MEKANISME KOORDINASI JARLIT PENDIDIKAN
Disajikan pada acara: Sosialisasi Jarlit Pendidikan Bagi Kabupaten/kota Bogor, 27-29 April 2010
1
PUSAT PENELITIAN KEBIJAKAN DAN INOVASI PENDIDIKAN Badan Penelitian dan Pengembangan, Kemendiknas Jakarta, 2010
BAHASAN
I.
Pengertian dan tujuan koordinasi
II.
Lingkup kerja Jarlit Pendidikan
III.
Lingkup koordinasi Jarlit dan media koordinasi
IV.
Pelaksanaan kordinasi untuk setiap kegiatan Jarlit
2
Pengertian Menurut KBBI (Pusat Bahasa): me-ka-nis-me (n) cara kerja suatu organisasi (perkumpulan, dsb). Me-ka-nis-me ..... kerja : cara kerja ko·or·di·na·si (n ) perihal mengatur suatu organisasi atau kegiatan sehingga peraturan dan tindakan yang akan dilaksanakan tidak saling bertentangan atau simpang siur; me·ngo·or·di·na·si (v ) mengatur baik-baik supaya terarah
3
Pengertian Mekanisme Koordinasi (dalam konteks Jarlit Pendidikan)
Upaya untuk menyatukan potensi dan kegiatan Jarlit sehingga peran dan tugas Jarlit dapat dilaksanakan secara teratur dan terarah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
4
Tujuan Koordinasi Jarlit Terciptanya keterpaduan kerja antara unit/instansi anggota dalam Jarlit, dan antara Jarlit satu dengan Jarlit lainnya sehingga dapat dicapai efektivitas dan efisiensi dalam merencanakan, melaksanakan dan memanfaatkan hasil-hasil kegiatan Jarlit
5
LINGKUP KERJA JARLIT PENDIDIKAN:
1. menyusun usulan kebijakan pendidikan daerah pendidikan bermutu terlaksana relevan dgn kebutuhan & kondisi daerah
USULAN KEBIJAKAN DI BID PENDIDIKAN
Perencana pembangunan daerah
Gubernur/ Bupati/Walikota Peneliti di daerah
Pelaksana pendidikan di daerah
6
2. Bantuan teknis upaya pemerataan & perluasan akses, peningkatan mutu pembelajaran di tingkat kelas, penyusunan KTSP, dll
JARLIT PUSAT
JARLIT di daerah
Pimpinan Daerah
Dinas Pendidikan Kanwil/dep Agama sekolah, madrasah kelompok belajar, dll.
7
Networking Jarlit Pendidikan Balitbang Diknas
PUSAT
BalitbangDepag
Balitbang Depdagri
PROVINSI
Bappeda/BalitbangDa Bappeda
KAB/KOTA
BalitbangDa, PT, Kt Statistik, dll.
Dinas Pendidikan/ Kanwil Agama, Disnaker, dll
Lingkup Koordinasi Jarlit 1. Lingkup Kelembagaan a. Koordinasi Internal (antar-lembaga dalam Jarlit)
b. Koordinasi eksternal (antar-Jarlit) 2. Lingkup Jenis Kegiatan a. Pelatihan b. Penelitian c. Pertukaran informasi
9
Media Pelaksanaan Koordinasi 1. Rapat/pertemuan rutin atau sewaktu-waktu 2. Koordinasi dengan memanfaatkan media kegiatan Pelatihan 3. Koordinasi dengan memanfaatkan media kerjasama
Penelitian 4. Koordinasi dengan memanfaatkan media Seminar Hasil Penelitian 5. Media lain: konvensional, dan pendayagunaan TIK 10
Pelaksanaan Koordinasi untuk Setiap Kegiatan Jarlit 1. Koordinasi kegiatan pelatihan Tujuan: agar tercapai suatu kegiatan pelatihan yang terpadu antara Jarlit Pusat, Provinsi dan Kabupaten/kota, yaitu: a. Ada satu agenda kegiatan pelatihan antar-Jarlit b. Efisien dalam penyelenggaraan pelatihan
11
Koordinasi dilaksanakan sbb:
a. Setiap Jarlit Kab/Kota mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan sumber daya pendukung, demikian pula dengan Jarlit Provinsi. b. Jarlit Provinsi bersama Jarlit Kab/Kota dalam wilayah provinsi ybs, memadukan agenda kebutuhan pelatihan dan sumber daya pendukung. Hasil tersebut dilaporkan ke Jarlit Pusat. c. Jarlit Pusat menyusunan agenda pelatihan dengan sasaran Jarlit provinsi dan Jarlit kab/kota yang dipadukan dengan agenda kebutuhan pelatihan yang telah dibuat oleh Jarlit provinsi bersama Jarlit kab/kota.
