Jaringan Kerjasama Penelitian Kebijakan (Jarlit) Pendidikan
PEMBERDAYAAN dan KEGIATAN JARLIT
PUSAT PENELITIAN KEBIJAKAN DAN INOVASI PENDIDIKAN Badan Penelitian dan Pengembangan, Kemendiknas Jakarta, 2010 Gedung E Kemendiknas, Lantai 19, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta. Telp 021 5736365, Faks 021-5741664
A. Pendahuluan Pembangunan pendidikan dilaksanakan dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025. RPJMN tahun 2010-2014 ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan Indonesia di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas SDM. Di bidang pendidikan, upaya peningkatan kualitas SDM ini tertuang dalam Renstra Kemendiknas tahun 2010-2014. Visi yang akan dicapai pada tahun 2014 adalah terselenggaranya layanan prima pendidikan nasional untuk membentuk insan Indonesia cerdas komprehensif. Untuk mencapai visi tersebut, Misi Kemendiknas 2010-2014 dikemas dalam “MISI 5K,” yaitu: (i) meningkatkan Ketersediaan layanan pendidikan, (ii) meningkatkan Keterjangkauan layanan pendidikan, (iii) meningkatkan Kualitas dan Relevansi layanan pendidikan (iv), meningkatkan Kesetaraan dalam memperoleh layanan pendidikan, dan (v) meningkatkan Kepastian/Keterjaminan memperoleh layanan pendidikan. Renstra Kemendiknas tahun 2010-2014 ini menjadi pedoman bagi semua tingkatan pengelola pendidikan di Pusat dan Daerah dalam merencanakan dan melaksanakan serta mengevaluasi program dan kegiatan pembangunan pendidikan. Sejalan dengan prinsip desentralisasi, Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Di era otonomi ini, provinsi dan lebih-lebih kabupaten/kota mempunyai kedudukan strategis, termasuk di bidang pendidikan. Salah satu alasannya adalah adanya kewenangan dan peran yang lebih besar dalam menetapkan kebijakan dalam melaksanakan peningkatan mutu SDM melalui pendidikan, yang sesuai dengan kebutuhan serta situasi dan kondisi masing-masing daerah. Dalam melaksanakan pembangunan pendidikan lima tahun ke depan, terdapat berbagai tantangan yang dihadapi, salah satu di antaranya adalah bagaimana meningkatkan koordinasi yang efektif dengan kementerian/lembaga lain dan pemerintah daerah. Jaringan Penelitian Pendidikan (Jarlit) dibentuk dalam rangka membantu daerah melaksanakan tanggung jawab yang menjadi sangat besar di bidang pendidikan. Tujuan pokok Jarlit adalah membantu pimpinan daerah dalam melaksanakan program peningkatan mutu SDM melalui penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah yang lebih sesuai dengan kebutuhan, potensi, serta situasi dan kondisi daerah dengan menyampaikan usulan-usulan kebijakan (policy advice dan policy alternatives) pendidikan atas dasar fakta dan data. Berkaitan dengan titik berat otonomi yang terletak di kabupaten/kota, terdapat dua hal berkenaan dengan Jarlit yang perlu mendapatkan prioritas tinggi untuk diperhatikan. Pertama, keberadaan Jarlit di seluruh kabupaten/kota hendaknya dapat segera menjadi kenyataan. Pada April tahun 2010 Jarlit Kabupaten/Kota baru terbentuk di 169 kabupaten/kota yang menyebar di 31 provinsi, dan oleh karena itu perlu dipercepat 1
pembentukannya. Untuk itu perlu strategi percepatan pembentukan yang dapat digunakan oleh Jarlit provinsi untuk lebih memberdayakan dirinya dalam pembentukan Jarlit baru di kab/kota. Kedua, Jarlit Kabupaten/Kota yang telah terbentuk perlu diberdayakan sehingga keberadaannya dirasakan bermanfaat oleh para pimpinan daerah. Jarlit harus benarbenar mampu melaksanakan fungsinya, yaitu secara rutin menyampaikan usulan kebijakan kepada pimpinan daerah, diminta ataupun tidak.
