwa : - Keberadaan perusahaan perusahaan asing yang menanamkan modalnya di Indonesia akan mempunyai efek

katalisator atas

pertumbuhan

selanjutnya ekonomi Indonesia. - Tuduhan yang seringkali didengar dengan perkonomian bekas kolonial bahwa perusahaan perusahaan modal asing menghambat pertumbuhan perusahaan perusahaan pribumi akan dapat dihindarkan. - Proses

pembangunan

ekonomi

pada

akhirnya

akan

menuju

ke

industrialisasi, yang merupakan hasil pembangunan. Pendapat

tersebut

dapat

diterima

oleh

pemerintah,

dan

pemerintah

mengalihkan perhatiannya kepada sumber sumber modal asing berupa hutang luar negeri, yang akan dimanfaatkan untuk memperbaiki kerusakan serta melengkapi infrastucture, serta mengimport komoditi secara besar besaran untuk menanggulangi inflasi, serta membuka peluang yang luas bagi penanaman modal asing yang dilandasi undang undang penanaman modal asing yang akomodatif. Dalam konferensi dengan para kreditor di Paris th. 1966, pemerintah Indonesia menyatakan bahwa penanaman modal swasta asing akan di rangsang dengan Undang Undang penanaman Modal

yang baru dengan memberikan

keringanan pajak serta insentif insentif lainnya.

adanya persoalan – persoalan penanaman modal asing dari Konferensi Jenewa sbb: ( 31-34 )


Page35

Dalam kaitannya itu pula, maka pemerintah Indonesia telah menyimpulkan

□ Kebijaksanaan - Kebijakan PMA yang bersifat overall dirasa lebih baik daripada unilateral deals yang bersifat adhoc dalam mempertimbangkan permintaan investor PMA. - Perlu ada jaminan terhadap perubahan yang sewenang wenang dalam ketentuan perundang undangan, utamanya bagi bahan produksi import. - Persyaratan yang diberlakukanm terhadap

investor asing harus cukup

kompetitif dibandingkan negara lain. □ Jangka Waktu Beberapa industri yang kapital dan labor intensif dalam pertambangan dan manufacture diperlukan jangka waktu lebih dari 30 tahun, yang dianggap terlalu singkat dibandingkan resiko usahanya, dilain pihak transfer tehnologi juga tidak dapat dilakukan. □ Pajak : -

Pajak keuntungan sebesar 60% dinilai terlalu tinggi, apabila ditetapkan menjadi 25% akan menjadi menarik bagi investor

-

Perijinan untuk boleh mentransfer pandapatan pekerja asing maksimum 20% dengan maksimum nilai US$.400 / bulan dianggap terlalu rendah, hal tersebut akan menghalangi highly skilled managers and technicians yang akan masuk ke Indonesia.

-

Perlu penyederhanaan ketentuan perpajakan ( secara paket dan bukan setiap kegiatan di potong pajak sendiri-sendiri)

□ Peraturan Perburuhan : Perlu dibuatkan peraturan yang “wajar dan seimbang”, tidak saja hak buruh

□ Perlakuan terhadap investor asing


Page36

melainkan juga kewajiban kewajibannya.

-

Dihindari adanya diskriminasi perlakuan antara investor PMA dan PMDN

-

Diperlukan “proteksi” bagi industri yang belum berproduksi.

□ Hak atas tanah Diperlukan ketentuan ketentuan “khusus” yang berkaitan dengan hak atas tanah bagi PMA. □ Infrastruktur Perlu direalisir infrastruktur yang diperlukan bagi kelancaran PMA, namun terintegrasi dengan infrastruktur umum. □ Iklim Usaha Diusahakan suatu “iklim yang nyaman”

bagi pengusaha PMA, dengan

meniadakan prosedure yang “berbelit” dalam perijinan serta pengembangan usahanya. □ Peraturan peraturan tentang perusahaan Diperlukan peraturan perusahaan yang “up to date” agar mempermudah para investor melaksanakan kegiatan usahanya.

Dari pengenalan permasalahan di atas, serta sebagai pelaksanaan dari Tap MPRS NO.XXIII/MPRS/1966 tentang Pembaharuan Kebijakan Landasan Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, antara lain menyebutkan : -

Pasal 9 : Pembangunan ekonomi , berarti utamanya adalah mengolah ekonomi potensiel menjadi ekonomi riil, melalu penanaman modal, penggunaan

tehnologi,

penamnbahan

pengetahuan

,

peningkatan

ketrampilan penambahan kemampuan berorganisasi dan manajemen. -

Pasal 10 : Bahwa penanggulangan

kemerosotan ekonomi

pembangunan lebih lanjut, harus berdasarkan

serta

kemampuan serta

modal luar negeri, tehnologi, dan ketrampilan, tanpa mengakibatkan ketergantungan terhadap luar negeri.


Page37

kesanggupan rakyat Indonesia sendiri, dengan memanfaatkan potensi

Maka disusun dan dipersiapkan Undang Undang Penanaman modal, yang kemudian diundangkan pada tgl. 10 Januari 1967, ialah UU no.1 Tahun 1967 tentang

Penanaman Modal Asing.

Sebagai catatan dalam waktu yang hampir bersamaan juga disusun UU Penanaman Modal Dalam Negeri, yang karena UUPMA dianggap lebih penting dan mendesak, maka UUPMDN baru diundangkan pada than 1968 ialah UU no. 6 Tahun 1968 Tentang Penanaman Modal Dalam Negeri.

Sementara itu Sumantoro , Hukum Ekonomi, UI-Press, Jakarta , 1986, hal.104 menyebutkan - Bahwa kebijakan pemerintah untuk menerbitkan UU PMA tersebut disertai pertimbangan agar dalam pembangunan sumber sumber dari luar negeri dapat dimanfaatkan untuk menutup kekurangan modal dalam negeri, tanpa menimbulkan ketergantungan luar negeri. -

Hadirnya modal, tehnologi, dan keahlian manajemen luar negeri tersebut diharapkan dapat membantu mempercepat pembangunan nasional dalam bentuk pemberian lapangan kerja , peralihan tehnologi serta peningkatan produksi pada umumnya.

Evaluasi : -

Bagaimana sejarah perkembangan investasi di Indonesia ? Kapan dimulainya Investasi , siapa saja investornya, apa tujuan investasi tersebut bagi investor maupun bagi Indonesia?

-

Sejauh mana perkembangan perhatian pemerintah Indonesia pada waktu itu terhadap kegiatan investasi, serta apa saja usaha yang dilakukan pemerintah untuk menyusun ketentuan perundang undangan

Page38

yang mengatur kegiatan investasi.


4. SEJARAH PENANAMAN MODAL DAN PENYUSUNAN UU INVESTASI DI INDONESIA

Recommend Documents