Jaringan Kerjasama Penelitian Kebijakan (Jarlit) Pendidikan
KOORDINASI JARLIT
PUSAT PENELITIAN KEBIJAKAN DAN INOVASI PENDIDIKAN Badan Penelitian dan Pengembangan, Kemendiknas Jakarta, 2010 Gedung E Kemendiknas, Lantai 19, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta. Telp 021 5736365, Faks 021-5741664
Pengantar Jaringan Kerjasama Penelitian Kebijakan Pendidikan (Jarlit) merupakan suatu forum kerjasama bukan struktural antara instansi/unit-unit yang terkait dalam pembangunan pendidikan di tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota dalam pembangunan pendidikan melalui kegiatan penelitian dan pengembangan pendidikan. Suatu organisasi yang sifatnya terdiri dari berbagai unit/instansi dan untuk kegiatan kerjasama seperti Jarlit, salah satu keberhasilan perannya dipengaruhi oleh pelaksanaan koordinasi diantara instansi/unit yang tergabung. Uraian berikut adalah pedoman atau acuan umum dalam rangka pelaksanaan koordinasi antara anggota Jarlit maupun antar-Jarlit.
A. Pengertian Koordinasi Pengertian koordinasi dalam konteks kegiatan Jarlit adalah upaya untuk menyatukan potensi dan kegiatan Jarlit sehingga peran dan tugas Jarlit dapat dilaksanakan secara teratur dan terarah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Melalui koordinasi diharapkan semua anggota yang merupakan satu kesatuan dalam Jarlit dapat memupuk kesadaran akan tanggung jawab bersama dalam menjalankan tugas dan fungsi Jarlit.
B. Tujuan Tujuan koordinasi secara umum adalah terciptanya keterpaduan kerja antara unit/instansi anggota dalam Jarlit, antara Jarlit satu dengan Jarlit lainnya sehingga dapat dicapai efektivitas dan efisiensi dalam merencanakan, melaksanakan dan memanfaatkan hasil-hasil kegiatan Jarlit melalui kegiatan pelatihan, penelitian, dan pertukaran informasi.
C. Lingkup Lingkup koordinasi meliputi dua aspek, yaitu: (i) kelembagaan dan (ii) jenis kegiatan yang dilakukan. 1. Lingkup Kelembagaan Koordinasi secara kelembagaan dapat dikelompokkan menjadi (i) koordinasi antara unit/instansi anggota suatu Jarlit (koordinasi internal), dan (ii) koordinasi antar Jarlit (koordinasi eksternal). a. Koordinasi internal Koordinasi internal berarti upaya untuk menciptakan keterpaduan kegiatan antara unit/instansi anggota suatu Jarlit dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
1
1) Pada tingkat Pusat, koordinator dipegang oleh Balitbang Kemendiknas, yang secara operasional dilaksanakan oleh Pusat Penelitian Kebijakan dan Inovasi Pendidikan (Puslitjaknov). Unit-unit/instansi yang dikordinasikan adalah unit/instansi yang tergabung dalam Jarlit Pusat yaitu: Balitbang Kemenag, Balitbang Kemendagri, dan lembaga lain yang relevan. 2) Pada tingkat Provinsi, koordinator Jarlit adalah Balitbangda Provinsi atau Bappeda Provinsi (apabila belum membentuk Balitbangda). Unitunit/instansi yang dikordinasikan adalah unit/instansi yang menjadi anggota Jarlit yaitu Dinas Pendidikan, Kanwil Depag, perguruan tinggi, dan anggota lain seperti yang tercantum dalam naskah kesepakatan atau SK Gubernur tentang Pembentukan Tim Jarlit Provinsi. 3) Pada tingkat Kabupaten/Kota, koordinator Jarlit adalah Balitbangda Kabupaten/Kota atau Bappeda Kabupaten/kota (apabila belum membentuk Balitbang). Unit-unit/instansi yang dikoordinasikan adalah Dinas Pendidikan, Kandep Agama, perguruan tinggi, dan unit/instansi lain sesuai dengan SK Bupati tentang Pembentukan Jarlit Kabupaten/Kota. b. Koordinasi Eksternal (Antar-Jarlit) 1) Secara nasional, koordinator antar-Jarlit (Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota) dipegang oleh Jarlit Pusat, yang secara teknis operasional dilaksanakan oleh Puslitjaknov, Balitbang Depdiknas. 