Laporan KPPIP. Periode Juli - Desember 2016

Laporan KPPIP Periode Juli - Desember 2016 Laporan KPPIP Semester 2 - 2016

i

Laporan KPPIP Semester 2 2016 Periode Juli 2016 – Desember 2016

DAFTAR

BAB 01

ISI Perkembangan Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP)

1

Bab ini mencakup highlights perkembangan KPPIP sebagai institusi, dimana termasuk:

BAB 02

• Perkenalan Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP).

3

• Pengembangan KPPIP Dengan Revisi Peraturan Presiden No.75 Tahun 2014.

5

• Pengembangan Project Management Office (PMO) KPPIP.

6

• Dukungan KPPIP Untuk Kebijakan Terkait Percepatan Penyediaan Infrastruktur.

7

Perkembangan Pembangunan Infrastruktur di Indonesia

9

Bab ini mencakup highlights perkembangan terkait peraturan, fiskal, dan institusional yang mendukung percepatan penyediaan infrastruktur dan rangkuman pencapaian proyek prioritas KPPIP (milestones).

A. Perbaikan Peraturan Terkait Infrastruktur

12

• Paket Kebijakan Ekonomi.

12

• Percepatan Perizinan Melalui BKPM .

13

• Revisi Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2015 tentang Penunjukkan BUMD sebagai Kontraktor.

B. Perbaikan Peraturan Terkait Kebijakan Fiskal

14

• Peraturan Menteri Keuangan No. 129 Tahun 2016 tentang Perubahan

15

atas Peraturan Menteri Keuangan No. 265 Tahun 2015 tentang Fasilitas dalam Rangka Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi Proyek KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur. • Peraturan Menteri Keuangan No. 130 Tahun 2016 tentang Tata Cara

15

Pelaksanaan Pemberian Jaminan Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan. • Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 96 tahun 2016 tentang Pembayaran

15

Ketersediaan Layanan Dalam Rangka Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Di Daerah.

Laporan KPPIP Semester 2 - 2016

iii

C. Perbaikan Peraturan Terkait Kelembagaan

16

• Rancangan Peraturan Presiden tentang Penyediaan Pendanaan Pengadaan Tanah bagi PSN.

16

• Pembubaran Unit Pelaksana Program Pembangunan Ketenagalistrikan Nasional (UP3KN) dan

16

Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN).

BAB 03

• Pembiayaan Investasi Non-APBN (PINA).

17

D. Perkembangan KPBU di Indonesia

17

• Kemajuan KPBU di Indonesia.

17

Pencapaian KPPIP

19

Bab ini mencakup laporan pencapaian KPPIP untuk proyek dalam hal peningkatan kualitas penyiapan proyek, penetapan skema pendanaan, monitoring dan

debottlenecking serta perbaikan peraturan.

A. Dukungan Penyiapan Proyek

21

• Penyusunan Outline Business Case/OBC Pelabuhan Hub Internasional (PHI) Kuala Tanjung.

21

• Harga Keekonomian Produk Kilang Minyak Bontang.

21

• Penyusunan Dokumen AMDAL Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Merauke.

21

• Studi Kelembagaan Pendanaan dalam Pengadaan Infrastruktur di Indonesia.

21

B. Penetapan Skema Pendanaan Proyek

22

• Penandatanganan Perjanjian KPBU dan Financial Close SPAM Harga Keekonomian Produk

22

Kilang Minyak Bontang adalah Poin Kedua. • Penandatanganan Perjanjian KPBU Palapa Ring Broadband Paket Timur.

22

• Pencapaian Financial Close Palapa Ring Broadband Paket Tengah dan Paket Barat.

23

• Penerbitan Penetapan Lokasi untuk Central – West Java Transmission Line 500 kV.

23

• Pengadaan Badan Usaha Jalan Tol Serang – Panimbang.

23

C. Dukungan Penyiapan Proyek

24

• Kesesuaian Tata Ruang untuk Transmisi Sumatera 500 kV.

24

• Prioritasisasi Pembangunan Zona Lainnya setelah Zona 1 dan 6 Jakarta Sewerage System (JSS).

25

• Debottlenecking Penyusunan Dok. AMDAL Pelabuhan Patimban.

25

• Pengalokasian Kebutuhan Sisa Dana Pengadaan Tanah untuk Kereta Api Makassar – Pare Pare oleh BLU LMAN.

25

• Kesepakatan Legal Standing Penyelenggaraan Prasarana Light Rail Transit (LRT) Sumatera Selatan.

26

• Penjaminan Medium Term Notes (MTN) dan Obligasi Pembiayaan Jalan Tol Trans Sumatera (8 ruas prioritas) oleh

26

Pemerintah melalui Penerbitan Peraturan Menteri Keuangan No. 168/PMK.08/2016.

iv


D. Pencapaian dalam Perbaikan Peraturan terkait Infrastruktur

27

• Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan

27

Pemerintah No. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi. • Peraturan Presiden No. 102 Tahun 2016 tentang Pendanaan Pengadaan Tanah

27

Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

BAB 04

Daftar Proyek Prioritas KPPIP

29

1. SPAM Semarang Barat

31

2. Jakarta Sewarage System

33

3. National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) Fase A

35

4. Kilang Minyak Bontang

37

5. Kilang Minyak Tuban

38

6. Revitalisasi Kilang Eksisiting (RDMP)

40

7. High Voltage Direct Current (HVDC)

42

8. Transmisi Sumatera 500kV

44

9. Central – West Java Transmission Line 500 kV

45

10. Central Java Power Plant (PLTU Batang)

47

11. PLTU Indramayu

48

12. A. PLTU Mulut Tambang Sumsel 8

49

51

B. PLTU Mulut Tambang Sumsel 9, 10

13. PLTA Karangkates IV & V (2x50 MW)

52

14. PLTA Kesamben (37 MW)

53

15. PLTMH Lodoyo (10MW)

54

16. Jalan Tol Balikpapan – Samarinda

56

17. Jalan Tol Manado – Bitung

57

18. Jalan Tol Serang – Panimbang

58

19. A. Jalan Tol Medan – Binjai (8 Ruas Jalan Tol Trans Sumatera)

60

B. Jalan Tol Palembang – Indralaya (8 Ruas Trans Sumatera)

61

C. Jalan Tol Bakauheni – Terbanggi Besar (8 Ruas Trans Sumatera)

62

D. Jalan Tol Pekabaru – Dumai (8 Ruas Trans Sumatera)

64

E & F. Jalan Tol Terbanggi Besar – Pematang Panggang – Kayu Agung (8

65

Ruas Trans Sumatera)

G. Jalan Tol Palembang – Tanjung Api-Api (8 Ruas Trans Sumatera)

66

H. Jalan Tol Kisaran – Tebing Tinggi (8 Ruas Trans Sumatera)

68

20. MRT Jakarta Jalur Utara – Selatan

69

21. Kereta Ekspres Bandara Soekarno – Hatta

71


v

BAB 05

22. Kereta Api Makassar – Pare Pare

72

23. Kereta Api Kalimantan Timur

74

24. Light Rail Transit Sumatera Selatan

75

25. Light Rail Transit Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi

76

26. Pelabuhan Hub Internasional Kuala Tanjung

78

27. Pelabuhan Hub Internasional Bitung

79

28. Pelabuhan Patimban

81

29. Inland Waterways/Cikarang – Bekasi – Laut

82

30. Palapa Ring Broadband

84

Proyek Strategis Nasional

87

Penjelasan tentang Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2016 tentang Proyek Strategis Nasional dan peran KPPIP untuk mendorong PSN tersebut. Selain itu, Bab ini mencakup kegiatan KPPIP dalam melakukan evaluasi PSN dan posisi terakhir proyek.

BAB 06

• Status PSN Saat Ini

90

• Evaluasi dan Monitoring PSN

91

• Sistem Teknologi Informasi (TI) KPPIP

95

Kebijakan Terkait Infrastruktur yang Didukung KPPIP

97

Bab ini mencakup penjelasan tentang substansi revisi Peraturan Presiden No. 75 Tahun 2015 yang sedang berlangsung dan fasilitasi percepatan penerbitan peraturan yang dilakukan oleh KPPIP, contohnya untuk sinkronisasi Perpres BLU LMAN dari Kementerian Keuangan dan Perpres Bank Tanah dari Kementerian ATR.

A. Kemajuan Kebijakan dan/atau Regulasi yang Telah Teridentifikasi

99

• Perubahan Peraturan Presiden No. 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas.

99

• Sinkronisasi Penyusunan Raperpres Pendanaan untuk Pengadaan Tanah bagi PSN antar Kementerian/Lembaga.

100

• Mendukung Percepatan Penerbitan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan

100

(Availability Payment) dari APBD. • Perubahan terhadap Peraturan Pemerintah tentang Jasa Konstruksi untuk Mengakomodir Percepatan

101

Pengadaan Kontraktor oleh BUMD yang Mendapatkan Penugasan Pemerintah.

B. Identifikasi Kebijakan dan/atau Regulasi yang Perlu Dilakukan Perbaikan • Perubahan terhadap Peraturan Pemerintah tentang Perkeretaapian untuk Mengakomodir Percepatan

102 102

Pelaksanaan Proyek Prioritas Kereta Api Kalimantan Timur. • Perubahan terhadap Ketentuan Minimum Modal Disetor untuk Badan Usaha Penyelenggara Pelabuhan Utama.

vi


102

• Perubahan terhadap Kebijakan di Bidang Perbankan untuk Mendukung Pembiayaan Infrastruktur

102

Melalui Skema Project Financing. • Koordinasi Perubahan terhadap Ketentuan Pengenaan Pajak di Bidang Hulu Minyak dan Gas Bumi.

BAB 07

Rencana KPPIP ke Depan A. Rencana KPPIP ke Depan

103

105 107

• Pencapaian Saat Ini

107

• Rencana Pencapaian 1 Tahun ke Depan

108

• Upaya Pencapaian Target

108

B. Kegiatan KPPIP untuk Pengembangan Kapasitas

109

• Webinar KPPIP

109

• Modul Pengembangan Kapasitas KPPIP

110


vii

01 BAB

Perkembangan Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP)


1

2


Perkenalan Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP)

P

emerintah Indonesia telah menyatakan komitmen yang kuat dalam mempercepat penyediaan infrastruktur untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat. Akan tetapi proses

penyediaan infrastruktur seringkali terhambat di lapangan sehingga membutuhkan penyiapan yang lebih baik meskipun sudah mendapatkan komitmen dari tingkat tinggi. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Presiden No. 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas dengan membentuk KPPIP dan memberikan mandat untuk melaksanakan percepatan proyek-proyek yang terpilih sebagai proyek prioritas sebagaimana diatur dalam Peraturan Menko Perekonomian No. 12 Tahun 2015. Seiring diterbitkannya Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2016 dan Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, maka mandat KPPIP pun berkembang. KPPIP dimandatkan untuk melakukan seleksi dan evaluasi atas daftar Proyek Strategis Nasional dan melaporkan kepada Presiden secara periodik. Dalam melakukan evaluasi, KPPIP bekerja sama dengan Penanggung Jawab Proyek (PJP) untuk melakukan pengumpulan dan verifikasi data, penyusunan Rencana Aksi, identifikasi isu, dan pemutakhiran status terakhir proyek. Dari hasil evaluasi tersebut, KPPIP telah menyusun hasil evaluasi yang dibahas di tingkat Tim Pelaksana dan Komite KPPIP untuk menentukan revisi Daftar PSN. Selain melakukan evaluasi PSN, KPPIP juga mendukung Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara (BLU LMAN) melakukan prioritasisasi alokasi pendanaan penyediaan tanah untuk PSN.


3

MANDAT

KPPIP

MANDAT KPPIP Pemilihan proyek strategis nasional

Mandat berdasarkan Perpres No. 75 Tahun 2014 1

Proyek Top Down (usulan presiden/wakil)

Penerapan standar kualitas Pra-Studi Kelayakan (OBC) serta melakukan revisi/ re-do bila diperlukan (3-6 bulan)

Proyek Bottom Up (usulan K/L/Pemda)

2 Penetapan Daftar Proyek Prioritas

Penetapan skema & sumber pendanaan untuk proyek yang ditetapkan sebagai prioritas

APBN Koordinasi antara PJP dengan Kementerian PPN terkait sumber pendanaan (APBN, APBD, PHLN)

3

Penugasan BUMN ditujukan untuk percepatan pelaksanaan dan pemanfaatan kapasitas nansial BUMN

KPBU Strategic Funding PPP Unit di Kemenkeu untuk mengkoordinasikan penyusunan Final Business Case (FBC) dan transaction advisory untuk implementasi proyek KPBU ( melibatkan konsultan bertaraf internasional )

OUTPUT KPPIP

Daftar Proyek Prioritas yang disetujui semua pihak

4

Monitoring and debottlenecking KPPIP menyusun rencana aksi dan memantau serta melakukan debottlenecking

Rencana Aksi dengan target pencapaian serta insentif dan disinsentif

5

Memetakan strategi dan kebijakan di sektor infrastruktur

Memantau serta melakukan strategi debottlenecking untuk proyek strategis nasional

4


Service Level Agreement (SLA) yang mengikat

6

Memfasilitasi peningkatan kapasitas aparatur dan kelembagaan terkait penyediaan infrastruktur prioritas

PENGEMBANGAN KPPIP DENGAN REVISI PERATURAN PRESIDEN NO. 75 TAHUN 2014

S

eiring berjalannya KPPIP dan dampak dari perubahan akibat factor eksternal, maka disepakati bahwa Peraturan Presiden No. 75 Tahun 2014 perlu mengakomodir perubahan-perubahan tersebut. Beberapa hal yang berubah mencakup penambahan anggota komite, penambahan jenis infrastruktur,

mengakomodir fasilitas percepatan pengadaan di Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2016, dan pembentukan Panel Konsultan. Pada Peraturan Presiden No. 75 Tahun 2014, KPPIP dibentuk dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sebagai Ketua dan Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Menteri Agraria dan Tata Ruang, dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN sebagai anggota. Dengan adanya perubahan kebinet dengan naiknya Presiden Jokowi pada Oktober 2014, maka KPPIP akan menambahkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman sebagai Wakil Ketua dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai anggota. Selain itu, revisi juga mencakup penambahan 4 jenis infrastruktur prioritas yang dapat didukung oleh KPPIP sehingga keseluruhan menjadi 13 jenis. Jenis infrastruktur yang ditambahkan adalah infrastruktur fasilitas pendidikan, infrastruktur kawasan, infrastruktur pariwisata, dan infrastruktur kesehatan. Penambahan jenis infrastruktur tersebut telah mempertimbangkan jenis infrastruktur yang diatur dalam peraturan lain, seperti Peraturan Presiden No. 38 tentang Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha. Selanjutnya, revisi Perpres juga mencakup penambahan pasal tentang percepatan proses pengadaan yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2016, seperti pengadaan langsung untuk jasa konsultansi atau jasa lainnya dengan nilai paling tinggi Rp 500 Juta, penunjukan langsung kepada Lembaga Keuangan Internasional untuk memfasilitasi penyiapan infrastruktur prioritas, dan penunjukan langsung satu kali untuk Penyedia Barang yang telah melakukan kontrak sejenis dengan kinerja baik. Selanjutnya, revisi Perpres mencakup penambahan pasal tentang pembentukan Panel Konsultan. Dengan adanya Panel Konsultan, KPPIP melaksanakan prakualifikasi dan seleksi awal. Konsultan yang lolos prakuaifikasi akan diberikan kontrak payung dengan jangka waktu 3 tahun di dalam Panel dan dapat ditunjuk langsung oleh KPPIP ketika dibutuhkan. Dengan adanya Panel Konsultan, diharapkan agar penyiapan proyek dapat dilaksanakan tanpa terhambat waktu pengadaan.


5

PENGEMBANGAN PROJECT MANAGEMENT OFFICE (PMO) KPPIP

P

MO KPPIP terdiri dari tenaga ahli profesional untuk melakukan

(debottlenecking), menyusun rekomendasi kebijakan dan peraturan, dan

analisa dan bertindak sebagai ‘dapur’ KPPIP. Selain melakukan

menyusun strategi pengembangan kapasitas pihak terkait. PMO KPPIP diisi

analisa untuk rekomendasi kebijakan atau pengambilan

oleh Direktur Program dan Direktur Sektor, mencakup sektor energi dan

keputusan di tingkat Tim Pelaksana dan Menteri, PMO KPPIP berperan

ketenagalistrikan, sektor transportasi, sektor jalan dan jembatan, sektor air

untuk memberikan masukan atas kebijakan dan strategi, mendukung

dan sanitasi, dan keuangan. Untuk mendukung kegiatan harian, PMO juga

prioritasisasi proyek, mendorong kegiatan penyelesaian masalah

didukung oleh tim konsultan untuk pelaksanaan, hukum, dan komunikasi.

STRUKTUR

ORGANISASI Tim Pelaksana harian

Direktur Program Tim Pengadaan: 1.TA Senior Procurement 2. TA Procurement

Direktur Sumber Daya Manusia

Direktur Finansial

Direktur Proyek Sektor Energi

Tenaga Ahli Komunikasi

Office Manager Tim Administrasi

Direktur Proyek Sektor Sumber Daya Air

KONSULTAN PENDAMPING PMO

Direktur Proyek Sektor Transportasi

Direktur Proyek Sektor Jalan & Jembatan

Direktur

Capacity Development

Konsultan Hukum

PANEL KONSULTAN

Selama tahun 2016, PMO KPPIP juga mengawasi implementasi sistem Teknologi Informasi (TI) KPPIP untuk pemantauan proyek prioritas dan PSN. Tujuan dari pembentukan Sistem TI tersebut adalah untuk melakukan sinkronisasi data dan status terakhir proyek, memudahkan pemantauan proyek dengan sistem yang terintegrasi, dan memberikan sistem warning jika ada tindak lanjut yang dibutuhkan. Dengan adanya sistem ini, diharapkan agar seluruh pihak terkait memperoleh informasi yang seragam dan terintegrasi. Sistem TI KPPIP dibentuk dengan bekerja sama dengan Kantor Staf Presiden dan telah dilakukan soft launch pada Tim Pelaksana KPPIP pada 30 November 2016.

6


DUKUNGAN KPPIP UNTUK KEBIJAKAN TERKAIT PERCEPATAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR

D

ukungan untuk percepatan penyediaan infrastruktur dibutuhkan dari tingkat strategis maupun di tingkat implementasi. Di samping menjalankan tugasnya untuk mendorong percepatan penyediaan

proyek prioritas di tingkat implementasi, KPPIP juga memberikan kontribusi untuk masukan-masukan terkait kebijakan infrastruktur di tingkat tinggi. Pertama, KPPIP terlibat dalam penyusunan rekomendasi pengaliran dana dari dana repatriasi yang diperoleh dari program Tax Amnesty Pemerintah

Indonesia. Kajian yang dilakukan oleh KPPIP mencakup analisa Economic

Rate of Return (EIRR) proyek prioritas, penyusunan opsi investasi melalui investasi langsung dan tidak langsung (melalui instrumen finansial), strategi implementasi jangka pendek dengan memanfaatkan secondary market seperti Medium Term Notes (MTN), Efek Beragun Aset (EBA), Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT), dan opsi pembiayaan swasta untuk 30 proyek prioritas. Dari hasil kajian tersebut, diharapkan agar dana yang diperoleh dari tax

amnesty dapat disalurkan sebagian untuk menutupi gap pendanaan pembangunan infrastruktur. Hasil kajian dan rekomendasi tersebut telah disampaikan kepada Menko Perekonomian dan Kementerian Keuangan. Kedua, KPPIP telah mendukung analisa terkait kebutuhan lahan untuk pembangunan infrasturktur, baik untuk infrastruktur eksisting atau infrastruktur yang akan dibangun di masa mendatang. Analisa dilakukan dengan menggunakan data yang tersedia dari Biro Pusat Statistik, data dan laporan Kementerian dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam penyusunan estimasi kebutuhan ke depan, KPPIP menganalisa benchmark dari infrastruktur eksisting atau data kebutuhan tanah untuk infrastruktur di luar negeri. Hasil kajian tersebut menjadi panduan Menko Perekonomian dalam menyampaikan estimasi kebutuhan lahan untuk infrastruktur dengan mempertimbangkan peruntukan lahan lainnya, seperti lahan kehutanan dan lahan pertanian. Hasil kajian telah disampaikan kepada Menko Perekonomian dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.


7

02 BAB

Perkembangan Pembangunan Infrastruktur di Indonesia


9

10


P

erlambatan pertumbuhan ekonomi global pada tahun-tahun

pada proyek-proyek infrastruktur, ataupun investasi tidak langsung

belakangan ini mengakibatkan penurunan pada pertumbuhan PDB

melalui instrumen finansial, baik dalam bentuk ekuitas, utang, ataupun

negara maju dan negara berkembang. Berdasarkan World Bank

derivatif. Contoh produk derivatif yang dikembangkan adalah Reksa Dana

Economic Outlook, pertumbuhan global diproyeksikan akan melambat

Penyertaan Terbatas (RDPT), Efek Beragun Aset (EBA), dan Dana Investasi

pada 3,1% di 2016, sebelum mengalami perbaikan di 2017 pada angka

Real Estate (DIRE).

3,4%. Ada beberapa faktor yang menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi global, termasuk beberapa kejutan, seperti Brexit (referendum

Sejak tahun 2015, Pemerintah juga telah melakukan reformasi dengan

yang memutuskan United Kingdom keluar dari Uni Eropa), rebalancing

mengeluarkan 14 paket kebijakan ekonomi. Sejak Juli 2016, terdapat 2

pertumbuhan ekonomi di Tiongkok, tren produktivitas yang melambat,

Paket Ekonomi baru yang diterbitkan Pemerintah. Terkait kebijakan fiskal,

serta beberapa faktor non-ekonomi, seperti ketidakjelasan peraturan dan

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 129

geopolitik.

Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 265 Tahun 2015 tentang Fasilitas dalam Rangka Penyiapan dan Pelaksanaan

Untuk terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi, salah satu fokus

Transaksi Proyek KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur dan Peraturan

Pemerintah pada saat ini adalah melakukan percepatan pembangunan

Menteri Keuangan No. 130 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan

infrastruktur. Pemerintah Indonesia telah melakukan sejumlah upaya dalam

Pemberian Jaminan Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan

rangka mendorong investasi untuk beragam sektor terkait infrastruktur.

Infrastruktur Ketenagalistrikan.

Dimulai dari upaya dalam meningkatkan sumber pendapatan dan investasi, hingga perbaikan dalam regulasi, fiskal, dan kelembagaan telah dilakukan

Selain itu, Pemerintah juga akan segera mengeluarkan Peraturan Menteri

Pemerintah guna mendorong pencapaian milestones proyek prioritas.

Dalam Negeri No. 96 tahun 2016 tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan Dalam Rangka Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan

Salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan sumber pendapatan

Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Di Daerah. Upaya perbaikan

dan investasi adalah dengan mengeluarkan aturan tentang Tax Amnesty

peraturan pemerintah dalam hal kelembagaan ditunjukan dengan

yang secara efektif dimulai sejak Juli 2016. Pendapatan dari hasil

perancangan Raperpres yang ditujukan untuk menjamin penyediaan dana

uang tebusan Tax Amnesty diharapkan untuk dapat meningkatkan

Uang Ganti Rugi (UGR) PSN dengan cara dikelola oleh Badan Layanan

keberlangsungan penggunaan APBN. Dengan demikian, kemampuan

Umum Lembaga Manajemen Aset Negara (BLU LMAN), perampingan

belanja Pemerintah akan semakin besar, sehingga alokasi untuk

organisasi untuk penghematan anggaran, dan penyusunan rancangan

pembangunan infrastruktur dapat ditingkatkan.

Peraturan Presiden terkait Pembiayaan Investasi Non-APBN (PINA).

Selain dana dari uang tebusan, Pemerintah juga dapat memanfaatkan dana

Dengan upaya yang dilakukan Pemerintah tersebut, diharapkan terjadinya

repatriasi Tax Amnesty. Dana repatriasi Tax Amnesty ini dapat dimanfaatkan

peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia, yang didorong oleh

untuk meningkatkan pembiayaan infrastruktur melalui investasi langsung

peningkatan pertumbuhan pembangunan infrastruktur.


11

A. Perbaikan Peraturan Terkait Infrastruktur Paket Kebijakan Ekonomi

S

alah satu solusi yang ditempuh Pemerintah dalam menghadapi kendala dalam percepatan pembangunan infrastruktur Indonesia adalah melakukan reformasi berupa paket kebijakan ekonomi. Pemerintah telah mengeluarkan 14 paket kebijakan ekonomi sejak September 2015 hingga Desember 2016. Paket kebijakan ekonomi tersebut bertujuan untuk mengatur kembali regulasi Indonesia yang menghambat pertumbuhan ekonomi

(deregulasi), mengatur kembali birokrasi Indonesia, dan memberikan insentif kemudahan hingga iklim investasi dan perekonomian di Indonesia menjadi kondusif dan menguat. Berikut di bawah adalah penjabaran paket kebijakan ekonomi tersebut:

Paket Kebijakan Ekonomi

Kebijakan Satu Peta, mempercepat pembangunan kilang

Pokok Kebijakan

VIII

I

untuk proyek infrastruktur, memperkuat kepastian hukum

ketenagalistrikan melalui Peraturan Presiden No. 4 Tahun

IX

untuk kepemilikan lahan, serta memperjelas tata cara dan perizinan

II

kawasan industri, memangkas durasi untuk mengurus tax

nengah, dan Koperasi (UMKMK) melalui revisi Daftar Negatif Investasi (DNI)

allowance dan tax holiday dan menghapus pungutan PPN

Menurunkan harga BBM, gas, dan tarif dasar listrik bagi

Pengendalian risiko untuk memperlancar arus barang di

XI

industri dan menyederhanakan izin pertanahan untuk

pelabuhan melalui Indonesia Single Risk Management (ISRM)

kepentingan investasi Memperbaiki sistem ketenagakerjaan serta sistem penda-

IV

untuk mencapai target rasio elektrifikasi sebesar 97% di

Meningkatkan perlindungan bagi Usaha Mikro, Kecil, Me-

X

untuk alat transportasi

III

2016 tentang Percepatan Infrastruktur Ketenagalistrikan tahun 2019.

kelengkapan dokumen yang dibutuhkan dalam prosedur

Mempermudah layanan dalam pemberian izin investasi di

haan jasa pemeliharaan Mendukung percepatan pembangunan infrastruktur

Melakukan deregulasi atas 165 peraturan, mempercepat birokrasi perizinan terkait pengadaan lahan dan izin lainnya

minyak dalam negeri dan memberikan insentif bagi perusa-

patan yang meningkat setiap tahunnya dan memberikan

Kebijakan deregulasi untuk mendukung kemudahan

XII

kebijakan terhadap Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang lebih

berusaha dengan memangkas dari 94 prosedur menjadi 10 prosedur untuk mendapatkan izin memulai usaha.

luas dan terjangkau Penyederhanaan jumlah dan waktu perizinan yang diperlu-

Memberikan insentif berupa keringanan pajak dan revaluasi

V

aset perusahaan dan BUMN serta individu untuk membuat sistem ekonomi dan investasi yang lebih transparan dan

XIII

Memberikan insentif berupa kemudahan investasi untuk

VII

Menerbitkan Peta Jalan E-Commerce untuk mendorong

daerah KEK, regulasi sumber daya air dan proses perizinan yang cepat

Rendah (MBR) dari 33 izin/tahapan menjadi 11 izin/ rekomendasi.

efisien

VI

kan untuk membangun rumah Masyarakat Berpenghasilan

XIV

Memberikan keringanan pada industri padat karya, dimana

perluasan dan peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat di seluruh Indonesia secara efisien dan terkoneksi secara global.

PPh 21 menjadi tanggungan perusahaan

Harapan dengan diimplementasikannya kebijakan-kebijakan tersebut adalah untuk dapat menarik lebih banyak investor, terutama investor dari luar negeri, sehingga meningkatkan investasi di Indonesia, terutama di sektor pembangunan infrastruktur.

12


Percepatan Perizinan Melalui BKPM

B

erdasarkan Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007, BKPM merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, yang

mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal. Pada 11 Januari 2016, Pemerintah meresmikan peluncuran 3 Jam Perizinan Investasi di BKPM. Produk-produk perizinan yang dapat diberikan melalui layanan izin investasi 3 jam diantaranya adalah:

1.

Izin investasi

2.

Akta Perusahaan dan Pengesahan

3.

NPWP

4.

Tanda Daftar Perusahaan

5.

Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)

6.

Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)

7.

Angka Pengenal Importir Produsen (API-P)

8.

Nomor Induk Kepabeanan (NIK)

9.

Surat Keterangan Peta Informasi Ketersediaan Lahan

Pada saat peluncuran layanan 3 Jam Perizinan Investasi, salah satu syarat yang dibutuhkan adalah investasi minimal Rp 100 Miliar dan/atau menyerap tenaga kerja minimal 1.000 orang. Selanjutnya, untuk mendukung program

Tax Amnesty, peserta Tax Amnesty dapat memanfaatkan layanan tersebut tanpa melihat batasan nilai investasi dan jumlah tenaga kerja. KPPIP turut mendukung BKPM dalam peningkatan investasi di Indonesia, salah satunya dengan menyampaikan peluang investasi pada infrastruktur prioritas pada forum-forum bisnis yang diadakan bersama dengan BKPM.

Revisi Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2015 tentang Penunjukkan BUMD sebagai Kontraktor

R

evisi PP No. 79/2015 j.o PP No. 54/2016 diundangkan pada 22 November 2016. Adapun revisi yang dilakukan adalah pengaturan bahwa BUMD yang diberi penugasan oleh Pemerintah Daerah

dapat melakukan penunjukkan langsung jasa kontraktor. Sebelum dilakukan revisi ini, hanya BUMN yang diberi penugasan oleh Pemerintah yang dapat melakukan penunjukkan langsung. KPPIP mendorong dilakukannya revisi dan mendorong percepatan finalisasi rancangan revisi PP No. 79/2015 untuk memastikan bahwa proyek-proyek yang menggunakan skema penugasan kepada BUMD dapat melakukan penunjukkan langsung jasa konstruksi. Dengan dilakukannya penunjukkan langsung, BUMD terkait dapat mempercepat proses pengadaan barang/ jasa sehingga mempercepat proses penyiapan proyek. Dukungan KPPIP dalam mendorong revisi dan percepatan finalisasi rancangan revisi PP No. 79/2015 adalah pemantauan sirkulasi tanda tangan pemangku kepentingan dan eskalasi ke rapat tingkat menteri KPPIP pada 11 November 2016.


