BAB III MEKANISME PENANGANAN ADMINISTRASI PEJABAT NEGARA DAN PEJABAT LAINNYA
A. Mekanisme Penanganan Rancangan Keputusan Presiden 1. Pengusulan Pengangkatan dan Pemberhentian a. Instansi/lembaga pengusul menyampaikan surat usul pengangkatan dan pemberhentian pejabat negara/pejabat lainnya kepada Presiden; b. Kelengkapan administrasi usul pengangkatan pejabat negara/pejabat lainnya adalah sebagaimana tertera pada Tabel 1 di bawah ini. TABEL 1 KELENGKAPAN ADMINISTRASI USUL PENGANGKATAN PEJABAT NEGARA DAN PEJABAT LAINNYA No
Jenis Pejabat Negara
A.
Pejabat Negara
1.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Kelengkapan Administrasi
1. 2.
4.
Berita Acara KPU. Surat usulan dari DPP Partai Politik yang bersangkutan. Surat usulan Ketua DPR untuk pergantian antar waktu. Daftar Riwayat Hidup yang Bersangkutan.
3.
2.
Anggota Dewan Perwakilan Daerah
1. 2.
Berita Acara KPU. Daftar Riwayat Hidup yang Bersangkutan.
3.
Anggota Mahkamah Agung
1. 2. 3. 4.
Surat usulan dari Ketua Mahkamah Agung. Surat Persetujuan DPR. Keputusan Presiden tentang Pengangkatan yang Bersangkutan. Daftar Riwayat Hidup yang Bersangkutan.
4.
Anggota Mahkamah Konstitusi
1. 2.
Surat usulan dari DPR. Daftar Riwayat Hidup yang Bersangkutan.
5.
Anggota Badan Pemeriksa Keuangan
1.
Surat usulan dari DPR atas pertimbangan DPD. Daftar Riwayat Hidup yang Bersangkutan.
2. 6.
Menteri Negara
Daftar Riwayat Hidup yang Bersangkutan.
7. Kepala …
- 19 No
Jenis Pejabat Negara
Kelengkapan Administrasi
7.
Kepala Perwakilan Diplomatik
1. 2. 3. 4.
Surat Usulan dari Menteri Luar Negeri. Surat Persetujuan DPR. Agreement dengan negara penerima. Daftar Riwayat Hidup yang Bersangkutan.
8.
Gubernur dan Wakil Gubernur
1. 2. 3. 4. 5.
Surat Usulan dari Menteri Dalam Negeri. Keputusan Komisi Pemilihan Umum. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum. Daftar Riwayat Hidup yang Bersangkutan. Keputusan Mahkamah Konstitusi.
9.
Hakim pada semua Lembaga Peradilan 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2.
Surat Usulan dari Mahkamah Agung. Daftar Riwayat Hidup yang Bersangkutan. Fotokopi DP3 Terakhir. Fotokopi SK Pengangkatan Calon Hakim. Sertifikat Diklat Dasar Hakim. Surat Usulan dari Mahkamah Agung. Daftar Riwayat Hidup yang Bersangkutan.
1. 2. 3.
Surat Usulan dari Mahkamah Agung. Surat Usulan dari Panglima TNI. Daftar Riwayat Hidup yang Bersangkutan.
j. Hakim Peradilan Pajak
1. 2.
Surat Usulan dari Menteri Keuangan. Daftar Riwayat Hidup yang Bersangkutan.
10.
Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi
1. 2.
Surat Usulan dari DPR. Daftar Riwayat Hidup yang Bersangkutan.
B.
Pejabat Lainnya
1.
Anggota Dewan Pertimbangan Presiden
Daftar Riwayat Hidup yang Bersangkutan.
2.
Kepala Perwakilan Konsuler
1. 2.
Surat Usulan dari Menteri Luar Negeri. Daftar Riwayat Hidup yang Bersangkutan.
3.
Anggota BP Migas
1.
Surat Usulan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Surat Persetujuan DPR. Daftar Riwayat Hidup yang Bersangkutan.
a. Hakim Peradilan Umum b. Hakim Peradilan Tata Usaha Negara c. Hakim Peradilan Agama d. Hakim Mahkamah Syar’iyah e. Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi f. Hakim Ad Hoc Pengadilan Niaga g. Hakim Ad Hoc Pengadilan Hak Asasi Manusia h. Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial i. Hakim Peradilan Militer
2. 3.
