OUTLINE PAPARAN ✓ DASAR HUKUM ✓ VISI MISI PEMERINTAHAN ✓ TATARAN FILOSOFI ✓ KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH DENGAN LUAR NEGERI DALAM PERSPEKTIF UU NOMOR 23 TAHUN 2014 ✓ KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH DENGAN LUAR NEGERI ✓ PROSEDUR DAN PELAKSANAAN KERJASAMA PEMDA DENGAN LUAR NEGERI ✓ PERAN PEMERINTAH PUSAT DALAM PELAKSANAAN KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH DENGAN LUAR NEGERI ✓ ARAH KEBIJAKAN KERJASAMA PEMDA DENGAN LUAR NEGERI 2
Dasar Hukum Kerjasama Pemda dengan Pihak Luar Negeri Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional; Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri; Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Organisasi Kemasyarakatan yang didirikan oleh Warga Negara Asing • Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Pedoman Kerjasama Pemda dengan Badan Swasta Asing. • Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2009 Tentang Pedoman Kerjasama Departemen Dalam Negeri dengan Lembaga Asing Non Pemerintah, Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri; • Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri; • • • • • •
3
VISI MISI PEMERINTAHAN PRESIDEN RI BPK JOKO WIDODO: MEMBUAT PEMERINTAH TIDAK ABSEN DENGAN MEMBANGUN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH, EFEKTIF, DEMOKRATIS DAN TERPERCAYA, DENGAN CARA : • MEMBANGUN INDONESIA DARI PINGGIRAN DENGAN MEMPERKUAT • PENATAAN DAERAH OTONOM BARU YANG BERORIENTASI DAERAH-DAERAH & DESA DALAM KERANGKA NEGARA KESATUAN UNTUK PADA KESEJAHTERAAN RAKYAT MELINDUNGI KEPENTINGAN NASIONAL INDONESIA DAN MEMBANTU • MENJALANKAN REFORMASI BIROKRASI SECARA DAERAH YANG KAPASITAS BERPEMERINTAHAN BELUM CUKUP MEMADAI BERKELANJUTAN DENGAN RESTRUKTURISASI DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK KELEMBAGAAN, PERBAIKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK, MENINGKATKAN KOMPETENSI APARATUR, MEMPERKUAT • DESENTRALISASI ASIMETRIS SEBAGAI UJUNG TOMBAK PENGELOLAAN MONITORING DAN SUPERVISI ATAS KINERJA PELAYANAN PEMERINTAHAN GUNA MENSINERGIKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN PUBLIK DENGAN PENGUATAN DESA, KELURAHAN DAN SEBAGAI SATU KESATUAN SISTEM YANG TIDAK TERFRAGMENTASI KECAMATAN SEBAGAI UJUNG TOMBAK • PEMERATAAN PEMBANGUNAN ANTAR WILAYAH, TERUTAMA DESA, • IMPLEMENTASI UU DESA SECARA SISTEMATIS, KONSISTEN, KAWASAN TIMUR INDONESIA DAN KAWASAN PERBATASAN DENGAN DAN BERKELANJUTAN DENGAN FASILITASI, SUPERVISI DAN MEREFORMASI TATA HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH PENDAMPINGAN. DENGAN CARA PENGATURAN KEMBALI SISTEM DISTRIBUSI KEUANGAN • MEMBUKA PARTISIPASI PUBLIK MELALUI CITIZEN CHARTER, NASIONAL DENGAN MELIHAT KONDISI DAN KEBUTUHAN DAERAH YANG DENGAN MENDORONG KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM ASIMETRIS PROSES PENGAMBILAN KEBIJAKAN PUBLIK, SERTA • MEMBANGUN TRANSPARANSI TATA KELOLA PEMERINTAHAN DENGAN MENDORONG PENGELOLAAN BADAN PUBLIK YANG BAIK MENDORONG PENGALOKASIAN ANGGARAN LEBIH BANYAK UNTUK PELAYANAN PUBLIK
KEMENDAGRI MENJADI “POROS” JALANNYA PEMERINTAHAN, PELAYANAN PUBLIK, DEMOKRASI DAN TEGAKNYA INTEGRASI BANGSA Gubernur Selaku Wakil Pemerintah sangat berperan sebagai katalisator mendukung Poros jalannya pemerintahan, pelayanan publik, demokrasi & tegaknya integrasi bangsa
4
KENAPA PERLU ADA PEMERINTAH? A. UTK MENCIPTAKAN “LAW & ORDER” (KETENTRAMAN & KETERTIBAN) B. UTK MENCIPTAKAN “WELFARE”(KESEJAHTERAAN)
6
KENAPA PERLU ADA PEMERINTAH DAERAH ?
