Mekanisme dan Optimalisasi Pelaksanaan Kerja Sama Luar Negeri Pemerintah Indonesia
Direktorat Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia
Mekanisme Pelaksanaan Kerja Sama Luar Negeri
Rujukan
Buku Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerja Sama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah (website Kemlu)
Dasar Peraturan
UU 37/1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan UU 24/2000 tentang Perjanjian Internasional
Mekanisme Umum • •
Prinsip: diselenggarakan sesuai Polugri Cakupan bidang kerja sama yang memerlukan konsultasi dan koordinasi dengan Kemlu (c.q. Ditjen HPI): ekonomi, sosial budaya dan bentuk kerja sama lain
• •
•
Peran Kemlu: koordinator penyelenggaraan hubungan dan kerja sama luar negeri, yang memberikan saran dan pertimbangan politis/yuridis Peran instansi teknis: memberikan saran/pertimbangan mengenai materi/substansi program kerja sama
Syarat untuk pelaksanaan kerja sama luar negeri:
• • • • • • •
Negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan NKRI Sesuai bidang kewenangan Pemda sebagaimana diatur perundangan nasional Mendapat persetujuan DPRD Tidak mengganggu stabilitas politik dan keamanan dalam negeri Tidak mengarah pada intervensi urusan dalam negeri masing-masing negara Berdasarkan asas persamaan hak dan tidak saling memaksakan kehendak, memberikan manfaat dan saling menguntungkan bagi Pemda dan masyarakat Mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan nasional dan Daerah serta pemberdayaan masyarakat
Prinsip Aman
Politik Keamanan
• Tidak bertentangan dengan Polugri
• Tidak digunakan sebagai kedok spionase
Yuridis
• Jaminan kepastian hukum secara maksimal
Teknis
• Tidak bertentangan dengan kebijakan K/L teknis terkait
Tahap Penjajakan (Preliminary)
Koordinasi focal point dengan instansi terkait
Perundingan (Negotiation)
Mencapai kesepakatan
Menegaskan kembali posisi Penyampaian ke mitra asing terkait melalui Kemlu
Memperjelas maksud dan makna perjanjian
Perumusan (Drafting)
Memperhatikan elemen kunci seperti judul, konsideran, batang tubuh, penyelesaian sengketa, amandemen, durasi, ketentuan force majeur dan penutup, pasal khusus
Penerimaan (Acceptance)
Penandatanganan (Signing)
Pembubuhan paraf oleh ketua perundingan sebagai tanda perjanjian siap ditandatangani
Melegalisasi kesepakatan
Dalam perjanjian multilateral, pembubuhan paraf tidak dilakukan
Setelah ditandatangani, naskah disegel oleh kedua belah pihak agar tetap asli/original
Pembuatan dan Pengesahan Perjanjian Internasional
April 17, 2017
6
Pihak Indonesia
Kemlu, Perwakilan di LN, Kemdagri, K/L teknis, Pemda, LPND Pusat/Daerah
Pihak Asing
Pemerintah Daerah/Pemerintah Negara Bagian, Badan/Lembaga Internasional, Badan/Lembaga Negara Asing, Lembaga Non Pemerintah/Lembaga Swadaya Masyarakat Asing, Badan Usaha Swasta Asing
Mekanisme Hubungan dan Kerja Sama Luar Negeri dalam Bidang Tertentu
Prinsip Peran Ormas Asing di Indonesia •
Ormas asing mendukung penguatan pelaksanaan program Pemri;
•
Program Ormas asing mengisi ruang yang belum dapat dijangkau oleh Pemerintah;
•
Kegiatan Ormas asing harus sesuai dengan renstra nasional serta renstra Kementerian yang menjadi mitra;
•