B. Tujuan Tujuan umum pemberdayaan adalah agar Jarlit Provinsi dan Jarlit Kabupaten/Kota dapat segera berfungsi sebagaimana diharapkan. Secara lebih operasional tujuan pemberdayaan Jarlit adalah agar 1.
2.
3.
Jarlit Provinsi dan Jarlit Kabupaten/Kota yang telah terbentuk dapat melaksanakan fungsinya dengan lebih baik, yaitu secara proaktif membantu pimpinan daerah dengan menyampaikan usulan-usulan kebijakan pendidikan; Jarlit Provinsi dapat melaksanakan perannya dalam mendorong dan membantu pembentukan Jarlit Kabupaten/ Kota di dalam wilayah provinsinya, sehingga Jarlit segera terbentuk di seluruh kabupaten/kota; dan Jarlit secara keseluruhan dapat merupakan suatu sistem yang dapat memberikan sumbangan bagi pembangunan nasional di bidang pendidikan.
C. Lingkup pemberdayaan Sesuai dengan tujuan pemberdayaan Jarlit seperti tersebut di atas, maka lingkup pemberdayaan meliputi sekurang-kurangnya sebagai berikut: 1. 2. 3.
peningkatan kemampuan untuk melaksanakan fungsinya; peningkatan kemampuan untuk membuat suatu sistem yang sinergis antara pemerintah pusat dan daerah di bidang kebijakan pendidikan; peningkatan wewenang dan kemampuan untuk pembentukan Jarlit baru, khususnya di tingkat kabupaten/ kota.
Pada dasarnya suatu organisasi akan lebih berdaya bila memiliki tiga pilar, yaitu adanya kewenangan, memiliki kemampuan untuk melaksanakan kewenangan tersebut, dan memiliki informasi mutakhir agar penerapan kemampuan dalam melaksanakan kewenangan tersebut dapat dilakukan secara tepat dan efisien (Blanchard, Carlos, dan Randolph, 1999, Gomez-Mejia, Balkin, dan Cardy, 1995). Berkaitan dengan “kewenangan” Jarlit, dengan adanya Surat Keputusan pembentukan Jarlit oleh Gubernur/Bupati/Walikota, kewenangan tersebut sudah dimiliki baik dalam hal melaksanakan fungsinya menyampaikan usulan-usulan kebijakan kepada pimpinan maupun mendorong dan membantu pembentukan Jarlit Kabupaten/ Kota. 2
Kiranya tinggal dua pilar pemberdayaan yang perlu ditopang tegaknya, yaitu peningkatan kemampuan untuk melaksanakan kewenangan dan peningkatan kemampuan memiliki informasi secara cepat dan akurat.
D. Pola Pemberdayaan 1. Umum Secara umum pemberdayaan Jarlit dapat dilakukan sebagai berikut. a. Mendorong Pemerintah Daerah dan unit/ instansi anggota Jarlit untuk meningkatkan keberadaan Jarlit sebagai suatu forum untuk melaksanakan fungsinya. Bagaimanapun, Jarlit merupakan bagian dari penyelenggaraan pembangunan di daerah. Oleh karena itu, tanpa dukungan Pemda dan unit/ instansi anggota Jarlit, baik yang bersifat penyediaan sarana dan prasarana maupun fasilitas lainnya, kiranya Jarlit tidak dapat maksimal melaksanakan fungsinya. b. Mendorong pelaksanaan koordinasi secara nyata. Dengan koordinasi yang baik diharapkan antar sesame anggota Jarlit atau antar Jarlit akan dapat saling memaksimalkan kegiatannya. Hal ini berarti perlu peningkatan kemampuan dan kesadaran untuk saling berkomunikasi. c. Mendorong meningkatkan jumlah dan mutu sumber daya pendukung. Sumber daya pendukung tersebut dapat berupa sumber daya manusia, dana dan sarana serta prasarana.
