PETUNJUK TEKNIS BANTUAN SISWA MISKIN (BSM) SEKOLAH MENENGAH ATAS TAHUN 2013
DIREKTORAT PEMBINAAN SMA DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN MENENGAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2013
PENGANTAR Kemiskinan masih menjadi penyebab utama siswa putus sekolah atau drop out. Fenomena putus sekolah ini bahkan dikhawatirkan semakin meningkat seiring tingginya angka inflasi harga di Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan Pemerintah untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada rakyat untuk mengikuti pendidikan sampai tamat SMA, tanpa melihat latar belakang sosial, ekonomi, gender, dan geografis. Amanat konstitusi ini diimplementasikan melalui kebijakan mensubsidi biaya pendidikan siswa miskin melalui Program Bantuan Siswa Miskin (BSM), yang diberikan kepada Siswa Sekolah Menengah Atas Negeri dan Swasta dari keluarga yang kurang mampu di seluruh Indonesia, dan disalurkan setiap tahun. Untuk tahun 2013, satuan biaya BSM per siswa per tahun meningkat menjadi Rp. 1.000.000,- dari sebelumnya Rp. 780.000,-. Total alokasi anggaran BSM sebesar Rp. 561,8 milyar akan didistribusikan kepada 561.832 siswa SMA. Bantuan disalurkan langsung oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Pembinaan SMA. Kebijakan keberpihakan Pemerintah ini dapat berjalan dengan baik, apabila didukung komitmen yang kuat dari para pengelola yang mengatur mekanisme program, pengelolaan anggaran, pembagian tugas masing-masing instansi terkait, dan pengawasan pelaksanaan program BSM. Petunjuk Teknis BSM tahun 2013 ini akan memandu para pengelola BSM di provinsi, kabupaten/kota, dan sekolah dalam melaksanakan tugasnya. Materi pada pedoman ini merupakan hasil evaluasi lapangan, diskusi yang intensif dengan dinas pendidikan provinsi, dinas pendidikan kabupaten/kota, sekolah, dan institusi audit dalam berbagai kesempatan. Namun demikian, kami menyadari bahwa buku ini masih memerlukan penyempurnaan secara terus menerus. Oleh karena itu, saran dan kritik sangat kami perlukan.
Jakarta, April 2013 Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Atas
Harris Iskandar, Ph.D NIP. 19620429 198601 1 001
i
DESKRIPSI PROGRAM 1.
NAMA PROGRAM
:
Bantuan Siswa Miskin Sekolah Menengah Atas (BSM SMA)
2.
TUJUAN
:
a. Memberi peluang bagi lulusan SMP/MTs atau yang sederajat dari keluarga kurang mampu untuk mengikuti pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA); b. Mencegah siswa miskin SMA dari kemungkinan putus sekolah akibat kesulitan biaya pendidikan; c. Memberikan peluang dan kesempatan yang lebih besar kepada siswa miskin SMA untuk terus bersekolah hingga menyelesaikan pendidikan.
3.
SASARAN
:
Sasaran Bantuan Siswa Miskin SMA yang dialokasikan adalah sebesar 561.832 siswa. Alokasi pada Direktorat Pembinaan SMA sesuai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Ketentuan distribusi bantuan sebagai berikut: a. Siswa kelas X dan XI tahun pelajaran 2012/2013 diberikan selama 12 bulan; b. Siswa kelas XII tahun pelajaran 2012/2013 diberikan selama 6 bulan; c. Siswa kelas X tahun pelajaran 2013/2014 diberikan selama 6 bulan.
4.
NILAI BANTUAN
:
Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per siswa per tahun atau Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per siswa per 6 bulan/semester.
5.
PEMANFAATAN
:
Membantu kebutuhan pribadi siswa untuk pembiayaan antara lain: a. Buku dan alat tulis sekolah; b. Pakaian dan perlengkapan sekolah (sepatu, tas, dll); c. Transportasi siswa ke sekolah; d. Uang saku siswa ke sekolah; e. Biaya kursus/les tambahan.
6.
