9 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Liberalisasi dan globalisasi ekonomi sudah melanda seluruh dunia, termasuk dalam investasi asing atau penanaman modal asing. Liberalisasi dibidang penanaman modal asing mengalir seperti air mengikuti arus membidik atau mencari daerah sasaran yang paling menguntungkan. Globalisasi ekonomi dunia telah meniadakan sekat-sekat batas hubungan ekonomi internasional negara menjadi tanpa batas (boarderless). 1 Dampak yang sangat terasa dengan terjadinya globalisasi yakni arus informasi begitu cepat sampai di tangan masyarakat. Jadi tidaklah mengherankan, jika berbagai pihak khususnya di kalangan pebisnis berlomba memburu informasi, sebab siapa yang mampu menguasai informasi dengan cepat, maka dialah yang terdepan. Demikian juga halnya dengan arus transportasi dari satu negara ke negara lain dapat begitu cepat dan mudah diakses oleh masyarakat. Hal ini semua tentu berkat dukungan teknologi yang terus digunakan dan dikembangkan oleh para ahlinya. Dengan semakin dekatnya batas negara antara satu negara dengan negara lain peluang untuk berinvestasi, terlebih lagi hampir semua negara dewasa ini sudah membuka diri bagi investor asing sangat terbuka luas. Oleh karena itu, tidaklah
berlebihan
jika
pakar
ekonomi
Dorodjatun
Kuntjoro-Jakti
mengemukakan: “Meningkatnya perekonomian di banyak negara ini, sebagai akibatnya adalah interdepedensi pada akhirnya menciptakan derajat keterbukaan ekonomi yang semakin tinggi di dunia, yang terlihat bukan hanya pada 1
Rosyidah Rakhmawati, Hukum Penanaman Modal Indonesia dalam Menghadapi Era Global, Pustaka Jaya, Jakarta, 1998, hal 1.
Universitas Sumatera Utara
10 arus peningkatan barang tapi juga pada arus jasa serta arus uang dan modal. Pada gilirannya arus investasi di dunia semakin mengikuti perkembangan keterbukaan ini, sehingga dewasa ini peningkayan arus investasi itulah yang memacu arus perdagangan di dunia.” 2 Untuk itu, cukup beralasan jika setiap negara saling bersaing untuk menarik calon investor khususnya investor asing (Foreign Direct Investment/FDI) untuk menanamkan modal di negaranya. Dalam suasana seperti ini peluang yang begitu terbuka di era globalisasi agaknya perlu disikapi secara positif. Namun apapun alasannya, terjadinya globalisasi dalam berbagai hal termasuk dalam penanaman modal suatu hal yang sulit dihindari. Satu hal yang pasti bahwa transformasi, penetrasi, modernisasi dan investasi merupakan bagian dari banyak hal yang akan memberi ciri sebuah dunia global yang tidak lagi mengenal batasbatas teritorial. Dalam suasana seperti ini penting untuk disadari bahwa memasuki arena pasar global, tentunya harus disertai persiapan yang matang dan terintegrasi terlebih lagi jika ingin mengundang investor asing. 3 Kehadiran investor asing dalam suatu negara yang berdaulat memang dapat menimbulkan berbagai pendapat dengan argumentasi masing-masing. Pendapat tersebut antara lain ada yang mengemukakan, kehadiran investor asing dapat mengancam industri dalam negeri sendiri dan bahkan mungkin mengancam kedaulatan negara. Permasalahan semacam ini, bukannya tidak disadari oleh negara penerima modal (host country). Perhatikan misalnya apa yang dikemukakan oleh B. Napitupulu : “kebijakan Pemerintah RI dalam menghadapi modal asing menunjukkan suatu keinginan untuk memberikan proporsi yang wajar sebagai potensi
2
Yanto Bashri (ed), “Mau Kemana Pembangunan Ekonomi Indonesia”. Prisma Pemikiran Prof. Dr. Dorodjatun Kuntjoro-Jakti. Jakarta: Predna Media, 2003, hal. 12-13. 3 Freddy Roeroe, dkk., Batam Komitmen Setengah Hati. Jakarta: Aksara Karunia, 2003, hal. 108.
