ANAK - PERLINDUNGAN ANAK 2014 PERDA KAB.BATENG NO. 1, LD 2014/NO. 185, LL SETDA : 30 HLM. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TENTANG PERLINDUNGAN ANAK ABSTRAK
: -
-
-
CATATAN
: -
Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang menentukan dan menjamin kelangsungan, eksistensi bangsa dan Negara pada masa depan, sehingga perlu mendapat kesempatan dan perhatian yang optimal untuk pemenuhan hak-haknya. Upaya pemenuhan hak-hak anak tesebut harus sungguh-sungguh didukung peran dari keluarga, masyarakat, pemerintah daerah, dan dunia usaha. Oleh sebab itu, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak. Dasar hukum peraturan daerah ini adalah : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 27 Tahun 2000; UU Nomor 23 Tahun 2002; UU Nomor 5 Tahun 2003; UU Nomor 13 Tahun 2003; UU Nomor 20 Tahun 2003; UU Nomor 23 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004; UU Nomor 23 Tahun 2006; UU Nomor 36 Tahun 2009. Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai: 1. Tujuan perlindungan anak yaitu untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengaan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera; 2. Setiap anak berhak mendapat hak sipil dan kebebasan, pengasuhan dalam lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya, dan perlindungan khusus; 3. Kewajiban anak antara lain bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati orang tua/wali, guru, dan orang yang lebih tua, mencintai keluarga, masyarakat, bangsa, dan Negara, mematuhi aturan formal dan non formal; 4. Kewajiban dan tanggung jawab penyelenggara; 5. Penyelenggaraan perlindungan anak di bidang agama, sipil dan kebebasan, kesehatan, pendidikan, social, dan perlindungan khusus; 6. Kelembagaan perlindungan anak melalui penyelenggaraan layanan terpadu perlindungan anak yang dikoordinasikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait; 7. Evaluasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban. SKPD yang melaksanakan penyelenggaraan perlindungan anak berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi membuat laporan pertanggungjawaban kepada Bupati; 8. Larangan, sanksi administrasi, dan ketentuan pidana. Peratuan Daerah ini terdiri dari XI BAB dan 36 Pasal. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 5 Mei 2014.
PEREMPUAN – PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN 2014 PERDA KAB.BATENG NO. 2, LD 2014/NO. 186, LL SETDA : 13 HLM. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TENTANG PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN ABSTRAK
: -
-
-
Perempuan merupakan aset bangsa yang sangat berperan dalam proses penerusan dan penciptaan generasi yang berkualitas sehingga perlu mendapatkan jaminan perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi. Perempuan juga perlu diberdayakan agar dapat mengaktualisasikan potensinya secara optimal sebab perempuan dan lakilaki mempunyai hak yang sama dalam berpartisipasi diberbagai bidang dalam kehidupan. Oleh sebab itu, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan; Dasar hukum peraturan daerah ini adalah : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 1 Tahun 1974; UU Nomor 13 Tahun 1998; UU Nomor 39 Tahun 1999. UU Nomor 27 Tahun 2000; UU Nomor 5 Tahun 2003; UU Nomor 13 Tahun 2003, UU Nomor 23 Tahun 2004, UU Nomor 32 Tahun 2004, UU Nomor 21 Tahun 2007, UU Nomor 11 Tahun 2009, UU Nomor 19 Thaun 2011, UU Nomor 79 Tahun 2005, UU Nomor 38 Tahun 2007, Permen Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2008; Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai: 1. Pemberdaan dan perlindungan perempuan dilaksanakan berdasarkan asas pengormatan hak asasi manusia, keadilan dan kesetaraan gender, nondiskriminasi, perlindungan korban; 2. Hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia terdiri dari hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, mengembangkan diri, memperoleh keadilan, ha katas kebebasan pribadi, rasa aman, kesejahteraan, dan hak turut serta dalam pemerintahan; 3. Pemberdayaan perempuan diarahkan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mapu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, social budaya, ketertiban dan kesamaan dalam menikmati hasilpembangunan; 4. Perempuan mempunyai hak untuk mendapatkan pelindungan khusus dari hal-hal yang mengancam keselamatan dan/atau kesehatannya, mendapat kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan, mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar. Pemerintah Daerah memfasilitasi terbentuknya lembagalembaga perlindungan peremuan; 5. Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan dan perlindungan masyarakat melalui peran aktif penyusunan kebijakan, kerja sama
CATATAN
: -
dan/atau pengaduan/laporan; 6. Pendanaan pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan pemberdayaan dan perlindungan perempuan di Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tengah; 7. Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berlaka oleh Pemerintah Daerah. Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan dan perlindungan perempuan kepada Gubernur. 8. Sanksi. Peratuan Daerah ini terdiri dari X BAB dan 18 Pasal. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 5 Mei 2014.
