MEKANISME DAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN KERJASAMA LUAR NEGERI DENGAN MITRA KERJA INDONESIA
Rapat Pembahasan Pengelolaan Kerjasama Litbang Kehutanan Bogor, 23 Oktober 2014
SEKRETARIAT PERIZINAN PENELITI ASING
KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI
Kebesaran dan Kedaulatan Indonesia
DARATAN
:
± 1.900.000 km²
LAUT
:
± 5.800.000 km²
JUMLAH PULAU
:
± 17.480
YANG BERNAMA
:
± 5.707
GARIS PANTAI
:
± 95.181 km (Ke empat Terpanjang)
± 92 PULAU TERLUAR (BERBATASAN DENGAN NEGARA LAIN)
Produsen besar di dunia untuk berbagai komoditas: •kelapa sawit (penghasil dan eksportir terbesar di dunia), •kakao (no. 2), •timah (no. 2), •nikel (cadangan no. 4) •bauksit (cadangan no. 7) •komoditas unggulan lainnya: besi baja, tembaga, karet dan perikanan.
Alur laut yang berbobot strategis ekonomi dan militer global, yaitu: •Selat Malaka (merupakan SLoC), •Selat Sunda (ALKI 1), •Selat Lombok dan Selat Makassar (ALKI 2), dan •Selat Ombai Wetar (ALKI 3). Sebagian besar pelayaran utama dunia melewati dan memanfaatkan alur-alur tersebut sebagai jalur pelayarannya
Pembangunan Iptek Nasional • • •
• •
UU no. 18/ 2002 tentang Sistem Penelitian Pengembangan dan Penerapan Iptek Nas RPJPN 2005 – 2025 (UU No. 17/2007) RPJMN (2010-2014) => ARN 2010-2014 Memberikan prioritas pada 7 bidang fokus pembangunan iptek : – ketahanan pangan; – Energi terbarukan; – teknologi informasi dan komunikasi; – teknologi dan manajemen transportasi; – teknologi pertahanan dan keamanan; – teknologi kesehatan dan obat; – material maju SINas SIDa => adopsi teknologi & matching antara supply dan demand teknologi Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) mengintegrasikan 3 elemen utama : (1) mengembangkan potensi ekonomi wilayah di 6 Koridor Ekonomi (2) memperkuat konektivitas nasional yang terintegrasi secara lokal dan terhubung secara global; (3) memperkuat kemampuan SDM dan IPTEK nasional
Isu-isu Global dan Kerjasama Internasional • • • • •
Penggundulan Hutan; REDD+ Gas Rumah Kaca; Perlindungan Lapisan Ozon Pelestarian dan Pemanfaatan Lahan Basah Kyoto Protocol Nagoya Protocol: – akses dan pembagian keuntungan secara adil dan seimbang dalam pemanfaatan sumber daya genetik. – persetujuan terlebih dahulu – ‘Prior Informed Consent’ dari negara pemilik. – berdasarkan kesepakatan kontrak tertulis; Mutually Agreed Terms. • Convention on Biodiversity (CBD) – hukum internasional yang mengikat dalam melindungi keanekaragaman hayati, pengetahuan tradisional dan folklore dari penyalahgunaan dan pencurian.
Komunitas Ilmiah Internasional
Indonesia merupakan “Laboratorium Alam “ •Geologi •Klimatologi •Bencana alam: gempa bumi, tsunami, badai (iklim) •Biodiversity •Biology (marine biology, Zoology, primatology) •Kehutanan/ Konservasi •Kelautan •Ekologi •Geografi •Kesehatan •Antropologi •Sosial •Agama •Budaya
Alasan Perizinan Penelitian • Pengembangan Iptek harus didukung oleh penelitian • Persaingan penguasaan Iptek semakin ketat • Penelitian lintas negara semakin banyak (globalisasi) • Minat peneliti asing ke Indonesia semakin meningkat (keanekaragaman hayati, lingkungan hidup, bencana alam, sosial budaya)
→Pengendalian atas SDA dan keamanan Nasional
→Perlu pengaturan perizinan bagi peneliti asing
Dasar Hukum Sistem Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Iptek Nasional Perizinan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan bagi Perguruan Tinggi, Lembaga Litbang, Badan Usaha, dan Orang Asing
Pelaporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Litbang Oleh Perguruan Tinggi, Lembaga Litbang, Badan Usaha dan Orang Asing
UU 18/2002
1)
Kerja sama internasional dapat diusahakan oleh semua unsur kelembagaan Iptek untuk meningkatkan alih teknologi dari negara-negara lain serta meningkatkan partisipasi dalam kehidupan masyarakat ilmiah internasional.