PERSYARATAN
:
Sekolah : a. SMA Negeri dan Swasta yang mempunyai izin operasional; b. Diprioritaskan bagi SMA yang banyak mengampu siswa miskin; c. Melengkapi isian format identitas siswa calon ii
penerima secara lengkap untuk keperluan penyaluran dana langsung ke siswa penerima, serta identitas dan alamat sekolah secara lengkap. Siswa Penerima: a. Siswa SMA yang berasal dari keluarga kurang mampu secara ekonomi; b. Siswa miskin SMA yang terancam putus sekolah; c. Diusulkan oleh SMA bersangkutan dan disetujui oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sebagai siswa calon penerima bantuan. 7.
JADWAL : KEGIATAN
WAKTU PELAKSANAAN
Penentuan alokasi BSM per Kab/Kota, Sekolah Identifikasi Data Siswa Calon Penerima BSM Penyusunan Petunjuk Teknis BSM SM 2013 Penetapan siswa penerima dana BSM Penyaluran dana BSM Pemantauan pelaksanaan Program Laporan penyaluran BSM oleh Lembaga Penyalur
Januari 2013 Tahap I : Januari - Maret 2013 Tahap II : Juli - Agustus 2013 *) Maret 2013 Tahap I : Apri - Mei 2013 Tahap II : Agustus 2013 Tahap I : April - Mei 2013 Tahap II : Agustus - September 2013 Oktober - November 2013 Tahap I : Juli 2013 Tahap II : Desember 2013
Catatan : 1. Jadwal sewaktu-waktu dapat berubah sesuai kondisi yang ada. 2. *) Jadwal untuk usulan siswa kelas X tahun pelajaran 2013/2014
8.
LAYANAN INFORMASI
:
Direktorat Pembinaan SMA, Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah
iii
DAFTAR ISI Pengantar Deskripsi Program Daftar isi Daftar Lampiran
BAB I.
PENDAHULUAN A. B. C. D. E.
BAB II.
4 4 4 5 9 9 10
Tingkat Pusat Tingkat Provinsi Tingkat Kabupaten/Kota Tingkat Sekolah Lembaga Penyalur
11 11 12 12 12
Pelaporan Penyampaian dan Pengaduan Masalah
14 14
PENGAWASAN DAN SANKSI A. B.
BAB VII.
Penentuan Kuota BSM Seleksi Siswa Penerima BSM Penetapan Penerima BSM Penyaluran Dana BSM Pengambilan Dana BSM Pemanfaatan, Pembatalan, dan Larangan Kewajiban Siswa Penerima BSM
PELAPORAN A. B.
BAB VI.
1 2 2 2 3
PEMBAGIAN TUGAS DAN PERAN A. B. C. D. E.
BAB IV.
Latar Belakang Tujuan Landasan Hukum Sasaran dan Besaran Dana Persyaratan Penerima BSM
MEKANISME PELAKSANAAN A. B. C. D. E. F. G.
BAB III.