PELAYANAN PUBLIK 2014 PERDA KAB.BATENG NO. 3, LD 2014/NO. 187, LL SETDA : 25 HLM. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TENTANG PELAYANAN PUBLIK ABSTRAK
: -
-
-
CATATAN
: -
Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang prima serta memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga negara atas pelayanan publik, diperlukan standar pelayanan publik melalui penetapan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Publik. Dasar hukum peraturan daerah ini adalah : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 27 Thaun 2000, UU Nomor 5 Tahun 2003, UU Nomor 32 Tahun 2004, UU Nomor 25 Tahun 2009. Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai: 1. Asas, maksud, dan tujuan penyelenggaraan pelayanan publik; 2. Ruang lingkup Pelayanan Publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif dibidang bidang pendidikan, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perhubungan, sumber daya alam, dan pariwisata; 3. Pembinaan dan penanggung jawab, organisasi penyelenggara, dan penataan pelayanan publik. Pembina pelayanan publik adalah Bupati; 4. Hak, kewajiban, dan larangan; 5. Penyelenggaraan pelayanan publik, meliputi standar pelayanan, sistem informasi pelayanan publik, pengelolaan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik, pelayanan khusus, biaya/tarif pelyanan publik, perilaku pelaksana dalam pelayanan, pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik, pengelolaan pengaduan, dan penilaian kinerja; 6. Peran serta masyarakat. Masyarakat dapat membentuk lembaga pengawasan pelayanan publik; 7. Penyelesaian pengaduan. Masyarakat berhak mengadukan penyelenggaraan pelayanan publik kepada Penyelenggara, Ombudsman, dan/atau DPRD; 8. Ketentuan sanksi; 9. Penyelenggara harus menyusun, menetapkan, dan menerapkan komponen standar pelayanan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan. Peratuan Daerah ini terdiri dari XI BAB dan 56 Pasal. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 6 Mei 2014.
ELIMINASI MALARIA 2014 PERDA KAB.BATENG NO. 4, LD 2014/NO. 188, LL SETDA : 15 HLM. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TENTANG ELIMINASI MALARIA ABSTRAK
: -
-
-
-
CATATAN
: -
Malaria merupakan penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Kabupaten Bangka Tengah, karena menimbulkan angka kesakitan dan kematian yang tinggi serta menurunkan produktivitas sumber daya manusia dan pembangunan daerah; Dalam rangka mengurangi perkembangan, penyebaran, dan penularan penyakit malaria di Kabupaten Bangka Tengah berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 293/Menkes/SK/IV/2009 tentang Eliminasi Malaria, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Eliminasi Malaria. Dasar hukum peraturan daerah ini adalah : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 4 Tahun 1984, UU Nomor 27 Tahun 2000, UU Nomor 5 Tahun 2003, UU Nomor 32 Tahun 2004, UU Nomor 36 Tahun 2009. Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai: 1. Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam eliminasi malaria, perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sehingga erwujudnya masyarakat yang hidup sehat terbebas dari penularan malaria secara bertahap sampai tahun 2020; 2. Kebijakan dan strategi kegiatan eliminasi malaria; 3. Bupati membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Eliminasi Malaria Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati; 4. Pentahapan dan eliminasi; 5. Sasaran eliminasi malaria dilaksanakan secara bertahap, yaitu Kecamatan Namang dan Pangkalanbaru pada tahun 2016, Kecamatan Koba dan Simpangkatis pada tahun 2018, dan Kecamatan Lubuk Besar dan Sungaiselan pada tahun 2020; 6. Peran serta masyarakat dan swasta; 7. Peran serta unit pelayanan kesehatan dan masyarakat akademis dalam eliminasi malaria; 8. Pelaksanaan program Eliminasi di Daerah dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah. Peratuan Daerah ini terdiri dari X BAB dan 11 Pasal dan lampiran. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 6 Mei 2014.
PENDIDIKAN – PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN 2014 PERDA KAB.BATENG NO. 5, LD 2014/NO. 189, LL SETDA : 108 HLM. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ABSTRAK
: -
-
-
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (2) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Dasar hukum peraturan daerah ini adalah : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 27 Thaun 2000, UU Nomor 5 Tahun 2003, UU Nomor 20 Tahun 2003, UU Nomor 32 Tahun 2004, PP Nomor 17 Tahun 2010. Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai: 1. Maksud dan tujuan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan; 2. Prinsip penyelenggaraan pendidikan; 3. Pengelolaan pendidikan di Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan Masyarakat, dan Satuan Pendidikan. 4. Penyelenggaraa pendidkan formal meliputi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah; 5. Penyelenggaraan pendidikan nonformasl; 6. Pendidikan informal dilakukan oleh keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri; 7. Penyelenggaraan pendidikan khusus, yang meliputi pendidikan inklusi, pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa; 8. Satuan pendidikan unggulan daerah; 9. Satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal; 10. Kerja sama lembaga pendidikan asing dengan satuan pendidikan; 11. Hak dan kewajiban peserta didik; 12. Pendidikan agama dan pendidikan keagamaan; 13. Pendidik dan tenaga kependidikan, meliputi ketentuan tentang jenis, tugas, dan tanggung jawab, pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian, pembinaan karier, promosi, dan penghargaan, promosi dan penghargaan, larangan; 14. Pendirian dan pengembangan satuan pendidikan; 15. Peran serta masyarakat melalui berbagai komponen masyarakat, pendidikan berbasis masyarakat, Dewan Pendidikan, dan Dewan Sekolah 16. Peran serta perusahaanberupa pemberian dana kepedulian perusahaan yang menjadi kewajibannya. Besaran dana kepedulian diatur lebih lanjut oleh Bupati; 17. Pengawasan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan dilakukan
CATATAN
: -
oleh Pemerintah Daerah, Dewan Pendidikan, dan Dewan Sekolah; 18. Sanksi administratif dan ketentuan pidana. Peratuan Daerah ini terdiri dari XXII BAB dan 170 Pasal beserta Penjelasan. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 7 Mei 2014.
