LAPORAN EKSEKUTIF PENINGKATAN KELEMBAGAAN JARLIT Tahun 2010
PUSAT PENELITIAN KEBIJAKAN DAN INOVASI PENDIDIKAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL Jakarta, 2010 1
I
PENDAHULUAN A. Latar Belakang Desentralisasi melalui otonomi kabupaten/kota telah dilaksanakan sejak tahun 2001. Hal tersebut mengandung konsekuensi bertambah banyaknya kebijakan yang harus direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi oleh kabupaten/kota, termasuk kebijakan di bidang pendidikan. Dalam rangka ikut memberdayakan daerah dalam menetapkan kebijakan di bidang pendidikan, Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Nasional sejak tahun 1985 telah merintis dan mengembangkan sistim pendukung penetapan kebijakan (decision support system) berbentuk suatu forum (kelompok kerja) di tingkat provinsi dan sejak era otonomi daerah dikembangkan sampai dengan tingkat kabupaten/kota. Forum tersebut diberi nama Jaringan Kerjasama Penelitian Kebijakan Pendidikan, atau disingkat Jarlit. Jarlit merupakan forum untuk mendukung pimpinan daerah dalam menetapkan kebijakan di bidang pendidikan, dalam bentuk menyampaikan masukan atau usulan-usulan kebijakan (baik diminta atau tidak) untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi daerah dalam menyelenggarakan pendidikan, termasuk membantu upaya sinkronisasi kegiatan penelitian dan pengembangan kebijakan di bidang pendidikan melalui mekanisme kerjasama baik antar Jarlit daerah maupun dengan Jarlit Pusat. Keanggotaan Jarlit terdiri dari lembaga-lembaga yang terkait dalam pembangunan pendidikan di propinsi, dan kab/kota. Sedangkan Pusat dalam hal ini BalitbangKemdiknas bertindak sebagai koordinator nasional. Lembaga-lembaga yang terkait dalam pengelolaan Jarlit di daerah adalah Balitbangda sebagai instansi yang mengkoordinasikan penelitian di daerah, Bappeda sebagai instansi perencana pembangunan, Dinas Pendidikan dan Kanwil/Kandep Agama sebagai instansi pelaksana utama pembangunan pendidikan, serta perguruan tinggi sebagai instansi yang bertugas melaksanakan penelitian. Koordinator Jarlit di daerah dipegang oleh Balitbangda sebagai instansi yang mempunyai kewenangan dan fungsi mengkoordinir kegiatan-kegiatan kajian dan penelitian. Pada daerah-daerah yang belum membentuk, atau sesuai dengan kebijakan pemerintah daerahnya tidak membentuk Balitbangda, koordinator Jarlit dipegang oleh Bappeda. Hal 2
tersebut dikarenakan pada daerah-daerah yang tidak memiliki Balitbangda, fungsi koordinasi kegiatan penelitian dan kajian dilaksanakan oleh suatu unit kerja struktural (bidang atau bagian) dari Bappeda. Dalam rangka memberikan masukan untuk penetapan kebijakan yang tepat sasaran, ada tiga kegiatan pokok yang dilakukan Jarlit. Ketiganya adalah (i) melakukan penelitian dan pengembangan kebijakan di bidang pendidikan, (ii) melaksanakan peningkatan kemampuan SDM Jarlit melalui kegiatan pelatihan/workshop, dan (iii) melakukan pertukaran informasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan, baik antara Jarlit daerah dengan kordinator nasional Jarlit, maupun diantara Jarlit daerah sendiri. Sejak dikembangkan pertama kali pada tahun 1985, sampai dengan saat ini Jarlit