pokok-pokok pemahaman penanaman modal langsung serta lingkup hukum investasi di Indonesia

Bahan Kuliah

hukum investasi

pokok-pokok pemahaman penanaman modal langsung serta lingkup hukum investasi di Indonesia

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NAROTAMA I.A . BUDHIVAYA, S.H., M.H.

FILE: UNNAR/HUK.INVESTASI/BVY/011005

1

PRAKATA Catatan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang pokok-pokok pemahaman penanaman modal, serta lingkup hukum investasi-langsung di Indonesia Pada awal catatan ini diuraikan tentang pengertian investasi ( investment ) = penanaman modal (asing) yang merupakan suatu kegiatan bisnis / perdagangan, yang dimulai dari maksud dilaksanakan investasi tersebut oleh investor maupun bagi host country-nya, proses kegiatannya, demikian juga sejarah perkembangan investasi mulai dari abad ke 18, yang sebenarnya tidak lepas dari kegiatan politik pemerintahan suatu negara.. Demikian juga akan diperkenalkan para pelaku serta pihak pihak yang terkait dengan investasi, serta akhirnya dasar dasar ketentuan pelaksanaannya berupa peraturan undang udangan serta adanya perjanjian internasional yang sekaligus merupakan pemagaran yuridis pelaksanaan investasi di Indonesia, juga sekilas tentang forum penyelesaian sengketa berkaitan dengan pemilihan hukum dan peradilannya. Investasi di Indonesia pada dasarnya diatur dengan Undang undang no. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang undang No. 6 tahun 1968 tentang Penanaman Modal dalam Negeri yang sangat terkait , dilengkapi, dan didukung ataupun bersandar kepada Undang Undang lainnya misalnya UU tentang Perseroan terbatas, UU Tentang penataan Ruang, UU Agraria, UU Perindustrian, UU Perpajakan dan seterusnya, dengan ikutannya berupa Kepres, Kep Men, Perda , sampai kepada petunjuk pelaksanaannya. Adapun catatan tentang pokok dan pengertian dasar hukum investasi ini berpedoman kepada naskah Hukum Investasi yang dipersiapkan untuk bahan perkuliahan yang disusun bersama oleh para Sarjana Hukum yang mendalami hukum investasi dari berbagai Universitas Negeri , beliau-beliau tersebut adalah Ernan Rajagukguk, S.H., LLM., PhD ( Universitas Indonesia ) , Farida S.H ( Universitas Hasaniddin), M. Mawin, S. (Universitas Gajah Mada), Nyulistiowati Suryatin, S.H., C.N ( Universitas Pajajaran), Dr.Rahmi Jened, S.H., M.H ( Universitas Airlangga), Siti Mahmudah, S.H ( Universitas Diponegoro ), Zulkifli Sembiring, S.H ( Universitas Sumatera Utara). Selain bahan pokok tersebut, penyusun juga menyiapkan bahan bacaan berupa diktat “Pokok Pokok Pemahaman Hukum Investasi di Indonesia” yang berada di T.U FH Unnar untuk menambah gambaran pelaksanaan investasi secara lebih mendalam. Sebagaimana diuraikan di atas catatan ini hanyalah menggambarkan pengertian pokok-pokok saja, sehingga diharapkan para mahasiswa melengkapinya dengan bahan bacaan lain yang terkait, juga dianjurkan menyimak berita / permasalahan ivestasi dari berbagai pemberitaan media informasi lainnya, mengingat sebenarnya masih amat banyak permasalahan yang timbul di masyarakat dari penerapan UU Penanaman Modal tersebut. Penyusun,


2

Bahan bacaan :

