Presentasi untuk mahasiswa/i Universitas Diponegoro Framework Pembangunan Infrastruktur Indonesia Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP)
Direktur Program KPPIP 25 Januari 2016
Infrastruktur dibutuhkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 6-7% per tahun pada 2015-2019 Proyek Logistik Banda Aceh
Konsep Tol Laut agar Indonesiia mejadi poros martim dunia
Miangas
Belawan Kuala Tanjung Maratua
Pontianak
Dumai
Bitung Singkawang
Batam
Pohuwato Maloy
Padang Pangkal Pinang
Enggano
Muara Teweh
Taria Ambon
Kenyam
Namniwel
Aboy
Makassar
Tj. Priok
Kertajati
Sultan Hassanuddin
Jayapura
Sorong
Tojo UnaUna
Palangkaraya Banjarmasin Panjang
Halmahera
Tj. Perak Merauke
Cilacap
Moa
Koroway Batu
Lombok Kupang
Revitalisasi efisiensi jalan dengan pembangunan dan pebaikan jalan
Mengurangi biaya logistik melalui infrastruktur kereta api
• pembangunan 2,650 km jalan baru • pembangunan 1,000 kmjalan tol baru • rehabilitasi 46,770 kmjalan eksisting
Membangun jalur baru di Jawa, Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan: 2,159 km kereta antar kota 1,099 km kereta dalam kota
• Pembangunan 24 pelabuhan laut baru • Menaikkan jumlah kapall (pioneer cargo, transport vessels, pioneer crossing vessels) • membangun 60 pelabuhan penyeberang Memperkuat konektifitas melalui ipembangunan infrastruktur udara
• pembangunan 15 pelabuhan udara baru • Pembangunan fasilitas air cargo di 6 lokasi • Menambah jumlah pelabuhan udara perintis Pengembangan transpor urban
• Pengembangan Bus Rapid Transit (BRT) di 29 kota • Pembanguanan Mass Rapid Transit (MRT) di 6 kota metropolitan dan 17 kota besar.
Proyek Energi Tercapainya electrification ratio sebesar 96.6% pada tahun 2019 dengan pengmbangan kapasitas
• Pembangunan pembangkit listrik dengan total kapasitas 35,000 MW
Mencapai ketahanan pangan melaluii pengembangan sistem irigasi
• pembanguanan 33 dam baru dan 30 PLTA • pengembangan 1 million ha sistem irigasi • Rehabilitasi sistem irigasi yang ada
Memastikan suplai dari bahan bakar dengan memaksimalkan kilang minyak domestik
• Pembangunan kilang minyak baru 2x300,000 barrels • Pengembangan Kilang Minyak Cilacap dan Balongan 2
Kerangka Pikir Kebijakan Pembangunan Bidang Infrastruktur berdasarkan Program Kerja Tim Transisi Arahan RPJPN (untuk RPJMN III)
PENINGKATAN KETAHANAN AIR, PANGAN, DAN ENERGI
PEMENUHAN KETERSEDIAAN INFRASTRUKTUR DASAR DAN STANDAR PELAYANAN MINIMUM
a. Rasio elektrifikasi mencapai 100% b. Akses air minum layak mencapai 100% c. Sanitasi layak mencapai 100%
PENGUATAN KONEKTIVITAS NASIONAL UNTUK MENCAPAI KESEIMBANGAN PEMBANGUNAN
PERCEPATAN KONTRIBUSI KPS DAN CREATIVE FINANCING LAINNYA DALAM PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR
INFRASTRUKTUR DASAR DAN STRATEGIS
TRANSPORTASI DARAT DAN LAUT
f.
Kondisi mantap jalan mencapai 100%
g. Biaya logistik menurun menjadi 20% terhadap PDB h. Pangsa Pasar Angkutan Umum menjadi 32% i.
Layanan Pita Lebar 100% Kab/Kota
j.
Index e-government mencapai 3,4 (skala 4.0)
k. Areal irigasi yang dilayani waduk menjadi 20% l.
