Panduan Pelaksanaan BANTUAN SISWA MISKIN (BSM) APBNP TAHUN 2013

Panduan Pelaksanaan BANTUAN SISWA MISKIN (BSM) APBNP TAHUN 2013

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2013

KATA PENGANTAR Dengan disetujuinya APBN-Perubahan tahun 2013, dan adanya kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang diberlakukan mulai bulan Juni 2013, maka Pemerintah menetapkan program-program kompensasi terhadap masyarakat miskin dan rentan kemiskinan. Program kompensasi tersebut berupa Bantuan Siswa Miskin (BSM), Program Keluarga Harapan (PKH), program Raskin, Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), dan program infrastruktur dasar. Program Raskin, PKH, dan BSM merupakan bagian dari Program Percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial (P4S), dan merupakan percepatan dan perluasan dari programprogram bantuan sosial yang sudah ada selama ini. Kenaikan harga bahan bakar minyak sangat berdampak pada perekonomian keluarga miskin dan rentan kemiskinan karena daya beli mereka akan turun. Semua daya yang ada dalam keluarga miskin dan rentan kemiskinan digunakan untuk mempertahankan dan melangsungkan kehidupan sehingga prioritas mereka bukan untuk pendidikan. Pemerintah Indonesia sangat serius meningkatkan taraf pendidikan bangsa Indonesia dengan terus mengupayakan agar pendidikan dapat diakses dengan mudah oleh seluruh masyarakat Indonesia terutama dari masyarakat miskin dan rentan kemiskinan. Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Siswa Miskin (BSM) dimaksudkan untuk mengamankan upaya jangka panjang guna memutus rantai kemiskinan dengan memastikan masyarakat miskin bisa mengakses pendidikan dan mendapatkan pelayanan kesehatan, sehingga mutu sumber daya manusia Indonesia terus meningkat dan mampu bersaing dalam era masyarakat global. Agar program Bantuan Siswa Miskin (BSM) dapat mencapai target sesuai yang telah ditetapkan, Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan Panduan Pelaksanaan Bantuan Siswa Miskin yang digunakan sebagai panduan bagi pelaksanaan program dan kegiatan BSM baik di pusat maupun di daerah. Diharapkan pihak-pihak terkait dengan penyelenggaraan program BSM di semua tingkatan dapat memahami, mendukung dan melaksanakan dengan amanah, efektif dan efisien seluruh proses kegiatan mulai dari penyiapan rencana, pelaksanaan, sampai dengan monitoring, evaluasi dan pelaporannya. Akhirnya, kami mengharapkan agar semua pihak terkait mempelajari dengan seksama dan menjadikan panduan pelaksanaan ini sebagai pedoman serta acuan dalam pelaksanaan program BSM tahun anggaran 2013.

Panduan Pelaksanaan Bantuan Siswa Miskin

i

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Tujuan C. Dasar Hukum D. Pengertian E. Sasaran F. Besaran Dana BSM G. Pemanfaatan Dana H. Waktu Penyaluran BAB II MEKANISME PENENTUAN PEMBERIAN BANTUAN SISWA MISKIN (BSM) A. Penetapan Sasaran Siswa Penerima BSM Tahun Pelajaran 2013/2014 B. Mekanisme Penentuan Sasaran Sasaran Siswa Penerima BSM Tahun Pelajaran 2013/2014 BAB III MEKANISME PENCAIRAN, PENYALURAN DAN PENGAMBILAN DANA BANTUAN SISWA MISKIN (BSM) A. Mekanisme Pencairan dan Penyaluran Dana BSM B. Pengambilan Dana Bantuan C. Pemanfaatan dan Pembatalan BSM BAB IV ORGANISASI PELAKSANA A. Tingkat Pusat B. Tingkat Provinsi C. Tingkat Kabupaten/Kota D. Tingkat Sekolah BAB V TATA TERTIB PENGELOLAAN A. Dinas Pendidikan Provinsi B. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota C. Sekolah BAB VI MONITORING, SUPERVISI DAN PELAPORAN B. Tujuan Monitoring dan Supervisi C. Sasaran monitoring D. Pelaksanaan Monitoring E. Pelaporan BAB VII PENANGANAN PENGADUAN A. Pengawasan B. Pengaduan Masyarakat C. Sanksi D. Ketentuan lain LAMPIRAN ii

iii ii 1 1 2 3 3 4 4 5 6 7 7 9 12 12 13 14 15 15 15 15 16 17 18 18 18 19 19 19 19 20 20 23 23 24 24 25


BAB I PENDAHULUAN A.