telah terbentuk di 31 propinsi, 37 kota, dan 132 kabupaten. Untuk memperluas pembentukan Jarlit di daerah, pada tahun ini Puslitjaknov Balitbang Kemdiknas kembali mengadakan kegiatan sosialisasi Jarlit kepada daerah-daerah yang belum membentuk Jarlit. B. Tujuan Secara umum tujuan akhir dari sosialisasi Jarlit adalah (i) membentuk kelompok kerja (pokja) Jarlit di kabupaten/kota, (ii) memberikan informasi tentang manfaat dan arti penting pembentukan Jarlit dalam mendukung pengelolaan dan pembangunan pendidikan di daerah melalui pola kerjasama dengan Jarlit Pusat dan antar Jarlit daerah, dan (iii) hasilhasil penelitian berguna untuk mendukung pengambilan kebijakan oleh pimpinan daerah. Secara khusus sosialisasi Jarlit bertujuan untuk: 1. Memberikan pemahaman tentang konsep, pembentukan, dan kegiatan Jarlit 2. Mendorong terbentuknya Jarlit di kabupaten/kota yang belum membentuk. II. PELAKSANAAN SOSIALISASI A. Waktu dan Tempat Kegiatan Sosialsiasi Jarlit pada tahun 2010 ini dilaksanakan selama 4 hari (27 - 30 April 2010), bertempat di Hotel Grand Jaya Raya, Jalan Raya Puncak, Cipayung, Kabupaten Bogor. 3
B. Kehadiran Peserta Dari 101 (seratus satu) kabupaten/kota yang diundang sebagai peserta pada sosialisasi Jarlit ini, telah hadir memenuhi undangan 96 daerah, yang terdiri dari 65 kabupaten, dan 31 kota (Tabel 1). Tabel 1. Daerah peserta yang hadir dalam sosialisasi Jarlit tahun 2010 No. Propinsi 1. Nangroe Aceh Drslm 2. Sumatera Utara 3.
Riau
4.
Kepulauan Riau Sumatera Barat
5.
6.
Bengkulu
7.
Sumatera Selatan
8.
Lampung
9.
Banten
10.
Jawa Barat
11.
DKI Jakarta
Kabupaten / Kota Kota Langsa Kota Lhokseumawe Kab. Toba Samosir Kab. Nias Kab. Langkat Kota Pekanbaru Kab. Bengkalis Kota Batam Kab. Lingga Kota Padangpanjang Kota Solok Kab. Pasaman Kota Bengkulu Kab. Kepahiang Kota Palembang Kota Pagar Alam Kab. Ogan Kom. Ilir Kota Bdr. Lampung Kota Metro Kab. Lampung Tengh Kab. Lampung Barat Kab. Tulang Bawang Kota Serang Kab. Serang Kab. Lebak Kab. Pandeglang Kab. Tangerang Kota Bogor Kab. Subang Kab. Sukabumi Kota Jakarta Barat Kota Jakarta Pusat
No. Propinsi 16. Sulawesi Selatan
17.
Sulawesi Tenggara
18.
Sulawesi Tengah
19.
Sulawesi Utara
20. 21.
Maluku Maluku Utara
22.
Nusa Tenggara Timur
Kabupaten / Kota Kab. Bantaeng Kab. Bone Kab. Bulukumba Kab. Enrekang Kab. Luwu Kab. Pangkajene Kep. Kab. Pinrang Kab. Selayar Kab. Soppeng Kab. Takalar Kab. Tana Toraja Kota. Pare Pare Kab. Wajo Kota. Palopo Kota Kendari Kab. Bombana Kab. Buton Kab. Wakatobi Kab. Konawe Kab. Donggala Kab. Parigi Moutong Kab. Banggai Kab. Buol Kab. Poso Kota Bitung Kota Tomohon Kab. Bolaang Mongondow Kab. Seram Bagian Brt Kota Tidore Kepulauan Kab. Halmahera Utara Kab. Sumba Barat Kab. Sikka 4
No. 12.
13.
14.
Propinsi
Kabupaten / Kota Kota Jakarta Selatan Jawa Tengah Kota Surakarta Kota Semarang Kab. Pemalang Kab. Kendal Kab. Pekalongan Kab. Sragen DI Kab. Bantul Yogyakarta Kab. Kulonprogo Jawa Timur
No. Propinsi 23. Papua 24. Papua Barat 25. Kalimantan Barat
26.
Kalimantan Tengah
Kota Malang Kota Surabaya
15.
Kab. Sidoarjo Kab. Lumajang Kota Mojokerto Kab. Pamekasan Kota Denpasar Kab. Badung
Bali
27. 28.
Kalimantan Selatan Kalimantan Timur
29.
