Power Points untuk Kuliah Hukum Investasi
HUKUM INVESTASI PENANAMAN MODAL ASING (PMA) M. Hawin
Manfaat/Keuntungan (Benefits) PMA 1. Meningkatkan devisa (foreign exchange) dengan melalui pendapatan dari ekspor 2. Meningkatkan jumlah lowongan kerja 3. Transfer of technology 4. Meningkatkan public revenues melalui perpajakan 5. Links dengan pasar internasional 6. Pembangunan resource local 7. Memajukan industry local dan produksi, dll.
Dampak Negatif (Cost & Risk) PMA 1.
Dominasi asing atas ekonomi dan campur tangan politik
2.
Industri/perusahaan local (baru) mati
3.
Teknologi yang tidak cocok
4.
Kerusakan lingkungan
5.
Berkurangnya resource local
6.
Efek negative sosial
Fungsi Peraturan PMA 1. Memaksimalkan benefits dan meminimalkan risks 2. Mendorong PMA 3. Mengontrol PMA
Masalah – masalah yang diatur 1. Proyek-proyek investasi yang dibolehkan atau diprioritaskan 2. Joint venture 3. Bentuk-bentuk insentif 4. Bentuk / cara control 5. System administrasi peraturan PMA
Proyek-proyek yang dibolehkan Tidak ada Negara yang membolehkan warga Negara asing untuk menanamkan modalnya di semua aktivitas/bidang ekonomi. Biasanya, bidang-bidang tertentu akan tertutup bagi PMA karena alasan – alasan, misalnya: keamanan Negara, pertahanan, pertimbangan, strategis (misalnya:telekomunikasi, air, listrik, jalan, dll).
Proyek-proyek yang dibolehkan Yang memberikan kontribusi kepada ekonomi Negara, misalnya: 1. Lowongan kerja 2. Devisa 3. Transfer of technology 4. Penggunaan local contents (Performance requirements)
Joint Venture dengan partisipasi lokal 1. Lebih mudah terintigrasi ke dalam ekonomi lokal. Lebih memungkinkan bagi host country untuk mengambil alih seluruh proyek 2. Lebih mudah terjadinya transfer teknologi dan management skills 3. Berkurangmya risiko dominasi asing 4. Menfasilitasi akses kepada jaringan pasar internasional partner asing 5. Lebih responsive kepada kebijakan-kebijakan pemerintah dan lebih bisa beroperasi untuk kepentingan local
Lokal Venture : equity participation Variasi-variasi 1.
Modal asing maksimal 49% untuk semua proyek.
2.
Maksimal modal asing tergantung kepada sektor ekonomi yang terlibat. Bisa lebih dari 50%.
Joint Venture : the nature of technology Variasi-variasi : 1. Teknologi harus yang baru. Misalnya, Hukum Investasi Mesir mengharuskan penggunaan mesin dan peralatan yang “compatible with modern technological developments and that have not been previously 2. Teknologi tidak harus baru. Yang penting: Menciptakan banyak lapangan kerja, menggunakan lebih sedikit energy, menggunakan lebih banyak partisipasi lokal untuk service dan spare parts. Performance Requirements 1. Penggunaan jumlah minimal local contents 2. Jumlah minimal produksi untuk diekspor. Diperkuat dgn syarat bawa ekspatriasi keuntungan boleh dgn syarat ada export earnings 3. Penggunaan tenaga local (quantity participation) 4. Penggunaan jumlah minimal local (equity participation) 5. Transfer teknologi (quality participation)
Insentif PMA 1. Yang menambah keuntungan investor: -
Pembebasan / keringanan pajak
-
Subsidi langsung
-
Grants
-
Pembebasan / keringanan bea masuk
-
Perjanjian untuk membeli produk pada harga minimal tertentu. Insentif PMA
2. Yang mengurangi risiko bagi investor: -
Jaminan tidak aka nada nasionalisasi kecuali dengan kompensasi yang prompt, adequate and effective.
