PENYERAPAN ANGGARAN DALAM APBN

PENYERAPAN ANGGARAN DALAM APBN 1.

Realisasi Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2013 Realisasi belanja negara dalam semester I tahun 2013 baru mencapai Rp677.713,2 miliar (39,3%) dari pagu APBN Perubahan. Tidak sebanding dengan pendapatan negara yang sudah mencapai Rp623.240,2 miliar (41,5%). Daya serap belanja negara tahun 2013 tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2012 yang mencapai Rp629.423,1 miliar (40,7%). Rendahnya daya serap belanja negara pada semester I juga terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Tahun 2011 realisasi belanja negara mencapai 442.301,1 miliar (33,5%), tahun 2010 mencapai Rp395.777,5 miliar (35,1%) dari pagu APBN Perubahannya. Tabel 1. Realisasi Pendapatan & Belanja Negara Tahun 2013 (miliar rupiah) 2,000,000.0 1,500,000.0 1,000,000.0 500,000.0 -

APBNP Realisasi Semester I

Pendapatan Negara

Belanja Negara

1,502,005.0

1,726,191.3

623,240.2

677,713.2

Sumber: Kementerian Keuangan (diolah)

Belanja modal yang merupakan faktor pendorong pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan infrastruktur, sampai dengan akhir paruh pertama tahun 2013, realisasinya termasuk kecil jika dibandingkan dengan realisasi jenis belanja lainnya atau hanya mencapai Rp34.037,7 (17,7%) dari pagu APBN Perubahan. Namun sedikit lebih besar jika dibandingkan dengan realisasi anggaran belanja modal semester I tahun 2012 yang mencapai Rp30.636,9 miliar (17,4%).

Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN – SETJEN DPR-RI | 1

Tabel 2. Realisasi APBNP Tahun 2013 per Jenis Belanja (miliar rupiah) 400,000.0 350,000.0 300,000.0 250,000.0 200,000.0 150,000.0 100,000.0 50,000.0 Belanja Pegawai

Belanja Barang

Belanja Modal

Pembayar an Bunga Utang

Subsidi

Belanja Hibah

Bantuan Sosial

Belanja Lain-lain

232,978.6

206,507.3

192,600.4

112,517.8

348,119.0

2,346.5

82,487.9

19,270.8

Realisasi Semester I 106,905.8

45,078.6

34,037.7

52,805.8

155,543.2

9.7

26,031.7

688.8

APBNP

2.

Realisasi Defisit Anggaran Realisasi belanja negara dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) selalu lebih kecil dibandingkan pagu dalam APBN Perubahan. Pada tahun 2009 realisasi belanja negara sebesar Rp937.382,1 miliar (93,7%) dari pagu APBN Perubahan. Sedangkan tahun 2010 sebesar Rp1.042.117,2 miliar (92,5%) dan tahun 2011 sebesar Rp1.294.999,2 miliar (98,1%). Dalam LKPP Tahun 2012 yang diajukan oleh Pemerintah, seperti trend tahun-tahun sebelumnya. realisasi belanja negara masih lebih kecil dari pagu dalam APBN Perubahan. Realisasinya sebesar Rp1.491.410,2 (96,3%). Tabel 3. Realisasi Belanja Negara dalam APBNP dan LKPP Tahun 2009 - 2011 (miliar rupiah) 1,400,000.0 1,200,000.0 1,000,000.0 800,000.0 600,000.0 400,000.0 200,000.0 APBNP LKPP

2009

2010

2011

1,000,844.0

1,126,146.4

1,320,751.3

937,382.1

1,042,117.2

1,294,999.2

Sedangkan realisasi pendapatan negara dalam LKPP lebih besar dari target APBN Perubahan. Tahun 2010 mencapai 100,3% dan tahun 2011 mencapai 103,5%. Tidak seperti LKPP tahun-tahun sebelumnya, dalam LKPP Tahun 2012 yang diajukan oleh Pemerintah, realisasi pendapatan negara lebih rendah dari pagu APBN Perubahan. Realisasinya sebesar Rp1.338.109,6 miliar atau 98,5% dari pagu APBN Perubahan.


