PANDUAN PENCAIRAN BSM APBN & APBN-P PERIODE JULI S.D. DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2013
BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH KANWIL KEMENTERIAN AGAMA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 2013
PENGANTAR Anggaran Bantuan Siswa Miskin Periode Juli s.d. Desember Tahun 2013 akan disokong oleh dua anggaran, yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P). Ada beberapa perbedaan teknis pencairan APBN dan APBN-P. Berikut ini adalah wewenang pencairan dan nominalnya Jenis Anggaran Jenjang Dicairkan Oleh Nominal per Siswa APBN MIN MIN Rp 180.000 MIS Kankemenag Kabupaten/Kota Rp 180.000 MTsN MTsN Rp 275.000 MTsS Kankemenag Kabupaten/Kota Rp 275.000 MAN MAN Rp 500.000 MAS Kanwil Kemenag DIY Rp 500.000 APBN-P MIN Kelas 1 MIN Rp 45.000 MIN Kelas 2 s.d. 6 MIN Rp 225.000 MIS Kelas 1 Kanwil Kemenag DIY Rp 45.000 MIS Kelas 2 s.d. 6 Kanwil Kemenag DIY Rp 225.000 MTsN Kelas 7 MTsN Rp 95.000 MTsN Kelas 8 & 9 MTsN Rp 375.000 MTsS Kelas 7 Kanwil Kemenag DIY Rp 95.000 MTsS Kelas 8 & 9 Kanwil Kemenag DIY Rp 375.000 MAN MAN Rp 500.000 MAS Kanwil Kemenag DIY Rp 500.000 APBN-P MIN MIN Rp 200.000 Tambahan MIS Kanwil Kemenag DIY Rp 200.000 Manfaat MTsN MTsN Rp 200.000 MTsS Kanwil Kemenag DIY Rp 200.000 MAN MAN Rp 200.000 MAS Kanwil Kemenag DIY Rp 200.000 Pencairan dana APBN dan APBN-P ini cukup unik, karena siswa penerima BSM pada periode Juli s.d Desember 2013 ini dapat menerima beberapa kemungkinan, yaitu 1. Khusus Kelas 1 MI dan Kelas 7 MTs Penerima APBN-P wajib menerima dana APBN 2. Untuk kelas 2 s.d. 6 MI, Kelas 8 & 9 MTs, serta MA, kemungkinan yang dapat terjadi adalah: a. Penerima BSM APBN-P dan BSM APBN tidak saling berkaitan Siswa penerima BSM tidak akan menerima anggaran ganda. Jika sudah menerima APBN, siswa tidak akan menerima APBN-P, dan begitu juga sebaliknya b. Sebagian penerima BSM APBN-P juga menerima BSM APBN Terdapat beberap siswa penerima BSM yang akan menerima anggaran ganda. Ada yang hanya mendapat APBN, ada yang hanya mendapat APBN-P, atau ada yang mendapat keduanya (APBN + APBN-P) c. Seluruh penerima BSM APBN-P juga menerima BSM APBN Terdapat siswa penerima BSM yang akan menerima anggaran ganda. Ada yang hanya mendapat APBN, atau ada yang mendapat keduanya (APBN+APBN-P) a
b I
c I
II I
III
II
II
Teknis dan contoh kasus pembagiannya diilustrasikan sebagai berikut: Hal 1
ILUSTRASI PENCAIRAN BSM APBN-P DAN APBN KHUSUS UNTUK MI KELAS 1 DAN MTs KELAS 7 (dengan asumsi: BSM Tahap 1 telah dicairkan dan penerima diutamakan berkartu)
1. Kondisi Kesatu Setiap penerima BSM yang berkartu KPS dan/atau BSM periode Juli-Desember 2013, berhak menerima dana dari anggaran APBN-P dan APBN dengan rincian sebagai berikut: MI kelas 1 a. Dana APBN b. Dana APBN-P c. Dana APBN-P Tambahan Manfaat *) Total Dana Diterima
: : : :
Rp 180.000,Rp 45.000,Rp 200.000,+ Rp 425.000,-
MTs kelas 7 a. Dana APBN b. Dana APBN-P c. Dana APBN-P Tambahan Manfaat *) Total Dana Diterima
: : : :
Rp 275.000,Rp 95.000,Rp 200.000,+ Rp 570.000,-
*) Dana Tambahan Manfaat diberikan jika kuota penerima BSM berkartu tidak melebihi pagu anggaran APBN-P. 2. Kondisi Kedua Jika pagu anggaran APBN-P masih tersisa, maka penerima BSM non kartu dapat menerima nominal yang sama dengan penerima BSM berkartu (lihat pada kondisi kesatu). Syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagaimana tercantum dalam juknis BSM. Prioritaskan yang mempunyai kartu PKH (Program Keluarga Harapan). 3. Kondisi Ketiga Jika pagu anggaran APBN-P telah habis (kondisi kesatu atau kedua telah tepenuhi) DAN masih terdapat kuota anggaran APBN yang dialokasikan untuk MI kelas 1 atau MTs kelas 7, maka penerima BSM hanya berhak menerima bantuan sebesar anggaran APBN tersebut. Rinciannya adalah: a. MI Kelas 1 : Rp 180.000,b. MTs Kelas 7 : Rp 275.000,4. Kondisi Keempat Jika pagu APBN-P telah habis dan anggaran APBN yang dialokasikan untuk MI kelas 1 atau MTs Kelas 7 juga telah habis, sedangkan masih terdapat peserta didik yang masuk dalam kategori miskin, maka dengan sangat terpaksa peserta didik tersebut tidak dapat memperoleh BSM. Mungkin mereka dapat dialokasikan pada tahun anggaran 2014 mendatang.