-
Jaminan untuk bias menggunakan forum internasional dalam penyelesaian sengketa. Misal ICSID (International Center for the Settlement of Investment Disputes)
-
Proteksi pasar untuk investor (dengan quata atau tarif bea masuk yg tinggi baagi competing products)
Kontrol PMA 1. Kontrol devisa dan repatriasi 2. Kontrol harga produk 3. Kontrol tenaga kerja 4. Kontrol equity
JOINT VENTURE 1. Equity joint venture 2. Contractual joint venture Biasanya harus berbentuk badan hukum. Sebagai sarana control oleh pemerintah.
PMA DI INDONESIA 1. UU No. 1 / 1967 tentang Penanaman Modal Asing, yang dirubah oleh UU No. 11 / 1970 (UUPMA). 2. PP No. 20 / 1994 tentang Pemilikan Saham dalam Perusahaan yang Didirikan dalam rangka Penanaman Modal Asing. 3. Keputusan Menteri Negara Investasi/ Kepala Koordinasi Penanaman Modal Nomor 38/SK/1999, yaitu Pedoman dan Tatacara Penanaman Modal yang didirikan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing. Perbandingan Hal
Dulu (stlh UUPMA)
Sekarang (PP 20/1994)
1. 100% asing
Tidak boleh kec. di
Bole kec. pd sector
daerah terpencil
infrastruktur
2. Divestasi
Dlm 20 th, 51% hrs milik local
a.
Dlm 15 th jumla divestasi terserah para piak asal minimal 5%
b. JV tdk hrs divestasi 3. Jumlah minimal investasi
a. 1 juta USD
Tdk ada minimalnya.
b. 250.000 USD
Tapi sesuai kelayakan san kewajaran
4. Status pihak asing
Hrs Badan Hukum
Bisa juga perorangan
5. Status pihak lokal
WNI atau badan hokum
Perish. PMA jg boleh
milik Indonesia penuh
kec. pd infrastruktur
Perbandingan Hal
Dulu
Sekarang
6. Pendirian anak perush
Tdk mungkin
a. Boleh bila perush PMA sdh beroperasi scr komersial b. Anak perush. Boleh 100% dimiliki oleh asing
7. Jangka waktu
30 th. Perpanjangan tdk
30 th stlh komersial. Dpt
jelas
diperpanjang, 30 th tiap perpanjangan
8. Pendirian Joint Venture
Minimal 20% hrs milik
Minimal 5% dari modal
lokal (dari modal dasar)
disetor hrs milik lokal
Perkembangan Straight Investment UUPMA 1974 100% boleh kec. unt. infrastruktur
PP 17/92 Tidak boleh
PP 20/94 Boleh unt. Daerah
Boleh kec. unt.
terpencil
Infrastruktur
Keharusan Partisipasi Lokal 51% (Indigenization : Indonesianisasi Saham) UUPMA
SK BKPM/74
PP 17/92
PP 20/94
Tdk ada
10 th setelah ada
20 th setelah
Tdk ada
keharusan
izin usaha
beroperasi secara
keharusan
komersial
Contoh-contoh insentif PMA 1. Hak transfer dalam valuta asing (Pasal 18, 19, 20, dan 24 UUPMA): -
Keuntungan bersih operasi perusahaan
-
Keuntungan penjualan saham
-
Biaya tenaga asing
-
Biaya training orang Indonesia di luar negeri
-
Pokok & bunga pinjaman asing
-
Kompensasi nasionalisasi
Contoh-contoh insentif PMA 2. Jamirian tidak ada nasionalisasi kecuali untuk kepentingan negara (Pasal 21 UUPMA). 3. Jaminan pemberian kompensasi jika terjadi nasionalisasi (Pasal 22(1) UUPMA). Kompensasi sesual persetujuan para pihak sesuai dengan “azas-azas hukum internasional jang berlaku.” Jadi kompensasi harus “prompt, adequate and effective.”
Contoh-contoh insentif PMA 3.
Prosedur penyelesaian sengketa secara khusus yaitu arbitrase (Pasal 22(2) UUPMA). Apakah ada jaminan bias memakai forum internasional? Apakah bias menggunakan ICSID?