4. Anggota …
- 20 No 4.
Jenis Pejabat Negara Anggota BPH Migas
Kelengkapan Administrasi 1. 2. 3.
5.
Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha
1.
Surat Usulan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Surat Persetujuan DPR. Daftar Riwayat Hidup yang Bersangkutan.
2. 3.
Surat Usulan dari Panitia Seleksi Pemilihan Anggota KPPU tentang pengangkatan calon terpilih dalam keanggotan KPPU. Surat Persetujuan DPR. Daftar Riwayat Hidup yang Bersangkutan.
6.
Anggota Deputi Gubernur Bank Indonesia
1. 2. 3.
Surat Usulan dari Gubernur Bank Indonesia. Surat Persetujuan DPR. Daftar Riwayat Hidup yang Bersangkutan.
7.
Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Pusat
1. 2. 3.
Surat Usulan dari Panitia Seleksi Pemilihan Anggota KPIP tentang pengangkatan calon terpilih dalam keanggotan KPIP. Surat Persetujuan DPR. Daftar Riwayat Hidup yang Bersangkutan.
8.
Penunjukan Wakil Indonesia dalam Organisasi Internasional
1. 2.
Surat Usulan dari Menteri Keuangan. Daftar Riwayat Hidup yang Bersangkutan.
9.
Anggota Komisi Pemilihan Umum
1.
Surat Usulan dari Panitia Seleksi Pemilihan Anggota KPU tentang pengangkatan calon terpilih dalam keanggotan KPU. Surat Persetujuan DPR. Daftar Riwayat Hidup yang Bersangkutan.
2. 3. 10.
Anggota Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia
1. 2. 3.
11.
Anggota Badan Perlindungan Konsumen Indonesia
1. 2. 3.
12.
Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
1. 2. 3.
Surat Usulan dari Panitia Seleksi Pemilihan Anggota KPAI tentang pengangkatan calon terpilih dalam keanggotaan KPAI. Surat Persetujuan DPR. Daftar Riwayat Hidup yang Bersangkutan. Surat dari Menteri Perdagangan kepada Presiden tentang usul pengangkatan sebagai Anggota BPKN. Surat Persetujuan dari DPR. Daftar Riwayat Hidup. Surat dari Panitia Seleksi Calon Anggota LPSK kepada Presiden tentang penyampaian nama-nama Calon Anggota LPSK. Surat Persetujuan dari DPR. Daftar Riwayat Hidup.
2. Penelitian …
- 21 2. Penelitian dan Penyiapan Rancangan Keputusan Presiden a. Menteri Sekretaris Negara secara hierarkis memberikan arahan kepada Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang Sumber Daya Manusia untuk melakukan penelitian atas usul pengangkatan atau pemberhentian pejabat negara/pejabat lainnya; b. Pejabat sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas secara hierarkis menyiapkan Rancangan Keputusan Presiden beserta memorandum Menteri Sekretaris Negara kepada Presiden, yang tahapannya sebagaimana tertera dalam Bagan 1. BAGAN 1 TAHAPAN PENERBITAN RANCANGAN KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT NEGARA DAN PEJABAT LAINNYA
Kegiatan
Bagian Mutasi Pejabat Negara
1. Meneliti kelengkapan administrasi
1 1
2. Mencari referensi (bila perlu)
2
3. Menyiapkan dan mengajukan naskah Rancangan Keppres dan Memorandum Pengantar
3 3
4. Meneliti Rancangan Keppres dan meneruskan kepada Deputi Mensesneg Bidang Sumber Daya Manusia 5. Meneliti Rancangan Keppres dan meneruskan kepada Menteri Sekretaris Negara 6. Meneliti Rancangan Keppres dan meneruskan kepada Presiden
7. Menandatangani Rancangan Keppres (bila disetujui)
Biro Kepegawaian
Deputi Mensesneg Bidang Sumber Daya Manusia
Menteri Sekretaris Negara
Presiden
2
4
5
6
7
3. Penyelesaian …
- 22 3. Penyelesaian Naskah Keputusan Presiden Setelah Rancangan Keputusan Presiden ditandatangani oleh Presiden selanjutnya dilakukan: a.
