Lampiran 1. Perencanaan dan Penganggaran Kegiatan Penelitian 1. Lampiran 2. Mekanisme Pencairan Anggaran Penelitian... 11

DAFTAR ISI LAMPIRAN TATACARA PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN KEGIATAN PENELITIAN YANG DIBIAYAI OLEH DIPA UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2016

Lampiran 1. Perencanaan dan Penganggaran Kegiatan Penelitian Lampiran 2. Mekanisme Pencairan Anggaran Penelitian

Lampiran 5. Contoh Kuitansi Pembayaran

1

.................................. 11

Lampiran 3. Mekanisme Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian Lampiran 4. Mekanisme Pelaporan Keuangan Penelitian

……………

................. 13

….............................. 19

........................................................ 21

Lampiran 6. Contoh Rincian Biaya Perjalanan Dinas

........................................ 22

Lampiran 7. Contoh Daftar Pengeluaran Riil Perjalanan Dinas

......................... 23

Lampiran 8. Daftar Check List Perjalanan Dinas Luar Negeri ............................. 24 Lampiran 9. Daftar Check List Perjalanan Dinas Dalam Negeri .......................... 25 Lampiran 10. Contoh Amprahan Pembayaran Lampiran 11. Daftar Kehadiran (Absensi)

................................................. 26 ...................................................... 27

Lampiran 12. Surat Pertanggungjawaban Mutlak ................................................. 28 Lampiran 13. Contoh Laporan Penggunaan Dana .............................................. 29 Lampiran 14. Laporan Rincian Penggunaan Dana ............................................... .30 Lampiran 15. Laporan Cash Flow .......................................................................... 31

Lampiran 1. PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN KEGIATAN PENELITIAN

Lampiran ini mengatur pengelolaan alokasi belanja dan persentase kewajaran atas rencana pengeluaran yang akan dilakukan, serta tarif-tarif satuan biaya yang telah diatur dalam penyelenggaraan anggaran APBN. Anggaran kegiatan penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2016 bersumber dari dana BOPTN (Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri). Perencanaan dan penganggaran keuangan kegiatan penelitian akan direview oleh Bagian Perencanaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta agar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam perencanaan dan penganggaran, alokasi anggaran penelitian diatur sebagai berikut:

1

No

Mata Anggaran

Maksimal

Penelitian Pemula

Penelitian Pengembangan Tata Kelola Kelembagaan

Penelitian Pengembangan Kebijakan Integrasi Keilmuan

Penelitian Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Penelitian Pengembangan Kajian Keislaman

Penelitian Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual

Penelitian Pengembangan Kerjasama Industri dan Perbanakan

Penelitian Kerjasama Antarperguruan Tinggi

Penelitian Kerjasama Internasional

Rp10.000.000,-

Rp25.000.000,-

Rp25.000.000,-

Rp50.000.000,-

Rp50.000.000,-

Rp50.000.000,-

Rp50.000.000,-

Rp70.000.000,-

Rp.200.000.000,-

Maksimal

%

1

2

3

4

Belanja Gaji dan Tunjangan (Honorarium, Gaji, Upah) Belanja Barang*) (Bahan, ATK, Perlengkapan, Copy, Jilid, Konsumsi, BHP, Barang, Publikasi) Belanja Perjalanan**) (Transport Dalam Kota, SPD Dalam Negeri dan SPD Luar Negeri) Belanja Modal Fisik Lainnya (Khusus untuk Pembelian Buku) TOTAL *), **)

30%

30%

30%

30%

30%

30%

30%

30%

30%

45%

45%

45%

45%

45%

45%

45%

45%

45%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Maksimum alokasi fleksibel disesuaikan dengan kebutuhan.

