MEMPERKUAT MEKANISME KOORDINASI DALAM PENANGANAN ABK DAN KAPAL IKAN ASING Andri Hadi Plt. Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri
KEWENANGAN NEGARA PANTAI • Laut Teritorial: kedaulatan penuh (full sovereignty) Dalam penegakan hukum, memiliki yurisdiksi kriminal (criminal jurisdiction) dan yurisdiksi perdata (civil jurisdiction). • Zona Tambahan Di dalam zona tambahan, Negara pantai dapat melaksanakan pengawasan yang diperlukan untuk mencegah dan menghukum pelanggaran peraturan perundangundangan bea cukai, fiskal, imigrasi atau saniter di dalam wilayah zona tambahan atau laut teritorialnya • ZEE hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan hayati di ZEE-nya Penegakan hukum berdasarkan Pasal 73 UNCLOS: • negara pantai dapat menaiki kapal, memeriksa, menangkap, melakukan proses peradilan untuk menjamin ditaatinya perundang-undangan sesuai ketentuan UNCLOS.
3
KEWAJIBAN NEGARA PANTAI Memberikan perlakuan sesuai standar sebagai berikut: a.Notifikasi (Konvensi Wina 1963 dan Pasal 57 KUHAP) b.Pemberian Akses Kekonsuleran (Pasal 36 Konvensi Wina 1963 dan KUHAP) c.Penterjemah (Pasal 53 KUHAP) b. Pendampingan penasihat hukum/pengacara (Pasal 54 KUHAP) c. d. Kunjungan dari sanak keluarga atau mitra kerja (Pasal 60, 61 KUHAP) e. Memanggil saksi yang meringankan (Pasal 65 KUHAP) f. Pemulangan ABK yang diatur oleh perwakilan negara asal (Pasal 83A UU Perikanan) g. Pemberian uang jaminan kepada Pengadilan (Pasal 104 UU Perikanan)
PROMPT RELEASE UPON REASONABLE BOND • Pasal 73 ayat 2 UNCLOS: Kapal-kapal yang ditangkap dan awak kapal harus dibebaskan setelah diberikan uang jaminan atau bentuk jaminan lainnya. • Pembayaran uang jaminan diatur dalam Pasal 104 ayat 1 UU Perikanan. • Perlu kejelasan terkait implementasi teknis atas Pasal 104 ayat 1 UU Perikanan.
PENTINGNYA NOTIFIKASI KEKONSULERAN •
Kewajiban Pemri untuk memberikan informasi kekonsuleran kepada negara asing terkait dengan peristiwa penangkapan, penahanan, persidangan dan hukuman yang dijatuhkan kepada WNA (Pasal 73 ayat 4 UNCLOS).
•
Pemberitahuan kepada negara asal ABK (Pasal 36 dan 37 Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler).
•
Notifikasi konsuler harus diberikan sesegera mungkin atau “tanpa penundaan” (without delay).
•
Berdasarkan Agreement on Consular Notifications and Assistance (ACNA): • Indonesia telah memiliki ACNA dengan Filipina, Brunei Darussalam, dan Australia. • Indonesia tengah merundingkan ACNA dengan Thailand, Viet Nam, UAE, dan Malaysia. Catatan: Indonesia dalam perkembangan berbagai isu terkait masalah perlindungan WNI dan BHI di luar negeri juga selalu meminta consular notification kepada negara akreditasi/setempat.
PENTINGNYA PEMBERIAN AKSES KEKONSULERAN •
Kewajiban Pemri untuk memberikan akses kekonsuleran bagi nahkoda dan ABK pelaku IUU Fishing sesuai ketentuan Pasal 36 Konvensi Wina tentang Hubungan Konsuler 1963.
•
Berdasarkan Agreement on Consular Notifications and Assistance (ACNA): • Indonesia telah memiliki ACNA dengan Filipina, Brunei Darussalam, dan Australia. • Indonesia tengah merundingkan ACNA dengan Thailand, Viet Nam, UAE, dan Malaysia. Catatan: Indonesia dalam perkembangan berbagai isu terkait masalah perlindungan WNI dan BHI di luar negeri juga selalu meminta consular notification kepada negara akreditasi/setempat.