13

B. Perbaikan peraturan terkait kebijakan fiskal Peraturan Menteri Keuangan No. 129 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 265 Tahun 2015 tentang Fasilitas dalam Rangka Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi Proyek KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur

Cara pemilihan Transaction Advisor melalui skema kerja sama,

sesuai dengan PMK 129/2016 adalah sebagai berikut:

MENTERI KEUANGAN

P

3

eraturan Menteri Keuangan No. 129 Tahun 2016 mengatur Tata Cara Pelaksanaan Fasilitas dengan Lembaga Internasional untuk Penyediaan

1

Transaction Advisor dengan opsi perjanjian kerja sama, yang diterbitkan

pada bulan Agustus 2016. PMK ini merupakan revisi dari Peraturan Menteri

2 LEMBAGA INTERNASIONAL

MENTERI ESDM

Keuangan No. 265 Tahun 2015 dengan penambahan peraturan terkait dengan Pembangunan Kilang Minyak melalui skema KPBU.

4

6

Penyusunan Peraturan Menteri Keuangan No. 129 Tahun 2016 dilatarbelakangi

7

5

oleh kebutuhan Proyek Kilang Minyak Bontang, yang telah ditetapkan sebagai proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) pada 9 Februari 2016,

PJPK

untuk menetapkan Transaction Advisor. Pada rapat koordinasi yang sama yang menetapkan skema proyek menjadi KPBU, terdapat usulan agar International Finance Corporation (IFC) menjadi

Transaction Advisor mengingat rekam jejak suksesnya pendampingan IFC untuk proyek KPBU di Indonesia sebelumnya.

1

Cara pemilihan Transaction Advisor melalui PJPK mengajukan Surat Permohonan Fasilitas kepada Menteri Keuangan.

Pertimbangan pemilihan IFC sebagai Transaction Advisor adalah karena IFC

2

Menteri Keuangan dan PJPK membuat Kesepakatan Induk.

dipercaya dapat melakukan proses pelelangan yang credible dan juga sekaligus

bankable. Pada 29 Agustus 2016, IFC mengirimkan proposal Transaction Advisor

3

untuk Proyek Kilang Minyak Bontang kepada PT Pertamina, sebagai penanggung jawab proyek. PT Pertamina membutuhkan dukungan fasilitas Pemerintah berupa Project Development Fund (PDF) untuk mendapatkan penggantian biaya

Transaction Advisor.

4

PJPK dan Lembaga Internasional menyusun Draft Financial Advisory Services Agreement (FASA)

5

PJPK menyampaikan draft FASA kepada Kementerian ESDM untuk mendapat persetujuan terkait lingkup dan biaya.

6

Kementerian ESDM menyampaikan Surat Konfirmasi

7

PJPK dan Lembaga Internasional menandatangani FASA

Dengan pertimbangan efisiensi dan efektifitas untuk melaksanakan fasilitas tersebut, Kementerian Keuangan menyusun Peraturan Menteri Keuangan No. 129 Tahun 2016 di mana di dalamnya ditambahkan satu pasal (pasal 14A) yang menyatakan bahwa Menteri Keuangan, dalam hal ini Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, dapat mengadakan kerjasama dengan

Menteri Keuangan dan Lembaga Internasional membuat Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Fasilitas (Cooperation Agreement).

Lembaga Internasional dalam rangka pelaksanaan fasilitas. Dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan No. 129 Tahun 2016 ini, maka dimungkinkan ditetapkannya IFC sebagai Transaction Advisor Proyek Kilang Minyak Bontang dengan skema kerja sama dengan Menteri Keuangan.

Dukungan KPPIP diberikan dalam implementasi PMK 129/2016 untuk percepatan penetapan IFC sebagai Transaction Advisor Proyek Kilang Minyak Bontang, dengan mengkoordinasikan rapat pembahasan secara rutin dengan semua pemangku kepentingan, yaitu Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, PT Pertamina, dan IFC.

14


Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 96 tahun 2016 tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan dalam Rangka Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur di Daerah

P

embayaran ketersediaan layanan atau Availability payment adalah bentuk

dukungan pemerintah untuk pengembangan proyek infrastruktur dengan skema KPBU. Pembayaran ketersediaan layanan mengambil bentuk

pembayaran secara berkala oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah kepada

Peraturan Menteri Keuangan No. 130 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan

P

eraturan Menteri Keuangan No. 130 Tahun 2016 merupakan peraturan turunan dari Perpres 4/2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan yang diterbitkan pada September 2016.

Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2016 tersebut memberikan penugasan kepada PT PLN untuk melakukan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (PIK) melalui skema swakelola dan skema kerja sama dengan Independent Power

Producer (IPP). Selanjutnya Peraturan Menteri Keuangan No. 130 Tahun 2016 mengatur tata cara pemberian jaminan Pemerintah berupa jaminan pinjaman PT PLN dalam hal melakukan swakelola, dan jaminan kelayakan usaha atas kerja sama penyediaan tenaga listrik yang dilakukan dengan IPP berdasarkan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL). Dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan No. 130 Tahun 2016, pemenuhan kewajiban PT PLN kepada kreditur berdasarkan perjanjian pinjaman/kredit dapat dijamin oleh Pemerintah, sehingga dapat meningkatkan kemudahan bagi PT PLN

Badan Usaha Pelaksana atas tersedianya layanan Infrastruktur yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian KPBU. Untuk memberikan dukungan dalam bentuk Pembayaran ketersediaan layanan bagi proyek infrastruktur dengan Pemerintah Daerah sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK), maka diperlukan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) sebagai dasar hukum. Pada Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Pembayaran Ketersediaan Layanan diatur dalam Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pemerintahan dalam negeri, paling lambat 30 hari sejak Peraturan Presiden ini dikeluarkan (Pasal 13 dan Pasal 47). Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2015 sendiri dikeluarkan pada Maret 2015, namun hingga pertengahan 2016, Permendagri terkait Pembayaran ketersediaan layanan belum juga dikeluarkan. KPPIP mendukung untuk mendorong diterbitkannya Permendagri tersebut dengan menyampaikan pemahaman mendasar terkait pratek KPBU dan memastikan digunakannya prinsip-prinsip kunci Pembayaran Ketersediaan Layanan, pada pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri. Pada akhir November 2016, rancangan Permendagri telah disetujui dan ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri dengan nomor Peraturan Menteri

dalam mendapatkan kreditur untuk melaksanakan PIK secara swakelola.

Dalam Negeri No. 96 tahun 2016 tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan

Untuk skema kerja sama dengan IPP, Pemerintah dapat memberikan jaminan

Penyediaan Infrastruktur Di Daerah. Selanjutnya, Permendagri ini akan diproses

bahwa PT PLN mampu memenuhi kewajiban finansialnya dalam membeli listrik

Dalam Rangka Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Dalam oleh Kementerian Hukum dan HAM untuk selanjutnya diberlakukan.

dari IPP sesuai dengan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL), dalam bentuk Surat Jaminan Kelayakan Usaha (SJKU). Dukungan Pemerintah ini merupakan wujud komitmen dalam membangun infrastruktur ketenagalistrikan, termasuk mencapai target program 35.000 MW. KPPIP mendukung implementasi dari Peraturan Menteri Keuangan No. 130 Tahun 2016 untuk mempercepat pencapaian financial close dari proyek-proyek dalam program 35.000 MW, terutama dengan skema kerja sama IPP. Dengan adanya jaminan pemerintah ini, maka para pengembang proyek dapat meningkatkan kepercayaan investor untuk berinvestasi pada proyek-proyek ketenagalistrikan.


15

C. Perbaikan peraturan terkait kelembagaan Rancangan Peraturan Presiden tentang Penyediaan Pendanaan Pengadaan Tanah bagi PSN

BKPRN

Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN) adalah lembaga ad hoc yang dibentuk melalui Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2009 tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional. Berdasarkan Keputusan Presiden tersebut BKPRN bertugas untuk mengkoordinasikan:

KPPIP mendukung secara intensif Raperpres Penyediaan Pendanaan Pengadaan Tanah bagi PSN. Raperpres ini ditujukan untuk menjamin penyediaan dana Uang Ganti Rugi (UGR) PSN dengan cara dikelola oleh Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara (BLU LMAN). Implementasi Raperpes ini akan terbagi dalam dua skema yakni Pendanaan Langsung dan Dana Talangan. Dalam skema Dana Talangan, LMAN akan mengganti dana badan usaha yang telah

1.

Penyiapan kebijakan penataan ruang nasional

2.

Pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN)

3.

terpakai terlebih dahulu untuk pengadaan tanah proyek PSN. Dengan dikelola oleh LMAN, diharapkan alokasi dana lebih terjamin karena

penyelenggaraan penataan ruang 4.

5.

yang terpaku pada anggaran tahunan (dapat di carry over ke tahun berikutnya jika UGR belum dapat dicairkan pada tahun anggaran).

Penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang

dikelola dibawah satu instansi yang dapat fokus pada penganggaran dana UGR. Lalu, dengan dikelola oleh LMAN, alokasi dana tidak terikat dengan rezim APBN

Penanganan dan penyelesaian masalah yang timbul dalam

Pemaduserasian peraturan yang terkait dengan penyelenggaraan penataan ruang

6.

Pemaduserasian penatagunaan RTRWN

KPPIP mendukung perumusan Raperpres ini karena diharapkan dapat

7.

Pemantauan pelaksanaan RTRWN

mempercepat dan menjamin ketersediaan dana UGR bagi PSN. Saat ini,

8.

Penyelenggaraan, pembinaan, dan penentuan prioritas

KPPIP tidak hanya mendukung perumusan tetapi juga mendukung penyiapan

pelaksanaan penataan ruang kawasan-kawasan strategis

implementasi Raperpres ini di LMAN melalui kompilasi informasi data kebutuhan dana pengadaan tanah PSN dan prioritasisasi pengalokasiannya.

Pembubaran Unit Pelaksana Program Pembangunan Ketenagalistrikan Nasional (UP3KN) dan Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN)

nasional 9.

Pelaksanaan penataan ruang wilayah nasional dan kawasan strategis nasional

10. Pemfasilitasian kerja sama penataan ruang antar provinsi 11. Kerja sama penataan ruang antarnegara 12. Penyebarluasan informasi bidang penataan ruang dan yang terkait 13. Sinkronisasi Rencana Umum dan Rencana Rinci Tata

UP3KN

Unit Pelaksana Program Pembangunan Ketenagalistrikan Nasional (UP3KN) dibentuk pada Januari 2015 melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 129 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri ESDM No. 3 Tahun 2015. Pembentukan UP3KN bertujuan untuk mempercepat proses

Ruang Daerah dengan peraturan perundang-undangan 14. Upaya peningkatan kapasitas kelembagaan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penataan ruang

Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (PIK) dan pencapaian target program 35.000 MW. Tugas dari UP3KN meliputi inventarisasi status PIK, menyusun dan memantau kemajuan rencana aksi, debottlenecking hambatan

Pada 20 September 2016, dilakukan Rapat Terbatas yang memutuskan

yang ditemui, fasilitasi pertemuan dengan pemangku kepentingan, dan

pembubaran 9 (sembilan) Lembaga Non Struktural (LNS), termasuk salah satunya

mendorong pemanfaatan produk dalam negeri.

adalah BKPRN. Alasan dari pembubaran LNS ini adalah untuk penghematan anggaran dan menghapus terjadinya tumpang tindih kewenangan antar instansi

16

Pada Agustus 2016, unit ini dibubarkan oleh Plt Menteri ESDM dalam rangka

Pemerintah. Setelah pembubaran ini, maka fungsi dari Sembilan LNS tersebut,

perampingan organisasi pada Kementerian ESDM, dengan menyerahkan fungsi

termasuk BKPRN, akan diintegrasikan kepada Kementerian atau Lembaga yang

unit khusus kepada DItjen terkait di Kementerian ESDM.

berkaitan dengan fungsi tersebut.


Pembiayaan Investasi Non-APBN (PINA)

T

otal alokasi dana infrastruktur 2015-2016 yang bersumber dari APBN/

penegasan tugas dan kewenangan Menteri PPN/Bappenas sebagai Chief

APBD adalah sekitar Rp 1.500 Triliun, dari total kebutuhan investasi

Investment Officer dan jalur koordinasi dengan pihak terkait, penambahan arahan

infrastruktur sebesar Rp 4.796,2 Triliun, sehingga masih terdapat gap

kebijakan khusus PINA pada Rencana Kerja Pemerintah, dan harmonisasi

dalam pendanaan pembangunan infrastruktur.

kebijakan dalam rangka menciptakan sumber-sumber pendanaan PINA.

Oleh karena itu, Kementerian PPN/Bappenas memandang dibutuhkannya suatu

KPPIP mendukung perumusan PINA dengan memberi masukan terkait perlunya

sistem perencanaan dan koordinasi paralel untuk investasi pembangunan yang

sinergi antara KPPIP dan Koordinator PINA untuk optimalisasi proyek prioritas dan

menggunakan dana non APBN dan diatur dalam bentuk Peraturan Presiden.

strategis.

Sejumlah isu kunci yang perlu diatur dalam Peraturan Presiden ini adalah

D. Perkembangan KPBU dI Indonesia Kemajuan KPBU di Indonesia

U

ntuk pembangunan infrastruktur di Indonesia dibutuhkan pendanaan yang

Meskipun langkah-langkah reformasi dari sisi peraturan dan kelembagaan sudah

mencapai sekitar Rp 4.796,2 Triliun. Mengingat adanya keterbatasan

dilakukan, implementasi KPBU di Indonesia masih terhambat. Sejumlah proyek

pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

yang diusung sebagai KPBU melalui PPP Book sejak tahun 2011 sampai tahun

Negara (APBN), maka dibutuhkan peran dari Badan Usaha Swasta untuk

2013 belum sukses mencapai financial close dan konstruksi.

menutupi gap pendanaan sebesar 36%. Pada tahun 2015, Pemerintah semakin giat untuk mendorong tumbuhnya Keterlibatan Badan Usaha Swasta dapat dilihat sejak tahun 1970-an dimana

keterlibatan Badan Usaha sesuai arahan Presiden Jokowi. Hasil dari seluruh

dilakukan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) pertama untuk sektor

upaya dan kerjasama berbagai pihak terkait, maka sejumlah proyek KPBU telah

jalan tol. Sejak itu, Pemerintah mulai mengembangan KPBU di sektor jalan tol

berhasil maju ke tahapan proyek selanjutnya, Dari proyek prioritas, terdapat

dengan skema Built-Operate-Transfer (BOT). Pada tahun 2007, Pemerintah

proyek PLTU Batang, Palapa Ring Paket Barat, dan Palapa Ring Paket Tengah

menerbitan Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2007 tentang Kerjasama

yang sudah mencapai financial close sehingga konstruksi fisik dapat segera

Pemerintah Swasta yang sudah direvisi menjadi Peraturan Presiden No. 38

dilakukan.

Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha. Di samping itu, terdapat proyek Palapa Ring Paket Timur, Jalan Tol Manado – Selain itu, dari sisi kelembagaan juga telah dibentuk PT Penjaminan Infrastruktur

Bitung, dan Jalan Tol Balikpapan – Samarinda dan SPAM Umbulan yang sudah

Indonesia untuk memberikan penjaminan sehingga meningkatkan kelayakan

mencapai penandatanganan perjanjian KPBU.

proyek dan PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) untuk mendorong pendampingan penyiapan dan pendanaan proyek.

Dengan adanya perbaikan-perbaikan regulasi, pembentukan kelembagaan, penyediaan dukungan pemerintah, komitmen PJPK yang solid, dan koordinasi

Kementerian Keuangan juga telah membentuk PPP Unit yang mengelola

yang kuat antar pemangku kepentingan, diharapkan semakin banyak proyek-

dukungan penyiapan maupun dukungan pemerintah lainnya untuk proyek KPBU.

proyek KPBU yang dapat maju dan berhasil.


17

03 BAB

Pencapaian KPPIP Bab ini mencakup laporan pencapaian KPPIP untuk proyek dalam hal peningkatan kualitas penyiapan proyek, penetapan skema pendanaan, monitoring dan debottlenecking serta perbaikan peraturan.

20


A. Dukungan Penyiapan Proyek Penyusunan Outline Business Case/OBC Pelabuhan Hub Internasional (PHI) Kuala Tanjung

P

enyiapan rencana pembangunan proyek PHI Kuala Tanjung telah dilakukan sejak 2012 oleh sejumlah pemangku kepentingan. Akan tetapi, belum ada upaya untuk mengintegrasikan rencana pembangunan pelabuhan

dengan pengembangan industri serta infrastruktur akses dan pendukung yang merupakan faktor penting dalam menjaga keberlanjutan operasional pelabuhan di masa mendatang. Melihat kondisi ini, KPPIP menyediakan jasa konsultansi penyusunan Prastudi Kelayakan/OBC PHI Kuala Tanjung melalui pengadaan Konsorsium Mott MacDonald, Deloitte Indonesia dan Hanafiah, Ponggawa & Partners (HPRP). Penyusunan lingkup studi untuk OBC PHI Kuala Tanjung dibahas dan disepakati

Penyusunan Dokumen AMDAL Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Merauke

P

ada bulan Juli 2016, Presiden menginstruksikan untuk segera dilakukan pembentukan KEK Merauke. Sebagai upaya percepatan memenuhi kelengkapan dokumen pengusulan pembentukan KEK Merauke

oleh Pemerintah Kab. Merauke, KPPIP menyediakan jasa konsultansi untuk penyusunan Dok. AMDAL dimana PT Karsa Buana Lestari terpilih melalui proses penunjukan langsung. Pada Desember 2016, kajian AMDAL telah diselesaikan dan dilanjutkan dengan sosialisasi rencana pembentukan KEK kepada masyarakat setempat oleh Konsultan penyusun Dok. AMDAL dengan dukungan KPPIP. Dengan diselesaikannya Dok. AMDAL ini, proses pengusulan pembentukan KEK diharapkan dapat segera dilakukan pada awal tahun 2017.

oleh pemangku kepentingan utama yaitu Kementerian Perhubungan, PT Pelindo I serta PT Inalum. Dengan diselesaikannya penyusunan OBC ini, maka proses pembahasan dan penetapan skema pendanaan proyek dapat segera dilakukan. OBC PHI Kuala Tanjung telah diselesaikan pada Desember 2016.

Harga Keekonomian Produk Kilang Minyak Bontang

B

erdasarkan Peraturan Presiden No. 146 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak di Dalam Negeri, produk BBM Kilang Minyak Bontang akan ditetapkan menggunakan

harga keekonomian. Harga keekonomian merupakan harga yang diperhitungkan berdasarkan pengembalian nilai investasi dan keuntungan yang wajar atas Pembangunan Kilang Minyak atau Pengembangan Kilang Minyak yang besarannya ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral setelah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan. Pada bulan April 2016, Kementerian ESDM mengirimkan surat permohonan kepada KPPIP untuk melakukan kajian harga keekonomian. Menindaklanjuti hal tersebut, KPPIP menyediakan jasa konsultansi dan memilih Argus/Santi Group sebagai konsultan penyusun kajian.

Studi Kelembagaan Pendanaan dalam Pengadaan Infrastruktur di Indonesia

M

enimbang kebutuhan pendanaan infrastruktur yang sangat signifikan serta keterbatasan kemampuan pembiayaan dari APBN/APBD, maka diperlukan sumber dan skema pembiayaan alternatif. Melihat kondisi

ini, KPPIP melalui pengadaan jasa konsultansi PT Wiswakharman yang terpilih melalui proses lelang untuk melakukan studi Kelembagaan Pendanaan dalam Pengadaan Infrastruktur di Indonesia. Tujuan upaya ini adalah mencari rekomendasi alternatif pembiayaan guna mempercepat pembangunan infrastruktur di Indonesia. Studi Kelembagaan ini diselesaikan pada Oktober 2016. Studi Kelembagaan ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kepada KPPIP dan Penanggung Jawab Proyek infrastruktur terkait dengan konsep lembaga keuangan dan investasi infrastruktur yang perlu dikembangkan di Indonesia untuk membantu pendanaan proyek melalui instrumen-instrumen atau skema yang saat ini belum dimanfaatkan secara maksimal.

Kajian Harga Keekonomian selesai pada Oktober 2016, setelah sebelumnya dilakukan tiga kali workshop untuk membahas metodologi dan hasil perhitungan harga. Hasil kajian harga keekonomian ini dapat menjadi basis harga referensi produk Kilang Minyak Bontang yang menjadi informasi penting bagi calon investor dan digunakan pada saat market sounding guna menarik minat investor untuk mengembangkan proyek Kilang Minyak Bontang.


21

B. Penetapan Skema Pendanaan Proyek Penandatanganan Perjanjian KPBU dan Financial Close SPAM Umbulan

Sebagai hasil atas koordinasi yang dilakukan KPPIP, dikeluarkannya surat

S

Umbulan.

etelah selesainya proses lelang Proyek SPAM Umbulan pada Februari 2016, penandatanganan Perjanjian KPBU antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai PJPK dan Badan Usaha belum dapat dilakukan

hingga Mei 2016. Hal ini disebabkan belum terpenuhinya persyaratan berupa persetujuan atas

Detail Engineering Design (DED) Proyek SPAM Umbulan oleh semua PDAM terdampak yaitu PDAM Kab, Gresik, PDAM Kota Surabaya, PDAM Kab. Sidoarjo, PDAM Kota Pasuruan, dan PDAM Kab. Pasuruan. Persetujuan atas DED yang masih dibutuhkan adalah persetujuan dari PDAM Kabupaten Pasuruan. Melalui Rapat Koordinasi Menteri KPPIP pada 17 Juli 2016, KPPIP memfasilitasi pencapaian kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemkab Pasuruan, PDAM Pasuruan, dan Kementerian PUPR serta berperan aktif dalam

komitmen dukungan ketiga kementerian tersebut untuk pengalokasian DAK bagi pembangunan jaringan distribusi hilir di Kabupaten Pasuruan terkait Proyek SPAM

Terkait amandemen perjanjian KPBU antara PJPK dan Badan Usaha, KPPIP berkoordinasi dengan Tim PJPK yang dipimpin oleh Gubernur Jawa Timur serta Kepala BPPT Jawa Timur, PT Sarana Multi Infrastruktur sebagai pelaksana

project development facility, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia sebagai penjamin risiko, PT Indonesia Infrastructure Finance sebagai lead arranger, dan PT Meta Ardhya Tirta Umbulan sebagai badan usaha. KPPIP berperan sebagai mediator dalam negosiasi hal-hal yang termasuk sebagai condition precedent dan perubahannya menjadi condition subsequent dari financial close. Perubahan-perubahan tersebut dapat mendorong percepatan

financial close dari 1 tahun menjadi 6 bulan sejak penandatanganan perjanjian KPBU. Financial close SPAM Umbulan berhasil terpenuhi pada 30 Desember 2016.

melakukan komunikasi dengan Gubernur Provinsi Jawa Timur untuk memastikan semua syarat penandatanganan perjanjian KPBU yang menjadi tanggung jawab PJPK dapat terpenuhi. Penandatanganan perjanjian KPBU sendiri dilakukan pada 22 Juli 2016. KPPIP membantu proses percepatan financial close melalui rapat mingguan SPAM Umbulan yang dipimpin oleh Deputi VI Kemenko Perekonomian selaku Ketua Tim Pelaksana KPPIP. Mendekati tenggat waktu target percepatan financial

close, KPPIP melaksanakan Rapat Koordinasi Tingkat Menteri KPPIP pada 21 November 2016.

22

Penandatanganan Perjanjian KPBU Palapa Ring Broadband Paket Timur

P

alapa Ring Paket Timur adalah paket terakhir dari proyek Palapa Ring yang bertujuan membangun jaringan serat optik nasional yang mencakup 35 kabupaten/kota. Pada 29 September 2016, penandatanganan Perjanjian

KPBU untuk Palapa Ring Paket Timur telah terlaksana antara Menteri Komunikasi

Rapat ini membahas upaya pemenuhan syarat-syarat financial close seperti

dan Informatika sebagai PJPK dan PT Palapa Timur Telematika sebagai Badan

alokasi DAK untuk pembangunan jaringan distribusi SPAM Umbulan di

Usaha Pelaksana yang terpilih melalui proses lelang. Selain itu, telah dilakukan

Kabupaten Pasuruan dan juga membahas amandemen perjanjian KPBU antara

penandatanganan Perjanjian Penjaminan dan Perjanjian Regres pada saat yang

PJPK dan Badan Usaha untuk memungkinkan percepatan financial close.

bersamaan.

Terkait dengan alokasi DAK untuk pembangunan jaringan distribusi SPAM

Sebagai bagian dari proyek prioritas, KPPIP melakukan pemantauan kemajuan

Umbulan di Kabupaten Pasuruan, KPPIP berkoordinasi dengan Kedeputian

proyek bersama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo),

Bidang Sarana dan Prasarana serta Kedeputian Bidang Pengembangan Regional

Kementerian Keuangan, dan PT Sarana Multi Infrastruktur serta memfasilitasi

Bappenas; Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian PUPR; serta Direktorat

penandatanganan Perjanjian KPBU yang disaksikan oleh Presiden di Istana

Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan.

Negara.


Pencapaian Financial Close Palapa Ring Broadband Paket Tengah dan Paket Barat

S

etelah tercapainya penandatanganan Perjanjian KPBU Palapa Ring Paket Barat pada 29 Februari 2016 dan Paket Tengah pada 4 Maret 2016, maka Kementerian Kominfo sebagai PJPK telah mengambil langkah-

langkah untuk mewujudkan financial close agar dana dapat dicairkan untuk memulai konstruksi. Financial close Paket Barat telah tercapai pada 26 Juli 2016 dan disusul oleh Paket Tengah pada 29 Agustus 2016. Untuk mencapai milestone ini, KPPIP melakukan pemantauan dan memfasilitasi koordinasi untuk percepatan pencapaian financial close sehingga konstruksi

dapat segera dimulai.

Penerbitan Penetapan Lokasi untuk Central – West Java Transmission Line 500 kV

K

PPIP memfasilitasi rapat koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait di Sekretariat Wakil Presiden pada 30 Agustus 2016 untuk mempercepat diterbitkannya Penetapan Lokasi oleh Bupati Tegal. Dengan dilakukannya

serangkaian pembahasan di level teknis dan rapat koordinasi ini, Penetapan Lokasi proyek dikeluarkan pada 17 Oktober 2016 sehingga proses pengadaan tanah dapat dilaksanakan guna mencapai target mulai konstruksi pada Januari 2017.

Pengadaan Badan Usaha Jalan Tol Serang – Panimbang

K

PPIP mendukung BPJT selaku penanggung jawab proyek Jalan Tol Serang – Panimbang untuk mempercepat penentuan skema pendanaan. KPPIP melakukan analisa finansial maupun kelembagaan terhadap

penyusunan skema pendanaan Jalan Tol Serang – Panimbang. KPPIP juga secara intensif berkoordinasi dan berdiskusi dengan pemangku kepentingan terkait meliputi BPJT selaku otoritas pengatur jalan tol, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) selaku pemberi jaminan dan Kementerian Keuangan untuk mendiskusikan mengenai bentuk dukungan Pemerintah yang dapat ditberikan. Sebagai hasil dari upaya ini, BPJT telah melaksanakan proses Request for

Final Proposal (RFP) atau pemasukan penawaran terakhir pada tanggal 27 Oktober 2016. Hasilnya terdapat satu peserta lelang yang mengikuti RFP yakni konsorsium PT Wijaya Karya dengan PT Jababeka. Saat ini sedang berlangsung proses negosiasi dimana diharapkan pada Januari 2017 sudah dapat ditetapkan BUJT pemenang lelang.


23

C. Pemantauan DAN Debottlenecking Proyek Kesesuaian Tata Ruang untuk Transmisi Sumatera 500 kV

K

PPIP memantau kemajuan proyek dan memfasilitasi rapat koordinasi yang diperlukan untuk menyelesaikan isu yang menghambat pembangunan Transmisi Sumatera 500 kV. Salah satu isu yang muncul adalah belum

disahkannya RTRW Provinsi Riau sehingga proses Penetapan Lokasi dan Izin Lingkungan Transmisi yang melewati Provinsi Riau, jalur New Aur Duri – Peranap

– Perawang, belum dapat dilanjutkan. Pada 16 September 2016, telah dilaksanakan rapat pembahasan tata ruang terkait rencana pembangunan SUTET 500kV New Aur Duri – Peranap – Perawang, yang secara khusus bertujuan untuk merumuskan dan mengambil diskresi untuk penyelesaian permasalahan mengenai belum disahkannya RTRW Provinsi Riau. Hasil dari rapat yang difasilitasi oleh BKPRN ini adalah penandatanganan rumusan rekomendasi yang menjadi fatwa bahwa rencana pembangunan SUTET 500kV New Aur Duri – Peranap – Perawang, yang sesuai dengan Jaringan Transmisi Sumatera Timur dan Jaringan Transmisi Sumatera Tengah, dapat dilanjutkan. Peran KPPIP pada kegiatan ini adalah mendukung dan memastikan bahwa fatwa yang dikeluarkan dapat diaplikasikan oleh para pihak terkait didalam proses pengadaan lahan Transmisi Sumatera 500kV.

24


Prioritasisasi Pembangunan Zona Lainnya Setelah Zona 1 dan 6 Jakarta Sewerage System (JSS)

S

etelah penetapan skema pendanaan untuk Zona 1 dan Zona 6 proyek JSS, belum dilakukan prioritasisasi untuk zona-zona lainnya. Untuk mencapai target layanan pengolahan limbah di Provinsi DKI Jakarta,

diperlukan keputusan prioritasisasi dan penetapan rencana aksi JSS selain Zona 1 dan 6. Keputusan prioritasisasi ini memerlukan studi komprehensif sebagai dasar penetapan dan pengambilan keputusan. KPPIP bekerjasama dengan Kementerian PUPR melakukan rapat koordinasi dengan pemangku kepentingan JSS pada Oktober 2016 untuk memperoleh pendapat terkait rencana penyiapan JSS selanjutnya. KPPIP, dengan bantuan dari Indonesia Infrastructure Initiative (IndII) selaku lembaga donor penyedia

pendanaan, melakukan scoping study untuk menentukan zona-zona yang (secara indikatif) menjadi prioritas dan memiliki potensi untuk dikembangkan setelah Zona 1 dan Zona 6 JSS. Studi ini diperkirakan akan selesai pada Januari 2017. Hasil dari studi tersebut akan menjadi dasar bagi KPPIP melakukan gap

study untuk zona-zona prioritas pada tahun 2017. Gap study melengkapi studi-studi yang sudah dilakukan seperti misalnya rancangan dasar teknis dan kajian awal. Hasil dari gap study dapat menjadi komplemen untuk kajian yang sudah ada dan bila disatukan akan menghasilkan

Outline Business Case (OBC) yang lengkap. OBC tersebut dapat menjadi dasar pengambilan keputusan skema pendanaan atas zona-zona prioritas dan menandai dimulainya penyiapan untuk zona-zona tersebut.