PERUMAHAN RAKYAT
Kapasitasi air baku menjadi 118,6 m3/detik
INFRASTRUKTUR DASAR DAN STRATEGIS
INFRASTRUKTUR ENERGI DAN KETENAGALISTRIKAN
TOL LAUT
TEKNOLOGI TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
SUB-PROGRAM KERJA
PENGEMBANGAN SISTEM TRANSPORTASI MASSAL PERKOTAAN
PROGRAM KERJA TIM TRANSISI JOKOWI - JK
d. Rumah Tangga kumuh perkotaan menjadi 0% e. Tingkat kepemilikan rumah mencapai 90%
Pencapaian Aktual RPJMN 2010-2014 Kemantapan Jalan Nasional: 92.5% (2013) Pembangunan pelabuhan: 402 lokasi (2013) Pembangunan Embung: 213 lokasi (2013) Rasio Elektrifikasi Tenaga Listrik: 80.2% (2013) Akses Air Minum Layak: 66.80% (2013) Akses Sanitasi Layak: 59.80% (2013) Rumah Sehat Sederhana Bersubsidi: 121,000 unit (2013) Desa yang dilayanai akses telekomunikasi: 100%
TARGET TEKNOKRATIK RPJMN 2015-2019
PROGRAM KERJA UTAMA
Pemenuhan Infrastruktur dasar: • Rasio Elektrifikasi 100% • Akses air minum dan sanitasi 100 % • Permukiman kumuh 0% Dimulainya pemanfaatan tenaga nuklir dan pembangkit listrik
ISU STRATEGIS TEKNOKRATIK RPJMN 2015-2019
Proyek Infrastruktur: antara harapan dan realita Infrastructure Summit 2005
2005
91 Proyek Infrastruktur dengan nilai US$ 22,5 Milyar ditawarkan kepada investor.
PPP Book diluncurkan
2010
87 Proyek Infrastruktur dengan nilai US$ 34 Milyar ditawarkan kepada pihak swasta
Sampai dengan hari ini
2015
Baru 2 proyek KPS* yang berhasil mencapai konstruksi: Cikampek Palimanan dan SPAM Tangerang.
Success rate 2%**
*Dari tahun 2005, terdapat 24 proyek yang telah ditenderkan (dimana 23 diantaranya proyek Jalan Tol), namun proyek-proyek tersebut sudah direncanakan dari sebelum tahun 2005 dan ditenderkan tidak murni dengan skema KPS. **Success rate didefinisikan sebagai proyek sudah memulai proses konstruksi. Dihitung berdasarkan 2 proyek dibandingkan dengan 91 proyek yang ditawarkan di 2005.
Proyek Infrastruktur: antara harapan dan realita
Banyak proyek yang terlalu lama penyiapannya, beberapa contoh adalah
Kendala Pelaksanaan - Tidak terjadi sinkronisasi antara decision making dan pelaksanaan
Keputusan Politik, Groundbreaking
Keputusan Politik, Groundbreaking
Tumpah tindih regulasi Anggaran
Pengadaan Lahan
Proses Pengadaan
Izin Lokasi Perizinan
SDM
Dukungan dan Jaminan Pemerintah
Izin Hutan
RTRW/Tata Ruang Izin Lingkungan dan AMDAL
Disbursement pinjaman luar negeri
Implementasi
Kendala untuk mengimplementasikan Perkembangan Infrastruktur Sumber bottleneck dari proyek infrastruktur prioritas
Terbatasnya Investasi proyek infrastruktur
~ 143.3 bill US$ Anggaran 14%
APBN/ APDB Lainnya 11%
~ 106.7 US$
Perizinan 20%
Pengadaan Lahan 33%
~ 54.5 bill US$ APBD ~ 11.37%
IPPKH 14%
RTRW 22%
APBN ~ 29.88%1)
AMDAL 6%
Gap Investasi
~ 175.1 bill US$
BUMN ~ 22.23%
(PPPs, Off Balance Sheet, Pinjaman, Obligasi, dll ~ 36.52%)
Kendala lain yang dialami dalam implementasi proyek infrastruktur:
• • • •
Regulasi dan hukum yang belum pasti Kurangnya sumber pendanaan jangka panjang Kapabilitas asset management yang perlu ditingkatkan Kurangnya sumber daya manusia dan kapasitas institusi yang memadai • Kurangnya kapasitas industri • Tidak adanya dukungan dari komunitas sekitar untuk pembangunan proyek infrastruktur
NOTES: 1) Porsi APBN berdasarkan batas atas yang disetujui oleh Kementrian Keuangan atas usulan BAPPENAS. Based on conversion rate of IDR 10,000 per US$
Perbandingan nilai kebutuhan Indonesia terhadap investasi infrastruktur di Asia Investasi yang dibutuhkan Asia dan ASEAN pada 20102020: Asia USD Billion 6000 5000
3753,6
4000
Investasi yang dibutuhkan di Indonesia Indonesia
ASEAN
USD 8 trillion investasi infrastruktur dibutuhkan diAsia
USD Billion 450 400 350
300
300
250