Contoh kasus: Pada MI Al Hijr, penerima BSM berkartu KPS/BSM terdapat 2 siswa di kelas 1. Sedangkan, alokasi BSM APBN-P juga 2 siswa. Maka: • Nominal Rp 425.000,- akan diperoleh 2 siswa (2 berkartu) Pada MTs An Nahl, penerima BSM berkartu KPS/BSM terdapat 4 siswa di kelas 7. Sedangkan, alokasi BSM APBN-P terdapat 5 siswa. Maka: • Nominal Rp 570.000,- akan diperoleh 5 siswa (4 berkartu + 1 non kartu)
Hal 2
Pada MI Al Falaq, penerima BSM berkartu KPS/BSM terdapat 4 siswa di kelas 1, dan 2 siswa miskin non kartu. Sedangkan, alokasi BSM APBN-P terdapat 4 siswa dan alokasi BSM APBN tersisa 2. Maka: a. Nominal Rp 425.000,- akan diperoleh 4 siswa (4 berkartu) b. Nominal Rp 180.000,- akan diperoleh 2 siswa (2 non kartu) Pada MTs An Naas, penerima BSM berkartu KPS/BSM terdapat 3 siswa di kelas 1, dan 9 siswa miskin non kartu. Sedangkan, alokasi BSM APBN-P terdapat 3 siswa dan alokasi BSM APBN tersisa 4. Maka: a. Nominal Rp 570.000,- akan diperoleh 3 siswa (3 berkartu) b. Nominal Rp 275.000,- akan diperoleh 4 siswa (4 non kartu) c. Tidak mendapat bantuan sebanyak 5 siswa
Catatah khusus: Karena yang mendapat APBN-P wajib menerima APBN, sedangkan dana dari keduanya bukan berasal dari sumber yang sama (APBN dari Kankemenag Kabupaten/Kota; APBN-P dari Kanwil Kemenag DIY), maka proses pencairannya pun belum tentu dalam satu waktu. Kemungkinan dana APBN-P akan cair terlebih dahulu atau sebaliknya.