APBD – PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2013 2014 PERDA KAB.BATENG NO. 6, LD 2014/NO. 190, LL SETDA : 7 HLM. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2013 ABSTRAK
: -
-
-
-
CATATAN
: -
Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2013 dijabarkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 5 Tahun 2012 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 7 Tahun 2013, pelaksanaannya perlu diperiksa dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaiman diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keungan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Oleh karena itu perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahu Anggaran 2013. Dasar hukum peraturan daerah ini adalah : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 27 Tahun 2000, UU Nomor 5 Tahun 2003, UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004, UU Nomor 15 Tahun 2004, UU Nomor 32 Tahun 2004, UU Nomor 33 Tahun 2004, PP Nomor 55 Tahun 2005, PP Nomor 56 Tahun 2005, PP Nomor 58 Tahun 2005, PP Nomor 79 Tahun 2005, PP Nomor 8 Tahun 2006, PP Nomor 38 Tahun 2007, PP Nomor 71 Tahun 2010, Perda Kab. Bangka Tengah Nomor 5 Tahun 2012, Perda Kab. Bangka Tengah Nomor 7 Tahun 2013. Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2013 berupa laporan keuangan yang memuat Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Peratuan Daerah ini terdiri dari 9 Pasal dan lampiran. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 9 Mei 2014.
RETRIBUSI – PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM 2014 PERDA KAB.BATENG NO. 7, LD 2014/NO. 191, LL SETDA : 6 HLM. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM ABSTRAK
: -
-
-
-
CATATAN
: -
untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan, perlu didukung dengan sumber pendapatan daerah yang dapat membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah melalui pungutan Retribusi kepada masyarakat sebagai wujud peran serta dalam kegiatan pembangunan daerah; sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta adanya perubahan masa berlaku Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Air, maka Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Air yang termuat dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum perlu dilakukan penataan dan pengaturan kembali melalui Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum. Dasar hukum peraturan daerah ini adalah : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 27 Tahun 2000, UU Nomor 5 Tahun 2003, UU Nomor 32 Tahun 2004, UU Nomor 28 Tahun 2009. Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai beberapa ketentuan dalam Perda Kab. Bangka Tengah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 2 huruf c dihapus; 2. Ketentuan BAB V Pasal 16 sampai dengan Pasal 21 dihapus; 3. Ketentuan Lampiran V diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Peratuan Daerah ini terdiri dari II Pasal berikut 3 perubahan beserta lampiran. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 30 Juni 2014.
RETRIBUSI – PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA 2014 PERDA KAB.BATENG NO. 8, LD 2014/NO. 192, LL SETDA : 15 HLM. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA ABSTRAK
: -
-
-
-
CATATAN
: -
Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam menggunakan/pemanfaatan sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah daerah, perlu adanya patrtisipasi dari masyarakat; sehubungan adanya perubahan tarif retribusi daerah dan penambahan jenis tarif retribusi serta belum sesuainya dengan tuntutan kebutuhan sehingga Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, perlu dilakukan penyesuaian melaui penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nommor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha. Dasar hukum peraturan daerah ini adalah : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 27 Tahun 2000, UU Nomor 5 Tahun 2003, UU Nomor 32 Tahun 2004, UU Nomor 28 Tahun 2009. Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai beberapa ketentuan dalam Perda Kab. Bangka Tengah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 2 diubah; 2. Ketentuan ayat (2) Pasal 9 diubah; 3. Ketentuan Lampiran I diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; 4. Ketentuan Lampiran II diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; 5. Diantara Bab X dan Bab XI disisipkan 1 (satu) bab, yakni Bab XA dan diantara Pasal 51 dan Pasal 52 disisipkan 6 (enam) pasal, yakni Pasal 51A sampai dengan Pasal 51F. Peratuan Daerah ini terdiri dari II Pasal berikut 5 perubahan beserta lampiran. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 30 Juni 2014.
RETRIBUSI – PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 47 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU 2014 PERDA KAB.BATENG NO. 9, LD 2014/NO. 193, LL SETDA : 12 HLM. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 47 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU ABSTRAK
: -
-
-
-
CATATAN
: -
-
Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing menyatkan bahwa Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud dalam huruf b termasuk golongan retribusi perizinan tertentu; Sehubungan ketentuan tersebut belum diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 47 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu dan untuk menunjang biaya penyelenggaraan perizinan oleh Pemerintah Daerah agar dapat dilaksanakan secara terkoordinasi, tersistem dan dipertanggungjawabkan sehingga setiap perizinan yang diterbitkan tidak bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat dan ketentuan perundang-undangan, maka tarif retribusi daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 47 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, perlu dilakukan penyesuaian melalui penetapan Peraturan daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 47 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Dasar hukum peraturan daerah ini adalah : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 27 Tahun 2000, UU Nomor 5 Tahun 2003, UU Nomor 32 Tahun 2004, UU Nomor 28 Tahun 2009, PP Nomor 97 Tahun 2012, Perda Kab. Bangka Tengah Nomor 47 Tahun 2011. Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai beberapa ketentuan dalam Perda Kab. Bangka Tengah Nomor 47 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 1 diubah; 2. Ketentuan Pasal 3 diubah; 3. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 11 diubah; 4. Ketentuan Pasal 12 diubah; 5. Ketentuan Pasal 15 diubah; 6. Ketentuan Bab III ditambah 1 (satu) bagian, yakni bagian Kelima dan diantara Pasal 46 dan Pasal 47 disisipkan 11 (sebelas) pasal. Peratuan Daerah ini terdiri dari II Pasal berikut 6 perubahan. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penetapan Besaran Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan untuk Bangunan Tertentu (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2012 Nomor 329), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Peraturan Daerah ini mulai berlaku tanggal diundangkan 30 Juni 2014.