Sulawesi Barat
Kabupaten / Kota Kab. Kerom Kota Sorong Kab. Malawi Kota Pontianak Kab. Ketapang Kab. Kapuas Hulu Kab. Barito Timur Kab. Barito Selatan Kab. Kapuas Kab. Kotawaringin Barat Kab. Kotawaringin Timur Kab. Tapin Kota Samarinda Kab. Kutai Timur Kab. Nunukan Kab. Majene
Sedangkan 5 (lima) daerah yang diundang tetapi tidak hadir dalam kegiatan Sosilaisasi adalah: Tabel 2. Daerah peserta yang tidak hadir dalam sosialisasi Jarlit tahun 2010 No. 1. 2. 3. 4. 5.
Daerah Kota Dumai (Provinsi Riau) Kabupaten Kutai Timur (Provinsi Kalimantan Timur) Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Provinsi Maluku) Kabupaten Paniai (Provinsi Papua) Kabupaten Kaimana (Provinsi Papua Barat)
Umumnya alasan ketidak hadiran daerah-daerah tersebut adalah keterlambatan diterimanya surat undangan, dan pada saat yang sama (waktu penyelenggaraan sosialisasi) tidak ada pejabat atau staf yang berwenang mewakili untuk dapat memenuhi undangan sosialisasi jarlit ini. Dalam hal ini, sebagian besar daerah undangan yang tidak dapat menghadiri sosialisasi jarlit menginformasikan bahwa ketidak hadiran mereka dikarenakan waktu penyelenggaraan sosialisasi jarlit bersamaan waktunya dengan masa pelaksanaan 5
Ujian Nasional. Keterlambatan diterimanya surat undangan juga dikarenakan dua hal yaitu karena kendala pihak jasa pengiriman (pos/paket), dan kendala panjangnya birokrasi pendelegasian tugas di daerah sehingga izin/penunjukan pejabat atau staf yang berwenang mewakili menjadi terlambat. C. Penyampaian Materi Seluruh materi sosialisasi diberikan dengan pendekatan ceramah yang diikuti diskusi (tanya jawab), dengan proporsi waktu masing-masing 50 persen baik untuk ceramah maupun diskusi. Kepada setiap peserta diberikan pula bahan-bahan tertulis sesuai lingkup materi yang telah diuraikan di atas. Pokok-pokok materi yang diberikan kepada peserta Sosialisasi berikut nara sumbernya adalah: Tabel 3. Pokok-pokok materi dan nara sumber sosialsiasi Jarlit No. Topik 1. Konsep Jarlit
Pokok-Pokok Isi Topik ini menguraikan mulai dari konsep pembentukan Jarlit pada awal perintisannya sampai dengan era desentralisasi (otonomi daerah). Hal mendasar yang dijelaskan melalui topik ini adalah Jarlit dikembangkan dengan visi yang sejalan dengan konsep otonomi daerah.
Nara Sumber Dr. Agung Purwadi, M.Eng (anggota Tim Pengembang Jarlit Puslitjaknov Balitbang Kemdiknas
2.
Peran dan Arti Penting Jarlit
Ir. Wahyudi WP (Kepala Puslitbang Bangdaduk Balitbang Kemdagri)
3.
Peran dan Arti Penting Jarlit bagi Departemen
Topik ini membahas mulai dari tantangan bagi daerah, terutama kabupaten/kota pada era otonomi dalam mengelola dan membangun bidang pendidikan, peran dan fungsi Jarlit di daerah, hingga struktur pokok organisasi pokja (kelompok kerja) Jarlit. Otonomi daerah yang telah diberlakukan, mengandung konsekuensi bertambah banyaknya kebijakan yang harus direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi oleh kabupaten/kota, termasuk kebijakan di bidang pendidikan. Topik ini membahas peran dari jajaran Departemen Agama, yang juga mengelola pendidikan Dengan sistim
Drs. Fuadudin TM, MSi, APU (Puslitbang Pend. 6
No.
Topik Agama Kabupaten/ Kota
Pokok-Pokok Isi pengelolaan yang tetap sentralistik, bagaimana koordinasi dilakukan di masing-masing daerah.
4.