i ii v v
Pengawasan Sanksi
15 15
PENUTUP
16
iv
DAFTAR LAMPIRAN Lampiran
: Usulan Siswa Calon Penerima Bantuan Siswa Miskin (BSM) SMA
v
BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Salah satu persoalan pendidikan yang dihadapi oleh Bangsa Indonesia adalah masih tingginya angka putus sekolah. Pusat Data dan Statistik Pendidikan (PDSP, Kemdikbud) 2010 menunjukkan bahwa 83.917 siswa SMP/MTs putus sekolah, sementara itu pada jenjang SMA/SMK/MA 90.263 ribu siswa putus sekolah. Pada tahun yang sama, dari total lulusan SMP/MTs sebanyak 4,2 juta siswa, 1,2 juta siswa tidak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA/SMK/MA. Data tersebut di atas, menunjukkan bahwa pada tahun 2010, Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan menengah baru mencapai 70,53% atau lebih rendah dari APK pendidikan menengah pertama yang sudah mencapai angka 98,2%. Rendahnya APK pendidikan menengah disebabkan terjadinya disparitas partisipasi pendidikan yang sangat lebar antara kelompok penduduk kaya dan miskin. Sebagai gambaran, hasil Survey Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2006 Badan Pusat Statistik (BPS) APK penduduk kelompok umur 16-18 tahun untuk perlimaan termiskin, baru mencapai 37,9%, sedang untuk perlimaan terkaya telah mencapai 68,6%. Fakta di atas menunjukkan fenomena sosial bahwa semakin miskin masyarakat akan semakin sulit untuk mengakses pendidikan. Hal tersebut diperkuat dengan fakta bahwa disparitas angka partisipasi pendidikan antar daerah masih cukup tinggi. Pencapaian APK suatu provinsi sangat berkorelasi dengan tingkat kemiskinan provinsi. Semakin miskin suatu provinsi cenderung semakin rendah APK-nya. Salah satu alasan rendahnya partisipasi pendidikan, khususnya pada kelompok masyarakat miskin adalah tingginya biaya pendidikan, baik biaya langsung maupun tidak langsung. Biaya langsung meliputi antara lain, iuran sekolah, buku, pakaian/seragam, dan alat tulis, sementara biaya tidak langsung meliputi antara lain biaya transportasi, uang saku, dan biaya lain-lain. Sebagai perbandingan, besarnya biaya pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA sekitar 2,4 kali lipat dan 4,4 kali lipat dari biaya jenjang pendidikan SD/MI. Keadaan tersebut tentu sangat berpengaruh pada rendahnya angka partisipasi pendidikan penduduk miskin, terutama disebabkan oleh banyak siswa putus sekolah dan angka tidak melanjutkan hingga ke jenjang pendidikan menengah. Hal tersebut didukung oleh data Survey SUSENAS BPS yang mengungkapkan bahwa 75,7% angka putus sekolah disebabkan oleh alasan ekonomi, baik karena tidak memiliki biaya (67%), maupun karena anak harus bekerja (8,7%). Hal tersebut jelas mengungkapkan bahwa penduduk miskin tidak akan mampu menjangkau pendidikan jika tidak dibantu oleh Pemerintah. Pemerintah tidak tinggal diam dalam menghadapi masalah ini. Beberapa kebijakan yang berpihak 1
pada siswa miskin (pro poor policy) telah dijalankan. Kebijakan tersebut pada intinya bertujuan untuk meningkatkan akses siswa miskin terhadap layanan pendidikan.
B. TUJUAN Tujuan dari program ini antara lain: 1. Memberi peluang bagi lulusan SMP/MTs atau yang sederajat dari keluarga kurang mampu untuk mengikuti pendidikan di Sekolah Menengah Atas; 2. Mencegah siswa miskin SMA dari kemungkinan putus sekolah akibat kesulitan biaya pendidikan; 3. Memberikan peluang dan kesempatan yang lebih besar kepada siswa miskin SMA untuk terus bersekolah hingga menyelesaikan pendidikan.
C. LANDASAN HUKUM Landasan hukum dalam pelaksanaan Program BSM berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain: 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2010-2014 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional 2010-2014 dan perubahannya; 4. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Tahun 20102014; 5. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2013 6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian/Lembaga; 7. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor Per-16/PB/2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencairan dan Penyaluran Dana Bantuan Siswa Miskin dan Beasiswa Bakat dan Prestasi; 8. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Direktorat Pembinaan SMA Tahun 2013 beserta revisinya.
D. SASARAN DAN BESAR DANA Sasaran BSM meliputi 561.832 siswa SMA dengan total alokasi dana sebesar Rp. 561.832.000.000,-. Biaya satuan Rp 1.000.000 per siswa per tahun atau Rp. 500.000 per siswa per 6 bulan/semester.
2
Ketentuan distribusi bantuan tersebut sebagai berikut: 1. Siswa kelas X dan XI tahun pelajaran 2012/2013 diberikan selama 1 tahun; 2. Siswa kelas XII tahun pelajaran 2012/2013 diberikan selama 6 bulan; 3. Siswa kelas X tahun pelajaran 2013/2014 diberikan selama 6 bulan.
E.