Debottlenecking Penyusunan Dok. AMDAL Pelabuhan Patimban

S

etelah ditetapkannya lokasi pelabuhan di Patimban, Subang, Jawa Barat pada 25 Mei 2016, Kementerian Perhubungan selaku Penanggung Jawab Proyek segera memulai penyiapan proyek dengan menyusun 4

studi secara paralel, salah satunya adalah Dok. AMDAL melalui dukungan hibah dari JICA yang dibutuhkan sebagai kelengkapan dokumen untuk pengajuan pinjaman luar negeri (ODA Loan). Mengingat proyek belum tercantum dalam tata ruang di tingkat nasional dan daerah dan Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN) serta penyusunan Rencana Induk Pelabuhan (RIP) dilakukan secara paralel, maka pengajuan penilaian KA-ANDAL oleh Kementerian Perhubungan tidak dapat diproses oleh Kementerian LHK. Menanggapi situasi ini, KPPIP memfasilitasi serangkaian rapat koordinasi dan konsultansi dengan pemangku kepentingan untuk membahas solusi agar proses penilaian KA-ANDAL dapat dilakukan yaitu dikeluarkannya Surat Menteri Perhubungan yang menjelaskan status penyiapan proyek sembari melengkapi prasyarat administrasi dan legalitas proyek serta Surat Direktur Jenderal Tata Ruang, Kementerian ATR sebagai rujukan untuk penyesuaian tata ruang di tingkat nasional dan daerah. Selain itu, KPPIP turut memfasilitasi pembahasan teknis dengan Kementerian LHK agar Dok. AMDAL yang disusun telah memenuhi seluruh komponen yang diperlukan untuk penilaian kelayakan lingkungan oleh Komite AMDAL. Dengan dukungan KPPIP ini, proses KA-ANDAL Pelabuhan Patimban dapat dilanjutkan.

Pengalokasian Kebutuhan Sisa Dana Pengadaan Tanah untuk Kereta Api Makassar – Pare Pare oleh BLU-LMAN

P

ada awalnya, dana alokasi dana pengadaan tanah pada DIPA Kementerian Perhubungan untuk proyek KA Makassar – Parepare tidak mencukupi kebutuhan pembayaran uang ganti rugi (UGR) lahan untuk

memenuhi target operasi pada 2019. Menanggapi kondisi ini, KPPIP memfasilitasi koordinasi dan prioritasisasi alokasi dana antara BLU-LMAN dan Kementerian Perhubungan dalam rangka pembahasan kebutuhan anggaran UGR untuk Tahun Anggaran 2017. Dengan teralokasinya dana ini, pengadaan tanah proyek dapat dilakukan sesuai dengan target dan pada akhirnya memastikan tidak tertundanya konstruksi proyek.


25

Kesepakatan Legal Standing Penyelenggaraan Prasarana Light Rail Transit (LRT) Sumatera Selatan

P

royek LRT Sumatera Selatan merupakan salah satu infrastruktur yang direncanakan untuk mendukung perhelatan Asian Games pada Agustus 2018. Dalam rangka memastikan terwujudnya target operasi proyek pada Agustus 2018, dibutuhkan percepatan sehingga dikeluarkannya

penugasan penyelenggaraaan prasarana dan sarana LRT melalui Peraturan Presiden No. 116/2015 j.o. Peraturan Presiden No. 55/2016 tentang Perubahan atas Perpres No. 116/2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan KA Ringan/LRT di Provinsi Sumatera Selatan. Setelah dikeluarkannya Peraturan Presiden No. 116/2015, PT Waskita Karya segera menjalankan konstruksi namun terdapat sejumlah kelengkapan penyiapan proyek yang belum terpenuhi sehingga berpotensi menghambat pelaksanaan penyelenggaraan proyek meliputi penetapan spesifikasi teknis/desain dan kontrak kerjasama. Penyelenggaraan prasarana juga telah dimulai sejak November 2015 oleh PT Waskita Karya untuk mencapai target penyelesaian konstruksi pada Juni 2018 dan target penyelenggaraan sarana pada Maret 2018. Dalam rangka memastikan bahwa pelaksaan pembangunan LRT Sumatera Selatan berjalan sesuai dengan Peraturan Presiden No. 116/2015 j.o. Peraturan Presiden No. 55/2016, KPPIP memfasilitasi rapat penyusunan kesepakatan legal standing pada 14 November 2016 dengan melibatkan Kantor

Staf Presiden (KSP); Kementerian Perhubungan; Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP); Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan, dan Pembangunan (TP4); Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP); dan PT Waskita Karya. Penyusunan legal standing ini bertujuan untuk menyamakan pemahaman diantara pemangku kepentingan terkait dengan pelaksanaan pembangunan LRT oleh PT Waskita Karya berdasarkan dasar hukum Peraturan Presiden No. 116/2016. Hal ini dibutuhkan agar pelaksanaan pembangunan tidak menghasilkan temuan pada saat proses audit dilakukan di masa mendatang.

Penjaminan Medium Term Notes (MTN) dan Obligasi Pembiayaan Jalan Tol Trans Sumatera (8 Ruas Prioritas) oleh Pemerintah melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan No. 168/PMK.08/2016

K

PPIP terlibat dalam pembahasan pemenuhan sumber pendanaan 8 ruas prioritas Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) yang merupakan bagian dari program infrastruktur prioritas Pemerintah. KPPIP secara aktif membahas dan merekomendasikan potensi alternatif sumber pendanaan JTTS. Hal

ini dilakukan melalui koordinasi dengan PT Hutama Karya selaku penerima penugasan penyelenggaraan proyek dan PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) selaku konsultan yang mendukung PT Hutama Karya

dalam pemenuhan pembiayaan JTTS. Pada akhirnya diputuskan bahwa pemenuhan kebutuhan ekuitas PT Hutama Karya akan dipenuhi melalui penerbitan MTN dan Surat Hutang, namun agar menarik bagi calon investor diperlukan dukungan Pemerintah berupa jaminan. Pada November 2016, Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan No. 168/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan Obligasi Dalam Rangka Percepatan Proyek Pembangunan Jalan Tol di Sumatera. Jaminan tersebut diberikan berdasarkan mandat Peraturan Presiden No. 100 Tahun 2014, disamping memberikan jaminan atas pinjaman PT Hutama Karya dalam rangka pengusahaan jalan tol di Sumatera.

26


D. Pencapaian dalam Perbaikan Peraturan terkait Infrastruktur Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

K

PPIP terlibat dalam proses pembahasan dan penyusunan serta mendorong percepatan pengundangan rancangan revisi Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun

2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Dengan direvisinya PP ini, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang mendapat penugasan dari Pemerintah dapat melakukan penunjukan langsung pelaksana konstruksi. PP ini dibutuhkan oleh BUMD yang menerima penugasan langsung dari Pemerintah agar dapat memenuhi pelaksanaan penyediaan prasarana infrastruktur dalam waktu singkat (18 - 24 bulan) sehingga target operasi dapat tercapai. Dengan diperbolehkannya BUMD melakukan penunjukan langsung, maka akan mempersingkat proses pengadaan kontraktor dari sekitar 6 bulan menjadi 3 bulan. Hasil dorongan percepatan ini ialah diterbitkannya PP No. 54 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas PP No. 29 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

Peraturan Presiden No. 102 Tahun 2016 tentang Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

D

alam rangka memastikan tersedianya dana ganti rugi untuk pengadaan tanah PSN, KPPIP berkerjasama dengan Badan Layanan Umum-Lembaga Manajemen Aset Negara (BLU-LMAN) dalam menyusun kebutuhan dana pengadaan

tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Dengan diterbitkannya Peraturan Presiden ini, penanggung jawab PSN melalui Menteri/Kepala K/L terkait mengalokasikan pendanaan sesuai dengan daftar peringkat, yang telah dikoordinasikan dengan KPPIP, dalam APBN pada bagian Bendahara Umum Negara (BUN). Selain itu, diatur pula mengenai pengadaan tanah dengan menggunakan dana badan usaha terlebih dahulu untuk memastikan tersedianya dana ganti rugi pengadaan tanah proyek sesuai dengan jadwal pelaksanaan proyek. Menteri/Kepala K/L terkait perlu melakukan perjanjian dengan Badan Usaha untuk memperoleh kuasa pengadaan tanah dan selanjutnya meminta persetujuan BLU-LMAN. Dana pengadaan tanah yang telah digunakan akan dibayarkan kembali melalui APBN setelah pelepasan hak obyek pengadaan tanah selesai.


27

04 BAB

DAFTAR PROYEK PRIORITAS KPPIP


29

30


1. SPAM SEMARANG BARAT Nilai Investasi

: ~Rp 900 Miliar

Skema Pendanaan

: Belum ditetapkan

Lokasi

: Jawa Tengah

Penanggung Jawab Proyek

: PDAM Kota Semarang

Rencana Mulai Konstruksi

: 2018

Rencana Mulai Operasi

: 2022

Deskripsi Proyek SPAM Semarang Barat adalah proyek pembangunan SPAM yang direncanakan sebagai pilot project SPAM dengan skema pendanaan KPBU di Indonesia. SPAM Semarang Barat akan menyelesaikan permasalahan krisis air bersih dan penurunan permukaan tanah karena penggunaan air tanah di Kota Semarang.

Signifikansi Proyek Proyek akan menggunakan air dari Bendungan Jatibarang untuk menyelesaikan masalah kurangnya penyediaan air baku kota Semarang yang selama ini mengandalkan penyediaan dari Kabupaten Kudus. Proyek ini bertujuan untuk menyediakan air minum untuk 31 kelurahan di 3 kecamatan dengan estimasi 60.000 keluarga yang belum tersambung dengan jaringan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dalam wilayah Semarang Barat, Tugu, dan Ngaliyan. Proyek ini diharapkan dapat menyelesaikan krisis air bersih dan mengurangi penggunaan air tanah di Kota Semarang.

Status Terakhir Sesuai dengan instruksi Wakil Presiden pada Juni 2015, saat ini sedang dilakukan koordinasi untuk penetapan skema pendanaan yang akan diterapkan dalam proyek ini. Direktorat Pengembangan SPAM Kementerian PUPR telah membuat quick review atas perbandingan skema KPBU dan pendanaan pemerintah pusat-pemerintah daerah. Atas hasil tersebut, Menteri PUPR meminta arahan lebih lanjut dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dalam menentukan skema pendanaan yang akan dipilih. Pengambilan keputusan atas skema pendanaan direncanakan akan dilakukan dalam Rapat Tingkat Menteri KPPIP. Sebagai dampak dari perubahan regulasi dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No. 122/2015 dan Peraturan Menteri PUPR No. 19/2016, apapun skema pendanaan yang nantinya terpilih, PJP /PJPK yang baru dari proyek SPAM Semarang Barat adalah PDAM Kota Semarang.


31

Jadwal Pelaksanaan Proyek dan Status Proyek RTRW

Pra-Studi Kelayakan

Studi Kelayakan

Rencana Teknik Terinci (DED)

Sudah tercantum

Selesai pada 2012

Selesai pada 2014

Ditargetkan dimulai pada Semester ke-2 2017

AMDAL

Izin Lingkungan

IPPKH

Pengadaan Tanah

Sudah diterbitkan

Sudah diterbitkan

N/A

Menunggu penetapan lokasi

Pelelangan Investasi

Dukungan Kelayakan

Penjaminan

Ditargetkan dimulai pada

In principle approval sudah disetujui

Penetapan Skema Pendanaan Belum ditetapkan

Semester ke-2 2016

Pencapaian Pembiayaan


Target Operasi

2017

2018

2022

Skema Pendanaan

Tindak Lanjut

Proyek SPAM Semarang Barat sebelumnya telah disiapkan dengan

1.

Koordinasi antara Direktorat Jenderal Cipta Karya, Pemerintah Kota

menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang

Semarang dan PDAM Kota Semarang untuk menyepakati skema

direncanakan akan menerima Dukungan Pemerintah dalam bentuk Viability Gap

pendanaan yang paling tepat dan efektif untuk mempercepat pelaksanaan

Fund (VGF). Izin Prinsip VGF (in-principle approval VGF) telah dikeluarkan di bulan Mei 2015. Saat ini, menindaklanjuti instruksi Wakil Presiden pada 2015,

proyek; 2.

Penguatan dan peningkatan kapasitas PDAM Semarang Barat sebagai

masih dilakukan kajian bersama oleh para pemangku kepentingan atas skema

PJP/PJPK proyek SPAM Semarang Barat sesuai dengan Peraturan

pendanaan yang akan dipilih, antara KPBU, APBN, atau Business-to-Business.

Menteri PUPR No.19/2016.

Pengadaan Tanah Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah telah disusun, dan penyelesaian pengadaan tanah ditargetkan selesai sebelum proses lelang selesai. Proses pengadaan tanah terhenti dan menunggu kejelasan skema pendanaan sebelum ditindaklanjuti.

32

Letter of intent PT PII sudah diterbitkan


2. JAKARTA SEWERAGE SYSTEM Nilai Investasi

: ~Rp 70 Triliun

Skema Pendanaan

: APBN dengan Pinjaman Asing (Jepang) untuk Zona 1 dan

potensi

skema yang sama untuk Zona 6, skema pendanaan untuk

zona lainnya belum ditetapkan

Lokasi : DKI Jakarta Penanggung Jawab Proyek

: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta


: 2018 (Zona 1)


: 2021 (Zona 1)

Deskripsi Proyek

Pengembangan Pengolahan Sistem Air Limbah Terpusat di DKI Jakarta, dengan target pencapaian 75% cakupan wilayah pelayanan air limbah pada tahun 2022.

Proyek Jakarta Sewerage System akan menangani pengolahan limbah domestik di 15 zona (termasuk Zona yang sudah beroperasi), dengan rencana

Pembangunan Zona 1 dan Zona 6 akan meningkatkan cakupan wilayah

pembangunan awal pada Zona 1 dan 6. Kedua zona ini diharapkan dapat

pelayanan air limbah di DKI Jakarta sebesar 20%. Diharapkan dengan

beroperasi pada tahun 2022, dimana Zona 1 akan melayani wilayah pusat dan

dimulainya penyiapan proyek untuk Zona 1 dapat menjadi spillover effect kepada

utara dan Zona 6 akan melayani wilayah barat. Total biaya proyek di Zona 1

pembangunan zona lainnya. Pada akhirnya, pembangunan seluruh proyek JSS

adalah ± 8,1 Triliun sedangkan pengembangan Zona 6 akan membutuhkan biaya

dapat melebihi target jangkauan layanan limbah di DKI Jakarta.

sebesar ± 5 Triliun. Zona 1 merupakan pembangunan sistem pengolahan limbah terpusat yang terdiri dari: 1) Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL); 2) Sistem perpipaan; 3)

Status Terakhir

Sambungan rumah, dengan cakupan wilayah seluas 4.901 Ha. IPAL Zona 1 akan dibangun di Pluit dengan kapasitas rata-rata 198.000 m3 per hari. Pada saat ini,

Proses Zona 1 akan dipercepat dengan dimulainya proses loan di Bappenas

percepatan proyek difokuskan pada Zona 1.

segera setelah dokumen teknis yang merupakan bagian DED yang dilakukan oleh Dirjen Cipta Karya sudah dapat menyediakan informasi dasar seperti project

scope dan total kebutuhan pinjaman. Pelaksanaan DED untuk Zona 1 masih

Signifikansi Proyek Sebagai ibukota negara, DKI Jakarta telah berkembang sebagai pusat pemerintahan, bisnis, dan industri. Karena perkembangan tersebut tidak disertai dengan perbaikan sistem pembuangan untuk menangani limbah yang dihasilkan, maka kondisi air dan sanitasi di Jakarta semakin memburuk. Saat ini, cakupan wilayah (coverage ratio) di DKI Jakarta hanya meliputi 4% dari

menunggu selesainya proses lelang dan lengkapnya dokumen administratif untuk lahan IPAL Zona 1. Proses untuk zona-zona lain akan dipercepat dengan dilakukannya scoping study dengan bantuan donor yang akan menjadi dasar KPPIP melakukan gap study yang akan menghasilkan FS sebagai dasar penentuan skema pendanaan JSS zona-zona lain.

keseluruhan wilayah dengan tingkat pencemaran BOD sebesar 84 mg/l. Dengan kondisi tersebut, DKI Jakarta berada di posisi kedua terendah dalam hal sanitasi di antara ibu kota di Asia Tenggara. Selain itu, JSS juga dibutuhkan untuk mendukung efektivitas Pengembangan Terpadu Pesisir Ibukota Negara (PTPIN)/

National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) yang juga sudah mulai dibangun. NCICD memerlukan percepatan pembangunan proyek pengolahan air limbah sehingga proyek ini mendapatkan prioritas khusus dari pemerintah pusat dengan diterbitkannya surat No: S-130/D.VI.M.EKON/09/2013 mengenai Percepatan


33

Jadwal Pelaksanaan Proyek dan Status Proyek Jss Zona 1 RTRW

Pra-Studi Kelayakan

Studi Kelayakan


Sudah tercantum

Selesai pada 2015

Selesai pada 2016

Ditargetkan dimulai pada Semester ke-1 2017

AMDAL

Izin Lingkungan

IPPKH

Pengadaan Tanah

Belum dimulai

Belum dimulai

Tidak diperlukan

Sudah mencapai penetapan lokasi


Dukungan Kelayakan

Penjaminan

Tidak diperlukan

Tidak diperlukan

Tidak diperlukan



Target Operasi

2017

2018

2022

Penetapan Skema Pendanaan APBN dengan pinjaman asing

Jadwal Pelaksanaan Proyek dan Status Proyek Jss Zona 6 RTRW

Pra-Studi Kelayakan

Studi Kelayakan


Sudah tercantum

Selesai pada 2015

Selesai pada 2016

Ditargetkan dimulai pada 2019

AMDAL

Izin Lingkungan

IPPKH

Pengadaan Tanah

Belum dimulai

Belum dimulai

Tidak diperlukan

Belum dimulai


Dukungan Kelayakan

Penjaminan

Tidak diperlukan

Tidak diperlukan

Tidak diperlukan



Target Operasi

2019

2020

2024

Penetapan Skema Pendanaan APBN dengan pinjaman asing

34


Skema Pendanaan

Tindak Lanjut

Berdasarkan rapat pembahasan di tingkat Eselon 1 yang dilaksanakan pada

1.

tanggal 9 Februari 2016, diputuskan bahwa Zona 1 dan Zona 6 akan dibiayai

Koordinasi internal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta antara Bappeda DKI dan PT Jakarta Propertindo terkait lahan untuk IPAL Zona 1;

dengan APBN dengan sumber pendanaan dari pinjaman asing yaitu ODA

2.

Koordinasi antara Kementerian PUPR dengan JICA terkait proses ODA Loan untuk JSS Zona 1 dan Zona 6 dengan bantuan KPPIP dan

Jepang.

Bappenas; Skema pendanaan untuk zona-zona lainnya belum ditentukan namun memiliki

3.

Penetapan rencana aksi JSS secara keseluruhan untuk seluruh zona.

potensi untuk dilakukan dengan skema KPBU atau Business-to-Business.

Pengadaan Tanah Pembangunan Zona 1 tidak membutuhkan pengadaan tanah karena lahan telah dimiliki oleh BUMD DKI Jakarta sehingga hal-hal terkait permasalahan lahan di Zona 1 akan diselesaikan secara internal dalam lingkungan DKI Jakarta.

3. NATIONAL CAPITAL INTEGRATED COASTAL DEVELOPMENT (NCICD) FASE A Nilai Investasi

: ~Rp 2,4 Triliun untuk fase A (belum termasuk biaya

Skema Pendanaan

pembebasan lahan) : APBN, APBD, BUMN, BUMD, dan Swasta

Lokasi : DKI Jakarta Penanggung Jawab Proyek

: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Kementerian PUPR


: 2016


: 2018

Deskripsi Proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) mencakup

Fase B: Fase B difokuskan pada upaya membangun tanggul laut luar barat dan

pembangunan sebuah tanggul raksasa di bagian utara dari Teluk Jakarta

waduk besar yang diperkirakan akan dibangun dalam kurun waktu 2018 sampai

sebagai cara untuk melindungi ibukota dari banjir. Di dalam tanggul ini akan

dengan 2022.

dibuat laguna-laguna besar untuk menampung aliran dari 13 sungai di Jakarta (tempat-tempat penampungan air yang menjadi waduk raksasa).

Fase C: Fase C difokuskan untuk membangun tanggul luar timur yang akan dibangun setelah tahun 2023. Beberapa pengembangan jangka panjang di

Tiga fase dari mega proyek ini adalah:

sisi timur teluk Jakarta dilakukan dengan menutup bagian dari teluk untuk

Fase A: Fase A difokuskan untuk meningkatkan perlindungan pantai yang

mengantisipasi jika penurunan muka tanah di Jakarta bagian timur tidak dapat

ada saat ini. Penguatan dan pengembangan tanggul-tanggul pantai yang

dihentikan. Dalam pelaksanaannya, akan disediakan bagian tanggul timur dengan

sudah ada sepanjang 30 kilometer, dan membangun 17 pulau buatan di Teluk

jalan tol akses Tangerang Bekasi untuk mengurangi dampak atas penutupan ini.

Jakarta, kegiatan pencanangan dari fase pertama ini dilaksanakan pada awal September 2014. Pelaksanaan konstruksi direncanakan untuk dilaksanakan

Dari ketiga fase tersebut, hanya fase A yang menjadi prioritas KPPIP.

di awal tahun 2016.


35

Signifikansi Proyek

Status Terakhir

Lebih dari separuh penduduk Jakarta tinggal di area pesisir dan aktivitas

AMDAL dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) telah selesai disusun

perekonomian utama perkotaan juga banyak berkembang di kawasan pesisir. Di

pada Desember 2015.

kawasan ini terdapat aliran 13 sungai besar yang bermuara di Teluk Jakarta dan 40% wilayahnya merupakan dataran rendah yang berada di bawah muka air laut

Walaupun pembagian Trase Fase A di wilayah DKI Jakarta sudah selesai,

pasang. Banjir di kawasan pesisir Jakarta diperburuk dengan menurunnya muka

dibutuhkan penetapan Trase Fase A untuk Tangerang dan Bekasi, di mana Surat

tanah akibat ekstrasi pemanfaatan air tanah dalam yang berlebihan.

Keputusan untuk penetapan dibutuhkan dari Gubernur Provinsi masing-masing untuk kelanjutan penyelesaian trase.

Dengan adanya ancaman yang ada saat ini, maka diperlukan sebuah mega proyek NCICD, yang akan dilakukan dalam 3 tahap dimana tahap pertama akan dilakukan dengan meninggikan tanggul-tanggul eksisting.


Pra-Studi Kelayakan

Studi Kelayakan


Sudah tercantum

Selesai pada 2015

Selesai pada 2015

Selesai pada 2016

AMDAL

Izin Lingkungan

IPPKH

Pengadaan Tanah

Sudah diterbitkan

Sudah diterbitkan

N/A

Belum dimulai


Dukungan Kelayakan

Penjaminan

N/A

N/A

N/A



Target Operasi

2016

Ditargetkan selesai pada 2018

2018

Penetapan Skema Pendanaan APBN, APBD, BUMN, BUMD, dan Swasta

Pengadaan Tanah Skema Pendanaan

NCICD yang berlokasi di utara Jakarta akan melakukan reklamasi lahan dimana

Pendanaan Fase A akan menggunakan APBN, APBD, BUMN, BUMD, dan

sejumlah 210 juta m³ pasir akan dibutuhkan untuk mereklamasi lahan seluas

swasta dengan pembagian alokasi pendanaan mengikuti trase indikatif yang

1.250 ha yang akan menjadi lokasi pengembangan perkotaan.

sudah ditetapkan. Fase selanjutnya akan direncanakan dengan menggandeng

Tindak Lanjut

pihak swasta yang akan berinvestasi di kawasan NCICD.

90 juta m³ pasir akan dibutuhkan untuk membangun tanggul luar saja. Tambahan

Percepatan penetapan trase Fase A untuk daerah Tangerang dan Bekasi yang disertai dengan penerbitan Surat Keputusan dari masing-masing Gubernur

36


4. KILANG MINYAK BONTANG Nilai Investasi

: Rp 194 Triliun

Skema Pendanaan

: Penugasan PT Pertamina dengan kerjasama Swasta

Lokasi : Kalimantan Timur Penanggung Jawab Proyek

: PT Pertamina (Persero)


: 2019


: 2024

Deskripsi Proyek

Status Terakhir

Kilang minyak Bontang adalah proyek pembangunan kilang minyak baru (Grass

Outline Business Case (OBC) telah selesai disusun pada Februari 2016 dengan

Root Refinery) dengan kapasitas produksi bahan bakar minimal 300 ribu barel

fasilitas dari KPPIP dan telah memenuhi standar kualitas OBC KPPIP.

per hari yang akan dibangun di Bontang, Kalimantan Timur. Perencanaan pembangunan Kilang Minyak Bontang akan menggunakan konfigurasi yang

KPPIP telah mengadakan konsultan untuk menghitung harga keekonomian

mempertimbangkan sistem lain seperti sistem petrokimia. Selanjutnya, hasil

produk kilang minyak Bontang sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No.

produksi kilang minyak tersebut akan diutamakan untuk memenuhi kebutuhan

146/2016. Telah dilakukan tiga workshop terkait kajian ini dan hasil kajian telah

bahan bakar dalam negeri.

selesai pada 28 Oktober 2016. Kini, PT Pertamina merupakan Penanggung Jawab Proyek dengan skema

Signifikansi Proyek

penugasan BUMN, yang tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM No. 7935 K/10/MEM/2016 tentang Penugasan Kepada PT Pertamina Dalam

Mengingat kebutuhan bahan bakar dan upaya pencapaian ketahanan energi di dalam negeri, maka Indonesia membutuhkan pertumbuhan industri kilang minyak.

Pembangunan dan Pengoperasian Kilang Minyak di Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, yang diterbitkan pada 9 Desember 2016.

Kombinasi Grass Root Refinery (GRR) dan Refinery Development Masterplan (RDMP) dibutuhkan untuk meningkatkan penyediaan minyak mentah dan bahan bakar di Indonesia sehingga dapat menurunkan ketergantungan pada impor.


Pra-Studi Kelayakan

Studi Kelayakan


Ditargetkan selesai

Selesai pada Januari 2016

Akan disusun oleh investor/


Transaction Advisor

Desember 2016

AMDAL

Izin Lingkungan

IPPKH

Pengadaan Tanah

Ditargetkan selesai

Ditargetkan selesai

Menunggu Revisi RTRW

Belum dimulai

pada 2017

pada 2017


37

Penetapan Skema Pendanaan Penugasan BUMN


Dukungan Kelayakan

Penjaminan

Ditargetkan selesai Juni 2018

Tidak diperlukan

Ditargetkan selesai Juni 2018



Target Operasi


Ditargetkan mulai pada 2019


Skema Pendanaan

sebagian lahan tersebut saat ini diperuntukan konservasi hutan mangrove.

Proyek Kilang Bontang akan dilaksanakan dengan skema penugasan BUMN

lahan untuk pembangunan kilang minyak.

Saat ini sedang dalam proses revisi RTRW untuk dapat mencakup keseluruhan

dengan PT Pertamina sebagai Penanggung Jawab Proyek (melalui Keputusan Menteri ESDM No. 7935 K/10/MEM/2016). PT Pertamina berencana akan

Penetapan lokasi menunggu revisi RTRW Provinsi Kalimantan Timur dan RTRW

melibatkan pihak swasta dalam bentuk Joint Venture dalam pembangunan dan

Kota Bontang. Namun Izin prinsip pembangunan kilang minyak Bontang telah

pengoperasian kilang.

diterbitkan pada 3 Mei 2016 (surat no 600/2250/BPPD/Bangda).

Pengadaan Tanah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan, akan menyediakan lahan seluas 300 ha di Kabupaten Bontang yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan kilang minyak dengan mekanisme pemanfaatan Barang Milik Negara menggunakan skema Kerja Sama

Tindak Lanjut 1.

Pemantauan penyusunan kajian harga keekonomian kilang.

2.

Pemantauan penunjukan rekan kerja sama swasta oleh PT Pertamina.

3.

Pemantauan penerbitan revisi RTRW Provinsi Kalimantan Timur dan Kota

Pemanfaatan. Namun sebagian lahan yang diberikan untuk lokasi kilang tidak

Bontang.

sesuai dengan RTRW Provinsi Kalimantan Timur dan Kota Bontang karena

5. KILANG MINYAK TUBAN Nilai Investasi

: Rp 176 Triliun

Skema Pendanaan

: Penugasan PT Pertamina dengan kerjasama Swasta

(Investor: Rosneft) Lokasi : Jawa Timur Penanggung Jawab Proyek

: PT Pertamina


: 2018


: 2021

Deskripsi Proyek Kilang Minyak Tuban adalah proyek pembangunan kilang minyak baru dengan kapasitas produksi 300 ribu barel per hari yang akan dibangun di Tuban, Jawa Timur. Perencanaan pembangunan Kilang Minyak Tuban akan menggunakan konfigurasi petrokimia (terintegrasi dengan PT Trans Pacific Petrochemical Indotama).

38


Signifikansi Proyek

Status Terakhir

Mengingat kebutuhan bahan bakar dan upaya pencapaian ketahanan energi

Tim Teknis PT Pertamina dan Tim Teknis Pemprov Jawa Timur telah melakukan

dalam negeri, Indonesia membutuhkan pertumbuhan industri kilang minyak di

site visit dan mencapai kesepakatan bahwa Pelabuhan Tanjung Awar–Awar

dalam negeri.

akan dibangun di sebelah timur lokasi kilang minyak, yang pada awalnya akan

Dengan dibangunnya Kilang Minyak Tuban, diharapkan dapat meningkatkan

dimanfaatkan untuk kilang minyak.

dibeli oleh Pertamina dan dilakukan ruislag dengan sebagian lahan KLHK yang penyediaan minyak mentah dan bahan bakar di Indonesia sehingga dapat Saat ini sedang dilakukan penyusunan Bankable Feasibility Study (BFS)

menurunkan ketergantungan terhadap impor.

oleh Technip dengan target penyelesaian Februari 2017.