USD 596 Billion of investasi dibutuhkan di ASEAN
USD 386 Billion
>7% dari GDP per tahun
3000 200 1766,4
2000
139,3
150
USD 511 Billion
10% of ESE-A
100
1686,4 1000 793,6
50
95,6 61,2
Base USD 124 Billion line
0
0 New development
Maintenance
New development
Maintenance
Other infrastructure sectors
Other infrastructure sectors
Transport sector
Transport sector
Sumber: Asian Development Bank study
Dana Pemerintah yang tersedia
Gap
Kebutuhan dana infrastruktur
Sumber: Background study RPJMN 2015-2019 Bappenas
8
Usaha Reformasi Pemerintah dalam Mempercepat Implementasi Proyek Infrastruktur
Reforms
issues
Reformasi Fiscal •
Investasi di infrastruktur Indonesia dinilai sebagai investasi “high risk” dengan tingkat pengembalian tidak tentu.
•
Indonesia tidak memiliki fasilitas fiskal untuk mendukung proyek
Indonesia sekarang memliki fasilitas fiskal seperti VGF dan Availability Payment. Indonesia juga menyiapkan land revolving fund untuk pembagian resiko.
Reformasi Institusi • Indonesia tidak memiliki kepemimpinan dalam implementasi perubahan yang dibutuhkan agar infrastruktur berkembang
Pembentukan KPPIP (Komite Percepatan Penyedia Infrastruktur Prioritas) dan penguatan institusi yang ada (PT. SMI and IIGF) untuk mengisi kekosongan dalam meningkatkan nilai bankabaility proyek. Kementerian Keuangan juga membentuk PPP unit untuk fasilitas PDF and TA.
Reformasi Peraturan •
Reformasi Peraturan adalah tulang punggung perubahan. Sistem regulasi Indonesia dikenal memilki ambiguitas dan pertentangan peraturan.
Pemerintah Indonesia telah memperbaiki peraturan berhubungan dengan PPP, Availability Payment, Direct Lending dan akusisi lahan. Di luar itu, usaha deregulasi juga dituangkan dalam Kebijakan Ekonomi yang diumumkan.
Semua perubahan ditujukan untuk membangun lingkungan bisnis untuk investasi masa depan 9
Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) KPPIP dibentuk untuk merevitalisasi fungsi KKPPI dengan perampingkan struktur kelembagaan, pemberian kewenangan dalam mengambil keputusan, keterlibatan dalam proyek sejak tahap perencanaan, dan penguatan kapasitas sumber daya manusia di internal komite. Dalam menjalankan mandatnya, KPPIP memperkuat sinergi di internal Komite dalam pembagian tugas dan menghindari terjadinya duplikasi upaya sehingga penyediaan infrastruktur prioritas menjadi efisien dan efektif.
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Contoh keterlibatan K/L berdasarkan mandat setiap Kementerian/Lembaga:
Eksisting
Anggota KPPIP melibatkan Kementerian/Lembaga yang berperan penting dalam penyiapan proyek
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional(BPN)
EKON
o Mereview dan menyetujui Dukungan dan Jaminan Pemerintah o Menyediakan fasilitas PDF*** untuk proyek KPBU
Kementerian Keuangan o Penilaian dan pemberian fasilitas OBC untuk proyek bottom-up o Menyusun standar dan acuan kualitas Pra-Studi Kelayakan
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Usulan Tambahan
o Memberikan fasilitas OBC** untuk proyek top-down o Pemantauan dan debottlenecking isu-isu proyek bidang ekonomi
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman* Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan*
o Debottleneck isu-isu terkait dengan pengadaan tanah dan mendukung usaha-usaha percepatan • • •
KPPIP melibatkan K/L lain di bidang infrastruktur (baik ekonomi maupun sosial) dalam pengambilan keputusan KPPIP telah membentuk Tim Kerja Ketenagalistrikan (UP3KN) dan Tim Kerja Percepatan Pembangunan Kilang Minyak Bontang. Akan dibentuk Tim Kerja Percepatan Pengadaan Tanah, dll. KPPIP diperkuat dengan jajaran tenaga ahli profesional penuh waktu (PMO) untuk menjalankan operasionalnya.