KEPENDUDUKAN – PENYELENGGARAAN PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA 2014 PERDA KAB.BATENG NO. 11, LD 2014/NO. 195, LL SETDA : 14 HLM. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA ABSTRAK
: -
-
-
CATATAN
: -
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Dasar hukum peraturan daerah ini adalah : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 27 Tahun 2000, UU Nomor 5 Tahun 2003, UU Nomor 32 Tahun 2004, UU Nomor 52 Tahun 2009. Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai: 1. Maksud dan tujuan penyelenggaraan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga; 2. Program penyelenggaraan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga meliputi pengelolaan data penduduk dan keluarga, advokasi dan KIE, pelayanan kepesertaan KB, PUP, sarana dan prasarana program perkembangan kependudukan, KB, dan pembangunan keluarga, kemitraan KB, pembangunan keluarga, dan mobilitas penduduk; 3. Penguatan kelembangaan yang meliputi kelembagaan pengelolaan kependudukan, KB, dan pembangunan keluarga, serta pemberdayaan pengelola program melului pendidikan dan pelatihan, orientasi, seminar, desiminasi, diskusi, dan pembinaan. Tata cara pemberdayaan pengelola program diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati; 4. Peran serta masyarakat; 5. Pencatatan dan pelaporan; 6. Pembinaan program kependudukan, KB, dan pembangunan keluarga; 7. Pembiayaan penyelenggaraan program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tengah secara proporsional sesuai kebutuhan. Peratuan Daerah ini terdiri dari X BAB dan 21 Pasal. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 9 September 2014.
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 32 TAHUN 2006 TENTANG PEMBENTUKAN 16 (ENAM BELAS) DESA DAN 6 (ENAM) KELURAHAN DI KABUPATEN BANGKA TENGAH 2014 PERDA KAB.BATENG NO. 12, LD 2014/NO. 196, LL SETDA : 7 HLM. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 32 TAHUN 2006 TENTANG PEMBENTUKAN 16 (ENAM BELAS) DESA DAN 6 (ENAM) KELURAHAN DI KABUPATEN BANGKA TENGAH ABSTRAK
: -
-
-
CATATAN
: -
Ketentuan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Bupati/Walikota menetapkan Keputusan Bupati/Walikota tentang Batas Desa. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pembentukan 16 (enam belas) Desa dan 6 (enam) Kelurahan di Kabupaten Bangka Tengah, tidak sesuai dengan situasi dan keadaan sekarang, maka perlu penyesuaian wilayah melalui penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pembentukan 16 (Enam Belas) Desa dan 6 (Enam) Kelurahan di Kabupaten Bangka Tengah. Dasar hukum peraturan daerah ini adalah : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 27 Tahun 2000, UU Nomor 5 Tahun 2003, UU Nomor 6 Tahun 2014, PP Nomor 72 Tahun 2005, PP Nomor 73 Tahun 2005, PP Nomor 19 Tahun 2008. Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai beberapa ketentuan Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pembentukan 16 (Enam Belas) Desa dan 6 (Enam) Kelurahan di Kabupaten Bangka Tengah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pembentukan 16 (Enam Belas) Desa dan 6 (Enam) Kelurahan di Kabupaten Bangka Tengah, diubah sebagai berikut : 1. Ketentuan Pasal 6 diubah; 2. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 6A; Peratuan Daerah ini terdiri dari II Pasal beserta 2 perubahannya. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 9 September 2014.
SOTK – PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH 2014 PERDA KAB.BATENG NO. 13, LD 2014/NO. 197, LL SETDA : 19 HLM. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH ABSTRAK
: -
-
-
-
-
Bahwa untuk menyelenggarakan tugas wajib dan pilihan pemerintahan daerah yang nyata, profesional dan bertanggung jawab dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu didukung dengan perangkat daerah dalam bentuk dinas daerah sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan di Kabupaten Bangka Tengah; Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bangka Tengah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan, sehingga perlu diubah dengan menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bangka Tengah. Dasar hukum peraturan daerah ini adalah : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 27 Tahun 2000, UU Nomor 5 Tahun 2003, UU Nomor 23 Tahun 2014, PP Nomor 38 Tahun 2007, PP Nomor 41 Tahun 2007, Perda Kabupaten Bangka Tengah Nomor 24 Tahun 2008. Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai beberapa ketentuan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bangka Tengah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bangka Tengah, diubah sebagai berikut : 1. Ketentuan Pasal 6 sampai dengan Pasal 10 diubah; 2. Ketentuan Pasal 22, Pasal 25, dan Pasal 26 diubah; 3. ketentuan Pasal 30 dan Pasal 34 diubah; 4. Ketentuan Pasal 38, Pasal 41, dan Pasal 42 diubah; 5. Ketentuan Pasal 46 dan Pasal 51 diubah; 6. Ketentuan Pasal 55, Pasal 59, dan Pasal 60 diubah; 7. Ketentuan Pasal 96 D, Pasal 96 H, dan Pasal 96 I diubah; Peratuan Daerah ini terdiri dari II Pasal dan 7 perubahan beserta
CATATAN
: -
lampirannya. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 10 Oktober 2014.