Pra-Studi Kelayakan

Studi Kelayakan


Ditargetkan selesai pada

Selesai



AMDAL

Izin Lingkungan

IPPKH

Pengadaan Tanah






Dukungan Kelayakan

Penjaminan

Penugasan BUMN

Selesai pada Mei 2016

Tidak diperlukan

Tidak diperlukan



Target Operasi




Agustus 2016

2017

Penetapan Skema Pendanaan

2017

Skema Pendanaan

rapat Komite tanggal 22 Juni 2016. Diputuskan bahwa lahan KLHK akan

Proyek Kilang Minyak Tuban adalah proyek kerjasama Business-to-Business

Pemda Jatim untuk mengalokasikan lahan untuk pembangunan pelabuhan di

antara PT Pertamina dan Rosneft sebagai investor. Seluruh pendanaan untuk

sebelah Timur lahan. Telah disetujui MoU antara PT Pertamina dan KLHK tentang

investasi proyek akan diatur dan dilakukan oleh investor.

mekanisme ruislag untuk lahan pelabuhan.

Pengadaan Tanah

Tindak Lanjut

digunakan untuk kilang minyak. PT Pertamina memberikan komitmen kepada

Penyelesaian isu tumpang tindih rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban

Penentuan mekanisme ruislag antara PT Pertamina dan KLHK tentang lahan

dan Pelabuhan Tanjung Awar-Awar di atas lahan KLHK telah diputuskan dalam

pelabuhan Tanjung Awar-Awar.


39

6. REVITALISASI KILANG EKSISTING (RDMP) Nilai Investasi

: Rp 226 Triliun

Skema Pendanaan

: Penugasan BUMN (dapat bekerja sama dengan swasta)

Lokasi

: Cilacap, Jawa Tengah; Balongan, Jawa Barat; Dumai, Riau;

Balikpapan, Kalimantan Timur; Plaju, Sumatera Selatan


: PT Pertamina (Persero)


: 2017


: 2025

Deskripsi Proyek

Status Terakhir

Proyek RDMP adalah proyek untuk merevitalisasi 5 kilang yang ada di Cilacap,

Pengembangan RDMP Balikpapan saat ini dikerjakan oleh PT Pertamina, namun

Jawa Tengah; Balongan, Jawa Barat; Dumai, Riau; Balikpapan, Kalimantan Timur; Plaju, Sumatera Selatan; untuk meningkatkan kapasitas kilang minyak di Indonesia.

pekerjaan engineering dikerjakan oleh Bechtel. BFS sudah diselesaikan oleh UOP pada Maret 2015. BED sedang disusun oleh Axens, UOP, dan CB&I dengan target penyelesaian Januari 2017. FEED ISBL sedang disusun oleh Bechtel dengan target penyelesaian Juni 2017.

Signifikansi Proyek

Pengembangan RDMP Cilacap dikerjakan oleh Saudi Aramco sebagai mitra

Mengingat kebutuhan bahan bakar dan upaya untuk mencapai ketahanan energi dalam negeri, maka Indonesia membutuhkan pertumbuhan industri kilang minyak dalam negeri. Pada saat ini, kemampuan Indonesia memenuhi kebutuhan produk dalam negeri sangat rendah, yaitu hanya dapat memenuni kebutuhan selama 48 hari pada tahun 2013 dan diperkirakan akan turun menjadi 38 hari pada tahun 2025. Jika dibiarkan, hal ini berpotensi menjadi ancaman ketahanan energi. RDMP dibutuhkan bersamaan dengan proyek kilang minyak baru (Grass Root

Refinery) untuk meningkatkan kapasitas produksi kilang minyak yang sudah ada

investasi PT Pertamina. Pada 22 Desember 2016, direktur kedua perusahaan tersebut menandatangani kesepakatan pembentukan Joint Venture untuk pengembangan Kilang Cilacap. Untuk RDMP Cilacap, BFS sudah diselesaikan oleh UOP pada Desember 2015, BED sedang disusun oleh AMEC Foster Wheeler dengan target penyelesaian Maret 2017, dan pada saat ini pada tahap penyusunan JV Agreement dengan target tanda tangan pada Oktober 2016. Untuk RDMP Balongan dan Dumai, belum terdapat timeline pengembangan proyek.

di Indonesia. Dengan revitalisasi 5 kilang di Cilacap, Balikpapan, Plaju, Balongan, dan Dumai, maka produksi diestimasi akan meningkat 150%.


Pra-Studi Kelayakan

Studi Kelayakan


Sudah tercantum

Selesai pada 2015

Selesai pada 2015

Kilang Balikpapan: Juni 2017 Kilang Cilacap: 2017 Kilang Plaju, Balongan, Dumai: Belum ditetapkan

40


AMDAL

Izin Lingkungan

IPPKH

Pengadaan Tanah

Kilang Balikpapan:

Kilang Balikpapan dan

Kilang Balikpapan dan Cilacap:

Tidak diperlukan (menggunakan


Cilacap:

Ditargetkan selesai pada Juli 2016

lahan eksisting)

Juli 2016

Ditargetkan selesai pada Juli

Kilang Plaju, Balongan, Dumai:

Kilang Cilacap:

2016

Belum ditetapkan


Kilang Plaju, Balongan,

Juli 2016

Dumai:


Belum ditetapkan

Dumai: Belum ditetapkan

Penetapan Skema Pendanaan Penugasan BUMN


Dukungan Kelayakan

Penjaminan

Tidak diperlukan

Tidak diperlukan

Kilang Balikpapan dan Kilang Cilacap: 2022 Kilang Plaju, Balongan, Dumai: Belum ditetapkan



Target Operasi

Kilang Balikpapan dan

Kilang Balikpapan:

Kilang Balikpapan dan Kilang

Cilacap:

Ditargetkan mulai April 2017

Cilacap:


Kilang Cilacap:

2022

2016

Ditargetkan mulai 2017

Kilang Plaju, Balongan, Dumai:



Belum ditetapkan

Dumai:

Dumai:

Belum ditetapkan

Belum ditetapkan

Skema Pendanaan

Tindak Lanjut

Pertamina akan menjadi PJP untuk seluruh revitalisasi kilang eksisting. Untuk

1.

Penentuan proses penyusunan Front End Engineering Design (FEED)

skema pendanaan, PT Pertamina dapat bekerjasama dengan pihak swasta

2.

Penetapan sumber pendanaan

(B-to-B) untuk mengembangkan kilang-kilang tersebut. Saat ini PT Pertamina

3.

Finalisasi dokumen AMDAL

(Persero) telah bekerja sama dengan Saudi Aramco untuk revitalisasi kilang Cilacap.

Pengadaan Tanah Tidak diperlukan pengadaan tanah karena lahan yang digunakan adalah lahan dari kilang-kilang eksisting milik PT Pertamina (Persero).


41

7. HIGH VOLTAGE DIRECT CURRENT (HVDC) Nilai Investasi

: Rp 33,4 Triliun

Skema Pendanaan

: APBN dengan pinjaman luar negeri

Lokasi

: Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Jawa Barat


: PT PLN


: Paket 1-4 pada 2016, paket 5 pada 2017


: 2019

Deskripsi Proyek High Voltage Direct Current (HVDC) adalah proyek pembangunan sistem transmisi interkoneksi antara Sumatra dan Jawa yang salah satu fungsinya adalah untuk mengalirkan listrik yang dihasilkan oleh PLTU Mulut Tambang Sumatera Selatan 8, 9, dan 10 ke Pulau Jawa.

PAKET 1

PAKET 2

PAKET 3

PAKET 4

PAKET 5

WAKTU PELAKSANAAN 42 BULAN





Stasiun konverter/

Saluran transmisi kabel

Saluran transmisi udara



inverter di Kabupaten

bawah laut 500kV DC

500 kV DC dari Muara

500 kV AC dari stasiun

500 kV DC dari Muara

Muara Enim (Sumatera

sepanjang 40 km dari

Enim (Sumatera Selatan)

konverter Muara Enim

Enim (Sumatera Selatan)

Selatan dan Kabupaten

ketapang (Lamtpung)

ke Ketapang (Lampung)

(Sumatera Selatan) ke PLTU

ke sistem transimisi 500

Bogor (Jawa Barat).

- Salira (Banten), yang

dan dari Salira (Banten)

Mulut Tambang dan dari

kV Sumatera.

melintasi Selat Sunda.

ke Bogor (Jawa Barat).

stasiun konverter ke Bogor (Jawa Barat) ke sistem transimisi 500 kV Jawa-Bali.

Deskripsi Proyek

Status Terakhir

Proyek HVDC akan mengembangkan jalur transmisi sepanjang ±742 km dan

Proyek HVDC termasuk dalam RUPTL 2016 – 2025 akan tetapi keberlanjutan

dalam pelaksanaannya akan membutuhkan lahan seluas 300 ha. Transmisi

proyek HVDC menunggu konfirmasi lebih lanjut dari PT PLN.

HVDC direncanakan memiliki kemampuan transfer daya sebesar 3.000 MW dari Sumatera ke Jawa.

Penerbitan LOI untuk HVDC Paket 1 dan 2 terhenti mengingat keberlanjutan proyek sempat menjadi pembahasan di tingkat Pemerintah dan PT PLN. Namun

Tujuan tersebut adalah untuk meningkatkan kemampuan pasokan listrik di Jawa

proyek HVDC kembali dimasukkan dalam RUPTL 2016 – 2025 sehingga dapat

sehingga biaya produksi energi listrik dapat ditekan dengan mengoptimalkan

dilanjutkan.

pemanfaatan batubara low grade yang melimpah di Pulau Sumatera bagian selatan.

42



Pra-Studi Kelayakan

Studi Kelayakan


Sudah Tercantum

Selesai

Selesai

Selesai

AMDAL

Izin Lingkungan

IPPKH

Pengadaan Tanah

Menunggu konfirmasi

Menunggu konfirmasi PT PLN


Sudah mencapai 10%


Dukungan Kelayakan

Penjaminan

Tidak diperlukan

Tidak diperlukan

Tidak diperlukan



Target Operasi

Menunggu konfirmasi



PT PLN

Penetapan Skema Pendanaan Menunggu konfirmasi PT PLN terkait status perjanjian pinjaman luar negeri yang telah dilakukan

PT PLN

Skema Pendanaan HVDC akan dibangun dengan menggunakan APBN dengan pinjaman dari Pemerintah Jepang (JICA). Pinjaman dengan total nilai sekitar Rp 18 Triliun dibagi menjadi 4 perjanjian pinjaman, dimana perjanjian pertama telah ditandatangan dan telah dicairkan sebesar Rp 350 Miliar untuk kebutuhan engineering service. Akan tetapi, pada saat ini status pelaksanaan perjanjian pinjaman tersebut masih

Banten 1.

Pengadaaan lahan untuk electrode station dengan total lahan seluas 17,5 Ha belum dimulai.

2.

Pengadaan lahan untuk landing point telah selesai dilakukan dengan total lahan 3 Ha.

3.

Lahan tapak tower telah dibebaskan sebanyak 85 tapak tower dari total kebutuhan 241 tapak tower.

harus dikonfirmasikan kembali dari PT PLN.

Bogor

Pengadaan Tanah

1.

Sumatera Selatan

2.

1.

Pengadaaan lahan untuk converter station dan electrode station telah

Pengadaaan lahan untuk converter station telah dilakukan seluas 50 Ha darikebutuhan 54 Ha Lahan tapak tower telah dibebaskan sebanyak 5 tapak tower dari total kebutuhan 123 tapak tower.

selesai dengan total lahan seluas 76,3 Ha. 2.

Lahan tapak tower baru dibebaskan sebanyak 3 tapak tower dari total kebutuhan 439 tapak tower.

Lampung 1.

Pengadaaan lahan untuk landing point telah selesai dengan total lahan seluas 76,3 Ha.

2.

Tindak Lanjut Menunggu konfirmasi PT PLN terkait kelanjutan proyek HVDC.

Lahan tapak tower baru dibebaskan sebanyak 23 tapak tower dari total kebutuhan 606 tapak tower.


43

8. TRANSMISI SUMATERA 500kV Nilai Investasi

: Rp 24,4 Triliun

Skema Pendanaan

: Penunjukan BUMN dan swasta


: PT PLN

Lokasi : Pulau Sumatera Rencana Mulai Konstruksi

: 2017


: 2019

Deskripsi Proyek Proyek pembangunan Transmisi Sumatera 500 kV ini bertujuan untuk mengalirkan listrik yang dihasilkan dari pembangkit listrik tenaga batu bara yang berada di bagian selatan ke bagian utara Pulau Sumatera dengan menggunakan jalur transmisi sepanjang 1.330 km dari Muara Enim, Sumatera Selatan sampai ke Langsa, Aceh.

Status Terakhir Lelang untuk 430 km pertama transmisi (ruas Aur Duri – Peranap – Perawang) telah dilakukan dan PT Waskita Karya keluar sebagai pemenang lelang. Lelang untuk pengadaan transmisi 900 km masih menunggu konfirmasi dari PT PLN. Terdapat rencana bahwa pembangunan Transmisi dari PLTU MT Sumsel 8 ke

Signifikansi Proyek

Muara Enim akan dilakukan oleh Waskita Karya, tetapi hal ini membutuhkan opini

Transmisi Sumatera dibutuhkan untuk mengalirkan listrik dari PLTU di Sumatera

dari BPKP terlebih dahulu.

Selatan ke wilayah utara Pulau Sumatera dalam upaya untuk meningkatkan akses listrik untuk masyarakat.


Pra-Studi Kelayakan

Studi Kelayakan


RTRW Provinsi Riau

Selesai

Selesai

Selesai

AMDAL

Izin Lingkungan

IPPKH

Pengadaan Tanah

Ditargetkan selesai

Ditargetkan selesai Desember

Ditargetkan selesai Desember 2016

Mencapai 78% untuk ruas Aur Duri –

Desember 2016

2016

belum disahkan

Penetapan Skema


Dukungan Kelayakan

Penjaminan

Penunjukan BUMN atau

Ditargetkan selesai Desember

Tidak diperlukan

Tidak diperlukan

Swasta

2016



Target Operasi

Ditargetkan selesai

Telah dimulai pada Juli 2016

Ditargetkan mulai Juli 2019

Pendanaan

Desember 2016

44

Peranap – Perawang


Skema Pendanaan

Perawang, yang secara khusus bertujuan untuk merumuskan dan mengambil

Untuk 430 km ruas dari New Aur Duri – Peranap – Perawang, PT PLN telah

RTRW Provinsi Riau.

diskresi untuk penyelesaian permasalahan yang diakibatkan belum disahkannya

menetapkan PT Waskita Karya sebagai pemenang lelang.

Hasil dari rapat adalah penandatanganan rumusan rekomendasi yang menjadi fatwa bahwa rencana pembangunan SUTET 500kV New Aur Duri – Peranap –

Pengadaan Tanah

Perawang, yang sesuai dengan Jaringan Transmisi Sumatera Timur dan Jaringan

PT Waskita Karya telah memulai proses pengadaan tanah untuk ruas New

Transmisi Sumatera Tengah, dapat dilanjutkan.

Aurduri – Peranap dan Peranap - Perawang, dan telah groundbreaking pada bulan April 2016. Sampai akhir 2016, PT Waskita Karya telah melakukan pembebasan 711 tapak tower dari 907 tapak tower yang dibutuhkan pada

Tindak Lanjut

kedua ruas tersebut.

Pemantauan pengadaan tanah dan konstruksi untuk ruas New Aur Duri –

Pada 16 September 2016, telah dilaksanakan rapat pembahasan tata ruang

Sumatera.

Peranap – Perawang dan penyelesaian tahap lelang untuk ~900 km Transmisi

terkait rencana pembangunan SUTET 500kV New Aur Duri – Peranap –

9. CENTRAL-WEST JAVA TRANSMISSION LINE 500 kV Nilai Investasi

: Rp 7,64 Triliun

Skema Pendanaan

: BUMN (Anggaran PLN)

Lokasi

: Jawa Tengah dan Jawa Barat


: PT PLN


: 2017


: 2019

Deskripsi Proyek

Signifikansi Proyek

Pembangunan transmisi 500 kV untuk mengalirkan listrik yang dihasilkan di

Jalur transmisi dari Jawa Barat ke Jawa Tengah sangatlah dibutuhkan untuk

Jawa Tengah ke load center Jakarta yang berada di wilayah Barat Pulau Jawa.

mengalirkan listrik yang akan dihasilkan oleh PLTU Indramayu (1.000 MW), PLTU

Transmisi ini akan terbagi menjadi beberapa ruas meliputi

Jawa 1 (1.000 MW), PLTU Pemalang (2 x 1.000 MW), PLTU Jawa 3 (2 x 660 MW), PLTU Jawa 4 (2 x 1.000 MW) dan PLTU Batang (2.000 MW). Oleh karena itu, dibutuhkan sinkronisasi jadwal pembangunan dan penyelesaian seluruh proyek tersebut.


panjang

Tanjung Jati – Tx (Ungaran – Pedan)

144 km

Tx (Ungaran – Pedan) – Mandirancan

397 km

Status Terakhir

Mandirancan – Indramayu

180 km

Proyek sudah memasuki tahap pengadaan tanah dan perizinan terkait lahan,

Indramayu – Cibatu

260 km

perusahaan untuk pembangunan proyek ini.

seperti IPPKH. PT PLN telah memutuskan untuk memanfaatkan anggaran


45


Pra-Studi Kelayakan

Studi Kelayakan


Ditargetkan selesai

Selesai

Selesai

Selesai

AMDAL

Izin Lingkungan

IPPKH

Pengadaan Tanah

Juli 2016

Juli 2016

Juli 2016

Sudah mencapai 16%


Dukungan Kelayakan

Penjaminan

Tidak diperlukan

Tidak diperlukan

Tidak diperlukan



Target Operasi


Ditargetkan mulai pada Agus-

Ditargetkan mulai Juli 2019

Agustus 2016

tus 2017

Desember 2016

Penetapan Skema Pendanaan APBN dengan pinjaman luar negeri

Skema Pendanaan

Ruas Tx (Unggaran – Pedan) – Mandirancan telah selesai tahap survei,

Proyek ini terindikasi mendapat pinjaman asing dari JICA. Saat ini JICA dan PLN

pengadaan. Tata ruang proyek sudah sesuai setelah diterbitkan diskresi

sedang dalam proses penyusunan loan agreement dan ditargetkan dapat selesai pada Agustus 2016. Sementara menunggu proses tersebut, PT PLN berinisiatif melakukan pengadaan tanah dengan menggunakan anggaran PT PLN terlebih dahulu.

Pengadaan Tanah Sebagian besar Ruas Tanjung Jati – Tx (Unggaran-Pedan) telah mencapai tahap penilaian apraisal, kecuali Kabupaten Demak yang termasuk ke dalam kawasan hutan. Pertimbangan teknis dari Kementerian LHK yang dibutuhkan untuk permohonan IPPKH telah terbit sehingga PT PLN sedang melanjutkan proses melengkapi dokumen untuk IPPKH. Konstruksi sudah mulai di Kabupaten Grobogan dan terdapat 4 tapak yang telah selesai fondasi.

46


pendataan kepemilikan tanah, soil investigation, dan persiapan dokumen oleh BKPRN, termasuk untuk Kota Semarang. PT PLN sedang melakukan penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah. Pada ruas ini, hanya Kabupaten Kendal yang telah memiliki penetapan lokasi. Ruas Mandirancan – Indramayu dan Indramayu- Cibatu sedang menunggu penerbitan surat kesesuaian tata ruang dari Kabupaten Kuningan.

Tindak Lanjut Pemantauan dan mendukung percepatan Penetapan lokasi untuk Ruas Tx (Unggaran – Pedan) – Mandirancan, ruas Mandirancan – Indramayu, dan ruas Indramayu- Cibatu.

10. CENTRAL JAVA POWER PLANT (PLTU BATANG) Nilai Investasi

: Rp 40 Triliun

Skema Pendanaan

: KPBU (dengan IPP PT Bhimasena Power Indonesia)

Lokasi

: Batang, Jawa Tengah


: PT PLN


: 2016

Rencana Mulai Operas

: 2019

Signifikansi Proyek PLTU Batang atau Central Java Power Plant (CJPP) ditujukan untuk memenuhi

Deskripsi Proyek

kebutuhan tenaga listrik di Pulau Jawa dan merupakan bagian dari program

PLTU Batang atau Central Java Power Plant (CJPP) adalah proyek pembangkit listrik tenaga uap ultra critical sebesar 2 x 1.000 MW di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. PLTU Batang akan dibangun oleh Special Purpose Vehicle (SPV) PT Bhimasena Power Indonesia yang beranggotakan J-POWER (34%), Adaro (34%), dan Itochu (32%). Proyek ini telah mendapatkan penjaminan dari PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII) dan Pemerintah Pusat untuk risiko politik dan force

majeure.

penyediaan listrik 35.000 MW. Sebagai salah satu pilot project KPBU pertama dan terbesar di Indonesia, PLTU Jawa Tengah memiliki peran strategis untuk mendorong keterlibatan investasi swasta dalam pembangunan infrastruktur.

Status Terakhir PLTU Jawa Tengah telah mencapai Financial Closing pada tanggal 6 Juni 2016. Saat ini proyek sudah memasuki tahap persiapan untuk konstruksi fisik. PT BPI mulai melakukan konstruksi sebagian dan telah melakukan konsinyasi ke pengadilan untuk membayar uang ganti rugi masyarakat terdampak yang sebelumnya melakukan gugatan atas pengadaan tanah.


Pra-Studi Kelayakan

Studi Kelayakan


Sudah tercantum

Selesai

Selesai

Selesai

AMDAL

Izin Lingkungan

IPPKH

Pengadaan Tanah

Telah diterbitkan

Telah diterbitkan

Telah diterbitkan

Selesai


Dukungan Kelayakan

Penjaminan

IPP


Tidak diperlukan




Target Operasi

Selesai pada Juni 2016

Dimulai Juli 2016




47

Skema Pendanaan

Pengadaan Tanah

Skema pendanaan sudah ditetapkan sebagai Kerjasama Pemerintah dengan

Proses pengadaan lahan telah selesai.

Badan Usaha dimana pihak investor pemenang lelang adalah PT Bhimasena Power Indonesia yang didirikan oleh J-Power (34%), Adaro (34%), dan Itochu (32%).

Tindak Lanjut Pemantauan tahap konstruksi.

11. PLTU INDRAMAYU Nilai Investasi

: Rp 20 Triliun

Skema Pendanaan

: APBN dengan pinjaman luar negeri

Lokasi

: Indramayu, Jawa Barat


: PT PLN


: 2017


: 2019

Deskripsi Proyek Pembangunan pembangkit listrik tenaga uap dengan kapasitas 1.000 MW yang akan menghasilkan listrik untuk kebutuhan di Pulau Jawa dan Pulau Bali.

Status Terakhir

Signifikansi Proyek

Penetapan Lokasi telah dilaksanakan pada 24 Mei 2016 melalui surat keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat

Pembangunan PLTU ini bertujuan untuk mendukung penyediaan sistem listrik

(Surat no. 590/03/14.1.02.0/BPMPT/2016).

dan mengurangi krisis listrik di wilayah Jawa dan Bali. Selain itu proyek ini juga berguna untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan dampak positif di masyarakat dengan mendukung pertumbuhan kawasan industri di Jakarta wilayah timur dan Jawa Barat.


Pra-Studi Kelayakan

Studi Kelayakan


Sudah tercantum

Selesai

Selesai


AMDAL

Izin Lingkungan

IPPKH

Pengadaan Tanah



Tidak diperlukan

Ditargetkan mulai pada Juli 2016

2016

48


Penetapan Skema


Dukungan Kelayakan

Penjaminan

Tidak diperlukan

Tidak diperlukan

Tidak diperlukan



Target Operasi


Ditargetkan mulai pada Januari

Ditargetkan mulai pada Juni 2019

Juli 2016

2017

Pendanaan APBN dengan pinjaman luar negeri

Skema Pendanaan

Pengadaan Tanah

PLTU Indramayu telah ditetapkan menggunakan pendanaan dari APBN dengan

Penetapan lokasi telah selesai pada Juni 2016. Pengadaan lahan pada saat

pinjaman asing dari JICA sebesar USD 2 miliar.

ini dalam tahap penyusunan Land Acquisition and Resettlement Action Plan (LARAP) sebagai bagian dari tahapan pengadaan tanah dengan pendanaan

Tindak Lanjut

dari JICA. Pada saat ini JICA menginginkan persetujuan atas hasil LARAP dari

Percepatan penyelesaian proses pengadaan tanah.

terkena dampak pembangunan proyek.

penduduk yang memiliki lahan dan penduduk yang tidak memiliki lahan namun

12A. PLTU MULUT TAMBANG SUMSEL 8 Nilai Investasi

: Rp 18 Triliun

Skema Pendanaan

: IPP dengan konsorsium PT Huadian Bukit Asam Power

(PT Bukit Asam dan China Huadian Corporation) sebagai

pemenang lelang Lokasi : Sumatera Selatan Penanggung Jawab Proyek

: PT PLN


: 2016


: 2018

Deskripsi Proyek PLTU Mulut Tambang Sumsel 8 adalah pembangkit listrik tenaga batubara dengan skema “Mine-to-Mouth” dengan lokasi pembangkit yang terletak paralel terhadap lokasi tambang batu bara sehingga biaya logistik dapat dikurangi. PLTU ini direncanakan akan memiliki kapasitas 1.200 MW dan akan tersambung dengan transmisi HVDC.


49

Signifikansi Proyek

Status Terakhir

Pertumbuhan penduduk dan industri di Pulau Jawa, terutama Jawa bagian Barat,

Target operasional proyek diundur menjadi tahun 2023 terkait dengan

telah meningkatkan kebutuhan tenaga listrik yang tidak dapat dicukupi oleh

penyelesaian Transmisi 500 kV New Aur Duri ke Muara Enim.

pembangkit listrik di pulau Jawa saja. Melihat besarnya potensi batubara dan pembangunan pembangkit listrik tenaga batubara di Pulau Sumatera, Pemerintah Indonesia telah menyusun rencana pembangunan pembangkit dan transmisi untuk memberikan suplai berkesinambungan untuk Pulau Sumatera dan Pulau Jawa.


Pra-Studi Kelayakan

Studi Kelayakan


Sudah tercantum

Selesai

Selesai


AMDAL

Izin Lingkungan

IPPKH

Pengadaan Tanah

Telah diterbitkan



Telah Selesai


Dukungan Kelayakan

Penjaminan

IPP


Tidak diperlukan

Tidak diperlukan



Target Operasi

Menunggu keputusan

Menunggu keputusan PT PLN

Ditargetkan mulai pada Maret 2023


PT PLN

Skema Pendanaan

Pengadaan Tanah

PLTU Mulut Tambang Sumsel 8 adalah proyek dengan skema Independent

AMDAL untuk proyek telah diterbitkan dan pengadaan lahan telah dilakukan.

Power Producer (IPP), yaitu PT PLN melakukan lelang pemilihan Badan Usaha

Saat ini sedang dalam proses penerbitan sertifikat tanah.

yang akan memberikan pendanaan dan membangun proyek. Pemenang lelang adalah PT Huadian Bukit Asam Power (HBAP) yang merupakan konsorsium dari PT Bukit Asam dan China Huadian Corporation.

50


Tindak Lanjut Mendapatkan kepastian kelanjutan proyek dari PT PLN.

12B. PLTU MULUT TAMBANG SUMSEL 9, 10 Nilai Investasi

: Rp 54 Triliun

Skema Pendanaan : KPBU Lokasi : Sumatera Selatan Penanggung Jawab Proyek

: PT PLN


: 2016


: 2018

Deskripsi Proyek

Signifikansi Proyek

PLTU Mulut Tambang Sumsel 9 & 10 adalah pembangkit listrik tenaga batubara

Pertumbuhan penduduk dan industri di Pulau Jawa, terutama Jawa bagian

dengan skema “Mine-to-Mouth” dimana lokasi pembangkit terletak paralel

barat, telah meningkatkan kebutuhan tenaga listrik yang tidak dapat dicukupi

terhadap lokasi tambang batu bara sehingga biaya logistik dapat dikurangi. PLTU

oleh pembangkit listrik di pulau Jawa. Melihat besarnya potensi batubara dan

ini direncanakan akan memiliki kapasitas 1.200 MW dan 600 MW yang akan

pembangunan pembangkit listrik tenaga batubara di Pulau Sumatera, Pemerintah

tersambung dengan transmisi HVDC.

Indonesia telah menyusun rencana pembangunan pembangkit dan transmisi untuk memberikan suplai berkesinambungan untuk Pulau Sumatera dan Pulau

Status Terakhir

Jawa.

Kelanjutan proyek akan menunggu konfirmasi dari PT PLN dan untuk sementara proyek ditunda.


Pra-Studi Kelayakan

Studi Kelayakan


Sudah tercantum

Selesai

Selesai

2016

AMDAL

Izin Lingkungan

IPPKH

Pengadaan Tanah

Menunggu konfirmasi



Belum dimulai


Dukungan Kelayakan

Penjaminan

KPBU


Tidak diperlukan

Tidak diperlukan



Target Operasi

Menunggu konfirmasi



PT PLN


PT PLN


51

Skema Pendanaan

Pengadaan Tanah

PLTU Mulut Tambang Sumsel 9 & 10 menggunakan skema Independent Power

Proyek belum memasuki tahap pengadaan tanah. Pengadaan tanah untuk PLTU

Producer (IPP) dimana PT PLN melakukan lelang kepada Badan Usaha yang

Mulut Tambang akan dilakukan setelah penetapan pemenang.

akan memberikan pendanaan dan membangun proyek.

Tindak Lanjut Menunggu konfirmasi dari PT PLN.

13. PLTA KARANGKATES IV & V (2x50MW) Nilai Investasi

: Rp 1,6 Triliun

Skema Pendanaan

: BUMN

Lokasi : Jawa Timur Penanggung Jawab Proyek

: Kementerian PUPR


: 2017


: 2020

Deskripsi Proyek

Status Terakhir

PLTA Karangkates IV dan V adalah salah satu pilot project untuk program Water-

PLTA Karangkates IV & V mengalami hambatan dalam pengambilan keputusan

to-Energy bersama PLTA Kesamben, dan PLTMH Lodoyo dengan total kapasitas

mengenai skema pendanaan karena belum ada surat penunjukkan atau

ketiga PLTA mencapai 147 MW. Lokasi PLTA Karangkates IV & V berada di

penugasan resmi atas terhadap Konsorsium BUMN sebagai pelaksana proyek.

wilayah Sungai Brantas, Jawa Timur. Pengurusan Perjanjian Jual Beli Listrik (PJBL) mengalami hambatan karena harga

Signifikansi Proyek

listrik per Kwh yang ditawarkan kepada PT PLN terlalu tinggi karena proyek PLTA Karangkates IV-V terbebani biaya pembangunan regulating dam Kesamben.

PLTA Karangkates IV & V memiliki kemampuan menghasilkan listrik sebesar 100 MW dan berperan dalam pencapaian target peningkatan bauran energi terbarukan.

