MEKANISME PENCAIRAN APBN DAN SYARAT ADMINISTRASI PEMBEBANAN

MEKANISME PENCAIRAN APBN DAN SYARAT ADMINISTRASI PEMBEBANAN

4

Melaksanakan Pengujian Tagihan dan Pembayaran terkait Mekanisme Pembayaran Tagihan atas Beban APBN

Melaksanakan Pengujian Tagihan atas Pembayaran dengan Mekanisme UP

Melaksanakan Pengujian Tagihan atas Pembayaran dengan Mekanisme TUP

Melaksanakan Pengujian Tagihan atas Pembayaran dengan Mekanisme LS Bendahara

Uraian dan Contoh Mekanisme Pembayaran Tagihan Mekanisme pembayaran tagihan atas beban APBN dapat dilakukan dengan dua cara yaitu melalui mekanisme Uang Persediaan (UP) dan mekanisme langsung (LS). Mekanisme UP dilakukan dengan cara pembayaran kepada rekanan/pihak yang berhak dibayar dengan cara pembebanan dari rekening kas Negara melalui rekenig Bendahara. Sedangkan dalam mekanisme LS pembayaran kepada rekanan dibayarkan langsung dari rekening kas Negara kepada rekening rekanan tanpa melalui rekening bendahara. Adanya pilihan mekanisme pembayaran diharapkan dapat mempermudah dan mempercepat pelaksanaan tagihan atas beban APBN tanpa mengurangi akuntabilitas. Satker diharapakan dapat menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana APBN dengan cara memilih dan melakukan mekanisme pembayaran dengan cara yang tepat, cepat dan akurat sehingga pelaksanaan APBN memenuhi prinsipprinsip yang telah ditetapkan. Strategi perencanaan pengeluaran menjadi hal yang harus diperhatikan mengingat hanya ada dua mekanisme pencairan dana. Pengeluaran-pengeluaran sejak awal harus disusun dan direncanakan akan menggunakan mekanisme uang persediaan (UP) atau langsung (LS) mengingat kedua mekanisme pencairan ini mempunyai aturan-aturan tertentu yang bisa menjadi penentu kelancaran pelaksanaan pembayaran. Dari kedua mekanisme tersebut mekanisme yang utama adalah dengan mekanisme LS dan pada prinsipnya pembayaran dengan mekanismne LS dapat dilaksanakan untuk semua pelaksanaan kegiatan dan semua jenis belanja berapa pun besarnya sepanjang telah terpenuhi syarat untuk diakukan pembayaran. Syarat utama dalam mekanisme LS adalah: jumlah pengeluaran telah pasti, penerima pembayaran telah pasti dan pembebanan pembayaran juga telah dapat dipastikan. Diantara kedua mekanisme tersebut terdapat mekanisme pembayaran yang bersifat dianataranya mekanisme ini dikenal dengan istilah LS Bendahara. Pada prinsipnya pembayaran yang dilakukan telah pasti jumlah, penerima dan akun pembebanan, namun dalam pelaksanaannya dana tidak langsung ditransfer kepada yang berhak tetapi ditransfer melalui rekening Bendahara dan selanjutnya Bendahara membayarkan kepada yang berhak.

Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan

2

Mekanisme Uang Persediaan 1. Uang Persediaan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut UP adalah uang muka kerja dengan jumlah tertentu yang bersifat daur ulang (revolving), diberikan kepada bendahara pengeluaran hanya untuk membiayai kegiatan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung. Apabila Uang Persediaan yang diterima oleh satker tersebut kurang, maka satker dapat mengajukan Tambahan Uang Persediaan. Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut TUP adalah uang yang diberikan kepada satker untuk kebutuhan yang sangat mendesak dalam satu bulan melebihi pagu UP yang ditetapkan. Untuk mengelola uang persediaan bagi satuan kerja di lingkungan kementrian Negara/lembaga, mengangkat pejabat fungsional Bendahara Pengeluaran (jabatan fungsional Bendahara belum terwujud). Untuk membantu pengelolaan uang persediaan pada kantor/satuann kerja apabila diperlukan Menteri/Pimpinan lembaga dapat menunjuk Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tatacara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, menggantikan Per11 /Pb/2011Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-66/Pb12005 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara ketentuan mengenai Uang Persediaan diatur sebagai berikut: UP dapat diberikan dalam batas-batas untuk pengeluaran-pengeluaran: a. Belanja Barang (52); b. Belanja Modal (53) c. Belanja lain-lain (58);