PERSYARATAN PENERIMA BSM Kriteria Siswa Penerima BSM 1.
Siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu secara ekonomi;
2.
Siswa miskin SMA yang terancam putus sekolah;
3.
Diusulkan oleh sekolah bersangkutan dan disetujui oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sebagai siswa calon penerima bantuan.
3
BAB II
MEKANISME PELAKSANAAN
A. PENETAPAN KUOTA BSM Penentuan jumlah kuota penerima BSM dilakukan secara berjenjang sebagai berikut: 1. Direktorat Pembinaan SMA menentukan kuota BSM per Kabupaten/Kota dengan
mempertimbangkan beberapa indikator antara lain: (a) data siswa penerima BSM SMA tahun sebelumnya, (b) jumlah siswa miskin di tiap Kab/Kota, (c) indeks kemiskinan Kab/Kota, dan (d) usulan calon siswa penerima yang disetujui kepala sekolah dan atau kepala dinas pendidikan setempat. 2. Dinas pendidikan Kabupaten/Kota menentukan kuota BSM per sekolah penerima
dengan jumlah calon penerima BSM dengan menggunakan indikator kemiskinan wilayah atau data yang lebih akurat. 3. Sekolah dan Komite Sekolah memverifikasi dan mengidentifikasi data siswa miskin
calon penerima BSM.
B. SELEKSI SISWA PENERIMA BSM Setelah sekolah menerima kuota penerima BSM dari dinas pendidikan Kabupaten/Kota, selanjutnya sekolah dan Komite Sekolah melakukan seleksi siswa calon penerima BSM. Kriteria yang digunakan dalam seleksi siswa calon penerima BSM meliputi: 1. Siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu secara ekonomi; 2. Siswa miskin yang terancam putus sekolah; 3. Diusulkan oleh sekolah bersangkutan dan disetujui oleh dinas pendidikan Kabupaten/Kota sebagai siswa calon penerima bantuan.
C. PENETAPAN SISWA PENERIMA BSM Penetapan siswa penerima BSM dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut: 1.
Pendataan Siswa Calon Penerima BSM Tahap I diantaranya adalah : a.
Untuk penyaluran dana tahap I tahun 2013, siswa calon penerima BSM adalah hasil verifikasi data siswa kelas X, XI, dan XII tahun pelajaran 2012/2013 yang menerima BSM.
b.
Kepala Sekolah bersama Komite Sekolah dapat memverifikasi dan mengusulkan siswa calon penerima bantuan beasiswa berdasarkan data yang ada.
c.
Daftar siswa calon penerima bantuan sesuai dengan format pada lampiran (Lampiran Daftar Nama Siswa Calon Penerima Bantuan Beasiswa ).
4
2. Penetapan Siswa Penerima BSM Tahap I a. Daftar siswa calon penerima bantuan hasil verifikasi dan usulan sekolah disampaikan ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk kemudian diverifikasi dan disetujui oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sebagai usulan. b. Daftar usulan siswa calon penerima yang telah disetujui oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota disampaikan ke Direktorat Pembinaan SMA. c. Hasil verifikasi data kemudian menjadi bahan bagi Direktorat Pembinaan SMA untuk ditetapkan menjadi siswa penerima bantuan. d. Bentuk penetapan dimaksud adalah Surat Keputusan Direktur Pembinaan SMA. e. Data Penerima bantuan beasiswa tahun anggaran 2012, dapat ditetapkan sebagai penerima lanjutan bantuan beasiswa tahun 2013 setelah dilakukan verifikasi. 3. Pendataan Siswa Calon Penerima BSM Tahap II a. Untuk penyaluran tahap II tahun 2013, Kepala Sekolah bersama Komite Sekolah mengganti siswa kelas XII tahun pelajaran 2012/2013 yang sudah lulus dengan siswa baru kelas X tahun pelajaran 2013/2014. b. Daftar siswa calon penerima bantuan sesuai dengan format pada lampiran (Lampiran Daftar Nama Siswa Calon Penerima Bantuan Beasiswa ). 4. Penetapan Siswa Penerima BSM Tahap II a. Daftar siswa calon penerima bantuan hasil verifikasi dan usulan sekolah disampaikan ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk kemudian diverifikasi dan disetujui oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sebagai usulan. b. Daftar usulan siswa calon penerima yang telah disetujui oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota disampaikan ke Direktorat Pembinaan SMA. c. Daftar usulan tersebut kemudian menjadi bahan bagi Direktorat Pembinaan SMA untuk ditetapkan menjadi siswa penerima bantuan. d. Bentuk penetapan dimaksud adalah Surat Keputusan Direktur Pembinaan SMA.