Hartono CFG Subaryati , 1972 , Beberapa Masalah Transnasional Dalam Penanaman Modal Asing di Indonesia, Binacipta Bandung. Haula Adolf, 2004, Perjanjian Penanaman Modal dalam Hukum Perdagangan Internasional (WTO), Raja Grafindo Persada, Jakarta. Ilmar Aminuddin, 2004, Hukum Penanaman Modal di Indonesia, Prenada Mulia, Jakarta Ismail Sunny, Rudiono Rochmat, 1971, Tinjauan dan Pembahasan Undang Undang Penanaman Modal Asing dan Kredit Luar Negeri, Prajna Paramita, Jakarta. N. Rosyidah Rakhmawati, 2003, Hukum Penanaman Modal di Inonesia Dalam Menghadapi Era Global, Bayu Publishing , Malang. Panji Anoraga, 1955, Perusahaan Multinasional Penanaman Modal Asing, Pustaka Jaya, Jakarta. Sardjono Dirdjosisworo, 1999, Hukum Perusahaan Mengenai Penanaman Modal di Indonesia, Mandar Maju, Bandung Sumantoro, 1984, Bunga Rampai Permasalahan Penanaman Modal dan Pasar Modal , Bina Cipta Bandung. Sapto Rahardjo , Panduan Investasi Obligasi, 2003, PT. Gramedia, Jakarta


3

1.

POKOK-POKOK PENGERTIAN DASAR TENTANG PENANAMAN MODAL ( INVESTASI )

► Dengan uraian berikut ini diharapkan akan dipahami pengertian-pengertian pokok tentang investasi, kegiatan investasi serta hal-hal yang diharapkan oleh para pelaku pelakunya serta ketentuan perundang undangan yang mengaturnya. ►► Tujuan dilakukannya penanaman modal oleh investor selain keuntungan finansial juga berupa “keuntungan” politik, baik yang akan diperoleh para investor tersebut pada saat sekarang atau di kemudian hari, untuk kepentingan individu maupun negaranya. Penanaman modal, baik modal dalam negeri dan utamanya modal asing sangat diharapkan oleh suatu negara agar dapat mengolah kekayaaan alamnya yang masih berupa bahan “mentah” , juga untuk memajukan perdagangan dan membangkitkan berbagai kegiatan perekonomian, yang pada gilirannya tidak saja akan menaikkan pendapatan masyarakat , namun secara bersamaan juga akan terjadi transfer ilmu pengetahuan dan ketrampilan asing sehingga dapat meningkatkan kualitas tenaga kerja serta masyarakat negara yang bersangkutan, demikian juga akan terjadi peningkatan pendapatan negara dari sektor pajak serta retribusi dan sebagainya, yang kesemuanya itu diharapkan akan meningkatkan kemakmuran suatu negara. Agar hal tersebut dapat berjalan dengan baik, mengingat banyaknya kepentingan dari berbagai pihak berkaitan dengan pelaksanaan investasi teresebut , maka diperlukan ketentuan perundang undangan tentang penanaman modal, yang memuat ketentuan – ketentuan agar dapat menarik minat para investor serta memperlancar dan melindungi penanaman modanya, dan sekaligus di sisi lainnya juga dapat melinduingi kepentingankepentingan nasionalnya.

1.1. Peristilahan Investasi berasal dari kata investment = bahasa Inggris yang artinya

adalah "penamaman

modal". Sedangkan foreign investmen berarti "penanaman modal asing" , namun kemudian dalam pemilihan

kata serta

pemaknaan keseharian,

kata investasi diartikan sebagai

penanaman modal asing. Untuk penanaman modal Dalam Negeri sering diistilahkan sebagai "penananaman modal " saja. Investor adalah penanaman modal, sedangkan host country adalah negara penerima modal.


4

1.2. Kegiatan Investasi Investasi adalah merupakan kegiatan perekonomian / perdagangan,

yang sebagaimana

lazimnya suatu kegiatan perdagangan, maka tujuannya adalah untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan tersebut diperoleh dari tersedianya modal usaha, yang kemudian dipakai sebagi sarana untuk menjalankan suatu usaha ; dan dari usaha tersebut diperoleh pendapatan usaha , dan apabila pendapatan usaha melebihi biaya operasionalnya dan beban usaha lainnya, maka dapat dikatakan perusahaan tersebut telah memperoleh keuntungan.