Ketentuan lain yang harus diperhatikan dalam melakukan pengujian terhadap tagihan belanja kepada negara adalah: Pembayaran kepada satu rekanan melalui mekanisme Uang Persediaan hanya boleh dipergunakan untuk nilai maksimal Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) per transaksi/rekanan, kecuali untuk pembayaran honor dan perjalanah dinas. Satuan kerja dapat menggunakan UP untuk belanja pada akun diluar ketentuan tersebut diatas tetapi satuan kerja hanya dapat melakukannnya setelah mendapat dispensasi. Dispensasi diberikan untuk DIPA Pusat oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan dan untuk DIPA Pusat yang kegiatannya berlokasi di daerah ditetapkan oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan setempat.


3

Mekanisme Pencairan Anggaran melalui sistem Uang Persediaan dapat digambarkan sebagai berikut:

MEKANISME PENCAIRAN (UP) DAERAH DAERAH SUPLIER

KPPN KAS NEGARA

3

SPM/GU

REKENING

2 KUASA PENGGUNA ANGGARAN

5

SP2D

4

6

1

DAERAH DAERAH BENDAHARA BUKTI2

Gambar 4.1 Mekanisme Pencairan Dengan Uang Persediaan Sumber: Sosialisasi Paket UU Keuangan Negara, DJPBn Bendahara pengeluaran dapat membagi uang persediaan kepada beberapa Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP). Apabila diantara BPP telah merealisasikan penggunaan UP nya sekurang-kurangnya 50% Kuasa PA/pejabat yang ditunjuk dapat mengajukan SPM-GUP bagi BPP berkenaan tanpa menunggu realisasi BPP lain yan belum mencapai 50 %. Mengenai prosedur uang persediaan diatur sebagai berikut: PA/kuasa PA menerbitkan SPM-UP berdasarkan DIPA atas permintaan Bendahara pengeluaran yang dibebankan pada MAK transito kode kegiatan untuk rupiah murni 0000.0000.825111, pinjaman luar negeri 9999.9999.825112, dan PNBP 0000.0000.825113. Berdasarkan SPM-UP, KPPN menerbitkan SP2D untuk rekening Bendahara Pengeluaran yang ditunjuk dalam SPM-UP. Penggunaan Uang Persediaan menjadi tanggungjawab Bendahara pengeluaran. Bendahara Pengeluaran melakukan pengisian kembali Uang Persediaan setelah Uang Persediaan digunakan (revolving) sepanjang masih tersedia pagu dana dalam DIPA. Bagi Bendahara Pengeluaran yang dibantu oleh beberapa PUM, dalam pengajuan SPM-UP diwajibkan melampirkan daftar rincian yang menyatakan jumlah uang yang dikelola oleh masing-masing PUM. Sisa uang persediaan yang ada di Bendahara Pengeluaran pada akhir tahun anggaran harus disetorkan kembali ke rekening kas Negara selambat-lambatnya tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan. Setoran sisa uang


4

persediaan dimaksud, oleh KPPN dibukukan sebagai pengembalian uang persediaan sesuai mata anggaran yang ditetapkan. 2. Tambahan Uang Persediaan Tambahan Uang Persediaan dipergunakan apabila Uang Persediaan yang ada tidak mencukupi untuk kegiatan yang mendesak dan perlu segera dilaksanakan. Perbedaan utama antara UP dengan TUP adalah, TUP tidak bersifat revolving dan apabila telah dipergunakan dan terdapat sisa dana, sisa dana tersebut harus disetor ke kas negara. (Penjelasan lebih lanjut dan detil terkait dengan UP dan TUP dapat dibaca pada modul Pengelolaan UP)

Mekanisme Pembayaran Dengan LS a) LS Kepada Rekanan/Pihak Ketiga Pembayaran dengan menggunakan mekanisme LS artinya pelaksanaan pembayaran melalui transfer dari rekening kas Negara ke rekening bank penerima (rekening rekanan yang berhak menerima pembayaran) setelah memenuhi persyaratan yg ditetapkan..