Otentifikasi, dengan tata cara sebagai berikut: 1) penomoran Keputusan Presiden dilakukan oleh Bagian Mutasi Pejabat Negara atas perintah Kepala Biro Kepegawaian; 2) pembuatan Salinan dan Petikan yang ditandatangani oleh Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang Sumber Daya Manusia; 3) pembubuhan stempel pada naskah petikan dan fotokopi salinan serta surat pengantar dilakukan oleh Bagian Mutasi Pejabat Negara.
b.
Penyampaian Salinan dan Petikan Keputusan Presiden kepada yang bersangkutan dan pihak-pihak yang berkepentingan.
c.
Pendokumentasian berkas mutasi pejabat negara, dengan cara: 1) pembuatan Kartu Kendali (kartu personal, kartu instansional, dan daftar aktif pejabat, baik dalam bentuk soft copy maupun hard copy) dilakukan oleh Bagian Mutasi Pejabat Negara yang dilaksanakan oleh seorang arsiparis; 2) penyimpanan baik berkas asli maupun duplikasinya dilakukan oleh Bagian Mutasi Pejabat Negara.
B. Penyiapan Naskah Pelantikan Pejabat Negara Penyiapan naskah pelantikan pejabat negara dilakukan secara terkoordinasi oleh Bagian yang terkait di lingkungan Biro Kepegawaian, Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang Sumber Daya Manusia.
C. Penetapan Pemberian Pensiun Pejabat Negara Dan Pejabat Lainnya 1. Ketentuan Umum
Tidak semua pejabat di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia memperoleh hak pensiun. Beberapa pejabat yang tidak memperoleh hak pensiun adalah sebagai berikut: a. Hakim Ad Hoc pada semua lembaga peradilan; b. Pejabat lainnya yang berdasarkan peraturan perundang-undangan tidak diberikan pensiun; c. Hakim Pengadilan Umum, Pengadilan Agama, Hakim Pengadilan Militer dan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara. Hakim pada pengadilan-pengadilan ini tidak memperoleh pensiun Pejabat Negara, melainkan mendapatkan Pensiun Pegawai Negeri Sipil/Anggota TNI dengan jabatan terakhir sebagai Hakim.
2. Pejabat …
- 23 2. Pejabat Negara yang Memiliki Hak Pensiun
Pejabat Negara yang memiliki hak pensiun adalah sebagai berikut: a. Presiden dan Wakil Presiden
Presiden yang diberhentikan dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun Pejabat Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. b. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara, pada Pasal 12 disebutkan bahwa pimpinan MPR yang bukan pimpinan DPR yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun yang penetapannya dengan Keputusan Presiden. c. Anggota Dewan Perwakilan Daerah/Majelis Permusyawaratan Rakyat Hingga saat ini belum ada aturan hukum yang secara khusus mengenai penetapan pemberian pensiun kepada Anggota DPD. Namun demikian dapat dianalogikan bahwa dikarenakan DPD merupakan Lembaga Tinggi Negara, maka aturan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara dapat diterapkan sebagai dasar penetapan pemberian pensiun kepada mantan Anggota DPD. d. Anggota Mahkamah Agung Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara pada Pasal 12 menyebutkan bahwa Pimpinan dan Anggota Lembaga Tinggi Negara yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun yang penetapannya dengan Keputusan Presiden. e. Anggota Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2006 Pasal 4, disebutkan bahwa mantan Ketua, Wakil Ketua dan mantan Hakim Anggota Mahkamah Konstitusi beserta janda/duda berhak memperoleh pensiun berdasarkan peraturan perundang-undangan. Besaran pensiun ditetapkan berdasarkan masa jabatan sampai mencapai batas persentasi pensiun maksimum dengan mendahulukan dasar pensiun yang tertinggi. Hak Keuangan/Administratif bagi Ketua, Wakil Ketua dan Hakim Anggota Mahkamah Konstitusi adalah sama dengan Hak Keuangan …
- 24 Keuangan/Administratif bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota pada Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administrasi Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara. f. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Sesuai Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara, disebutkan bahwa Pimpinan dan Anggota Lembaga Tinggi Negara yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun yang penetapannya dengan Keputusan Presiden. g. Menteri Negara Sesuai ketentuan Pasal 10 dan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Menteri Negara dan Bekas Menteri Negara serta Janda/Dudanya, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2000 dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2000 tentang Penetapan Pensiun Pokok Mantan Pejabat Negara dan Janda/Dudanya, Menteri Negara yang berhenti dengan hormat dari jabatannya dan berhak memperoleh pensiun yang penetapannya diberikan dengan Keputusan Presiden. h. Kepala Perwakilan Diplomatik (Dubes LBBP RI) Dubes yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun yang penetapannya diberikan dengan Keputusan Presiden. Ketentuan mengenai penetapan pemberian pensiun tersebut diatur di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri Pasal 29 ayat (1). i. Anggota Komisi Yudisial Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial Pasal 8, antara lain menyatakan bahwa Kedudukan Protokoler dan Hak Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi Yudisial diberlakukan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi pejabat negara. Oleh karena itu Hak Keuangan/Administratif bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Yudisial adalah sama dengan Hak Keuangan/Administratif bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administrasi Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara.