Kembali kepada modal usaha, maka apabila suatu perusahaan akan didirikan, baik yang berupa usaha untuk memproduksi barang ataupun jasa, serta usaha perdagangan / “bisnis” lainnya, maka pada awalnya pasti diperlukan modal usaha. Adapun dimaksudkan dengan “modal” tersebut dapat berupa : -

Uang saja, yang nantinya akan dipergunakan untuk pembelian peralatan produksi, biaya operasional awal, serta sarana / prasarana lainnya, atau

-

Barang-barang yang diperlukan untuk usaha tersebut, misalnya gedung, mesin-mesin, bahan baku, dan dapat juga berupa

-

Pengetahuan, “kwoledge” , tentang tehnologi, manajemen, ( yang dapat berupa hak cipta intelektual ), sebagai sarana untuk menghasilkan suatu produk barang atau jasa / menjalankan usaha , dan juga

-

Ketrampilan / “skill “ untuk menjalankan peralatan.

Suatu usaha memerlukan setidak tidaknya empat unsur modal tersebut, namun cara untuk memperoleh / menyediakan sumber modal tersebut dapat berbeda, karena modal tersebut dapat diperoleh dari : -

Satu sumber / pemodal saja, yang berarti pemilik modal yang juga sebagai pemilik usaha, langsung menjalankan perusahaan tersebut, atau

-

Beberapa pemodal, yang mengumpulkan sejumlah uang tertentu dan atau jenis “modal lainnya” sebagaimana diuraikan di atas yang dapat dipakai untuk menjalankan suatu usaha.

Sebagaimana telah diuraikan di muka, para penanaman modal ( investor ) adalah pelaku bisnis yang mengumpulkan “modal” kemudian “menanamkan” modal tersebut dalam suatu FILE: UNNAR/HUK.INVESTASI/BVY/011005

5

kegiatan usaha, dengan tujuan utama memperoleh keuntungan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Makna keuntungan tersebut tidak saja berupa “uang”, namun dapat juga berupa fasilitas fasilitas untuk melancarkan suatu kegiatan usaha lain. Misalnya suatu perusahaan yang memproduksi marmer dengan merek dagang “X” , “membantu” negara dengan

membangun jalan-jalan

guna

memperlancar transportasi

perdagangan, kemudian dalam jangka panjangnya pemerintah memberikan kemudahan kepada perusahaan marmer merek “X” tersebut untuk dapat mengeksploitir bahan tambang dan sekalian memberikan fasilitas-fasiltas kemudahan ekspornya. Agar investor dapat menanamkan modalnya ( kecuali usaha perorangan yang berskala kecil ) maka diperlukan suatu badan hukum sebagai wadah usahanya, misalnya mulai dari Persekutuan Perdata, CV, PT, dan sebaginya.

Dalam perkembangan usaha, yang didasari

kemajuan ilmu pengetahuan bisnis serta

tehnologi, sampai saat ini dikenal berbagai macam bentuk serta cara penanaman modal, baik penanam modal langsung maupun tidak langsung, yang tidak saja terjadi dalam lingkup suatu negara akan tetapi sudah meluas dalam dunia kegiatan bisnis internasional, yang dilakukan oleh swasta ataupun oleh penyelenggara negara.

1.3. Kepentingan suatu negara akan adanya investasi Kemudian ketika timbul pertanyaan mengapa suatu negara memerlukan adanya kegiatan penanaman modal ( investasi ) ? Hal tersebut dapat diungkapkan sebagai berikut : - Setiap ada kegiatan penanaman modal, berarti terjadinya / didirikan suatu usaha ( baru ). - Setiap usaha pasti memerlukan tenaga kerja. - Adanya kebutuhan

akan tenaga berarti penyerapan

angkatan kerja

/ penyerapan

“pengangguran”. - Para pekerja tersebut , yang semula

tidak berpenghasilan, menjadi berpenghasilan,

sehingga menaikkan daya beli masyarakat. - Dengan naiknya daya beli masyarakat , maka akan bertambah pula produk-produk yang dapat terjual ( mampu dibeli masyarakat ) , dengan demikian semakin menaikkan potensi dari produsen-produsen yang sudah ada , dan karena produknya banyak terjual kemungkinan juga akan menaikkan / memperluas / deversifikasi produksinya dan pada gilirannya terjadi penambahan penyerapan tenaga kerja yang lebih banyak lagi. FILE: UNNAR/HUK.INVESTASI/BVY/011005