A. WILAYAH NEGARA TERLALU LUAS B. MENCIPTAKAN KESEJAHTERAAN SECARA DEMOKRATIS
7
7
ALINEA IV PEMBUKAAN UUD NKRI 1945 “Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Kesimpulan :
Pemerintah RI dibentuk untuk melindungi (Law and Order) dan mensejahterakan rakyat (Welfare)
8
Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Luar Negeri Dalam Perspektif UU No. 23 Tahun 2014
9
Untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dgn memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem NKRI
Utk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dg lebih memperhatikan aspek hub antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antardaerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara; 10
U R U S A N P E M E R I N TA H A N BERDASARKAN UU NO. 23 THN 2014
1. 2. 3. 4. 5. 6.
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
KONKUREN
ABSOLUT
PERTAHANAN KEAMANAN AGAMA YUSTISI POLITIK LUAR NEGERI MONETER & FISKAL NASIONAL
Pusat
Pelayanan Dasar
Kesehatan, Pendidikan, Pekerjaan Umum, dll.
Provinsi
Kab/Kota KEWENANGAN PRESIDEN SEBAGAI KEPALA PEMERINTAHAN
Otonomi Daerah
Pilihan
Wajib
Non Pelayanan Dasar
Pariwisata, Perdagangan, Pertanian dll.
Tenaga Kerja, Pangan, Lingkungan Hidup dll.
11
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN Pasal 22
PILIHAN
WAJIB
tidak berkaitan dengan pelayanan dasar
berkaitan dengan pelayanan dasar
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pendidikan; masyarakat; dan kesehatan; 11. perlindungan anak; lingkungan hidup; 12.perumahan Pekerjaan umum; 13.Perhubungan ketahanan pangan; kependudukan dan pencatatan sipil; 7. keluarga berencana; 8. sosial; 9. tenaga kerja; 10. ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan
1. 2. 3. 4. 5. 6.
7. 8. 9.
penataan ruang; 10. persandian; pertanahan; 11. kebudayaan; pembangunan daerah; 12. Perpustakaan; koperasi, usaha kecil, 13. kearsipan; dan dan menengah; 14. Kawasan Perbatasan penanaman modal; Antar Negara kepemudaan dan olah 15. komunikasi dan informatika raga; pemberdayaan masyarakat; pemberdayaan perempuan; statistik;
1. kelautan dan perikanan; 2. Pariwisata; 3. pertanian; 4. kehutanan; 5. energi dan sumberdaya mineral; 6. perdagangan; 7. perindustrian; dan 8. transmigrasi.