j. Gubernur …
- 25 j. Gubernur dan Wakil Gubernur (Kepala Daerah Tingkat I) Sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2000 tentang Penetapan Pensiun Pokok Mantan Pejabat Negara dan Janda/Dudanya, Gubernur dan Wakil Gubernur yang diberhentikan dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun Pejabat Negara. 3. Pengusulan Pensiun Pejabat Negara/Pejabat Lainnya a. Secara administratif Sekretaris Jenderal Lembaga Tinggi Negara yang
bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Presiden untuk menerbitkan Keputusan Presiden tentang Pemberian Hak Pensiun kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Lembaga Tinggi Negara; b. Kelengkapan Administrasi untuk penerbitan Rancangan Keputusan Presiden tentang Pemberian Pensiun Pejabat Negara diatur sebagaimana dalam Tabel 2 berikut. TABEL 2 KELENGKAPAN ADMINISTRASI UNTUK PENERBITAN RANCANGAN KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBERIAN PENSIUN PEJABAT NEGARA No 1
Nama Pejabat Negara Presiden dan Wakil Presiden
Kelengkapan Administrasi 1. TAP MPR tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Presiden dan 2. 3. 4. 5.
2.
3.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Anggota Dewan Perwakilan Daerah
1. Surat Usulan dari ketua DPR untuk permohonan penerbitan
2. 3. 4. 5. 1.
2. 3. 4. 5.
4.
Anggota Mahkamah Agung
Wakil Presiden Republik Indonesia (sebelum amandemen keempat); Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Pasangan Terpilih Presiden dan Wakil Presiden Hasil Pemilihan Umum; Daftar Riwayat Hidup; Pas foto ukuran 4x6 sebanyak 6 lembar; Fotokopi Kartu Keluarga yang bersangkutan. Keputusan Presiden tentang Pemberian Hak Pensiun kepada Anggota DPR; Daftar Riwayat Hidup; Fotokopi SK Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota DPR; Pas foto ukuran 4x6 sebanyak 6 lembar; Fotokopi Kartu Keluarga yang bersangkutan. Surat Usulan dari ketua DPD untuk permohonan penerbitan Keputusan Presiden tentang Pemberian Hak Pensiun kepada Anggota DPD; Daftar Riwayat Hidup; Fotokopi SK Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota DPD; Pas foto ukuran 4x6 sebanyak 6 lembar; Fotokopi Kartu Keluarga yang bersangkutan.
1. Surat Usulan dari Ketua Mahkamah Agung untuk permohonan
2. 3. 4. 5.
penerbitan Keputusan Presiden tentang Pemberian Hak Pensiun kepada Hakim Agung; Daftar Riwayat Hidup; Fotokopi SK Pengangkatan Hakim Agung; Pas foto ukuran 4x6 sebanyak 6 lembar; Fotokopi Kartu Keluarga yang bersangkutan.
5. Anggota …
- 26 No
Nama Pejabat Negara
5.
Anggota Mahkamah Konstitusi
Kelengkapan Administrasi 1.
2. 3. 4. 5.
6.