2. Khusus a. Pemberdayaan Jarlit dalam konteks penyusunan dan kebijakan kepada pimpinan daerah.
penyampaian usulan
Agar Jarlit mampu menyusun usulan kebijakan pemecahan masalah pendidikan kepada pimpinan daerah diperlukan kemampuan melaksanakan penelitian dan/atau analisis kebijakan. Pola-pola yang dapat digunakan a.l. adalah sebagai berikut. 1) Peningkatan kemampuan SDM Jarlit dalam melaksanakan penelitian kebijakan dan analisis kebijakan. Peningkatan kemampuan tersebut dapat dilaksanakan melalui berbagai cara, antara lain melalui pelatihan dan workshop, serta pemberian bantuan teknis:
Pelatihan dan workshop untuk Jarlit provinsi dapat diberikan oleh pakar penelitian kebijakan dan pakar analisis kebijakan di provinsi, tim Jarlit nasional, atau pihak-pihak yang berkelayakan lainnya. Pelatihan dan workshop analisis kebijakan dan penelitian kebijakan untuk Jarlit Kabupaten/Kota, dapat dilakukan oleh tim Jarlit provinsi setelah mengikuti training of trainers untuk penelitian kebijakan dan analisis kebijakan. 3
Bantuan teknis yang diberikan meliputi aspek-aspek perencanaan dan pelaksanaan (termasuk metodologi) penelitian dan analisis kebijakan serta dalam persiapan penyampaian usulan kebijakan kepada pimpinan daerah. Bantuan teknis kepada Jarlit Kabupaten/Kota dapat diberikan oleh Jarlit Kab/Kota lain, Jarlit Provinsi, dan Jarlit Nasional. Pemberian bantuan teknis tersebut dapat dilaksanakan dalam bentuk konsultasi, seminar, keikutsertaan dalam tim penelitian, dan lain-lain. 2) Peningkatan kemampuan SDM Jarlit dalam penggalian sumber dana untuk melaksanakan penelitian kebijakan. Kemampuan penggalian sumber dana daerah guna membiayai pelaksanaan penelitian dan kegiatan-kegiatan Jarlit lebih merupakan seni (art) sesuai dengan situasi dan kondisi daerah pada era otonomi ini. Untuk itu, dapat dilakukan konsultasi dengan Jarlit daerah lain yang sukses memperolehnya. Namun demikian, satu hal yang jelas berpengaruh terhadap kemungkinan pengalokasian anggaran daerah untuk Jarlit adalah sumbangan Jarlit terhadap pemecahan masalah dan pelaksanan program pendidikan daerah. Jarlit diharapkan untuk menghasil-kan usulan kebijakan berbasis kajian/ penelitian, relevan, dan tepat waktu. Jarlit diharapkan tanggap terhadap isu-isu pendidikan mutakhir daerah. 3) Pemerolehan informasi yang relevan dan mutakhir Arti penting informasi yang relevan dan mutakhir bagi penelitian dan analisis kebijakan dapat ditinjau dari dua sudut pandang. Dari sudut pandang pertama, Jarlit dapat menghasilkan usulan kebijakan yang memang diperlukan oleh pimpinan apabila Jarlit melaksanakan penelitian atau analisis yang relevan dengan isu utama pendidikan daerah. Untuk memperoleh informasi mutakhir tentang isu-isu strategis pendidikan daerah, Jarlit perlu mengadakan pertemuan dan diskusi baik formal maupun informal secara periodik dengan pemda dan DPRD. Dari sudut pandang kedua, Jarlit dapat menghasilkan usulan kebijakan yang bermutu apabila Jarlit melaksanakan penelitian atau analisis dengan metodologi yang benar dan mendasarkan pada informasi mutakhir berkaitan masalah yang diteliti atau dianalisis. Untuk itu, Jarlit di suatu daerah diharapkan secara proaktif dan sistematis mencari informasi-informasi penelitian yang relevan. Pemerolehan informasi ini dapat terlaksanakan dengan baik kalau Jarlit mengembangakan sistem pertukaran informasi penelitian. b. Pemberdayaan Jarlit provinsi dalam percepatan pembukaan Jarlit di tingkat Kabupaten dan Kota Agar Jarlit provinsi mampu mempercepat pembentukan Jarlit di kabupaten/kota dalam wilayah administrasi provinsi yang bersangkutan, perlu diketahui batas kewenangan Jarlit provinsi, terutama koordinatornya. Dalam era otonomi 4