LARANGAN TAHANAN BADAN • Pasal 73 ayat 3: Hukuman negara pantai terkait perikanan di daerah ZEE tidak boleh mencakup kurungan badan, jika tidak ada perjanjian sebalikanya denan negara-negara yang bersangkutan, atau setiap bentuk hukuman badan lainnya. • UU Perikanan Pasal 102: Ketentuan tentang pidana penjara dalam Undang-Undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara yang bersangkutan.
8
MEKANISME SAAT INI • Berdasarkan SOP Penanganan Tindak Pidana Perikanan tahun 2015: Surat Pemberitahuan Pengananan Awak Kapal Asing (ditujukan kepada Kemenkumham dan Kemlu) diberikan pada waktu proses penyerahan perkara dari Kapal Penegak Hukumkepada Penyidik di Pelabuhan/Pangkalan/Dinas yang membidangi perikanan. Surat Perintah Penahanan diberikan pada saat proses penyidikan dengan ditembuskan kepada Kemenkumham dan Kemlu. • Secara informal, untuk memfasilitasi komunikasi yang lebih cepat, telah dibentuk whatsapp group KIA IUUF.
SKEMA INFORMATION SHARING Tahapan Information Sharing yang ideal diberikan dalam hal sebagai berikut: 1.
Penangkapan Kapal Ikan Asing (KIA) IUU Fishing
2.
Perkembangan due process of law KIA IUU Fishing (penyidikan, penuntutan, hingga putusan Pengadilan Perikanan)
3.
Eksekusi Penetapan dan/atau Putusan Pengadilan: • Nahkoda dan ABK: Denda subsider kurungan • Kapal: Penyitaan / Penenggelaman
KENDALA • Keterlambatan informasi keterlambatan pemberian consular notification mengakibatkan Pemri lambat memberikan respon publik • Keterlambatan pemberian akses kekonsuleran bagi nahkoda dan ABK asing • Line of communication: terkendala teknis jarak dan jaringan serta mekanisme • Overlapping issue: kewenangan dan tanggung jawab? • Excessive publication: menggiring opini publik tertentu • Potensi rusaknya hubungan bilateral
10
11
UPAYA PENINGKATAN KOORDINASI • Pembentukan communication hotline dan skema information sharing secara formal. dalam rangka mendukung implementasi yang efektif atas SOP Penanganan Tindak Pidana Perikanan 2015.
• Pertanyaan: Kemungkinan untuk pemberian informasi dari Komandan Kapal?
PENINGKATAN KOORDINASI • Koordinasi Patroli: Bakamla • Koordinasi khusus untuk penanganan penangkapan ikan secara illegal: Satgas 115 • Koordinasi hubungan luar negeri: Kemlu Salah satu fungsi yang dijalankan oleh Kemlu adalah pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan berjalannya proses hukum terhadap WN asing agar sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan internasional, dalam kerangka penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri.
12
13
KASUS KAPAL VIETNAM • KRONOLOGIS Terjadi kecelakaan di laut pada saat patrol dilakukan oleh KKP yang menyebabkan salah seorang perwira KKP terjatuh di laut pada tanggal 21 Mei 2017. Yang bersangkutan kemudian dievakuasi oleh kapal Vietnam Coast Guard. • PENANGANAN: Perwira KKP yang berada di Vietnam telah dipulangkan melalui KBRI Hanoi. • KOORDINASI: KKP besama Kemlu dan KBRI Hanoi; Bakamla bersama Kemlu dengan Vietnam Coast Guard.
PENUTUP • Penanganan penahanan ABK dan kapal asing harus dilakukan sesuai hukum nasional dan internasional terkait. • Pemberitahuan kekonsuleran dalam penahanan/penangkapan pelaku/kapal IUU fishing adalah wajib untuk dipenuhi. • Penegakan hukum dilakukan dengan tetap mengedepankan hak-hak ABK asing, notifikasi yang memadai, perlindungan lingkungan dan keselamatan pelayaran. • Saat ini tengah dikembangkan aplikasi untuk penanganan kasus-kasus ABK asing pelaku IUU Fishing. Hal ini akan mempercepat dan mempermudah proses notifikasi konsuler oleh K/L terkait. • Penguatan kerjasama / sinergi diantara aparat penegak hukum di laut dan instansi terkait harus didukung dan diwadahi dalam suatu format mekanisme formal.
15
Terima Kasih