Anggota Badan Pemeriksa Keuangan
Surat Usulan dari Ketua Mahkamah Konstitusi untuk permohonan penerbitan Keputusan Presiden tentang Pemberian Hak Pensiun kepada Ketua, Wakil Ketua dan Hakim Mahkamah Konstitusi; Daftar Riwayat Hidup; Fotokopi SK Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua, Wakil Ketua dan Hakim Mahkamah Konstitusi; Pas foto ukuran 4x6 sebanyak 6 lembar; Fotokopi Kartu Keluarga yang bersangkutan.
2. 3. 4. 5.
Surat Usulan dari Ketua BPK untuk permohonan penerbitan Keputusan Presiden tentang Pemberian Hak Pensiun kepada Anggota BPK; Daftar Riwayat Hidup; Fotokopi SK Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota BPK; Pas foto ukuran 4x6 sebanyak 6 lembar; Fotokopi Kartu Keluarga yang bersangkutan.
1.
7.
Menteri Negara
1. 2. 3. 4.
Keputusan Presiden tentang Pemberhentian yang bersangkutan; Daftar Riwayat Hidup; Pas Foto ukuran 4x6 sebanyak 6 lembar; Fotokopi Kartu Keluarga yang bersangkutan.
8.
Kepala Perwakilan Diplomatik
1.
Surat dari Menteri Luar Negeri perihal Usulan Pemberian Pensiun kepada Mantan Duta Besar LBBP Republik Indonesia untuk negaranegara sahabat; Daftar Riwayat Hidup; Pertimbangan teknis dari Badan Kepegawaian Negara; Pas foto ukuran 4x6 sebanyak 6 lembar; Fotokopi Kartu Keluarga yang bersangkutan.
2. 3. 4. 5.
9.
Anggota Komisi Yudisial
1.
2. 3. 4. 5.
10. Gubernur dan Wakil Gubenur Kepala Daerah Tingkat I
1.
2. 3. 4.
Surat Usulan dari Ketua Komisi Yudisial untuk permohonan penerbitan Keputusan Presiden tentang Pemberian Hak Pensiun kepada Anggota Komisi Yudisial; Daftar Riwayat Hidup; Fotokopi SK Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Komisi Yudisial; Pas foto 4x6 sebanyak 6 lembar; Fotokopi Kartu Keluarga yang bersangkutan. Surat Usulan dari Menteri Dalam Negeri untuk permohonan penerbitan Keputusan Presiden tentang Penetapan Pemberian Pensiun kepada Mantan Gubernur/Wakil Gubernur; Daftar Riwayat Hidup; Pas foto 4x6 sebanyak 6 lembar; Fotokopi Kartu Keluarga yang bersangkutan.
4. Penelitian …
- 27 4. Penelitian dan Penyiapan Rancangan Keputusan Presiden a. Menteri Sekretaris Negara secara hierarkis memberikan arahan kepada Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang Sumber Daya Manusia untuk melakukan penelitian atas usul pensiun pejabat negara/pejabat lainnya; b. Pejabat sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas secara hierarkis menyiapkan Rancangan Keputusan Presiden beserta memorandum Menteri Sekretaris Negara kepada Presiden, yang tahapannya sebagaimana tertera dalam Bagan 2. BAGAN 2 TAHAPAN PENERBITAN RANCANGAN KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBERIAN PENSIUN PEJABAT NEGARA
Kegiatan
Bagian Mutasi Pejabat Negara
1. Meneliti kelengkapan administrasi
1
2. Mencari Referensi (bila perlu)
22
3. Menyiapkan dan mengajukan Rancangan Keppres dan Memorandum Pengantar
3
4. Meneliti Rancangan Keppres dan meneruskan kepada Deputi Mensesneg Bidang Sumber Daya Manusia 5. Meneliti Rancangan Keppres dan meneruskan kepada Menteri Sekretaris Negara 6. Meneliti Rancangan Keppres dan meneruskan kepada Presiden 7. Menandatangani Rancangan Keppres (bila disetujui)
Biro Kepegawaian
Deputi Mensesneg Bidang Sumber Daya Manusia
Menteri Sekretaris Presiden Negara
3
4
5
6
7
D. Penyiapan Surat Presiden tentang Permohonan Pertimbangan/Persetujuan DPR
Penyiapan naskah surat Presiden dimaksudkan untuk menyampaikan nama calon pejabat yang menurut peraturan perundang-undangan membutuhkan pertimbangan/persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Permohonan pertimbangan/persetujuan tersebut mengenai: 1. nama-nama calon untuk diangkat dalam jabatan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk negara-negara sahabat; 2. nama-nama …
- 28 2. 3. 4. 5. 6.