Tabel 4. Realisasi Pendapatan Negara dalam APBNP dan LKPP Tahun 2009 - 2011 (miliar rupiah) 1,400,000.0 1,200,000.0 1,000,000.0 800,000.0 600,000.0 400,000.0 200,000.0 2009

2010

2011

Pendapatan Negara APBNP

870,999.0

992,398.8

1,169,914.6

LKPP

848,763.2

995,271.5

1,210,599.6

Lebih tingginya realisasi pendapatan negara dari yang ditargetkan dan lebih rendahnya belanja negara dari pagu APBN Perubahan, menyebabkan realisasi defisit menjadi lebih kecil dari yang telah ditetapkan. Rendahnya realisasi defisit dari yang ditetapkan dalam APBN Perubahan telah menyebabkan kelebihan pada sisi pembiayaan. Pembiayaan ini bersumber dari pembiayaan dalam negeri (neto) dan pembiayaan luar negeri (neto) yang sebagian memiliki komitmen fee yang harus dibayar. Kelebihan pembiayaan ini setiap tahunnya mengalami peningkatan. Pada tahun 2009 terdapat kelebihan pembiayaan sebesar Rp23.964,4 miliar. Meningkat menjadi Rp44.706,3 miliar pada tahun 2010 dan pada tahun 2011 menjadi Rp46.549,3 miliar. Dalam LKPP Tahun 2012 yang diajukan oleh Pemerintah, masih terdapat kelebihan pembiayaan sebesar Rp21.857,5 miliar. Kelebihan pembiayaan ini akan menjadi Sisa Anggaran Lebih (SAL). 3.

Daya Serap Kementerian/ Lembaga Rata-rata daya serap Kementerian/ Lembaga secara nasional untuk semester I tahun 2013 sebesar 26,2 persen atau lebih rendah dari rata-rata daya serap nasional dalam semester I tahun 2012 yang mencapai 30,0 persen. Dari keseluruhan Kementerian/ Lembaga, terdapat 10 K/L penerima alokasi anggaran terbesar dalam APBN Perubahan 2012 dan 2013 yaitu (1) Kementerian Pertahanan; (2) Kementerian Pekerjaan Umum; (3) Kementerian Pendidikan Nasional; (4) Kepolisian Negara Republik Indonesia; (5) Kementerian Agama; (6) Kementerian Kesehatan; (7) Kementerian Perhubungan; (8) Kementerian Keuangan; (9) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; dan (10) Kementerian Pertanian.