Pembentukan Jarlit
Topik ini menjelaskan aspek-aspek apa saja yang harus dipenuhi dalam pembentukan Jarlit untuk memenuhi keabsahan dari sisi hukum, kejelasan perencanaan program dan ketersediaan sumberdaya.
Nara Sumber Agama dan Keagamaan Balitbangdiklat Depag) Soepardi, M.Sc (anggota Tim Pengembang Jarlit Puslitjaknov Balitbang Kemdiknas)
5.
Mekanisme Koordinasi
Topik ini membahas tentang bagaimana koordinasi dilaksana-kan baik secara internal dalam kelompok kerja di daerah masing-masing, maupun koordi- nasi antar Jarlit (antar daerah dan antara daerah dengan pusat).
Ir. Nur Berlian VA, MSE (anggota Tim Pengembang Jarlit Puslitjaknov Balitbang Kemdiknas)
6.
Kegiatan Jarlit
Topik ini menguraikan bagaimana menyusun dan menetapkan garis-garis besar kegiatan hingga rinciannya.
7.
Pemberdayaan Jarlit
8.
Best-practice Pembentukan dan Kegiatan Jarlit Daerah
Drs. Mahdiansyah, MA (Kepala Bidang Penelitian Kebijakan, dan anggota Tim Topik ini menjelaskan mulai dari Pengembang Jarlit tujuan, lingkup, pola pemberdayaan, Puslitjaknov hingga peran pekja-pokja Jarlit di Balitbang daerah dan Jarlit Pusat.. Kemdiknas) Selain materi dengan topik-topik R. Lusia Simamora, tersebut di atas, kepada para peserta SH, MSi (Jarlit sosialsiasi Jarlit diberikan juga materi Provinsi Sumatera dalam bentuk sharing pengalaman Utara), dan Drs. bagaimana proses pembentukan hingga Rehmuli Karo Karo berjalannya kegiatan-kegiatan di daerah (Kepala Bidang yang telah membentuk Jarlit. Dalam hal Penelitian Bappeda ini diberikan contoh kasus pembentukan Kota Tebing, dan kegiatan-kegiatan di Jarlit tingkat Sumatera Utara) provinsi, tkabupaten dan kota.
III. HASIL YANG DICAPAI Untuk mengetahui hasil atau tingkat ketercapaian tujuan kegiatan sosialisasi Jarlit ini, dilakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi. Pemantauan dilakukan segera setelah penyelenggaraan sosialisasi selesai, dengan maksud mengikuti perkembangan informasi 7
tentang Jarlit sampai dengan pembentukannya di kabupaten/kota peserta sosialisasi, dan mengidentifikasi permasalahan serta hambatan dalam proses pembentukan Jarlit guna diupayakan alternatif-alternatif pemecahannya. A. Pemantauan Pemantauan
dimulai
dengan
mengirimkan
surat
kepada
Sekretaris
Daerah
kabupaten/kota peserta sosialisasi, yang pada pokoknya menghimbau agar segera membentuk kelompok kerja Jarlit di daerahnya, serta menawarkan bantuan atau fasilitasi teknis jika menemui hambatan dalam membentuk Jartlit, sesuai dengan kapasitas Puslitjaknov Balitbang Kemdiknas sebagai koordinator Jarlit nasional. Selanjutnya pemantauan dilakukan dengan cara menjalin komunikasi melalui berbagai sarana komunikasi (telefon, faksimili, e-mail) dengan: a) Daerah-daerah peserta sosialsiasi untuk menanyakan langkah-langkah apa yang telah
dilakukan
mengidentifikasi
dalam
upaya
kesulitan-kesulitan
pembentukan yang
Jarlit,
dihadapi,
terutama untuk
untuk
membantu
mengatasinya agar Jarlit dapat segera terbentuk. Dalam komunikasi tersebut juga ditawarkan kesempatan untuk mengikuti pelatihan metodologi penelitian, bagi daerah yang dalam waktu satu bulan sejak mengikuti sosialisasi telah membentuk Jarlit. Selain itu, komunikasi juga dijalin dalam rangka menjajagi kemungkinan kerjasama kegiatan yang dapat dilakukan setelah Jarlit di daerah tersebut terbentuk. b) Jarlit provinsi dari masing-masing kabupaten/kota peserta sosialsiasi, dengan maksud membangun komitmen Jarlit provinsi untuk dapat berperan aktif mendorong, mendukung, dan membantu upaya pembentukan Jarlit di kabupaten/kota masing-masing. Dari pemantauan yang dilakukan, diperoleh hasil-hasil sebagai berikut: 1. Pembentukan Jarlit Selama tahun 2010 pasca dilaksanakannya sosialisasi, telah terbentuk Jarlit di 19 kabupaten dan 8 kota peserta sosialisasi yaitu: 8
Tabel 4. Kabupaten/kota peserta sosialsiasi yang telah membentuk Jarlit No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.