7. 8. 9.
nama-nama calon untuk diangkat dalam keanggotaan Komisi Pemilihan Umum; nama-nama calon untuk diangkat dalam keanggotaan Komisi Perlindungan Anak Indonesia; nama-nama calon untuk diangkat dalam keanggotaan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat; nama-nama calon untuk diangkat dalam jabatan Deputi Gubernur Bank Indonesia; nama-nama calon Ketua dan Anggota Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (BPH Migas); nama-nama calon Ketua dan Anggota Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas); hasil seleksi nama-nama calon Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi; surat-surat Presiden lainnya yang berkaitan dengan penanganan administrasi mutasi pejabat negara. Tahapan penyiapan naskah surat Presiden dapat dilihat pada bagan berikut. BAGAN 3 TAHAPAN PENYIAPAN NASKAH SURAT PRESIDEN
Kegiatan
Bagian Mutasi Pejabat Negara
1. Meneliti kelengkapan administrasi
11
2. Mencari Referensi (bila perlu)
22
3. Menyiapkan dan mengajukan konsep surat Presiden beserta Memorandum pengantar
3
4. Meneliti konsep surat Presiden beserta Memorandum pengantar dan meneruskannya kepada Deputi Mensesneg Bidang Sumber Daya Manusia 5. Meneliti konsep surat Presiden beserta Memorandum pengantar dan meneruskannya kepada Menteri Sekretaris Negara 6. Meneliti konsep surat Presiden dan menandatangani Memorandum pengantar serta meneruskannya kepada Presiden 7. Menandatangani surat Presiden
Biro Kepegawaian
Deputi Mensesneg Bidang Sumber Daya Manusia
Menteri Sekretaris Presiden Negara
3
4
5
6
7
Setelah …
- 29 Setelah surat ditandatangani oleh Presiden, tahapan kegiatan berikutnya adalah: 1) penomoran surat oleh Bagian Persuratan dan Reproduksi, Biro Tata Usaha atas permintaan Bagian Mutasi Pejabat Negara, Biro Kepegawaian; 2) pengiriman surat Presiden ke instansi yang bersangkutan dilakukan dalam keadaan tertutup/tersegel, disertai dengan tanda terima; 3) penyimpanan surat asli yang dibubuhi paraf beserta dokumen pendukungnya dilakukan oleh Bagian Mutasi Pejabat Negara. E. Koordinasi Penanganan Administrasi Pejabat Negara dan Pejabat Lainnya serta Penerusan Berkas Koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penanganan administrasi Pejabat Negara dan Pejabat Lainnya adalah sebagai berikut. 1. Koordinasi dalam rangka pemenuhan kelengkapan data Koordinasi yang dilakukan terkait dengan kelengkapan data administrasi yang diperlukan dalam rangka penerbitan Keputusan Presiden tentang mutasi pejabat negara. 2. Koordinasi dalam rangka penyelesaian kasus yang dihadapi Koordinasi dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka penanganan dan penyiapan telaah staf yang akan dilaporkan secara hierarkis kepada Menteri Sekretaris Negara/Presiden. Koordinasi yang dilakukan dapat berupa: a. koordinasi antar pegawai/pejabat dalam rangka pengumpulan data dan informasi guna mendukung penyelesaian permasalahan administrasi; b. melakukan persiapan dalam rangka koordinasi antara Presiden/Menteri Sekretaris Negara dengan pimpinan lembaga/instansi terkait. Persiapan dapat berupa menyiapkan surat konfirmasi terhadap suatu permasalahan, menyiapkan bahan-bahan, menyiapkan surat undangan untuk rapat koordinasi, dan menyiapkan surat Presiden/Menteri Sekretaris Negara dalam rangka klarifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi. 3. Koordinasi dalam rangka penyampaian Salinan dan Petikan Koordinasi dilakukan dalam rangka distribusi Keputusan Presiden yang telah diterbitkan.
BAB IV …