Pada tabel diatas alokasi anggaran kegiatan penelitian tahun 2016, komponen belanja barang pada tiap aktivitas akan dilaksanakan sesuai dengan besaran biaya yang dibelanjakan (at cost), sehingga dalam penganggaran, peneliti diharapkan dapat mengalokasikan rencana pengeluaran yang sesuai dengan rencana pekerjaan. Besaran atas belanja barang dan belanja perjalanan akan disesuaikan pula dengan sifat, ukuran, jenis dan luas penelitian tersebut. Mekanisme dan tahapan yang harus dilakukan oleh masing-masing peneliti: 1. Menyusun rencana anggaran penelitian dengan mengacu pada: a. Ketentuan tidak melebihi maksimal persentase alokasi pada masing-masing jenis belanja (khususnya belanja gaji dan tunjangan). b. Dalam hal-hal lain, perlu diperhatikan ketentuan berikut ini : 1) Belanja Gaji dan Tunjangan: Belanja Gaji dan Tunjangan meliputi honorarium peneliti, gaji, tunjangan dan unsur honorarium lainnya yang dilaksanakan dalam pengerjaan penelitian, harus mengacu pada Standar Biaya Masukan tahun anggaran 2016 yakni diatur dalam PMK Nomor 65/PMK.02/2015 dan Surat Menteri Keuangan RI, No S-39/MK.02/2015, tanggal 19 Januari 2015, Tentang Standar Biaya Masukan Lainnya di Lingkup Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN) Kementerian Agama: No 1

2

3

Jenis Penelitian Penelitian Pemula


Penelitian

Ketentuan nomenklatur Kelebihan Jam Penelitian Dosen a) Guru Besar b) Lektor Kepala c) Lektor d) Asisten Ahli e) Pembantu Peneliti f) Petugas Survey Kelebihan Jam Penelitian Dosen a) Guru Besar b) Lektor Kepala c) Lektor d) Asisten Ahli e) Pembantu Peneliti f) Petugas Survey Kelebihan Jam

Satuan

Biaya tahun 2016 ***) (Maksimum)

Orang/ Jam

Rp.60.000,-

Orang/ Jam Orang/ Jam Orang/ Jam

Rp.50.000,Rp.40.000,Rp.35.000,-

Orang/ Jam Orang/ Responden

Rp.25.000,-

Orang/ Jam Orang/ Jam Orang/ Jam Orang/ Jam

Rp.60.000,Rp.50.000,Rp.40.000,Rp.35.000,-


Rp.25.000,-

Rp. 8.000,-

Rp. 8.000,-

No

Jenis Penelitian Pengembangan Kebijakan Integrasi Keilmuan

4

5

6

7

8




Penelitian Kerjasama Industri dan Perbankan

Penelitian Kerjasama Antarperguruan Tinggi

Ketentuan nomenklatur Penelitian Dosen a) Guru Besar b) Lektor Kepala c) Lektor d) Asisten Ahli e) Pembantu Peneliti f) Petugas Survey Kelebihan Jam Penelitian Dosen a) Guru Besar b) Lektor Kepala c) Lektor d) Asisten Ahli e) Pembantu Peneliti f) Petugas Survey Kelebihan Jam Penelitian Dosen a) Guru Besar b) Lektor Kepala c) Lektor d) Asisten Ahli e) Pembantu Peneliti f) Petugas Survey Kelebihan Jam Penelitian Dosen a) Guru Besar b) Lektor Kepala c) Lektor d) Asisten Ahli e) Pembantu Peneliti f) Petugas Survey Kelebihan Jam Penelitian Dosen a) Guru Besar b) Lektor Kepala c) Lektor d) Asisten Ahli e) Pembantu Peneliti f) Petugas Survey Kelebihan Jam Penelitian Dosen a) Guru Besar b) Lektor Kepala c) Lektor 1

Satuan

Biaya tahun 2016 ***) (Maksimum)


Rp.60.000,Rp.50.000,Rp.40.000,Rp.35.000,-


Rp.25.000,-


Rp.60.000,Rp.50.000,Rp.40.000,Rp.35.000,-


Rp.25.000,-


Rp.60.000,Rp.50.000,Rp.40.000,Rp.35.000,-


Rp.25.000,-


Rp.60.000,Rp.50.000,Rp.40.000,Rp.35.000,-


Rp.25.000,-


Rp.60.000,Rp.50.000,Rp.40.000,Rp.35.000,-


Rp.25.000,-

Orang/ Jam Orang/ Jam Orang/ Jam

Rp.60.000,Rp.50.000,Rp.40.000,-

Rp. 8.000,-

Rp. 8.000,-

Rp. 8.000,-

Rp. 8.000,-

Rp. 8.000,-

No

9

Ketentuan nomenklatur

Jenis Penelitian

Satuan

d) Asisten Ahli e) Pembantu Peneliti f) Petugas Survey Kelebihan Jam Penelitian Dosen a) Guru Besar b) Lektor Kepala c) Lektor d) Asisten Ahli e) Pembantu Peneliti f) Petugas Survey