*Usulan perubahan dalam revisi Perpres 75/2014; **OBC: Outline Business Case; ***PDF: Project Development Fund
Tugas KPPIP sesuai mandat Perpres 75/2014 Enam tugas utama KPPIP sebagaimana diamanatkan dalam Perpres Nomor 75 Tahun 2014 3
Proyek Top Down (usulan Presiden/Wakil Presiden)
1 Penetapan standar kualitas Pra-Studi Kelayakan (OBC*) serta melakukan revisi/ re-do jika diperlukan (3-6 bulan)
2
Penetapan skema & sumber pendanaan untuk proyek yang ditetapkan sebagai prioritas.
Penetapan Daftar Proyek Prioritas
Proyek Bottom Up (usulan K/L/Pemda)
4 Monitoring dan Debottlenecking KPPIP menyusun Rencana Aksi dan memantau serta melakukan debottlenecking
5 Menetapkan strategi dan kebijakan di sektor infrastruktur
Memfasilitasi peningkatan kapasitas aparatur dan kelembagaan terkait dengan
6 Penyediaan Infrastruktur Prioritas
OUTPUT KPPIP
APBN Koordinasi antara PJP** dengan Bappenas terkait sumber pendanaan (APBN, APBD, ODA)
1. Daftar Proyek Prioritas yang disetujui semua pihak.
Penugasan BUMN Penugasan BUMN ditujukan untuk percepatan pelaksanaan dan leveraging kapasitas finansial BUMN.
KPS/Strategic Funding PPP Unit di Kemenkeu untuk mengkoordinasikan penyusunan FBC* dan transaction advisory untuk implementasi proyek KPS (melibatkan internationally reputable consultant).
2. Service Level Agreement (SLA) yang mengikat.
3.Rencana Aksi dengan target pencapaian serta insentif dan disinsentif.
*OBC atau Outline Business Case merupakan output dari Pra-Studi Kelayakan. FBC atau Final Business Case merupakan output dari Studi Kelayakan. ** PJP atau Penanggung Jawab Program adalah Menteri, Kepala Lembaga, Kepala Daerah, Pimpinan BUMN/BUMD yang ditetapkan sebagai penanggung jawab dalam penyediaan infrastruktur prioritas.
KPPIP berperan dalam menyusun kriteria pemilihan dan penyusunan Daftar Proyek Strategis Nasional Sesuai dengan kesepakatan rapat koordinasi, ditetapkan bahwa dalam Perpres Proyek Strategis Nasional akan dilampirkan daftar proyek-proyek strategis nasional sebagai bagian yang tidak terlepas dari Perpres dimaksud. Untuk itu KPPIP ditugaskan untuk mengkoordinasikan pengusulan dan penyusunan daftar proyek-proyek strategisnya.
15 Sept 2015
KPPIP telah melakukan seleksi berdasarkan: • Kriteria Dasar • Kriteria Strategis • Kriteria Operasional Dari 1.500 proyek, KPPIP telah menyusun Daftar Pendek untuk dikonfirmasi lebih lanjut dengan K/L Penanggung Jawab Proyek.
28 Sept 2015
K/L telah memberikan konfirmasi dan usulan proyek sebagai Proyek Strategis Nasional. K/L diberikan waktu tambahan untuk memberikan usulan proyek.
Daftar Kandidat Proyek Strategis Nasional berdasarkan prioritisasi lebih lanjut tersebut menghasilkan >200 Proyek.
