Mekanisme Investasi Modal Asing Dalam Pertambangan Nasional
12 Mei 2010 Dipresentasikan dalam In-depth discussion yang diselenggarakan oleh: Jatnika Legal Research & Training Centre Oleh :
Heri Nurzaman (Kasubdit Bimbingan Usaha Mineral dan Batubara)
Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
DASAR HUKUM 1.
Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
2.
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
3.
Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Perubahan Penanaman Modal Dalam Rangka Pelaksanaan Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara.
4.
Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha Di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.
UU No. 4/2009 •
Pasal 37 IUP diberikan oleh:
–
o o
o
•
Bupati/walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota; Gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan
Pasal 93 Pemegang IUP dan IUPK tidak boleh memindahkan IUP dan IUPK nya kepada pihak lain. Untuk pengalihan kepemilikan dan/atau saham di bursa saham Indonesia hanya dapat dilakukan setelah melakukan kegiatan eksplorasi tahapan tertentu. Pengalihan kepemilikan dan/atau saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan syarat:
1) 2) 3) a. b.
Harus memberitahu kepada menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya; dan Sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
PP No. 23/2010 •
Pasal 97 1)
Modal asing pemegang IUP dan IUPK setelah 5 (lima) tahun sejak berproduksi wajib melakukan divestasi sahamnya, sehingga sahamnya paling sedikit 20% (dua puluh persen) dimiliki peserta Indonesia.
2)
Divestasi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung kepada peserta Indonesia yang terdiri atas Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota, BUMN, BUMD, atau badan usaha swasta nasional.
3)
Dalam hal pemerintah tidak bersedia membeli saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditawarkan kepada pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
4)
Apabila pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak bersedia membeli saham, ditawarkan kepada BUMN dan BUMD dilaksanakan dengan cara lelang.
5)
Apabila BUMN dan BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak bersedia membeli saham, ditawarkan kepada badan usaha swasta naional dilaksanakan dengan cara lelang.
6)
Penawaran saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialakukan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak 5(lima) tahun dikeluarkannya izin Operasi Produksi tahap Penambangan.
7)
Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota, BUMN, dan BUMD harus menyatakan minatnya dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender setelah tanggal penawaran.
8)
Dalam hal Pemerintah dan pemerintah daerah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota, BUMN, dan BUMD tidak berminat untuk membeli divestasi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (7), saham ditawarkan kepada badan usaha swasta nasional dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender.
9)
Badan usaha swasta nasional harus menyatakan minatnya dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal penawaran.
10)
Pembayaran dan penyerahan saham yang dibeli oleh peserta Indonesia dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah tanggal pernyataan minat atau penetapan pemenang lelang.
11)
Apabila divestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penawaran saham akan dilakukan pada tahun berikutnya berdasarkan mekanisme ketentuan pada ayat (2) sampai dengan ayat (9).
PP No. 23/2010 •
Pasal 98 Dalam hal terjadi peningkatan modal perseroan, peserta Indonesia sahamnya tidak boleh terdilusi menjadi lebih kecil dari 20% (dua puluh persen).
•
Pasal 99 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara divestasi saham dan mekanisme penetapan harga saham diatur dengan Peraturan Menteri setelah berkoordinasi dengan instansi terkait.
Peraturan Menteri ESDM No.18/2009 Pasal 5 1) Permohonan perubahan status perusahaan PMA menjadi PMDN atau PMDN menjadi PMA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b diajukan oleh Perusahaan KK atau PKP2B kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal dengan mengisi formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II A atau Lampiran II B Peraturan Menteri ini. 2) Permohonan perubahan status perusahaan PMA menjadi PMDN atau PMDN menjadi PMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan: a. b. c. d. e. f. 3)
Hasil keputusan RUPS; Bukti pelunasan pembayaran iuran tetap/deadrent dan royalti/DHPB; Laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit akuntan publik Rancangan atau akte jual beli saham; Akte pendirian pemegang saham baru; dan Profil perusahaan pemegang saham baru.
Direktur Jenderal setelah melakukan penelitian dan evaluasi terhadap permohonan perubahan status perusahaan PMA menjadi PMDN atau PMDN menjadi PMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya persyaratan secara lengkap dan benar memberikan keputusan persetujuan atau penolakan.
Peraturan Menteri ESDM No.18/2009 Pasal 8 1)
2)
3)
Permohonan perubahan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e diajukan oleh Perusahaan KK atau PKP2B kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal dengan mengisi formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran V A Peraturan Menteri ini. Perubahan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penjualan, penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan saham yang dilakukan oleh perusahaan KK atau PKP2B. Permohonan perubahan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan: a. b. c. d. e.