6

- Sebagai contoh, dengan didirikan sebuah pabrik sepeda motor ( investasi usaha ), maka akan terjadi : - Penyerapan tenaga kerja, dan bertambahnya penghasilan masyarakat. Misalnya diperlukan 200 tenaga kerja , yang diserap dari suatu kelompok angkatan kerja “pengangguran” lulusan SMUmum / SMKejuruan, yang berarti pula bahwa warga negara yang mempunyai penghasilan bertambah dengan 200 orang , yang mampu membeli tambahan sepatu / baju , dan sebagainya, sehingga keperluan sepatu / baju meningkat pula, dengan demikian produsen sepatu baju dapat menaikkan / deversifikasi produknya , dan terjadilah penyerapan tenaga kerja yang baru lagi, demikian seterusnya. - Dampak positif karena adanya keperluan langsung Karena keperluan pabrik itu sendiri, misalnya keperluan akan peralatan kantor, juga trasportasi / akomodasi untuk para manajer ( sewa / beli mobil dan rumah ), tambahan lyn angkot bagi karyawannya , dan seterusnya , yang kesemuanya itu merupakan pangsa pasar baru bagi produsen barang / jasa yang berkaitan. - Dampak positif yang terjadi secara tidak langsung. Dengan telah berproduksinya pabrik

sepeda motor, berarti sepeda motor

dimasyarakat bertambah, sehingga diperlukan tambahan bengkel-bengkel perawatan tukang tambal ban, tukang cat , jasa parkir dan sebagainya, yang selain menyerap tenaga kerja juga meningkatkan pendapatan pajak – pajak dan retribusi bagi negara.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya investasi yang tepat , maka akan meningkatkan penghasilan / daya beli masyarakat

serta menggerakkan perekonomian

nasional, dan selanjutnya ketika penghasilan masyarakat sudah dalam taraf menabung / saving”, maka akan terbentuklah “modal usaha yang baru”

“mampu

sehingga dapat

dimanfaatkan untuk menambah adanya investasi baru.

Pada dasarnya setiap negara selalu memerlukan adanya investasi, namun khususnya bagi negara “miskin” / berkembang , sangat memerlukan dilakukannya investasi / penanaman modal ( asing ) di wilayahnya.


7

Hal tersebut dapat dapat digambarkan bahwa negara yang sedang berkembang biasanya masih dalam kondisi : -

Tidak tersedia dana masyarakat untuk melakukan investasi ( penghasilan relatif rendah, tidak ada saving )

-

Tidak tersedia tenaga ahli untuk menjalankan usaha dengan tehnologi tinggi

yang

dapat menghasilkan produk yang berkualitas dan dalam dalam jumlah yang banyak. Hal tersebut disebabkan lembaga lembaga pendidikan dan pelatihan yang ada belum mampu mencetak tenaga ahli tersebut, ( karena biayanya mahal , masyarakat tidak mampu membayarnya / menyekolahkan anak-anaknya ). -

Dilain pihak negara tersebut mempunyai “kekayaan alam” berupa bahan mentah yang belum dapat diolah, ataupun tambang-tambang yang belum dapat digali.

-

Untuk itu diperlukan investor asing, yang selain

sebagai penggerak roda

perekonomian sebagaimana diurakan di atas, juga dimaksudkan

agar dapat

dilaksanakan alih tehnologi dan keahlian, dan akhirnya alih modal secara keseluruhan.