Kegiatan Ormas asing di daerah harus diketahui dan disetujui oleh Pemda dengan pertimbangan kesesuaian antara pogram kegiatan Ormas asing dan prioritas Pemda;
10
Peran Ormas Asing di Indonesia • •
Pengembangan prasarana dan sarana untuk sanitasi berbasis lingkungan;
• • • • • • •
Melakukan advokasi untuk masyarakat miskin;
Mendukung inovasi untuk masyarakat pedesaan dengan melaksanakan proyek-proyek percontohan untuk peningkatan perekonomian masyarakat desa; Memberikan bantuan teknis dan pelatihan kepada masyarakat miskin; Pendidikan masyarakat dan pengembangan kesehatan; Pemberdayaan masyarakat desa; Masalah sosial kemasyarakatan; Lingkungan hidup; dan Isu perlindungan anak dan perempuan. 11
Regulasi tentang Ormas Asing di Indonesia (1) • Diatur dalam UU No. 17/2013 •
Pasal 43 ayat (2) huruf a, b dan c
• • •
• • • •
Ormas yang didirikan oleh warga negara asing, terdiri atas:
a. Ormas berbadan hukum yayasan asing atau sebutan lainnya; b. Badan hukum yayasan yang didirikan oleh warga negara asing atau warga negara asing bersama warga negara Indonesia; atau c. Badan hukum yayasan yang didirikan oleh badan hukum asing.
Pasal 44 – 50: berkaitan dengan perizinan Pasal 51 – 52: kewajiban dan larangan Pasal 53 – 56: pengawasan
12
Regulasi tentang Ormas Asing di Indonesia (2) • • •
Ormas berbadan hukum yayasan asing atau sebutan lain (Pasal 43 ayat (2) huruf a) Ormas asing yang ingin beroperasi di Indonesia wajib teregistrasi pada Kementerian Luar Negeri RI (Pasal 44) Syarat registrasi (Pasal 44, 45 dan 46) yaitu:
1. Teregistrasi di suatu negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia; 2. Bersifat nirlaba; 3. Bekerja sama dengan Pemerintah dan ormas lokal yang teregistrasi; 4. Memiliki izin prinsip dari Menteri Luar Negeri (berdasarkan pertimbangan Tim Perizinan) 5. Memiliki izin operasional (melalui perjanjian tertulis (MSP) dengan salah satu Kementerian di Indonesia)
13
Regulasi tentang Ormas Asing di Indonesia (3) •
•
Yayasan berbadan hukum Indonesia yang didirikan oleh warga negara asing, atau oleh warga negara asing bersama dengan warga negara Indonesia, atau oleh yayasan berbadan hukum asing (Pasal 43 ayat (2) huruf b dan huruf c) Pendirian badan hukum Indonesia disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM (Pasal 47 ayat 1) setelah mendapatkan pertimbangan dari Tim Perizinan yang dikoordinasikan oleh Kemlu (Pasal 49)
14
Regulasi tentang Ormas Asing di Indonesia (4) •
Registrasi dan Izin Prinsip
1. 2.
Ormas asing mengisi formulir pendaftaran pada situs ingo.kemlu.go.id
3. 4. 5. 6.
Verifikasi dokumen oleh Tim Perizinan.
7.
Pemberitahuan kepada ormas asing.
Ormas asing menyerahkan surat pendaftaran dan seluruh dokumen terkait kepada Kemlu.
Rapat Tim Perizinan - Presentasi ormas asing di hadapan Tim Perizinan. Pembahasan oleh Tim Perizinan. Berdasarkan pembahasan oleh Tim Perizinan, akan diputuskan apakah Izin Prinsip dapat diberikan atau tidak. 15
Regulasi tentang Ormas Asing di Indonesia (5) • Izin Prinsip dan Izin Operasional • • • • • •
Izin Prinsip (Pasal 44 dan 45) Diberikan oleh Menteri Luar Negeri setelah mendapatkan pertimbangan dari Tim Perizinan. Izin prinsip berlaku selama 3 tahun dan dapat diperpanjang.