Universitas Sumatera Utara
11 ekonomi negara-negara asing melalui sistem seleksi dan pengarahan yang adequate dengan kedaulatan tungal yang dimiliki.” 4 Pendapat senada diungkapkan oleh Rusdin : “Salah satu kritik terhadap globalisasi adalah meningkatnya ketergantungan antara ekonomi global, kekuatan ekonomi yang menggantikan dominasi pemerintah dan memfokuskan kearah organisasi perdagangan bebas (WTO). Ketika dunia ini menjadi satu pasar berakibat pada semakin kuatnya interdepedensi atau ketergantungan antara satu negara dengan negara lainnya yang sama-sama mempunyai kedaulatan nasional. Jadi, yang sebenarnya terjadi bukanlah satu negara tergantung pada negara lainnya melainkan suatu situasi dan kondisi di mana semuanya saling memerlukan untuk mempertahankan keseimbangan politis, ekonomis dan tentu pula dalam rangka pemenuhan kepentingan masing-masing negara.” 5 Penanaman modal berkembang sejalan dengan kebutuhan suatu negara dalam melaksanakan pembangunan ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakatnya. Selain itu kegiatan penanaman modal juga terjadi sebagai konsekuensi dari berkembangnya kegiatan ekonomi dan perdagangan. 6 Penanaman modal tidak saja merupakan kebutuhan penting bagi suatu negara dalam pengembangan pembangunan ekonomi, namun juga merupakan sarana utama dalam pengembangan suatu industri. Setelah menanti cukup lama akhirnya ketentuan investasi yang selama empat puluh tahun diatur dalam dua undang-undang yakni pertama, UndangUndang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) dan yang kedua, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM). Undang-undang penanaman modal
4
B. Napitupulu, Joint Ventures di Indonesia. Jakarta: Erlangga, 1975, hal. 30. Rusdin, Bisnis Internasional dalam Pendekatan Praktik. Jilid 1. Bandung: Alfabeta, 2002, hal. 34. 6 Ibid, hal 5 5
Universitas Sumatera Utara
12 dinyatakan berlaku sejak diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2007 Nomor 67 pada tanggal 26 April 2007. Hal yang menarik dalam UUPM adalah dicantumkannya sejumlah asas yang menjiwai norma yang ada dalam undang-undang penanaman modal. Tampaknya pembentuk undang-undang berupaya untuk menangkap nilai-nilai yang hidup dalam tatanan pergaulan masyarakat baik di tingkat nasional maupun di dunia internasional. Artinya dengan keikutsertaan Indonesia dalam berbagai forum internasional, maka berbagai nilai yang dianggap telah menjadi norma universal diakomodasikan ke dalam hukum nasional, satu diantaranya adalah akuntabilitas. 7 Akuntabilitas
sebagai
salah
satu
prinsip
good
corporate
governance berkaitan dengan pertanggungjawaban pimpinan atas keputusan dan hasil yang dicapai, sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan dalam pelaksanaan tanggung jawab mengelola organisasi. Prinsip akuntabilitas digunakan untuk menciptakan sistem kontrol yang efektif berdasarkan distribusi kekuasaan pemegang saham, direksi dan komisaris. Prinsip akuntabilitas menuntut 2 (dua) hal, yaitu : 1) kemampuan menjawab dan 2) konsekuensi. Komponen pertama (istilah yang bermula dari responsibilitas) adalah berhubungan dengan tuntutan bagi para aparat untuk menjawab secara periodik setiap pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan bagaimana mereka menggunakan wewenang mereka, kemana sumber daya telah digunakan dan apa yang telah tercapai dengan menggunakan sumber daya tersebut.
7
Sentosa Sembiring, Hukum Investasi. Bandung: Nuansa Aulia, 2007, hal. 202.