D. PENYALURAN DANA BSM Dana BSM Tahun 2013 disalurkan langsung ke siswa penerima dalam 2 (dua) tahap penyaluran. Penyaluran tahap I untuk siswa tahun pelajaran 2012/2013 kelas X dan XI selama 12 bulan, sedangkan kelas XII selama 6 bulan. Penyaluran tahap II untuk siswa tahun pelajaran 2013/2014 kelas X selama 6 bulan. Besar dana yang disalurkan sesuai dengan biaya satuan yang sudah ditetapkan. Proses penyaluran dana BSM Tahun 2013 dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:
5
1.
Penyaluran dana BSM dilakukan oleh Direktorat Pembinaan SMA dengan cara mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) ke Bagian Keuangan Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah dengan melampirkan: a.
SK Direktur Pembinaan SMA tentang Penetapan Siswa Penerima BSM tahun 2013 yang dilampiri dengan data nominatif per Kabupaten/Kota;
b.
Surat perjanjian kerjasama antara Direktorat pembinaan SMA dengan Lembaga Penyalur.
2.
SPM tersebut disampaikan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) III Jakarta untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
3.
Dana disalurkan oleh KPPN ke Lembaga Penyalur. Selanjutnya, Lembaga Penyalur menyalurkan dana BSM langsung ke rekening siswa. Teknis penyaluran dana BSM tersebut diatur dalam Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Pembinaan SMA dengan Lembaga Penyalur.
4.
Penyaluran dana BSM dilakukan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan No 81 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga.
5.
Dana BSM diterima oleh siswa tanpa potongan atau pengenaan biaya apapun.
Waktu penyaluran dana program ini harus tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran sesuai dengan kesepakatan-kesepakatan yang telah ditetapkan.
6
JADWAL PENYALURAN BANTUAN SISWA MISKIN (BSM) TAHAP I JANUARI 2013
FEBRUARI 2013
MARET
APRIL
Penyusunan dan Pemantapan Petunjuk Teknis BSM SM 2013
Penetapan Siswa Penerima BSM 2013 April s.d Mei
Penentuan Alokasi BSM per Kab/Kota, per Sekolah untuk tahap I dan Tahap II Januari 2013
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
MEI
3
4
1
2
3
4
1
2
3
Penyaluran Dana BSM April s.d Mei 2013
Identifikasi Data Siswa Calon Penerima BSM Tahun 2013 (Tahun Pelajaran 2012/2013) Januari s.d Maret
7
4
JADWAL PENYALURAN BANTUAN SISWA MISKIN (BSM) TAHAP II
JULI 2013
AGUSTUS 2013
Laporan Penyaluran BSM Tahap I oleh Lembaga Penyalur
1
2
3
SEPTEMBER 2013
1
2
3
NOVEMBER
DESEMBER
Penyaluran dana BSM Tahun 2013 Agustus s.d September
Penetapan Penerima BSM 2013 Agustus
4
OKTOBER 2013
4
1
2
3
Identifikasi Data Siswa Kelas X Calon Penerima BSM Tahun 2013 (Tahun Pelajaran 2013/2014) Juli s.d Agustus
4
1
2
3
4
1
Pemantauan Pelaksanaan Program
8
2
3
4
1
2
3
Laporan Penyaluran BSM Tahap II oleh Lembaga Penyalur
4
E. PENGAMBILAN DANA BSM Pengambilan dana BSM dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: 1.
Dana BSM dapat diambil oleh siswa penerima BSM setelah menerima pemberitahuan dari Direktorat Pembinaan SMA dan/atau Lembaga Penyalur.