12
Kerjasama Daerah dengan Pihak Luar Negeri menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 363 (1): Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah dapat mengadakan kerjasama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan. Pasal 363 (2) KERJA SAMA DAERAH
DAERAH LAIN PIHAK KETIGA
LEMBAGA/PEMDA DI LUAR NEGERI SESUAI KETENTUAN PUUAN
13
14
Kerjasama Daerah Pasal 363 - 364
Kerjasama dengan Pihak ketiga
• Kerjasama Wajib (Berbatasan) • Kerjasama Sukarela
• Pihak swasta, Ormas,Lembaga Non Pemerintahan Lainnya: • Penyedia pelayanan publik • Pengelolaan asset • Investasi • KJS lain sesuai UU
Kerjasama dengan Luar Negeri • Lembaga atau daerah di luar negeri
14
Ruang Lingkup Kerjasama Daerah menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
Pasal 363 – Pasal 365 Kjs antar Daerah Provinsi
Kjs kab/kota dalam satu provinsi
Kjs antar Kab/Kota dgn daerah dari prov lain
Kjs antar prov dgn kab/kota dalam satu wilayah
Kjs antar prov dgn kab/kota dari prov yg berbeda 15
KERJASAMA DENGAN PIHAK LUAR NEGERI UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 367 (1) Pengembangan IPTEK
Kerjasama lainnya yang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundangan
Promosi potensi daerah
Pertukaran budaya
Peningkatan kemampuan teknis dan manajerial pemerintahan 16
Syarat Kerja Sama Daerah dengan Pihak Luar Negeri menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
Pasal 367 (2)
Kerja Sama daerah dengan lembaga dan/atau pemda di luar negeri dilaksanakan setelah mendapat persetujuan pemerintah pusat;
Pasal 367 (3)
Kerja Sama daerah dengan lembaga dan/atau pemda di luar negeri berpedoman pada peraturan perundang-undangan 17
Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Luar Negeri
18
Hubungan Luar Negeri UU 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri
Hubungan Luar Negeri adalah Setiap kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan oleh Pemerintah di tingkat Pusat dan Daerah, atau lembagalembaganya, Lembaga Negara, Badan Usaha, Organisasi Politik, Ormas, LSM, atau WNI
19
Pembuatan Perjanjian Internasional UU 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional
✓ Dalam pembuatan perjanjian internasional, Pemerintah Republik Indonesia berpedoman pada Kepentingan Nasional dan berdasarkan prinsip-prinsip persamaan kedudukan, saling menguntungkan, dan memperhatikan, baik hukum nasional maupun hukum internasional yang berlaku 20
Perizinan Prinsip & Operasional LSM Asing PP No. 59 Th 2016 tentang Ormas yang didirikan oleh WNA
Izin Opera sional
Izin Prinsip Persyaratan : ✓ Ormas Badan Hukum Yayasan Asing atau sebutan lain dari negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia ✓ Memiliki asas, tujuan, dan kegiatan organisasi yg bersifat nirlaba Berdasarkan pertimbangan Tim Perizinan, Menlu menyampaikan keputusan mengenai pemberian / penolakan perizinan Dalam hal izin diberikan, Menlu memberikan izin kpd pemohon utk bermitra dgn K/L terkait
TIM PERIZINAN : ✓ Kemenlu ✓ Kemenhan ✓ Kemendagri ✓ Kemenkeu ✓ Setneg ✓ POLRI ✓ K/L Pemerintah nonkementerian terkait
Izin operasional bagi ormas badan hukum yayasan asing atau sebutan lain hanya dapat diberikan setelah ormasmendapatkan izin prinsip Untuk memperoleh izin operasional, harus memiliki : ✓ Perjanjian tertulis (MSP) dengan K/L Pemerintah nonkementerian sesuai dengan bidang kegiatannya ✓ Rencana kerja tahunan dengan Pemerintah Daerah setempat 21
PRINSIP UMUM KERJA SAMA DENGAN LSM ASING 1. 2. 3. 4.
Kehendak bebas; Memberikan manfaat; Tidak mengganggu stabilitas politik, keamanan dan perekonomian; Menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. 6. 7. 8. 9. 10.
Sesuai dengan peraturan perundang-undangan; Selaras dengan rencana pembangunan nasional; Transparan dalam pendanaan dan pelaksanaan program; Tidak menimbulkan ketergantungan; Terencana dan berkelanjutan; dan Pengalihan teknologi dan pengetahuan.
Permendagri 15/2009
22
Prosedur dan Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Luar Negeri
23
Tujuan Kerjasama Sebagai
salah satu sumber tambahan pendanaan untuk pelaksanaan pembangunan, peningkatan kesejahteraan dan upaya pengentasan kemiskinan.
Sebagai
pelengkap untuk membiayai program/kegiatan yang tidak diakomodir APBN/APBD.
Pelibatan
peran aktif lembaga non pemerintah (LSM dan badan swasta) dalam pelaksanaan pembangunan.