Hal 3
ILUSTRASI PENCAIRAN BSM APBN-P UNTUK MI KELAS 2 S.D. 6, MTs KELAS 8 DAN 9, SERTA MA KELAS 10 S.D. 12 (dengan asumsi: BSM Tahap 1 telah dicairkan)
A. PENERIMA BSM APBN-P DAN BSM APBN TIDAK SALING BERKAITAN Hal ini akan terjadi apabila banyaknya penerima BSM berkartu KPS/BSM kurang dari atau sama dengan kuota APBN-P dan masih terdapat sisa anggaran APBN. Atau dengan kata lain, banyaknya siswa penerima kartu + siswa miskin non kartu lebih dari atau sama dengan alokasi BSM APBN-P dan APBN [Kartu] ≤ [APBN-P] ∩[Non Kartu] ≥ [APBN] atau [Kartu + Non Kartu] ≥ [APBN-P + APBN]
I
II
Keterangan: I : Penerima BSM APBN II : Penerima BSM APBN-P 1. Kondisi Kesatu Banyaknya penerima BSM berkartu KPS/BSM sama dengan alokasi APBN-P menjadikan pembagian bantuan ini lebih mudah, karena tidak ada penerimaan ganda. Rinciannya sebagai berikut: APBN (chart I) MI Kelas 2 s.d. 6 Berkartu KPS/BSM : Rp 180.000,MTs Kelas 8 & 9 Berkartu KPS/BSM : Rp 275.000,MA Kelas 10 s.d. 12 Berkartu KPS/BSM : Rp 500.000,APBN-P (chart II) MI Kelas 2 s.d. 6 Berkartu KPS/BSM MI Kelas 2 s.d. 6 Tambahan Manfaat *) Total MI Kelas 2 s.d. 6
: Rp 225.000,: Rp 200.000,+ : Rp 425.000,-
MTs Kelas 8 & 9 Berkartu KPS/BSM MTs Kelas 8 & 9 Tambahan Manfaat *) Total MTs Kelas 8 & 9
: Rp 375.000,: Rp 200.000,+ : Rp 575.000,-
MA Kelas 10 s.d. 12 Berkartu KPS/BSM : Rp 500.000,MA Kelas 10 s.d. 12 Tambahan Manfaat *) : Rp 200.000,+ Total MA Kelas 10 s.d. 12 : Rp 700.000,*) Dana Tambahan Manfaat diberikan jika kuota penerima BSM berkartu tidak melebihi pagu anggaran APBN-P.
Hal 4
Contoh kasus: Pada MI Al Maidah, penerima BSM berkartu KPS/BSM terdapat 10 siswa. Siswa miskin non kartu terdapat 52 siswa. Sedangkan, alokasi BSM APBN-P terdapat 10 siswa dan kuota BSM APBN terdapat 52 siswa. Maka: d. Nominal Rp 425.000,- akan diperoleh 10 siswa (10 berkartu) e. Nominal Rp 180.000,- akan diperoleh 52 siswa (52 non kartu) 2. Kondisi Kedua Banyaknya penerima BSM berkartu KPS/BSM kurang dari alokasi APBN-P mengakibatkan ada sebagian anak yang berkartu KPS/BSM akan menerima nominal dana yang sama dengan nominal penerima BSM berkartu. Prioritaskan untuk para pemegang PKH (Program Keluarga Harapan) Contoh kasus: Pada MTs Al Baqoroh, penerima BSM berkartu KPS/BSM terdapat 12 siswa. Siswa miskin non kartu terdapat 45 siswa. Sedangkan, alokasi BSM APBN-P terdapat 18 siswa dan kuota BSM APBN terdapat 39 siswa. Maka: a. Nominal Rp 575.000,- akan diperoleh 18 siswa (12 berkartu + 6 non kartu) b. Nominal Rp 275.000,- akan diperoleh 39 siswa (39 non kartu) Pada MA An An’am, penerima BSM berkartu KPS/BSM tidak ada. Siswa miskin non kartu terdapat 80 siswa. Sedangkan, alokasi BSM APBN-P terdapat 15 siswa dan kuota BSM APBN terdapat 65 siswa. Maka: a. Nominal Rp 700.000,- akan diperoleh 15 siswa (15 non kartu) b. Nominal Rp 500.000,- akan diperoleh 65 siswa (65 non kartu) 3. Kondisi Ketiga