Kabupaten / Kota Kab. Toba Samosir Kab. Lingga Kab. Pasaman Kota Bengkulu Kota Bandar Lampung Kota Serang Kota Bogor Kab. Kendal Kab. Pekalongan Kab. Bantul Kab. Kulonprogo Kab. Sidoarjo Kab. Luwu Kota Pare Pare Kab. Wajo Kota Kendari Kab. Konawe Kab. Parigi Moutong Kab. Banggai Kab. Poso Kota Bitung Kab. Bolaang Mongondow Kab. Majene Kab. Kapuas Hulu Kab. Barito Selatan Kab. Kapuas Kota Sorong
Provinsi Sumatera Utara Kepulauan Riau Sumatera Barat Bengkulu Lampung Banten Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Tengah DI Yogyakarta DI Yogyakarta Jawa Timur Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Sulawesi Tenggara Sulawesi Tengah Sulawesi Tengah Sulawesi Tengah Sulawesi Utara Sulawesi Utara Sulawesi Barat Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Tengah Papua Barat
No. SK Pembentukan 800/1885/SEKR/2010 196/KPTS/VI/2010 188.45/542/BUP-PAS-2010 174/2010 316/23/HK/2010 420/Kep.85-Org/2010 420.45-179/2010 420/414/2010 420/145/2010 128 A/2010 220/2010 188/635/404.1.3.2/2010 253/VI/2010 342/2010 233/KPTS/V/2010 1224/2010 336/2010 420/1410/Bappeda/2010 420.1/1101/Bappeda/2010 188.45/1978/Bappeda/2010 132/2010 900/Setda/Bu/2010 641/HK/KEP-BUP/V/2010 211/2010 264/2010 14/I.A/BAPP/2010 37/2010
2. Hambatan Pembentukan Jarlit Pasca sosialisasi, Jarlit baru terbentuk di 27 daerah, berarti baru 27 persen dari jumlah daerah yang diundang dalam sosialisasi Jarlit. Dari hasil monitoring, beberapa kendala yang menjadi hambatan dalam proses pembentukan Jarlit di daerah-daerah yang belum membentuk pasca sosialisasi adalah: a. Peserta sosialisasi tidak mampu meyakinkan pimpinan daerahnya akan pentingnya membentuk Jarlit, saat melapor untuk menyampaikan hasil sosialisasi. 9
b. Tidak ada tindak lanjut dari pimpinan daerah, setelah peserta melaporkan hasil sosialisasi yang diikutinya. c. Tidak sampainya informasi hasil pelaksanaan sosialsiasi kepada pimpinan daerah, karena peserta yang ditunjuk oleh masing-masing daerah tidak menyampaikannya sekembali dari mengikuti sosialisasi. d. Masih melekatnya budaya sektoral (akibat dari lamanya sistem sentralisasi) menyebabkan koordinasi antar SKPD di daerah kurang dapat dilaksanakan secara maksimal, pada hal Jarlit yang diharapkan akan dibentuk adalah suatu forum lintas sektor (terkait dibidang pendidikan). e. Konsep Jarlit yang merupakan forum non struktural, menghambat upaya penggalangan komitmen (konsolidasi) diantara unit-unit terkait di daerah untuk membentuk Jarlit. f. Pada beberapa daerah peserta sosialisasi, adanya pergantian perangkat pemerintahan daerah (mulai dari Pilkada hingga rotasi dan mutasi pejabat), ikut pula mempengaruhi kelancaran proses pembentukan Jarlit. Pimpinan/pejabat daerah yang semula menugaskan wakil-wakil dari daerahnya sebagai peserta sosialisasi, dan mempunyai komitmen untuk membentuk Jarlit, berganti atau diganti. Hal ini menyebabkan terhentinya komunikasi dan proses yang telah dibangun dalam rangka pembentukan Jarlit. B. Evaluasi Berdasarkan pendapat para peserta saat mengikuti sosialisasi, sampai dengan informasiinformasi yang disampaikan saat dilakukannya pemantauan, pada prinsipnya dapat disimpulkan bahwa perkembangan situasi dan kondisi pasca pelaksanaan otonomi daerah masih memberikan peluang tersendiri untuk berkembangnya Jarlit, antara lain: 1. Meskipun di banyak daerah terjadi penyederhanaan struktur perangkat pemerintahan daerah, yang menyebabkan Balitbangda-Balitbangda dilebur kembali dengan Bappeda, daerah tetap menyadari arti penting penelitian dan pengembangan dalam 10
