Jaringan Kerjasama Penelitian Kebijakan (Jarlit) Pendidikan
PEMBENTUKAN JARLIT
PUSAT PENELITIAN KEBIJAKAN DAN INOVASI PENDIDIKAN Badan Penelitian dan Pengembangan, Kemendiknas Jakarta, 2010 Gedung E Kemendiknas, Lantai 19, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta. Telp 021 5736365, Faks 021-5741664
A. Pendahuluan Sampai saat ini ( April, 2010) Jarlit telah terbentuk di 200 daerah yang terdiri dari 31 Jarlit Propinsi dan 169 Jarlit Kabupaten/Kota. Adalah suatu kebanggaan bahwa Jarlit telah begitu meluas dan hal ini membuktikan bahwa Jarlit telah diterima sebagai suatu bentuk kerjasama yang dapat berperan dalam membantu pembangunan pendidikan. Otonomi kabupaten/kota yang mulai berlaku sejak tahun 2001 memberikan lebih banyak kewenangan kepada Kabupaten/Kota untuk menentukan kebijakan dalam memecahkan masalah yang ada di Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Termasuk menentukan kebijakan untuk memecahkan masalah di bidang pembangunan pendidikan. Sehubungan dengan hal itu dalam rangka memberdayakan daerah dalam penetapan kebijakan untuk meningkatkan mutu pembangunan pendidikan di daerah dan membantu pembangunan pendidikan nasional, salah satu strategi yang ditempuh adalah dengan mengembangkan sistem pendukung penetapan kebijakan (decision support system) pimpinan di daerah. Sistem tersebut dikembangkan melalui jaringan kerjasama penelitian kebijakan pendidikan (Jarlit) yang diupayakan dapat terbentuk di seluruh Kabupaten/kota di Indonesia. Uraian berikut adalah acuan atau pedoman dalam membentuk Jarlit pada tingkat provinsi/kabupaten/kota. Acuan ini meliputi: aspek-aspek yang perlu dipenuhi dalam pembentukan Jarlit, cara pembentukan, penyusunan program dan penyiapan anggaran.
B. Aspek-aspek yang Perlu Dipenuhi dalam Pembentukan Jarlit Dalam rangka pembentukan Jarlit di Provinsi/Kabupaten/Kota terdapat tiga aspek yang perlu diusahakan pemenuhannya agar Jarlit yang sudah dibentuk senantiasa dapat melaksanakan fungsinya dengan baik. Ketiganya adalah (i) keabsahan secara hukum, (ii) kejelasan program, dan (iii) ketersediaan sumberdaya, baik sumberdaya manusia (SDM) maupun dana. 1. Keabsahan secara hukum. Pembentukan Jarlit Provinsi/Kabupaten / Kota ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur/Bupati/ Walikota. Hal-hal yang ditetapkan dalam SK tersebut mengenai latar belakang perlunya Jarlit, tujuan pembentukan, struktur organisasi, tugas dan fungsi, kegiatan dan anggaran, dll. Sebagai dasar hukum dapat dicantumkan antara lain Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 32 Tahun 2005 tentang Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 33 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Litbang, Keputusan tentang Pembentukan Balitbangda, dll yang sesuai. Contoh Surat Keputusan Bupati/Walikota tentang pembentukan Jarlit seperti ada pada Lampiran.
1
2. Kejelasan program. Program Jarlit pada dasarnya adalah suatu rencana dalam rangka mencapai tujuan Jarlit. Program Jarlit meliputi 3 (tiga) kegiatan pokok yaitu (a) peningkatan mutu SDM, (b) pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pendidikan, dan (c) kegiatan pertukaran informasi hasil penelitian dan pengembangan pendidikan. Sudah barang tentu program tersebut harus disesuaikan dengan prioritas dan kebutuhan pembangunan pendidikan daerah masing-masing. Program perlu disusun dengan baik dan diupayakan meliputi program dalam jangka panjang, menengah dan tahunan. Kegiatan peningkatan mutu SDM misalnya dilaksanakan dengan menyelenggarakan peningkatan mutu SDM dalam kaitannya dengan berbagai tingkatan dan jenis kompetensi penelitian dan pengembangan, khususnya di bidang pendidikan. Peningkatan mutu SDM ini dapat dilakukan dengan prakarsa Pemerintah Daerah maupun dengan bekerjasama dengan Pemerintah/ Jarlit Nasional, sesuai dengan kerangka kerja Jarlit secara nasional. Kegiatan pelaksanaan penelitian dan pengembangan pendidikan direncanakan sesuai dengan prioritas pembangunan pendidikan daerah yang sekaligus dapat membantu tercapainya rencana pembangunan pendidikan nasional. Seperti halnya rencana peningkatan mutu SDM ,maka pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan pendidikan ini juga dapat dilaksanakan prakarsa Pemerintah Daerah maupun dengan bekerjasama dengan Pemerintah/ Jarlit Nasional , sesuai dengan kerangka kerja Jarlit secara nasional. 