2)
Kerja sama sebagaimana dimaksud harus dilaksanakan atas dasar persamaan kedudukan yang saling menguntungkan dengan tidak merugikan kepentingan nasional, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
3)
Pemerintah bertanggung jawab memberikan dukungan bagi perguruan tinggi dan lembaga litbang dalam rangka kerja sama internasional di bidang Iptek
4)
Perguruan tinggi asing, lembaga litbang asing, badan usaha asing, dan orang asing yang tidak berdomisili di Indonesia yang akan melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan di Indonesia harus mendapatkan izin tertulis dari instansi pemerintah yang berwenang.
Pasal 17
PP 41/2006 Permen 8/2007
Pembentukan Tim Koordinasi, Pengawasan, dan Sanksi Pelaksanaan Kegiatan Litbang Perguruan Tinggi, Lembaga Litbang, Badan Usaha dan Orang Asing
Permen 9/2007
Perundang-Undangan Terkait • UU Keimigrasian dan turunannya: – UU no. 9/ 1992 (direvisi menjadi UU no. 06/2011) – PP no. 32/ 1994 (direvisi menjadi PP no. 31/2013) – Per Dirjen Imigrasi no. F434.IZ.0.1.10/2006 • UU Polri: UU no. 2/ 2002 • Permendagri no. 49/ 2010 • Perber MenRistek & Mendagri 2012 tentang Penguatan SIDa • UU no. 5/ 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati – Peraturan Dirjen PHKA No. SK. 192/IV-Set/Ho/2006 • UU PNBP no. 20/ 1997 – PP no. 47/ 2009 tentang Jenis dan Tarif atas PNBP pada Kemenristek
ASPEK PENILAIAN PERIZINAN • • • • • • • • • •
Kemanfaatan Iptek Hubungan Luar Negeri Kelestarian Lingkungan Hidup Politik Pertahanan & Keamanan Sosial Budaya Agama Ekonomi Komposisi peneliti Asing dan Ind
Jumlah Permohonan Penelitian dan Izin yang diberikan (SIP) RISTEK
LIPI
------------(tidak ada data) ----------------
Trend Negara Asal Peneliti Asing
2012 2010
2013
Negara Asal Peneliti Asing
2010
Bidang Penelitian Asing 2013
TN Gunung Palung: primatology Suaq Balimbing; primatology
CIMTROP, Sebangau; Ecology/ Forestry Joloi River: Biology Bukit Raya Expedition: Botany
TN Kutai; Zoology
TN Danau Sentarum: Ecology, Health
Coral Reef: Nantu: Ecology Donggala; Poso: Oceanography Forestry TN Bantimurung; Konserv. Lindu, Lore: primatology primatology, AgroEcology
ICBG: Mekongga Lambusango Project: Wakatobi
SM Lambusango: Forestry Rajaampat: Biology
TN Batang Toru; primatology Bioresource in Tropical Forest: Resources Management Mangrove; ecology
Siberut; Mentawai primatology Sumatran Plate Boundary: Paleoseismology TN Hutan Harapan, TN Bukit Duabelas: Forestry Timika: Health
TN Berbak: Ecology TN Bukit Tigapuluh; primatology TN Gn Salak: Forestry FISH-DIVA: Aqua-Culture & Zoology TN Gn Halimun, Gn Gede: Primatology