Cakupan tugas KPPIP telah diperluas dengan mandat untuk melakukan pemantauan Proyek Strategis Nasional (PSN) PERAN KPPIP
Proyek Kemenko Perekonomian / Maritim/ K/L
Proyek Strategis Nasional (PSN)
Proyek Prioritas/ KPPIP
KPPIP membagikan pembelajaran penyiapan dan debottlenecking pada K/L untuk diterapkan pada proyek-proyek tersebut.
KPPIP melakukan pemantauan atas kemajuan proyek tapi tidak melakukan active debottlenecking.
KPPIP akan melakukan active monitoring dan debottlenecking pada proyek prioritas. Proyek prioritas akan mendapat fasilitas khusus yang dapat diberikan oleh KPPIP (contoh: penyiapan OBC, AMDAL, panel konsultan).
Tindak lanjut yang dibutuhkan: • Persiapan KPPIP untuk aplikasi sistem TI untuk pemantauan PSN dan proyek prioritas • Sosialisasi SOP KPPIP untuk PSN dan proyek prioritas 13
Proyek KPPIP Tahun 2015-2019 telah ditetapkan untuk dipercepat Permenko Perekonomian No. 12/2015 tentang Daftar Infrastruktur Prioritas Tahun 2015-2019 telah ditandatangani dan sedang diundangkan
4 8 9
4 4
4 30
20
29
2 29
1 6
29
25 26
29
29
29 29
4 14 24 4 4
29 4 19 5 13 16 6 12 4 3 15 13 22 18 21 8 27 23 10 12 4 11 19
30 Proyek Prioritas: 1. Jalan Tol Balikpapan-Samarinda 2. Jalan Tol Mando-Bitung 3. Jalan Tol Panimbang Serang 4. 8 Ruas Jalan Tol Trans Sumatera 5. Kereta Api Ekspres SHIA 6. MRT Jakarta Jalur Selatan – Utara 7. Kereta Api Makassar – Parepare 8. Pelabuhan Hub Internasional Kuala Tanjung 9. Pelabuhan Hub Internasional Bitung NCICD 10. PLTA Karangkates IV & V (2x50MW)
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
29 29
7
28 6
PLTA Kesamben (37MW) PLTA Lodoyo (10MW) Inland Waterways/Cikarang – Bekasi – Laut (CBL) Light Rail Transit (LRT) di Provinsi Sumatera Selatan Light Rail Transit (LRT) Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) Fase A Sistem Pengolahan Limbah Jakarta SPAM Semarang Barat High Voltage Direct Current (HVDC) Transmisi Sumatera 500 kV
21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
Central – West Java Transmission Line 500 kV Central Java Power Plant (CJPP)/PLTU Batang PLTU Indramayu PLTU Mulut Tambang Sumatera Selatan 8, 9, 10 Kilang Minyak Bontang RDMP/Revitalisasi Kilang Eksisting (Balikpapan, Cilacap, Balongan, Dumai, Plaju) Pelabuhan di Jawa Barat Bagian Utara Kilang Minyak Tuban Palapa Ring Broadband Kereta Api Kalimantan Timur
14
Pencapaian KPPIP di 2015: Memenuhi 6 mandat dalam Perpres 75/2014 utamanya dalam meningkatkan kualitas penyiapan proyek... 1. Peningkatan Kualitas Penyiapan Proyek
2. Model Projects dengan standar kualitas Pra-Studi Kelayakan internasional dan pemberian fasilitas penyiapan proyek lainnya
Pra-Studi Kelayakan/Outline Business Case (OBC) Kilang Minyak Bontang
Mendorong Menhub menetapkan skema pendanaan KA Ekspres SHIA (memutuskan ketidakpastian skema KPBU)
Penyusunan AMDAL Jalan Tol Panimbang-Serang agar pengadaan tanah dapat dilakukan di 2016
Mendorong penetapan skema pendanaan LRT Sumatera Selatan melalui Perpres No. 116/2015 tentang Penugasan BUMN
Penyusunan OBC quality guidelines
Penyusunan VfM dengan metode kuantitatif untuk sektor jalan tol
3. Penetapan Skema Pendanaan
15
Pencapaian KPPIP di 2015: ...serta mendorong debottlenecking, perbaikan kebijakan/regulasi serta pengembangan kapasitas 4. Debottlenecking dan Akselerasi Proyek
5. Perbaikan kebijakan dan regulasi
6. Pengembangan Kapasitas
Penerbitan Penetapan Lokasi PLTU Batang dipercepat menjadi Juni 2015 Confidential – Please do not distribute
China & Jepang memberikan 2 proposal yang berbeda Proposal China
Proposal Jepang
Confidential – Please do not distribute
