KEMENKO BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
KOORDINASI KEBIJAKAN RISET NASIONAL
PROF. DR. R. AGUS SARTONO, MBA Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama
Makassar, 9 Agustus 2017
POTENSI TANAH AIR INDONESIA Lebih Dari
Keragaman Hayati
17.000 Pulau
3 Besar Dunia
Produksi Ikan
3 Besar Dunia
Panjang Garis Pantai
Letak Geografis
Persilangan
54.716 Km
Jumlah Penduduk
4 Besar Dunia
Potensi Migas
70% Perairan 2
POTENSI TANAH AIR INDONESIA KEKAYAAN ALAM
Gas Alam Minyak Bumi Emas dan Logam Lain
Batubara dan Mineral Lain
Hasil Laut
Hutan dan Biodiversiti
Perkebunan dan Pertanian
3
“BONUS” DEMOGRAFI 100 tahun kemerdekaan "Bonus Demografi"
Dependency Ratio semakin kecil (2010-2040): Usia produktif semakin besar (Bonus Demografi ~ Demografic Dividen), kesempatan dan potensi meningkatkan produktivitas semakin tinggi, semakin tinggi tingkat kesejahteraan, tetapi kalau tidak dikelola dengan baik akan menjadi Bencana Demografi~ Demografic Disaster. Kualitas SDM sebagai kata kunci, Pendidikan dan Kesehatan sebagai peran kunci. “Memantapkan penataan kembali NKRI, meningkatkan kualitas SDM, membangun kemampuan IPTEK, memperkuat daya saing
Sumber: Menko Perekonomian, 2010
4
PROFIL DEMOGRAFI
5
PENINGKATAN KELAS MENENGAH INDONESIA Pengeluaran Per Kapita (Dollar AS Per Hari)
Ekonomi Indonesia 2030 Diprediksi Melampaui Ekonomi Jerman dan Inggris dan Berada di Posisi 7 Dunia (McKinsey 2012). 2016 Diposisi 8 Dunia
PAUD Pada 2030 23-24
Kenaikan (Juta Orang)
2-4 4-6 6-10 10-20
SD/MI 25-30
91.49 27.8 11.88 3.09
SMP/MTs 31-33
Ekonomi Indonesia di Ranking 8 Dunia, Dibawah Cina, USA, India, Jepang, Jerman, Rusia, Brasil. (PwC Februari 2017)
SMA/MA 34-36
PT
37-40
Hampir 15 juta orang membelanjakan $6 s/d 20 per hari. Menjadi daya dorong pertumbuhan ekonomi Indonesia dan meningkatkan daya saing global Indonesia naik ke peringkat 34 dunia 2014/2015. Tahun 2050 diprediksi menjadi nomor 4 dunia. Sumber: World Eeconomic Forum (WEF) Report 2015 6
PROFIL SDM INDONESIA
7
7
Indeks Daya Saing Global Indonesia 2016/2017
8
8
12 Pilar Indeks Daya Saing Global Indonesia 2016/2017 9
9
NO
PILAR
2014/2015 2015/2016 2016/2017 34/4,6
37/4,5
41/4,5
1
Institutions
4,1
4,1
4,1
2
Infrastructure
4,4
4,2
4,2
3
Macroeconomic environment
5,5
5,5
5,5
4
Health and primary education
5,7
5,6
5.3
5
Higher education and training
4,5
4,5
4,5
6
Goods market efficiency
4,5
4,4
4,4
7
Labor market eficiency
3,8
3,7
3,8
8
Financial market development
4,5
4,2
4,3
9
Technological readiness
3,6
3,5
3,5
10
Market size
5,3
5,7
5,7
11
Business sophistication
4,5
4,3
4,3
12
Innovation
3,9
3,9
4,0 10
10
THE FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION 1. Revin 1 terjadi pada abad 18 hingga 19 ditandai dengan pergeseran dari masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Perkembangan industri baja dan tekstil sangat pesat. 2. Revin 2 berlangsung antara 1870-1914 sebelum Perang Dunia 1, ditandai munculnya industri minyak bumi, listrik dan pemanfaatan listrik guna menciptakan produk masal. Kemajuan teknologi telepon, phonograph = industri rekaman, serta mesin pembangkit listrik bertenaga besar. 3. Revin 3 atau digital revolution mendapatkan momentum dengan berkembangnya personal computer, teknologi informasi dan internet. 11
11
THE FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION 4. Revin 4 dibangun atas dasar digital revolution yang saat ini sedang berlangsung dimana teknologi menjadi bagian dalam kehidupan sosial dan bahkan dalam tubuh manusia. 5. Berkembang pesat artificial intelligence (AI), nano technology, 3D Printing dan system robot dalam kehidupan masyarakat. Teknologi tersebut memungkinkan manusia untuk saling terkoneksi dengan jutaan manusia di belahan dunia, dan meningkatkan efisiensi dalam berusaha. 6. Revin 4 mengalami perubahan sangat cepat dan bersifat exponensial, mengubah paradigma system produksi, management dan governance di semua sektor baik public maupun private. 12
12