CRD-ERID: MicroBiology
Flores: Geology
TN Bali Barat; primatology Bali Menjangan Island Merapi: Vulcanology Reef: Marine Biology
Paserine Birds: Zoology TN Komodoi: Ecology
Forestry
Beberapa HOT-SPOTS Penelitian Asing
Ferns Diversity: Botany
Kemanfaatan Penelitian Asing • Peningkatan Kerjasama Internasional khususnya bidang Iptek →Pertukaran data dan informasi iptek →Peningkatan kemampuan dan pengalaman peneliti Indonesia -> transfer teknologi. • Peningkatan peran Indonesia dalam penanganan isu-isu global • Peningkatan Capacity Building: misal studentship, lectureship, pembentukan Research Centre, pelatihan untuk penduduk lokal, dsb
Prosedur Perizinan Pra-Kedatangan Pemohon
Online/ manual
MENRISTEK
Sekretariat
Dokumen aplikasi
KBRI/ KJRI
Data permohonan
rekomendasi
Update datapermohonan
Tim Koordinasi Pemberian Izin (TKPIPA) Ditolak/
Informasikan ke Pemohon
Permohonan
diterima
VISA
Siap masuk ke Indonesia VISA
Copy otorisasi VISA
DITJEN IMIGRASI Otorisasi VISA
Total waktu dari permohonan masuk hingga keputusan: 2 minggu Ditambah pemrosesan Visa: 1 minggu
Informasi Perizinan Peneliti Asing (FRP) di RISTEK Website
Indonesian Science & Technology Portal: International.ristek.go. id
Kelengkapan Dokumen Permohonan 1 Surat permohonan untuk melakukan penelitian di Indonesia, ditujukan kepada SESMEN RISTEK 2 Surat Rekomendasi dari Perwakilan RI 3 Proposal Penelitian 4 Daftar Riwayat Hidup Peneliti 5 Surat Rekomendasi dari Profesor/ Peneliti Senior & Instansi asal peneliti 6 Surat Rekomendasi dari Mitra Kerja di Indonesia 7 Surat Rekomendasi dari Lembaga Penjamin di Indonesia 8 Surat Keterangan Jaminan Biaya Riset 9 Surat Keterangan Sehat 10 Daftar Barang yang akan dibawa (jika ada) 11 Fotokopi Paspor peneliti 12 Pas foto 4x6 cm 4 lembar
Sistem Registrasi Online untuk Aplikasi Perizinan Peneliti Asing Masuk ke: frp.ristek.go.id
Isi form aplikasi, kirim, akan dapat ID dan password
Anggota Tim Koordinasi Pemberian Izin Peneliti Asing (TKPIPA) Setneg, Kemlu, KemkumHAM, Kemdagri
POLRI, BAIS-TNI, BIN, Kemhan
RISTEK Sekretariat TKPIPA KKP, Kemkes, Kemhut, Kemtan, Kemdikbud, Kemenag, Kemparekraf, ESDM, KLH
BPPT, LIPI, LAPAN, LBM Ejkman, BIG
Obyek dan Daftar Litbang Asing yg tidak direkomendasikan (1) No.
Kriteria
Keterangan
1
Topik penelitian dipandang sebagai hal yang sensitif bagi pemerintah maupun masyarakat luas
Yang dipandang sensitif bisa terkait politik, agama, kebijakan Pemerintah, dan regulasi/ peraturan perundangan.