Universitas Sumatera Utara
13 Makna atau pengertian akuntabilitas dilihat dari aspek manajemen pemerintah adalah sebagai berikut : Menurut Mardiasmo, mengemukakan bahwa : “Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.” 8 Sedangkan menurut Tim Studi Akuntansi Keuangan Pemerintah BPKP seperti yang dikutip Rosjidi, makna akuntabilitas adalah sebagai berikut : “Akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban-kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan atas pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban secara periodik.” 9 Kewajiban-kewajiban dimaksud, terutama dengan aktivitas birokrasi dalam memberikan pelayanan sebagai kontra prestasi atas hak-haknya yang telah dipungut langsung maupun tidak langsung dari masyarakat. Hal ini berarti menyangkut kelayakan atau ketidaklayakan keberhasilan atau kegagalan kinerja di bidang pelayanan publik yang merupakan aktivitas utama. Karena itu, perlu pertanggungjawaban melalui media yang disusun berdasarkan standar yang telah ditetapkan, selanjutnya dikomunikasikan kepada pihak internal ataupun eksternal (publik) sebagai keharusan hukum bukan semata-mata karena kesukarelaan. Aspek yang terkandung dalam pengertian akuntabilitas adalah bahwa publik mempunyai hak untuk mengetahui kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pihak yang mereka beri kepercayaan. Media pertanggungjawaban dalam konsep akuntabilitas tidak terbatas pada laporan pertanggungjawaban saja, tetapi
8
Mardiasmo, Akuntansi Sektor Publik, Yogyakarta : Andi, 2002, hal. 20. Rosjidi, Akuntansi Sektor Publik Pemerintah. Kerangka, Standar dan Metode, Puslitbangwas BPKP, 2001, hal. 144. 9
Universitas Sumatera Utara
14 mencakup juga praktek-praktek kemudahan si pemberi mandat mendapatkan informasi, baik langsung maupun tidak langsung secara lisan maupun tulisan. Dengan demikian, akuntabilitas akan tumbuh subur pada lingkungan yang mengutamakan keterbukaan sebagai landasan penting dan dalam suasana yang transparan dan demokrasi serta kebebasan dalam mengemukakan pendapat. Akuntabilitas sebagai salah satu prasyarat dari penyelenggaraan negara yang baru, didasarkan pada konsep organisasi dalam manajemen, yang menyangkut : 1. Luas kewenangan dan rentang kendali (spand of control) organisasi. 2. Faktor-faktor yang dapat dikendalikan (controllable) pada level manajemen atau tingkat kekuasaan tertentu. Pengendalian sebagai bagian penting dari masyarakat yang baik saling menunjang dengan akuntabilitas. Dengan kata lain, dapat disebutkan bahwa pengendalian tidak dapat berjalan dengan efesien dan efektif bila tidak ditunjang dengan mekanisme akuntabilitas yang baik, demikian pula sebaliknya. Dari uraian tersebut, dapat dikatakan bahwa akuntabilitas merupakan perwujudan
kewajiban
seseorang
atau
unit
organisasi
untuk
mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periodik. Sumber daya ini merupakan masukan bagi individu maupun unit organisasi yang seharusnya dapat diukur dan diidentifikasikan secara jelas. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dari karyawan
Universitas Sumatera Utara
15 organisasi sehingga tercapai kelancaran dan keterpautan dalam mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Kebijakan liberalisasi perdagangan (dan investasi) juga dilihat sebagai cara untuk meningkatkan daya saing ekonomi. Peningkatan daya saing suatu ekonomi bisa dilakukan melalui berbagai cara. Ada pemikiran yang mengatakan bahwa sebenarnya peningkatan daya saing terutama merupakan tantangan bagi masing-masing perusahaan dan upaya yang dilakukan haruslah pada tingkat perusahaan. Kerjasama internasional, misalnya dengan membentuk suatu aliansi strategis (strategic alliance), merupakan salah satu cara yang kini banyak dilakukan terutama antara perusahaan-perusahaan negara maju. Tetapi berbagai bentuk kerjasama internasonal juga dapat dilakukan pada tingkat negara (ekonomi) untuk meningkatkan daya saing, artinya meningkatkan kemampuan penetrasi pasar. Pembentukan kawasan perdagangan bebas (Free Trade Area/ FTA) seringkali dilihat sebagai upaya untuk saling meningkatkan akses pasar di antara pesertanya. 10 Di lain pihak, dengan semakin terbukanya arus komunikasi maka hubungan antarnegara pun semakin dipererat melalui perjanjian internasional, baik yang diprakarsai oleh lembaga-lembaga internasional, seperti United Nations, World Bank yang melahirkan berbagai konvensi, baik yang berkaitan langsung dengan dunia bisnis maupun tidak langsung dengan dunia bisnis. Selain itu bisa juga terjadi, para pemimpin negara tersebut melahirkan berbagai kesepakatan baik yang bersifat bilateral maupun multilateral dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat di negara tersebut. Salah satu 10
Hadi Susastro, Kebijakan Persaingan, Daya Saing, Liberalisasi, Globalisasi, Regionalisasi dan Semua Itu. CSIS Working Papers Series, Jakarta: 2004, hal. 2.