Izin Operasional (Pasal 46) Diberikan oleh Pemerintah (melalui perjanjian tertulis (MSP) dengan salah satu Kementerian atau Lembaga Pemerintah. Tidak dapat melebihi masa berlaku izin prinsip.
16
Regulasi tentang Ormas Asing di Indonesia (6) • Prosedur Izin Operasional 1. 2.
3. 4. 5.
Setelah mendapatkan Izin Prinsip, salah satu Kementerian/Lembaga Pemerintah akan ditunjuk sebagai mitra ormas asing (Pasal 48) Kementerian/Lembaga Pemerintah tersebut membahas kemungkinan kerja sama dengan ormas asing. Penyusunan draft MSP dan Arahan Program antara Kementerian dan ormas asing. Pertimbangan oleh Tim Perizinan. Penandatanganan MSP sebagai Izin Operasional oleh Kementerian dan ormas asing.
17
Regulasi tentang Ormas Asing di Indonesia (7) • Arahan Program dan Rencana Operasional • • •
MSP dilengkapi dengan Arahan Program (Program Direction) dan Rencana Operasional (Plan of Operation). Arahan Program mengatur mekanisme kerja sama implementasi berupa program, lokasi, pihak yang terlibat, pengaturan keuangan, mekanisme monitoring dan evaluasi, keterlibatan Pemda atau instansi di daerah, pelaporan, dan publikasi. Penjabaran dari Rencana Operasional yang akan dilakukan, antara lain program, aktivitas, lokasi, periode program dan jadwal kegiatan, pendanaan termasuk sumber dana, pihak yang terlibat. 18
Registrasi Ormas Asing Online
19
Alur Proses Registrasi
20
Regulasi tentang Ormas Asing di Indonesia (8) •
Pengawasan (Pasal 53, 54, 55 dan 56)
Wajib dilaksanakan pengawasan internal maupun eksternal. Pengawasan internal dilakukan sesuai dengan mekanisme ormas yang diatur dalam AD/ART. Pengawasan eksternal dilakukan oleh masyarakat, Pemerintah, dan/atau Pemerintah Daerah. Ormas wajib menyerahkan laporan kegiatan dan laporan keuangan secara berkala. Kementerian akan meninjau implementasi MSP yang sedang berjalan secara menyeluruh. 21
Regulasi tentang Ormas Asing di Indonesia (9) •
• • • •
Monitoring dan Evaluasi
Ormas asing dan Kementerian mitra berkoordinasi dengan Pemerintah daerah terkait perencanaan kegiatan monev; Kementerian mitra melibatkan unsur instansi terkait; Pelaksanaan Monev meliputi entry briefing, peninjauan lapangan, koordinasi dengan Pemerintah Daerah, dan exit briefing; Kementerian mitra menyampaikan laporan hasil Monev kepada Tim Perizinan.
22
Regulasi tentang Ormas Asing di Indonesia (10) • Sanksi kepada ormas asing (Pasal 79) • • • • • • • •
Ormas asing yang melanggar hukum dan ketentuan berlaku, akan dapat dijatuhi sanksi oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagai berikut: Peringatan tertulis; Penghentian kegiatan; Pembekuan izin operasional; Pencabutan izin operasional; Pembekuan izin prinsip; Pencabutan izin prinsip; dan/atau Sanksi keimigrasian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 23
Profil Ormas Asing di Indonesia •
Direktori Ormas asing saat ini: 77 Ormas asing teregistrasi dan 13 Implementing Agency tercatat.
• •
Wilayah kegiatan: tersebar di 34 provinsi di Indonesia Bidang kegiatan utama:
• • • • • • • •
pemberdayaan ekonomi masyarakat; Kesehatan; Pendidikan;
Kesejahteraan sosial; Pelestarian alam; Penanggulangan bencana; Ketenagakerjaan; dan, Good governance.
24
Terima Kasih T: 021 - 3848688 F: 021 - 3507950
25