MEKANISME PENCAIRAN (LS) KPPN

7

KAS NEGARA

KANWIL DJPb

DJPb 8 REKENING

5

4

6

DAERAH KONTRAKTOR DAERAH / SUPPLIER

SP2D

SPM KUASA PENGGUNA ANGGARAN

3

BERITA ACARA SERAH TERIMA

2

PENYELESAIAN PEKERJAAN

1

Gambar 4.2 Mekanisme Pencairan LS Sumber: Sosialisasi Paket UU Keuangan Negara, DJPBn Pembayaran dengan menggunakan mekanisme LS dilakukan untuk pembayaran selain yang dilakukan melalui mekanisme UP. Pada prinsipnya semua pembayaran atas beban APBN dapat dilakukan dengan mekanisme LS namun harus tetap memenuhi


5

persyaratan kelengkapan dokumen sesuai dengan peraturan yang berlaku. Syarat utama mekanisme dengan LS adalah adanya kepastian terkait dengan: penerimebut.a, jumlah, akun yang akan dibebani oleh pembayaran ter Tabel 4.1 Ilustrasi Perbedaan Mekanisme Pembayaran Metode UP dan LS Uang Persediaan (UP) Sifat

Bukan

merupakan

pembayaran

Langsung (LS)

mekanisme Merupakan mekanisme pem-

utama.

Hanya bayaran utama. diperbolehkan

diperbolehkan untuk pemba-yaran akun untuk pembayaran semua akun tertentu dan dengan persyaratan tertentu Metode

dengan persyaratan tertentu

Pembayaran dilakukan dari rekening kas Pembayaran Negara melalui rekening Bendahara

rekening

langsung

kas

Negara

dari ke

rekening rekanan/pihak ketiga Barang/jasa

Pada saat dana dikeluarkan dari kas Pada saat dana dikeluarkan dari

yang dibeli

Negara

pembayaran

belum

dapat kas Negara pembayaran telah

dipastikan detilnya (jumlah/jenis barang, dapat penerima, akun)

dipastikan

detilnya

(jumlah/jenis barang, penerima, akun)

Cara

Pembayaran dari Bendahara kepada Rekanan

rekanan/pihak

rekanan dapat dilakukan oleh Bendahara langsung dari kas Negara lewat

ketiga

secara

menerima

(mekanisme perbankan)

tunai

maupun

dengan

cek

rekening

menerima

(murni

dana

melalui

mekanisme perbankan)

uang Catatan: Ilustrasi Penulis

b) LS Bendaharawan Selain dikenal mekanisme LS kepada rekanan dalam prakteknya dikenal juga istilah LS Bendahara. Mekanisme ini pada prinsipnya dapat dilakukan dengan mekanisme LS karena telah diketahui dengan pasti: siapa penerimanya, jumlah yang harus dibayarkan, akun pembebanannya. Mekanisme ini umumnya dilakukan untuk pembayaran kepada pegawai. Karena jumlahnya relatif kecil dan dibayarkan kepada banyak orang maka solusi yang dipakai adalah dibayarkan lewat rekening Bendahara. Mekanisme LS Bendahara antara lain


6

dipergunakan untuk pembayaran lembur, honor, kekurangan gaji dan pembayaran lain kepada Pegawai.

Kelengkapan Tagihan Kepada Negara

Berdasarkan Peraturan Menteri

Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/

PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara. Dalam Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara dokumen yang harus dilengkapi sebagai dasar pengujian kebenaran tagihan atas beban APBN antara lain adalah sebagai berikut: 1. Kelengkapan Dokumen Dengan Mekanisme UP Dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dalam mekanisme Uang Persedian antara lain adalah: a. Uang Persediaan (UP) Uang persediaan pada hakekatnya adalah uang muka kerja dan pada saat PPK/Bendahara mengajukan UP belum ada kegiatan transaksi yang membebani APBN pada satuan kerja nya.