Universitas Sumatera Utara
16 perjanjian yang cukup membawa pengaruh dalam dunia bisnis dalam dekade terakhir ini adalah didirikannya organisasi perdagangan dunia atau yang lebih dikenal dengan World Trade Organization (WTO), di Marakesh (Maroko) pada tahun 1994. Hasil kesepakatan ini tentu membawa dampak juga dalam bidang bisnis yakni dengan munculnya era liberalisasi perdagangan atau era perdagangan bebas (free trade). Akibat yang muncul dari adanya era liberalisasi perdagangan adalah para pemilik modal akan mendapatkan berbagai kemudahan atau minimal tidak ada lagi perbedaan perlakuan sesama pebisnis yang berada di bawah payung anggota WTO dalam menjalankan bisnisnya di berbagai tempat yang dikehendaki oleh pebisnis tersebut. Untuk itu, berbagai negara pun mencoba menangkap peluang ini dengan menciptakan iklim bisnis yang kondusif khususnya di bidang investasi di negaranya secara sungguh-sungguh. Langkah yang ditempuh dalam menciptakan kondisi investasi yang kondusif yakni dengan mengadopsi kaedah-kaedah yang lahir dalam lalu lintas pergaulan internasional. Dengan cara ini, diharapkan ada standar minimum yang dapat dijadikan pegangan bahwa ketentuan investasi di negara tersebut
mempunyai kualifikasi internasional. Sebagaimana yang
dikemukakan oleh C.F.G. Sunaryati Hartono, sebagai akibat globalisasi dan peningkatan pergaulan dan perdagangan internasional, cukup banyak peraturanperaturan hukum asing atau yang bersifat internasional akan juga dituangkan ke dalam perundang-undangan nasional. Terutama kaedah-kaedah hukum yang bersifat transnasional, lebih cepat akan diterima sebagai Hukum Nasional, karena
Universitas Sumatera Utara
17 kaedah-kaedah hukum transnasional itu merupakan aturan permainan dalam komunikasi dan perekonomian internasional dan global. 11 Begitu juga halnya dengan undang-undang penanaman modal, dimana konsep akuntabilitas secara global pada prinsipnya telah dilaksanakan secara bertahap dalam lingkungan pemerintahan. Dukungan peraturan-peraturan yang berhubungan langsung dengan keharusan penerapan akuntabilitas di setiap instansi pemerintah menunjukan keseriusan pemerintah dalam upaya melakukan reformasi birokrasi. Namun demikian, masih terdapat beberapa hambatan dalam implementasi akuntabilitas seperti masih rendahnya kesejahteraan pegawai, faktor budaya, dan lemahnya penerapan hukum di Indonesia. 12 Dengan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk membuat karya tulis dalam bentuk Skripsi dengan judul “Aspek Globalisasi Prinsip Akuntabilitas dalam Penanaman Modal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007”.
B. Perumusan Masalah Permasalahan merupakan kenyataan yang dihadapi dalam proses penelitian. Dengan adanya rumusan masalah maka akan dapat ditelaah secara maksimal ruang lingkup penelitian sehingga tidak mengarah pada hal-hal yang diluar permasalahan.
Adapun permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana penerapan prinsip akuntabilitas menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal? 2. Bagaimana pelaksanaan prinsip akuntabilitas dalam penanaman modal kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas? 11
C.F.G. Sunaryati Hartono, Sistem Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional. Bandung: Alumni, 1991, hal. 74. 12 R.A. Supriyono, Akuntansi Biaya : Perncanaan dan Pengendalian Biaya serta Pembuatan Keputusan, Edisi 2. Yogyakarta: Penerbit FE-UGM, 2001, hal. 83.
Universitas Sumatera Utara
18 3. Bagaimana aspek globalisasi prinsip akuntabilitas dalam kegiatan penanaman modal di Indonesia?