Mirip dengan kondisi kesatu atau kedua, namun di sini siswa miskin non kartu melebihi total alokasi. Contoh kasus: Pada MI Ali Imron, penerima BSM berkartu KPS/BSM terdapat 4 siswa. Siswa miskin non kartu terdapat 60 siswa. Sedangkan, alokasi BSM APBN-P terdapat 20 siswa dan kuota BSM APBN terdapat 40 siswa. Maka: a. Nominal Rp 425.000,- akan diperoleh 20 siswa (4 berkartu + 16 non kartu) b. Nominal Rp 180.000,- akan diperoleh 40 siswa (40 non kartu) c. Tidak mendapatkan bantuan sebanyak 4 siswa Pada MA An Nisaa, penerima BSM berkartu KPS/BSM terdapat 10 siswa. Siswa miskin non kartu terdapat 37 siswa. Sedangkan, alokasi BSM APBN-P terdapat 10 siswa dan kuota BSM APBN terdapat 30 siswa. Maka: a. Nominal Rp 700.000,- akan diperoleh 10 siswa (10 berkartu) b. Nominal Rp 500.000,- akan diperoleh30 siswa (30 non kartu) c. Tidak mendapatkan bantuan sebanyak 7 siswa Pada MTs Al Fatihah, penerima BSM berkartu KPS/BSM tidak ada. Siswa miskin non kartu terdapat 48 siswa. Sedangkan, alokasi BSM APBN-P terdapat 9 siswa dan kuota BSM APBN terdapat 34 siswa. Maka: a. Nominal Rp 575.000,- akan diperoleh 9 siswa (9 non kartu) b. Nominal Rp 275.000,- akan diperoleh 34 siswa (34 non kartu) c. Tidak mendapatkan bantuan sebanyak 5 siswa
Hal 5
B. SEBAGIAN PENERIMA BSM APBN-P JUGA MENERIMA BSM APBN Hal ini terjadi jika banyaknya siswa penerima kartu + siswa miskin non kartu kurang dari alokasi BSM APBN-P dan APBN. [Kartu + Non Kartu] < [APBN + APBN-P]
I
III
II
I : Penerima BSM APBN II : Penerima BSM APBN-P III : Penerima BSM APBN & APBN-P Nominal yang diterima dirinci sebagai berikut: i. Hanya menerima APBN (chart I) MI Kelas 2 s.d. 6 APBN : Rp 180.000,MTs Kelas 8 & 9 APBN : Rp 275.000,MA Kelas 10 s.d. 12 APBN : Rp 500.000,ii. Hanya menerima APBN-P (chart II) MI Kelas 2 s.d. 6 Berkartu KPS/BSM MI Kelas 2 s.d. 6 Tambahan Manfaat *) Total MI Kelas 2 s.d. 6
: Rp 225.000,: Rp 200.000,+ : Rp 425.000,-
MTs Kelas 8 & 9 Berkartu KPS/BSM MTs Kelas 8 & 9 Tambahan Manfaat *) Total MTs Kelas 8 & 9
: Rp 375.000,: Rp 200.000,+ : Rp 575.000,-
MA Kelas 10 s.d. 12 Berkartu KPS/BSM : Rp 500.000,MA Kelas 10 s.d. 12 Tambahan Manfaat *) : Rp 200.000,+ Total MA Kelas 10 s.d. 12 : Rp 700.000,iii. Menerima APBN + APBN-P (chart III) MI Kelas 2 s.d. 6 APBN MI Kelas 2 s.d. 6 Berkartu KPS/BSM MI Kelas 2 s.d. 6 Tambahan Manfaat *) Total MI Kelas 2 s.d. 6
: : : :
Rp Rp Rp Rp
180.000,225.000,200.000,+ 605.000,-
MTs Kelas 8 & 9 APBN MTs Kelas 8 & 9 Berkartu KPS/BSM MTs Kelas 8 & 9 Tambahan Manfaat *) Total MTs Kelas 8 & 9
: : : :
Rp Rp Rp Rp
275.000,375.000,200.000,+ 850.000,-
MA Kelas 10 s.d. 12 APBN MA Kelas 10 s.d. 12 Berkartu KPS/BSM MA Kelas 10 s.d. 12 Tambahan Manfaat *) Total MA Kelas 10 s.d. 12
: : : :
Rp 500.000,Rp 500.000,Rp 200.000,+ Rp 1.200.000,-
*) Dana Tambahan Manfaat diberikan jika kuota penerima BSM berkartu tidak melebihi pagu anggaran APBN-P.