3. Ketersediaan sumberdaya Sumberdaya yang perlu disediakan utamanya adalah (1) sumberdaya manusia, dan (2) dana. Ke dua sumberdaya ini perlu selalu tersedia agar Jarlit dapat melaksanakan fungsinya. SDM utamanya untuk melaksanakan penelitian dan pengembangan. SDM ini dapat berasal dari instansi/lembaga anggota Jarlit yang memiliki perhatian pada pendidikan dan pengetahuan dan pengalaman di bidang penelitian dan pengembangan. Agar dapat melaksanakan programnya, Jarlit juga perlu menyiapkan dan menyediakan dana secara berkelanjutan pada pos yang sesuai melalui APBD maupun sumber lain sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Sehubungan dengan penyediaan dana secara berkelanjutan ini, perlu sekali adanya pemahaman tentang Jarlit oleh berbagai pihak terkait yang menentukan alokasi dana dalam APBD. Pihak legislative perlu dilibatkan sejak awal dalam setiap kegiatan Jarlit sehingga dapat memahami dan mendukung setiap langkah kegiatan Jarlit. Untuk selanjutnya perlu diupayakan agar terbit Peraturan Daerah yang dapat mengakui keberadaan Jarlit sehingga ada jaminan dukungan dana melalui APBD. Dalam hal ini dengan sendirinya, Jarlit harus menunjukan kinerja yang meyakinkan bahwa Jarlit dapat membantu pembangunan pendidikan di daerah.. 2
C. Proses pembentukan. 1. a. Untuk Kabupaten/Kota: Balitbangda - kalau lembaga ini belum terbentuk, dilaksanakan oleh Bappeda– sebagai instansi yang akan menjadi Koordinator Jarlit Kabupaten/Kota bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kab/Kota menghubungi langsung ke Pusat Penelitian Kebijakan dan Inovasi Pendidikan (Puslitjaknov), Balitbang Depdiknas sebagai Koordinator Jarlit secara nasional, dengan tembusan ke Balitbangda/Bappeda Provinsi sebagai koordinator Jarlit Provinsi (kalau provinsi yang bersangkutan telah membentuk Jarlit), bahwa berkeinginan membentuk Jarlit.. b. Untuk Provinsi : Balitbangda - kalau lembaga ini belum terbentuk, dilaksanakan oleh Bappeda– sebagai instansi yang akan menjadi Koordinator Jarlit Provinsi bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Provinsi menghubungi langsung ke Pusat Penelitian Kebijakan dan Inovasi Pendidikan (Puslitjaknov), Balitbang Depdiknas sebagai Koordinator Jarlit secara nasional, bahwa berkeinginan membentuk Jarlit.. 2. Berdasarkan informasi dari Balitbangda/Bappeda Provinsi/Kabupaten/Kota, Puslitjaknov akan menindaklanjuti dan memberikan fasilitasi sampai Jarlit dapat dibentuk di Provinsi/Kabupaten/Kota ybs. Fasilitasi tersebut misalnya dengan memberi informasi tentang profil ( latar adanya Jarlit, tujuan, pola kerjasama, dll) Jarlit , bagaimana Jarlit dibentuk, membantu tersedianya dasar hukum untuk penguatan pembentukan jarlit bilamana di perlukan, dll. Dalam prakteknya fasilitasi dilaksanakan dengan kegiatan sosialisai Jarlit. 3. Informasi dari Puslitjaknov perlu dilaporkan dan dijelaskan kepada Gubernur/Bupati/Walikota dan disosialisaikan kepada instansi terkait di Provinsi/Kabupaten/Kota yang nantinya menjadi anggota Jarlit Provinsi/Kab/Kota, termasuk dalam hal ini adalah anggota DPRD khususnya pada komisi yang sesuai dengan pembangunan pendidikan. Sosialisasi ini pada dasarnya menyampaikan tentang apa itu Jarlit dan perlunya pembentukan Jarlit berkaitan dalam sistem otonom daerah, khususnya di bidang pendidikan. 4. Bilamana Gubernur/Bupati/Walikota secara prinsip sudah memahami dan menyetujui perlunya dibentuk Jarlit di Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersangkutan, maka perlu di siapkan konsep SK Gubernur/Bupati/Walikota tentang pembentukan Jarlit. Dalam konsep SK tersebut dalam struktur organisasi seyogyanya dicantumkan keterlibatan DPRD sebagai salah satu mitra kerja Jarlit. Contoh. SK pembentukan terlampir. 5. Konsep SK Gubernur/Bupati/Walikota tentang yang sudah disetujui maka dilakukan penandatangan SK pembentukan Jarlit oleh Gubernur/Bupati/Walikota. Dengan demikian Jarlit telah sah dibentuk dengan suatu peraturan perundangundangan yaitu Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota.
3
D. Tindak lanjut 1. Bilamana Jarlit sudah terbentuk maka salinan SK pembentukan Jarlit tersebut perlu dikirim ke Puslitjaknov, sebagai Koordinator Jarlit secara nasional dan kepada Balitbangda/Bappeda Provinsi sebagai Koordinator Jarlit Provinsi. 2. Selanjutnya proses kerjasama antara Koordinator Jarlit Pusat, Koordinator Jarlit Provinsi dan Koordinator Jarlit Kab/Kota dimulai dan ditindaklanjuti dengan penyusunan program kerja bersama, antara Puslitjaknov dengan Balitbangda/Bappeda Kabupaten/Kota selaku Koordinator Jarlit Kab/Kota..
PUSAT PENELITIAN KEBIJAKAN DAN INOVASI PENDIDIKAN BALITBANG KEMENDIKNAS Jl. Jend. Sudirman – Senayan, Jakarta Kemendiknas Gd. E Lt. 19 Tlp. (021) 5736365, Fax (021) 5741664
4