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 1. Tujuan Penelitian Tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah : a. Untuk mengetahui penerapan prinsip akuntabilitas menurut UndangUndang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. b. Untuk mengetahui pelaksanaan prinsip akuntabilitas dalam penanaman modal kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. c. Untuk mengetahui aspek globalisasi prinsip akuntabilitas dalam kegiatan penanaman modal di Indonesia. 2. Manfaat Penelitian Adapun manfaat penulisan skripsi ini adalah : a. Secara Teoretis Penulisan skripsi ini diharapkan berguna untuk mengembangkan khasanah ilmu pengetahuan hukum perdata, khususnya di bidang hukum perdata BW. b. Secara Praktis 1) Agar masyarakat mengetahui tentang prinsip akuntabilitas dalam penanaman modal berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007.
Universitas Sumatera Utara
19 2) Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan tentang aspek globalisasi prinsip akuntabilitas dalam penanaman modal di Indonesia.
D. Keaslian Penulisan Adapun judul tulisan ini adalah aspek globalisasi prinsip akuntabilitas dalam penanaman modal berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007. Judul skripsi ini belum pernah ditulis dan diteliti dalam bentuk yang sama sehingga tulisan ini asli atau dengan kata lain tidak ada judul yang sama dengan mahasiswa Fakultas Hukum USU. Dengan demikian, keaslian skripsi ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
E. Tinjauan Kepustakaan Akuntabilitas sebagai salah satu asas dalam penanaman mengandung
pengertian
bahwa
setiap
kegiatan
dan
hasil
akhir
modal dari
penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 13 Accountability menurut Oxford Advance Learner's Dictionary 14 adalah required or expected to give an explanation for one's action. Sementara menurut Kamus Inggris Indonesia oleh John M. Echols dan Hassan Shadly, 15 accountability adalah keadaan untuk dipertanggungjawabkan atau keadaan dapat 13 14
Pasal 3 ayat (1) UUPM beserta penjelasannya. Manser, Martin H, Oxford Advance Learner's Dictionary, Oxford University Press,
1989. 15
John M. Echols dan Hassan Shadly, Kamus Lengkap Inggris-Indonesia, IndonesiaInggris, PT Gramedia Jakarta, cetakan XIV, 1986.
Universitas Sumatera Utara
20 dimintai pertanggungjawaban. Dapat dipahami bahwa dalam akuntabilitas terkandung kewajiban seseorang atau organisasi untuk menyajikan dan melaporkan segala tindak tanduk dan kegiatannya terutama di bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi/atasan. Dalam hal ini terminologi akuntabilitas dilihat dari sudut pandang pengendalian tindakan pada pencapaian tujuan. Akuntabilitas ditujukan untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan berhubungan dengan pelayanan apa, oleh siapa, kepada siapa, milik siapa, yang mana, dan bagaimana. Dengan demikian pertanyaan yang memerlukan jawaban tersebut antara lain : apa yang harus dipertanggungjawabkan, mengapa pertanggungjawaban harus diserahkan, kepada siapa pertanggungjawaban diserahkan, siapa yang bertanggung jawab terhadap berbagai bagian kegiatan dalam masyarakat, apakah pertanggungjawaban berjalan seiring dengan kewenangan dan sebagainya. Konsep pelayanan ini dalam akuntabilitas belum memadai, oleh karena itu harus diikuti dengan jiwa intrepreneurship pada pihakpihak yang melaksanakan akuntabilitas. Akuntabilitas secara harfiah dalam bahasa Inggris biasa disebut dengan accoutability yang diartikan sebagai yang dapat dipertanggungjawabkan. Namun demikian pengertian accountable tidak dapat disamakan dengan responsibilitas walaupun seringkali diartikan sama, padahal maknanya jelas sangat berbeda. Beberapa
ahli
menjelaskan
bahwa
dalam
kaitannya
dengan
birokrasi,
responsibility merupakan otoritas yang diberikan atasan untuk melaksanakan
Universitas Sumatera Utara