Hal 6
Penerima anggaran ganda APBN & APBN-P harap benar-benar diseleksi agar tidak bermasalah dikemudian hari, baik secara teknis maupun administrasi. Terutama jika penerima BSM adalah yang non kartu. Prioritaskan yang mempunyai PKH (Program Keluarga Harapan) Contoh Kasus: Pada MTs Al A’raf, penerima BSM berkartu KPS/BSM terdapat 15 siswa. Siswa miskin non kartu terdapat 38 siswa. Sedangkan, alokasi BSM APBN-P terdapat 15 siswa dan kuota BSM APBN terdapat 48 siswa. Maka: a. Nominal Rp 575.000,- akan diperoleh 5 siswa (5 berkartu) b. Nominal Rp 850.000,- akan diperoleh 10 siswa (10 berkartu) c. Nominal Rp 275.000,- akan diperoleh 38 siswa (38 non kartu) Pada MA Al Anfal, penerima BSM berkartu KPS/BSM terdapat 23 siswa. Siswa miskin non kartu terdapat 44 siswa. Sedangkan, alokasi BSM APBN-P terdapat 27 siswa dan kuota BSM APBN terdapat 49 siswa. Maka ada 2 kemungkinan, yaitu: i. Kemungkinan Pertama a. Nominal Rp 700.000,- akan diperoleh 5 siswa (5 berkartu) b. Nominal Rp 1.200.000,- akan diperoleh 22 siswa (18 berkartu + 4 non kartu) c. Nominal Rp 500.000,- akan diperoleh 28 siswa (28 non kartu) ii. Kemungkinan Kedua a. Nominal Rp 700.000,- akan diperoleh 5 siswa (1 berkartu + 4 non kartu ) b. Nominal Rp 1.200.000,- akan diperoleh 22 siswa (22 berkartu) c. Nominal Rp 500.000,- akan diperoleh 28 siswa (28 non kartu) C. SELURUH PENERIMA BSM APBN-P JUGA MENERIMA BSM APBN Hal ini terjadi jika banyaknya siswa penerima kartu + siswa miskin non kartu sama dengan alokasi BSM APBN. [Kartu + Non Kartu] = [APBN]
I II
I : Penerima BSM APBN II : Penerima BSM APBN & APBN-P i. Hanya menerima APBN (chart I) MI Kelas 2 s.d. 6 APBN MTs Kelas 8 & 9 APBN MA Kelas 10 s.d. 12 APBN ii. Menerima APBN + APBN-P (chart II) MI Kelas 2 s.d. 6 APBN MI Kelas 2 s.d. 6 Berkartu KPS/BSM MI Kelas 2 s.d. 6 Tambahan Manfaat *) Total MI Kelas 2 s.d. 6
: : : :
Rp Rp Rp Rp
180.000,225.000,200.000,+ 605.000,-
MTs Kelas 8 & 9 APBN MTs Kelas 8 & 9 Berkartu KPS/BSM MTs Kelas 8 & 9 Tambahan Manfaat *) Total MTs Kelas 8 & 9
: : : :
Rp Rp Rp Rp
275.000,375.000,200.000,+ 850.000,-
: Rp 180.000,: Rp 275.000,: Rp 500.000,-
Hal 7
MA Kelas 10 s.d. 12 APBN MA Kelas 10 s.d. 12 Berkartu KPS/BSM MA Kelas 10 s.d. 12 Tambahan Manfaat *) Total MA Kelas 10 s.d. 12
: : : :
Rp 500.000,Rp 500.000,Rp 200.000,+ Rp 1.200.000,-
*) Dana Tambahan Manfaat diberikan jika kuota penerima BSM berkartu tidak melebihi pagu anggaran APBN-P. Contoh Kasus: Pada MI At Taubah, penerima BSM berkartu KPS/BSM terdapat 12 siswa. Siswa miskin non kartu terdapat 64 siswa. Sedangkan, alokasi BSM APBN-P terdapat 12 siswa dan kuota BSM APBN terdapat 76 siswa. Maka: a. Nominal Rp 605.000,- akan diperoleh 12 siswa (12 berkartu) b. Nominal Rp 180.000,- akan diperoleh 64 siswa (64 non kartu) Pada MA Ar Ra’du, penerima BSM berkartu KPS/BSM terdapat 19 siswa. Siswa miskin non kartu terdapat 36 siswa. Sedangkan, alokasi BSM APBN-P terdapat 28 siswa dan kuota BSM APBN terdapat 55 siswa. Maka ada 2 kemungkinan, yaitu: a. Nominal Rp 1.200.000,- akan diperoleh 28 siswa (19 berkartu + 9 non kartu) b. Nominal Rp 500.000,- akan diperoleh 27 siswa (27 non kartu)
Catatah khusus: Penerima anggaran ganda APBN & APBN-P harap benar-benar diseleksi agar tidak bermasalah dikemudian hari, baik secara teknis maupun administrasi. Terutama jika penerima BSM tersebut adalah yang non kartu. Prioritaskan yang mempunyai PKH (Program Keluarga Harapan) Karena yang mendapat APBN-P wajib menerima APBN, sedangkan dana dari keduanya bukan berasal dari sumber yang sama (APBN dari Kankemenag Kabupaten/Kota; APBN-P dari Kanwil Kemenag DIY), maka proses pencairannya pun belum tentu dalam satu waktu. Kemungkinan dana APBN-P akan cair terlebih dahulu atau sebaliknya.
Hal 8