SOTK – PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH 2014 PERDA KAB.BATENG NO. 14, LD 2014/NO. 198, LL SETDA : 40 HLM. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH ABSTRAK
: -
-
-
CATATAN
: -
Untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah yang nyata, profesional, dan bertanggung jawab serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu didukung dengan perangkat daerah dalam bentuk Lembaga Teknis Daerah sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan di Kabupaten Bangka Tengah, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah. Dasar hukum peraturan daerah ini adalah : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 27 Tahun 2000, UU Nomor 5 Tahun 2003, UU Nomor 32 Tahun 2004, PP Nomor 38 Tahun 2007, PP Nomor 41 Tahun 2007. Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai: 1. Pembentukan organisasi lembaga teknis daerah, yang terdiri dari Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Statistik dan Penanaman Modal, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Badan Penanggulangan Bencana, Kesatuan Bangsa, dan Politik, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan, Badan Lingkungan Hidup, Kantor Arsip dan Perpustakaan, Rumah Sakit Umum Daerah Bangka Tengah; dan Satuan Polisi Pamong Praja; 2. Kedudukan, tugas, dan fungsi serta susunan organisasi lembaga teknis daerah; 3. Unit pelaksana teknis badan; 4. Eselon; 5. Kelompok Jabatan Fungsional; 6. Tata kerja bahwa Setiap pimpinan unit organisasi perangkat daerah dalam lingkup Lembaga Teknis Daerah harus melaksanakan pengawasan melekat; 7. Kepegawaian bahwa Pimpinan Unit dan jabatan fungsional pada Lembaga Teknis Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati. Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan dapat dilimpahkan kepada Sekretaris Daerah; 8. Penjabaran tugas dan fungsi masing-masing jabatan struktural pada lingkup Lembaga Teknis Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Peratuan Daerah ini terdiri dari X BAB dan 99 Pasal beserta XI Lampiran. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku: 1. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bangka
-
Tengah; 2. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bangka Tengah; 3. Peraturan Daerah Nomor 40 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bangka Tengah; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 10 Oktober 2014.
KEPENDUDUKAN – PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2009 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 2014 PERDA KAB.BATENG NO. 15, LD 2014/NO. 199, LL SETDA : 15 HLM. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2009 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN ABSTRAK
: -
-
-
Dalam rangka peningkatan pelayanan Administrasi Kependudukan sejalan dengan tuntutan pelayanan Administrasi Kependudukan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib, dan tidak diskriminatif dalam pencapaian standar pelayanan minimal menuju pelayanan prima yang menyeluruh untuk mengatasi permasalahan kependudukan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Oleh karena itu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Dasar hukum peraturan daerah ini adalah : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 27 Tahun 2000, UU Nomor 5 Tahun 2003, UU Nomor 32 Tahun 2004, UU Nomor 23 Tahun 2006. Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai beberapa ketentuan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bangka Tengah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bangka Tengah, diubah sebagai berikut : 1. Ketentuan Pasal 1 diubah; 2. Ketentuan Pasal 4 diubah; 3. Ketentuan ayat (2) Pasal 6 diubah; 4. Ketentuan ayat (2) Pasal 7 ditambahkan 4 (empat) huruf, yakni huruf bb, huruf cc, huruf dd, dan huruf ee, serta ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4); 5. Ketentuan Pasal 16 diubah; 6. Ketentuan Pasal 17 diubah; 7. Diantara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 17A, Pasal 17B, dan Pasal 17C; 8. Ketentuan ayat (1) Pasal 34 diubah; 9. Ketentuan Pasal 39 ayat (2) dihapus; 10. Ketentuan ayat (4) Pasal 41 diubah; 11. Ketentuan ayat (1) Pasal 51 diubah; 12. Ketentuan ayat (2) Pasal 55 diubah; 13. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 56 diubah; 14. Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 73 diubah; 15. Di antara BAB XII dan BAB XIII disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB XIIA
CATATAN
: -
dan diantara Pasal 77 dan Pasal 78 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 77A dan Pasal 77B; Peratuan Daerah ini terdiri dari II Pasal dan 15 perubahan. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 9 September 2014.
ROKOK – KAWASAN TANPA ROKOK 2014 PERDA KAB.BATENG NO. 16, LD 2014/NO. 200, LL SETDA : 8 HLM. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK ABSTRAK
: -
-
-
CATATAN
: -
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok. Dasar hukum peraturan daerah ini adalah : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 27 Tahun 2000, UU Nomor 5 Tahun 2003, UU Nomor 32 Tahun 2004, UU Nomor 36 Tahun 2009. Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai: 1. Peraturan Daerah ini bertujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya akibat merokok, membudayakan hidup sehat, mewujudkan kualitas udara yang sehat dan bersih, bebas dari asap rokok, dan menekan angka pertumbuhan perokok pemula; 2. Kawasan tanpa rokok meliputi fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, dan tempat kerja; 3. Kewajiban dan larangan; 4. Peran serta masyarakat; 5. Pembinaan dan pengawasan; 6. Sanksi terdiri dari sanksi administrasi yang meliputi teguran lisan dan/atau peringatan tertulis serta adanya ketentuan sanksi pidana. Peratuan Daerah ini terdiri dari VIII BAB dan 17 Pasal. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 9 September 2014.