pembangunan daerahnya. Hal ini ditandai dengan tetap eksisnya unit (paling tidak fungsi) penelitian dan pengembangan sebagai salah satu bidang/bagian pada Bappeda di setiap daerah. Terlebih lagi, sejauh ini masih ada beberapa kegiatan yang bersifat kajian/penelitian yang dilakukan oleh pemerintah daerah. 2. Tuntutan keberhasilan otonomi daerah, menyebabkan daerah bersaing untuk maju, hal ini merupakan kesempatan bagi forum Jarlit untuk membantu peningkatan kemampuan daerah dalam rangka pembangunan daerahnya; 3. Adanya saling membutuhkan data dan informasi antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah untuk mendukung keberhasilan pembangunan secara nasional maupun pembangunan daerah, merupakan peluang bagi Jarlit mempunyai peran yang lebih besar. Selanjutnya dari hasil evaluasi perencanaan, pelaksanaan, hingga hasil-hasil sosialisasi Jarlit pada tahun 2010 ini, untuk mencapai hasil yang lebih optimal lagi pada pelaksanaan sosialsiasi Jarlit pada tahun-tahun mendatang, direncanakan: 1. Meningkatkan peran Jarlit provinsi agar sosialisasi Jarlit ke Kabupaten/Kota juga dilakukan oleh masing-masing Jarlit provinsi, dengan harapan terbentuknya Jarlit di seluruh kaupaten/kota di Indonesia akan semakin cepat tercapai. Hal ini dapat dilakukan melalui kerjasama antara Jarlit Pusat dengan Jarlit-Jarlit provinsi dalam penyelenggaraan sosialisasi Jarlit. Dalam hal ini ada dua model penyelenggaraan, yaitu: a. Jarlit provinsi bertindak sebagai tuan rumah penyelenggaraan sosialisasi Jarlit, dengan peserta kabupaten/kota di wilayahnya, atau dari provinsiprovinsi terdekat (tetangga) b. Penyelenggaraan sosialisasi Jarlit dibagi menurut regional, yaitu (i) regional Barat (mencakup Sumatera, Jawa dan Bali), regional Tengah (mencakup Kalimantan, NTB dan NTT), dan regional Timur (mencakup Sulawesi, Maluku dan Papua), dengan tempat penyelenggraan sosialisasi untuk masing-
11
masing region di salah satu provinsi yang memiliki aksesibilatas transportasi dan akomodasi yang relatif paling baik. 2. Dengan model-model penyelenggaraan seperti pada butir 1 di atas, penandatangan surat undangan untuk mengikuti sosialisasi Jarlit dilakukan bersama antara Kepala Balitbang Kemdiknas dan Kepala Balitbangda/Bappeda provinsi yang bertindak sebagai tuan rumah (tempat penyelenggraan sosialisasi). 3. Untuk lebih menjamin penyampaian informasi hasil-hasil sosialisasi pasca pelaksanaan sosialisasi, Puslitjaknov Balitbang Kemdiknas selaku koordinator nasional Jarlit dan penyelenggara sosialisasi, akan menyampaikan hasil-hasil sosialisasi secara tertulis langsung kepada pimpinan daerah masing-masing peserta.
12