2.a
Lokasi penelitian dipandang sebagai rawan konflik
2.b
Lokasi penelitian yang dipandang sebagai kaya biodiversitas sementara pihak Indonesia sendiri baik peneliti Indonesia maupun Pemda setempat belum mampu menguasainya Metoda penelitian melibatkan interaksi dengan masyarakat secara bebas berupa wawancara, liputan keramaian massa, dll
Daerah rawan konflik adalah daerah yang rawan menurut pertimbangan keamanan, baik untuk keamanan peneliti asing sendiri maupun keamanan setempat; daerah yang dikhawatirkan terdapat kelompok separatis, ataupun konflik antar masyarakat Daerah yang belum banyak terjamah oleh Indonesia sehingga terdapat kekhawatiran atas pencurian SDA
3
Interaksi dengan masyarakat yang heterogen, jika tanpa pendamping/ penterjemah, bisa menimbulkan bahaya bagi peneliti asing yang bersangkutan, ataupun potensi bahaya dari peneliti asing terhadap keamanan intelejen Indonesia
Obyek dan Daftar Litbang Asing yg tidak direkomendasikan (2) No. 4
5.A 5.B
Kriteria
Keterangan
Periode Penelitian bertepatan dengan event politik nasional/ daerah, ataupun pasca kejadian suatu konflik di masyarakat Kerjasama dipandang tidak berimbang dari segi kompetensi mitra kerja Kerjasama dipandang tidak berimbang dari segi kekuatan kerjasama
Hal ini dikhawatirkan bagi penelitian yang berinteraksi dengan masyarakat. Contoh event adalah Pemilu Legislatif/ Presiden, Pilkada. Mitra kerja dari sisi institusi: mempunyai tupoksi riset pada bidang penelitian yang sesuai dengan proposal peneliti asing Untuk proposal proyek penelitian yang dipandang strategis, multi years, dan melibatkan tim yang cukup besar, maka perjanjian kerjasama merupakan persyaratan; dimana didalamnya harus tercermin terjaganya kepentingan pihak Indonesia dan Nasional; khususnya dalam IPR, patent, dan MTA. Jika pihak asing melibatkan suatu tim peneliti yang cukup besar, maka pihak Indonesia harus seimbang baik dalam hal kuantitas maupun kualitas. Hal ini untuk menjamin terjadinya alih teknologi dan kemampuan untuk mengawal Hasil penelitian yang tidak menggembirakan misalnya dalam hal kerusakan lingkungan hidup, dapat disalahgunakan untuk merugikan kepentingan Pemerintah RI dalam hubungan dan perundingan Internasional.
5.C
Kerjasama dipandang tidak berimbang dari segi perimbangan tim peneliti
6
Hasil penelitian dikhawatirkan menimbulkan citra yang negatif bagi Pemerintah RI
Kategori Proposal Penelitian Kecil Manfaat Kecil Resiko Keama nan
Besar Manfaat
II
I
Penelitian yang kurang urgen (disetujui)
Penelitian yang diharapkan (disetujui)
Besar Resiko Penelitian yang ditolak Keama nan
IV
III Penelitian yang riskan (diminta klarifikasi)
Jangka Waktu Izin dan Perpanjangan Jangka Waktu Izin Paling Lama 1 2 bulan
Perpanjangan
(Pasal 11)
paling banyak 2 (dua) kali secara berturut-turut untuk masingmasing jangka waktu paling lama 12 bulan
Diajukan secara tertulis ke Menteri (Pasal 12 ayat (2)
Kelengkapan Persyaratan (Pasal 12 ayat (3); diajukan selambatnya 30 hari sebelumnya
DITERIMA ATAU DITOLAK
Persyaratan Permohonan Perpanjangan • Surat permohonan disertai alasan mengapa harus diperpanjang • Proposal Perpanjangan • Laporan Kemajuan Penelitian • Surat Rekomendasi dari Mitra Kerja Sbg persetujuan permohonan Perpanjangan • Kajian /Evaluasi singkat dari Mitra ttg penelitian yg telah dilakukan