Jadwal Pelaksanaan Proyek dan Status Proyek

52

RTRW

Pra-Studi Kelayakan

Studi Kelayakan


Sudah tercantum

Selesai pada Agustus 2014


Selesai pada Oktober 2015

AMDAL

Izin Lingkungan

IPPKH

Pengadaan Tanah




Belum dimulai

pertengahan 2016

pertengahan 2016


Penetapan Skema


Dukungan Kelayakan

Penjaminan

BUMN

Tidak diperlukan

Belum dimulai

N/A



Target Operasi



2020

Pendanaan

Pengadaan Tanah Skema Pendanaan

PLTA Karangkates IV & V akan menggunakan lahan milik Perum Jasa Tirta I.

Proyek ini telah dimulai prosesnya oleh konsorsium BUMN yang terdiri dari PT

Tindak Lanjut

Pembangkit Jawa Bali (PJB), PT Wijaya Karya, PT Waskita Karya, PT Hutama Karya, PT Brantas Energi, dan Perum Jasa Tirta I. Penetapan skema pendanaan saat ini terkendala karena belum adanya basis penugasan atau penunjukkan

1.

Peningkatan kualitas FS melalui fasilitas yang disediakan KPPIP untuk Proyek Prioritas;

2.

Penetapan skema pendanaan dan pelaksana proyek PLTA Karangkates IV-V, PLTA Kesamben, dan PLTMH Lodoyo sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR No. 9 Tahun 2016.

14. PLTA KESAMBEN (37 MW) Nilai Investasi

: Rp 1,1 Triliun

Skema Pendanaan

: BUMN

Lokasi : Jawa Timur Penanggung Jawab Proyek

: Kementerian PUPR


: 2017


: 2020

Deskripsi Proyek

Status Terakhir

PLTA Kesamben adalah salah satu terobosan percepatan untuk program Water-

PLTA Kesamben mengalami hambatan dalam pengambilan keputusan mengenai

to-Energy bersama PLTA Karangkates IV dan V, dan PLTMH Lodoyo, dengan

skema pendanaan karena belum ada surat penunjukkan atau penugasan resmi

total kapasitas ketiga PLTA mencapai 147 MW. Lokasi PLTA Kesamben berada di

atas terhadap Konsorsium BUMN sebagai pelaksana proyek.

wilayah Sungai Brantas, Jawa Timur. Pengurusan Perjanjian Jual Beli Listrik (PJBL) mengalami hambatan karena harga

Signifikansi Proyek PLTA Kesamben memiliki kemampuan menghasilkan listrik sebesar 37 MW dan

listrik per Kwh yang ditawarkan kepada PT PLN terlalu tinggi karena proyek terbebani biaya pembangunan regulating dam Kesamben.

berperan dalam pencapaian peningkatan bauran energi terbarukan.


53


Pra-Studi Kelayakan

Studi Kelayakan


Sudah tercantum




AMDAL

Izin Lingkungan

IPPKH

Pengadaan Tanah



Tidak diperlukan

Belum dimulai

pertengahan 2016

pertengahan 2016


Dukungan Kelayakan

Penjaminan

BUMN

Tidak diperlukan

Belum dimulai

N/A



Target Operasi



2020


Skema Pendanaan

Tindak Lanjut

Proyek ini telah dimulai prosesnnya oleh konsorsium BUMN yang terdiri dari PT

1.

Pembangkit Jawa Bali (PJB), PT Wijaya Karya, PT Waskita Karya, PT Hutama Karya, PT Brantas Energi, dan Perum Jasa Tirta I. Penetapan skema pendanaan

Peningkatan kualitas FS melalui fasilitas yang disediakan KPPIP untuk Proyek Prioritas;

2.

saat ini terkendala karena belum adanya basis penugasan atau penunjukkan

Penetapan skema pendanaan dan pelaksana proyek PLTA Karangkates IVV, PLTA Kesamben, dan PLTMH Lodoyo sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR No. 9 Tahun 2016.

Pengadaan Tanah Pengadaan tanah PLTA Kesamben masih menunggu proses penandatanganan

Power Purchase Agreement (PPA).

15. PLTMH LODOYO (10 MW) Nilai Investasi

: Rp 300 Miliar

Skema Pendanaan

: BUMN

Lokasi : Jawa Tengah Penanggung Jawab Proyek

: Kementerian PUPR


: 2017


: 2020

Deskripsi Proyek PLTMH Lodoyo adalah salah satu terobosan percepatan untuk program Water to Energy bersama PLTA Karangkates IV dan V, dan PLTA Kesamben, dengan total kapasitas ketiga PLTA mencapai 147 MW. Lokasi PLTMH Lodoyo berada di wilayah muara Sungai Brantas, Jawa Tengah.

54


Signifikansi Proyek

Status Terakhir

PLTA Kesamben memiliki kemampuan menghasilkan listrik sebesar 10 MW dan

Pengurusan Perjanjian Jual Beli Listrik (PJBL) mengalami hambatan mengingat belum terbentuknya Special Purpose Company (SPC), jika SPC sudah terbentuk,

berperan dalam pencapaian peningkatan bauran energi terbarukan.

konsorsium akan melakukan pengurusan izin SIPPA dan proses selanjutnya. Target pembentukan SPC adalah pertengahan tahun 2016.


Pra-Studi Kelayakan

Studi Kelayakan


Sudah tercantum



Desember 2015

AMDAL

Izin Lingkungan

IPPKH

Pengadaan Tanah

Sudah diterbitkan pada

Sudah diterbitkan pada Janu-

Tidak diperlukan

Belum dimulai

Januari 2015

ari 2015


Dukungan Kelayakan

Penjaminan

BUMN

Tidak diperlukan

Belum dimulai

N/A



Target Operasi



2019


Desember 2016

Skema Pendanaan

Tindak Lanjut

Proyek ini telah dimulai prosesnnya oleh konsorsium BUMN yang terdiri dari PT

Mendorong penunjukkan secara resmi Konsorsium BUMN untuk PLTA

Pembangkit Jawa Bali (PJB), PT Wijaya Karya, PT Waskita Karya, PT Hutama

Karangkates IV-V, PLTA Kesamben, dan PLTMH Lodoyo sebagai pendorong

Karya, PT Brantas Energi, dan Perum Jasa Tirta I. Penetapan skema pendanaan

pembentukan SPC.

saat ini terkendala karena belum adanya basis penugasan atau penunjukkan.

Pengadaan Tanah PLTA Lodoyo tidak membutuhkan pengadaan lahan.


55

16. JALAN TOL BALIKPAPAN – SAMARINDA Nilai Investasi

: - Rp 9,9 Triliun

Skema Pendanaan

: KPBU


: Badan Pengatur Jalan Tol


: 2016


: 2019

Deskripsi Proyek

Status Terakhir

Jalan Tol Balikpapan – Samarinda akan menghubungkan dua kota terbesar di

Lelang investasi untuk porsi KPBU Jalan Tol Balikpapan - Samarinda telah selesai

Kalimantan Timur serta Bandara Internasional Sepinggan di Kota Balikpapan,

pada Juni 2016 dimana PT Jasamarga Balikpapan - Samarinda terpilih sebagai

dengan kota Samarinda yang berstatus sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan

BUJT.

Timur dengan panjang 99 km. Jalan tol ini terbagi menjadi 5 seksi dan direncanakan memiliki dua lajur untuk masing-masing arah.

Penandatanganan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) telah dilaksanakan pada tanggal 9 Juni 2016. Selain itu, proyek ini juga mendapatkan penjaminan

Signifikansi Proyek

dari PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII). Perjanjian penjaminan dan perjanjian regres juga telah ditandatangani pada 9 Juni 2016.

Jalan tol akan mengembangkan kawasan-kawasan industri berbasis kelapa sawit, batubara, migas, dan pertanian di kedua kota dan disepanjang jalan tol. Proyek jalan tol ini juga akan mendukung proyeksi pertambahan perpindahan penumpang dan barang serta mengurangi biaya logistik dan waktu tempuh antara Kota Samarinda dan Kota Balikpapan.


Pra-Studi Kelayakan

Studi Kelayakan


Sudah tercantum

Selesai

Selesai

Selesai

AMDAL

Izin Lingkungan

IPPKH

Pengadaan Tanah

Selesai

Sudah diterbitkan

Sudah diterbitkan

Sudah mencapai 81,84%


Dukungan Kelayakan

Penjaminan

KPBU


Konstruksi sebagian oleh Pemerintah

9 Juni 2016



Target Operasi

Ditargetkan selesai pada akhir


2019

2018

(porsi BUJT), Ditargetkan mulai


2016 (porsi Pemerintah)

56


Skema Pendanaan

Pengadaan Tanah

Jalan Tol Balikpapan - Samarinda menggunakan skema pendanaan Supported-

Pengadaan tanah untuk jalan tol ini telah berjalan dan saat ini sudah lebih dari

Build Operate Transfer dimana Pemerintah membangun sebagian seksi jalan tol

90% untuk Seksi I dan II. Secara umum kemajuan pengadaan tanah untuk kelima

dan sebagian lainnya dilelang kepada investor swasta. Adapun porsi Pemerintah

seksi telah mencapai 81,84% dimana Seksi V memiliki kemajuan paling rendah

adalah Seksi I yang memiliki panjang 22,03 km dan Seksi V yang memiliki

(55,22%). Pemerintah Daerah memiliki kekurangan dana pengadaan tanah

panjang 11,09 km.

sebesar Rp 250 Miliar.

Pembiayaan Seksi I diperoleh dari APBN dan APBD sementara Seksi V

Tindak Lanjut

bersumber dari pinjaman Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok (RRT) sebesar Rp 720 Miliar. Seksi II, III, dan IV adalah bagian yang dibangun oleh investor pemenang lelang KPBU dan direncanakan untuk dibiayai dengan Contractor Pre-

Financing (CPF) sehingga financial close ditargetkan setelah konstruksi selesai di

1.

Percepatan pengadaan tanah Seksi I – Seksi V

2.

Pemantauan alokasi anggaran pengadaan tanah dalam APBN untuk memastikan ketersediaan pembiayaan

akhir 2018.

17. JALAN TOL MANADO – BITUNG Nilai Investasi

: ~ Rp 5,1 Triliun

Skema Pendanaan

: KPBU

Lokasi : Sulawesi Utara Penanggung Jawab Proyek



: 2017


: 2019

Deskripsi Proyek

Status Terakhir

Pembangunan jalan tol sepanjang 39 km ini akan menghubungkan dua kota

Lelang investasi untuk porsi KPBU Jalan Tol Manado - Bitung telah selesai pada

besar di Provinsi Sulawesi Utara yaitu Manado dan Bitung. Proyek ini dibagi

Mei 2016 dimana PT Jasamarga Manado – Bitung terpilih sebagai BUJT untuk

menjadi dua seksi: Seksi I Manado – Airmadidi; dan Seksi II Airmadidi – Bitung.

membangun ruas dengan skema pendanaan KPBU.

Signifikansi Proyek

Penandatanganan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) telah dilaksanakan

Jalan Tol Manado - Bitung ini diharapkan dapat mendukung pengembangan

dari PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII). Perjanjian penjaminan dan

pertumbuhan ekonomi dan pariwisata di kawasan Manado, Minahasa Utara, dan Bitung serta menjadi jalan akses utama menuju Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

pada tanggal 9 Juni 2016. Selain itu, proyek ini juga mendapatkan penjaminan perjanjian regres juga telah ditandatangani pada 9 Juni 2016.

dan Pelabuhan Internasional Bitung.


Pra-Studi Kelayakan

Studi Kelayakan


Sudah tercantum

Selesai

Selesai

Selesai


57

AMDAL

Izin Lingkungan

IPPKH

Pengadaan Tanah

Selesai

Sudah diterbitkan

Tidak diperlukan

Sudah mencapai 64,15% untuk Seksi I

Penetapan Skema


Dukungan Kelayakan

Penjaminan

KPBU


Konstruksi sebagian oleh Pemerintah

9 Juni 2016



Target Operasi

Ditargetkan selesai Triwulan

Ditargetkan dimulai 2017

2019

Pendanaan

Kedua 2017

Skema Pendanaan

Pengadaan Tanah

Jalan Tol Manado – Bitung menggunakan skema pendanaan Supported-Build

Pengadaan tanah untuk ruas ini telah dimulai sejak Juni 2015 dimana pengadaan

Operate Transfer dimana Pemerintah membangun sebagian seksi jalan tol dan

tanah untuk Seksi I (Manado – Airmadidi) telah terbebaskan 64,15% dengan

sisanya dilelang kepada investor swasta.

dukungan anggaran dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Pembebasan tanah untuk Seksi II direncanakan mulai pada 2016.

Adapun porsi Pemerintah adalah Seksi I yang memiliki panjang 14,09 km dari APBN, APBD, dan pinjaman dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT) sebesar Rp 1 Triliun. Seksi II yang memiliki panjang 25,5 km merupakan porsi swasta.

Tindak Lanjut 1.

Percepatan pengadaan tanah Seksi I dan Seksi II

2.

Pemantauan alokasi anggaran pengadaan tanah dalam APBN untuk memastikan ketersediaan pembiayaan.

18. JALAN TOL SERANG - PANIMBANG Nilai Investasi

: ~ Rp 11,3 Triliun

Skema Pendanaan

: KPBU

Lokasi : Banten Penanggung Jawab Proyek



: 2017


: 2018

Deskripsi Proyek Pembangunan jalan tol sepanjang 83,6 km ini bertujuan untuk menyediakan akses ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung dan Taman Nasional Ujung Kulon. Proyek direncanakan akan terdiri dari tiga seksi: Seksi I Serang – Rangkasbitung; Seksi II Rangkasbitung - Bojong; Seksi III Bojong – Panimbang.

58


Signifikansi Proyek

Status Terakhir

Selain untuk mendukung pengembangan pariwisata di Tanjung Lesung dan

Perencanaan Pengadaan Tanah selesai pada 23 Mei 2016 ditandai dengan

Taman Nasional Ujung Kulon, jalan tol ini diharapkan dapat mengurangi biaya

penyerahan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah kepada Gubernur Banten.

logistik pengiriman barang dari kawasan industri di Pandeglang ke pelabuhan di

Persiapan Pengadaan Tanah tengah berjalan dimana pada 10 Juni 2016 telah

Jakarta dan sebaliknya.

diselesaikan proses pendataan awal lokasi pembangunan. Konsultasi Publik Pengadaan Tanah direncanakan untuk diadakan pada tanggal 22-23 Juni 2016 dan Penetapan Lokasi sudah dilaksanakan pada 29 Juni 2016. Saat ini secara paralel dengan Pelaksanaan Pengadaan Tanah, BPJT juga sedang berproses untuk memulai lelang dengan yang rencananya akan dilaksanakan pada Oktober 2016.


Pra-Studi Kelayakan

Studi Kelayakan


Sudah tercantum

Selesai

Selesai

2016

AMDAL

Izin Lingkungan

IPPKH

Pengadaan Tanah

Selesai

Sudah diterbitkan

Tidak diperlukan

Tahap Pelaksanaan Pengadaan Tanah

Penetapan Skema Pendanaan KPBU


Dukungan Kelayakan

Penjaminan

Pelaksanaan RFP pada tang-

SBOT + Dana Likuiditas Terbatas

Ditargetkan selesai 2016

gal 27 Oktober 2016



Target Operasi


Ditargetkan dimulai 2017

2018

Skema Pendanaan Jalan Tol Serang – Panimbang telah ditetapkan dalam rapat KPPIP pada bulan Juni 2016 untuk menggunakan skema KPBU dengan Dukungan Pemerintah dalam bentuk pembangunan sebagian dan jaminan atas tingkat pendapatan tetap agar dapat mencapai tingkat kelayakan yang menarik untuk investor. Dengan skema pendanaan ini, lelang investasi dapat dimulai sehingga diharapkan target operasi di 2018 dapat tercapai. Pada tanggal 16 Agustus 2016, BPJT telah mengumumkan nama dua konsorsium yang lolos tahap Pra-kualifikasi, yakni PT Waskita Toll Road serta Konsorsium PT Wijaya Karya Tbk., PT Pembangunan Perumahan Tbk., dan PT Jababeka Infrastruktur. Saat ini lelang telah sampai di tahap pelaksanaan RFP (Request for Proposal) yang berlangsung pada 27 Oktober 2016 dengan satu peserta yang memasukkan proposal yakni konsorsium PT Wijaya Karya dan PT Jababeka.

Pengadaan Tanah

Tindak Lanjut

Pengadaan tanah untuk Jalan Tol Serang – Panimbang sedang berada pada

1.

tahap pelaksanaan pengadaan tanah, dan diperkirakan pada Desember 2016 sudah dapat dimulai pelaksanaan penilaian bidang tanah yang akan dibebaskan.

Percepatan persiapan pengadaan tanah pasca dikeluarkannya Penetapan Lokasi oleh Gubernur Banten

2.

Penyusunan kajian kelembagaan untuk penerapan skema pendanaan.


59

19A. JALAN TOL MEDAN – BINJAI (8 RUAS TRANS SUMATERA) Nilai Investasi

: ~ Rp 1,6 Triliun

Skema Pendanaan

: Penugasan BUMN

Lokasi : Sumatera Utara Penanggung Jawab Proyek

: PT Hutama Karya


: 2015


: 2018

Deskripsi Proyek

alternatif jalur kendaraan sehingga dapat mengurangi beban pada jalur yang

Merupakan bagian dari Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) yang direncanakan akan membentang dari utara Pulau Sumatera sampai selatan menyambungkan Provinsi Nangroe Aceh Darussalam sampai Provinsi Lampung. Ruas ini dibagi

sudah ada dan mempermudah akses serta meningkatkan konektivitas. Dengan demikian, jalan tol ini dapat berkontribusi pada pengembangan kawasan dan pertumbuhan ekonomi di Pulau Sumatera.

menjadi 3 seksi dan akan berlokasi di Sumatera Utara menghubungkan Kota Medan dengan Binjai. Ketiga seksi yang dimaksud adalah: (1) Seksi I: Tanjung Mulia – Helvetia; (2) Seksi II: Helvetia – Semayang; (3) Seksi III: Semayang – Binjai.

Status Terakhir Saat ini JTTS Ruas Medan – Binjai sedang dalam tahap penyelesaian pengadaan

Signifikansi Proyek

tanah dan pelaksanaan konstruksi. Kemajuan konstruksi saat ini untuk Seksi III sudah mencapai 46%; Seksi II sudah mencapai 24%; sementara untuk Seksi

Sebagai bagian dari jaringan JTTS, ruas ini penting untuk mendukung lalu lintas

I kemajuan konstruksi masih terhambat oleh masalah pengadaan tanah yang

barang dan orang antara Medan dan Binjai. Proyek ini diharapkan dapat menjadi

belum terselesaikan.


Pra-Studi Kelayakan

Studi Kelayakan


Sudah tercantum

Selesai

Selesai

Selesai

AMDAL

Izin Lingkungan

IPPKH

Pengadaan Tanah

Selesai

Sudah diterbitkan

Sudah diterbitkan

Sudah selesai 78%


Dukungan Kelayakan

Penjaminan

Penugasan BUMN

N/A

Penyertaan Modal Negara (PMN)

N/A



Target Operasi

Selesai

Sudah dimulai pada 2015

Desember 2018


60


Skema Pendanaan

Pengadaan Tanah

Pembangunan Jalan Tol Medan – Binjai menggunakan skema penugasan kepada

Kemajuan Seksi I masih terkendala oleh pengadaan tanah yang terhambat karena

BUMN yakni PT Hutama Karya melalui Peraturan Presiden No. 117 Tahun

sengketa atas kepemilikan tanah. Selain itu, Service Level Agreement (SLA) yang

2015 tentang perubahan atas Peraturan Presiden No. 100 Tahun 2014 tentang

bertujuan untuk mendorong percepatan pengadaan tanah masih menunggu

Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera.

penandatanganan oleh Gubernur Sumatera Utara.

PPJT untuk ruas tol ini telah ditandatangani pada 2014. Pada tahun yang sama

Tindak Lanjut

Pemerintah juga memberikan dukungan berupa PMN kepada PT Hutama Karya untuk mendukung PT Hutama Karya memenuhi mandat penugasan ini. Struktur pendanaan ruas ini terdiri dari 70% ekuitas PT Hutama Karya (pemenuhannya didukung PMN) dan 30% adalah pinjaman dari PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI).

1.

Percepatan pengadaan tanah untuk Seksi I dan konstruksi pada Seksi II dan III.

2.

Penandatanganan SLA oleh Gubernur Sumatera Utara.

19B. JALAN TOL PALEMBANG – INDRALAYA (8 RUAS TRANS SUMATERA) Nilai Investasi

: ~ Rp 3,3 Triliun

Skema Pendanaan

: Penugasan BUMN

Lokasi : Sumatera Selatan Penanggung Jawab Proyek

: PT Hutama Karya


: 2015


: 2018

Deskripsi Proyek

Signifikansi Proyek

Merupakan bagian dari Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) yang direncanakan

Ruas ini diharapkan dapat mengakomodir proyeksi pertumbuhan lalu lintas harian

akan membentang dari utara Pulau Sumatera sampai selatan menyambungkan

antara Kota Palembang dengan Indralaya di sisi barat daya Kota Palembang.

Provinsi Nangroe Aceh Darussalam sampai Provinsi Lampung.

Dengan adanya jalan tol ini, volume kendaraan akan terbagi dan mendukung pertumbuhan ekonomi kawasan serta aksesibilitas menuju dan dari Indralaya

Ruas ini adalah salah satu ruas yang terletak di Sumatera Selatan dengan

serta Palembang.

panjang total 22 Km dan terbagi kedalam tiga seksi: (1) Seksi I: Palembang – IC

Status Terakhir

Pemulutan; (2) Seksi II: IC Pemulutan – IC KTM; (3) Seksi III: IC KTM – Simpang – Indralaya.

Saat ini JTTS ruas Palembang – Indralaya sedang dalam tahap konstruksi dengan penyelesaian konstruksi sebesar 30% untuk Seksi I, 12% untuk Seksi III, dan 1% untuk Seksi II.


Pra-Studi Kelayakan

Studi Kelayakan


Sudah tercantum

Selesai

Selesai

Selesai


61

AMDAL

Izin Lingkungan

IPPKH

Pengadaan Tanah

Selesai

Sudah diterbitkan

Tidak diperlukan

Sudah mencapai 71,26%


Dukungan Kelayakan

Penjaminan

Penugasan BUMN

N/A


N/A



Target Operasi

Selesai


Desember 2018


Skema Pendanaan

Pengadaan Tanah

Pembangunan Jalan Tol Palembang – Indralaya menggunakan skema

Pengadaan tanah Seksi I telah selesai pada 2015. Selanjutnya untuk Seksi II dan

penugasan kepada BUMN yakni PT Hutama Karya melalui Peraturan Presiden

Seksi III diharapkan dapat diselesaikan pada 2016. Saat ini tanah sudah bebas

No. 117 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Presiden No. 100 Tahun

16,7 km dari total 22 km (84,47%).

2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera. PPJT untuk ruas tol ini telah ditandatangani pada 2015. Pada tahun yang sama Pemerintah juga memberikan dukungan berupa PMN kepada PT Hutama Karya untuk mendukung PT Hutama Karya memenuhi mandat penugasan ini. Struktur pendanaan ruas ini terdiri dari 70% ekuitas PT

Tindak Lanjut 1.

Percepatan pengadaan tanah untuk Seksi II dan Seksi III.

2.

Pemantauan terkait ketersediaan alokasi anggaran untuk pembayaran

Hutama Karya (pemenuhannya didukung PMN) dan 30% adalah pinjaman dari

UGR pengadaan tanah.

PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI).

19C. JALAN TOL BAKAUHENI – TERBANGGI BESAR (8 RUAS TRANS SUMATERA)

Nilai Investasi

: ~ Rp 16,7 Triliun

Skema Pendanaan

: Penugasan BUMN

Lokasi : Lampung Penanggung Jawab Proyek

: PT Hutama Karya


: 2015


: 2019

Deskripsi Proyek Merupakan bagian dari Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) yang direncanakan akan membentang dari utara Pulau Sumatera sampai selatan menyambungkan Provinsi Nangroe Aceh Darussalam sampai Provinsi Lampung. Ruas ini adalah salah satu ruas yang terletak di Sumatera Selatan dengan panjang total 140 km. Ruas ini terbagi kedalam tiga seksi: (1) Seksi I: Bakauheni – Sidomulyo; (2) Seksi II: Sidomulyo - Branti; (3) Seksi III: Branti – Terbanggi Besar.

62


Signifikansi Proyek

Status Terakhir

Ruas ini akan menjadi jalan akses utama dari dan ke Pelabuhan Bakauheni.

Saat ini JTTS ruas Bakauheni – Terbanggi Besar sedang dalam tahap pengadaan

Mengingat Pelabuhan Bakauheni adalah salah satu pelabuhan utama yang

tanah dan konstruksi. Pelaksanaan konstruksi terbagi ke dalam 4 paket dimana

menghubungkan Jawa dengan Sumatera, maka keberadaan ruas ini dapat

masing – masing paket kemajuannya masih dibawah 10%.

secara signifikan mempercepat distribusi barang dan orang yang tiba di Sumatera melalui pelabuhan tersebut.


Pra-Studi Kelayakan

Studi Kelayakan


Sudah tercantum

Selesai

Selesai

Selesai

AMDAL

Izin Lingkungan

IPPKH

Pengadaan Tanah

Selesai

Sudah diterbitkan

Sudah diterbitkan

Sudah mencapai 20%


Dukungan Kelayakan

Penjaminan

Penugasan BUMN

N/A


N/A



Target Operasi

Selesai


2019


Skema Pendanaan Pembangunan Jalan Tol Bakauheni – Terbanggi Besar menggunakan skema penugasan kepada BUMN yakni PT Hutama Karya melalui Peraturan Presiden No. 117 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Presiden No. 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera. PPJT untuk ruas tol ini telah ditandatangani pada 2015. Pada tahun yang sama Pemerintah juga memberikan dukungan berupa PMN kepada PT Hutama Karya untuk mendukung PT Hutama Karya memenuhi mandat penugasan ini. Struktur pendanaan ruas ini terdiri atas 45% ekuitas (dipenuhi dengan dukungan PMN) serta 55% pinjaman.

Pengadaan Tanah

Tindak Lanjut

Pemerintah telah menetapkan lokasi trase jalan tol dan saat ini sedang dalam

1.

Percepatan pengadaan tanah.

tahap pelaksanaan pengadaan tanah. Diharapkan prosesnya dapat selesai

2.

Pemantauan ketersediaan alokasi anggaran untuk pembayaran Uang Ganti

pada Desember 2016 sehingga pembangunan jalan tol dapat terlaksana sesuai

Rugi (UGR) pengadaan tanah.

rencana jadwal.


63

19D. JALAN TOL PEKANBARU – DUMAI (8 RUAS TRANS SUMATERA) Nilai Investasi

: ~ Rp 16,2 Triliun

Skema Pendanaan

: Penugasan BUMN

Lokasi : Riau Penanggung Jawab Proyek

: PT Hutama Karya


: 2016


: 2019

Deskripsi Proyek

Signifikansi Proyek

Merupakan bagian dari Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) yang direncanakan

Ruas ini akan menghubungkan Kota Pekanbaru (Ibukota Provinsi Riau) dengan

akan membentang dari utara Pulau Sumatera sampai selatan menyambungkan

Kota Dumai. Dengan potensi pengembangan agrobisinis serta status Dumai

Provinsi Nangroe Aceh Darussalam sampai Provinsi Lampung. Ruas ini adalah

sebagai kota yang memiliki industri perminyakan yang maju, ruas ini diharapkan

salah satu ruas yang terletak di Provinsi Riau dan akan menghubungkan

dapat terus mendukung pengembangan sektor industri tersebut.

Pekanbaru dengan Kandis dan Dumai. Ruas ini terbagi ke dalam 6 seksi yakni: (1) Seksi I: Pekanbaru – IC Minas; (2) Seksi II: IC Minas- IC Kandis; (3) Seksi III: IC Kandis Selatan – IC Kandis Utara; (4) Seksi IV: IC Kandis Utara – IC Duri Selatan; (5) Seksi V: IC Duri Selatan – IC Duri Utara; (6) Seksi VI: IC Dumai – Junction Duri.

Status Terakhir Saat ini JTTS ruas Pekanbaru – Dumai sedang dalam proses penyusunan

Detailed Engineering Design (DED) dan pengadaan tanah. Konstruksi sedang dipersiapkan untuk dimulai bagi lahan sepanjang 2,7 km dari total 9,5 km pada Seksi 1. Lelang kontraktor sedang dipersiapkan dan diharapkan konstruksi dapat dimulai pada Desember 2016.


Pra-Studi Kelayakan

Studi Kelayakan


Sudah tercantum

Selesai

Selesai

2017 awal untuk seluruh seksi

AMDAL

Izin Lingkungan

IPPKH

Pengadaan Tanah

Ditargetkan selesai pada Juli

Ditargetkan diterbitkan pada

Ditargetkan diterbitkan pada Juli

Sudah mencapai 21%

2016

Juli 2016

2016


Dukungan Kelayakan

Penjaminan

Penugasan BUMN

N/A

Belum ditentukan

N/A



Target Operasi

Ditargetkan tercapai awal 2017


2019


64


Skema Pendanaan

Pengadaan Tanah

Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru – Dumai menggunakan skema penugasan

Penetapan Lokasi oleh Gubernur Riau telah diterbitkan dan saat ini sedang dalam

kepada BUMN yakni PT Hutama Karya melalui Peraturan Presiden No. 117

proses pengadaan tanah oleh Pemerintah, secara total tanah sudah terbebaskan

Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Presiden No. 100 Tahun 2014

sebanyak 21%.

tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera. PPJT untuk ruas tol ini telah ditandatangani pada 2015. Ruas ini membutuhkan ekuitas sebesar 70%. Namun keterbatasan PMN menyebabkan perlunya penjajakan sumber pendanaan alternatif seperti Medium Term Notes.

Tindak Lanjut 1.

Percepatan penyelesaian penyesuaian RTRW Provinsi Riau oleh Gubernur Riau dengan koordinasi antar pihak yang bersangkutan.

2.

Percepatan penerbitan Izin Lingkungan dan Kelayakan Lingkungan Hidup.

3.

Penjajakan sumber pendanaan alternatif untuk ruas Pekanbaru – Dumai.