1.4. Diperlukan tatanan hukum / ketentuan perundang undangan tentang investasi. Kegiatan investasi adalah menyangkut kehidupan seluruh warga masyarakat / penduduk suatu negara

yang berada

dalam pusaran berbagai pertentangan kepentingan,

antara

investor, pemerintah, dan keinginan masyarakat itu sendiri sebagai berikut : -

Bagi para pemodal ( investor) swasta maupun pemerintah, baik dalam negeri maupun asing, adalah bertujuan untuk memperoleh keuntungan, dilain pihak.

-

Bagi warga masyarakat yang menginginkan penghasilan yang cukup, sehingga dapat memperoleh kehidupan yang layak.

-

Bagi pemerintah , □ Menginginkan berjalannya roda perekonomian, meningkatkan penghasilan warga masyarakat dengan melaksanakan konsep serta strategi perekonomian maupun politik pemerintahannya yang menyangkut kelangsungan

hidup dan

meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. □ Mempuyai kewajiban / dan kepentingan untuk melindungi kekayaan negara , pelestarian lingkungan hidup, serta menjaga agar kegiatan dan produk produk strategis tidak dikuasai oleh investor asing, serta


8

□ Dalam era globalisasi ini harus pula memperhatikan kepentingan serta kaidah kaidah perdagangan / hukum Internasional .

Maka pemerintah perlu dan berkewajiban untuk menerbitkan peraturan perundangundangan

yang berkaitan dengan investasi / penanaman modal tersebut agar semua

kepentingan tercukupi dan tidak saling merugikan serta para pelakunya mendapat perlindungan yuridis.

Dalam kerangka pemahaman tersebut di atas telah diterbitkan berbagai ketentuan perundang undangan yang mengatur langsung, ataupun yang berkaitan dengan pelaksanaan investasi serta peraturan peraturan implementasinya,

yang

berdasarkan penelusuran Sumantoro

(1981:136) dalam N.R Rahmawati (2003 :27) dijumpai tidak kurang dari 27 Undang Undang , 13 Peraturan Pemerintah, 32 Keputusan Presiden, 168 Keputusan Menteri, 16 Keputusan BKPM, 22 Keputusan B.I (Biro Lalulintas Devisa) , 32 Surat Edaran , belum lagi ketentuan yang berlandaskan Hukum Internasional serta perjanjian serta kesepakatan-kesepakatan internasional lainnya misalnya Agreement on Trade – Related Investment (TRIMS) dalam GATT Gouvernment Asocciassion on Trade and Tariff

Measures

Uruguay 1994,

kesepakatan AFTA Asean Free Trade Area yang diberlakukan di Indonesia mulai 1 Januari 2003. Adapun ketentuan yang khusus mengatur tentang investasi adalah : □ UU no.1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing dan UU no.11 Tahun 1970 Tentang Perubahan dan Tambahan UU no. 1 /1967 PMA □ UU no.6 Tahun 1968 Tentang Penanaman Modal Dalam Negeri dan UU no.12 Tahun 1970 Tentang Perubahan dan Tambahan UU no. 6 /1968 PMDN Demikianlah hukum investasi / penanaman modal dapat dipelajari dan dipahami dengan menggabungkan pemahaman yang berkaitan dengan investasi / penanaman modal sebagai kegiatan ekonomi / perdagangan, dalam bingkai rambu-rambu ketentuan perundang-undangan yang mengaturnya. Evaluasi : -

Apakah yang dimaksud dengan Investasi / penaman modal

-

Berupa apa sajakah modal tersebut.


9

-

Siapakah yang meng investasikan modal ( investor) tersebut, serta apabila ditilik dari cara mereka memperoleh modal ada berapa macam investor ?

-

Investasi adalah kegiatan investor untuk memperoleh keuntungan, adakah kepentingan suatu negara terhadap kegiatan investasi tersebut?

-

Apakah dampak berulang - bergulir ( yang positif ) atas didirikan suatu pabrik /atau suatu usaha ( terlebih dengan modal besar ) , serta apakah kaitannya dengan kenaikan pendapatan masyarakat?

-

Mengapa negara perlu menerbitkan peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan penanaman modal tersebut ?


10

pokok-pokok pemahaman penanaman modal langsung serta lingkup hukum investasi di Indonesia

Recommend Documents