Orang/ Jam

Biaya tahun 2016 ***) (Maksimum) Rp.35.000,-


Rp.25.000,-


Rp.60.000,Rp.50.000,Rp.40.000,Rp.35.000,-


Rp.25.000,-

Rp. 8.000,-

Rp. 8.000,-

***) Satuan Orang/Jam paling banyak 4 jam sehari dengan tidak diberikan uang lembur dan uang makan lembur. Satuan standar biaya yang digunakan dalam menghitung jumlah jam penelitian/perekayasaan, bulan lamanya penelitian serta jumlah personil yang

dibutuhkan

harus

memperhatikan

batas

maksimum

alokasi

anggaran gaji dan tunjangan. Dalam perencanaan keuangan penelitian tahun 2016, penelitian dilakukan mulai

bulan

Mei

sampai

dengan

September

2016

(5

bulan).

Penganggaran belanja gaji dan honorarium yang menggunakan satuan orang/jam tidak melebihi maksimum 4 jam per/hari. 2) Belanja Barang: Belanja barang meliputi pengeluaran peneliti dalam belanja bahan langsung maupun tidak langsung, seperti pembelian ATK, perlengkapan kantor, fotocopy,bahan lab (barang habis pakai), konsumsi, jilid, dsb. Pada komponen belanja ini akan tersebar di masing-masing aktivitas kegiatan. Tabel berikut menunjukkan ketentuan umum tarif maksimum yang diatur dalam Standar Biaya Masukan tahun anggaran 2016 yakni diatur dalam PMK Nomor 65/PMK.02/2015.

2

1

Penelitian Pemula

Ketentuan nomenklatur Nomenklatur disesuaikan dengan nama spesifikasi jenis barang/ bahan

2


Nomenklatur disesuaikan dengan nama spesifikasi jenis barang/ bahan

Unit atau kegiatan atau Paket/ Kegiatan

3

Penelitian Pengembangan Kebijakan Integrasi Keilmuan



Untuk konsumsi (makan maks Rp.44.000,-/ OK Dan snack maks Rp.15.000,/OK), jenis lainnya disesuaikan harga estimasi dan harga pasar.

4





No

Jenis Penelitian

3

Satuan Unit atau kegiatan atau Paket/ Kegiatan

Biaya tahun 2016 Untuk konsumsi (makan maks Rp.44.000,-/ OK Dan snack maks Rp.15.000,/OK), jenis lainnya disesuaikan harga estimasi dan harga pasar. Untuk konsumsi (makan maks Rp.44.000,-/ OK Dan snack maks Rp.15.000,/OK), jenis lainnya disesuaikan harga estimasi dan harga pasar.

5



6





7

Penelitian Pengembangan Kerjasama Industri dan Perbankan



8

Penelitian Pengembangan Kerjasama Antarperguruan Tinggi



Untuk konsumsi (makan maks Rp.44.000,-/ OK Dan snack maks Rp.15.000,/OK), jenis lainnya disesuaikan harga estimasi dan harga pasar. Untuk konsumsi (makan maks Rp.44.000,-/ OK Dan snack maks Rp.15.000,/OK), jenis lainnya disesuaikan harga estimasi dan harga pasar.

No

Jenis Penelitian

4


Biaya tahun 2016 Untuk konsumsi (makan maks Rp.44.000,-/ OK Dan snack maks Rp.15.000,/OK), jenis lainnya disesuaikan harga estimasi dan harga pasar.