21 suatu kebijakan. Sedangkan accountability merupakan kewajiban untuk menjelaskan bagaimana realisasi otoritas yang diperolehnya tersebut. 16 Akuntabilitas menjadi kunci dari semua prinsip ini. Prinsip ini menuntut dua hal yaitu : 1. kemampuan menjawab (answerability), dan 2. konsekuensi (consequences). Komponen pertama (istilah yang bermula dari responsibilitas) adalah berhubungan dengan tuntutan bagi para aparat untuk menjawab secara periodik setiap pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan bagaimana mereka menggunakan wewenang mereka, kemana sumber daya telah dipergunakan, dan apa yang telah dicapai dengan menggunakan sumber daya tersebut. Miriam
Budiardjo
mendefinisikan
akuntabilitas
sebagai
pertanggungjawaban pihak yang diberi mandat untuk memerintah kepada mereka yang memberi mandat itu. Akuntabilitas bermakna pertanggungjawaban dengan menciptakan pengawasan melalui distribusi kekuasaan pada berbagai lembaga pemerintah sehingga mengurangi penumpukkan kekuasaan sekaligus menciptakan kondisi saling mengawasi (check and balance system). Lembaga pemerintahan yang dimaksud adalah eksekutif (presiden, wakil presiden, dan kabinetnya), yudikatif (MA dan sistem peradilan) serta legislatif (MPR dan DPR). 17
F. Metode Penelitian 1. Metode Pendekatan
16
Abdul Halim, Dasar-dasar Akuntabilitas, Edisi 4, FE-UGM, Yogyakarta, 2001, hal 12. Miriam Budiardjo, Peran Akuntabilitas dalam Pemerintahan. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2004, hal. 64. 17
Universitas Sumatera Utara
22 Dalam penulisan Skripsi ini, agar tujuan lebih terarah dan dapat dipertanggungjawabkan, dipergunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian yuridis normatif. 2. Metode Pengumpulan Data Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah melalui penelitian kepustakaan (library research) 18 3. Data dan Sumber Data Sebagaimana umumnya penelitian hukum normatif, maka dalam penelitian ini sebagai data primer diperoleh dari bahan-bahan hukum baik yang berasal dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. a. bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan; b. bahan hukum sekunder berupa buku-buku, artikel, koran, dan majalah serta bahan hukum tertier, seperti kamus yang relevan dengan skripsi ini 3. Analisis Data Data yang diperoleh dari sumber-sumber tersebut diatas dianalisis secara kualitatif, ini ditujukan untuk mengungkapkan secara mendalam tentang pandangan dan konsep yang diperlukan dan akan diurai secara komprehensif untuk menjawab berbagai permasalahan yang telah dirumuskan dalam skripsi ini.
18
Soerjono Soekamto, Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004,
hal. 24.
Universitas Sumatera Utara
23 G. Sistematika Penulisan Skripsi ini diuraikan dalam 5 bab, dimana tiap-tiap bab terbagi atas beberapa sub-sub bab, dan untuk mempermudah dalam memaparkan materi dalam skripsi ini, dapat digambarkan sebagai berikut, yaitu : BAB I
:
Pendahuluan, dimana bab ini merupakan gambaran umum yang berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penulisan dan manfaat penulisan, keaslian penulisan, tinjauan kepustakaan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
BAB II
:
Tinjauan Umum tentang Akuntabilitas dan Globalisasi. Dimana dalam bab ini berisi tentang pengertian akuntabilitas, bentukbentuk akuntabilitas, prinsip-prinsip akuntabilitas di Indonesia, pengertian globalisasi, dan prinsip-prinsip globalisasi hukum dan bisnis.
BAB III
:
Penanaman Modal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007. Bab ini berisikan tentang pengertian penanaman modal, asasasas penanaman
modal, tujuan penanaman modal, perlakuan
terhadap penanaman modal, hak, kewajiban dan tanggung jawab penanam modal dan pelaksanaan kebijakan penanaman modal. BAB IV
:
Aspek Globalisasi Prinsip Akuntabilitas dalam Penanaman Modal. Bab ini berisi tentang bagaimana penerapan prinsip akuntabilitas menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2007 tentang
Penanaman Modal, bagaimana pelaksanaan prinsip akuntabilitas dalam penanaman modal kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan bagaimana
Universitas Sumatera Utara
24 aspek globalisasi prinsip akuntabilitas dalam kegiatan penanaman modal di Indonesia. BAB V
: Penutup. Merupakan bab yang berisikan kesimpulan dari seluruh rangkaian bab-bab sebelumnya, yang dilengkapi dengan saransaran.
Universitas Sumatera Utara