PENYERTAAN MODAL – PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 25 TAHUN 2011 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA BANGKA TENGAH 2014 PERDA KAB.BATENG NO. 17, LD 2014/NO. 201, LL SETDA : 4 HLM. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 25 TAHUN 2011 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA BANGKA TENGAH ABSTRAK
: -
-
-
-
CATATAN
: -
Dalam upaya meningkatkan pelayanan air bersih kepada masyarakat serta mengembangkan pembangunan perekonomian daerah melalui penyertaan modal daerah, telah dilakukan Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bangka Tengah; Sehubungan dengan adanya penambahan jenis penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bangka Tengah, maka Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bangka Tengah perlu diubah dengan menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bangka Tengah. Dasar hukum peraturan daerah ini adalah : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 27 Tahun 2000, UU Nomor 5 Tahun 2003, UU Nomor 32 Tahun 2004, Perda Kabupaten Bangka Tengah Nomor 12 Tahun 2008. Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai perubahan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bangka Tengah. Peratuan Daerah ini terdiri dari II Pasal dengan satu perubahan. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 9 September 2014.
SOTK – PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI BAGIAN DARI PERANGKAT DAERAH 2014 PERDA KAB.BATENG NO. 18, LD 2014/NO. 202, LL SETDA : 8 HLM. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI BAGIAN DARI PERANGKAT DAERAH ABSTRAK
: -
-
-
CATATAN
: -
-
Untuk mengoptimalisasi pelaksanaan tugas Korps Pegawai Republik Indonesia dapat berjalan dengan baik dan bertanggung jawab, perlu membentuk organisasi dan tata kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia, yang dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Provinsi dan Kabupaten/Kota. Maka ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah. Dasar hukum peraturan daerah ini adalah : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6), UU Nomor 27 Tahun 2000, UU Nomor 5 Tahun 2003, UU Nomor 32 Tahun 2004,PP Nomor 41 Tahun 2007,Permendagri Nomor 17 Tahun 2009. Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai: 1. Pembentukan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI sebagai bagian dari perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah; 2. Kedudukan, tugas, dan fungsi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI; 3. Susunan organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI; 4. Kepegawaian dan eselon. Peratuan Daerah ini terdiri dari IX BAB dan 14 Pasal dengan satu lampiran. Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 10 Oktober 2014.
GANTI KERUGIAN – TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN 2014 PERDA KAB.BATENG NO. 19, LD 2014/NO. 203, LL SETDA : 22 HLM. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TENTANG TUNTUTAN GANTI KERUGIAN ABSTRAK
: -
-
-
Untuk kelancaran pemulihan kerugian Daerah dapat berjalan lebih efektif dan efisien, maka dipandang perlu untuk menetapkan kembali ketentuanketentuan tentang pelaksanaan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 144 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian. Dasar hukum peraturan daerah ini adalah : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6), UU Nomor 27 Tahun 2000, UU Nomor 5 Tahun 2003, UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004, UU Nomor 15 Tahun 2004, UU Nomor 32 Tahun 2004, UU Nomor 15 Tahun 2005, PP Nomor 58 Tahun 2005, PP Nomor 60 Tahun 2008. Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai: 1. Ruang lingkup peraturan ini yang meliputi tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi keuangan dan barang milik daerah; 2. Sebab-sebab kerugian daerah; 3. Pelaksanaan TP-TGR diberlakukan terhadap Bendahara atau Pegawai bukan Bendahara dan Pihak Ketiga baik langsung atau tidak langsung merugikan Daerah; 4. Informasi, pelaporan, dan pemeriksaan; 5. Keputusan Tuntutan Perbendaharaan dikeluarkan oleh Bupati dan pelaksanaannya dilakukan oleh Majelis Pertimbangan. Pengenaan ganti kerugian daerah ditetapkan oleh Bupati; 6. Kedaluwarsa tuntutan perbendaharaan; 7. Penghapusan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti kerugian; 8. Pembebasan yaitu Dalam hal Bendahara/Pegawai bukan bendahara/Pihak Ketiga ternyata meninggal dunia tanpa ahli waris atau tidak layak untuk ditagih yang berdasarkan Surat Keputusan Bupati diwajibkan menggantikan kerugian Daerah, maka Majelis Pertimbangan memberitahukan secara tertulis kepada Bupati untuk memohonkan pembebasan atas sebagian atau seluruh kewajiban; 9. Penyetoran atau pengembalian secara tunai/sekaligus atau angsuran kekurangan perbendaharaan/kerugian Daerah atau hasil penjualan barang jaminan/kebendaaan harus melalui Rekening Umum Kas Daerah. Khusus penyetoran kerugian Daerah yang berasaldari Badan Usaha Milik Daerah(BUMD) setelah diterima Rekening Kas Umum Daerah, segera dipindahbukukan kepada Rekening BUMD; 10. Majelis Pertimbangan, setiap semester menyampaikan Laporan Penyelesaikan Kerugian Daerah Kepada Bupati; 11. Majelis pertimbangan TP-TGR; 12. Apabila pegawai yang patut diduga melakukan Kekurangan
CATATAN
: -
Perbendaharaan atau Kerugian Daerah berdasarkan laporan dan pemeriksaan terbukti telah merugikan Daerah, maka Bupati dapat melakukan hukuman Displin berupa pembebasan yang bersangkutan dari jabatannya dan segera menunjuk Pejabat sementara untuk melakukan kegiatannya; 13. Kerugian Daerah yang tidak dapat diselesaikan oleh daerah dapat diserahkan penyelesaiannya melalui badan peradilan dengan mengajukan gugatan perdata. Keputusan Pengadilan untuk menghukum atau membebaskan yang bersangkutan dari tindak pidana, tidak menggugurkan hak Daerah untuk mengadakan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi. Peratuan Daerah ini terdiri dari XIII BAB dan 42 Pasal. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 9 September 2014.
