TARGET PENYERAPAN TENAGA KERJA DALAM UNDANG-UNDANG APBN
Pertumbuhan ekonomi dan Pengangguran Pertumbuhan ekonomi dan pengangguran memiliki hubungan yang erat karena penduduk yang bekerja berkontribusi dalam menghasilkan barang dan jasa sedangkan pengangguran tidak memberikan kontribusi. Tenaga kerja yang berkualitas mampu mendorong lajunya pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas mampu menyerap banyaknya pengangguran. Hukum Okun (Okun’s Law) menyebutkan adanya hubungan negatif antara pertumbuhan ekonomi dengan penganguran, atau dengan kata lain peningkatan pertumbuhan ekonomi dapat menurunkan jumlah pengangguran. Adanya pertumbuhan dalam Gross Domestic Product (GDP) yang mendekati 2% akan mengurangi pengangguran sebesar 1%. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan adanya penurunan jumlah pengangguran di Indonesia dalam 5 tahun terakhir, dari 9,39 juta orang pada tahun 2008 menjadi 7,24 juta orang pada tahun 2012. Penurunan jumlah pengangguran tersebut merupakan hal yang menggembirakan, namun menurut data International Labour Organization (ILO), pada periode tahun 1997-2012 Indonesia memiliki rataan tingkat pengangguran yang cukup tinggi yaitu diatas 6%. Disamping itu, menurut status pekerjaan utama, sekitar 60% orang yang bekerja merupakan pekerja di sektor informal. Hal inin menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang dicapai belum sepenuhnya mampu menciptakan lapangan kerja yang pada akhirnya menyerap tenaga kerja yang tersedia. Tabel 1. Perbandingan Jumlah Pekerja sektor Formal dan informal (juta orang) Tahun Agt 2009 Agt 2010 Agt 2011 Agt 2012
Informal 72,723,402 72,424,386 68,180,640 66,643,530
Formal 32,147,261 35,783,381 41,489,759 44,164,624
Sumber : BPS, diolah
Mengingat hal tersebut, agar pemerintah berupaya keras mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan salah satu sasarannya adalah penurunan jumlah pengangguran, maka
Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN – SETJEN DPR-RI | 18
target daya serap pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran perlu dipertegas dalam batang tubuh Undang-Undang APBN 2011, Undang-Undang APBN 2012, dan Undang-Undang APBN 2013.
Ketentuan Dalam Undang-undang APBN Pasal 39 Undang-undang No 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011, menyatakan : Pemerintah dalam melaksanakan APBN Tahun Anggaran 2011 harus mengupayakan pemenuhan sasaran pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, yang tercermin dalam: a. Penurunan kemiskinan menjadi sebesar 11,5% (sebelas koma lima persen) sampai dengan 12,5% (dua belas koma lima persen); dan b. Pertumbuhan ekonomi setiap 1% (satu persen) dapat menyerap sekitar 400.000 (empat ratus ribu) tenaga kerja. Pasal 45 Undang-undang No 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012, menyatakan : Pemerintah dalam melaksanakan APBN Tahun Anggaran 2012 harus mengupayakan pemenuhan sasaran pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, yang tercermin dalam: a. penurunan kemiskinan menjadi sebesar 10,5% (sepuluh koma lima persen) sampai dengan 11,5% (sebelas koma lima persen); b. pertumbuhan ekonomi setiap 1% (satu persen) dapat menyerap sekitar 450.000 (empat ratus lima puluh ribu) tenaga kerja; dan c. Tingkat pengangguran terbuka menjadi sebesar 6,4% (enam koma empat persen) sampai dengan 6,6% (enam koma enam persen). Pasal 36 Undang-undang No 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013, menyatakan : Pemerintah dalam melaksanakan APBN Tahun Anggaran 2012 harus mengupayakan pemenuhan sasaran pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, yang tercermin dalam: a. penurunan kemiskinan menjadi sebesar 9,5% (sembilan koma lima persen) sampai dengan 10,5% (sebelas koma lima persen); b. pertumbuhan ekonomi setiap 1% (satu persen) dapat menyerap sekitar 450.000 (empat ratus lima puluh ribu) tenaga kerja; dan c. Tingkat pengangguran terbuka menjadi sebesar 5,8% (lima koma delapan persen) sampai dengan 6,1% (enam koma satu persen).
Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN – SETJEN DPR-RI | 19
Penyerapan Tenaga Kerja pada Tahun 2011, 2012 dan 2013 per 1% pertumbuhan ekonomi Berdasarkan data yang dikeluarkan BPS, jumlah pengangguran dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada tahun 2011 s.d Februari 2013 terus menurun, sementara pertumbuhan ekonomi juga cenderung menunjukkan peningkatan. Namun dengan pencapaian penurunan jumlah pengangguran dan TPT – sebagaimana dilansir BPS- belum sepenuhnya memenuhi amanat UU APBN 2011, UU APBN 2012, dan UU APBN 2013. Ditunjukkan dalam tabel berikut : Tabel 2. Simulasi Penyerapan Tenaga Kerja Per 1% Pertumbuhan Ekonomi
TPT (%)
Penyerapan per 1 % pertumbuhan (ribu)
Tahun
2010
6.2
108208
*
802
7.14
129.35
2011
6.5
109670
*
1462
6.56
224.92
2012
6.5
110800
*
1130
6.14
173.85
Feb
114020
3220
5.92
473.53
Agt
112190
* * *
2013
6.8
Employment (ribu)
∆ employment (ribu)
Economic growth (%)
1390
204.41
UU APBN
1% pert ekonomi= 400.000 tenaga kerja 1% pert ekonomi= 450.000 tenaga kerja 1% pert ekonomi= 450.000 tenaga kerja
Sumber : data pokok APBN dan BPS, diolah Cat : *merupakan data Agt, ** merupakan perkiraan dengan trend penurunan rerata tahun sebelumnya
Dari simulasi yang dilakukan, dengan menggunakan data jumlah orang bekerja sampai dengan bulan Agustus, jumlah tenaga kerja yang terserap per 1% pertumbuhan ekonomi belum memenuhi amanat dalam UU APBN Tahun 2011, UU APBN Tahun 2012 dan UU APBN Tahun 2013. Beberapa faktor yang mempengaruhi diantaranya adalah kualitas pertumbuhan ekonomi Indonesia yang belum mampu mempersempit kesenjangan antara pasokan dan penyerapan tenaga kerja, terutama di sektor formal. Pertumbuhan ekonomi yang dicapai masih membatasi penciptaan lapangan kerja. Untuk menciptakan pertumbuhan yang berkualitas, maka mau tidak mau investasi pada sektor riil terutama sektor infrastruktur mesti ditingkatkan dan terus menambah produktivitas secara berkelanjutan. Terlebih lagi, infrastruktur Indonesia masih belum lebih baik dibanding negara pesaing. Diyakini proyek-proyek padat karya mampu memberikan stimulus positif terhadap penyerapan tenaga kerja, sehingga pada akhirnya akan mampu mendongkrak pendapatan masyarakat.
Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN – SETJEN DPR-RI | 20
Fakta lain adalah rendahnya kualitas pencari kerja yang tidak sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Kondisi missmatch ini dinilai memperparah tingginya angka pengangguran. Data Agustus tahun 2012 menunjukkan tingkat pengangguran terbuka untuk pendidikan menengah masih yang tertinggi. Dari sekitar 7,2 juta pengangguran terbuka, 3,64% berpendidikan sekolah dasar, 7,76% tamatan sekolah menengah pertama, 9,60% lulus sekolah lanjutan atas, 9,87% tamatan sekolah menengah kejuruan, 6,21% pemegang ijazah diploma, dan 5,91% sarjana. Yang lebih mencemaskan, jumlah penganggur kelompok muda masih mendominasi, yakni sekitar 19,99% atau tiga kali lipat dari total penganggur secara nasional. Hal ini kian membuktikan bahwa ada missmatch antara kebutuhan dunia usaha dan ketersediaan tenaga kerja1.