THE FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION 7. Storage and processing capasity serta akses ke knowledge menjadi unlimited terutama didukung perkembangan AI, 3D printing dan System Robotic. 8. Lihat saja self driving car, drone, vending machine, ATM, phone banking, on-line business tumbuh sangat pesat. Pekerjaan yang sifatnya rutin – low skill worker – hampir pasti akan digantikan oleh robot. 9. Transportation and communication cost turun drastis dan logistik dan global supply chain makin efisien. Business leaders and policy maker harus responsif terhadap perubahan lingkungan yg cepat. Memanfaatkan teknologi – big data – untuk pelayanan lebih baik. 13
13
DUNIA MENYONGSONG 2050 1. Ekonomi dunia akan dua kali lipat pada 2050 dengan asumsi pertumbuhan stabil dan tak ada gejolak global yang mengancam civilization. 2. Emerging market akan tetap menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi dunia. Negara E7 (China, India, Indonesia, Brazil, Russia, Mexico dan Turkey) memberikan kontribusi hampir 50% ekonomi dunia. Sementara negara G7 (US, UK, Perancis, Japan, Canada dan Italy) justru mengalami penurunan menjadi hanya 22%. 3. Mexico akan tumbuh signifikan dan melampaui Germany; sementara Vietnam, India dan Bangladesh merupakan negara dengan pertumbuhan paling tinggi. 14
14
POSISI INDONESIA 2050
Sumber: PwC February 2017
15
15
INCREASING ECONOMIC GAP
Sumber: PwC February 2017
16
16
GROWTH OF INTERNET USERS IN THE E7 70
60
50 40 30 20 10
Sumber: World Bank 2016
17
17
PENINGKATAN DAYA SAING SDM
18
Capaian Publikasi Terindeks Global ASEAN 2016
Malaysia
Singapura
Indonesia
Thailand
3584
5678 8321
14436
9501
11865
11130
20433
16172
29322
2017
Vietnam 19
AMANAT RPJMN 2015-2019 : (Perpres No. 2/2015)
Konsolidasi dan Sinergitas Riset Nasional Buku 2 RPJMN 2015-2019, BAB 4 Bidang Iptek, Bagian 4.5.2 Kerangka Kelembagaan, Halaman 4-41 menyebutkan: ‘’Undang-undang No. 18/2002 tentang P3Iptek, mengamanatkan DRN menyusun Agenda Riset Nasional (ARN) yang diharapkan menjadi acuan bagi semua kementerian/lembaga menyusun program dan kegiatan riset. Program yang telah disusun baik dalam ARN tidak efektif sebagai acuan penyusunan program riset di berbagai lembaga. Alternatif penyelesaian kelembagaan seperti ini ada dua, yakni melalui mekanisme hirarki kelembagaan sehingga semua lembaga berada dalam satu garis komando, atau melalui mekanisme pembagian sumberdaya khususnya pendanaan riset”.
20
NAWA CITA
Arah kebijakan Sub Agenda 7 : 3. Peningkatan dukungan bagi riset dan pengembangan pasar 5. Penguatan Teknologi melalui kebijakan penciptaan sistem inovasi nasional Arah kebijakan Sub Agenda 8 : 5. Memprioritaskan pembiayaan penelitian yang menunjang Iptek 21
MARWAH RISET IPTEK UU SISTEM NASIONAL PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
Menciptakan Nilai Tambah Sumber Daya Alam Dalam Rangka Transformasi Ekonomi Nasional Menuju
Bangsa Indonesia dihadapkan pada kondisi masih lemahnya: Kapasitas dan kompetensi riset; Kemampuan pengembangan menuju proses penciptaan berbasis Iptek; Jaringan kelembagaan dan peneliti di ranah lokal, regional dan global; Relevansi & Produktivitas litbangnas utk menjawab kebutuhan teknologi masyarakat; Pendayagunaan riset dan pengembangan nasional
Innovation Driven Economy
Lembaga Riset Non Kementerian (LPNK) Masyarakat/ Komunitas Peneliti spt AIPI, DRN
Unit Riset Pendidikan Tinggi Unit Riset Kementerian/ Lembaga/Daerah
Sejumlah kebijakan Iptek telah diterbitkan tapi belum optimal Buku Putih Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 2005-2025 Kebijakan Strategis Nasional Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Jakstranas Iptek) Agenda Riset Nasional (ARN) Iptek dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)
• Diskoneksitas hasil riset dengan kebutuhan dunia industri; • Diskoneksitas riset antara perguruan tinggi dengan lembaga-lembaga riset; • Belum optimalnya sumber daya riset (personil litbang seperti peneliti, perekayasa dan dosen; anggaran, peraturan dan fasilitas riset). 22
PERPRES NO 9 / 2015 KEMENTERIAN KOOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN TUGAS KEMENKO PMK Menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.