2) Secara wilayah Provinsi atau di setiap wilayah provinsi, koordinator antar-Jarlit Kabupaten/Kota adalah Jarlit Provinsi. Dalam koordinasi antar Jarlit dimungkinkan juga terjalin koordinasi antar Jarlit dalam suatu wilayah/regional provinsi atau regional kabupaten/kota. Misalnya untuk wilayah/regional provinsi di pulau Sumatera terdiri dari seluruh Jarlit provinsi yang berada di wilayah Sumatera. Untuk wilayah regional kabupaten/kota bisa dilakukan koordinasi antar-Jarlit Kabupaten/Kota dalam bekas wilayah karesidenan (pembantu gubernur). Dalam pelaksanaanya perlu pembahasan tersendiri. 2. Lingkup Jenis Kegiatan Ditinjau dari jenis kegiatan yang dikoordinasikan, koordinasi meliputi lingkup kegiatan sebagai berikut. a. Pelatihan Pelatihan dilakukan dalam rangka megembangkan dan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam melaksanakan penelitian. Kegiatan pelatihan yang dikoordinasikan mulai dari tahap perencanaan dan pelaksanaan, sampai pada tindaklanjut pelatihan. 2
b. Penelitian Penelitian yang dikoordinasikan pelaksanaannya adalah penelitian yang berkaitan dengan kebijakan pendidikan. Secara operasional kegiatan penelitian yang dikoordinasikan mulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pemanfatan hasil penelitian. c. Pertukaran informasi Informasi yang dipertukarkan adalah semua rencana kegiatan, pelatihan, pelaksanaan dan hasil penelitian, serta informasi lainnya yang berkaitan dengan Jarlit.
D. Media Pelaksanaan Koordinasi Koordinasi dapat dilaksanakan melalui cara-cara atau media sebagai berikut. 1. Koordinasi internal, dapat dilakukan dengan cara: (a) rapat/pertemuan secara rutin/berkala, dan (b) pertemuan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan diantara unit/instansi anggota Jarlit. a. Pertemuan Rutin Pertemuan rutin dilakukan dalam bentuk rapat-rapat kerja antara wakil-wakil unit/instansi lembaga anggota Jarlit. b. Pertemuan yang dapat dilakukan setiap waktu Selain bentuk di atas koordinasi dapat dilakukan melalui berbagai forum seperti diskusi, loby, seminar terbatas, dll. 2. Koordinasi eksternal (antar-Jarlit), dapat dilakukan dengan cara: (a) Rapat Koordinasi Nasional, (b) Rapat Koordinasi Wilayah/Rapat Koordinasi Daerah, dan (c) Rapat Rutin dan (d) Cara lainnya. a. Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Koordinator penyelenggaraan Rakornas Jarlit pada dasarnya adalah Jarlit Pusat dan diselenggarakan setiap tahun. Namun demikian, tempat penyelenggaraan Rakornas tidak harus selalu di Jakarta, tetapi dapat diselenggarakan secara bergiliran oleh Jarlit Provinsi, sehingga penyelenggaraan secara operasional dilakukan oleh Jarlit Provinsi ybs, dengan Jarlit Pusat sebagai fasilitator. Dalam Rakornas ini semua Jarlit (Provinsi maupun Kabupaten/Kota) diundang dan juga beberapa instansi terkait lainnya. b. Rapat Koordinasi Wilayah/ Daerah ( Rakorwil/ Rakorda). Rapat Koordinasi Wilayah/Daerah (Rakorwil/Rakorda) Jarlit diselenggarakan oleh beberapa Jarlit Provinsi atau oleh satu Jarlit Provinsi 3
bekerjasama dengan Jarlit Provinsi/Kabupaten/kota lain. Tujuan Rakorda adalah untuk melakukan dan memantapkan koordinasi antara Jarlit Provinsi/Kabupaten/kota. c. Pertemuan Rutin Pertemuan rutin dilakukan dalam bentuk rapat-rapat kerja antara wakil-wakil lembaga anggota Jarlit yang dikoordinasikan oleh Koordinator Jarlit. Pada pertemuan tersebut dibahas kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan oleh Jarlit untuk mendukung pembangunan di daerah yang berkaitan dengan pendidikan termasuk bagaimana pendanaan dan mekanisme pelaksanaan. d. Lainnya, yang dapat dilakukan setiap waktu Selain bentuk di atas koordinasi dapat dilakukan melalui seminar dan media pertukaran informasi seperti: buletin, surat, telepon, faksimili, dan e-mail.