Pemerintah Genjot Belanja Perbaikan sektor manufaktur jadi salah satu pilihan untuk bertahan dari pengaruh global. PEMERINTAH berupaya keras menjaga agar dampak pelemahan ekonomi tidak langsung memengaruhi perekonomian riil. Salah satu caranya ialah menggenjot belanja untuk menambah kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi. Demikian pernyataan Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati dalam menanggapi kemungkinan melesetnya asumsi penting dalam APBN Perubahan 2013. Asumsi yang diprediksikan meleset ialah pertumbuhan ekonomi mengalami deselerasi hingga sulit mencapai 6,3%, inflasi melampaui 7,2%, dan realisasi kurs rupiah jauh di atas 9.600 per dolar AS. “Kini kami terus mengkaji penerimaan dan pengeluaran APBN serta melakukan asset liability management.Kami panggil instansi yang lamban mengeksekusi proyek,” kata Anny, kemarin. “Dari sisi penyerapan tenaga kerja juga kami masih berupaya. (Data) Bappenas menyebutkan setiap 1% pertumbuhan ekonomi bisa menyerap 250 ribu orang. Selama ini ternyata sektor penyerap tenaga kerja terbesar ialah proyek pemerintah,” lanjut Anny.Sebelumnya, Plt Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Bambang Brodjonegoro mengakui per tumbuhan ekonomi tidak akan sesuai APBN Perubahan 2013, yaitu 6,3%. Inflasi juga bisa melewati 7,2% dan realisasi kurs sudah jauh di atas 9.600 per dolar AS. “Kita sedang menuju ekonomi dalam keseimbangan baru.” Bersikap realistis. Sementara itu, ekonom Fauzi Ichsan dan Ahmad Erani Yustika meminta pemerintah bersikap realistis menghadapi pelambatan ekonomi, tren inflasi, dan nilai tukar rupiah yang tidak sesuai APBN Perubahan 2013 tersebut.“Gampang menyelesaikan kon-disi ekonomi Indonesia yang mem buruk. Implementasikan Master-plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia dan perbaiki struktur industri terutama sektor manufaktur,” ujar ekonom dari Standard Chartered Bank, Fauzi Ichsan.Menurut Fauzi, itulah jurus yang mesti dijalankan pemerintah jika ingin meredam tekanan akibat me ngendurnya pertumbuhan ekonomi, tingginya inflasi, dan melemahnya kurs.“Di atas kertas, asumsi yang meleset itu tidak banyak berpengaruh terhadap perekonomian riil. Namun, yang berpengaruh ialah kebijakan pemerintah atas perubahan asumsi tersebut,” tambah ekonom dari Universitas Brawijaya Malang, Ahmad Erani Yustika.Erani mencontohkan bagaima-na lambannya pemerintah mengambil keputusan penaikan harga BBM beberapa waktu lalu sehingga inflasi menjadi tidak terkendali karena harga bahan pangan me lonjak. Sejak awal Erani memprediksikan pertumbuhan ekonomi hanya 6%. Adapun inflasi bisa menembus 9% dan nilai tukar rupiah me lemah hingga 10.000/dolar AS.“Pemerintah dan DPR selalu menyelesaikan dengan pendekatan politik. Pemerintah mau (pertumbuhan ekonomi) 6,2%, tetapi DPR 6,5%. Akhirnya disetujui 6,3%.Pendekatannya harus teknokratik, bukan negosiasi,” ungkap Erani. Senada dengan Erani, Fauzi menilai melesetnya tiga asumsi ekonomi dalam APBN Perubahan 2013 itu karena penetapannya bersifat politis, sementara kondisi per ekonomian global tengah memburuk. “Pertumbuhan ekonomi akan berada pada ekuilibrium baru, yakni terus dibawah 6%,” tandas Fauzi. (Wes/X3) (sumber: http://scraperone.com/koran/mediaindonesia_20130813.pdf, diunduh tanggal 14 Agustus 2013)


Kesepuluh K/L tersebut alokasi anggarannya mencapai lebih dari 70 persen dari total anggaran K/L. Namun demikian realisasi semester I tahun 2012 dan 2013 kesepuluh K/L tersebut masih dibawah 50 persen. Untuk realisasi semester I tahun 2012, dari sepuluh K/L dengan alokasi anggaran terbesar tersebut, dengan daya serap terbesar adalah Kementerian Pertahanan (40,7%). Sedikit lebih tinggi dari ratarata daya serap nasional yang mencapai 30 persen. Sedangkan Kementerian Pekerjaan Umum daya serapnya hanya 22,1 persen atau lebih rendah dari daya serap nasional. Sedangkan untuk realisasi semester I tahun 2013, dari kesepuluh K/L tersebut hanya 3 K/L dengan daya serap lebih tinggi dari realisasi semester I tahun 2012, yaitu (1) Kementerian Pekerjaan Umum (24,5%); (2) Kementerian Kesehatan (31,0%); dan (3) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (13,7%). Rendahnya penyerapan anggaran Kementerian/ Lembaga dalam semester I untuk 3 (tiga) tahun terakhir, antara lain dipengaruhi oleh masih terdapatnya dana blokir, belum dilengkapinya dokumen pendukung, proses pengadaan barang dan jasa serta kehati-hatian Kementerian/ Lembaga dalam pengelolaan anggaran. Dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2012, dari 10 K/L penerima alokasi anggaran terbesar tersebut 2 (dua) KL diantaranya mendapatkan Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) yaitu Kementerian Keuangan dan Kementerian Energi & Sumber Daya Mineral. 5 (lima) KL mendapatkan opini WTP-DPP (Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan yaitu Kementerian Pertahanan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, Kementerian Pekerjaan Umum dan Kepolisian Negara RI. Sedangkan Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian dan Kementerian Pendidikan & Kebudayaan mendapatkan opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian). Sebelumnya, tahun 2010 dan tahun 2011, Kementerian Pendidikan & Kebudayaan masih mendapatkan opini TMP (Tidak Memberikan Pendapat) dari BPK. Tabel 5. Laporan Keuangan K/L Penerima Anggaran Terbesar Tahun 2012 Dan Realisasi Semester I Tahun 2013 No