KONTROL PMA DI INDONESIA 1. Penetapan negative list a. Tertutup secara penguasaan penuh (Ps. 6(1) UUPMA & Ps. 2 PP 20/94). Jadi hrs berpatungan. b. Tertutup sama sekali (Ps. 6(2) UUPMA). 2. Partisipasi tenaga kerja (quantity participation. Ps. 9, 10 dan 11 UUPMA).
Kontrol PMA (lanjutan) 3. Partisipasi modal (equity participation). Dengan PP 20/94, telah teradi perubahan yang mendasar. Dikatakan “menjual Negara” kepada pihak asing. 4. Partisipasi kemampuan (quality participation. Ps. 12 UUPMA).
Kontrol PMA (lanjutan) 5. Prosedur tertentu: -
Permohonan kepada Ketuan Bapepam
-
Sebelum SK Meninves 38/99, harus dengan persetujuan Presiden.
6. Perseroan Terbatas (PT) sebagai bentuk usaha (Ps. 3 UUPMA) 7. Persyaratan kandungan local (local content)
World Trade Organization (WTO) melaksanakan beberapa perjanjian multilateral : 1. Perjanjian Multilateral di bidang perdagangan barang. Misalnya: -
General Agreement on Tariffs and Trade 1994 (GATT)
-
Agreement on Trade-Related Investment Measures (TRIMs)
2. General Agreement on Trade in Services (GATS) 3. Agreement on Trade- Related Aspets of Intellectual Property Rights (TRIPs) 4. Perjanjian-perjanjian plurilateral di bidang kapal udara sipil, pengadaan pemerintah, dll
Agreement on Trade-Related Investment Measures (TRIMs) •
TRIMs: Kebijakan-kebijakan investasi yang berkaitan dengan perdagangan barang.
•
Negara anggota dilarang membuat TRIMs yang melanggar prinsip National Treatment (Pasal III GATT) dan kewajiban penghapusan restriksi kuantitatif terhadap impor (Pasal XI(1) GATT).
Prinsip National Treatment Article 111(4): “The products of the territory of any contracting party imported into the territory of any other contracting party shall be accorded treatment no less favourable than that accorded to like products of national origin in respect of all laws, regulations and requirements affecting their internal sale, offering for sale, purchase, transportation, distribution or use . . .“
TRIMs yang melanggar prinsip National Treatment: 1. Persyaratan kandungan lokal (local content). 2. Persyaratan pembelian/pemakaian bahan impor yang dibatasi sejumlah atau senilai produk yang akan diekspor (trade balancing requirement)
TRIMs yang melanggar kewajiban penghapusan restriksi kuantitatif terhadap impor 1. Pembatasan impor bahan baku sampai sejumlah atau senhlai produksi lokal yang diekspor. 2. Pembatasan impor dengan pembatasan akses devisa sampai sejumlah devisa yang d hasilkan. 3. Pembatasan ekspor berdasarkan jenis barang, jumlah maupun nilai barang, atau proporsi dengan jumlah/nilai produksi lokal.
ARBITRASI SEBAGAI SALAH SATU SARANA PENYELESAIAN SENGKETA M. Hawin Fakultas Hukum Univertsitas Gadjah Mada
Kelebihan Arbitrasi Internasional • Keputusan netral; • Lebih dapat dilaksanakan; • Tidak begitu formal; • Rahasia terjaga; • Bisa lebih murah; • Bisa lebih cepat.
Macam- macam Arbitrasi: • Institusional: -
International Chamber od Commerce (ICC);
-
American Arbitration Association (AAA);
-
London Court of International Arbitration (LCIA).
-
Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)
-
International Centre for the Settlement of Investment Disputes ( ICSID). Masing-masing punya Aturan Prosedur.
• Ad Hoc: -
Bisa pakai UNCITRAL Rules
Peranan UNCITRAL (United Nations Commission on International Trade Law) • Mengeluarkan UNCITRAL Rules untuk Arbitrasi; • Mengeluarkan UNCITRAL Model Law yang bias diikuti oleh suatu Negara.
Beberapa Konvensi ttg Arbitrasi • Geneva Protocol 1923; • Geneva Convention 1927; • New York Convention 1958; • Inter American Convetion on International Commercial Arbitration; • ICSID Convention.