No 9

Jenis Penelitian Penelitian Kerjasama Internasional



Biaya tahun 2016 Untuk konsumsi (makan maks Rp.44.000,-/ OK Dan snack maks Rp.15.000,/OK), jenis lainnya disesuaikan harga estimasi dan harga pasar.

3) Belanja Perjalanan: Belanja perjalanan meliputi kebutuhan pembiayaan untuk kegiatan yang dilaksanakan di dalam kota, kegiatan dinas dalam negeri, serta kegiatan perjalanan dinas luar negeri. No

Jenis Penelitian

1

Penelitian Pemula Penelitian Pengembangan Tata Kelola Kelembagaan

2

Ketentuan nomenklatur 1. Transport kegiatan dalam kota 1. Transport kegiatan dalam kota 2. Perjalanan Dinas Dalam Negeri, terdiri atas: a) Tiket

Orang/K ali Orang/K ali

b) Penginapan

Orang/ Hari Orang/ Kali Orang/ Hari

c) Taksi d) Perdiem (Uang Harian) Penelitian Pengembangan Kebijakan Integrasi Keilmuan 3

Satuan

PP

1. Transport kegiatan dalam kota 2. Perjalanan Dinas Dalam Negeri, terdiri atas: a) Tiket

Orang/ Kali

b) Penginapan


c) Taksi d) Perdiem (Uang Harian)

5

PP

Biaya tahun 2016 Rp.150.000,Rp.150.000,-

Diatur dalam SBM 2016 Diatur dalam SBM 2016 Diatur dalam SBM 2016 Diatur dalam SBM 2016 Rp.150.000,-

Diatur dalam SBM 2016 Diatur dalam SBM 2016 Diatur dalam SBM 2016 Diatur dalam SBM 2016

No

Jenis Penelitian Penelitian Penelitian Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Ketentuan nomenklatur

Satuan

Biaya tahun 2016

1. Transport kegiatan dalam kota 2. Perjalanan Dinas Dalam Negeri, terdiri atas: a) Tiket

Orang/ Kali

Rp.150.000,-

b) Penginapan

Orang/ Hari Orang/ Kali Orang/ Hari Orang/K ali

PP

4 c) Taksi


d) Perdiem (Uang Harian) 1. Transport kegiatan dalam kota 2. Perjalanan Dinas Dalam Negeri, terdiri atas: a) Tiket

PP

5 b) Penginapan c) Taksi



Orang/ Hari Orang/ Kali Orang/ Hari Orang/ Kali

PP


Penelitian Pengembangan Kerjasama Industri dan Perbankan



PP


8

Penelitian Pengembangan Kerjasama

d) Perdiem (Uang Harian) 1. Transport kegiatan dalam kota

6






No

Jenis Penelitian Antarperguruan Tinggi

Ketentuan nomenklatur 2. Perjalanan Dinas Dalam Negeri, terdiri atas: a) Tiket b) Penginapan c) Taksi


d) Perdiem (Uang Harian) 1. Transport kegiatan dalam kota 2. Perjalanan Dinas Dalam Negeri, terdiri atas: a) Tiket b) Penginapan

9

c) Taksi d) Perdiem (Uang Harian) 3. Perjalanan Dinas Luar Negeri a) Tiket b) Uang Harian

Satuan

PP Orang/ Hari Orang/ Kali Orang/ Hari Orang/ Kali

PP

Biaya tahun 2016



Diatur dalam SBM 2016 Diatur dalam SBM 2016 Diatur dalam SBM 2016 Diatur dalam SBM 2016

PP Orang/ Hari

Diatur dalam SBM 2016 dan harus ada izin Setneg

Anggaran perjalanan dinas mengacu pada Standar Biaya Masukan tahun anggarah 2016 yang diatur dalam PMK Nomor 65/PMK.02/2015, dengan memperhatikan jumlah hari penelitian yang disesuaikan, serta Buku Saku Perjalanan Dinas dalam negeri dan luar negeri di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (terlampir) 4) Belanja Modal Fisik Lainnya: No

Jenis Penelitian

1

Penelitian Pemula

2


Ketentuan nomenklatur Pembelian Buku, Pembelian Jurnal. Pembelian Literatur Ilmiah Lainnya Pembelian Buku, Pembelian Jurnal. Pembelian Literatur Ilmiah Lainnya