Dokumen yang harus dipenuhi ketika Bendahara mengajukan UP adalah surat

Pernyataan dari KPA yg menyatakan bahwa UP yg dimaksud tidak untuk pengeluaran yg menurut ketentuan harus dengan LS. b. Tambahan Uang Persediaan Tambahan Uang Persediaan pada hakekatnya diberikan/diminta apabila UP yang ada pada pengelolaan Bendahara tidak mencukupi untuk melakukan kegiatan yang pentig dan mendesak untuk dilaksanakan. Dokumen yang harus dilengkapi terkait pengajuan dana TUP adalah: 1) Rincian Rencana Penggunaan Dana TUP 2) Surat Pernyataan dari KPA bahwa: a) digunakan dan di pertanggungjawabkan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal SP2D diterbitkan ; b) tidak digunakan untuk kegiatan yang harus dilaksanakan dengan pembayaran LS. Atas dasar permintaan TUP Kepala KPPN melakukan penilaian terhadap: 1) pengeluaran pada rincian rencana penggunaan TUP bukan merupakan pengeluaran yang harus dilakukan dengan pembayaran LS;


7

2) pengeluaran pada rincian rencana penggunaan TUP masih/cukup tersedia dananya dalam DIPA; 3) TUP sebelumnya sudah dipertanggungjawabkan seluruhnya; 4) TUP sebelumnya yang tidak digunakan telah disetor ke Kas Negara.

Dalam hal TUP sebelumnya belum dipertanggungjawabkan seluruhnya dan/atau belum disetor KPPN dapat menyetujui permintaan TUP berikutnya setelah mendapat persetujuan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Dalam hal KPA mengajukan permintaan TUP untuk kebutuhan melebihi waktu 1 (satu) bulan, Kepala KPPN dapat memberi persetujuan dengan pertimbangan kegiatan yang akan dilaksanakan memerlukan waktu melebihi 1 (satu) bulan. Untuk pengajuan permintaan TUP yang memenuhi ketentuan Kepala KPPN dapat memberikan persetujuan sebagian atau seluruh permintaan TUP melalui surat persetujuan pemberian TUP. Kepala KPPN menolak permintaan TUP dalam hal pengajuan permintaan TUP tidak memenuhi ketentuan Persetujuan atau penolakan disampaikan paling lambat 1 ( satu ) hari kerja setelah surat pengajuan permintaan TUP diterima KPPN. TUP harus diperta nggungjawabkan dalam waktu 1 (satu) bulan dan dapat dilakukan secara bertahap.

c. Ganti Uang Persediaan Ganti UP adalah dana yang diberikan apabila UP yang ada pada kas bendahara telah dipakai untuk melakukan transaksi-transaksi sesuai kebutuhan. Apabila dana UP telah terpakai maka sesuai dengan prinsip revolving fund dana tersebut dapat diganti oleh Kuasa BUN sebesar dana yang telah terpakai dengan ketentuan harus dilengkapi dokumendokumen bukti pengeluaran. 2.

Kelengkapan Dokumen Dengan Mekanisme Langsung (LS) Pada prinsipnya bendahara tidak terlibat dalam pelaksanaan pembayaran dengan metode LS karena dalam metode LS uang ditransfer langsung dari rekening kas Negara ke rekening rekanan. Namun pada prakteknya ada pelaksanaan metode LS yang melalui rekening bendahara dan bendahara harus ikut bertanggungjawab yaitu pembayaran yang sebenarnya bersifat LS tetapi melalui rekening Bendahara metode ini sering disebut dengan LS Bendahara. LS bendahara pada umumnya digunakan untuk melakukan pembayaran kepada PNS atau perorangan non PNS berhubung adanya kegiatan tertentu. Pembayaran dengan menggunakan mekanisme LS dilakukan antara lain untuk : a. Pengadaan Tanah Pembayaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan melalui mekanisme pembayaran langsung (LS), apabila tidak mungkin dilaksanakan melalui mekanisme LS, maka dapat dilakukan melalui UP/TUP. Apabila pengadaan tanah


8

dilakukan dengan mekanisme UP maka menjadi kewajiban Bendahara untuk menguji kebenaran tagihan yang dilakukan. Jika menggunakan LS persyaratan yang harus dipenuhi dengan mekanisme pembayaran adalah sebagai berikut: 1)

Persetujuan Panitia Pengadaan Tanah untuk tanah yang luasnya lebih dari satu hektar di kabupaten/kota;