1. Kontribusi dan resiko di pihak Indonesia
Tempo penyiapan proposal
Proposal 8 stasiun dari awal
5 stasiun pada tahap awal, 3
China lagi menyusul di masa-masa Japan proposal mendatang
YangTeknologi dibutuhkan agar layak: China • BUMN perlu berkontribusi (misal: tanah) • Kontribusi lainnya dari pemerintah (missal: pajak dan tanah) Lebihinsentif singkat
Yang dibutuhkan agar layak: Teknologi Jepang • BUMN pengurusan asset perlu didirikan untuk memegang saham 1.1. Kontribusi modal – Please do not distribute Confidential 1 Indonesia Lebih lama • Indonesia perlu memberikan tanah
Ulasan Proposal Kereta Api Berkecepatan Lebih besar kebutuhan Lebih kecil kebutuhan Tinggi/High-Speed Train disesuaikan (HST) Jalur pembiayaannya, pembiayaannya, Masih banyak aspekdisesuaikan yang butuh perincian lebih terhadap kurs pasar terhadap kurs pasar dalam & negosiasi lebih lanjut Jabodetabek-Bandung Resiko dibagi bersama JV (Joint Venture)
268532-27 HSR-Presentation to Tim Penilai-2Sep15-vf (Bahasa Indonesia).pptx
Copyright © 2015 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.
Stasiun
Teknologi
Keduanya butuh kontribusi eksplisit dan implisit yang signifikan dari pemerintah agar layak secara Joint Venture: Skema BUMN + Operator finansial 60% Indonesia : 40% China Swasta
Copyright © 2015 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.
Struktur kepemilikan
Presentasi Hasil kepada Tim Penilai 1.2. Resiko Draft—for discussion only Pemisahan alokasi pembagian 4
resiko: CAPEX dari BUMN, Ops dari operator swasta Negosiasi lebih lanjut dan perencanaan struktur pembiayaan dapat mengurangi 2 September 2015 kontribusi dan resiko tetapi kontribusi dan resiko akan tetap ada 1.Contribution: both direct and explicit (grant, guarantee etc) and indirect and implicit (I,e, incentives, free or low out land); includes directly from government budget or from SOE balance sheet; includes initial capex and ongoing open 268532-27 HSR-Presentation to Tim Penilai-2Sep15-vf (Bahasa Indonesia).pptx
Draft—for discussion only
Penerbitan peraturan pendukung KPBU yaitu Peraturan Menkeu tentang availability payment dan Perka LKPP tentang pengadaan badan usaha untuk KPBU.
Melakukan Induction Program untuk PMO KPPIP
6
Mengadakan konsultan untuk review proposal High Speed Railway (HSR) Jakarta-Bandung dari Jepang dan RRT.
Mendorong percepatan lelang investasi Jalan Tol Balikpapan-Samarinda dan Jalan Tol Manado-Bitung dari Q4 menjadi Q2 2015
Penerbitan Permen ATR/Kepala BPN No.6/2015 tentang Pengadaan Tanah untuk menyesuaikan dengan revisi Perpres. 16
Fasilitas penyiapan proyek tahun 2015 Outline Business Case (OBC) Kilang Minyak Bontang Mengingat proyek sudah tertunda sejak 2011, KPPIP mengalokasikan dana untuk penyusunan OBC kilang minyak Bontang agar menyediakan rekomendasi skema pendanaan dan menjadi justifikasi dukungan pemerintah yang dibutuhkan. Hasil OBC Kilang Minyak Bontang •
•
• •
Melakukan kajian teknis terkait konfigurasi kilang dan IRR untuk skenario jika (1) kilang hanya menghasilkan BBM dan (2) kombinasi kilang BBM dengan petrokimia. BBM
BBM + Petrokimia
Capex
USD 7.326 Juta
USD 14.910 Juta
IRR Proyek
7,0%
10,2%
Memberikan rekomendasi skema proyek yaitu Kerjasama Pemerintah dan Swasta mengingat biaya net yang lebih rendah Skema Proyek
Biaya net (Dengan analisa Value for Money (VfM)
KPBU
USD 1.513 Juta
Conventional Payment
USD 2.309 Juta
Memberikan analisa Dukungan Pemerintah yang dapat diberikan (Viability Gap Fund, Availability Payment, Tax Holiday). Menyusun jadwal proses perizinan yang dibutuhkan.