7

Satuan

Unit

Unit

Biaya tahun 2016 Sesuai dengan biaya(at cost) Sesuai dengan biaya(at cost)

No

3

4

5

6

7

8

9

Jenis Penelitian Penelitian Pengembangan Kebijakan Integrasi Keilmuan Penelitian Pengembangan Ilmu Pengetahuan Penelitian Pengembangan Kajian Keislaman Penelitian Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual Penelitian Pengembangan Kerjasama Industri dan Perbankan Penelitian Pengembangan Kerjasama Antarperguruan Tinggi Penelitian Kerjasama Internasional

Ketentuan nomenklatur Pembelian Buku, Pembelian Jurnal. Pembelian Literatur Ilmiah Lainnya Pembelian Buku, Pembelian Jurnal. Pembelian Literatur Ilmiah Lainnya Pembelian Buku, Pembelian Jurnal. Pembelian Literatur Ilmiah Lainnya Pembelian Buku, Pembelian Jurnal. Pembelian Literatur Ilmiah Lainnya Pembelian Buku, Pembelian Jurnal. Pembelian Literatur Ilmiah Lainnya Pembelian Buku, Pembelian Jurnal. Pembelian Literatur Ilmiah Lainnya Pembelian Buku, Pembelian Jurnal. Pembelian Literatur Ilmiah Lainnya

Satuan

Unit

Unit

Unit

Unit

Biaya tahun 2016 Sesuai dengan biaya(at cost) Sesuai dengan biaya(at cost) Sesuai dengan biaya(at cost) Sesuai dengan biaya(at cost)

Unit

Sesuai dengan biaya(at cost)

Unit


Unit


Standar Biaya Masukan (SBM) adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengatur satuan biaya pengeluaran yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan berlaku sebagai tarif maksimal (batas tertinggi), dan sebagai estimasi. SBM berupa harga satuan, tarif dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan anggaran. 2. Menurunkan dari anggaran tersebut ke dalam rincian kebutuhan sesuai time table bulanan, sehingga manajemen cashflow dapat dilaksanakan dengan baik, serta pemenuhan kebutuhan dana terhadap besaran kegiatan dapat terdistribusi dengan baik pula. Kebutuhan atas lamanya penelitian akan diubah menjadi

8

format per bulan sampai dengan proses penelitian selesaisesuai dengan tahapan

aktivitas

pelaksanaan

penelitian

dan

fungsi

anggaran

yang

mengikutinya. Berikut ini adalah contoh format jadwal kegiatan. Tabel rencana tahapan penelitian Bln ke1

No

Uraian kegiatan (aktivitas pelaksanaan)

1.

..................................................................

2.

..................................................................

3.

..................................................................

4.

..................................................................

Bln ke2

Bln ke3

Bln ke4

Bln ke5

Jadwal di atas diikuti dengan perencanaan pengeluaran kas yang didasarkan pada rencana tahapan pelaksanaan penelitian sebagai berikut: Jenis pengeluaran (Belanja)****)

No 1

Belanja Pegawai

2

Belanja Barang

3

Belanja Perjalanan

4

Belanja Modal Fisik lainnya

Bln ke-1

Bln ke-2

Bln ke-3

Bln ke-4

Bln ke-5

****) Ketentuan untuk belanja gaji dan tunjangan secara tetap (flat) dianggarkan per bulan. 3. Setiap Peneliti diwajibkan melakukan penyusunan kembali atas anggaran dengan menurunkannya dengan tabel bulanan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana telah dijelaskan di atas dan menjadikan anggaran dan rencana tersebut sebagai pedoman pelaksanaan dan pengeluaran penelitian.. Pelaksanaan atas perancangan kembali anggaran penelitian di atur sebagai berikut: 1. Bagi penelitian Pemula, Pengembangan Tata Kelola Kelembagaan dan Pengembangan Kebijakan Integrasi Keilmuan, rancangan anggaran penelitian baru, diserahkan pada saat pelaporan penelitian selesai. 2. Penelitian Keislaman,