Latar Belakang Disparitas partisipasi sekolah antar kelompok masyarakat di Indonesia masih cukup tinggi. Angka Partisipasi Kasar (APK) kelompok masyarakat yang mampu secara ekonomi secara umum lebih tinggi di semua jenjang pendidikan dibandingkan dengan APK bagi keluarga miskin. Untuk membantu meningkatkan pendidikan bagi masyarakat miskin, maka kebijakan pembangunan pendidikan diarahkan untuk mencapai misi 5 K, yaitu ketersediaan, keterjangkauan, kualitas/mutu, kesetaraan dan kepastian memperoleh layanan pendidikanyang lebih berkualitas melalui peningkatan pelaksanaan layanan Pendidikan Dasar dan menengah yang bermutu, serta memberi kesempatan memperoleh pendidikan yang lebih besar kepada kelompok masyarakat yang selama ini kurang dapat menjangkau layanan pendidikan, seperti masyarakat miskin, masyarakat yang tinggal di daerah terpencil, masyarakat di daerah-daerah konflik, ataupun masyarakat penyandang cacat. Keadaan tersebut tentu perlu terus diperbaiki sebagai bentuk pemenuhan hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan, serta untuk mencapai sasaran-sasaran yang ditetapkan dalam kesepakatan internasional seperti Education For All (EFA) dan Millenium Development Goals (MDGs) yaitu memberikan pendidikan yang merata pada semua anak, dimanapun, laki-laki dan perempuan. Salah satu alasan rendahnya partisipasi pendidikan khususnya pada kelompok miskin adalah tingginya biaya pendidikan baik biaya langsung maupun tidak langsung. Biaya langsung meliputi antara lain iuran sekolah, buku, seragam, dan alat tulis, sementara biaya tidak langsung meliputi antara lain biaya transportasi, kursus, uang saku dan biaya lain-lain. Biaya pendidikan untuk jenjang menengah mencapai sekitar 2,5 kali lipat biaya untuk jenjang pendidikan dasar. Keadaan tersebut tentu sangat berpengaruh pada rendahnya angka partisipasi pendidikan penduduk miskin ke jenjang yang lebih tinggi, terutama disebabkan oleh banyaknya putus sekolah dan angka tidak melanjutkan hingga ke jenjang SMA/SMK. Hal tersebut didukung oleh data SUSENAS 2003 yang mengungkapkan bahwa terjadinya putus sekolah sebagian besar (75,7 persen) disebabkan oleh alasan ekonomi baik karena tidak memiliki biaya (67,0 persen) maupun karena anak harus bekerja (8,7 persen). Hal tersebut jelas mengungkapkan bahwa penduduk miskin tidak akan mampu menjangkau pendidikan jika tidak dibantu oleh pemerintah. Untuk mencegah dampak negatif krisis ekonomi bagi masyarakat miskin dalam mengakses pendidikan, sejak tahun 1998, melalui program Jaring Pengaman Sosial (JPS) Bidang Pendidikan, pemerintah memberikan Bantuan secara besar-besaran kepada siswa dari keluarga miskin yaitu sebanyak 1,8 juta siswa SD/MI, 1,65 juta siswa SMP/MTs, dan 500 ribu siswa jenjang sekolah menengah. Sejak tahun 2001 jumlah penerima Bantuan terus ditingkatkan dengan adanya tambahan sumber biaya dari Program Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM (PKPS-BBM). Meskipun program JPS telah berakhir pada tahun 2003, Pemerintah tetap melanjutkan pemberian Bantuan tersebut melalui PKPS BBM yang kemudian diteruskan dengan program Bantuan Siswa Miskin (BSM). Program JPS mendapat respon yang positif dari masyarakat dan secara signifikan berhasil mencegah siswa dari putus sekolah. Namun demikian program tersebut memiliki beberapa kelemahan terutama dalam penetapan sasaran bantuan terutama di tingkat kabupaten/kota dan sekolah. Kelemahan lain yaitu satuan biaya bantuan per siswa. Meskipun satuan biaya per


1

siswa per bulan terus mengalami peningkatan, satuan harga tersebut sudah tidak lagi memadai karena daya beli masyarakat tidak lagi sebesar tahun-tahun sebelumnya karena inflasi yang terjadi selama beberapa tahun terakhir. Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang diputuskan oleh Pemerintah berdampak bagi masyarakat keluarga miskin antara lain: (1) kesulitan menjangkau layanan pendidikan dari jenjang pendidikan dasar ke jenjang pendidikan menengah, (2) rehabilitasi dan revitalisasi fisik telah menyediakan sekolah dengan baik tetapi siswa sulit mengakses layanan pendidikan tersebut karena kesulitan dan tidak mempunyai biaya, (3) tingginya angka putus sekolah dari keluarga atau masyarakat miskin karena prioritas dana yang ada bukan untuk mengakses pendidikan tetapi untuk sekedar dapat bertahan hidup dan segala sumber daya yang ada digunakan untuk mencari nafkah, sehingga pendidikan menjadi prioritas terakhir. Untuk mencegah dampak negatif kenaikan harga BBM terhadap kemampuan masyarakat/keluarga miskin mengakses layanan pendidikan perlu dilakukan hal-hal antara lain: (1) menambah dan memperluas jumlah sasaran siswa yang menerima BSM untuk menjamin agar siswa dari keluarga yang terkena dampak kenaikan BBM tetap dapat melanjutkan pendidikannya sampai selesai, (2) Peningkatan jumlah nominal Bantuan Siswa Miskin (BSM) untuk memenuhi kebutuhan masyarakat keluarga miskin agar bantuan tersebut dapat lebih digunakan untuk memenuhi kebutuhan biaya personal pendidikan sehingga semakin banyak siswa dari keluarga miskin yang dapat menyelesaikan pendidikan di semua jenjang pendidikan. Melalui pemberian bantuan siswa miskin (BSM) yang lebih luas dengan jumlah yang lebih besar sebagai bantuan untuk memenuhi biaya pribadi siswa melangsungkan pendidikannya sampai dengan selesai. Kondisi ini sangat memungkinkan siswa dari keluarga miskin melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi sehingga dengan diberikannya BSM kepada siswa dari keluarga miskin akan dapat meningkatkan angka melanjutkan dari angka sebesar 97,93%. tersebut. Selain itu pemberian BSM yang diperluas dan diperbesar akan dapat menekan siswa dari keluarga/masyarakat miskin putus sekolah. Malalui pendidikan taraf hidup keluarga/masyarakat miskin dapat diperbaiki dan ditingkatkan. Untuk itu tahun 2013, Pemerintah kembali memberikan Bantuan bagi siswa miskin guna memenuhi kebutuhan pribadi siswa agar siswa dari keluarga miskin dapat terus melangsungkan pendidikannya. Maksud pemberian program Bantuan Siswa Miskin (BSM) adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat keluarga miskin akan layanan pendidikan pada semua jenjang pendidikan. Buku petunjuk pelaksanaan ini disusun dalam rangka memberikan panduan bagi pelaksana program di berbagai tingkatan agar program BSM ini dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Program ini akan disalurkan dari Pemerintah Pusat, maka buku petunjuk ini diharapkan dapat menjadi rujukan sehingga dalam penyalurannya tidak tumpang tindih dengan bantuan siswa miskin lain yang disalurkan melalui mekanisme yang ada. B.

Tujuan Tujuan dari program ini antara lain: 1. Menghilangkan halangan siswa miskin untuk akses pelayanan pendidikan. 2. Mencegah angka putus sekolah & menarik siswa miskin untuk bersekolah kembali. 3. Membantu siswa miskin untuk memenuhi kebutuhan personal dalam kegiatan pembelajaran. 4. Mendukung penuntasan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, pendidikan menengah, dan pendidikan menengah universal.

2

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

C.

Dasar Hukum Pelaksanaan Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) didasarkan pada peraturan perundangundangan yang berlaku, antara lain: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

D.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan; Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan; Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar; Inpres No. 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara; Keputusan Menko Kesra No. 22/KEP/MENKO/KESRA/IX/2006 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan dasar 9 Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara; Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 35 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi Non Personalia Tahun 2009 untuk SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK, dan SDLB; Permendiknas No. 60 Tahun 2011 tentang Larangan Pungutan Biaya Pendidikan pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama. Permendikbud No. 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar; Peraturan Menteri Keuangan No. 81 tahun 2012 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga; Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan No. 16 tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencairan Dan Penyaluran Dana Bantuan Siswa Miskin dan Beasiswa Bakat dan Prestasi; Peraturan tentang Indeks Kemiskinan Berita Resmi Statistik dari Badan Pusat Statistik (BPS) No. 06/01/TH.XV, 2 Januari 2013.