23
PERPRES NO 9 / 2015 KEMENTERIAN KOOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN MENGKOORDINASIKAN: a. b. c. d. e. f. g. h. i.
Kementerian Agama; Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; Kementerian Kesehatan; Kementerian Sosial; Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Kementerian Pemuda dan Olah Raga; dan Instansi lain yang dianggap perlu. (BKKBN, BNPB, BPPT, LIPI, BATAN, BAPETEN, BSN, LAPAN)
24
TUJUAN KOORDINASI KEBIJAKAN RISET IPTEK MENYELARASKAN
PROGRAM RISET K/L/PT DAN KEBIJAKAN PENGANGGARAN DENGAN
ARAH DAN SASARAN PEMBANGUNAN RISET NASIONAL JANGKA PANJANG
25
RENCANA INDUK RISET NASIONAL • Diperlukan integrator kebijakan Riset dan Pengembangan Iptek Nasional sebagaimana disebutkan dalam RPJMN 2015-2019
• Komitmen K/L dan pemangku kepentingan dalam Riset dan Pengembangan Iptek menyusun Rencana Induk Riset Nasional
• RIRN untuk meningkatkan efekifitas kegiatan Risbang melalui mekanisme hirarki kelembagaan dan melalui mekanisme pembagian sumberdaya khususnya pendanaan sesuai amanat RPJMN.
• RIRN harus dapat mengatasi permasalahan seperti diskoneksitas riset antara lembaga litbang/perguruan tinggi dengan kebutuhan nasional. RIRN harus dijadikan acuan oleh seluruh pemangku kepentingan Riset dan Pengembangan Iptek mulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi hasil penelitian. 26
26
MARWAH RISET IPTEK SISTEM NASIONAL PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
menciptakan nilai tambah sumber daya alam dalam rangka transformasi ekonomi nasional menuju
Bangsa Indonesia dihadapkan pada kondisi masih lemahnya: Kapasitas dan kompetensi riset; Kemampuan pengembangan menuju proses penciptaan berbasis Iptek; Jaringan kelembagaan dan peneliti di ranah lokal, regional dan global; Relevansi & Produktivitas litbangnas utk menjawab kebutuhan teknologi masyarakat; Pendayagunaan riset dan pengembangan nasional
innovation driven economy
Lembaga Riset Non Kementerian (LPNK) Unit Riset RENCANA INDUK Pendidikan Tinggi RISET NASIONAL Unit Riset
Masyarakat/ Komunitas Peneliti spt AIPI, DRN
Kementerian/ Lembaga/Daerah
Sejumlah kebijakan Iptek telah diterbitkan tapi belum optimal Buku Putih Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 2005-2025 Kebijakan Strategis Nasional Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Jakstranas Iptek) Agenda Riset Nasional (ARN) Iptek dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)
• Koneksitas hasil riset dengan kebutuhan dunia industri; • Koneksitas/Integrasi riset antara perguruan tinggi vs lembaga-lembaga riset; • Optimalisasi sumber daya riset (personil litbang seperti peneliti, perekayasa dan dosen; anggaran, peraturan dan fasilitas riset). 27
POSISI RIRN DALAM SISTEM PERENCANAAN NASIONAL
RIRN
LIMA TAHUNAN
“sebagai rencana sektor Iptek”
28
RIRN MEMUAT TAHAPAN INDIKATOR RISET 2015-2045 DALAM PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL T. Frontier