2.
Dana BSM diambil langsung oleh siswa penerima bantuan dengan syarat: a. Menunjukkan tanda pengenal siswa (kartu pelajar/surat keterangan kepala sekolah yang bersangkutan); b. Siswa yang bersangkutan termasuk dalam Surat Keputusan Siswa Penerima Dana BSM Tahun 2013 yang diinformasikan oleh Direktorat Pembinaan SMA dan/atau Lembaga Penyalur setempat; c. Menandatangani bukti penerimaan dana BSM yang disediakan oleh Lembaga Penyalur setempat.
3.
Bagi siswa yang berada di daerah yang sulit untuk mengakses ke Lembaga Penyalur (tidak ada Kantor Lembaga Penyalur di kecamatan sekolah berada), maka pengambilan dana bantuan dapat dikuasakan kepada Kepala Sekolah, dan selanjutnya Kepala Sekolah mendistribusikan kepada siswa yang telah ditetapkan sebagai penerima bantuan dengan syarat: a. Surat kuasa kolektif dari siswa penerima BSM Tahun 2013 telah ditandatangani oleh siswa bersangkutan; b. Penerima kuasa kolektif adalah Kepala Sekolah yang bersangkutan dengan diketahui oleh Komite Sekolah; c.
Kepala Sekolah penerima kuasa harus segera menyerahkan dana BSM kepada siswa yang bersangkutan selambat-lambatnya 5 hari kerja setelah dana BSM diterima oleh Kepala Sekolah. Siswa menandatangani daftar penerimaan BSM sebagai bukti penerimaan dari Kepala Sekolah.
F. PEMANFAATAN, PEMBATALAN, DAN LARANGAN 1. Pemanfaatan dana BSM dapat digunakan siswa untuk: a. b. c. d.
Buku dan alat tulis sekolah; Pakaian dan perlengkapan sekolah (sepatu, tas, dll); Transportasi siswa ke sekolah; Uang saku siswa ke sekolah.
9
2.
BSM dapat dibatalkan jika yang bersangkutan: a. Berhenti/pindah sekolah; b. Terbukti melakukan pelanggaran tata tertib sekolah atau terbukti melakukan tindakan kriminal/kejahatan dan mengkonsumsi minuman keras dan narkoba.
3.
Penerima BSM tidak diperkenankan menggunakan dana BSM untuk tujuan yang tidak berhubungan dengan kegiatan sekolah, seperti tindak kejahatan, judi, narkoba, miras dan tindak konsumtif lainnya.
G. KEWAJIBAN SISWA PENERIMA BSM Siswa penerima BSM mempunyai kewajiban sebagai berikut:
1. 2. 3. 4.
Belajar yang rajin dan fokus; Menunjukkan kedisiplinan dalam melaksanakan tugas-tugas sekolah; Menunjukkan kepribadian terpuji dan tidak melakukan perbuatan yang tercela. Menggunakan dana BSM sesuai dengan ketentuan pemanfaatan dana.
10
BAB III PEMBAGIAN TUGAS DAN PERAN A. TINGKAT PUSAT Pengelola BSM tingkat pusat adalah Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah dalam hal ini dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan SMA. Tugas-tugas yang dilaksanakan adalah: 1.
Menetapkan kuota/alokasi BSM Kabupaten/Kota berdasarkan antara lain : (a) data siswa penerima BSM tahun sebelumnya, (b) jumlah siswa miskin di tiap Kab/Kota, (c) indeks kemiskinan Kab/Kota, dan (d) usulan calon siswa penerima yang disetujui Kepala Sekolah dan atau Kepala Dinas Pendidikan setempat;
2.
Mengembangkan dan menetapkan mekanisme pelaksanaan program yang dituangkan dalam bentuk Petunjuk Teknis berdasarkan pengalaman dan masukan dari pemangku kepentingan pendidikan;
3.
Melakukan sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan Program BSM;
4.
Melakukan pendataan siswa penerima dana BSM;
5.