Pengertian Istilah yang digunakan dalam panduan pelaksanaan Bantuan Siswa Miskin sebagai berikut:


3

1. Bantuan bagi siswa miskin yang selanjutnya disebut Bantuan Siswa Miskin (BSM) adalah adalah bantuan dari pemerintah berupa sejumlah uang tunai yang diberikan langsung kepada siswa yang berasal dari keluarga miskin; 2. Siswa adalah peserta didik yang belajar di SD, SMP, SMA dan SMK baik negeri maupun swasta; 3. Penerima BSM adalah siswa yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan mekanisme yang telah ditetapkan; 4. Siswa miskin adalah siswa SD, SMP, SMA dan SMK yang orang tuanya kurang mampu membiayai pendidikan anaknya, orang tua miskin atau rumah tangga miskin sesuai dengan kriteria antara lain sebagai berikut: 1) Orangtua siswa penerima Kartu Perlindungan Sosial (KPS); 2) Siswa penerima Kartu Calon Peneriman Bantuan Siswa Miskin; 3) Orangtua siswa peserta Program Keluarga Harapan (PKH); 4) Siswa terancam putus sekolah karena kesulitan biaya; 5) Siswa yatim, piatu atau yatim piatu; 6) Siswa berasal dari korban musibah, kelainan fisik, korban PHK dari Rumah Tangga Sangat Miskin. 5. Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). 6. Lembaga Penyalur adalah Bank/POS yang sudah ditunjuk oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan hasil seleksi yang bertugas menyalurkan dana Bantuan Siswa Miskin. 7. Rekening Penyalur adalah rekening penampung yang dibuka oleh Lembaga Penyalur atas permintaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang digunakan untuk menerima dan menyalurkan BSM. 8. Rekening Tabungan Penerima adalah rekening tabungan atas nama siswa Penerima Dana BSM atau orangtua/wali murid bagi siswa belum mempunyai KTP yang dibuka di unit kerja Lembaga Penyalur yang digunakan untuk menerima dana BSM sesuai dengan ketentuan

E.

Sasaran Sasaran program BSM APBNP adalah siswa miskin yang pada tahun pelajaran 2013/2014 masih berstatus sebagai siswa SD, SMP, SMA dan SMK serta memenuhi sekurang-kurangnya satu dari kriteria antara lain sebagai berikut: 1) Siswa yang orangtuanya penerima Kartu Perlindungan Sosial (KPS); 2) Siswa penerima Kartu Calon Peneriman Bantuan Siswa Miskin khusus untuk SD dan SMP; 3) Orang tua siswa terdaftar sebagai peserta Program Keluarga Harapan (PKH); 4) Siswa terancam putus sekolah karena kesulitan biaya; 5) Siswa yatim, piatu atau yatim piatu; 6) Siswa berasal dari korban musibah, kelainan fisik, korban PHK dari Rumah Tangga Sangat Miskin.

F.

Besaran Dana BSM BSM yang disalurkan kepada seluruh sasaran penerima BSM APBNP tahun pelajaran 2013/2014 melalui Pemerintah Pusat bersumber dari dana APBNP Pemerintah Indonesia (rupiah murni) tahun anggaran 2013 dimana masing-masing siswa akan menerima sebesar:

4


BSM /siswa pada Semester I TA 2013/2014 SD 225.000 SMP 375.000 SMA dan SMK 500.000 Jenjang

Tambahan/siswa Tahun 2013 200.000 200.000 200.000

Keterangan: BSM APBNP 2013 diberikan untuk 1 semester (semeter 1 TA 2013/2014), yaitu periode Juli – Desember 2013) 1) Besaran Dana BSM APBNP bagi yang sudah menerima BSM APBN pada periode Januari – Desember 2013 Siswa yang sudah menerima BSM APBN periode Januari sampai dengan Desember 2013, akan menerima selisih BSM per siswa untuk satu semester (Juli-Des) mendapatkan tambahan manfaat sebesar Rp. 200.000,- sehingga jumlahnya sebagai berikut.

Jenjang 1 SD SMP SMA dan SMK

Penerimaan BSM yang sudah BSM APBNP disalurkan APBN 2013/ 2013 /semester semester (Juli - Des) (Juli – Des) 2 3 225.000,180.000,375.000,275.000,500.000,500.000,-

Selisih (2-3) 4 45.000,100.000,-

Tambahan Manfaat 5 200.000,200.000,200.000,-

Jumlah Penerimaan (4+5) 6 245.000,300.000,200.000,-

2) Besaran Dana BSM APBNP bagi siswa yang belum menerima BSM APBN Bagi siswa yang belum pernah menerima BSM Tahun 2013, akan menerima penuh satu semester dan mendapatkan tambahan manfaat sebesar Rp. 200.000,- sehingga jumlahnya sebagai berikut. Jenjang

Penerimaan BSM APBNP 2013/ semester (Juli – Des)

1 SD SMP SMA dan SMK G.

2 225.000,375.000,500.000,-

Tambahan Manfaat 3 200.000,200.000,200.000,-

Jumlah Penerimaan (2+3) 4 425.000,575.000,700.000,-

Pemanfaatan Dana BSM dimanfaatkan oleh siswa untuk pembiayaan keperluan pribadi siswa dalam rangka penyelesaian pendidikan pada jenjang pendidikan masing-masing siswa penerima BSM, antara lain digunakan untuk: 1. Pembelian buku dan alat tulis sekolah; 2. Pembelian pakaian dan perlengkapan sekolah (sepatu, tas, dll) 3. Biaya transportasi ke sekolah; 4. Uang saku siswa ke sekolah; 5. Biaya kursus / les tambahan


5

H.

Waktu Penyaluran Jangka waktu pencairan BSM adalah selama 3 (tiga) bulan setelah batas waktu pencairan Bantuan Siswa Miskin. Jika siswa tidak mengambil uang setelah 3 (tiga) bulan, maka rekening akan diblokir dan uang akan dikembalikan ke kas Negara.