TARGET PENYERAPAN TENAGA KERJA DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG APBN TAHUN 2014 Pada tahun 2014, pemerintah menurunkan target penyerapan tenaga kerja dari tiap 1% pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan, yaitu 200.000 tenaga kerja setiap 1% pertumbuhan ekonomi. Hal ini dicantumkan dalam pasal 38 RUU APBN tahun 2014 : Pemerintah dalam melaksanakan APBN Tahun Anggaran 2014 harus mengupayakan pemenuhan sasaran pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, yang tercermin dalam: a. penurunan kemiskinan menjadi sebesar 9,0% (Sembilan koma nol persen) sampai dengan 10,0% (sepuluh koma nol persen); b. pertumbuhan ekonomi setiap 1% (satu persen) dapat menyerap sekitar 200.000 (dua ratus ribu) tenaga kerja; dan c. tingkat pengangguran terbuka menjadi sebesar 5,6% (lima koma enam persen) sampai dengan 5,9% (lima koma sembilan persen). Dibandingkan dengan target asumsi makro ekonomi, terutama pertumbuhan ekonomi (ditargetkan 6,4%) dan inflasi (ditargetkan 4,5%), yang dinilai kalangan ekonomi sangat optimis2, maka penurunan target penyerapan tenaga kerja pada tahun 2014, seperti menggambarkan adanya ketidakyakinan pemerintah akan kinerjanya di tahun 2014. Atau dimungkinkan pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan pemerintah di tahun 2014 akan kembali didominasi oleh sektor padat modal, sehingga tidak banyak menciptakan lapangan kerja. Namun, bila melihat pada realisasi penyerapan tenaga kerja di tahun 2011-2013 (berdasarkan 1
Menciptakan Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas, http://www.investor.co.id/home/menciptakanpertumbuhan-ekonomi-berkualitas/50557, diakses tanggal 26 Agustus 2013. 2
Baca artikel Tony Prasetyantono, RAPBN 2014 berusaha ooptimis pada Harian Investor daily tanggal 19 Agustus 2013.
Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN – SETJEN DPR-RI | 21
simulasi), maka target penyerapan tenaga kerja yang ditetapkan pemerintah menjadi suatu hal yang realistis.
KESIMPULAN Pemerintah belum memenuhi target penyerapan tenaga kerja yang tercantum dalam batang tubuh Undang-undang APBN Tahun 2011, UU APBN Tahun 2012 dan UU APBN Tahun 2013. Hasil simulasi mendapatkan perhitungan sebagai berikut. Penyerapan per 1 % pertumbuhan (ribu) 224.92 173.85 204.41
Target dalam UU APBN 1% pert ekonomi= 400.000 tenaga kerja 1% pert ekonomi= 450.000 tenaga kerja 1% pert ekonomi= 450.000 tenaga kerja
Selanjutnya pemerintah menurunkan target pentyerapan tenaga kerjanya pada RUU APBN tahun 2014 menjadi 200 ribu tenaga kerja setiap 1 persen pertumbuhan ekonomi. Kondisi ini menggambarkan adanya ketidakyakinan pemerintah akan kinerjanya di tahun 2014, atau dimungkinkan pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan pemerintah di tahun 2014 akan kembali didominasi oleh sektor padat modal sehingga tidak banyak menciptakan lapangan kerja. Namun, bila melihat pada realisasi penyerapan tenaga kerja di tahun 2011-2013 (berdasarkan simulasi), maka target penyerapan tenaga kerja yang ditetapkan pemerintah menjadi suatu hal yang realistis.
Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN – SETJEN DPR-RI | 22