Menetapkan siswa penerima bantuan berdasarkan data hasil verifikasi dan identifikasi oleh sekolah yang disetujui oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
6.
Menyalurkan dana BSM kepada siswa penerima bantuan melalui lembaga penyalur;
7.
Melakukan pemantauan dan supervisi pelaksanaan Program BSM;
8.
Menerima laporan pelaksanaan dari lembaga penyalur.
B. TINGKAT PROVINSI Tugas-tugas yang dilaksanakan dinas pendidikan provinsi adalah: 1.
Mengikuti kegiatan koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan pembinaan tingkat pusat;
2.
Menginformasikan Petunjuk Teknis Program BSM kepada Kabupaten/Kota;
3.
Melaksanakan pemantuan terhadap pelaksanaan Program BSM;
4.
Melaporkan hasil pelaksanaan pemantauan kepada Direktorat Pembinaan SMA.
11
C. TINGKAT KABUPATEN/KOTA Pengelola BSM tingkat Kabupaten/Kota adalah Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Tugas-tugas yang dilaksanakan adalah: 1.
Melakukan pendataan dan analisis kebutuhan BSM per sekolah;
2.
Mengadakan sosialisasi dan koordinasi dengan sekolah dan provinsi mengenai Program BSM;
3.
Memverifikasi data usulan siswa calon penerima BSM dari sekolah;
4.
Menyetujui data usulan siswa calon penerima BSM dari sekolah;
5.
Membantu pemantauan pelaksanaan penyaluran dana BSM;
6.
Melaporkan setiap tindak penyimpangan pelaksanaan BSM kepada Direktorat Pembinaan SMA dan instansi terkait.
D. TINGKAT SEKOLAH Pengelola BSM tingkat sekolah adalah Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Guru yang ditunjuk dan Komite Sekolah. Tugas-tugas yang dilaksanakan adalah: 1.
Melaksanakan sosialisasi Program BSM kepada guru, Komite Sekolah, siswa dan orang tua siswa;
2.
Bersama dengan Komite Sekolah memverifikasi dan mengidentifikasi siswa calon penerima bantuan yang akan diusulkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sesuai persyaratan dan berdasarkan prioritas sebagai penerima BSM;
3.
Melengkapi data-data persyaratan siswa penerima bantuan dan membuat pernyataan bahwa siswa yang diusulkan benar-benar dari keluarga kurang mampu secara ekonomi;
4.
Mengajukan daftar usulan nama siswa calon penerima BSM beserta kelengkapannya ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
5.
Khusus bagi sekolah yang siswanya sulit untuk mengakses ke lembaga penyalur (tidak ada lembaga penyalur di kecamatan sekolah berada) maka pengambilan dana bantuan dapat dilakukan secara kolektif oleh Kepala Sekolah yang diketahui oleh Komite Sekolah. Selanjutnya, Kepala Sekolah menyerahkan dana bantuan kepada siswa penerima.
E. LEMBAGA PENYALUR 1.
Menandatangani Surat Perjanjian Penyaluran Dana BSM dengan Direktorat Pembinaan SMA;
2.
Menerima daftar nama siswa penerima bantuan;
12
3.
Menyalurkan dana bantuan kepada setiap siswa penerima BSM sesuai dengan ketentuan;
4.
Membuat laporan berkala tentang penyaluran dana BSM berdasarkan bukti penyaluran setiap siswa penerima sesuai dengan ketentuan kepada Direktorat Pembinaan SMA.
13
BAB IV PELAPORAN A. PELAPORAN Laporan yang dimaksud dalam Petunjuk Teknis ini adalah berupa bukti transfer penyaluran dana yang diterbitkan oleh Lembaga Penyalur ke nomor rekening atas nama siswa penerima bantuan yang sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Pembinaan SMA.
B. PENYAMPAIAN DAN PENGADUAN MASALAH Pengaduan ke Direktorat Pembinaan SMA dapat disampaikan melalui: e-mail Telepon
: :
[email protected] 021 75911532/75912221
Pengaduan tertulis disampaikan ke alamat: Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas Subdit Program dan Evaluasi Kompleks Ditjen Pendidikan Menengah, Gedung A Lantai 4 Jl. R.S. Fatmawati, Cipete Jakarta Selatan 12410
14
BAB V PENGAWASAN DAN SANKSI A. PENGAWASAN Pengawasan terhadap pelaksanan Program BSM dilakukan oleh: 1.