12
2. Koordinasi kegiatan penelitian Tujuan: agar tercapai suatu kegiatan penelitian yang terpadu antara Jarlit Pusat, Provinsi dan Kabupaten/kota, yaitu: a. Ada satu agenda kegiatan penelitian antar-Jarlit b. Efisien dalam pelaksanaan penelitian c. Hasil penelitian dapat dimanfaatkan oleh semua Jarlit
13
Koordinasi dilaksanakan sbb:
1) Setiap Jarlit Kab/Kota mengidentifikasi topik-topik penelitian kebijakan dan sumber daya pendukung, demikian pula dengan Jarlit Provinsi. 2) Jarlit Provinsi bersama Jarlit Kab/Kota dalam wilayah provinsi ybs, memadukan agenda penelitian dan sumber daya pendukung. Hasil tersebut dilaporkan ke Jarlit Pusat. 3) Jarlit Pusat menyusunan agenda penelitian yg dapat dikerjasamakan dengan Jarlit provinsi dan Jarlit kab/kota, serta dipadukan dengan agenda penelitian yang telah dibuat oleh Jarlit provinsi bersama Jarlit kab/kota.
14
3. Koordinasi kegiatan pertukaran informasi Tujuan: agar terjadi distribusi informasi antar-Jarlit secara efektif dan efisien, sehingga setiap Jarlit dapat mengetahui kegiatan yang dilakukan dan perkembangan Jarlit lain. Wahana pertukaran informasi yang tersedia adalah a. Warta Kegiatan: Warta Balitbang , Bulletin Jarlit b. Majalah/Jurnal Ilmiah: Jurnal Penelitian dan Pengembangan, Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan, Media Jarlit, dll. c. Simposium nasional penelitian pendidikan d. Rakornas Jarllitbang Pendidikan e. Website www.depdiknas.go.id dan www.puslitjaknov.org
15
SKEMA KOORDINASI JARLIT KOORDINASI
Antar-Jarlit (Jarlit Pusat-Prov; PusatKab/Kota; Prov-Prov; Prov-Kab/Kota; & antar Kab/Kota
Internal Jarlit (antar instansi/lembaga anggota Jarlit
Media: 1. Rapat 2. Pelatihan 3. Penelitian 4. Seminar 5. Konvensional & pendayagunaan TIK
KEGIATAN 1. 2. 3.
Pelatihan Penelitian Pertukaran informasi
Media: 1. Rapat 2. Pelatihan 3. Penelitian 4. Seminar 5. Konvensional & pendayagunaan TIK
16
Terima Kasih 17
Peningkatan kemampuan SDM Jarlit Dilakukan dalam bentuk pelatihan dan workshop, a.l. • Analisis Kebijakan Pendidikan; • Metodologi Penelitian Kebijakan; • Pembekalan Penelitian sesuai dengan topik yang dipilih oleh Jarlit, seperti: studi profesionalisme guru, studi pendayagunaan TIK
dalam pembelajaran, dll; • Penelitian Tindakan Kelas • Dokumentasi Hasil-Hasil Penelitian,
• Pengolahan dan Analisis Data, dll. 18
Analisis Kebijakan
Analisis kebijakan adalah suatu disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan metode inquiri dan argumentasi berganda untuk menghasilkan dan mendayagunakan informasi kebijakan yang sesuai dalam suatu proses pengambilan keputusan yang bersifat politis dalam rangka memecahkan masalah kebijakan (William N. Dunn, 1994)
Analisis kebijakan adalah suatu disiplin ilmu sosial yang mengutamakan fakta-fakta untuk menjelaskan, menilai, dan membuahkan pemikiran dalam upaya memecahkan masalah publik (Duncan Mac Rae, 1976)
19
Penelitian Kebijakan Penelitian kebijakan merupakan salah satu bentuk dari penelitian terapan. Penelitian kebijakan adalah proses penyelenggaraan penelitian atau analisis terhadap masalah yang mendasar dalam rangka memberikan rekomendasi-rekomendasi kepada penentu kebijakan dalam rangka memecahkan masalah tersebut (Majchrzak, 1990). • Rekomendasi-rekomendasi yang dihasilkan oleh penelitian kebijakan harus berorientasi kepada tindakan (action-oriented).
20
Penelitian Kebijakan Pendidikan sebagai Bagian dari Penelitian Sosial Penelitian Sosial Murni Penelitian Sosial
Penelitian Kebijakan Sosial Penelitian Sosial Terapan Penelitian Lainnya
21