19 JALAN TOL TERBANGGI BESAR – PEMATANG PANGGANG – E & F. KAYU AGUNG (8 RUAS TRANS SUMATERA) Nilai Investasi

: 21,9 Triliun

Skema Pendanaan

: Penugasan BUMN

Lokasi

: Lampung dan Sumatera Utara


: PT Hutama Karya


: 2017


: 2019

Deskripsi Proyek Merupakan bagian dari Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) yang direncanakan akan membentang dari utara Pulau Sumatera sampai selatan menyambungkan Provinsi Nangroe Aceh Darussalam sampai Provinsi Lampung. Ruas ini terletak di Provinsi Lampung dan Provinsi Sumatera Selatan dengan panjang total 185 km. Ruas ini terbagi kedalam tiga seksi yakni: (1) Seksi I: Terbanggi Besar – Mengala; (2) Seksi II: Menggala – Sp. Pematang; (3) Seksi III: Sp. Pematang – Kayu Agung. Ruas ini merupakan gabungan ruas Terbanggi Besar – Pematang Panggang (100 km) dan Pematang Panggang – Kayu Agung (85 km).

Signifikansi Proyek Sebagai bagian dari jaringan JTTS, seksi ini penting untuk mendukung lalu lintas barang dan orang dari Pelabuhan Bakauheni. Seksi ini juga diharapkan mampu membuka akses pada daerah-daerah sekitarnya dan menunjang pertumbuhan ekonomi, terutama di sektor kelapa sawit dan perkebunan karet. Selain itu, salah satu peran vital yang diharapkan adalah memotong waktu perjalanan dan biaya logistik yang menggunakan moda transportasi darat dari Pelabuhan Bakauheni menuju Sumatera Selatan dan wilayah sekitarnya sehingga mampu menunjang pertumbuhan ekonomi, terutama di sektor kelapa sawit dan perkebunan karet.

Status Terakhir Sedang dalam proses penyusunan Rencana Bisnis dan Rancangan Teknik Dasar oleh konsultan PT Hutama Karya dan juga dilakukan review Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah sepanjang 100 km untuk Terbanggi Besar – Pematang Panggang. Sementara untuk Pematang Panggang – Kayu Agung sudah diterbitkan Penetapan Lokasi sepanjang 77 km pada 19 Mei 2016 dan saat ini sedang dilaksanakan review Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah sepanjang 8,6 km.


65


Pra-Studi Kelayakan

Studi Kelayakan


Sudah tercantum

Selesai

Selesai

2017

AMDAL

Izin Lingkungan

IPPKH

Pengadaan Tanah

Belum dimulai

Selesai

Belum dimulai

Belum dimulai


Dukungan Kelayakan

Penjaminan

Penugasan BUMN

N/A

N/A

N/A



Target Operasi

Belum dimulai

2017

2019


Skema Pendanaan

Tindak Lanjut

Pembangunan Jalan Tol Terbanggi Besar – Pematang Panggang menggunakan

1.

skema penugasan kepada BUMN yakni PT Hutama Karya melalui Peraturan

Pemantauan kemajuan penyusunan Rencana Bisnis dan Rancangan Teknik Dasar.

Presiden No. 117 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Presiden No.

2.

Penyusunan AMDAL.

100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera. PPJT

3.

Penyusunan kajian finansial untuk penetapan skema pendanaan.

untuk ruas tol ini telah ditandatangani pada Juni 2016.

Pengadaan Tanah

Belum dimulai.

19G. JALAN TOL PALEMBANG – TANJUNG API-API (8 RUAS TRANS SUMATERA)

Nilai Investasi

: ~ Rp 14,2 Triliun

Skema Pendanaan

: Penugasan BUMN


: PT Hutama Karya


: 2017


: 2019

Deskripsi Proyek Jalan Tol Palembang – Tanjung Api-Api merupakan bagian dari Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) yang direncanakan akan membentang dari utara Pulau Sumatera sampai selatan menyambungkan Provinsi Nangroe Aceh Darussalam sampai Provinsi Lampung. Ruas ini adalah salah satu ruas yang terletak di Sumatera Selatan.

66


Signifikansi Proyek

Status Terakhir

Ruas ini akan menjadi penghubung utama bagi arus kendaraan yang

Sedang dalam proses penyusunan Laporan Dokumen Studi Kelayakan dan

mengangkut orang maupun barang dari Palembang menuju KEK Tanjung

AMDAL oleh konsultan.

Api-api dan Pelabuhan Tanjung Api-api yang sedang dikembangkan. Kawasan KEK Tanjung Api-api ini merupakan sentra industri kelapa sawit dan industri pengolahan ekspor.


Pra-Studi Kelayakan

Studi Kelayakan


Sudah tercantum

Selesai



AMDAL

Izin Lingkungan

IPPKH

Pengadaan Tanah

Belum dimulai

Belum dimulai

Belum dimulai

Belum dimulai


Dukungan Kelayakan

Penjaminan

Penugasan BUMN

N/A

N/A

N/A



Target Operasi

Belum dimulai


2019


Skema Pendanaan

Pengadaan Tanah

Pembangunan Jalan Tol Palembang – Tj. Api-api menggunakan skema

Belum dimulai.

penugasan kepada BUMN yakni PT Hutama Karya melalui Peraturan Presiden No. 117 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Presiden No. 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera.

Tindak Lanjut 1.

Penyelesaian dokumen AMDAL untuk penerbitan Izin Lingkungan sehingga proyek dapat melanjutkan ke proses Perencanaan Pengadaan Tanah.

2.

Pemantauan penyelesaian Studi Kelayakan.

3.

Penetapan sumber pendanaan dan bentuk Dukungan Pemerintah.


67

19H. JALAN TOL KISARAN – TEBING TINGGI (8 RUAS TRANS SUMATERA) Nilai Investasi

: ~ Rp 6,9 Triliun

Skema Pendanaan

: Penugasan BUMN


: PT Hutama Karya


: 2017


: 2019

Deskripsi Proyek

Signifikansi Proyek

Jalan Tol Kisaran – Tebing Tinggi merupakan bagian dari Jalan Tol Trans

Secara umum, dengan adanya jalan tol ini diharapkan akan meningkatkan

Sumatera (JTTS) yang direncanakan akan membentang dari utara Pulau

konektivitas antar wilayah di Sumatera Utara dan memberikan opsi transportasi

Sumatera sampai selatan menyambungkan Provinsi Nangroe Aceh Darussalam

dengan biaya yang relatif lebih rendah dibandingkan jalan yang ada saat ini dan

sampai Provinsi Lampung. Ruas ini adalah salah satu ruas yang terletak di

waktu tempuh lebih cepat.

Sumatera Utara. Proyek ini selain dapat mempromosikan pariwisata di Tebing Tinggi, juga

Status Terakhir

dapat mendukung industri alumunium yang terletak di Kabupaten Asahan

Review atas studi kelayakan dan rencana bisnis yang disusun oleh konsultan sedang dilaksanakan oleh PT Hutama Karya.

serta mempermudah akses dan konektivitas ke Pelabuhan Kuala Tanjung yang merupakan pelabuhan hub internasional.


Pra-Studi Kelayakan

Studi Kelayakan


Sudah tercantum

Selesai

Selesai


AMDAL

Izin Lingkungan

IPPKH

Pengadaan Tanah

Belum dimulai

Belum dimulai

Belum dimulai

Belum dimulai


Dukungan Kelayakan

Penjaminan

Penugasan BUMN

N/A

N/A

N/A



Target Operasi

Belum dimulai


2019


68


Skema Pendanaan

Pengadaan Tanah

Pembangunan Jalan Tol Kisaran – Tebing Tinggi menggunakan skema

Belum dimulai.

penugasan kepada BUMN yakni PT Hutama Karya melalui Peraturan Presiden No. 117 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Presiden No. 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera.

Tindak Lanjut 1.

Penyelesaian dokumen AMDAL untuk penerbitan Izin Lingkungan sehingga proyek dapat melanjutkan ke proses Perencanaan Pengadaan Tanah.

2.

Penetapan sumber pendanaan dan bentuk dukungan Pemerintah.

3.

Penandatanganan SLA untuk Provinsi Sumatera Utara oleh Gubernur Sumatera Utara.

20. MRT JAKARTA JALUR UTARA-SELATAN Nilai Investasi

: Rp 25 Triliun

Skema Pendanaan

: APBN dan APBD Provinsi DKI Jakarta dengan Pinjaman

Luar Negeri Lokasi : DKI Jakarta Penanggung Jawab Proyek

: PT Mass Rapid Transit Jakarta

Mulai Konstruksi

: 2013


: 2019

Deskripsi Proyek

Signifikansi Proyek

Pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) di ibukota untuk meningkatkan fasilitas

MRT Jakarta adalah transportasi umum yang akan membantu menyelesaikan

transportasi umum dan mengurangi kemacetan di Jakarta. Tahap pertama dari

masalah kemacetan, meningkatkan mobilitas penduduk ibukota, mengurangi

proyek ini terdiri dari 2 fase: (1) Lebak Bulus - Bundaran HI dan (2) Bundaran

emisi karbon dan menciptakan lapangan kerja baru di DKI Jakarta.

HI - Kampung Bandan.

Status Terakhir Saat ini tengah dilakukan kegiatan konstruksi depo, koridor dan stasiun untuk fase 1. Perkembangan konstruksi per November 2016 telah mencapai 46%. Berdasarkan koordinasi antara Kementerian Keuangan dan PT MRT Jakarta, pengalokasian sumber pendanaan proyek melalui paket pinjaman IP-571 telah terdaftar pada DIPA Kementerian Keuangan. Berdasarkan hasil pembahasan antara Kementerian ATR, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) dan PT MRT Jakarta, permohonan legal

opinion (LO) kepada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta terkait pembayaran ganti rugi 27 bidang tanah dengan status kepemilikan negara dan tanah girik tidak diperlukan. Hal ini mengingat BPN Jakarta Selatan telah melakukan inventarisasi dan musyawarah ulang sehingga akan mengacu pada Berita Acara yang baru dengan mekanisme pelaksanaan pengadaan tanah berdasarkan UU No. 2 Tahun 2012. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah selesai melakukan audit terkait Cost Overun akibat dari Variance Order (VO) senilai Rp 2,5 triliun. Menanggapi hal ini, Gubernur DKI Jakarta menugaskan PT MRT Jakarta untuk melakukan pengadaan jasa penilai independen untuk me-review kembali nilai Cost

Overrun sebelum dilakukan proses pemenuhan kebutuhan dana tambahan.


69


Pra-Studi Kelayakan

Studi Kelayakan


Sudah tercantum

Fase 1: Selesai

Fase 1: Selesai

Fase 1: Selesai

Fase 2: 2015

Fase 2: 2015

Fase 2: 2016-2017

AMDAL

Izin Lingkungan

IPPKH

Pengadaan Tanah

Selesai

Sudah diterbitkan

Tidak diperlukan

Penetapan Lokasi telah terbit


Dukungan Kelayakan

Penjaminan

N/A

N/A

N/A



Target Operasi

Selesai pada Desember 2015

Fase 1:


Penetapan Skema Pendanaan APBN dan APBD DKI Jakarta dengan pinjaman luar negeri

Agustus 2013 – Februari 2019 Fase 2: 2018 – 2020

Skema Pendanaan

Tindak Lanjut

Proyek MRT Jakarta menggunakan pendanaan APBN dengan pinjaman asing

1.

yang bersumber dari Overseas Development Assistance (ODA) Pemerintah

Pengadaan jasa konsultansi oleh PT MRT Jakarta untuk mereview hasil audit oleh BPKP atas biaya investasi tambahan yang dibutuhkan.

Jepang sebesar Rp 14,3 Triliun.

2.

Pinjaman asing ini dibagi ke dalam tiga paket pinjaman, yaitu Paket 536 sebesar

3.

Keputusan terkait pihak yang lebih tepat menanggung biaya investasi tambahan tersebut.

JPY 1,87 Miliar, Paket 554 sebesar JPY 48,15 Miliar dan Paket 571 sebesar JPY 75,22 Miliar.

Pengadaan Tanah Status pengadaan tanah per November 2016 mencapai 89%. Proses pengadaan tanah masih berlangsung dan membutuhkan upaya percepatan di sejumlah titik lokasi meliputi CP 101 (bekas tanah Metropolitan Kencana dan depo Lebak Bulus), CP 102 (stasiun Fatmawati dan area Jl. T.B. Simatupang) dan CP 103 (stasiun Blok A, stasiun Cipete Raya, stasiun H. Nawi dan stasiun Sisingamangaraja).

70


Penyelesaian pengadaan tanah sehingga target operasi pada awal tahun 2019 tercapai.

21. KERETA EKSPRES BANDARA SOEKARNO-HATTA Nilai Investasi

: Rp 24 Triliun

Skema Pendanaan

: Potensi KPBU

Lokasi

: DKI Jakarta dan Banten


: Kementerian Perhubungan


: 2018


: 2022

Deskripsi Proyek Proyek Kereta Ekspres Bandara merupakan moda transportasi alternatif menuju Soekarno-Hatta International Airport (SHIA) dengan perkiraan waktu tempuh dari pusat kota ke bandara maksimal 30 menit. Kereta Ekspres SHIA sepanjang 37 km dari Bandara Soekarno-Hatta menuju ke Bandara Halim Perdanakusuma akan menyediakan stasiun-stasiun di dalam kota yang mudah diakses melalui jalan dan moda transportasi lainnya serta berlokasi dekat dengan pusat-pusat kegiatan komersial dan wilayahwilayah permukiman padat serta terhubung dengan sistem transportasi MRT Jakarta dan jalur kereta lainnya. Stasiun di Bandara diharapkan akan berlokasi dekat dengan terminal-terminal penumpang dimana lokasinya dapat ditempuh dengan berjalan kaki dari stasiun kereta ke terminal keberangkatan atau dari tempat pengambilan bagasi dan terminal kedatangan. Kereta Ekspres SHIA akan mengutamakan kenyamanan dengan kapasitas untuk menyimpan bagasi penumpang, mempersingkat waktu tempuh, dan dapat diandalkan dibandingkan dengan moda transportasi lainnya. Tarif akan bersaing dengan moda transportasi lainnya. Kereta akan memiliki kecepatan yang lebih cepat dibandingkan dengan Kereta Jalur Komuter dan dengan pemberhentian yang lebih sedikit.

Signifikansi Proyek

Status Terakhir

Proyek ini diharapkan dapat mengakomodasi kebutuhan akses dari dan ke

Skema pendanaan dan trase proyek belum ditentukan secara resmi. Saat ini

Bandara SHIA, mendukung pertumbuhan permintaan Bandara SHIA, dan

terdapat dua alternatif trase yaitu melalui Dukuh Atas yang merupakan hasil studi

mendorong ekonomi lokal dan nasional. Keuntungan ekonomi dari proyek ini

PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan Gambir yang akan menggunakan jalur

diantaranya adalah mendorong peningkatan aktivitas komersial dan industrial di

kereta eksisting milik PT Kereta Api Indonesia. Penetapan skema pendanaan

jalur tersebut serta peningkatan lapangan kerja bagi penduduk lokal.

proyek masih menunggu proses pembahasan di internal Kementerian Perhubungan.


Pra-Studi Kelayakan

Studi Kelayakan


Perda DKI Jakarta No. 1


Ditargetkan dimulai pada kuartal I

Ditargetkan dimulai pada kuartal II

Tahun 2014(koridor Halim -

kuartal IV 2016

2017

2017

Palmerah-SHIA); Perda DKI Jakarta No. 1 Tahun 2012 (rute SHIAManggarai)


71

AMDAL

Izin Lingkungan

IPPKH

Pengadaan Tanah

Ditargetkan dimulai pada kuartal

Ditargetkan dimulai pada kuartal I

Tidak diperlukan

Penetapan Lokasi belum terbit

IV 2017

2018


Dukungan Kelayakan

Penjaminan

Potensi penugasan BUMN

N/A

N/A

N/A



Target Operasi

Ditargetkan dimulai pada April 2018

Ditargetkan dimulai pada Mei 2018

Ditargetkan selesai pada Maret 2022


Skema Pendanaan

Tindak Lanjut

Skema pendanaan proyek belum ditetapkan. Menteri Perhubungan memberikan

1.

Penetapan trase proyek.

arahan untuk dilakukan koordinasi di internal Kementerian Perhubungan untuk

2.

Penetapan skema pendanaan proyek.

melanjutkan pembahasan hasil studi dengan skema KPBU yang telah disusun oleh PT SMI.

Pengadaan Tanah Kereta Ekspres SHIA akan membutuhkan lahan seluas 84,68 ha, dimana sebagian besar lahan dimiliki oleh Pemerintah Indonesia. Lahan pihak swasta yang terdaftar di Kementerian Agraria dan Tata Ruang diestimasi sepanjang 5,2 km atau seluas 13,09 ha. Total luas lahan yang dibutuhkan mewakili kebutuhan lahan minimum rute untuk pembangunan proyek ini. Kebutuhan lahan stasiun Dukuh Atas dan Manggarai tidak akan memerlukan lahan swasta. Sedangkan kebutuhan lahan untuk tiga stasiun (Pluit, Tanah Abang dan Halim) diperkirakan seluas 16,86 ha. Perlu diperhatikan bahwa terdapat lahan permukiman untuk pembangunan Stasiun Halim seluas 7,2 ha dan untuk Stasiun Tanah Abang seluas 0,3 ha yang tidak terdaftar di Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Kebutuhan lahan tidak terdaftar ini belum dimasukan dalam perhitungan total kebutuhan lahan. Total estimasi kebutuhan lahan non-pemerintah dan lahan dan permukiman swasta adalah sebesar ~Rp 2,3 Triliun. Proses pengadaan tanah dan permukiman kembali akan mengacu pada Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 dan Peraturan Presiden No. 148 Tahun 2015.

22. KERETA API MAKASSAR-PAREPARE Nilai Investasi

: Rp 9,4 Triliun

Skema Pendanaan

: APBN

Lokasi : Sulawesi Selatan Penanggung Jawab Proyek


Mulai Konstruksi

: 2015


: 2019

Deskripsi Proyek Proyek Kereta Api Makassar – Parepare sepanjang 144 km merupakan bagian dari jaringan kereta api Trans Sulawesi yang akan menghubungkan seluruh Pulau Sulawesi.

72


Signifikansi Proyek

Status Terakhir

Merupakan sarana perkerataapian Sulawesi Selatan bagian barat dimana dapat

Saat ini tengah dilakukan pabrikasi dan peletakan rel kereta di sepanjang jalur

berperan sebagai sarana transportasi yang mampu mendukung permintaan

yang telah disiapkan. Sepanjang tahun 2016, akan dilakukan penyelesaian

angkutan penumpang dan perpindahan barang. Jalur kereta api akan

konstruksi tahap 1 (Barru-Parepare) dan perpanjangan jalur ke arah Makassar

menghubungkan pelabuhan di Parepare dan di Makassar.

dan ke arah Parepare dari Kabupaten Barru.


Pra-Studi Kelayakan

Studi Kelayakan


Sudah tercantum

Selesai

Selesai

Selesai

AMDAL

Izin Lingkungan

IPPKH

Pengadaan Tanah

Selesai

Selesai

Tidak diperlukan

Penetapan Lokasi sudah terbit


Dukungan Kelayakan

Penjaminan

APBN dan APBD

N/A

N/A

N/A



Target Operasi

N/A

2015-2019



Skema Pendanaan

Tindak Lanjut

Proyek ini akan menggunakan dana yang telah dialokasikan dalam APBN

1.

Penyelesaian konstruksi jalur rel kereta api tahap I.

melalui Kementerian Perhubungan untuk konstruksi tahap 1 (Barru) dan 2 (Barru

2.

Pengalokasian anggaran yang sesuai dengan target kebutuhan

– Parepare). Sedangkan untuk tahap 3 (Makassar –Barru), akan diupayakan

pelaksanaan konstruksi dan pengadaan tanah dalam APBN Kementerian

alternatif sumber pendanaan dari lembaga donor yang tengah dikoordinasikan

Perhubungan.

oleh KPPIP.

Pengadaan Tanah Telah dialokasikan dana sebesar Rp 350 miliar oleh Pemerintah Pusat untuk pembayaran dana pengadaan tanah sepanjang 70 km. Kementerian Perhubungan mengestimasi total kebutuhan pengadaan tanah sebesar Rp 2,4 Triliun. Mengingat kebutuhan tanah yang cukup besar, KPPIP telah mengupayakan prioritasisasi ketersediaan sisa dana pengadaan tanah agar dibayarkan melalui anggaran BLU-LMAN, Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2017.


73

23. KERETA API KALIMANTAN TIMUR Nilai Investasi

: Rp 52 Triliun

Skema Pendanaan

: Swasta


: PT Kereta Api Borneo


: 2017


: 2021

Deskripsi Proyek

Signifikansi Proyek

Kereta api Kalimantan Timur merupakan proyek pembangunan kereta api single

Proyek ini bertujuan untuk mengurangi biaya distribusi dan waktu tempuh

track sepanjang 203 km yang didukung dengan infrastruktur meliputi stasiun,

sehingga dapat meningkatkan kapasitas produksi perusahan pertambangan.

jetty batubara, pelabuhan dan PLTU dengan kapasitas 15 MW. PT Kereta Api

Meskipun status kereta api adalah kereta api khusus, terdapat potensi PT KAB

Borneo (PT KAB) akan mengoperasikan proyek ini. Proyek ini akan melewati

untuk menggunakan kereta api untuk pengangkutan logistik minyak kelapa sawit,

Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Paser, Kabupaten Penajam Paser dan Kota

kayu dan penumpang setelah adanya perubahan status kereta api dari khusus

Balikpapan.

menjadi umum.

Status Terakhir Saat ini sedang dilakukan proses revisi PP No. 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian dimana kedepannya proyek kereta api umum unsolicited yang tidak menggunakan sumber pendanaan dari APBN/D dapat diselenggarakan tanpa proses lelang. PT KAB selaku pemrakarsa proyek berencana untuk mengubah status kereta api dari pengoperasian khusus menjadi umum. Usulan ini bertujuan agar kereta api dapat digunakan untuk mengangkut komoditas non-afiliasi PT KAB dan penumpang sehingga membuka peluang pengembangan pemanfaatan kereta api di masa mendatang.


Pra-Studi Kelayakan

Studi Kelayakan


Sudah tercantum

Selesai

Selesai

Selesai

AMDAL

Izin Lingkungan

IPPKH

Pengadaan Tanah



Selesai pada Maret 2015

Penetapan lokasi sudah terbit

kuartal II 2017

kuartal III 2017


Dukungan Kelayakan

Penjaminan

N/A

N/A

N/A

Penetapan Skema Pendanaan Swasta

74




Target Operasi

N/A



Skema Pendanaan

Tindak Lanjut

Pendanaan proyek ini sepenuhnya dibiayai oleh pihak swasta, yakni PT KAB yang

Keputusan terkait perubahan status pengoperasian kereta api dari khusus

merupakan anak perusahaan Russian Railways. PT KAB berencana membentuk

menjadi umum sehingga kereta api dapat digunakan untuk mengangkut

konsorsium untuk memenuhi pendanaan kelanjutan proyek. Informasi terkait

komoditas non-afiliasi PT KAB dan penumpang dengan komitmen pembayaran

dengan pihak-pihak yang akan bergabung dalam konsorsium belum diketahui.

tarif/biaya jasa jangka panjang.

Pengadaan Tanah Pengadaan tanah dibagi menjadi dua wilayah, yaitu wilayah hutan dan non-hutan. Wilayah hutan telah memperoleh Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) untuk Survey dan Eksplorasi Jalur Kereta Api No. 41/IPPKH/PMA/2015 tanggal 19 Maret 2015 dari Kepala BKPM atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sedangkan wilayah non-kehutanan telah memperoleh perizinan dari pemilik lahan yang berstatus badan usaha di jalur perlintasan kereta.

24. LIGHT RAIL TRANSIT SUMATERA SELATAN Nilai Investasi

: Rp 12,5 Triliun

Skema Pendanaan

: Penugasan BUMN



Mulai Konstruksi

: 2015


: 2018

Deskripsi Proyek

Signifikansi Proyek

Pembangunan Light Rail Transit (LRT) di Palembang, Sumatera Selatan untuk

Kota Palembang adalah salah satu kota besar di Indonesia yang tengah

mendukung penyediaan angkutan umum massal. Lintas pelayanan LRT dimulai

bertumbuh pesat. Keberadaan transportasi umum massal diperlukan sebagai

dari stasiun Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II hingga

upaya preventif prediksi peningkatan kepadatan lalu lintas di Kota Palembang.

Jakabaring Sport City. LRT ditargetkan untuk beroperasi pada Agustus 2018 dalam rangka mendukung perhelatan kompetisi olahraga Asian Games 2018.

Status Terakhir Berdasarkan hasil rapat koordinasi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, telah disepakati bahwa LRT akan menggunakan tenaga listrik (third rail) dan

narrow gauge. Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 116 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit di Provinsi Sumatera Selatan telah diterbitkan. Revisi ini mencakup tambahan lingkup kerja yaitu pembangunan depo dan mekanisme

reimbursement PT Waskita Karya dan penugasan kepada PT Kereta Api Indonesia untuk penyelenggaraan sarana, pengoperasian dan perawatan, dan penyelenggaraan sistem tiket otomatis. Spesifikasi teknis telah dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan. Kontrak Kerjasama telah ditandatangani pada Juni 2016 antara Kementerian Perhubungan dan PT Waskita Karya namun belum efektif dimana pembayaran baru dapat dilakukan setelah dilakukan penetapan harga satuan oleh Kementerian Perhubungan. Mengingat skema proyek adalah design and build, maka pembayaran akan dilakukan secara bertahap untuk bagian yang telah siap dibangun. Pengadaan konsultan pengawas telah selesai dan telah efektif per 14 Oktober 2016. Konsultan Pengawas sedang me-review dokumen teknis dan biaya yang disampaikan oleh PT Waskita Karya untuk dijadikan basis pengefektifan Kontrak Kerjasama.


75


Pra-Studi Kelayakan

Studi Kelayakan


Sudah tercantum

Selesai

Selesai

Selesai sebagian (DED belum disetujui oleh Kementerian Perhubungan)

AMDAL

Izin Lingkungan

IPPKH

Pengadaan Tanah

Selesai pada 2013

Selesai

Tidak diperlukan



Dukungan Kelayakan

Penjaminan

Penugasan BUMN

N/A

N/A

N/A



Target Operasi

N/A

Kuartal III 2015-Kuartal III 2018

Ditargetkan selesai pada Juni 2018


Skema Pendanaan

Tindak Lanjut

Pembangunan proyek LRT menggunakan skema penugasan kepada PT Waskita

1.

Karya melalui penerbitan Peraturan Presiden No. 116 Tahun 2015 j.o. Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2016.

Pengadaan Tanah

Pengefektifan Kontrak Kerjasama penyelenggaraan prasarana antara Kementerian Perhubungan dan PT Waskita Karya;

2.

Pelaksanaan pengadaan sarana oleh PT Kereta Api Indonesia;

3.

Penyelesaian isu tumpang tindih di area lokasi depo.

Kebutuhan tanah untuk proyek ini adalah milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan PT Angkasa Pura II serta memanfaatkan ruang milik jalan.

25. LIGHT RAIL TRANSIT JAKARTA, BOGOR, DEPOK DAN BEKASI Nilai Investasi

: Rp 20,6 Triliun

Skema Pendanaan

: Penugasan BUMN

Lokasi

: DKI Jakarta dan Jawa Barat



Mulai Konstruksi

: 2015


: 2018

Deskripsi Proyek Pembangunan LRT dengan enam lintas pelayanan: (1) Cawang – Cibubur, (2) Cawang – Kuningan – Dukuh Atas, (3) Cawang – Bekasi Timur, (4) Dukuh Atas – Senayan, (5) Cibubur – Bogor, dan (6) Palmerah – Bogor. LRT ditargetkan untuk beroperasi pada tahun 2018 sejalan dengan perhelatan kompetisi olahraga Asian Games 2018 yang akan diselenggarakan di Jakarta dan Palembang.

76


Signifikansi Proyek

Status Terakhir

Sebagai upaya untuk mengurangi kemacetan di wilayah DKI Jakarta,

Kontrak kerjasama penyelenggaraan prasarana LRT Jakarta, Bogor, Depok

pembangunan LRT dibutuhkan untuk menyediakan sarana transportasi umum

dan Bekasi belum dikeluarkan karena menunggu finalisasi skema mekanisme

untuk masyarakat sehingga penggunaan kendaraan bermotor pribadi dapat

pendanaan proyek dan review dokumen teknis dan biaya oleh Konsultan

menurun.

Pengawas. PT KAI belum mengadakan sarana LRT Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi namun telah disepakati dalam rapat koordinasi pada tanggal 21 September 2016 bahwa penyelenggaraan sarana harus selesai pada kuartal I tahun 2019. Dengan demikian, PT KAI perlu menyiapkan rencana jadwal pengadaan sarana LRT dengan target tersebut dengan jangka waktu 20 bulan.


Pra-Studi Kelayakan

Studi Kelayakan


Sudah tercantum

Selesai

Selesai

Selesai sebagian (DED belum disetujui oleh Kementerian Perhubungan)

AMDAL

Izin Lingkungan

IPPKH

Pengadaan Tanah

Lintas pelayanan 1-3: Selesai

Lintas pelayanan 1-3: Selesai

Tidak diperlukan



Dukungan Kelayakan

Penjaminan

Penugasan BUMN

N/A

N/A

N/A



Target Operasi

N/A

Kuartal III 2015-Kuartal III 2018

Ditargetkan selesai pada Juni 2018

Lintas pelayanan 3 berpotensi untuk direvisi


Skema Pendanaan

Tindak Lanjut

Pembangunan proyek LRT menggunakan skema penugasan kepada PT Adhi

1.

Karya melalui penerbitan Peraturan Presiden No. 98 Tahun 2015 j.o. Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2016.

Pengadaan Tanah

Penandatanganan Kontrak Kerjasama penyelenggaraan prasarana antara Kementerian Perhubungan dan PT Adhi Karya;

2.

Penetapan trase untuk lintas pelayanan 4 (Dukuh Atas – Palmerah – Senayan), lintas pelayanan 5 (Cibubur – Bogor) dan lintas pelayanan 6 (Palmerah – Grogol).

Pembangunan proyek ini memanfaatkan ruang milik jalan. Izin Prinsip oleh Gubernur DKI Jakarta untuk lintas pelayanan 1-3 telah dikeluarkan.


77

26. PELABUHAN HUB INTERNASIONAL KUALA TANJUNG Nilai Investasi

: Estimasi Rp 30 Triliun

Skema Pendanaan

: Potensi KPBU




: 2017


: 2019

Deskripsi Proyek Pengembangan pelabuhan di Kuala Tanjung menjadi pelabuhan hub internasional sebagai pintu masuk ke wilayah barat Indonesia. Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan oleh Kementerian Perhubungan pada tahun 2015, pengembangan pelabuhan akan meningkatkan volume arus petikemas hingga 12,4 juta TEUs pada tahun 2039. Peningkatan volume arus petikemas ini berasal dari permintaan yang berasal dari Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei hingga Provinsi Jambi dan diasumsikan bahwa pelabuhan akan memperoleh tambahan permintaan dari empat pelabuhan kompetitor yaitu Port of Singapore, Port of Tanjung Pelepas, Port Klang dan Pelabuhan Penang.