Informasi Hasil Keputusan Perizinan diupload dalam waktu 2-4 hari setelah sidang keputusan TKPIPA
Prosedur Perizinan Pasca Kedatangan di Indonesia Aktivitas Pemohon (peneliti) yg telah disetujui datang ke Indonesia; melapor ke Ristek
Pemohon
RISTEK
Pelaksana POLRI
Ditjen Imigrasi
Kantor Lain
Kelengkapan passpor, arrival card, pass foto, formulir
Mutu Baku Waktu
Output
24 jam
Pembayaran biaya izin penelitian sesuai jabatan dan status pemohon
bukti pembayaran
Penerbitan surat izin Peneliti (SIP) dan surat pengantar untuk melapor ke Mabes POLRI/ Mapolda, Kantor Imigrasi lokal, Kemendagri, dan PHKA
SIP, Surat Pengantar lainnya
Penelitii Asing lapor ke Mabes POLRI
SIP
Menerima SKJ dari Mabes POLRI
Peneliti Asing lapor ke Kantor Imigrasi lokal, dan Kantor Kementerian Dalam Negeri Memperoleh KITAS dari Kantor Imigrasi, dan SPP dari Kantor Kemdagri Peneliti Asing melaporkan diri ke Kantor Kepolisian Daerah Jika akan memasuki kawasan Konservasi, Peneliti Asing melapor ke Kantor PHKA Peneliti Asing melapor ke Kantor Kesbang Linmas, membawa SPP
1 hari
1 hari
3-10 hari
Surat Keterangan Jalan (SKJ) KITAS
1 hari
SPP (pusat)
SIP
7-14 hari
SKLD
SIP
7-14 hari
Simaksi
SIP, SPP (pusat)
7 hari
SPP (daerah)
SIP
DIHAPUS SEJAK JANUARI 2014
Siap untuk melakukan penelitian
Dalam praktek, total waktu dpt mencapai 4 minggu
Isu-Isu yang Mencuat Prosedur yang dirasa Panjang dan Rumit Standard Baku Pelayanan belum semua jelas Penelitian Berdurasi Pendek Masih ada lagi Perizinan lain sesudah Perizinan yang sudah diberikan oleh Ristek Sinkronisasi dengan Permendagri no. 64/ 2011
Perangkat Pengawasan dalam PP 41/ 2006 Keharusan adanya Lembaga Penjamin Keharusan adanya Mitra Kerja Klausul Kewajiban bagi Peneliti Asing Pelaporan Pemantauan Sanksi MTA
Lembaga Penjamin & Mitra Kerja Lembaga Penjamin Orang perorangan atau organisasi di Indonesia atau di luar negeri yang bertindak sebagai penjamin kegiatan penelitian – (Pasal 1 ayat 9) Mitra Kerja Lembaga litbang dan/ atau perguruan tinggi pemerintah/ swasta berbadan hukum Indonesia – (Pasal 1 ayat 10)
Lembaga Penjamin & Mitra Kerja (cont..) Kompetensi dan kelayakan lembaga penjamin dan mitra kerja ditentukan oleh tim koordinasi – Pasal 14 ayat (2)
Lembaga Penjamin bertanggung jawab terhadap perguruan tinggi asing, lembaga litbang asing, badan usaha asing, dan orang asing selama berada dan melaksanakan penelitian di Indonesia – Pasal 15
Mitra kerja bertanggung jawab atas pelaksanaan penelitian yang dilakukan – Pasal 16 Persyaratan lembaga penjamin dapat dikecualikan apabila mitra kerja memiliki kompetensi dan kelayakan sebagai lembaga penjamin – Pasal 17
MITRA KERJA • Mitra Kerja merupakan Lembaga Penelitian, bisa: – Pemerintah/ Swasta – Perguruan Tinggi Negeri/ Swasta – Lembaga Ilmiah lainnya
• Peran:
– Memberikan pengarahan dan petunjuk teknis mengenai pelaksanaan penelitian – Bertanggung jawab atas pelaksanaan penelitian
• Wajib
– menunjuk pendamping untuk bersama-sama melakukan penelitian di lapangan – melaporkan kepulangan Peneliti Asing kepada RISTEK – membuat perjanjian yang mengatur sharing data dan MTA
• Berhak: membuat perjanjian mengenai hak penulisan bersama dalam publikasi ilmiah, paten, dan IPR lainnya.