6


BAB II MEKANISME PENENTUAN PEMBERIAN BANTUAN SISWA MISKIN (BSM) A.

Usulan Calon Penerima BSM Tahun Pelajaran 2013/2014 1. Mekanisme Usulan menggunakan Kartu Perlindungan Sosial a. Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang diberikan kepada rumah tangga miskin dan rentan dimana jika rumah tangga tersebut memiliki anak-anak berusia sekolah, dapat membawa Kartu tersebut ke sekolah agar dapat dicalonkan sebagai Penerima Manfaat Program BSM b. Anak-anak yang telah menerima KPS kemudian membawa foto copy kartu tersebut ke sekolah masing-masing untuk diserahkan ke Kepala/Wakil Kepala Sekolah (dapat disampaikan kepada Wali Kelas jika Kepala Sekolah sedang berhalangan/tidak berada di tempat).

Tampak Depan

Tampak Belakang

Gambar 1. Desain Kartu Perlindungan Sosial

2. Mekanisme Usulan Menggunakan Kartu Calon Penerima BSM a. Mekanisme pemberian Kartu Calon Penerima BSM diselenggarakan untuk memperbaiki ketepatan penetapan sasaran penerima program BSM agar lebih dapat menjangkau anak usia sekolah yang berasal dari keluarga miskin, sehingga siswa yang beresiko putus sekolah atau tidak dapat melanjutkan sekolahnya, dapat terus bersekolah dan mendapatkan haknya secara penuh. b. Penerima Kartu BSM ditentukan berdasarkan informasi anak – anak usia sekolah yang berasal dari rumah tangga miskin yang ada di Basis Data Terpadu TNP2K1 dengan mempertimbangkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang berisi informasi siswa kelas 1 hingga kelas 9 pada tahun pelajaran 2012/2013. c. Anak usia sekolah dari keluarga miskin akan mendapatkan Kartu Calon Penerima BSM yang dikirimkan oleh PT. Pos Indonesia pada bulan April hingga Mei 2013 langsung ke 1

Basis Data Terpadu TNP2K berisi informasi yang dapat mengidentifikasikan nama anak, usia dan alamat rumah tangga di Kabupaten/Kota sebagai bagian dari Pendataan Program Perlindungan Sosial 2011.


7

alamat masing–masing rumah tangga, berisi informasi pre-printed nama anak, alamat dan nama orang tua/wali murid; d. Anak-anak yang telah menerima Kartu BSM membawa Kartu tersebut ke sekolah di tempat anak diterima untuk diserahkan ke Kepala/Wakil Kepala Sekolah (dapat disampaikan kepada Wali Kelas jika Kepala Sekolah sedang berhalangan/tidak berada di tempat). Gambar 2. Tampak Depan Kartu Calon Penerima BSM

Gambar 3. Tampak Belakang Kartu Calon Penerima BSM

8


3. Mekanisme usulan calon penerima BSM melalui Formulir Usulan Sekolah (FUS). Sekolah melalui Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dapat mengusulkan nama calon penerima BSM diluar penerima Kartu Perlindungan Sosial maupun siswa yang menerima Kartu Calon Penerima BSM, dengan ketentuan apabila kuota BSM di kabupaten/kota masih tersedia dengan persyaratan siswa antara lain: 1) Orangtua siswa peserta Program Keluarga Harapan (PKH); 2) Siswa terancam putus sekolah karena kesulitan biaya; 3) Siswa yatim, piatu atau yatim piatu; 4) Siswa berasal dari korban musibah, kelainan fisik, korban PHK dari Rumah Tangga Sangat Miskin. B.

Mekanisme Penentuan Sasaran Siswa Penerima BSM Tahun Pelajaran 2013/2014 1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Teknis menentukan dan menginformasikan kuota calon penerima bantuan siswa miskin ke Dinas Pendidikan Kabupaten/kota dengan tembusan Dinas Pendidikan Provinsi dengan mempertimbangkan: a. b. c. d.

Data Pokok Pendidikan (Dapodik); Basis Data Terpadu Program Pendataan Perlindungan Sosial (PPLS 2011); Indek Kemiskinan; Sasaran Penerima Kartu Perlindungan Sosial dan Kartu Calon Penerima BSM.

2. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menginformasikan dan mendistribusikan kuota ke sekolah-sekolah calon penerima bantuan siswa miskin (BSM) masing-masing jenjang dengan mempertimbangkan: a. b. c. d.

Kondisi masyarakat tidak mampu/miskin; Jumlah siswa miskin di sekolah; Prinsip pemerataan; dan Prinsip keadilan.


9

3. Daftar usulan calon penerima BSM tingkat sekolah; a. Pendataan awal siswa calon penerima bantuan siswa miskin (BSM) masing-masing jenjang dilakukan oleh kepala sekolah, dewan guru, dan komite sekolah berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam petunjuk pelaksanaan Pemberian Bantuan Siswa Miskin masing-masing jenjang. Daftar calon penerima BSM dibuat per-kelas dan gender sesuai dengan urutan prioritas (urutan 1 berarti yang lebih membutuhkan BSM dibanding dengan urutan ke-2 dan seterusnya) b. Fotokopi Kartu Pelindungan Sosial dan Kartu Calon Penerima BSM yang diterima oleh Kepala/Wakil Kepala Sekolah atau Wali Kelas (jika Kepala/Wakil Kepala Sekolah berhalangan hadir), kemudian akan dikumpulkan dan direkapitulasi oleh sekolah (formulir 1) c. Sekolah dapat mengusulkan siswa calon penerima BSM selain penerima kartu KPS maupun kartu BSM melalui rapat bersama dewan guru dan komite sekolah apabila kuota di kab/kota masih tersedia menggunakan formulir 2 dengan persyaratan antara lain: 1) Orangtua siswa peserta Program Keluarga Harapan (PKH); 2) Siswa terancam putus sekolah karena kesulitan biaya; 3) Siswa yatim, piatu atau yatim piatu; 4) Siswa berasal dari korban musibah, kelainan fisik, korban PHK dari Rumah Tangga Sangat Miskin. d. Kepala sekolah membuat Surat Keputusan (SK) penetapan siswa calon penerima BSM dan surat pengajuan calon penerima BSM disertai daftar siswa lengkap (Lihat lampiran formulir BSM 1 dan 2). SK dan lampirannya diajukan dan dikirim ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