E. Pelaksanaan Koordinasi untuk Setiap Kegiatan Jarlit 1.
Pelaksanaan koordinasi dalam kegiatan pelatihan
a. Tujuan dari koordinasi dalam kegiatan pelatihan adalah agar tercapai suatu kegiatan pelatihan yang terpadu antara Jarlit Pusat, Jarlit Provinsi dan Jarlit Kabupaten/kota. Keterpaduan tersebut meliputi: 1) Ada satu agenda kegiatan pelatihan antar Jarlit Agenda tersebut memberikan gambaran kegiatan pelatihan dalam satu kurun tertentu (1 tahun) yang akan dilaksanakan oleh masing-masing Jarlit dan dapat saling mendukung kepentingan antar Jarlit. 2) Ada efisiensi dalam pelaksanaan pelatihan Dengan adanya agenda bersama tentang kegiatan pelathan, maka dapat diatur pelaksanaannya yang memungkinkan sekali dalam penggunaan sumberdaya pelatihan yang lebih efisien, artinya dimungkinkan sekali adanya kerjasama dalam pelaksanaan pelatihan misalnya dengan penggabungan dalam penyelenggaraan. b. Koordinasi dalam kegiatan pelatihan ini meliputi koordinasi dalam kegiatan perencanaan, dan penyelengaraan pelatihan.
c.
Koordinasi dilaksanakan sebagai berikut. 1) Setiap Jarlit merencanakan kegiatan pelatihan dengan mulai menetapkan jenis pelatihan yang didasarkan pada prioritas kebutuhan yang telah diidentifikasi sesuai dengan lingkup wilayah masingmasing Jarlit.
4
2) Agar diperoleh agenda pelatihan untuk Jarlit Provinsi maka perlu ada rapat koordinasi kegiatan pelatihan yang diselenggarakan oleh Jarlit Provinsi dengan acara utama mengkoordinasikan kegiatan pelatihan untuk seluruh Jarlit Kabupaten/kota di Provinsi yang bersangkutan. Hasil dari rapat koordinasi ini adalah agenda kegiatan pelatihan yang menggambarkan topik-topik dan jadwal, serta cara pelaksanaan kegiatan pelatihan yang menggaambarkan tema/topik, jadwal serta penyelenggaraan pelatihan yang dilaksanakan Jarlit Provinsi dan Jarlit Kabupaten/kota. 3) Dalam rangka memperoleh agenda kegiatan pelatihan secara nasional maka untuk setiap tahun penyelenggaraan Rakornas Jarlit, dilakukan koordinasi kegiatan pelatihan. 4) Agenda nasional ini akan menjadi kesepakatan bersama seluruh Jarlit yang terlibat untuk dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Dalam agenda pelatihan secara nasional ini untuk masing-masing topik pelatihan sudah tercantum tujuan dan cara penyelenggaraan kegiatan pelatihan tersebut. Dimungkinkan dalam agenda ini ada kerjasama pelatihan secara dua pihak atau banyak pihak serta regional sesuai dengan kebutuhan masing-masing Jarlit. 2. Pelaksanaan koordinasi dalam kegiatan penelitian a. Tujuan dari koordinasi dalam kegiatan penelitian pada dasarnya hampir sama dengan kegiatan pelatihan yaitu agar tercapai suatu kegiatan penelitian yang terpadu antar Jarlit Pusat, Jarlit Provinsi dan Jarlit Kab/kota. Keterpaduan tersebut meliputi: 1) Ada satu agenda kegiatan penelitian antara Jarlit Hal ini berarti bahwa akan ada suatu agenda/rencana yang menggambarkan kegiatan penelitian dalan satu kurun waktu tertentu (1 tahun) yang akan dilaksanakan oleh masing-masing Jarlit dan agenda ini telah disusun sedemikian rupa sehingga kegiatan penelitian tersebut dapat saling dimanfaatkan diantara masing-masing Jarlit. 2) Ada efisiensi dalam pelaksanaan penelitian Dengan adanya agenda bersama tentang kegiatan penelitian, maka dapat diatur pelaksanaannya yang memungkinkan sekali dalam penggunaan sumberdaya penelitian yang lebih efisien, artinya dimungkinkan sekali adanya kerjasama dalam penggunaan dana, sarana dan tenaga. 3) Diperoleh hasil yang dapat dimanfaatkan oleh semua Jarlit Seperti telah disebutkan pada butir 1) di atas maka hasil penelitian akan dapat digunakan oleh masing-masing Jarlit karena sejak perencanaan sudah ada koordinasi. 5