Kewajiban Peneliti Asing Melaporkan kedatangannya ke RISTEK untuk memperoleh Surat Ijin Penelitian
Mengurus surat-surat ijin lainnya (SKJ, SPP, SKLD, KITAS, Ijin Pemda, dll) Mentaati semua peraturan yang berlaku dan wajib menghormati adat-istiadat penduduk setempat; Selalu berkonsultasi dengan mitra kerjanya
Tidak melakukan kegiatan di luar penelitian Menyampaikan laporan penelitian ke RISTEK
Pemantauan - Pelaporan • Pasal 19 PP 41/2006: • Perguruan Tinggi asing, lembaga litbang asing, BU asing, dan orang asing harus melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan kepada Menteri secara berkala
• Pasal 2 (2) Permen 8/2007: • Laporan disampaikan secara tertulis kepada Menteri melalui Ketua Tim Koordinasi dengan tembusan kepada Mitra Kerja, dan Pemda di wilayah kegiatan penelitian.
• Pasal 4 Permen 8/2007 : • Laporan terdiri dari Laporan Kemajuan dan Laporan Akhir hasil pelaksanaan litbang
Pemantauan – Pengawasan Kegiatan Pengawasan kegiatan dilakukan oleh Pemerintah – PP 41/ 2006 pasal 22 ayat (1)
Pengawasan Kegiatan lebih lanjut diatur dalam Permen Ristek no: 09/2007 • •
•
Pengawasan Pelaksanaan kegiatan Litbang oleh peneliti asing dilakukan untuk menjamin agar pelaksanaan kegiatan litbang sesuai dengan izin yang diberikan (ps 12:1) Menteri melakukan pengawasan kegiatan litbang oleh peneliti asing melalui a) pengkajian dan penilaian laporan berkala hasil penelitian dan b) pengkajian dan penilaian laporan masyarakat, Pemda dan/ atau lembaga pemerintah lainnya maupun lembaga Internasional atas pelaksanaan kegiatan litbang peneliti asing (ps 13) Dalam pelaksanaan pengawasan kegiatan, Menteri dapat melakukan: (ps 14) a) Meminta, menerima dan/ atau mengupayakan bahan-bahan dan/ atau keterangan dari puhak-pihak yang dipandang perlu b) Melakukan pemeriksaan di tempat kejadian c) Menyarankan pada instansi Pemerintah yang berwenang mengenai langkah-langkah yang bersifat preventif dan/ atau tindakan lanjutan yang diperlukan
Sanksi Pelanggaran dikenakan sanksi administratif , berupa: a)teguran lisan; b)teguran tertulis; c)pemberhentian sementara kegiatan; d)pembatalan dan/atau pencabutan izin. Sanksi pembatalan dan/ atau pencabutan izin dilaksanakan oleh Menteri – Pasal 23 ayat (3) Pengenaan sanksi administratif tidak mengurangi kemungkinan dikenakan sanksi hukum lainnya sesuai peraturan perundangundangan – Pasal 25
Material Transfer Agreement Pasal 20 ayat 2: • Perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing, dan orang asing dimaksud pada ayat (1) tidak dapat membawa sampel dan/ atau spesimen bahan penelitian dan pengembangan keluar wilayah NKRI, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan.