Signifikansi Proyek Dengan hub internasional diharapkan Indonesia dapat menikmati demand pelabuhan yang selama ini dinikmati oleh Singapura dan Malaysia. Berdasarkan dari Rencana Pelabuhan Kuala Tanjung Tahun 2012, pembangunan pelabuhan ini akan mengakomodir kargo untuk mendukung pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei dan Pelabuhan Belawan.

Status Terakhir Kementerian Perhubungan telah melakukan kajian dengan hasil berupa studi kelayakan untuk pembangunan pelabuhan hub internasional Kuala Tanjung dengan skema pendanaan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Akan tetapi masih diperlukan penyempurnaan studi kelayakan tersebut terutama terkait skema pendanaan yang lebih baik dan cepat. Opsi pendanaan yang dipertimbangkan adalah dengan APBN, Penugasan BUMN (PT Pelindo I) atau KPBU. Saat ini KPPIP melalui Konsorsium PT Mott MacDonald tengah menyusun Outline Business Case (OBC) yang ditargetkan selesai pada Desember 2016. Penyediaan fasilitas ini bertujuan agar memenuhi kriteria studi yang dapat diterima oleh pasar serta memberikan rekomendasi pengembangan wilayah di sekitar lokasi pelabuhan hub.


78

RTRW

Pra-Studi Kelayakan

Studi Kelayakan


Sudah tercantum




kuartal III 2016

kuartal II 20117

kuartal IV 20117

AMDAL

Izin Lingkungan

IPPKH

Pengadaan Tanah



N/A


kuartal IV 2017

kuartal IV 2017


Penetapan Skema


Dukungan Kelayakan

Penjaminan

Potensi KPBU

N/A

N/A

N/A



Target Operasi

N/A



Pendanaan

kuartal IV 2017

Skema Pendanaan

Tindak Lanjut

Skema pendanaan belum ditentukan. Proyek ini berpotensi menggunakan

1.

skema KPBU. Peran pemerintah dan pihak swasta akan ditentukan kemudian

Percepatan penyiapan penyiapan proyek pelabuhan hub internasional Kuala Tanjung melalui koordinasi antar Kementerian Perhubungan dengan

setelah studi selesai.

KPPIP;

Pengadaan Tanah

2.

Penyempurnaan kebijakan di sektor kepelabuhanan terkait sinkronisasi

3.

Penyiapan masterplan wilayah untuk menjadi acuan strategis dalam

dengan Pelabuhan Belawan serta efektifitas pelaksanaan sistem cabotage;

Saat ini proses pengadaan tanah belum ditentukan dan masih menunggu

pengembangan wilayah ke depan.

hingga studi selesai.

27. PELABUHAN HUB INTERNASIONAL BITUNG Nilai Investasi

: Estimasi Rp 34 Triliun

Skema Pendanaan

: Potensi KPBU

Lokasi : Sulawesi Utara Penanggung Jawab Proyek



: 2017


: 2019

Deskripsi Proyek

Signifikansi Proyek

Pelabuhan ini dipilih sebagai Pelabuhan Hub Internasional di Kawasan Timur

Pelabuhan ini akan mendukung pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

Indonesia dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bitung yang dinyatakan sebagai salah satu prioritas Pemerintah. Di samping itu,

1.

Pertumbuhan di Wilayah Timur Indonesia memiliki potensi lebih tinggi

keberadaan Pelabuhan Hub Internasional Bitung juga akan mendukung kegiatan

dibandingkan dengan Wilayah Barat Indonesia;

industri kawasan timur Indonesia meliputi Ambon dan Ternate (pertanian,

Dinamika logistik di Wilayah Timur Indonesia diharapkan bertumbuh secara

industri dan pertambangan) serta Samarinda, Balikpapan, Tarakan dan Nunukan

eksponensial.

(batubara, minyak bumi dan kayu lapis).

2.


79

Status Terakhir Kementerian Perhubungan merencanakan bahwa akan dilakukan pengembangan kapasitas pelabuhan eksisting. Apabila dibutuhkan pengembangan kapasitas, maka akan diperluas ke lokasi KEK Bitung dan Pulau Lembeh. Terkait dengan ini, Kementerian Perhubungan tengah melakukan Survey Investigasi Desain (SID) untuk melihat kelayakan pembangunan pelabuhan di KEK Bitung. Terkait dengan pengembangan kapasitas pelabuhan eksisting, PT Pelindo IV telah menyusun rencana pembangunan jangka pendek, menengah dan panjang hingga tahun 2034 dengan estimasi kapasitas 2,25 juta TEUs. Di sisi lain, rencana pembangunan pelabuhan di KEK Bitung belum memiliki rencana terinci. Menanggapi hal ini, KPPIP berencana untuk memberikan fasilitas penyusunan OBC pada tahun 2017 guna mensinkronisasi rencana pembangunan pelabuhan sebagai pelabuhan hub internasional.


Pra-Studi Kelayakan

Studi Kelayakan


Sudah tercantum

Selesai



kuartal I 2017

kuartal II 2017

AMDAL

Izin Lingkungan

IPPKH

Pengadaan Tanah



N/A


kuartal III 2017

kuartal IV 2017


Dukungan Kelayakan

Penjaminan

Potensi KPBU

N/A

N/A

N/A



Target Operasi

N/A




kuartal IV 2017

Skema Pendanaan

Tindak Lanjut

Proyek ini memiliki potensi untuk dikembangkan melalui skema KPBU. Peran

1.

pemerintah dan pihak swasta akan ditentukan kemudian setelah studi selesai.

Pelabuhan Hub Internasional Bitung; 2.

Pengadaan Tanah

Saat ini proses pengadaan tanah belum ditentukan dan masih menunggu hingga studi selesai.

80


Percepatan penyempurnaan studi untuk penetapan skema pengembangan Penyiapan masterplan wilayah untuk menjadi acuan strategis dalam pengembangan wilayah ke depan.

28. PELABUHAN PATIMBAN Nilai Investasi

: Rp 43,2 Triliun

Skema Pendanaan

: APBN dengan Pinjaman Luar Negeri, APBD dan Swasta

Lokasi : Jawa Barat Penanggung Jawab Proyek



: 2018


: 2019 (Tahap 1)

Deskripsi Proyek

Signifikansi Proyek

Pembangunan pelabuhan dengan terminal kontainer dan perkiraan kapasitas

Pembangunan pelabuhan ini merupakan strategi Pemerintah untuk mengurangi

sebesar 7,5 juta TEUs. Perkiraan kapasitas mempertimbangkan potensi

kelebihan kapasitas di Pelabuhan Tanjung Priok. Pembangunan Pelabuhan

pertumbuhan demand di wilayah timur Jawa Barat.

Patimban ini diharapkan juga dapat menjadi stimulator pengembangan wilayah di daerah Subang.

Status Terakhir Proyek direncanakan untuk menerima pinjaman luar negeri dari Pemerintah Jepang. Dalam rangka pencapaian loan agreement, studi Rencana Induk Pelabuhan, AMDAL, Perencanaan Pengadaan Tanah dan Basic Design dibutuhkan sebagai persyaratan. Studi AMDAL dan Rancangan Awal/Basic Design sedang disusun dengan pembiayaan dari JICA, sedangkan Kementerian Perhubungan tengah menyusun Rencana Induk Pelabuhan Patimban. Studi Perencanaan Pengadaan Tanah telah diselesaikan pada November 2016. Terkait dengan penyusunan studi AMDAL, KPPIP tengah mengupayakan penyelesaian isu terkait dengan dikembalikannya permohonan penilaian KA-ANDAL oleh Kementerian LHK. Saat ini dibutuhkan adendum Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN), penyesuaian tata ruang dan penyampaian rancangan Rencana Induk Pelabuhan (RIP) yang merupakan prasyarat penilaian oleh Kementerian LHK. KPPIP mengoordinasikan dikeluarkannya rekomendasi penyesuaian tata ruang di tingkat nasional dan daerah.


Pra-Studi Kelayakan

Studi Kelayakan


Sedang proses

September 2015

Selesai Desember 2015

Ditargetkan dimulai pada kuartal IV 2016

AMDAL

Izin Lingkungan

IPPKH

Pengadaan Tanah



N/A


kuartal III 2016

kuartal I 2017


Dukungan Kelayakan

Penjaminan

N/A

N/A

N/A

Penetapan Skema Pendanaan Belum ditetapkan


81



Target Operasi

N/A



kuartal IV 2017

Skema Pendanaan

Tindak Lanjut

Skema pendanaan proyek belum ditetapkan secara resmi oleh Menteri

1.

Perhubungan atau di tingkat Menteri KPPIP. Skema pendanaan proyek untuk

Penyusunan studi Rencana Induk Pelabuhan Patimban oleh Kementerian Perhubungan;

tahap 1 direncanakan menggunakan sumber pendanaan dari APBN, APBD,

2.

Penyusunan Studi AMDAL dan Basic Design oleh JICA;

pinjaman luar negeri dan swasta. Selanjutnya, tahap 2 dan tahap 3 direncanakan

3.

Penyesuaian rencana pembangunan pelabuhan di dalam Rencana Induk

menggunakan skema KPBU.

Pelabuhan Nasional (RIPN);

Pengadaan Tanah

Kementerian Perhubungan sedang melakukan penyusunan dokumen perencanaan pengadaan tanah telah selesai pada November 2016. Area

4.

Penyesuaian tata ruang di tingkat nasional dan daerah;

5.

Penerbitan Izin Lingkungan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

6.

Penetapan Lokasi proyek oleh Bupati Subang.

pelabuhan akan membutuhkan tanah seluas 300 ha dan area penunjang pelabuhan seluas 250 ha.

29. INLAND WATERWAYS/CIKARANG-BEKASI-LAUT Nilai Investasi

: Rp 3,4 Triliun

Skema Pendanaan

: Potensi penugasan BUMN

Lokasi

: DKI Jakarta dan Jawa Barat


: PT Pelindo II (belum ditetapkan)


: 2016


: 2020

Deskripsi Proyek Pembangunan Inland Waterways/CBL bertujuan untuk mengoptimalkan potensi

Pembangunan Inland Waterways/CBL diharapkan dapat mengurangi kepadatan

jalur kanal sungai sebagai alternatif transportasi logistik. Optimalisasi ini akan

arus logistik jalur darat dari kawasan industri Cikarang dan Karawang menuju

menghubungkan area off-the-road Pelabuhan Tanjung Priok dengan area w.

Pelabuhan Tanjung Priok.

Dalam tahap 1, sistem transportasi kanal akan menggunakan kanal eksisting yang dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yaitu

Status Terakhir

Cikarang – Bekasi – Laut melewati Marunda, Jakarta Utara. Sedangkan untuk

Studi Kelayakan dan Studi Rona Awal Lingkungan telah diselesaikan oleh PT

tahap 2, PT Pelindo II berencana menambahkan rute kanal dari Tanjung Priok menuju Cikampek dimana kanal akan menghubungkan arus logistrik dari Tanjung Priok menuju kawasan industri Cibitung-Cikarang di Bekasi serta di Cikampek, Karawang.

82

Signifikansi Proyek


Pelindo II. Sebelum dilanjutkan pembahasan terkait skema pendanaan dan dimulainya proses perizinan, PT Pelindo II akan melakukan pembahasan hasil kedua studi tersebut dengan KPPIP.


Pra-Studi Kelayakan

Studi Kelayakan


Sudah tercantum

Selesai



kuartal I 2017

kuartal II 2017

AMDAL

Izin Lingkungan

IPPKH

Pengadaan Tanah



N/A


kuartal III 2017

kuartal IV 2017


Dukungan Kelayakan

Penjaminan

Potensi KPBU

N/A

N/A

N/A



Target Operasi

N/A




kuartal IV 2017

Skema Pendanaan

Tindak Lanjut

Pembiayaan proyek menggunakan anggaran internal PT Pelindo II namun

1.

terdapat rencana untuk penugasan secara resmi kepada PT Pelindo II atau menggunakan skema KPBU.

Penetapan skema pendanaan proyek sebagai basis tindak lanjut penyiapan proyek;

2.

Penyesuaian rencana pembangunan proyek ke dalam Rencana Induk Pelabuhan (RIP) Tanjung Priok.

Pengadaan Tanah Pembangunan proyek dibagi menjadi dua tahapan sehingga turut mempengaruhi tahapan pengadaan tanah proyek. Tahap pertama, pengembangan kanal sepanjang 40 km dari Tanjung Priok menuju Kawasan Industri Cikarang yang memanfaatkan jalur kanal yang pernah dibangun Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sehingga tidak dibutuhkan pengadaan lahan untuk proyek ini, melainkan perlu dilakukan pengerukan kanal yang mendangkal karena minim perawatan dan diperlukan renovasi jembatan penyeberangan. Sedangkan untuk tahapan kedua, yang merupakan penambahan rute kanal sepanjang 42 km dari Tanjung Priok menuju Cikampek, dibutuhkan pengadaan lahan seluas 300 ha yang rencananya akan digunakan untuk pembangunan dermaga tongkang. Berdasarkan hasil kunjungan lapangan, kepemilikan lahan pada lokasi rencana dermaga tongkang merupakan tanah dengan hak milik warga dan pengembang perumahan.


83

30. PALAPA RING BROADBAND Nilai Investasi

: Rp 5,84 Triliun

Skema Pendanaan

: Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)

Lokasi : Seluruh Indonesia Penanggung Jawab Proyek

: Kementerian Komunikasi dan Informatika


: Paket Barat dan Tengah pada Kuartal 1 2016 dan Paket


Timur pada Kuartal 4 2016 : Paket Barat pada Kuartal 1 2018, Paket Tengah pada Kuartal 1 2018, Paket Timur pada Kuartal 4 2018

Deskripsi Proyek Palapa Ring Broadband adalah proyek pembangunan jaringan serat optik sebagai tulang punggung system telekomunikasi nasional yang menjangkau seluruh kota/ kabupaten di Indonesia (514 kota/kabupaten).

Signifikansi Proyek Penyediaan jaringan serat optik bertujuan untuk pembangunan salah satu upaya Pemerintah untuk memenuhi target RPJMN 2015-2019 dengan menyediakan akses

broadband yang berkualitas secara merata di seluruh Indonesia. Dengan terciptanya akses komunikasi yang lebih baik dengan proyek ini, maka diharapkan akan tercipta pemerataan dan kemudahan akses telekomunikasi-informasi, membuka peluang usaha dan lapangan pekerjaan berbasis internet (e-commerce), meningkatkan efisiensi dan efektifitas system kerja, dan meningkatkan kompetensi untuk berkompetisi di pasar global.

Status Terakhir Proyek telah mendapatkan persetujuan penjaminan dari PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII) dan akan menggunakan skema pembayaran ketersediaan layanan (availability payment) selama 15 tahun untuk Paket Barat, Paket Tengah, dan Paket Timur. Dana untuk availability payment diberikan dari PNBP USO dari BP3TI. Penetapan Badan Usaha Pelaksana untuk Paket Barat dan Tengah telah dilakukan, dimana Paket Barat akan bekerja sama dengan PT Palapa Ring Barat dan Paket Tengah akan bekerja sama dengan PT Len Telekomunikasi Indonesia. Pengadaan untuk Paket Timur telah diselesaikan dimana PT Palapa Timur Telematika yang merupakan konsorsium Moratel – IBS – Smart Telecom keluar sebagai pemenang. Kementerian Kominfo sebagai PJPK sedang fokus kepada pengadaan Project

Management Unit (PMU) yang akan mendampingi PJPK dalam pemantauan penyediaan proyek.


84

RTRW

Pra-Studi Kelayakan

Studi Kelayakan


Selesai

Selesai

Selesai

Selesai

AMDAL

Izin Lingkungan

IPPKH

Pengadaan Tanah

Tidak dibutuhkan

Tidak dibutuhkan

Tidak dibutuhkan

Tidak dibutuhkan


Penetapan Skema Pendanaan Selesai


Dukungan Kelayakan

Penjaminan

Paket Barat dan Tengah pada

Paket Barat dan Tengah pada Maret

Paket Barat dan Tengah pada Maret

Juli 2015.

2016.

2016.

Paket Timur pada Januari

Paket Timur pada Oktober 2016.

Paket Timur pada Oktober 2016.

2016.



Target Operasi

Paket Barat pada Agustus

2018

Paket Barat dan Tengah pada

2016.

Kuartal 1 2018.

Paket Tengah pada Oktober

Paket Timur pada Kuartal 4 2018.

2016. Paket Timur pada Februari 2017.

Skema Pendanaan

Tindak Lanjut

Proyek Palapa Ring menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan

1.

Proyek tidak membutuhkan pengadaan tanah.

Usaha (KPBU) dimana Kementerian Komunikasi dan Informatika menjadi Penanggung Jawab Proyek Kerjasama. Selain itu, proyek tersebut juga memperoleh penjaminan dari PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia dan dukungan kelayakan dalam bentuk pembayaran

Pengadaan Tanah 1.

Pemantauan pencapaian finansial close untuk Paket Timur.

2.

Pemantauan proses pengadaan PMU untuk Palapa Ring.

ketersediaan layanan (availabilility payment).


85

05 BAB

Proyek Strategis Nasional


87

88


D

alam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan infrastruktur di Indonesia, Pemerintah melakukan upaya percepatan proyek-proyek yang dianggap strategis dan memiliki urgensi tinggi untuk

dapat direalisasikan dalam kurun waktu yang singkat. Dalam upaya tersebut, Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menginisiasi untuk membuat mekanisme percepatan penyediaan infrastruktur dan penerbitan regulasi terkait sebagai payung hukum yang mengaturnya. Dengan menggunakan mekanisme tersebut, Kemenko Perekonomian melakukan seleksi daftar proyek-proyek yang dianggap strategis dan memiliki urgensi tinggi, dan memberikan fasilitas-fasilitas kemudahan pengembangan proyek. Dengan diberikannya fasilitas-fasilitas tersebut, diharapkan proyek-proyek strategis dapat direalisasikan lebih cepat. Hasil seleksi proyek strategis dan mekanisme percepatan pembangunannya dituangkan dalam Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yang diterbitkan pada 12 Januari 2016.


89

5.1. Status PSN Saat Ini

S

epanjang tahun 2016, KPPIP melakukan evaluasi dan monitoring kemajuan proyek-proyek PSN. Dari sisi kemajuan pembangunan proyek, sebanyak 20 proyek

telah selesai, 96 proyek telah memasuki tahap pelaksanaan yang berarti tahap konstruksi telah dimulai, 12 proyek dalam tahap transaksi, dan sebanyak 81 proyek masih berada dalam tahap penyiapan dan 16 proyek dikeluarkan1.

Selain itu terdapat 25 proyek yang perlu ditinjau kembali karena tidak memenuhi kriteria Proyek Strategis Nasional.

7%

9%

20 proyek sudah selesai 94 proyek dalam tahap konstruksi

43%

35%

13 proyek dalam tahap transaksi 82 proyek dalam penyiapan 16 proyek dikeluarkan1

6%

Sedangkan untuk program ketenagalistrikan (Program 35.000 MW), sampai dengan Desember 2016, 706 MW sudah beroperasi, 10.141 MW dalam tahap konstruksi2, 8.478 MW sudah memiliki Power Purchase Agreement dengan PT PLN namun belum financial close, 10.560 MW dalam tahap pengadaan, dan 5.824 MW dalam tahap perencanaan.

2%

16%

28%

706 MW sudah beroperasi 10.141 MW dalam tahap konstruksi2 8.478 MW sudah selesai PPA namun belum financial close

24%

30%

10.560 MW dalam tahap pengadaan 5.824 MW dalam tahap perencanaan

Diluar proyek yang telah selesai dan proyek yang telah dikeluarkan, 8 (delapan) proyek belum ditetapkan skema pendanaannya. Estimasi kebutuhan pendanaan untuk 164 proyek PSN dan ketenagalistrikan sampai dengan Desember 2016 adalah Rp 2.952 Triliun dengan sumber pendanaan dari APBN sebesar Rp 360 Triliun, BUMN/D sebesar Rp 813 Triliun, dan Swasta sebesar Rp 778 Triliun. Pencapaian tersebut diatas dianggap masih sesuai dengan target dan diharapkan seluruh proyek dapat beroperasi sesuai dengan target Commercial Operation Date.

1

90

Dikeluarkan karena tidak memenuhi kriteria-kriteria PSN seperti: adanya champion yang jelas atas proyek; groundbreaking 2018;

nilai proyek dibawah Rp100 Miliar.

2

Termasuk PLTU Kalsel-1 yang mencapai Financial Close pada Januari 2017.


5.2. Evaluasi dan Monitoring PSN

M

engingat kemajuan proyek dan dibutuhkannya prioritisasi dalam pemberian fasilitas sesuai kapasitas Pemerintah yang ada, daftar PSN dievaluasi untuk menentukan proyek yang masih relevan dari sisi nilai strategis dan kemajuan proyek untuk memperbarui daftar proyek PSN secara berkala (setiap tahun). Dalam rangka evaluasi daftar PSN tersebut, KPPIP telah menyusun Standard Operating Procedure (SOP) sebagai mekanisme evaluasi. Melalui mekanisme

tersebut, proyek PSN dapat dievaluasi dan dinilai kelayakannya untuk berada dalam daftar proyek PSN. Berdasarkan hasil evaluasi, proyek PSN dapat dikeluarkan dari daftar dan juga dapat dilakukan usulan proyek baru. Berikut adalah skema mekanisme evaluasi daftar PSN:

Daftar PSN Penetapan PSN

Kemajuan Sangat

Evaluasi Kemajuan Rendah

USULAN PROYEK BARU

Seleksi Proyek Bottom-Up

Seleksi Proyek Top-Down

Proyek Dikeluarkan dari Daftar

Daftar Kandidat Proyek

MOU Rencana Aksi Untuk seleksi Proyek BottomUp, syarat pengajuan adalah surat permohonan resmi oleh K/L/I kepada Ketua KPPIP dengan lampiran dokumen pra-kelayakan yang bankable

Usulan Revisi Daftar Proyek PSN (setelah MOU untuk Proyek baru)

Kriteria Terpenuhi Proyek tetap dalam Daftar

Kriteria Evaluasi Kemajuan: Tidak terdapat kemajuan yang signifikan (kurang dari 10% dalam 12 bulan terakhir dibandingkan terhadap Service Level Agreement yang disetujui seluruh pihak) Konstruksi tidak dapat dimulai pada akhir 2018

Persetujuan Revisi Daftar Proyek sebagai Proyek Strategi Nasional

Pengawasan dan Debottlenecking

Daftar Proyek Prioritas


91

Menggunakan SOP tersebut, KPPIP telah memulai evaluasi PSN sejak Agustus 2016. Dalam proses evaluasi tersebut, KPPIP menggunakan kriteria yang digunakan pada saat penyusunan daftar PSN. Kriteria yang KPPIP gunakan adalah sebagai berikut:

Proyek Kemenko Perekonomian/Maritim/ K/L

PSN

Proyek Prioritas/ KPPIP

Kriteria Proyek Kemenko/K/L: Kriteria Dasar

Kesesuaian dengan RPJMN dan Renstra. Kesesuaian dengan tata ruang. Atau diatur khusus dalam PP atau Perpres khusus.

Selain kriteria di atas, PSN dipilih berdasarkan kriteria tambahan: Kriteria Strategis

Memiliki peran strategis atas perekonomian, kesejahteraan sosial, pertahanan, dan kedaulatan nasional (memiliki dampak positif atas PDB, pengangguran, sosial-ekonomi, dan lingkungan hidup). Keselarasan antar berbagai sektor infrastruktur (saling mendukung atau complementary. Distribusi proyek secara regional.

Kriteria Operasional

Proposal proyek baru harus memiliki studi kelayakan yang berkualitas. Nilai Investasi harus di atas Rp 100 miliar, atau proyek harus memiliki peran strategis dalam meningkatkan perekonomian daerah. Konstruksi harus dimulai paling lambat di 2018 atau awal 2019 bila proyek tersebut mendapat diskresi dalam Rapat Tingkat Menteri KPPIP.

Analisa kriteria tambahan meliputi:

92


Champion yang jelas

Proyek harus memiliki champion yang jelas dan yang memiliki komitmen dalam menjalankan proyek (terutama rencana aksi dan jadwal yang jelas).

EIRR

KPPIP tidak hanya memperhatikan proyek dengan nilai yang tinggi, namun juga akan fokus atas proyek yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Karenanya, idelanya proyek KPPIP memiliki EIRR dengan quartile teratas dari proposal yang ada.

Evaluasi PSN tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa dari 225 Proyek Strategis Nasional, 16 diantaranya dikeluarkan, seperti yang ditunjukkan pada tabel dibawah ini:

No

Sektor

Nama Proyek

Alasan Utama Dikeluarkan

1

Bandara

Revitalisasi Bandara Sebatik

Tidak memiliki champion

2

Bandara

Bandara Banten Selatan, Panimbang


3

Bandara

Bandara Karawang


4

Bandara

Bandara HAS Hanadjoedin, Tanjung Pandan


5

Bendungan

Bendungan Long Sempajong

Konstruksi tidak dimulai 2018

6

Bendungan

Bendungan Loea


7

Bendungan

Bendungan Bonehulu


8

Bendungan

Bendungan Segalamider


9

Energi

Terminal LPG Banten


10

Energi

Kilang Mini LNG di Pulau Jawa


11

Jalan Tol

Jalan Tol Sunter – Rawa Buaya – Batu Ceper

Duplikasi dari PSN lain

12

Pelabuhan

Pelabuhan Wayabula


13

Pelabuhan

Pelabuhan Parigi


14

Pertanian dan Kelautan

Food Estate

15


16


Tidak memilki output yang jelas Tidak memiliki champion

Pembangunan Pulau Karantina di Pulau Nanduk,

Tidak memilki output yang jelas

Bangka Belitung


Pembangunan Gudang Beku Terintegrasi dalam Rangka Penerapan Cool Chain System di 20 Lokasi

Nilai investasi dibawah Rp 100 Miliar

Selain melakukan evaluasi atas PSN existing, secara paralel KPPIP juga melakukan proses seleksi untuk proyek yang oleh Kementerian terkait ingin diajukan untuk dimasukkan ke dalam daftar Proyek Strategis Nasional. KPPIP menerima total 131 proyek usulan, dimana 115 proyek usulan diantaranya diajukan oleh Kementerian, lengkap dengan surat pernyataan komitmen oleh Menteri masing-masing, 2 poyek usulan yang sudah terdaftar sebagai PSN dan 14 proyek usulan lainnya yang diajukan oleh BUMN dan Pemerintah Daerah tanpa endorsement dari Menteri terkait. Dari 115 proyek usulan tersebut, 65 proyek usulan yang disertai dengan kelengkapan dokumen yang diminta dan memenuhi kriteria PSN.


93

Berdasarkan usulan baru yang diterima dari K/L,

terdapat 33 proyek yang memenuhi kelengkapan dokumen dan kriteria

Evaluasi oleh KPPIP

Proposal Usulan Baru

Hanya 65 usulan baru disertaI dengan kelengkapan dokumen yang diminta

Terdapat 115 proyek baru yang diusulkan oleh kementrian/lembaga, yang disertai komitmen menteri:

Kementerian Kominfo 1 proyek satelit multifungsi.

1

Kementerian PUPR 25 proyek jalan tol, 12 proyek air baku, 9 proyek bendungan, 31 proyek irigasi & rawa, dan 8 proyek perumahan.

2

3

Kementerian ESDM 9 proyek pembangunan infrastruktur migas, 6 proyek hulu migas.

4

Kementerian ESDM 7 kawasan industri dan 2 proyek pengembangan pesawat jarak menengah.

5

Kementerian Perhubungan 1 proyek bandara udara dan 4 proyek kereta api.

• Terdapat 2 usulan yang sudah terdaftar sebagai PSN (Jalan Tol Batu Ampar - Hang Nadim dan kawasan Industri Teluk Bintuni) • Terdapat 14 usulan proyek baru yang belum mendapatkan surat komitmen meneteri yang diusulkan oleh 1 BUMN dan 9 Pemerintah Daerah


1

Kementerian PUPR 23 proyek jalan tol, 4 proyek air baku, 4 proyek bendungan, dan 20 proyek irigasi dan rawa.

2

3

Kementerian ESDM 5 proyek hulu migas.

4

Kementerian Perindustrian 6 kawasan industri dan 2 proyek pengembangan pesawat jarak menengah.

Dokumen yang dibutuhkan: (1) Surat komitmen dari Menteri, (2) Dokumen studi, (3) Rencana aksi, (4) Rencana pendanaan per tahun, dan (5) Kajian. Beberapa proyek mendapatkan dukungan dari Menteri tetapi tidak disertai dokumen lengkap: 12 proyek irigasi dan rawa, 9 proyek infrastruktur migas, 8 proyek perumahan, 8 proyek air baku (termasuk Jatiluhur Pumped S torage), 5 proyek bendungan, 4 proyek kereta api, 2 proyek jalan tol, 2 proyek kawasan industri, 1 proyek bandara udara, dan 1 proyek hulu migas.

Hasil Evaluasi Menghasilkan 33 Usulan Baru yang telah Sesuai dengan Kriteria dan Kelengkapan Dokumen

1


2

Kementerian PUPR 15 proyek jalan tol, 1 proyek air baku, dan 6 proyek irigasi dan rawa.

3

Kementerian ESDM 5 proyek hulu migas.

4

Kementerian Perindustrian 4 kawasan industri dan 1 proyek pengembangan pesawat jarak menengah.

Serta 4 usulan baru yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Kriteria: • • • • • • •

Memiliki champion dari kementerian teknis Terdapat dalam RP JMN/Renstra Kesesuaian RTRW Nilai investasi > Rp 100 Miliar Konstruksi paling lambat dimulai pada 2018 Memiliki EIRR positif Memiliki nilai strategis

• (Data usulan baru PSN per 31 Desember 2016)

Dalam Rapat Tingkat Menteri KPPIP pada 8 Desember 2016, disepakati penambahan 1 proyek dalam daftar PSN. Proyek tersebut adalah proyek sektor komunikasi yaitu proyek satelit multifungsi. Sedangkan untuk usulan-usulan lain akan dibahas kembali pada Januari 2017 setelah Kementerian terkait sebagai pengusul menyediakan kelengkapan dokumen, paling lambat 30 Desember 2016.

94


5.3. Sistem TI KPPIP

U

ntuk mendukung pemantauan Proyek Strategis Nasional, KPPIP telah menyiapkan Dashboard sistem Teknologi Informasi untuk pemantauan

PSN. Dashboard tersebut akan menjadi database untuk seluruh informasi

terkait proyek PSN seperti profil proyek dan perkembangan sampai saat ini.