kabupaten/kota, peran provinsi adalah sebagai pendorong dan fasilitator pembentukan Jarlit kab/kota. Pola-pola yang dapat digunakan antara lain adalah sebagai berikut. 1) Sosialisasi terfokus tentang arti penting Jarlit Kab/ Kota dalam era otonomi. Sosialisasi intinya adalah pemberian informasi kepada pihak yang berkaitan dengan keberadaan Jarlit. Materi sosialisasi berkaitan terkait sasaran sosialisasi. Materi sosialisasi kepada unsur-unsur pimpinan daerah adalah tentang arti penting Jarlit pada era desentralisasi pendidikan. Materi sosialisasi kepada unsur-unsur Bappeda/ Balitbangda Kab/Ko adalah tentang arti penting, prosedur pembentukan, dan pengoperasian Jarlit. Sosialisasi dapat dilakukan melalui berbagai cara a.l. pertemuan khusus, numpang pada rapat lain, mengirim brosur dan dokumen Jarlit, dan penyebaran informasi individual. 2) Pemberian layanan atau bantuan teknis kepada kab/ kota yang tertarik untuk segera membentuk Jarlit Di era otonomi ini, layanan khusus atau pemberian bantuan teknis kepada kabupaten/kota tentang pembentukan Jarlit adalah berupa informasi. Layanan informasi yang biasanya diperlukan menjelang pembentukan Jarlit adalah strategi meyakinkan bupati/walikota dan DPRD tentang perlunya pembentukan Jarlit, persiapan-persiapan dari aspek legalitas, persiapan anggaran tahun pertama, dan perencanaan kegiatan perdana. Kiat pendekatan pimpinan daerah, contoh SK pembentukan dan langkah persiapan penerbitannya, penetapan kegiatan perdana dan strategi pemerolehan alokasi anggaran dapat diperoleh dari berbagai kabupaten/kota yang telah membentuk Jarlit. Jarlit provinsi kiranya perlu secara aktif mengumpulkan informasi ini untuk kemudian disebarluaskan. Ada baiknya informasiinformasi tersebut dituangkan dalam bentuk tertulis sehingga siap diambil untuk dimanfaatkan setiap saat.
E. Agenda Kegiatan Jarlit Agenda kegiatan dimaksudkan adalah suatu rencana kegiatan yang dilaksanakan secara bertahap yang meliputi (1) peningkatan kemampuan SDM Jarlit Daerah dan (2) pelaksanaan fungsi Jarlit, serta (3) kerjasama kegiatan lainnya. Peningkatan kemampuan SDM Jarlit Daerah meliputi peningkatan kemampuan dalam analisis kebijakan dan penelitian kebijakan. Sedangkan pelaksanaan fungsi Jarlit pada dasarnya implementasi dari kemampuan yang telah diperoleh tersebut dalam rangka fungsi Jarlit yaitu memberi masukan bagi penetapan kebijakan yang lebih bermutu kepada pimpinan daerah. Selain itu, dalam rangka lebih meningkatkan peran Jarlit Daerah, maka perlu disusun agenda kerjasama kegiatan lain berdasarkan kebutuan daerah, seperti misalnya kerjasama dalam kegiatan peningkatan kemampuan Jarlit Daerah tentang capacity building, action research, dan pengembangan model dalam pendidikan ( inovasi pendidikan), serta pengolahan data SPSS dan DEM 5
Agenda Pelaksanaan Kegiatan 1. Kegiatan peningkatan kemampuan dalam analisis kebijakan akan diberikan kepada Jarlit Daerah yang baru terbentuk. Jadi begitu Jarlit Daerah terbentuk maka pada tahun yang sama akan diadakan pelatihan bagi SDM Jarlit tersebut agar mampu melaksanakan analisis kebijakan pendidikan di daerahnya. Analisis kebijakan pendidikan pada dasarnya akan memberikan kemampuan dalam, a. mengetahui kinerja pendidikan daerah dalam hal pemerataan, peningkatan mutu dan relevansi, serta effisiensi pendidikan. b. mengidentifikasi masalah yang ada dari kinerja tersebut, c. mengidentikasi factor yang diduga sebagai penyebab terjadinya masalah, dan d. mengidentikasi alternative