Penjelasan Psl 20 (2): • Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud dalam Pasal ini antara lain adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pengesahan International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture yang di dalamnya terdapat pengaturan mengenai Material Transfer Agreement (Perjanjian Pengalihan Bahan) yang memperbolehkan pertukaran sampel dan/atau spesimen antar negara untuk kepentingan penelitian. Permentan No:15/Permentan/OT.140/3/2009 tentang PEDOMAN PENYUSUNAN PERJANJIAN PENGALIHAN MATERIAL PermenKes No. 657/2009 tentang Pengiriman dan Penggunaan Spesimen Klinik, Materi Biologik dan Muatan informasinya
Contoh Kasus (1) 1. Kerjasama Studi Malaria dan TBC antara MenziesBalitbangkes: • Peneliti asing tidak mengikuti aturan yang sudah ditetapkan dalam MTA. • Menzies tidak bersedia mengikuti aturan Kementerian Keuangan mengenai aliran keuangan donor asing yang harus masuk ke Kemenkeu terlebih dahulu, • PA menyalahgunakan visa kunjungan untuk datang dan pergi ke Papua tanpa sepengetahuan Balitbangkes • Menzies memutuskan kerjasama dengan Balitbangkes, MoU yang telah habis tidak diperpanjang • Menzies menjalin MoU dengan Mitra lain, yaitu UGM dalam topik penelitian yang serupa • Proposal permohonan kerjasama yang baru antara Menzies dan UGM ditolak pada Sidang TKPIPA dengan alasan agar urusan dengan Balitbangkes diselesaikan terlebih dahulu • Ristek menfasilitasi mediasi antara Balitbangkes-UGM-Pemda Timika-Menzies
2. Kerjasama Penelitian Perikanan antara IRD-KKP
• Penelitian antara Balitbang KP-IRD membuahkan 2 patent atas nama IRD, yang diterbitkan di Perancis, tanpa menyebutkan kontribusi peneliti Indonesia • Sample ikan Indonesia ada yang masih disimpan di Perancis tanpa kejelasan apakah akan dikembalikan • MoU antara Balitbang KP-IRD akan berakhir dan belum jelas penandatangan MoU yang baru, namun IRD sudah mengajukan perpanjangan bagi penelitinya • Sementara itu salah satu peneliti IRD meminta pembatalan suatu proyek dengan Puslitbang Budidaya Perikanan, dan mengusulkan permohonan dengan bermitra dengan LIPI, sedangkan MoU antara LIPI-IRD pada saat itu belum ditandatangani
Contoh Kasus (2) 3. Kerjasama Penelitian Biodiversity antara UC Davies-LIPI 1. Telah dipagari dengan MoU dan MTA yang mengatur kepemilikan hasil-hasil penelitian, patent, publikasi, ketentuan pengiriman sampel, dsb. 2. Salah seorang peneliti LIPI menemukan tawon raksasa yang merupakan spesies baru, dan dia yang memberi nama dan akan dimintakan ke Presiden RI untuk meresmikan dan mengumumkannya. 3. Sementara Presiden belum menjadwalkan event tsb, salah seorang PA telah mempublikasikan temuan tersebut di
Jurnal Internasional tanpa menyebutkan peneliti Indonesianya. 4. Disamping
itu atas dasar kepercayaan, peneliti LIPI memperbolehkan PA meminjam species tsb ke Amerika. Species tsb ternyata ditunjukkan ke pihak ketiga tanpa sepengetahuan dan seizin LIPI
Peran RISTEK 1. Unsur Legalitas dan Perlindungan atas: – Kemanfaatan Kerjasama Iptek – Kedaulatan Negara dan Keamanan Nasional – Sumber Daya Alam – Hak Kekayaan Intelektual => Memberikan Surat Izin Penelitian, atas rekomendasi TKPIPA 2. Peningkatan pelayanan publik – Sekretariat TKPIPA menangani administrasi perizinan – Sistem on-line Registration untuk efektifitas administrasi – Koordinasi dengan Kementerian/ Instansi terkait sehubungan aspirasi untuk peningkatan pelayanan perizinan: • Pelayanan Satu Pintu (?) • Pelayanan Satu Atap • Penyederhanaan prosedur dan upaya peningkatan standard Mutu Baku Pelayanan
Terima kasih ….
Kementerian Riset dan Teknologi Sekretariat Perizinan Penelitian Asing Jl. M.H. Thamrin No. 8, Jakarta 10340 Gedung BPPT II Lt. 18
Alamat Sekretariat
Tel: 62 (0)21 3169697; Fax: 62 (0)21 39836180
Homepage: www.ristek.go.id Registration: http://frp.ristek.go.id
E-mail :
[email protected]