PERUSAHAAN – TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN 2014 PERDA KAB.BATENG NO. 20, LD 2014/NO. 204, LL SETDA : 6 HLM. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN ABSTRAK
: -
-
-
CATATAN
: -
Tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan, komunitas setempat, maupun masyarakat. Untuk mewujudkan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan tersebut harus dijalin hubungan sinergis antara Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dengan para pelaku dunia usaha dan masyarakat melalui penyelengaraan kewajiban program tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan. Maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan; Dasar hukum peraturan daerah ini adalah : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6), UU Nomor 27 Tahun 2000, UU Nomor 5 Tahun 2003, UU Nomor 32 Tahun 2004, UU Nomor 25 Tahun 2007, UU Nomor 40 Tahun 2007, PP Nomor 47 Tahun 2012. Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai: 1. Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan atau Corporate Social Responsibility yang selanjutnya disingkat TJSL/CSR adalah komitmen perusahaan untuk berperanserta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya; 2. Asas dan tujuan penyelenggaraan TJSL/CSR; 3. Ruang lingkung penyelenggaraan TJSL/CSR meliputi perencanaan, program pembangunan, pembiayaan, pembinaan dan pengawasan, evaluasi dan pelaporan; 4. Sanksi. Peratuan Daerah ini terdiri dari V BAB dan 10 Pasal. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 9 September 2014.
WILAYAH – RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2014-2034 2014 PERDA KAB.BATENG NO. 21, LD 2014/NO. 205, LL SETDA : 46 HLM. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TENTANG RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2014-2034 ABSTRAK
: -
-
-
CATATAN
: -
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2014-2034 Dasar hukum peraturan daerah ini adalah : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6), UU Nomor 27 Tahun 2000, UU Nomor 5 Tahun 2003, UU Nomor 32 Tahun 2004, UU Nomor 26 Tahun 2007, UU Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 1 Tahun 2014. Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai: 1. Asas, tujuan, dan ruang lingkup; 2. Kedudukan dan wilayah RZWP3K; 3. Rencana Alokasi Ruang; 4. Arahan pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; 5. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang RZWP3K; 6. Hak, kewajiban, dan peran serta masyarakat; 7. Penyidikan; 8. Ketentuan pidana Peratuan Daerah ini terdiri dari XI BAB dan 52 Pasal. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 9 September 2014.
WILAYAH – PENGELOLAAN SUNGAI DAN RAWA 2014 PERDA KAB.BATENG NO. 22, LD 2014/NO. 206, LL SETDA : 19 HLM. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TENTANG PENGELOLAAN SUNGAI DAN RAWA ABSTRAK
: -
-
-
CATATAN
: -
Potensi sumber daya alam berupa sungai dan rawa di wilayah Daerah perlu dikelola dengan baik serta dijaga kelestariannya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai sumber pertumbuhan ekonomi Daerah. Pengelolaan sungai dan rawa tersebut harus dilakukan secara komprehensif dan terpadu sesuai dengan prinsip yang berwawasan lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat dan lingkungan. Untuk melaksanakannya perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sungai dan Rawa; Dasar hukum peraturan daerah ini adalah : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6), UU Nomor 27 Tahun 2000, UU Nomor 5 Tahun 2003, UU Nomor 7 Tahun 2004, UU Nomor 32 Tahun 2009, UU Nomor 38 Tahun 2011, PP Nomor 73 Tahun 2013. Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai: 1. Asas dan tujuan pengelolaan sungai dan rawa; 2. Status kepemilikan yaitu Seluruh Sungai dan Rawa yang berada di wilayah Daerah dikuasai oleh Negara c.q Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah; 3. Pengelolaan sungai meliputi konservasi sungai, pengembangan sungai. Dan pengendalian daya rusak air sungai. Pengelolaan rawa meliputi Konservasi Rawa pengembangan dan reklamasi rawa dan pengendalian daya rusak sungai dan rehabilitasi rawa; 4. Peran serta masyarakat; 5. Pembiayaan; 6. Pengawasan dan pengendalian; 7. Ketentuan penyidikan; 8. Sanksi administrasi; 9. Ketentuan pidana; Peratuan Daerah ini terdiri dari XI BAB dan 47 Pasal. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 9 September 2014.