cara pemecahan masalah 2. Pada tahun berikutnya maka Jarlit Daerah yang telah terbentuk dan telah mendapat pelatihan analisis kebijakan pendidikan, diharapkan dapat mengimplementasikan pengetahuan analisis kebijakan tersebut dalam kegiatan senyatanya/praktek. Jarlit Daerah melaksanakan analisis kebijakan pendidikan untuk wilayahnya sendiri (kabupaten/kota) dengan memanfaatkan data yang sudah ada. Bila Jarlit dapat melaksanakan kegiatan ini dengan baik maka Jarlit Daerah sudah dapat melaksanakan awal dari fungsinya yaitu memberikan bahan masukan untuk penetapan kebijakan pendidikan oleh pimpinan daerah. Sejalan dengan dengan kegiatan tersebut maka Jarlit Pusat akan memberikan pelatihan tentang penelitian kebijakan pendidikan kepada Jarlit yang telah melaksanakan analisis kebijakan pendidikan tersebut. Pelatihan ini bertujuan agar SDM Jarlit daerah mampu melaksanakan penelitian yang beorientasi pada menghasilkan informasi dan dapat dijadikan bahan masukan bagi penetapan kebijakan oleh pimpinan daerah. Sekaligus dari pelatihan ini mempunyai tujuan agar Jarlit Daerah mempunyai bahasa yang sama dengan Jarlit Pusat dalam melaksanakan kegiatan penelitian kebijakan pendidikan. Pada waktu pelatihan penelitian kebijakan pendidikan ini juga akan diberikan judul penelitian kebijakan pendidikan yang dapat menjadi acuan Jarlit Daerah dalam memilih judul penelitian yang sesuai untuk kebutuhan daerahnya dan akan dilaksanakan pada tahun berikutnya. Judul-judul penelitian tersebut adalah judul penelitian yang juga dilaksanakan oleh Jarlit Pusat (lihat, LAMPIRAN 1). 3. Pada tahun berikutnya setelah Jarlit Daerah mendapat pelatihan penelitian kebijakan pendidikan dan telah memilih topic penelitian yang sesuai dengan kebutuhannya daerahnya maka Jarlit daerah diharapkan melaksanakan penelitian sesuai dengan topik yang telah dipilih tersebut. Dalam kaitan ini maka Jarlit Pusat akan memberifasilitasi yaitu membantu menyediakan disain serta instrument penelitian yang akan dilaksanakan tersebut. Sampai tahap ini maka agenda kegiatan pokok dalam kerangka kerjasama antara Jarlit Pusat dengan Jarlit daerah dapat dikatakan sudah selesai. Selanjutnya kegiatan analisis kebijakan dan
6
penelitian kebijakan dilaksanakan secara rutin/ berkelanjutan oleh Jarlit Daerah secara mandiri maupun kerjasama dengan Jarlit Pusat. 4. Sementara itu dapat juga dilaksanakan kerjasama dalam kegiatan lain. Seperti diketahui Jarlit Pusat mempunyai paket – paket pelatihan penelitian dan pengembangan pendidikan yang sangat berguna dalam membantu peningkatan mutu pembangunan pendidikan di daerah. Paket-paket pelatihan ini disediakan bagi Jarlit Daerah yang memerlukan dan dapat dilaksanakan kapanpun waktunya sesuai dengan kebutuhan daerah. Paket-paket pelatihan yang disediakan ini berkaitan dengan peningkatan kemampuan dalam, a. action research (penelitian tindakan/kaji tindak ), b. pengembangan model dalam pendidikan (inovasi pendidikan), c. melaksanakan capacity building, d. pengolahan data SPSS dan DEM Bagi Jarlit Daerah yang berminat untuk menyelenggarakan pelatihan untuk paketpaket pelatihan seperti tersebut di atas dapat menghubungi langsung Puslitjaknov. 5. Sementara itu Jarlit Pusat sekurang-kurang sekali dalam satu tahun mengagendakan ada petemuan nasional atau regional dengan Jarlit Daerah dalam rangka seminar hasil-hasil penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan oleh Jarlit Daerah. Kegiatan ini dimaksudkan agar hasil-hasil penelitian dari Jarlit Daerah dapat disosialisasikan sehingga semua Jarlit Daerah dapat saling mempelajari dan memanfaatkan hasil penelitian dan pengembangan pendidikan tersebut. Secara sederhana agenda kegiatan jarlit dapat digambarkan pada tabel berikut : No