Tim monitoring yang terdiri dari unsur Direktorat Pembinaan SMA.
2.
Instansi terkait : Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Badan Pengawasan Daerah (Bawasda) Provinsi dan Kabupaten/Kota.
B. SANKSI Penyalahgunaan wewenang (seperti manipulasi data, pemotongan dana, dll) yang dapat merugikan negara dan/atau sekolah dan/atau siswa akan dikenakan sanksi sebagai berikut: 1.
Penerapan sanksi kepegawaian sesuai dengan peraturan dan perundangundangan yang berlaku, seperti penurunan pangkat, mutasi kerja dan pemberhentian.
2.
Pemblokiran dana dan penghentian sementara seluruh bantuan pada tahun berikutnya kepada Kabupaten/Kota, atau sekolah, bilamana terbukti melakukan pelanggaran yang dilakukan secara sengaja dan sistematik untuk memperoleh keuntungan pribadi, kelompok, atau golongan.
3.
Sekolah yang melakukan penyalahgunaan dana BSM akan dilaporkan ke Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat untuk mendapat perhatian.
15
BAB VII PENUTUP Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) Tahun 2013 ini merupakan bukti komitmen dan keberpihakan Pemerintah untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat terutama siswa dari keluarga yang kurang mampu untuk mengikuti pendidikan dan terhindar dari putus sekolah. Sasaran Kabupaten/Kota penerima BSM didasarkan atas jumlah siswa miskin di tiap sekolah atau Kabupaten/Kota dan usulan siswa/sekolah yang diterima dari berbagai lembaga/instansi. Upaya untuk memberikan layanan pendidikan bagi siswa miskin dan mempersempit kesenjangan partisipasi pendidikan ini hanya akan berhasil apabila ada komitmen yang kuat baik dari Pemerintah Kabupaten/Kota dan Sekolah. Komitmen dari Pemerintah Kabupaten/Kota dan Sekolah bisa diwujudkan melalui pelaksanaan Program BSM secara transparan dan akuntabel. Hal ini bisa terlihat dari pelaksanaan Program BSM yang mengacu pada Petunjuk Teknis yang telah ditetapkan, tepatnya sasaran program, tepatnya jadwal penyaluran, dan tidak adanya pemotongan (pemberian komisi) terhadap dana BSM oleh siapapun dan dengan alasan apapun.
16
LAMPIRAN Disusun Oleh Sekolah Usulan Siswa Calon Penerima BSM Tahap I/ Tahap II Disampaikan ke Dinas Pendidikan Kab/Kota untuk Diverifikasi dan Disetujui sebagai Siswa Calon Penerima Bantuan
USULAN SISWA CALON PENERIMA BANTUAN SISWA MISKIN (BSM) SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) TAHAP ………………..TAHUN PELAJARAN …………….. Provinsi
NO
KAB/ KOTA
: ....................................
NAMA SMA
NPSN
ALAMAT SMA (jalan, desa/kelur ahan,keca matan, kode pos)
NAMA SISWA
NIS
NISN
KELAS (X-XII)
JURUSAN
L/P
TEMPA T LAHIR
TANGGAL LAHIR (dd/mm/yyy)
NAMA IBU KANDUNG
Dinas Pendidikan Kab./Kota
Komite Sekolah
Kepala SMA
NIP
NIP
NIP
JENIS IDENTITAS KARTU SISWA/ SIM/KTP
NOMOR IDENTITAS
CATATAN : Format penulisan tanggal lahir : jika lahir 5 Juni 1995 maka ditulis 05/06/1995 Khusus untuk pengajuan siswa miskin calon penerima bantuan nomor urut daftar siswa yang diajukan mencerminkan urutan prioritas yang akan diberikan bantuan, semakin besar nomor urut semakin kecil prioritasnya. 17