2)

Fotokopi bukti kepemilikan tanah;

3)

Kuitansi;

4)

SPPT PBB tahun transaksi;

5)

Surat persetujuan harga;

6)

Pernyataan dari penjual bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa dan tidak sedang dalam anggunan;

7)

Pelepasan/penyerahan hak atas tanah/akta jual beli di hadapan PPAT;

8)

SSP PPH final atas pelepasan hak;

9)

Surat pelepasan hak adat (bila diperlukan).

b. LS untuk pembayaran gaji, lembur dan honor/vakasi 1) Pembayaran Gaji Induk/susulan gaji/kekurangan gaji/gaji terusan/uang duka wafat dilengkapi dengan Daftar Gaji Induk/susulan gaji/ kekurangan gaji/gaji terusan/uang duka wafat, SK CPNS, SK naik pangkat, SK jabatan, KGB, Surat Pernyataan Pelantikan, Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan, Surat Pernyataan Pelaksanaan Tugas, Daftar Keluarga (KP4), kopi Surat Nikah, kopi Akte Kelahiran, Surat Keterangan Penghentian Pembayaran, Daftar potongan Sewa Rumah Dinas, Surat Keterangan Masih Sekolah/Kuliah, Surat Pindah, Surat Kematian, SSP PPh pasal 21. Kelengkapan tersebut harus sesuai peruntukannya. 2) Pembayaran lembur dilengkapi dengan Daftar Pembayaran Perhitungan Lembur yang sudah ditandatangani oleh Kuasa PA/Pejabat yang ditunjuk dan Bendahara Pengeluaran Satker/SKS ybs, surat perintah kerja lembur, daftar hadir kerja, daftar kerja lembur dan SSP PPh pasal 21. 3) Pembayaran Honor/vakasi dilengkapi dengan SK tentang pemberian honor vakasi, daftar pembayaran perhitungan honor/vakasi yang ditandatangani oleh kuasa PA/Pejabat yang ditunjuk dan Bendahara Pengeluaran ybs dan SSP PPh pasal 21. c. LS non Belanja Pegawai : 1) Pembayaran Pengadaan barang dan jasa : a) Kontrak/SPK yang mencantumkan nomor rekening rekanan; b) Surat pernyataan kuasa PA mengenai penetapan rekanan; c) Berita acara penyelesaian pekerjaan;


9

d) Berita acara serah terima pekerjaan; e) Berita acara pembayaran; f)

Kuitansi yang disetujui oleh kuasa PA atau pejabat yang ditunjuk;

g) Faktur pajak beserta SSP yang telah ditandatangani WP; h) Jaminan bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan Bank atau lembaga keuangan non bank. i)

Dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak-kontrak yang dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari pinjaman/hibah luar negeri;

j)

Ringkasan kontrak untuk rupiah murni dan untuk PHLN

Berita Acara dibuat

sekurang-kurangnya dalam rangkap 5 dan disampaikan kepada : i. Asli dan satu tembusan untuk penerbit SPM; ii. Masing-masing satu tembusan untuk para pihak yang membuat kontrak. iii. Satu tembusan untuk pejabat pelaksana pemeriksaan pekerjaan 2) Pembayaran Biaya Langganan Daya dan Jasa (Listrik, Telepon dan Air) :

a). Bukti tagihan daya dan jasa; b). No. rekening pihak ketiga (PLN, Telkom, PDAM,dll). c). Dalam hal pembayaran langganan daya dan jasa belum dapat dilakukan secara langsung, satker/SKS ybs dapat melakukan pembayaran dengan UP. Tunggakan langganan daya dan jasa tahun anggaran sebelumnya dapat dibayarkan oleh satker/SKS setelah mendapat dispensasi/persetujuan terlebih dahulu dari Kanwil Ditjen PBN sepanjang dananya tersedia dalam DIPA berkenaan. 3) Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Pembayaran biaya perjalanan dinas harus dilengkapi dengan daftar nominatif pejabat yang akan melakukan perjalanan dinas, yang berisi antara lain: informasi mengenai data pejabat (Nama, pangkat/Golongan), tujuan, tanggal keberangkatan, lama perjalanan dinas, dan biaya yang diperlukan untuk masing-masing pejabat. Daftar normatif tersebut harus ditandatangani oleh pejabat yang berwenang memerintahkan perjalanan dinas, dan disahkan oleh pejabat yang berwenang di KPPN. Pembayaran dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Satker/SKS ybs kepada para pejabat yang akan melakukan perjalanan dinas. Dalam melaksanakan pengujian tagihan harus dibedakan dokumen yang harus dilampirkan. Dokumen yang harus dilampirkan dan diuji pada satuan kerja berbeda dengan dokumen yang diuji pada KPPN. Pengujian pada satuan kerja dilakukan oleh Pejabat Perbendaharaan sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. Perbedaan ini terjadi karena satuan kerja berkewajiban menguji tagihan secara wetmatigheid, rechmatigheid dan doelmatigheid sesuai kewenangan