LEMBAGA PENYALUR

10


Gambar 4. Mekanisme Penentuan Siswa Penerima BSM

4. Daftar usulan calon penerima BSM tingkat Kabupaten/Kota a. Dinas Pendidikan Kebupaten/Kota membuat daftar gabungan semua data usulan calon penerima BSM masing-masing jenjang sekolah sesuai formulir 1 dan 2, kemudian dilakukan penyesuaian terhadap kuota BSM yang diberikan Direktorat Teknis kementerian Pendidikan dan kebudayaan berdasarkan skala prioritas. b. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menetapkan usulan penerima BSM sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui direktorat-direktorat teknisnya; c. Apabila terdapat siswa penerima kartu calon penerima BSM yang belum termasuk dalam usulan karena melebihi kuota yang telah ditetapkan, dapat diusulkan pada tahun berikutnya; d. Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota membuat Surat Keputusan (SK) penetapan siswa calon penerima BSM untuk masing-masing satuan pendidikan (SD, SMP, SMA dan SMK) dan surat pengajuan calon penerima BSM. SK beserta lampirannya (softcopy dan hardcopy) diajukan dan dikirim ke masing-masing Direktorat Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan tembusan ke Dinas Pendidikan Provinsi. e. Alamat Direktorat Teknis 1) Direktorat Pembinaan SD Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kompleks Kemdikbud Gedung E, Lantai 18, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta. Email: [email protected], Telepon. (021)5725641 Faksimili: (021)5725644. 2) Direktorat Pembinaan SMP Direktorat Pembinaan SMP, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kompleks Kemdikbud Gedung E Lt 15 Jalan Jend. Sudirman, Senayan, Jakarta. Email: [email protected] Telepon:0215725693, 021-57900224, 021-5725653. Faksimil:021-5725707. 3) Direktorat Pembinaan SMA Subdit Program & Evaluasi, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas, Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan & Kebidayaan, Gedung A lantai 2, Jalan R.S Fatmawati, Cipete Jakarta Selatan 12410, Telfon (021) 75911532 atau (021) 75912221. e-mail: [email protected] 4) Direktorat Pembinaan SMK Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Komplek Depdikbud, Gedung E Lantai 13, Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta. Telp: (021) 5723140, Faksimili:(021) 5725467/5725049. 5. Masing-masing Direktorat Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan penerima Bantuan Siswa Miskin (BSM) dari setiap sekolah yang ditandatangani oleh Direktur masing-masing Direktorat Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.


11

BAB III MEKANISME PENCAIRAN, PENYALURAN DAN PENGAMBILAN DANA BANTUAN SISWA MISKIN (BSM) A. Mekanisme Pencairan dan Penyaluran Dana BSM 1. Peran Direktorat Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam Pencairan BSM a. Pencairan dana BSM dilakukan oleh masing-masing Direktorat Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) ke Bagian Keuangan, Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Sekertariat Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan melampirkan Surat Keputusan tentang Penetapan Siswa Penerima BSM dari masing-masing direktorat teknis yang dilampiri: Surat Keputusan tentang Penetapan Siswa Penerima BSM. Surat perjanjian kerja sama antara Direktorat Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan lembaga penyalur 3) Kuitansi Penyerahan Dana BSM dari Direktorat Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kepada Lembaga Penyalur 1) 2)

b. Berdasarkan surat permintaan pembayaran (SPP) tersebut Bagian Keuangan Sekretariat Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Sekretariat Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan surat permintaan membayar (SPM). c. Surat permintaan membayar (SPM) disampaikan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) III Jakarta untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Dana dicairkan oleh KPPN langsung ke lembaga penyalur. 2. Peran Lembaga Penyalur dalam Pencairan BSM; a. Lembaga Penyalur menerbitkan rekening atas nama siswa penerima BSM sesuai dengan data yang diperoleh dari Direktorat Teknis;. b. Lembaga Penyalur menyalurkan dana dengan cara pemindahbukuan ke rekening atas nama siswa penerima; c. Lembaga Penyalur menyalurkan dana BSM sampai ke rekening siswa penerima paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak dana ditransfer dari rekening kas umum ke rekening Lembaga Penyalur, apabila ada dana yang belum ditransfer dalam kurun waktu tersebut maka sisa dana tersebut harus segera disetor ke Kas Negara dengan persetujuan Direktorat Teknis; d. Menginformasikan ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota berdasarkan pemberitahuan dari direktorat teknis tentang penerbitan SP2D bahwa dana BSM dapat diambil oleh siswa; e. Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak dana dipindahbukukan ke rekening siswa penerima, siswa tidak melakukan konfirmasi ke Lembaga Penyalur, maka Lembaga Penyalur wajib membekukan dan mengembalikan ke Kas Negara dengan persetujuan tertulis dari masing-masing Direktur Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; f. Menyampaikan laporan kemajuan penyaluran secara berkala (mingguan) atau sewaktuwaktu diminta sesuai dengan kebutuhan kepada masing-masing Direktur Teknis

12


Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Laporan memuat informasi seperti matrik laporan pada Lampiran 3; g. Menyampaikan laporan akhir pertanggungjawaban penyaluran dana dan sisa dana tidak tersalur ke masing-masing Direktorat Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan paling lambat tanggal 20 Desember 2013; B. Pengambilan Dana Bantuan 1. Pengambilan dana BSM dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Siswa bersama orang tua/wali murid membawa kartu identitas dan mengisi slip penarikan tabungan b. Pengambilan tidak dapat diwakilkan selain oleh pihak yang bersangkutan (sesuai spesimen) c. Dapat diambil alih oleh orang tua/wali murid apabila siswa penerima BSM masih di bawah umur (belum memiliki KTP) dan status rekeningnya “QQ” d. Dapat diambil alih oleh siswa penerima BSM sendiri apabila sudah memiliki KTP 2. Lembaga penyalur wajib mendekatkan/mendatangi lokasi penerima BSM jika siswa mengalami kesulitan mengambil dana secara langsung seperti pada point (1) dengan ketentuan: a. Lokasi sekolah/rumah sangat jauh, terpencil, dan terisolir secara geografis; b. Lokasi sekolah/rumah terisolir karena bencana alam; (huruf a dan b, harus disertai dengan surat keterangan dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat dan surat kuasa kolektif dari siswa penerima BSM)


13

C. Pemanfaatan dan Pembatalan BSM 1. Pemanfaatan dana BSM BSM merupakan belanja personal bagi siswa yang diperuntukkan membiayai keperluan pribadi siswa dalam rangka penyelesaian pendidikan, antara lain digunakan untuk: (1) pembelian buku, bahan, alat tulis, dan sejenisnya, (2) pembelian seragam sekolah, tas sekolah, dan sejenisnya, dan (3) transportasi pulang-pergi ke sekolah 2. Pembatalan BSM BSM dapat dibatalkan jika penerima: a. Berhenti sekolah; b. Tidak lagi masuk dalam kriteria siswa miskin; dan c. Berstatus sebagai terdakwa dan terbukti melakukan tindakan kriminal; Kepala Sekolah bersama dengan dewan guru dan komite sekolah bertanggung jawab dan berwenang untuk membatalkan BSM sesuai dengan kriteria di atas.