Dashboard sistem Teknologi Informasi ini telah secara resmi diluncurkan pada Rapat Tingkat Menteri KPPIP pada tanggal 8 Desember 2016 untuk selanjutnya digunakan oleh penanggung jawab proyek sebagai platform pelaporan perkembangan dan kemajuan Proyek Strategis Nasional. Laporan dari Penanggung Jawab Proyek akan dirangkum dalam dashboard yang menampilkan informasi antara lain: 1.

Overview Status Proyek • Menampilkan informasi umum proyek

2.

Analisa Pencapaian / Milestone • Menampilkan informasi potensi keterlambatan proyek

3.

Kinerja Proyek • Menampilkan kinerja proyek dan pencapaian fase proyek actual serta isu proyek terkini

4.

Risiko dan Isu Proyek • Menampilkan isu dan risiko yang teridentifikasi beserta status mitigasinya.

Hingga Desember 2016, Tim KPPIP terus melanjutkan proses pengumpulan data PSN untuk melengkapi database dalam Dashboard TI tersebut. KPPIP telah melakukan konsinyering PSN kedua pada tanggal 14-15 Desember 2016 yang dikoordinasikan oleh KPPIP dengan mengundang Penanggung Jawab Proyek (PJP) dari masing-masing proyek yang terdaftar sebagai PSN. Dalam konsinyering tersebut, KPPIP telah menginformasikan basis data yang dimiliki dan menyiapkan formulir terkait informasi PSN dan perkembangan status terakhir untuk diisikan oleh masing-masing PJP. Hingga Desember 2016, data yang telah terkumpul adalah sebagai berikut (diluar Program Ketenagalistrikan) • Data nilai investasi untukk 200 proyek • Data skema pendanaan untuk 204 proyek • Data FIRR untuk 57 proyek • Data EIRR untuk 71 proyek • Data lokasi untuk 224 proyek • Data Penanggung Jawab Proyek untuk 224 proyek • Data Rencana konstruksi untuk 163 proyek • Data Rencana operasi untuk 165 proyek • Status terakhir untuk 225 proyek


95

06 BAB

Perkembangan Regulasi Terkait Infrastruktur


97

98


B

erdasarkan hasil identifikasi dan analisis awal terhadap hambatan yang muncul dalam pelaksanaan Proyek Prioritas dan Proyek Strategis Nasional, terdapat beberapa kebijakan dan regulasi yang dinilai perlu

diperbaiki. Pembahasan mengenai perkembangan regulasi akan dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu: (i) kemajuan kebijakan dan/atau regulasi yang telah diidentifikasi sebelumnya dan (ii) identifikasi kebijakan dan/atau regulasi yang perlu dilakukan perbaikan.

A. Kemajuan Kebijakan dan/ atau Regulasi yang telah Teridentifikasi A1. Perubahan Perpres 75/2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas Usulan perubahan tersebut telah disepakati di rapat komite KPPIP pada 22 Juni 2016 untuk mengakomodir: a.

Perluasan cakupan infrastruktur yang dapat diajukan menjadi Proyek Prioritas;

b. Perubahan susunan anggota KPPIP; dan c.

Penguatan mekanisme pengadaan barang/jasa di lingkungan KPPIP;

Dalam kurun waktu periode laporan ini, terdapat beberapa perkembangan khususnya yang berkaitan dengan proses penyusunan, pembahasan dan finalisasi rancangan perubahan Perpres 75/2014. Selama bulan Agustus – September, KPPIP bersama dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah melakukan proses pembahasan secara internal mengenai ketentuan perubahan Perpres 75/2014. Pembahasan secara internal yang telah dilakukan juga mengakomodir masukan yang diterima dari beberapa pemangku kepentingan yang berada di luar organisasi KPPIP dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Setelah rancangan perubahan disepakati secara internal, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama dengan KPPIP mengundang anggota yang tergabung dalam struktur Tim Pelaksana Harian KPPIP pada bulan Oktober untuk kemudian dilakukan pembahasan dan finalisasi terhadap rancangan perubahan. Berdasarkan hasil rapat tersebut, telah disepakati beberapa hal yang perlu diperjelas dan diperbaiki. Tindak lanjut dari rapat tersebut adalah pemutakhiran rancangan perubahan dan menyampaikan rancangan perubahan kepada Sekretariat Kabinet untuk kemudian dilakukan uji materi muatan dan kemudian disampaikan kepada Presiden untuk ditandatangani. Hingga saat ini, rancangan perubahan Perpres 75/2014 telah disampaikan kepada Presiden dan sedang menunggu proses penandatanganan serta pengundangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


99

A2. Sinkronisasi Penyusunan Raperpres Pendanaan untuk Pengadaan Tanah bagi PSN antar Kementerian/Lembaga

B

erdasarkan hasil penyusunan dan pembahasan Raperpres tersebut, KPPIP akan berperan untuk mendukung Badan Layanan Umum – Lembaga Manajemen Aset Negara (BLU-LMAN) dengan melakukan

verifikasi terhadap PSN yang layak diprioritaskan untuk mendapatkan penyediaan dana pengadaan tanah yang dikelola oleh BLU-LMAN. Dalam kurun waktu periode laporan ini, Raperpres Pendanaan untuk Pengadaan Tanah bagi PSN telah dilakukan beberapa kali pembahasan dengan beberapa pemangku kepentingan khususnya internal Kementerian Keuangan dan Kementerian Teknis terkait. Saat ini, Raperpres Pendanaan untuk Pengadaan Tanah bagi PSN telah diterbitkan melalui Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2016 tentang Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Kepentingan Umum untuk Proyek Strategis Nasional.

A3. Mendukung Percepatan Penerbitan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan (Availability Payment) dari APBD

B

erdasarkan ketentuan Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Pasal 13 ayat (5), dibutuhkan pengaturan lebih lanjut tentang pembayaran availability payment yang

bersumber dari dana APBD. Menindaklanjuti hal tersebut, KPPIP berperan untuk mendorong penerbitan Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan untuk KPBU Daerah. Dalam kurun waktu periode laporan ini, KPPIP telah terlibat dalam proses penyusunan, pembahasan dan finalisasi Rancangan Peraturan Dalam Negeri tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan untuk KPBU Daerah dengan Kementerian Dalam Negeri dan para pemangku kepentingan terkait lainnya. Rancangan telah difinalkan oleh Kementerian Dalam Negeri pada bulan Oktober. Saat ini, Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2016 tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan dalam rangka Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur di Daerah.

100


A4. Perubahan terhadap Peraturan Pemerintah tentang Jasa Konstruksi untuk Mengakomodir Percepatan Pengadaan Kontraktor oleh BUMD yang Mendapatkan Penugasan Pemerintah

U

ntuk melakukan percepatan pembangunan infrastruktur, Pemerintah telah menugaskan BUMN dan BUMD untuk melaksanakan beberapa Proyek Prioritas dan Proyek Strategis Nasional. Sebagai contoh, Pemerintah

menugaskan PT Adhi Karya untuk melaksanakan pembangunan Kereta Api Ringan Jakarta – Bogor – Depok – Bekasi. Selain penugasan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga telah menugaskan PT Jakarta Propertindo untuk melaksanakan pembangunan Kereta Api Ringan di Jakarta. Terhadap pelaksanaan penugasan kepada BUMN, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi telah mengakomodir penugasan pemerintah kepada BUMN sebagai salah satu kriteria keadaan yang memungkinkan untuk dilakukan penunjukan langsung kepada penyedia jasa konstruksi yang merupakan BUMN atau anak perusahaan BUMN. Namun, perubahan tersebut belum mengakomodir penugasan pemerintah kepada BUMD. Sehingga, BUMD yang mendapatkan penugasan tidak dapat melakukan penunjukan langsung kepada penyedia jasa konstruksi. Pada tanggal 21 November 2016, Presiden telah menandatangani dan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang telah mengakomodir ketentuan penugasan BUMD sebagai salah satu kriteria keadaan untuk melakukan penunjukan langsung kepada penyedia jasa konstruksi yang merupakan BUMN dan/atau anak perusahaan BUMN atau BUMD lain dan/atau anak perusahaan BUMD.


101

B. Identifikasi Kebijakan dan/ atau Regulasi yang Perlu Dilakukan Perbaikan B1. Perubahan terhadap Peraturan Pemerintah tentang Perkeretaapian untuk Mengakomodir Percepatan Pelaksanaan Proyek Prioritas Kereta Api Kalimantan Timur

P

elaksanaan pembangunan Kereta Api di Provinsi Kalimantan Timur yang dilaksanakan menggunakan skema pendanaan penuh oleh swasta dengan PT Kereta Api Borneo sebagai pemilik proyek. PT Kereta Api

Borneo bermaksud untuk melakukan konstruksi secara keseluruhan dan menyelenggarakan kegiatan perkeretaapian dengan jenis umum sebagaimana diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (PP 56/2009). Berdasarkan PP 56/2009, maka diperlukan mekanisme pelelangan untuk memilih badan usaha yang berhak untuk mendapatkan konsesi operasi kereta api umum. Sehingga hal tersebut bertolak belakang dengan skema eksisting yang ada, di mana PT Kereta Api Borneo telah ditetapkan sebagai pemilik proyek. Oleh karena hal tersebut, Kementerian Perhubungan telah menginisiasi usulan perubahan terhadap PP 56/2009 untuk kemudian dapat mengakomodir penunjukan langsung kepada penyelenggara dalam hal proyek kereta api yang dimaksud sepenuhnya dibiayai oleh swasta termasuk biaya pengadaan lahan. Sehingga perubahan yang diusulkan oleh Kementerian Perhubungan akan sesuai dengan skema eksisting pelaksanaan pengembangan Kereta Api Kalimantan Timur oleh PT Kereta Api Borneo. Pada tanggal diterbitkannya laporan ini, Rancangan Perubahan terhadap PP 56/2009 telah disampaikan oleh Kementerian Perhubungan kepada Sekretariat Negara untuk dilakukan uji materi muatan dan harmonisasi.

yang memberatkan pihak swasta untuk berpartisipasi. Saat ini, Kementerian Perhubungan tengah melakukan pembahasan internal dan menyusun rancangan perubahan terhadap Permenhub 45/2015. Diharapkan bahwa setelah perubahan minimum modal disetor disetujui dan diundangkan akan meningkatkan partsipasi swasta dalam pelaksanaan pengembangan pelabuhan utama sesuai dengan target yang ditetapkan oleh pemerintah.

B3. Perubahan terhadap Kebijakan di Bidang Perbankan untuk Mendukung Pembiayaan Infrastruktur Melalui Skema Project Financing

S

ektor perbankan merupakan salah satu sektor pendukung vital yang berkaitan langsung dengan penyediaan infrastruktur. Dengan terbatasnya ketersediaan dana APBN dan APBD, maka diperlukan penyediaan dana

dari pihak swasta. Kepesertaan pihak swasta dalam pembangunan infrastruktur akan melibatkan pula pihak perbankan untuk melakukan pembiayaan terhadap proyek infrastruktur. Hal ini didasarkan perbandingan ekuitas dan pinjaman (debt to equity ratio) dalam suatu pembiayaan proyek pada umumnya sebesar 30 (e): 70 (l). Berdasarkan perbandingan ekuitas dan pinjaman tersebut, peran perbankan sangat besar bagi proyek infrastruktur. Kerangka regulasi yang menjadi landasan hukum penyediaan pinjaman yang dilakukan oleh Perbankan saat ini belum mendukung terlaksananya pembiayaan infrastruktur melalui skema project financing. Hal ini dikarenakan terdapat ketentuan dalam ketentuan Pasal 8 beserta penjelasannya dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1992 bahwa Bank dalam memberikan kredit harus memperoleh keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan perjanjian kredit.

B2. Perubahan terhadap Ketentuan Minimum Modal Disetor untuk Badan Usaha Penyelenggara Pelabuhan Utama

B

Hal ini tercermin dalam peraturan internal Bank yang mengharuskan bahwa dalam memberikan kredit, Bank harus menerima agunan dengan minimum nilai tertentu dari total nilai pinjaman. Mengingat bahwa aset proyek infrastruktur baru (greenfield) dilaksanakan oleh Badan Usaha Pelaksana atau Special Purpose Company (SPC), maka SPC yang melaksanakan proyek pada dasarnya tidak memiliki aset awal untuk dapat dijaminkan sebagai jaminan untuk memperoleh

erdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan 45 Tahun

pembiayaan, melainkan aset yang akan datang seperti penerimaan pendapatan,

2015 tentang Persyaratan Kepemilikan Modal Badan Usaha di Bidang

barang infrastruktur, dan lainnya.

Transportasi (Permenhub 45/2015), minimum modal disetor untuk Badan

102

Usaha Penyelenggara Pelabuhan Utama adalah Rp 1.000.000.000.000,- (satu

Selain faktor kebijakan perbankan, beberapa kondisi pasar (market condition)

triliun rupiah). Ketentuan tersebut dikhawatirkan menghambat penyediaan

juga berkontribusi terhadap kelayakan skema project financing sebagai salah satu

infrastruktur pelabuhan. Mengingat fokus pemerintah untuk membangun

produk perbankan. Tingkat suku bunga produk perbankan lainnya yang dinilai

infrastruktur transportasi khususnya pelabuhan untuk menghubungkan

lebih kompetitif dan menguntungkan menjadi salah satu alasan mengapa banyak

pulau-pulau utama di Indonesia, sehingga dibutuhkan deregulasi ketentuan

produk jasa keuangan lain menjadi lesu.


Oleh karena itu, untuk mendukung partisipasi swasta dengan tersedianya pinjaman melaui skema project financing, perlu dilakukan pembahasan dan koordinasi dengan lembaga-lembaga yang merupakan regulator dan pembina di sektor jasa keuangan seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan untuk memperbaiki beberapa kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembiayaan infrastruktur sehingga dapat menstimulus pembiayaan proyek infrastruktur di Indonesia.

B4. Koordinasi Perubahan terhadap Ketentuan Pengenaan Pajak di Bidang Hulu Minyak dan Gas Bumi

B

erdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (PP 79/2010), pajak yang

dikenakan untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi adalah: a.

Pajak dividen;

b. Pajak Penghasilan (PPh) Badan; c.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) masa eksplorasi dan eksploitasi;

d. Bea masuk, PPN & PPh impor masa eksplorasi dan eksploitasi; e.

Sharing cost dan overhead cost kantor pusat; dan

f.

Pajak dan Retribusi Daerah.

Pengenaan pajak yang diatur berdasarkan PP 79/2010 dianggap tidak mendukung aspek ekonomis yang menjadi pertimbangan para investor untuk menanamkan modalnya di kegiatan hulu minyak dan gas bumi. Dalam kurun waktu periode laporan ini, KPPIP telah melakukan fasilitasi dan koordinasi pembahasan perubahan ketentuan PP 79/2010 dengan beberapa pemangku kepentingan yang terkait dengan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi. Berdasarkan hasil rapat koordinasi dan pembahasan yang telah dilakukan, disepakati bahwa akan dilakukan perubahan terhadap ketentuan pengenaan pajak dengan rincian sebagai berikut: a.

Untuk masa eksplorasi akan dibebaskan dari pengenaan pajak;

b. Untuk masa eksploitasi dapat dikenakan pajak sesuai dengan hasil kajian ke-ekonomian; c.

Pemberian insentif investasi seperti sliding scale, percepatan depresiasi dan investment credit.

Saat ini, proses perubahan PP 79/2010 masih dalam tahap pembahasan dan finalisasi antara Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, Indonesia Petroleum Association (IPA) dan pemangku kepentingan lainnya.


103

07 BAB

Rencana KPPIP ke Depan


105

106


A. RENCANA KPPIP KEDEPAN Berikut ini adalah pencapaian KPPIP hingga akhir tahun 2016 dan rencana KPPIP di tahun 2017 yang dijabarkan dalam bentuk rencana bisnis (business plan) KPPIP yang telah memperoleh persetujuan dari Tim Pelaksana:

1. Pencapaian Saat Ini • Pencapaian Proyek Sampai dengan akhir tahun 2016, KPPIP telah mengeluarkan 13 rekomendasi hasil kebijakan ekonomi, 7 rekomendasi hasil pre FS, 1 rekomendasi pemantauan dan evaluasi, 4 proyek yang mencapai financial close, dan 7 proyek yang mencapai tahap lanjutan. Berikut ini adalah perbandingan target dan realisasi pencapaian KPPIP sampai akhir tahun 2016: Mencapai Tahap

Rekomendasi Hasil

Rekomendasi Hasil

Rekomendasi

Kebijakan Ekonomi

Pre FS

Pemantauan dan Evaluasi

Target

7

7

1

4

8

Realisasi

13

7

1

4

7

Proyek

Financial Close

Lanjutan

• Penyerapan Anggaran Penyerapan anggaran KPPIP pada tahun 2016 mencapai 99,92% dengan total anggaran terpakai sampai dengan akhir 2016 adalah sebesar Rp 58, 966 Miliar.

Total (Rp Miliar) Anggaran

59,012

Terpakai dan Terkontrak

58,966

• Peningkatan Kualitas 1.

SOP KPPIP telah direvisi dan diratifikasi

2.

Pedoman SOP perusahaan telah ditetapkan untuk kegiatan operasional kantor

3.

Telah dilaksanakan induction untuk seluruh Project Director

4.

Telah dilaksanakan sosialisasi terkait KPPIP kepada 6 Pemerintah Daerah dan 2 negara tetangga

5.

Telah dilaksanakan peningkatan kapasitas untuk para pemangku kepentingan, yang terdiri dari anggota KPPIP dan Kementerian/Lembaga terkait

6.

IT dashboard telah diterapkan dalam monitoring Proyek Strategis Naisonal

7.

Telah dilaksanakan komunikasi publik umum, yang meliputi pengenalan kepada media dan beberapa investor/pengembang dari Eropa, Australia, dan Jepang

• Perbaikan Regulasi Beberapa pencapaian KPPIP terkait perbaikan regulasi diantaranya adalah: 1.

KPPIP telah menindaklanjuti isu sektoral untuk listrik, pelabuhan, dan kereta api

2.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 96 tahun 2016 tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan Dalam Rangka Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Di Daerah dan Peraturan Presiden tentang Penyediaan Pendanaan Pengadaan Tanah bagi PSN telah diratifikasi dengan dukungan KPPIP

3.

Naskah akademik terkait Undang-Undang Infrastruktur/Peraturan Pemerintah tentang KPBU telah diselesaikan

4. Business plan sectoral dalam KPPIP telah tersusun


107

2. Rencana Pencapaian 1 Tahun ke Depan • Target Pencapaian Proyek

• Target Perbaikan Regulasi

Untuk tahun 2017, target pencapaian proyek diantaranya adalah

Pencapaian terkait perbaikan regulasi yang ditargetkan pada tahun 2017

sebagai berikut:

adalah sebagai berikut:

1.

1.

Menghasilkan revisi daftar 30 Proyek Prioritas menjadi maksimum 35

Mengidentifikasi dan meratifikasi isu-isu pada sektor infrastruktur

proyek

(seperti sektor air, listrik, energi, infrastruktur sosial, dan lainnya) yang

2.

Mencapai tahap financial close untuk 4 proyek KPBU

masih belum ditangani atau menantikan keputusan, terutama isu

3.

Menyelesaikan tender untuk 4 proyek

terkait keterlibatan swasta, termasuk isu yang membutuhkan inovasi

4.

Menetapkan skema pendanaan untuk seluruh Proyek Prioritas dan menyiapkan untuk memulai konstruksi pada akhir tahun 2018

5.

regulasi (contoh KPI yang menekankan outcome) 2.

Menyelesaikan 70% isu proyek strategis yang dimintakan kepada KPPIP dan prioritas

Menindaklanjuti isu sektoral untuk listrik, pelabuhan, bandara, dan kereta api

3.

Menyusun rancangan Undang Undang Infrastruktur/Peraturan Pemerintah tentang KPBU

4.

sektor

• Target Penyerapan Anggaran Berikut ini adalah target penyerapan anggaran untuk tahun 2017:

Anggaran

Menyusun business plan dengan target yang jelas untuk tim kerja

Operasional

Pemantauan dan Fasilitas

(Rp Miliar)

Proyek

15,2

34,8

3. Upaya Pencapaian Target Untuk mencapai target pada tahun 2017 yang telah disusun, baik target pencapaian proyek, penyerapan anggaran, peningkatan kualitas, maupun perbaikan regulasi, beberapa upaya yang akan dilakukan diantaranya

• Target Peningkatan Kualitas Target pencapaian peningkatan kualitas pada tahun 2017 adalah sebagai berikut: 1.

Panduan skema pendanaan dan VfM telah diratifikasi

2.

Mengimplementasikan seluruh Pedoman SOP operasional kantor

3. Melaksanakan induction untuk seluruh staf baru 4.

Melaksanakan evaluasi 360 derajat untuk seluruh staf

5.

Melaksanakan sosialisasi untuk 6 Pemerintah Daerah dan 2 negara tetangga

6.

Menghasilkan setidaknya 3 laporan terkait research and development KPPIP (potensi topik: strategi HR dan skema pendanaan alternatif)

7. Menerbitkan Infrastructure Outlook/Infrastructure Report Card 8.

Meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan terkait, meliputi Kementerian/Lembaga

9. IT dashboard diterapkan dan digunakan oleh seluruh pemangku kepentingan 10. Melaksanakan komunikasi publik yang intensif, meliputi pembuatan infografis bulanan, pelaksanaan konferensi pers secara rutin, dan penyusunan laporan semester

108


adalah:

• Nilai Bersama 1. Menjadi point of contact dalam implementasi koordinasi Proyek Prioritas pada infrastruktur 2. Menjadi center of excellence dalam penerapan penyiapan proyek untuk dimanfaatkan pada Proyek Strategis Nasional dan Proyek Prioritas 3.

Memberikan kepemimpinan dan keteladanan, serta tingkat profesionalitas yang baik untuk Kementerian / Lembaga / Institutsi / Aparatur negara lainnya

4. Menjadi point of contact dalam koordinasi untuk debottlenecking Proyek Prioritas 5. Menjadi point of contact dalam monitoring dan inventarisasi data untuk Proyek Strategis Nasional

• Struktur 1.

Menjadi organisasi yang proaktif dalam merangkul para pemangku

• Strategi 1.

kepentingan 2.

Menjadi pendorong proyek KPBU melalui sinkronisasi dengan PPP

diandalkan untuk setiap proyek sesuai dengan strategi pemetaan 2.

unit, Kementerian Keuangan, Bappenas, PT SMI, PT PII, dan lainnya 3.

Menempatkan KPPIP, termasuk dengan sistem TI KPPIP yang melaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut:

4.

Mengoordinasikan strategi sosialisasi dengan pihak swasta

•

5.

Mengembangkan rencana peningkatan kapasitas untuk pedoman

6.

Mengembangkan Sumber Daya Manusia Nasional dan strategi

Pemutakhiran data pada sistem TI KPPIP secara rutin pada setiap

•

Penyelenggaraan konferensi Pers untuk mempromosikan proyek

OBC dan VfM bagi stakeholder terkait

yang telah mencapai target/milestones

peningkatan kapasitas untuk mengakomodasi percepatan

Penyelenggaraan konferensi Pers untuk ground breaking dari

•

proyek-proyek KPPIP •

Publikasi Infrastructure Outlook

•

Penyusunan dan penerbitan laporan tahunan

• Keahlian Merekrut tenaga teknis lain dalam panel konsultan untuk PMO KPPIP dan tim yang bekerja di dalamnya Mengembangkan rencana dan melaksanakan penelitian, serta menyusun publikasi penelitian (e.g. artikel, laporan penelitian, dan lainnya) bersama dengan institusi lainnya 3.

Mengembangkan rencana sosialisasi pedoman OBC dan VfM untuk

stakeholder dan investor potensial

bulan

2.

Menyelesaikan pedoman OBC dan VfM untuk sektor-sektor utama (dengan fokus pada proyek infrastruktur sosial)

3.

telah terintegrasi, sebagai pusat informasi proyek prioritas, dengan

1.

Mengembangkan dan menjalankannya rencana kegiatan yang dapat

Mengembangkan keahlian yang dilaksanakan secara terus menerus

pembangunan infrastruktur 7.

Melengkapi dan mengeluarkan laporan tahunan berupa Infrastructure

Outlook/Infrastructure Score Card.

B. Kegiatan KPPIP untuk Pengembangan Kapasitas

R

encana pengembangan kapasitas bertujuan untuk memastikan seluruh anggota KPPIP dan para pemangku kepentingan memiliki kapasitas dan kualitas yang baik dalam melakukan pemenuhan mandat KPPIP.

Sasaran dari kegiatan pengembangan kapasitas KPPIP adalah teridentifikasinya

•

Sistem

kekurangan dan kelemahan kapasitas SDM penyelenggara infrastruktur, serta

1.

penyelenggara sehubungan dengan pelaksanaan rencana aksi KPPIP.

Mengembangkan dan mengimplementasikan SOP perusahaan dan

tersusunnya evaluasi dan rekomendasi penguatan dan pengembangan kapasitas

matriks tanggung jawab dalam organisasi secara penuh 2. Melaksanakan good governance melalui audit yang berkesinambungan 3.

Meratifikasi dan menjalankan SOP dalam pemilihan proyek, upaya debottlenecking, dan penentuan skema pendanaan

4.

Menjalankan dan memanfaatkan sistem pengadaan khusus dengan panel konsultan, termasuk persiapan TOR dan evaluasi sistem

5.

Menetapkan pemetaan rencana aksi yang kuat, serta monitoring dan evaluasi, untuk setiap proyek yang melibatkan KPPIP

• Staf 1.

Menjalankan sistem evaluasi berkala

2.

Menyiapkan rencana staf untuk tahun 2018

3.

Peningkatan kapasitas staf Kementerian yang berhubungan langsung atau diperbantukan ke KPPIP untuk mendukung kinerja tim kerja sektoral dan direktur proyek

1. Webinar KPPIP

U

ntuk membagikan pengetahuan yang diperoleh KPPIP melalui proses penyiapan dan debotllenecking Proyek Strategis Nasional dan Proyek Prioritas, KPPIP telah membuat webinar (seminar

secara online) yang saat ini telah dapat diakses pada Youtube. Tujuan dari pembuatan webinar ini adalah untuk menyediakan materi KPPIP yang dapat diakses dengan mudah oleh para Penanggung Jawab Proyek. Materi yang tersedia pada webinar KPPIP di Youtube diantaranya adalah: 1.

Perkenalan Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas

2.

Metodologi Penyiapan Proyek Infrastruktur

3.

Ikhtisar Siklus Proyek Infrastruktur di Indonesia

4.

Tata Cara Penyusunan Outline Business Case (OBC) Sesuai Panduan KPPIP

5.

Pemberian Fasilitas Penyusunan OBC KPPIP untuk Kilang Minyak Bontang


109

6.

Latar Belakang dan Acuan KAK Penyusunan OBC Pelabuhan Hub Internasional Kuala Tanjung

7. KPPIP Strategic Procurement Process 8.

Analisis Biaya Manfaat Sosial Konsep dan Aplikasinya

9.

Proyek Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Semarang Barat

10. Tata Cara Penentuan Skema Pendanaan Konsep dan Aplikasi 11. Pembelajaran dari Pencapaian Penetapan Skema Pendanaan untuk Kilang Minyak Bontang 12. Penetapan Lokasi Jalan Tol Serang Panimbang 13. Pembelajaran dari Percepatan Penetapan Lokasi untuk Kilang Minyak Bontang 14. Pembelajaran tentang Percepatan Penetapan Lokasi PLTU Indramayu 15. Pengenalan Terhadap UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaaan Tanah untuk Kepentingan Umum dan Studi Kasus 16. Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Tanah untuk Proyek Strategis Nasional 17. Cara Penentuan Penanggung Jawab Proyek Kerjasama PJPK untuk Proyek KPBU 18. Transaction Advisor dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha 19. Public Private Partnership 20. Tahapan Menuju Financial Closing 21. Pembelajaran Pencapaian Financial Close di Proyek PLTU Batang 22. Mandat Debottlenecking: Contoh Kasus Proyek MRT Jakarta Persilangan Jalur MRT dan Pipa Gas 23. Sistem Monitoring Proyek Strategis Nasional 24. Pengenalan Aplikasi Program Management Office (PMO) PLN 25. Sistem Koordinasi dan Komunikasi Tim Proyek Sektor Energi dan Ketenagalistrikan KPPIP 26. Sistem Penyimpanan Dokumen pada Cloud Storage

2. Modul Pengembangan Kapasitas KPPIP

K

PPIP tengah memproses perjanjian kerjasama dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII) dalam kegiatan peningkatan kapasitas. Tujuan utama dari kerjasama ini adalah untuk menciptakan pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas yang efektif dan efisien bagi pihak terkait proyek infrastruktur KPBU. Kerjasama ini dilatarbelakangi oleh keterkaitan dari kegiatan peningkatan kapasitas masing-masing

pihak, yaitu pada materi mengenai KPBU. PT PII yang memiliki IIGF Institute dapat berperan di sisi dari penyiapan materi dan sertifikasi, PT SMI dapat menyajikan aspek finansial, sedang dari KPPIP bisa memberikan penguatan sisi kebijakan, koordinasi dan kelembagaan. Diharapkan dapat terjadi sinergi diantara ketiga pihak dalam menciptakan kegiatan peningkatan kapasitas.

2. IIGF INSTITUTE

12

23 123

1. PT SMI

110


13

3. KPPIP

KODE

TARGET

K/L/D

KPBU

PSN

K/L/D yang memiliki proyek infrastruktur 1

yang berpotensi menarik minat swasta, bisa berskema KPBU

2

3

12 13 23

Pihak yang terkait proyek infrastruktur yang dijamin oleh PT PII, berskema KPBU Pihak yang terkait PSN (atau Proyek Prioritas) [catatan: tidak harus KPBU] K/L/D sebagai PJPK dengan skema KPBU yang proyeknya dijamin oleh PT PII K/L/D yang terkait PSN (atau Proyek Prioritas) PSN (atau Proyek Prioritas) berskema KPBU yang proyeknya dijamin oleh PT PII K/L/D yang terkait PSN (atau Proyek Prioritas)

123

berskema KPBU yang proyeknya dijamin oleh PT PII


111


113

Untuk informasi lebih lanjut hubungi: A. Menara Merdeka, Lt. 8 Jalan Budi Kemuliaan I No. 2 Jakarta 10110, Indonesia +62 21 2957 3771 +62 21 2957 3772 +62 21 2957 3773 www.kppip.go.id

114


Laporan KPPIP. Periode Juli - Desember 2016

Recommend Documents