PerUUan di bidang Arbitrasi di Indonesia • UU No. 30/1999 tentang Arbitrasi dan Alternative Penyelesaian Sengketa
Hal-haI yang penting dalam Arbitrasi •
Jumlah wasit: I atau 3;
•
Cara pemiiihan wasit (Arbitrator);
•
Wasit yang independen dan tidak memihak: - Tidak boleh mempunyai hubungan dekat dengan wasit (Lihat Pasal 12 (1) UU No. 30/ 1999) - Selama berlangsungnya arbitrasi, suatu pihak yang sengketa tidak boleh mengadakan hubungan sendirian dengan wasit;
•
Tempat Arbitrasi;
•
Pilihan hukum
Syarat-syarat wasit di Indonesia •
Pasal 12(1) UU No. 30/1999:
-
Cakap melakukan tindakan hukum;
-
Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampal dengan derajat kedua dengan salah satu pihak yang bersengketa;
-
Tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain atas putusan arbitrasi;
-
Mempunyai pengala man serta menguasai secara aktif di bidangnya paling sedikit 15 tahun.
Pilihan Hukum yang dilakukan: • Hukum substantive yang mengatur kontrak para pihak; • Hukum yang mengatur perjanjian arbitrasi; • Hukum acara arbitrasi; • Hukum Perdata Internasional.
• Namun, wasit bias memutus perkara memakai: - Prinsip ex aequo et bono: memutus berdasarkan kaedah-kaedah yang adil, kejujuran, dan iktikad baik; - Lex marcatoria: kebebasan – kebiasaan-kebiasaan umum dalam perdagangan Pasal 56 (1) UU No. 30/1999: boleh memakai asalkan secara tegas ditentukan dalam perjanjian arbitrasi.
Prinsip “Party Autonomy” Peraturan nasional yang memaksa
Pelaksanaan Keputusan Arbitrasi Internasional • Pelaksanaan secara sukarela; • Pelaksanaan melalui keputusan pengadilan (apabila ada pihak yang tidak mau melaksanakan keputusan arbitrasi) The New York Convention (UN Convention on Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards), 1958.
The New York Convention di Indonesia • Disyahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 34 tahun 1981. • Didukung oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 taun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing.
Beberapa ketentuan penting dalam the New York Convention: • Pasal III : “Setiap Negara peserta harus mengakui keputusan arbitrase sebagai mengikat dan melaksanakannya …” Ada pengecualiannya (lihat Pasal V dan VI)
• Inti Pasal V dan VI: keputusan arbitrasi asing bisa tidak diakui/dilaksanakan apabila: -
Perjanjian (klausula) Arbitrasinya tidak sah;
-
Pihak yang kalah tidak diberitahu secara layak tentang penunjukan wasit, acara arbitrasi, dan tidak bisa berbicara;
-
Tidak memutuskan persoalan yang diminta;
-
Komposisi panel wasit atau acara arbitrasinya tidak sesuai dengan “Party Autonomy”
• Pasal V dan VI (lanjutan): keputusan arbitrasi asing bisa tidak diakui/dilaksanakan bila: -
Materi sengketa tidak bisa diarbitrasikan menurut hukum Negara yang mau melaksanakan kepututsan arbitrasi (contoh di Indo: perceraian);
-
Pengakuan dan pelaksanaannya akan bertentangan dengan “public policy” Negara yang akan melaksanakannya;
-
Telah dibatalkan oleh pihak yang berwenang di Negara dimana keputusan arbitrasi dikeluarkan.
Apakah Keputusan Arbitrasi Asing bisa dilaksanakan di Indonesia? • Yani Haryanto V. MAN Sugar Ltd. Kontrak pembelian gula antara Yani and MAN. Keputusan Arbitrasi Inggris tidak bisa dilaksanakan karena kontrak pembelian gula tersebut dianggap batal demi hukum karena ia bertentangan dengan Peraturan Pemerintah yang memberikan hak monopoli untuk mengimpor gula hanya kepada BULOG.