14


BAB IV ORGANISASI PELAKSANA Organisasi pelaksana pengelolaan BSM ini terdiri dari organisasi di tingkat pusat, tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota dan tingkat satuan pendidikan. Susunan organisasi, tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana diuraikan berikut. A. Tingkat Pusat 1. Struktur Pelindung Pengarah

: Menteri Pendidikan dan Kebudayaan : Direktur Jenderal Pendidikan Dasar, Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Penanggungjawab : Direktur Pembinaan SD, Direktur Pembinaan SMP, Direktur Pembinaan SMA, Direktur Pembinaan SMK.

2. Tugas dan Tanggungjawab Tim Tingkat Pusat a. Menyediakan anggaran BSM. b. Menyusun buku Panduan Pelaksanaan BSM. c. Menetapkan alokasi (kuota) penerima BSM tiap kabupaten/kota berdasarkan indeks kemiskinan dan menuangkannya dalam SK Penetapan Alokasi BSM berdasarkan usulan dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. d. Menginformasikan proses penyaluran dana BSM kepada Dinas Pendidikan Provinsi, dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melalui surat pemberitahuan. B. Tingkat Provinsi 1. Struktur Pengarah : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Penanggung jawab : Kasubdin/Kabid yang menangani pembinaan SD, SMP, SMA, dan SMK pada Dinas Pendidikan Provinsi 2. Tugas dan Tanggung Jawab Tim Provinsi a. Melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan kabuaten/kota dalam rangka pendataan calon penerima BSM; b. Mendampingi Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dalam melakukan koordinasi dan validasi data calon penerima BSM dengan masing-masing Direktur Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan c. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat. C. Tingkat Kabupaten/Kota 1. Struktur Pengarah : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota Penanggung jawab : Kasubdin/Kabid yang menangani pembinaan SD, SMP, SMA, dan SMK pada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota Pelaksana : Kepala Seksi yang menangani SD, SMP, SMA, dan SMK atau penanggunjawab BSM pada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota


15

2. Tugas dan Tanggungjawab Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota a. Berkoordinasi dengan satuan pendidikan untuk melakukan pendataan calon penerima BSM dari setiap jenjang pendidikan baik negeri maupun swasta di wilayah masingmasing; b. Menetapkan usulan alokasi penerima BSM untuk setiap sekolah berdasarkan alokasi (kuota) BSM kabupaten/Kota dari masing-masing Direktur Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan menuangkannya dalam SK Penetapan Alokasi Calon Penerima Dana BSM; c. Melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi dalam mengajukan usulan jumlah siswa miskin sebagai calon penerima BSM kepada masing-masing Direktur Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; d. Merekap laporan realisasi penerimaan dana BSM dari sekolah dan mengirimkan ke Dinas Pendidikan Provinsi; e. Melakukan koordinasi dengan lembaga penyalur; f. Melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan sekolah penerima BSM; g. Melakukan koordinasi dengan sekolah dalam rangka penyaluran dana BSM; h. Merencanakan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi ke sekolah; i. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat. D. Tingkat Sekolah 1. Organisasi Penanggung jawab Pelaksana

: Kepala Sekolah : Guru dan Tata Usaha Sekolah

2. Tugas dan tanggung jawab sekolah a. Mendata siswa calon penerima BSM sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan; b. Membuat daftar usulan calon penerima BSM per kelas dengan gendernya sesuai dengan urutan prioritas (urutan ke-1 berarti lebih membutuhkan dibanding dengan urutan berikutnya) c. Menerbitkan Surat Keputusan (SK) Kepala Sekolah tentang usulan calon siswa penerima BSM; d. Membatalkan penerima BSM yang tidak sesuai dengan kriteria; e. Menyampaikan laporan realisasi penerimaan dana BSM ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota; f. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat; dan g. Melakukan pemantauan, evaluasi, dan pembinaan terhadap kehadiran siswa penerima BSM ke sekolah. E. Lembaga Penyalur 1. Organisasi Penanggung jawab Pelaksana

16

: Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) : Bank Pembangunan Daerah


2. Tugas dan Tanggung Jawab Lembaga Penyalur a. Asbanda 1) Melakukan koordinasi dan fasilitasi terhadap anggota Asbanda dalam rangka pelaksanaan sosialisasi dan peningkatan kapasitas penyelenggaraan program penyaluran dana BSM. 2) Melakukan koordinasi dan fasilitasi terhadap anggota Asbanda dalam rangka penyaluran dana BSM. 3) Mengkoordinasikan pelaporan dana BSM secara berkala yang tersalurkan kepada Lembaga Penyalur. b. Bank Pembangunan Daerah 1) Menerbitkan rekening atas nama siswa penerima BSM sesuai dengan data yang diperoleh dari Direktorat Teknis;. 2) Menyalurkan dana dengan cara pemindahbukuan ke rekening atas nama siswa penerima; 3) Menyalurkan dana BSM sampai ke rekening siswa; 4) Menginformasikan ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota berdasarkan pemberitahuan dari direktorat teknis tentang penerbitan SP2D bahwa dana BSM dapat diambil oleh siswa; 5) Menyampaikan laporan kemajuan penyaluran secara berkala (mingguan) atau sewaktu-waktu diminta sesuai dengan kebutuhan kepada masing-masing Direktur Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 6) Menyampaikan laporan akhir pertanggungjawaban penyaluran dana dan sisa dana tidak tersalur ke masing-masing Direktorat Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.


17

BAB V TATA TERTIB PENGELOLAAN A.

Direktorat Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan penyaluran BSM adalah: 1. Mengetahui dan memahami panduan pelaksanaan BSM yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2013 2. Melaksanakan kebijakan pemberian Bantuan Siswa Miskin (BSM); 3. Tidak melakukan intervensi penggunaan dana kepada siswa penerima BSM; dan

B.