BA

APBNP

Kementerian/ Lembaga

(miliar Rp)

1 012 Kementerian Pertahanan 2 033 Kementerian Pekerjaan Umum 3 023 Kementerian Pendidikan & Kebudayaan 4 060 Kepolisian Negara RI 5 025 Kementerian Agama 6 024 Kementerian Kesehatan 7 022 Kementerian Perhubungan 8 015 Kementerian Keuangan 9 020 Kementerian ESDM 10 018 Kementerian Pertanian Sumber: Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN atas LKPP TA.2012

72.935,5 74.977,1 77.179,8 41.892,9 39.375,8 31.204,5 38.147,1 16.913,7 16.286,3 17.097,8 Semester I

Tahun 2013 Tahun 2012 LKPP % APBNP Opini thd APBNP (miliar Rp) 61.305,3 84,1 WTP-DPP 83.528,0 67.981,5 90,7 WTP-DPP 83.328,6 67.585,4 87,6 WDP 79.707,7 39.507,9 94,3 WTP-DPP 47.109,4 36.896,8 93,7 WTP-DPP 45.419,6 30.575,6 98,0 WTP-DPP 36.592,2 30.083,6 78,9 WDP 35.269,3 16.325,4 96,5 WTP 18.381,5 9.886,9 60,7 WTP 17.371,5 18.247,0 106,7 WDP 16.380,1 TA.2013 dan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI


Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LKPP TA.2012, dari 10 K/L penerima anggaran terbesar hanya Kementerian Pertanian realisasi anggarannya yang melebihi pagu APBN Perubahan 2012 yaitu 106,7 persen. Sedangkan realisasi anggaran K/L lainnya tidak mencapai 100 persen dari pagu APBN Perubahan. Walaupun tahun 2012 realisasi anggaran 10 K/L tersebut diatas tidak mencapai 100 persen, namun tahun 2013 hampir semuanya mengalami peningkatan pagu anggaran dari tahun 2012. Termasuk Kementerian ESDM yang realisasi anggarannya dalam LKPP Tahun 2012 hanya 60,7 persen dari pagu APBN Perubahan. 4.

Penutup Perencanaan kegiatan di setiap Kementerian/ Lembaga perlu diperkuat agar kualitas penyerapan anggaran dapat ditingkatkan. Dengan demikian diharapkan penyerapan anggaran terdistribusi secara merata atau tidak hanya terfokus pada kuartal III dan IV. Selain itu optimalisasi belanja pemerintah dan penyerapan anggaran perlu dilakukan agar target pertumbuhan ekonomi yang telah ditetapkan dalam APBNP Tahun 2013 yaitu sebesar 6,3 persen dapat dicapai. Terutama dalam kondisi perekonomian dunia saat ini yang tidak menguntungkan. IMF memperkirakan perekonomian global tahun 2013 hanya akan tumbuh 3,1 persen atau turun 0,25 persen dibandingkan proyeksi sebelumnya. Sedangkan proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia menurut Bank Dunia lebih rendah lagi cuma 2,2 persen yang sebelumnya diproyeksikan 2,4 persen. Total penyerapan anggaran seluruh K/L dalam LKPP 2012 sebesar 94,5% atau terdapat Rp58,9 triliun anggaran yang tidak terserap. Penajaman prioritas belanja perlu dilakukan untuk meminimalkan dana yang tersisa yang mungkin dapat dialokasikan ke prioritas lainnya.

*** Sumber: 1. Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester Pertama Tahun Anggaran 2013; 2. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LKPP TA.2012 3. http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/427867-imf-turunkan-pertumbuhan-ekonomi-dunia--pasarsaham-ri-tertekan, diunduh tanggal 14 Agustus 2013; 4. http://economy.okezone.com/read/2013/06/13/213/821220/bank-dunia-pangkas-proyeksipertumbuhan-ekonomi-global, diunduh tanggal 14 Agustus 2013; dan 5. http://scraperone.com/koran/mediaindonesia_20130813.pdf, diunduh tanggal 14 Agustus 2013)




PENYERAPAN ANGGARAN DALAM APBN

Recommend Documents