Tindak lanjut yang dibutuhkan:
• • • •
Tim Kerja Kilang Bontang akan menyusun kajian tentang Dukungan Pemerintah yang akan diberikan. Penetapan lokasi dan skema proyek (termasuk konfigurasi, pendanaan, dan offtaker) dari Menteri ESDM. Market Sounding dan penyiapan lelang Transaction Advisor untuk skema KPBU di PPP Unit, Kementerian Keuangan. KPPIP akan mengalokasikan fasilitas untuk kegiatan AMDAL 17
Fasilitas penyiapan proyek tahun 2015 Proyek (2) - Strategic Review High Speed Railway (HSR) Jakarta - Bandung Sebagai upaya penyelesaian deadlock terkait diterimanya proposal dari Pemerintah Jepang dan Pemerintah RRT untuk pembangunan proyek High Speed Railway (HSR), maka diperlukan pengadaan jasa konsultansi untuk memberikan penilaian strategis atas kedua proposal dan penyusunan rekomendasi tindak lanjut. Hasil Strategic Review HSR Confidential – Please do not distribute 1. Kontribusi dan resiko di pihak Indonesia
• KPPIP terlibat dalam penyusunan Perpres 93/2015 untuk pembentukan Tim Penilai dan justifikasi pengadaan jasa konsultansi strategic review proposal HSR.
Confidential – Please do not distribute
Keduanya butuh kontribusi eksplisit dan Berkecepatan implisit yang signifikan dari pemerintah agar layak secara Ulasan Proposal Kereta Api finansial Tinggi/High-Speed Train (HST) Jalur Jabodetabek-Bandung Proposal China Japan proposal
Confidential – Please do not distribute
Presentasi Hasil kepada Tim Penilai
China & Jepang memberikan 2 proposal yang berbeda
Yang dibutuhkan agar layak:
Struktur
kepemilikan Lebih besar kebutuhan pembiayaannya, disesuaikan terhadap kurs pasar Stasiun
Resiko dibagi bersama JV (Joint Venture)
Teknologi
1.1. Kontribusi modal Indonesia1 • Indonesia perlu memberikan tanah Joint Venture: Skema BUMN + Operator 60% Indonesia : 40% China Swasta Lebih kecil kebutuhan pembiayaannya, disesuaikan terhadap kurs pasar 5 stasiun pada tahap awal, 3 lagi menyusul di masa-masa 8 stasiun dari awal mendatang 1.2. Resiko Pemisahan alokasi pembagian resiko: CAPEX dari BUMN, Ops Teknologi Jepang Teknologi China dari operator swasta
Negosiasi lebih lanjut dan perencanaan struktur pembiayaan dapat mengurangi kontribusi dan resiko tetapi kontribusi dan resiko akan tetap ada
Tempo penyiapan proposal
• Strategic Review menilai dimensi besaran kontribusi pemerintah dan risiko, teknologi dan pengalaman pengguna, sosio-ekonomi dan perencanaan proyek.
Yang dibutuhkan agar layak: • BUMN pengurusan asset perlu
Proposal China Proposal didirikan untuk memegang saham Jepang
1.Contribution: both direct and explicit (grant, guarantee etc) and indirect and implicit (I,e, incentives, free or low out land); includes directly from government budget or from SOE balance sheet; includes initial capex and ongoing open
Lebih singkat
268532-27 HSR-Presentation to Tim Penilai-2Sep15-vf (Bahasa Indonesia).pptx
Copyright © 2015 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.
tanah) • Kontribusi lainnya dari pemerintah (missal: insentif pajak dan tanah)
Copyright © 2015 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.