Peningkatan
kemampuan dan keterampilan SDM melalui alih teknologi dan pengetahuan dari pihak asing kepada tenaga/lembaga Indonesia.
Mendukung
pelaksanaan pembangunan, peningkatan kesejahteraan dan upaya pengentasan kemiskinan.
Meningkatkan
Daya Saing Daerah
24
Prinsip Kerjasama Permendagri 3 Tahun 2008
Persamaan Kedudukan Memberikan Manfaat dan saling Menguntungkan Tidak menggangu stabilitas politik dan keamanan perekonomian Menghormati kedaulatan NKRI Mempertahankan keberlanjutan lingkungan Mendukung pengarusutamaan gender Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan 25
Prosedur Kerjasama Permendagri 15 Tahun 2009 Pemda dan NGO Usulan Rencana KS
MDN melalui Sekretaris Jenderal
• Subyek KS • Latar Belakang • Maksud, tujuan & Sasaran • Obyek & Hasil KS • Jangka Waktu Pelaks. • Rencana kerja berkala • Jika ada Mitra Lokal / LSM Lokal di Indonesia
Kepala Pusat Fasker atas nama Sesjen KDN dan Pimpinan NGO menandatangani Mou/MSP dan AP
• Mitra KS, Pemda, dan NGO menyusun RIK (Rencana Induk Kegiatan), serta Menandatangani RIK
• Verivikasi Usulan • Menunjuk komponen sebagai mitra KS
• Setjen KDN berasma Mitra KS, Pemda dan NGO menyusun RMoU/MSP dan AP • Penyempurnaan Mou/MSP dan AP • •
Mitra KS, Pemda, dan NGO menyusun RKT (Rencana Kegiatan Tahunan) KDH dan NGO Menandatangani RKT sesuai persetujuan Mitra KS
26
27
PELAKSANAAN KERJASAMA Pelaksanaan KS sesuai dgn RIK dan RKT yg mengikutsertakan masy. setempat, LSM Lokal yg terdaftar di Pemda, dan Perguruan Tinggi rekomendasi dari Pemda
NGO dapat dapat mempekerjakan tenaga ahli asing sesuai bidang keahlian dalam hal tenaga ahli dalam negeri tidak tersedia, paling banya 3 orang
NGO yang akan mempekerjakan tenaga ahli asing mengajukan permohonan kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendapat rekomendasi, sebelum rekomendasi diterbitkan, tenaga ahli asing akan di wawancarai kelayakan oleh Kapus Fasker Setjen Kemendagri.
Pusat Fasilitasi Kerjasama menyampaikan rekomendasi kepada Biro Kerjasama Teknik Luar Negeri Sekretariat Negara utk dijadikan bahan pertimbangan penerbitan Surat Persetujuan (SP) Penugasan Tenaga Ahli Asing
JENIS KERJA SAMA LUAR NEGERI DI KEMENTERIAN DALAM NEGERI Kerja sama Sister
Lembaga Pemerintah
Kerja sama Teknik Kerja sama LKI (Lembaga Keuangan Internasional)
Organisasi Internasional & Lembaga Asing
Kerja sama OI (Organisasi Internasional) Kerja sama LSM Asing dan Badan Swasta Asing 28
Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Luar Negeri (Lembaga Pemerintah) di Kementerian Dalam Negeri Kerjasama Teknik
Kerjasama Sister Inisiasi Kerja Sama dari Daerah
Penerusan Kerja Sama dari Pusat Inisiasi Kerja Sama dari Daerah
•
Sister Province Sumbar dengan Fes Boulemane Kerajaan Maroko
•
Sister Province Jawa Barat dengan Tianjin RRC
•
JICA (Jepang)
•
Sister Province Jawa Timur dengan Australia Selatan
•
CIDA (Kanada)
•
Sister City Manado dengan Liverpool, UK
•
KOICA (Korea)
•
Sister City Medan dengan Burgas, Bulgaria
•
DFAT (Australia)
29
Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Luar Negeri (OI & LA) di Kementerian Dalam Negeri Lembaga Keuangan Internasional (LKI) • World Bank (WB) • International Fund for Agriculture Development (IFAD) • Asian Development Bank (ADB)