OUTPUT & OUTCOME TERCAPAI BILA INPUT DIPENUHI
input anggaran
input SDM
ouput
out come
SASARAN
T. SDA
T. Maju SDA
T. Terapan
T. Terapan Jasa
T. Tinggi
Manufaktur
2015
2019
2024
2029
2034
2039
2044
MFP
16,7
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
PRODUKTIVITAS PENELITI
0,02
0,04
0,07
0,10
0,14
0,18
0,22
SDM PENELITI
1.071
1.600
3.200
4.800
6.400
8,000
9.600
SDM KANDIDAT PENELITI
5,6
20
40
60
80
90
100
GERD/PDB
0,20
0,84
1,68
2,52
3,36
4,20
5,04
GBAORD/PDB
0,15
0,21
0,42
0,63
0,84
1,05
1,26
Catatatan : 1) MFP: multi factor productivity (%) 2) Produktivitas Peneliti: jumlah total publikasi terindeks global / jumlah total peneliti 3) SDM Peneliti: rasio jumlah peneliti / sejuta populasi (orang) 4) SDM Kandidat Peneliti: rasio jumlah mahasiswa (S2 + S3) / S1 (%) 5) GERD / PDB dan GBAORD / PDB (%))
Korsel 2015 29
RIRN MEMUAT RENCANA KEBUTUHAN
RIRN MEMUAT INTEGRASI AKTOR RISET NASIONAL 2015-2019 BIDANG
AKTOR UTAMA Kementerian/ Lembaga
LPNK
Perguruan Tinggi
Swasta/ lainnya
Kemandirian Pangan
Kementan, Kemenristekdikti, KKP, LHK, Agraria/BPN, Kemenristekdikti
BPPT, LIPI, BATAN, BAPETEN, BPOM,
PTN/PTS terkait
PTPN, Indofood, BUMN Pangan, dan pihak terkait
Penciptaan dan Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan
ESDM, Kemenperin, PUPR, LHK, DPDT2, KKP, Kemenhub, Kemenristekdikti
BATAN, LIPI, BAPETEN, BPPT
PTN/PTS terkait
Industri yang bergerak di sektor energi
Pengembangan Teknologi Kesehatan dan Obat
Kemenkes, LHK, Kemenperin
BPOM, LIPI, BPPT
PTN/ PTS terkait
PT Bio Farma, Indofarma, Medica, Dexa dan pihak terkait
Pengembangan Teknologi dan Manajemen Transportasi
Kemenhub, Kominfo, Kemenristekdikti, Kemenperin, PUPR
LAPAN, BPPT
PTN/ PTS terkait
PT DI, PT LEN INDUSTRI, INKA, PT PAL, dan pihak lain terkait
Teknologi Informasi dan Komunikasi
Kominfo, PUPR, Kemenhan
LIPI, BPPT, BIG, Bekraf, Kemenristekdikti
PTN/ PTS terkait
INTI, CMI, SOLUSI, dan pihak lain terkait
Pengembangan Teknologi Pertahanan dan Keamanan
Kemenko Polhukan, Kemenhan, Kominfo, Kemenperin, Kemenristekdikti
BPPT, LIPI
PTN/ PTS terkait
PT DI, PT Dahana, PT PAL, PT LEN dan pihak terkait
Material Maju
Kemenperin, ESDM, LHK, Kementan, Kemenkes, Kemenristekdikti
BPPT, LIPI
PTN/ PTS terkait
PT DI, PT Dahana, PT PAL, PT LEN dan pihak terkait
Kemaritiman
Kemenko Maritim, KKP, Kemenristekdikti, Kemenpar, Kemenhub
Bakamla, LIPI, BMKG, LAPAN, BIG, BPPT
PTN/ PTS terkait
PT PAL dan pihak terkait
Manajemen Penanggulangan Kebencanaan dan Lingkungan
LHK, Agraria/ BPN, PUPR, Kemenristekdikti, Kemenko PMK, Kemendagri, Kemenkes, Kemensos
LAPAN, LIPI, BPPT, BNPB, BMKG, PVMBG, BIG
PTN/ PTS terkait
IABI, WWF, KEHATI, WALHI, dan pihak lain terkait
Sosial Humaniora - Seni Budaya Pendidikan
Bappenas, Kemensos, Kemenaker, Dikbud, DP2DT, Parekraf, Kemenristekdikti, Kemenag
LIPI, BPS
PTN/ PTS terkait
Masyarakat sipil terkait
31
8
RIRN MEMUAT URAIAN RINCI SAMPAI KEPADA TARGET CAPAIAN PER BIDANG FOKUS Matriks Rencana Aksi
32
32
TERIMA KASIH