10

masing-masing pejabat perbendaharaan sementara KPPN hanya melakukan pengujian secara substantif formal dan terbatas pada kebenaran formal wetmatigheid dan rechmatigheig. Perbedaan dokumen yang harus diuji antara satuan kerja dan KPPN secara garis besar dapat digambarkan sebagai berikut: Tabel 4.2 Perbandingan Dokumen Utama yang harus dilengkapi Pada Satuan Kerja Dibandingkan Dengan di KPPN (Untuk Belanja Non Pegawai) Satuan Kerja UP

a. SPP UP b. Surat Pernyataan dari KPA yg ditunjuk menyatakan bahwa UP yg dimaksud tidak untuk pengeluaran yg menurut ketentuan harus dengan LS.

KPPN a. SPM-UP b.Surat Pernyataan dari KPA yg ditunjuk menyatakan bahwa UP yg dimaksud tidak untuk pengeluaran yg menurut ketentuan harus dengan LS. b. Arsip Data Komputer

TUP

a. SPP TUP a. SPM TUP b. Rencana Pengeluaran Rincian b. Rincian Rencana Pengguna TUP; Rencana Penggunaan Dana dan untuk kebutuhan mendesak dan c. Surat Pernyataan dari KPA bahwa nil serta rincian sisa dana MAK TUP: digunakan dan yang dimintakan TUP dari KPA dipertanggungjawabkan paling atau Pejabat yg ditunjuk lama 1 (satu) bulan sejak tanggal c. Surat Pernyataan dari KPA bahwa: SP2D diterbitkan; dan tidak digunakan untuk kegiatan 1) TUP digunakan untuk keperluan yang harus dilaksanakan dengan mendesak dan akan habis pembayaran LS. dalam waktu satu bulan d. ADK 2) Apabila terdapat sisa harus disetor ke Rekening Kas Negara

3) Tidak

untuk pembayaran langsung (LS) d. Rekening Koran yg menunjukkan saldo terakhir e. Surat dispensasi Kakanwil DJPB untuk TUP diatas Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)

GUP

a. SPP-GUP

a. SPM-GUP

b. Kuitansi/tanda bukti pengeluaran

b. ADK


11

c. SPBy

LS

c. SSP yg telah dilegalisir KPA/Pejabat yg ditunjuk dan d. SSP yg telah dilegalisir divalidasi KPPN KPA/Pejabat yg ditunjuk dan divalidasi KPPN SPP-LS Non Belanja pegawai SPM-LS Non Belanja pegawai a. Pembayaran dan jasa

Pengadaan

barang a. Pembayaran Pengadaan barang dan jasa 1) SPM 1) Kontrak/SPK yang mencantumkan 2) ADK Nomer rekening rekanan. 3) Faktur pajak dan SSP 2) Surat Pernyataan Kuasa mengenai penetapan rekanan 3) Berita Acara Pekerjaan 4) Berita Acara Pekerjaan

PA

Penyelesaian Serah

Terima

5) Berita Acara Pembayaran 6) Kuitansi yang disetujui oleh Kuasa PA atau Pejabat yang ditunjuk (format kuitansi pada lampiran 4) 7) Faktur Pajak beserta SSP yang telah ditandatangani Wajib Pajak Catatan: Ilustrasi dari penulis


12

MEKANISME PENCAIRAN APBN DAN SYARAT ADMINISTRASI PEMBEBANAN

Recommend Documents