Kerjasama Badan Swasta Asing •
Medical Peace Foundation, Korea Selatan
•
Ehime Motor Corporation, Jepang
Organisasi Internasional (OI) •
Centre for Integrated Rural Development for Asia and the Pacific (CIRDAP)
•
United Nation Children’s Fund (UNICEF)
•
United Nation Development Program (UNDP)
•
Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)
•
IMT-GT
LSM ASING
• • • • •
• • • • • •
Islamic Relief Worldwide Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) CARE International PLAN International Interchurch Organization for Development Cooperation (ICCO) VECO International SNV KAS Winrock International Swisscontact OISCA International
Penerusan Kerja Sama dari Pusat 30
Pelaksanaan Kerja Sama Sister 1. Memiliki hubungan diplomatik antara kedua Negara dari kedua Provinsi atau Kota yang akan bekerjasama. 2. Tidak mengganggu stabilitas politik dan keamanan dalam negeri. 3. Tidak membebani keuangan negara. 4. Berdasarkan asas persamaan hak, tidak saling memaksakan kehendak dan tidak mengarah pada campur tangan urusan dalam negeri masing-masing Negara. 5. Saling menguntungkan kedua belah pihak. 6. Sejalan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan program Pembangunan Nasional. 7. Proses penyusunan kerjasama difasilitasi oleh Pemerintah Pusat. 8. Kerjasama harus seimbang atau sederajat ditinjau dari segi posisi/status administrasi masingmasing. 9. Pelaksanaan kerjasama dilakukan setelah persetujuan antar kedua pemerintah dalam bentuk MoU (Memorandum of Understanding) yang sudah ditandatangani kedua pihak.
(sesuai Permendagri 3/2008)
31
Pelaksanaan Kerja Sama Teknik 1. Setelah Penandatanganan Perjanjian Kerjasama, semua stakeholders memulai persiapan pelaksanaan kegiatan sesuai isi perjanjian, arahan program 2. Pihak donor, Pusat Fasilitasi Kerjasama dan komponen terkait bersama-sama menyusun Rencana Induk Kegiatan (RIK), Rencana Kerja Tahunan (Annual Work Plan/AWP) dan melakukan kegiatan sesuai AWP yang telah disepakati bersama. 3. Pelaksanaan kegiatan dilakukan sesuai dengan Rencana Induk Kegiatan dan Rencana Kegiatan Tahunan atau yang disebut dengan nama lainnya
32
BATASAN AKTIFITAS LSM ASING
UU 17/2013 ttg Ormas
33
KOORDINASI INTER-KEMENTERIAN KERJASAMA LSM ASING ❖ Kemendagri o Pusat Failitasi Kerjasama o Satuan Kerja dan Unit Kerja Terkait o Pemda Provinsi/Kabupaten/Kota
❖ Badan Intelijen Nasional ❖ BAIS TNI ❖ Baintelkam POLRI ❖ Kementerian Luar Negeri ❖ Setneg: Biro KTLN
PERSEBARAN LOKASI KERJASAMA PEMDA DENGAN LEMBAGA PEMERINTAH BERDASARKAN PROVINSI 1. DFAT Australia 2. Samarqand - Uzbekistan
1. 2. 3. 4.
Hainan-RRC Kerajaan Negeri Malaka Milwaukee-Amerika Serikat Burgas-Bulgaria
1. Liverpool - UK 2. Kota Qingdao
1. 2.
1. BGR – JERMAN 2. Trnava-Slovakia BANDA ACEH
1. JICA 2. Kota Vung Tau – Vietnam 3. Fess – Maroko
DFAT Australia Bandaraya Kuala TerengganuMalaysia
MEDAN
MANADO
1. 2.
PONTIANAK
PAKANBARU
GORONTALO PALU
PADANG
BALIKPAPAN
DFAT Australia Wewak, Vanimo, PNG
PALANGKARAYA JAMBI JAYAPURA MAMUJU
PALEMBANG BENGKULU
1. Shanghai-RRC 2. Fiji-Jepang 3. Gyeonggi 4. Cairo-Mesir
LAMPUNG
1.Zhejiang-RRT 2.Timra-Swedia
6. 7. 8. 9. 10.