• BUMN perlu berkontribusi (misal: 2 September 2015
Lebih lama
Draft—for discussion only
6
Masih banyak aspek yang butuh perincian lebih dalam & negosiasi lebih lanjut 268532-27 HSR-Presentation to Tim Penilai-2Sep15-vf (Bahasa Indonesia).pptx
Draft—for discussion only
Hasil menyimpulkan bahwa kedua proposal dapat dipilih berdasarkan dimensi mana yang dianggap lebih penting oleh pemerintah: Proposal RRT dipilih jika pembagian risiko, keterbukaan teknologi dan jangka waktu penyelesai proyek lebih diutamakan.
4
Proposal Jepang dipilih jika rekam jejak, kontribusi pemerintah dan kematangan proposal lebih diutamakan. • Pemerintah mengambil hasil strategic review sebagai pertimbangan pengambilan keputusan pada September 2015. Tindak lanjut yang dibutuhkan: • Pemantauan proyek HSR sebagai bagian dari PSN. 18
Fasilitas penyiapan proyek tahun 2015 Proyek (3) - Kajian Value for Money (VfM) untuk Jalan Tol Panimbang-Serang Analisa VfM diperlukan untuk menentukan skema pendanaan proyek yang paling optimal untuk pembangunan jalan tol Panimbang – Serang.
Hasil Kajian VfM Jalan Tol Panimbang - Serang • Hasil kajian merekomendasikan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha untuk proyek dengan penggunaan Pembayaran Ketersediaan Layanan/Availability Payment (AP) dari APBN. • Kajian finansial menunjukan bahwa skema Pembayaran Ketersediaan Layanan/Availability Payment (AP) dapat digunakan untuk proyek ini dengan mengingat asumsi ROI 15%. Jangka waktu pembayaran AP selama 15 tahun, dan Badan Usaha mendapat pendapatan sesuai estimasi selama masa konsesi. • Teridentifikasi 2 jenis resiko yang diidentifikasi dalam kajian ini: Risiko konstruksi CAPEX dapat meningkat akibat ketidaktepatan penghitungan biaya material/alat dan proyek tidak selesai tepat waktu akibat keterlambatan realisasi proyek.
Risiko operasi Target pendapatan tidak terpenuhi karena kesalahan perhitungan demand dan pembengkakan biaya O&M dapat memicu penurunan kualitas pelayanan yang dijanjikan.
Tindak lanjut yang dibutuhkan:
• •
Rapat koordinasi untuk pembahasan hasil kajian VfM dengan BPJT untuk dilanjutkan menjadi penetapan skema pendanaan. Penyiapan lelang Transaction Advisor oleh PPP Unit, Kementerian Keuangan.
19
KPPIP telah mendorong percepatan Proyek Prioritas di 2015 (beberapa contoh) PROYEK
Jalan Tol Trans Sumatera
MRT Jakarta (Jalur Utara – Selatan)
HVDC
Jakarta Sewerage System
DUKUNGAN DARI KPPIP
KEMAJUAN
Memberikan dukungan koordinasi untuk percepatan penerbitan Peraturan Presiden dengan penambahan ruas yang ditugaskan kepada Hutama Karya.
Penerbitan Peraturan Presiden No 117/2015 pada Oktober 2015.
KPPIP memberikan dukungan fasilitasi untuk percepatan penandatangan exchange note yang dibutuhkan untuk kepentingan loan agreement.
Penandatanganan loan agreement tercapai pada September 2015.
KPPIP melakukan pemantauan langsung terkait pengadaan lahan dan sinkronisasi jadwal dengan rencana PLTU Sumsel 8, 9, 10.
Proses peralihan lahan converter station dari PT PN 7 kepada PT PLN telah selesai sehingga berlanjut ke tahap konstruksi.
Memberikan panduan penyusunan OBC sesuai standar KPPIP yang menjadi dasar rekomendasi skema pendanaan.
OBC merekomendasikan skema pendanaan untuk proyek yang akan diputuskan lebih lanjut di tingkat Menteri.
TERIMA KASIH Sekretariat – Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Menara Merdeka,8th Floor - Jalan Budi Kemuliaan I No. 2 Jakarta 10110, Indonesia T. +62 21 2957 3771, +62 21 2957 3772 F. +62 21 2957 3773