Dinas Pendidikan Provinsi Beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan penyaluran BSM adalah: 1. Mengetahui dan memahami panduan pelaksanaan BSM yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2013; 2. Tidak melakukan pungutan dalam bentuk apapun terhadap Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, sekolah dan siswa penerima BSM; 3. Tidak melakukan intervensi penggunaan dana kepada siswa penerima BSM; dan

C.

Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota Beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan BSM dari pemerintah pusat adalah: 1. Mengetahui dan memahami panduan pelaksanaan BSM yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2013; 2. Tidak melakukan pungutan dalam bentuk apapun dari sekolah dan siswa penerima BSM; 3. Tidak melakukan intervensi penggunaan dana kepada siswa penerima BSM; dan

D.

Sekolah Beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh sekolah dalam penyelenggaraan BSM dari pemerintah pusat adalah: 1. Mengetahui dan memahami panduan pelaksanaan BSM yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun anggaran 2013; 2. Tidak melakukan manipulasi data jumlah siswa miskin dengan maksud untuk memperoleh bantuan yang lebih besar; 3. Usulan siswa miskin harus didasarkan pada kriteria sesuai ketentuan; 4. Tidak melakukan pungutan/pemotongan dalam bentuk dan alasan apapun terhadap siswa penerima BSM; 5. Mengumumkan daftar siswa penerima dana BSM di papan pengumuman sekolah; dan

18


BAB VI MONITORING, SUPERVISI DAN PELAPORAN

A. Jenis Monitoring Monitoring dapat dibedakan menjadi monitoring internal dan monitoring eksternal. 1. Monitoring Internal Monitoring internal adalah monitoring yang dilakukan oleh Tim Pusat secara sampel sekolah di Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan program BSM. 2. Monitoring Eksternal Monitoring eksternal dapat dilakukan oleh orang tua siswa yang bersifat evaluatif terhadap pelaksanaan program, kelemahan dan rekomendasi untuk perbaikan program. B. Tujuan Monitoring dan Supervisi Tujuan monitoring dan supervisi pelaksanaan BSM adalah melakukan pemantauan, pembinaan dan penyelesaian masalah terhadap pelaksanaan program BSM. Secara umum tujuan kegiatan ini adalah untuk meyakinkan bahwa dana BSM diterima oleh yang berhak dengan tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat jumlah. C. Sasaran monitoring Sasaran monitoring adalah: 1. Siswa 2. Kepala Sekolah/Guru 3. Pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota 4. Lembaga Penyalur Komponen utama yang dimonitor antara lain: 1. Jumlah siswa penerima dan dana yang diterima 2. Pemanfaatan dana BSM 3. Waktu penyaluran 4. Pelaporan D. Pelaksanaan Monitoring Pelaksanaan kegiatan monitoring dilakukan oleh Tim Pusat, Tim Provinsi, Tim Kabupaten/Kota. 1. Monitoring oleh Tim Pusat Monitoring Pelaksanaan Program 1) Monitoring ditujukan untuk mengetahui keterlaksanaan: a) Pendataan calon penerima BSM; b) Penyaluran dana BSM; dan c) Sistem pelaporan 2) Responden terdiri dari Tim BSM Sekolah, Tim BSM Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Dinas Pendidikan Provinsi.


19

2. Monitoring oleh Tim Provinsi Monitoring Pelaksanaan Program Monitoring ditujukan untuk mengetahui keterlaksanaan: 1) Penyaluran dan penyerapan dana BSM; 2) Verifikasi data siswa penerima BSM; 3) Responden terdiri dari: Tim Kabupaten/Kota dan sekolah; dan 4) Monitoring dilaksanakan pada saat persiapan penyaluran dana dan paska penyaluran dana. 3. Monitoring oleh Tim Kabupaten/Kota Monitoring Pelaksanaan Program 1) Monitoring ditujukan untuk memantau: a) Penyaluran dana BSM kepada siswa oleh sekolah; b) Penggunaan dana oleh siswa; dan c) Pelaporan BSM oleh sekolah; 2) Responden terdiri dari Sekolah, siswa dan/atau orangtua siswa penerima bantuan; dan 3) Monitoring akan dilaksanakan pada saat penyaluran dana dan paska penyaluran dana. E. Pelaporan Secara umum, hal-hal yang dilaporkan oleh pelaksana program adalah yang berkaitan dengan data penerima BSM, penyaluran dan penyerapan dana BSM, pemanfaatan dana oleh siswa penerima BSM, hasil monitoring evaluasi dan pengaduan masalah. 1. Petugas Pusat Petugas Pusat melaporkan semua kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan dan pelaksanaan Program BSM. Hal-hal yang perlu dilampirkan dalam laporan tersebut adalah: a. Data Penerima BSM Data Penerima BSM mengandung informasi tentang jumlah penerima BSM tiap Provinsi dan tiap kabupaten/kota, besar dana yang dialokasikan tiap provinsi dan tiap kabupaten/kota untuk setiap jenis sekolah, status sekolah, serta berapa dana yang telah diserap. b. Hasil Monitoring dan Evaluasi Hasil monitoring dan evaluasi adalah laporan kegiatan pelaksanaan monitoring oleh Petugas Pusat. Laporan ini berisi tentang jumlah responden, waktu pelaksanaan, hasil monitoring, analisis, kesimpulan, saran, dan rekomendasi. c. Penanganan Pengaduan Masyarakat Petugas Pusat merekapitulasi hasil penanganan pengaduan (bila ada) dan perkembangannya baik yang telah dilakukan oleh Petugas Pusat maupun rekapitulasi penanganan pengaduan masyarakat yang dikirimkan oleh Petugas Provinsi. Laporan ini antara lain berisi informasi tentang jenis kasus, skala kasus, kemajuan penanganan, dan status penyelesaian.