Kota Chongqing Daerah Otonom Guangxi Zhuang Sichuan Prefektur Shizuoka-Jepang The Crown in Right of the State of South Australia Hamamatsu – Jepang Bandaraya Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan, Malaysia Seoul Kota Kawasaki Goseong county
AMBON
UJUNG PANDANG JAKARTA BANTEN
Northem Territory Australia
SEMARANG
BANDUNG
1. 2. 3. 4. 5.
KENDARI
BANJARMASIN
SURABAYA
YOGYAKARTA DENPASAR
5.
Shanghai Victoria, Australia Yamanashi, Jepang Pemerintah Distrik Commewijne, Republik Suriname Kota Paramaribo Republik Suriname
DILI
EAST TIMOR
DFAT Australia
KUPANG
1. DFAT Australia 2. Xi'An-RRT 3. JungGu-Korea Selatan 1. 2. 3. 4.
MATARAM
1. 2. 3. 4. 5. 6.
1. 2.
JICA Hawaii-AS
DFAT Australia Tianjin-RRC Kota Vung Tau – Vietnam Nord De France Council-Malaysia Kitakyushu-Jepang
1. DFAT Australia
Kota Ourem
35
PERSEBARAN LOKASI KERJASAMA PEMDA DENGAN LSMA BERDASARKAN PROVINSI 1. Swisscontact 2. Islamic Relief
1. ASB 2. Swisscontact 3. SNV. 4. KAS
1. 2. 3. 4.
Swisscontact KAS ICCO Winrock Int
1. VECO 2. Swisscontact
KAS
1. 2. 3.
ICCO Swisscontact Veco
Swisscontact
ICCO Swisscontact
Care Int
MEDAN
1. VECO 2. SNV
1. Care Int 2. Swisscontact 3. VECO 4. KAS
MANADO PONTIANAK
PAKANBARU
GORONTALO PALU
PADANG
KAS
1.Care Int 2. KAS
1. 2.
1. Swisscontact 2. KAS
BANDA ACEH
Winrock Int
1. CARE Int 2. Swisscontact 3. Winrock Int
BALIKPAPAN PALANGKARAYA JAMBI
1.Swisscontact 2. SNV
JAYAPURA MAMUJU
PALEMBANG BENGKULU
1. PLAN 2. VECO 3. KAS
LAMPUNG
Plan Internasional.
SEMARANG SURABAYA
YOGYAKARTA DENPASAR
Care Internasional ASB Swisscontact OISCA International KAS Plan International Veco
AMBON
UJUNG PANDANG JAKARTA BANTEN BANDUNG
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
KENDARI
BANJARMASIN
MATARAM
DILI
EAST TIMOR
KUPANG
1. ASB 2. ICCO 3. KAS 4. Care Int
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
ICCO VECO ASB Plan Internasional OISCA International Swisscontact SNV KAS
1. OISCA Int 2. ICCO 3. PLAN Intrn 4. SNV 5. KAS 6. Veco
1.ICCO 2.VECO 3.Swisscontact 4. KAS
1. Islamic Relief 2. PLAN Intern 3. ICCO 4. SNV 5. KAS
1. Care Internasional 2.VECO 3.Plan International 4.Swisscontact 5.Winrock Int 6.SNV
36
Peran Pemerintah Pusat Dalam Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Luar Negeri
37
Peran Pemerintah 1. PERATURAN a. Harmonisasi Peraturan/Regulasi
b. Penguatan mekanisme kerja sama dalam peraturan perundang-undangan • PP Kerja Sama Daerah (Tahap Harmonisasi di Kemhukham) • Penyempurnaan Permendagri 3/2008 ttg Pedoman Pelaksanaan Kerja sama Pemda dengan Luar Negeri • Penyempurnaan Permendagri 15/2009 ttg Pedoman kerjasama Departemen Dalam Negeri dengan Lembaga Asing Non Pemerintah • Revisi Permendagri 74/2012 ttg Pedoman Kerja Sama Pemda dengan Badan Swasta Asing 38
Peran Pemerintah 2. Sumber daya manusia • Bimtek Kerja Sama Luar Negeri, guna peningkatan kapasitas dan kompetensi para pengelola di pemerintah daerah. • Menyelenggarakan sosialisasi kerja sama luar negeri kepada aparatur pemerintah daerah.