GEDUNG – BANGUNAN GEDUNG 2014 PERDA KAB.BATENG NO. 23, LD 2014/NO. 207, LL SETDA : 93 HLM. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TENTANG BANGUNAN GEDUNG ABSTRAK
: -
-
-
CATATAN
: -
-
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 109 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung. Dasar hukum peraturan daerah ini adalah : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6), UU Nomor 27 Tahun 2000, UU Nomor 28 Tahun 2002, UU Nomor 5 Tahun 2003, UU Nomor 32 Tahun 2004, PP Nomor 36 Tahun 2005. Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai: 1. Fungsi dan klasifikasi bangunan gedung; 2. Persyaratan bangunan gedung yang meliputi persyaratan administratif dan persyaratan teknis; 3. Penyelenggaraan Bangunan Gedung terdiri atas kegiatan pembangunan, pemanfaatan, pelestarian, dan pembongkaran; 4. Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG); 5. Peran masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung; 6. Pemerintah Daerah melakukan Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung melalui kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan; 7. Sanksi administrative; 8. Ketentuan pidana; 9. Ketentuan penyidikan; 10. Ketentuan peralihan. Peratuan Daerah ini terdiri dari XI BAB dan 161 Pasal. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan yang bertentangan dan/atau tidak sesuai harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 9 September 2014.
PERUMAHAN – PENATAAN DAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN PADA KAWASAN KUMUH 2014 PERDA KAB.BATENG NO. 25, LD 2014/NO. 207, LL SETDA : 10 HLM. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TENTANG PENATAAN DAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN PADA KAWASAN KUMUH ABSTRAK
: -
-
-
-
CATATAN
: -
Untuk mewujudkan penataan dan pembangunan perumahan kumuh yang berkelanjutan di Kabupaten Bangka Tengah sebagai kebutuhan dasar bagi masyarakat, perlu memberikan kemudahan melalui penyelenggaraan perumahan dan permukiman dengan pola pemberdayaan masyarakat; Agar pelaksanaan penataan dan pembangunan perumahan kumuh dapat terlaksana secara terencana, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pembangunan Perumahan pada Kawasan Permukiman Kumuh. Dasar hukum peraturan daerah ini adalah : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6), UU Nomor 27 Tahun 2000, UU Nomor 28 Tahun 2002, UU Nomor 5 Tahun 2003, UU Nomor 26 Tahun 2007, UU Nomor 27 Tahun 2007, UU Nomor 1 Tahun 2011, UU Nomor 23 Tahun 2014, UU Nomor 36 Tahun 2005, PP Nomor 79 Tahun 2005, Perda Kabupaten Bangka Tengah Nomor 20 Tahun 2014. Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai: 1. Maksud, tujuan sasaran , dan ruang lingkup penataan dan pembangunan perumahan pada kawasan permukiman kumuh; 2. Prinsip dasar dan pola penyelenggaraan; 3. Fasilitas yang diberikan; 4. Tahapan penyelenggaraan yang meliputi tahap persiapan dan tahap pelaksanaan; 5. Jangka waktu pelaksanaan Penataan dan Pembangunan Perumahan pada Kawasan Permukiman Kumuh dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama RTS PK; 6. Hak dan kewajiban; 7. Sanksi administrative. Peratuan Daerah ini terdiri dari X BAB dan 16 Pasal. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 16 Desember 2014.
LALU LINTAS – PENYELENGGARAAN LALU LINTAS UMUM 2014 PERDA KAB.BATENG NO. 26, LD 2014/NO. 210, LL SETDA : 15 HLM. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TENTANG PENYELENGGARAAN LALU LINTAS UMUM ABSTRAK
: -
-
-
CATATAN
: -
Lalu lintas mempunyai peranan yang sangat strategis dalam mendukung pembangunan dan mobilitas orang dan barang dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran dalam berlalu lintas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Jalan Dasar hukum peraturan daerah ini adalah : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6), UU Nomor 27 Tahun 2000, UU Nomor 5 Tahun 2003, UU Nomor 38 Tahun 2004, UU Nomor 22 Tahun 2009, UU Nomor 12 Tahun 2011, UU Nomr 23 Tahun 2014, PP Nomor 34 Tahun 2006, PP Nomor 32 Tahun 2006, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 61 Tahun 1993. Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai: 1. Maksud dan tujuan ditetapkannya peraturan tentang penyelenggaraan lalu lintas jalan di wilayah kabupaten; 2. Manajemen dan rekayasa lalu lintas yang meliputu perencanaan, pengaturan, perekayasaan, pemberdayaan, dan pengawasan; 3. Penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan dilakukan oleh Bupati melalui satuan kerja yang menaungi urusan lalu lintas dan angkutan jalan; 4. Kawasan tertib lalu lintas. Ketentuan lebih lanjut tentang teknis pelaksanaan Kawasan Tertib Lalu Lintas ditetapkan dengan peraturan bupati; 5. Analisi Dampak Lalu Lintas. Ketentuan lebih lanjut mengenai Teknis pelaksanaan Analisis Dampak Lalu lintas diatur dengan peraturan bupati; 6. Perlengkapan jalan; 7. Batas Kecepatan; 8. Larangan, ketentuan penyidikan, sanksi administrasi, dan ketentuan pidana. Peratuan Daerah ini terdiri dari XII BAB dan 29 Pasal. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 16 Desember 2014.