KEGIATAN
TAHUN I
II
III
KET. dst
1
Sosialisasi Jarlit
Di Jakarta/Jarlit Pusat
2
Regional/Jarlit Pusat
6
Pelatihan Analisis kebijakan Pelaksanaan kegiatan analisis kebijakan Pelatihan Penelitian Kebijakan (Info ttg topic penelitian) Pelaksanaan Penelitian kebijakan Kegiatan lain
7
Seminar
3 4
5
Jarlit Daerah Regional/Jarlit Pusat Jarlit Pusat Jarlit Daerah Atas permintaan jarlit daerah dan untuk semua jarlit Daerah. Setahun sekali untuk jarlit daerah yg mempunyai hasil penelitian kebijakan pendidikan. Regional/Jarlit Pusat 7
Implikasi Agenda Kegiatan. Sebagai konsekuensi dari agenda kegiatan yang demikian tadi ada implikasi menyangkut pembiayaan, 1. dalam rangka sosialisasi dan pelatihan analisis serta penelitian kebijakan maka Jarlit Pusat dapat membantu dalam penyediaan instruktur dan bahan-bahan serta penyelenggaraan pelatihan, semuanya akan dibiayai oleh Jarlit Pusat. 2. sedangkan pelaksanaan kegiatan analisis kebijakan pendidikan sebagai implementasi kegiatan pelatihan maka pembiayaan sepenuhnya oleh Jarlit Daerah, termasuk bila Jarlit Daerah memerlukan bantuan teknis/ nara sumber dari Jarlit Pusat. Jarlit Pusat juga dapat membantu pelaksanaannya dengan cara konsultatif jarak jauh. 3. dalam rangka pelatihan penelitian kebijakan Jarlit Pusat dapat membantu dalam penyediaan instruktur dan bahan-bahan serta penyelenggaraan pelatihan yang semuanya akan dibiayai oleh Jarlit Pusat. 4. pelaksanaan kegiatan penelitian kebijakan pendidikan sebagai implementasi kegiatan pelatihan, seperti halnya kegiatan analisis kebijakan (butir 2 di atas), maka pembiayaan sepenuhnya oleh Jarlit Daerah, termasuk bila Jarlit Daerah memerlukan bantuan teknis/ nara sumber dari Jarlit Pusat. Topik penelitian dipilih dari topic –topik penelitian yang disediakan oleh Jarlit Pusat. Jarlit Pusat akan membantu dalam penyiapan disain dan instrument penelitian sesuai dengan topik yang dipilih. 5. pelaksanaan kegiatan lain dilaksanakan atas permintaan Jarlit Daerah dan sepenuhnya atas pembiayaan Jarlit Daerah, termasuk biaya nara sumber dan bahanbahan dari Jarlit Pusat. Kegiatan ini dapat berlaku bagi Jarlit yang baru terbentuk dan juga Jarlit yang sudah lama terbentuk. 6. pelaksanaan seminar dilakukan oleh Jarlit Pusat dan peserta diutamakan Jarlit Daerah yang mempunyai hasil penelitian yang secara nasional memenuhi persyaratan mutu. Pembiayaan ditannggung oleh Jarlit Pusat bersama Jarlit Daerah.
F. Peran Jarlit Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota Tidak menafikan pertingnya pemberdayaan diri (Parr dan Lampe, 1996) dan prinsip kesejajaran dalam Jarlit, pemberdayaan Jarlit oleh Jarlit lainnya dilakukan dengan menggunakan prinsip pemberdayaan berjenjang. Jarlit nasional berperan utama dalam memberdayakan Jarlit provinsi, dan Jarlit provinsi berperan utama dalam memberdayakan Jarlit kabupaten/kota. Selain itu Jarlit Kab/Kota juga seharusnya berperan aktif dalam pemberdayaan dirinya. Demikian pula Jarlit provinsi. 8
Mengingat lingkup pemberdayaannya, Jarlit provinsi mempunyai peran dalam memberdayakan Jarlit Kab/Kota agar menyusun dan menyampaikan usulan kebijakan pendidikan daerah secara benar, relevan, dan tepat waktu. Selanjutnya, Jarlit nasional berperan dalam memberdayakan Jarlit Provinsi dalam dua hal. Pertama, dalam penyusunan dan penyampaian usulan kebijakan pendidikan daerah secara benar, relevan, dan tepat waktu. Kedua, dalam percepatan pembentukan Jarlit Kab/Kota di wilayahnya.