39
Peran Pemerintah 3. Komitmen • Mengkaji/menganalisis kebutuhan dan potensi Daerah dalam setiap rencana kerja sama • Memberikan persetujuan dalam setiap usulan rencana kerja sama daerah. • Mengkoordinir setiap rencana kerja sama Daerah dengan Kementerian/Lembaga di tingkat pusat. • Memonitoring dan evaluasi pelaksanaan pemerintah daerah dengan pihak luar negeri • Tindak lanjut Duplikasi)
dari
kerja
sama
kerja
(Diseminasi,
sama
Replikasi, 40
Arah Kebijakan Kemendagri Dalam Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Luar Negeri
41
KENDALA DALAM PELAKSANAAN KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH DENGAN LUAR NEGERI Kurangnya komunikasi, koordinasi dan konsultasi Tidak terciptanya keberlanjutan program kerjasama dikarenakan rendahnya sense of ownership terhadap program kerjasama
Minimnya pemahaman daerah tentang peraturan perundangan terkait kerjasama luar negeri
Penyampaian pelaporan kegiatan tidak tepat waktu/none
Tidak tertib administrasi khususnya terkait proses registrasi dan penatausahaan hibah
Penandatanganan MoU/Perjanjian yang sebatas pada kegiatan seremonial, tanpa disertai tindak lanjut lainnya
42
Regulasi yang sudah dalam tahap harmonisasi Inovasi yang dijalankan oleh daerah Spesifik daerah / Budaya / dst
43
RULES
• Pemerintah Daerah sebagai Frontlines
SDM
• Pelaksanaan Koordinasi antar Lembaga agar lebih Komprehensif • Pergantian aparatur pengelola kerjasama – Tidak disertai dengan Transfer of Knowledge
Komit men
• Political will dan komitmen keberlanjutan, serta regulasi daerah • Partisipasi seluruh stakeholder untuk memperkuat sense of Ownership • Melaksanakan One Gate Policy/Centre Of Exellences - Kemendagri sebagai pintu masuk • Melaksanakan Program Prioritas Nasional 44
UU Nomor 23 Tahun 2014
Pasal 258 Daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah.
Pasal 349 Daerah dapat melakukan penyederhanaan jenis dan prosedur pelayanan publik untuk meningkatkan mutu pelayanan dan daya saing Daerah.
45
UU Nomor 23 Tahun 2014
Pasal 386
Pasal 388
Pasal 389
• Dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi. • Pemerintah Pusat memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada Pemerintah Daerah yang berhasil melaksanakan inovasi. • Dalam hal pelaksanaan inovasi yang telah menjadi kebijakan Pemerintah Daerah dan inovasi tersebut tidak mencapai sasaran yang telah ditetapkan, aparatur sipil negara tidak dapat dipidana. 46
KESIMPULAN ✓ Kemenlu Dapat Memfasilitasi Lembaga Asing yang Profesional serta menjaring network dengan Lembaga Asing yg capable dan trusty. ✓ Kemendagri melakukan filterisasi dan realisasi One Gate Policy/Centre Of Exellences sesuai dengan kebutuhan Pemda. ✓ K/L melaksanakan Tupoksi Sesuai Kewenangan masing-masing ✓ Pemda mengadopsi sesuai kebutuhan, kondisi daerah, budaya daerah, serta adat istiadat daerah.
47
KEMENTERIAN DALAM NEGERI PUSAT FASILITASI KERJA SAMA, SEKRETARIAT JENDERAL
Pusat Fasilitasi Kerja Sama Jl. Medan Merdeka Utara No.7, Gedung B Lt. 9, Jakarta 10110 Phone / Fax: (021) 3810343 http://
[email protected]
48