b. Koordinasi dalam kegiatan penelitian ini meliputi koordinasi dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan hasil penelitian. c. Koordinasi dilaksanakan sebagai berikut: 1) Setiap Jarlit merencanakan kegiatan penelitian dengan mulai menetapkan topik-topik penelitian yang didasarkan pada prioritas masalah yang harus dipecahkan dengan penelitian yang telah diidentifikasi sesuai dengan lingkup wilayah masing-masing Jarlit. 2) Agar diperoleh agenda penelitian untuk Jarlit Provinsi maka perlu ada rapat koordinasi kegiatan penelitian yang diselenggarakan oleh Jarlit Provinsi dengan acara utama mengkoordinasikan kegiatan penelitian untuk seluruh Jarlit Kabupaten/kota di Provinsi yang bersangkutan. Hasil dari rapat koordinasi ini adalah agenda kegiatan penelitian yang menggambarkan topik-topik dan jadwal, serta cara pelaksanaan kegiatan penelitian yang dilaksanakan Jarlit Provinsi dan Jarlit Kabupaten/kota. 3) Dalam rangka memperoleh agenda kegiatan penelitian secara nasional maka untuk setiap tahun penyelenggaraan Rakornas Jarlit dilakukan koordinasi kegiatan penelitian. 4) Agenda nasional ini akan menjadi kesepakatan bersama seluruh Jarlit yang terlibat untuk dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Dalam agenda penelitian secara nasional ini secara umum masingmasing topik penelitian sudah tercantum tujuan dan cara pelaksanaan kegiatan peneltian tersebut. Dimungkinkan dalam agenda ini ada kerjasama secara dua pihak atau banyak pihak serta regional sesuai dengan kebutuhan masing-masing Jarlit. 5) Sesuai dengan jadwal masing-masing penelitian ada kemungkinan waktu pelaksanaan penelitian mempunyai jangka waktu yang berbeda setiap topik penelitian, maka pemanfaatan hasil dapat dilakukan secara langsung oleh Jarlit yang bersangkutan atau dengan mengadakan seminar bersama tentang hasil penelitian yang sebanyak-banyaknya dilakukan dua kali dalam satu tahun anggaran. 6) Diusahakan setiap hasil penelitian dapat disebarluaskan kepada semua Jarlit.
3. Pelaksanaan koordinasi dalam kegiatan pertukaran informasi Tujuan koordinasi pertukaran informasi adalah agar terjadi distribusi informasi antar Jarlit secara efisien dan efektif. Dengan koordinasi pertukaran informasi diharapkan setiap Jarlit dapat mengetahui kegiatan yang dilakukan dan perkembangan Jarlit lain.
6
Di Jarlit Pusat/Puslitjak, Jakarta, ada wahana yang dapat menampung informasi dari Jarlit lain untuk dapat disebarluaskan. Wahana tersebut adalah (a) Buletin Jarlit, (b) Warta Balitbang, (c) Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan, dan (d) Jurnal Penelitian dan Pengembangan. Selain itu, melalui media internet tersedia informasi melalui website: www.puslitjaknov.org dan www.depdiknas.go.id. Diharapkan setiap Jarlit dapat berperan serta dalam pertukaran informasi ini dengan mengirimkan berita-berita tentang kegiatan dan perkembangan Jarlit masing-masing. Selain itu dimungkinkan juga adanya pertukaran informasi yang secara langsung dilakukan sendiri oleh antar Jarlit, tanpa melalui Jarlit Pusat. Jenis informasi dapat berupa berupa hasil penelitian (atau ringkasannya) dan/atau jurnal hasil-hasil penelitian Jarlit yang bersangkutan.
Penutup Demikianlah pedoman/acuan pelaksanaan koordinasi ini dibuat dengan harapan dapat membantu dalam mengoperasikan kegiatan Jarlit, sehingga kegiatan yang dilaksanakan dapat mencapai tujuan seperti yang diharapkan. Pedoman/acuan ini sifatnya tidak mengikat dalam arti masing-masing Jarlit dapat menyesuaikan dengan situasi dan kondisi masing-masing.
7
SKEMA KOORDINASI JARLIT
KOORDINASI
Internal Jarlit (antar unit/instansi anggota Jarlit)
Antar Jarlit (Jarlit Pusat-Prop; Pusat-Kab/Kota; Prop-Prop; PropKab/Kota; dan Kab/Kota-Kb/Kt)
Pelaksanaan: 1. Pertemuan Rutin 2. Pertemuan sewaktu-waktu
Pelaksanaan : 1. Rakornas 2. Rakorwil/reg 3. Rakorda 4. Pertemuan KEGIATAN
1. Pelatihan 2. Penelitian 3. Pertukaran informasi
8