Tabel 1. Peran Jarlit Kab/Kota, Provinsi, dan Nasional Jarlit kab/kota
Jarlit provinsi
Jarlit nasional
Peningkatan Kemampuan Aktif merancang kegiatan dan sumber daya pelatihan, workshop, seminar Menyediakan materi dan penyaji bagi pelaksanaan pelatihan, workshop, pemberian bantuan teknis kepada kab/kota Menyediakan materi untuk pelatihan dan workshop tk. kab/kota bagi Jarlit provinsi, dan penyaji bagi pelatihan di tingkat provinsi
Penyediaan Infornasi Aktif mencari informasi relevan
Menyediakan acuan dan materi pelatihan dan workshop, acuan seminar bagi Jarlit kab/kota Menyediakan acuan dan materi pelatihan dan workshop, acuan seminar bagi Jarlit provinsi
G. Penutup Demikianlah pedoman/ acuan pelaksanaan pemberdayaan Jarlit ini dibuat dengan harapan dapat membantu dalam meningkatkan fungsi Jarlit, sehingga kegiatan yang dilaksanakan dapat mencapai tujuan seperti yang diharapkan telah dikonsepkan. Pedoman/ acuan ini sifatnya tidak mengikat dalam artu masing-masing Jarlit dapat menyesuaikan dengan situasi dan kondisi masing-masing.
9
Kepustakaan Blanchard, K, Carlos, JP, dan Randolph, A (1999). The 3 Keys to Empowerment. San Fransisco: Berret-Koehler. Gomez-Mejia, LR, Balkin, DB, dan Cardy, R (1995). Englewood Cliffs: Prentice Hall.
Managing Human Resources.
Parr, J dan Lampe D (1996). Empowering Citizen. Administration. San Fransisco: Jossey-Bass
Dalam Handbook of Public
10
LAMPIRAN
A. Program Penelitian Puslitjaknov 2009, a.l.: 1.
Pengkajian Implementasi Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan (Education for Sustainable Development/ ESD) 2. Pengkajian Keberhasilan Pendidikan 2005-2009 3. Pengkajian Pendidikan Kejuruan dalam Penyiapan Tenaga Kerja 4. Pengkajian Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 5. Pengkajian Intensifikasi dan Ektensifikasi Pendidikan untuk Menggapaikan Layanan Pendidikan kepada Peserta Didik yang Selama ini Tidak Terlayani 6. Pengkajian Pendanaan Pendidikan Secara Massal Pendidikan: Studi Dampak Krisis Keuangan Global terhadap Pendidikan
B. Program Penelitian Puslitjaknov 2010, a.l.: 1. Evaluasi Dampak Bantuan Bermutu Kepada KKG/MGMP dan Sertifikasi Guru Terhadap Kinerja Guru 2. Studi Tentang Tingkat Kemangkiran Guru 3. Studi Tentang Pelaksanaan Sertifikasi Guru 4. Studi Tentang Perbandingan Kinerja Guru Bersertifikasi dan yang belum Bersertifikasi 5. Kontribusi Pemerintah Daerah Dalam Perintisan dan Penguatan Program PAUD 6. Pengelolaan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI)/Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) 7. Pengkajian Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Pendidikan Nonformal dalam Rangka Meningkatkan Mutu Pendidikan 8. Stuidi Pendidikan Kewirausahaan di Perguruan Tinggi 9. Analisis Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah 10. Analisis Kebijakan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan: Evaluasi Pencapaian 11. Pengembangan Model Pendidikan Inklusif 12 Pengembangan Model Untuk Pembangunan Berkelanjutan (Education For Sustainable Development/ESD) 13. Penyusunan Roadmap Penelitian Pendidikan 2010-2025
11