20


2. Petugas Provinsi Setiap saat sesuai kebutuhan Dinas Pendidikan Provinsi harus melaporkan semua kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan dan pelaksanaan program BSM, sejauh mana pelaksanaan program berjalan sesuai dengan yang direncanakan, apa yang telah dan tidak dikerjakan, hambatan apa saja yang terjadi dan mengapa hal tersebut dapat terjadi, serta upaya apa yang diperlukan untuk mengatasi hambatan tersebut, serta rekomendasi untuk perbaikan program di masa yang akan datang, baik program yang sama maupun program lain yang sejenis. Hal-hal yang perlu dilampirkan dalam laporan tersebut adalah: a. Statistik Penerima BSM Statistik Penerima BSM mengandung informasi tentang jumlah penerima BSM per Kabupaten/Kota dan per sekolah, besar dana yang disalurkan per Kabupaten/Kota dan per sekolah diperinci menurut jenis sekolah, status sekolah, serta berapa yang telah diserap. Petugas Provinsi menyusun statistik penerima BSM berdasarkan pada informasi yang diperoleh dari Petugas Kabupaten/Kota. b. Hasil Monitoring dan Evaluasi Hasil monitoring adalah laporan kegiatan pelaksanaan monitoring oleh Petugas Provinsi. Laporan ini berisi tentang jumlah responden, waktu pelaksanaan, hasil monitoring, analisis, kesimpulan, saran, dan rekomendasi. c. Penanganan Pengaduan Masyarakat Petugas Provinsi merekapitulasi hasil penanganan pengaduan dan perkembangannya baik yang telah dilakukan oleh Petugas Provinsi maupun rekapitulasi penanganan pengaduan masyarakat yang dikirimkan oleh Petugas Kabupaten/Kota. Laporan ini antara lain berisi informasi tentang jenis kasus, skala kasus, kemajuan penanganan, dan status penyelesaian. d. Kegiatan Lainnya Petugas Provinsi juga harus membuat laporan kegiatan yang berkait dengan pelaksanaan program BSM, seperti kegiatan sosialisasi dan pelatihan, pengadaan, dan kegiatan lainnya. 3. Petugas Kabupaten/Kota Hal-hal yang perlu dilaporkan oleh Petugas BSM Kabupaten/Kota adalah yang berkaitan dengan: a. Data Penerima BSM Data Penerima BSM mengandung informasi tentang jumlah penerima BSM per sekolah, besar dana yang disalurkan per sekolah diperinci menurut jenis sekolah, status sekolah, serta berapa yang telah diserap. Petugas Kabupaten/Kota menyusun data penerima BSM berdasarkan pada informasi yang diperoleh dari Sekolah. b. Hasil Monitoring dan Evaluasi Hasil monitoring adalah laporan kegiatan pelaksanaan monitoring oleh Petugas Kabupaten/Kota.Laporan ini berisi tentang jumlah responden, waktu pelaksanaan, hasil monitoring, analisis, kesimpulan, saran, dan rekomendasi.


21

4. Sekolah Hal-hal yang perlu dilaporkan oleh Sekolah ke Petugas Kabupaten/Kota dan/atau didokumentasi oleh Sekolah meliputi berkas-berkas sebagai berikut: a. Kepala sekolah wajib mengumumkan kepada masyarakat di papan informasi sekolah mengenai Nama-nama siswa penerima BSM beserta dana BSM yang diterima b. Lembar pencatatan pertanyaan/saran/kritik c. Lembar pencatatan pengaduan.

22


BAB VII PENANGANAN PENGADUAN A.

Pengawasan Pengawasan bertujuan untuk mengurangi atau menghindari masalah yang berhubungan dengan penyalahgunaan wewenang, kebocoran, dan pemborosan keuangan negara, pungutan liar dan bentuk penyelewengan lainnya. Pengawasan terhadap pelaksanaan program BSM meliputi pengawasan melekat (Waskat), pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 1. Pengawasan Melekat Pengawasan melekat adalah pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan masing-masing instansi kepada bawahannya baik di tingkat pusat, provinsi, Kabupaten/Kota maupun sekolah.Prioritas utama dari pengawasan dalam program BSM adalah pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota kepada sekolah. 2. Pengawasan Fungsional Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh instansi pengawas fungsional, internal maupun eksternal, pusat maupun daerah. Instansi tersebut melakukan audit sesuai dengan kebutuhan. 3. Pengawasan Masyarakat Dalam rangka transparansi pelaksanaan program BSM, program ini juga dapat diawasi oleh unsur masyarakat dan unit-unit pengaduan masyarakat yang terdapat di sekolah, Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat. Lembaga tersebut melakukan pengawasan dalam rangka memotret pelaksanaan program BSM di sekolah, namun tidak melakukan audit. Apabila terdapat indikasi penyimpangan dalam pengelolaan BSM, agar segera dilaporkan kepada instansi pengawas fungsional atau lembaga berwenang lainnya.

B.

Pengaduan Masyarakat 1. Penanganan Pengaduan Masyarakat Tim Kabupaten/Kota merekapitulasi hasil penanganan pengaduan dan perkembangannya baik yang telah dilakukan oleh Tim Kabupaten/Kota maupun rekapitulasi penanganan pengaduan masyarakat yang dikirimkan oleh Sekolah. Laporan ini antara lain berisi informasi tentang jenis kasus, skala kasus, kemajuan penanganan, dan status penyelesaian. 2. Cara Penyampaian Informasi atau Pengaduan Informasi, pertanyaan atau pengaduan dapat di sampaikan secara langsung atau melalui sms, telpon, surat atau email. Berikut adalah media yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi terhadap program baik yang bersifat masukan/saran, pertanyaan, maupun keluhan : a. BSM Kemdikbud 177 (Call Center) 021-5703303, 5711144 Pes: 2115,2108 (Telepon) 021-5733125 (Faksimile) 0811976929 (SMS)


23

[email protected] (pos-el) PIH Kemdikbud Gd. C Lt. 1 (Tatap Muka) b. Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) Kunjungi situs www.lapor.ukp.go.id atau SMS ke 1708, ketik: KPS (spasi) Nomor KPS (spasi) isi aduan (penerima KPS) KPS (spasi) isi aduan (bukan penerima KPS) C.

Sanksi Sanksi terhadap penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan negara dan/atau sekolah dan/atau siswa akan dijatuhkan oleh aparat/pejabat yang berwenang. Sanksi kepada oknum yang melakukan pelanggaran diberikan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.

D.

Ketentuan lain Disamping ketentuan dan kriteria dalam Panduan PelaksanaanTeknis ini sebagaimana tertuang/diatur pada bab-bab terdahulu, masing-masing Direktur Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaandapat mempertimbangkan usulan yang disampaikan langsung dari sekolah, maupun dari instansi lain yang relevan.

24


LAMPIRAN


25

26



27

28



29

Panduan Pelaksanaan BANTUAN SISWA MISKIN (BSM) APBNP TAHUN 2013

Recommend Documents