4)
Hasil keputusan RUPS Bukti pelunasan pembayaran iuran tetap/deadrent dan royalti/DHPB Laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit akuntan publik Rancangan atau akte jual beli saham Akte pendirian pemegang saham baru dan profil perusahaan pemegang saham baru, apabila perubahan kepemilikan saham kepada perusahaan
Direktur Jenderal setelah melakukan penelitian dan evaluasi terhadap permohonan perubahan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya persyaratan secara lengkap dan benar memberikan keputusan persetujuan atau penolakan.
Peraturan Menteri ESDM No. 5/2010 Kewenangan yg didelegasikan dalam rangka pelayanan terpadu satu pintu kepada BKPM A. Bidang Usaha Pertambangan Mineral, Batubara dan Panas Bumi, nomor: 1. Pemberian Izin Prinsip dalam rangka izin fasilitas 2. Surat Persetujuan Pabean dalam rangka pengimporan mesin/peralatan 3. Pemberian persetujuan perubahan penanaman modal 4. Pemberian persetujuan perubahan pemegang saham 5. Pemberian persetujuan perubahan investasi dan pembiayaan 6. Pemberian persetujuan perubahan anggaran dasar perusahaan 7. Pemberian persetujuan perubahan direksi dan komisaris Khusus untuk angka 2 sampai dengan angka 7, persetujuan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal diberikan setelah mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Penjelasa Terhadap Pasal 2 ayat (1) Huruf A Peraturan MESDM No. 05/2010 (surat kepala Biro Hukum dan Humas, KESDM No. 1689/06/SJH/2010 tanggal 23 Maret 2010)
Kewenangan yang didelegasikan oleh MESDM kepada BKPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf A, hanya terhadap izin usaha penanaman modal asing existing yang merupakan kewenangan Pemerintah Pusat cq. MESDM seperti KK dan PKP2B. Pasal 37 UU No. 4/2009, IUP diberikan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya. KESDM untuk sub sektor mineral, batubara dan panas bumi hanya memberikan rekomenndasi penanaman modal asing sebatas kewenangan Pemerintah Pusat dan lintas provinsi. IUP yang dikeluarkan oleh gubernur atau bupati/walikota apabila terdapat modal asing dapat langsung mengajukan kepada BKPM, setelah mendapat rekomendasi dari gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangannya yang tembusannya disampaikan kepada KESDM.
Skema Permohonan Perubahan Saham KK dan PKP2B KEMENTERIAN ESDM melalui DJMBP
BKPM
1
KEMENTERIAN HUKUM & HAM
2
3
5 KK/PKP2B
4
6
KETERANGAN 1 Perusahaan KK/PKP2B mengajukan permohonan perubahan pemegang saham kepada ESDM melalui Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi (DJMBP) 2 DJMBP memberikan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu 14 hari kerja 3 Berdasarkan persetujuan DJMBP, Perusahaan KK/PKP2B mengajukan permohonan kepada BKPM 4 BKPM mengeluarkan izin dengan tembusan kepada instansi terkait 5 Berdasarkan izin BKPM, perusahaan KK/PKP2B mengajukan pencatatan perubahan kepada Kementerian Hukum dan HAM 6 Kementerian Hukum dan Ham melakukan pencatatan perubahan pemegang saham
Skema Permohonan Perubahan Saham IUP/IUPK KEMENTERIAN ESDM 1 2 3 BKPM
IUP/IUPK
1 2
GUBERNUR
2 1
BUPATI/WALIKOTA
4
5 6
KEMENTERIAN HUKUM & HAM KETERANGAN 1 Perusahaan mengajukan permohonan perubahan pemegang saham kepada Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya 2 Setalah persyaratan lengkap, Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota memberikan keputusan persetujuan atau penolakan 3 4 5 6
Berdasarkan persetujuan dari Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota, Perusahaan mengajukan permohonan kepada BKPM BKPM mengeluarkan izin dengan tembusan kepada instansi terkait Berdasarkan izin dari BKPM, perusahaan mengajukan pencatatan perubahan kepada Kementerian Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan Ham melakukan pencatatan perubahan pemegang saham
Beberapa Permen yang akan diterbitkan
Tentang Tatacara divestasi saham dan mekanisme penetapan harga saham pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi yang sahamnya dimiliki oleh asing. Tentang Tatacara perubahan penanaman modal untuk IUP dan IUPK, meliputi : 1.
Perubahan investasi dan sumber pembiayaan
2.
Perubahan status perusahaan PMDN menjadi PMA atau PMA menjadi PMDN
3.
Perubahan anggaran dasar
4.
Perubahan Direksi dan Komisaris
5.
Perubahan kepemilikan saham
TERIMA KASIH