Pengembangan Pengembangan

Ilmu

Pengetahuan,

Hak

Kekayaan

9

Pengembangan

Intelektual,

Kajian

Pengembangan

Kerjasama Industri dan Perbankan, Pengembangan Kerjasama Antarperguruan Tinggi dan Penelitian Kerjasama Internasional, anggaran penelitian diserahkan sesuai dengan ketentuan penggunaan dana, paling lambat 14 Februari 2016 sebagaimana gambar dibawah ini :

Peneliti

Pusat Penelitian dan Penerbitan (Puslitpen) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

Bagian Perencanaan Biro PK

Bagian Keuangan Biro PK

DIPA UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Gambar 1. Alur Perancangan Anggaran Penelitian Revisi Penjelasan 1. Peneliti mengajukan rancangan jadwal pelaksanaan kegiatan penelitian dan anggaran masing-masing peneliti untuk dijadikan kumpulan anggaran penelitian yang dibiayai oleh DIPA BLU UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2. Puslitpen akan mengkaji kembali atas rancangan tersebut untuk kemudian dikumpulkan dan diusulkan pengesahannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran 3. Kumpulan anggaran tersebut akan diserahkan ke Bagian Perencanaan untuk ditindaklanjuti dan secara koordinatif dengan Bagian Keuangan Universitas untuk disiapkan tahapan selanjutnya dalam proses pencairan anggaran kegiatan penelitian. 4. DIPA UIN Syarif Hidayatullah Jakarta akan merepresentasikan seluruh kebutuhan anggaran penelitian yang menggambarkan berdasarkan basis belanja dan aktivitas serta memberikan gambaran yang lebih baik.

10

Lampiran 2. MEKANISME PENCAIRAN ANGGARAN PENELITIAN

Lampiran ini mengatur alur, mekanisme, tahapan dan waktu pencairan anggaran penelitian tahun 2016. Hal-hal yang perlu diperhatikan Mekanisme Pencairan Anggaran Penelitian oleh Peneliti di Satuan Kerja UIN Syarif Hidayatullah Jakarta adalah sebagai berikut: 1. Penelitian Pemula, dengan anggaran penelitian maksimum Rp.10.000.000,-. Pada penelitian kategori ini, pembayaran penelitian dilakukan dengan 2 (dua) tahap, yakni: a. Tahap 1 = 70% : Setelah kontrak penugasan penelitian ditandatangani b. Tahap 2 = 30% : Setelah peneliti memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1)

Menyerahkan laporan antara hasil penelitian (Final report);

2)

Memberikan

laporan

keuangan

seluruh

tahapan

kegiatan penelitian 2. Penelitian Pengembangan Tata Kelola Kelembagaan dan Pengembangan Kebijakan

Integrasi

Keilmuan,

dengan

anggaran

penelitian

maksimum

Rp.25.000.000,-. Pada penelitian kategori ini, pembayaran penelitian dilakukan dengan 2 (dua) tahap, yakni: c. Tahap 1 = 70% : Setelah kontrak penugasan penelitian ditandatangani d. Tahap 2 = 30% : Setelah peneliti memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1)

Menyerahkan laporan antara hasil penelitian (Final report);

2)

Memberikan

laporan

keuangan

seluruh

tahapan

kegiatan penelitian 3. Penelitian Keislaman,

Pengembangan Pengembangan

Ilmu

Pengetahuan,

Hak

Kekayaan

Pengembangan

Intelektual,

Kajian

Pengembangan

Kerjasama Industri dan Perbankan, dengan anggaran penelitian maksimum Rp.50.000.000,. Pembayaran dana penelitian ketegori ini diatur sebagai berikut: a. Tahap 1 = 60%

: Setelah kontrak penugasan penelitian ditandatangani

11

b. Tahap 2 = 40%

: Setelah peneliti memenuhi persyaratan sebagai

berikut: 1) Menyerahkan laporan akhir hasil penelitian (final report); 2) Memberikan laporan keuangan seluruh tahapan kegiatan penelitian disertai dengan bukti-bukti pendukung. 4. Penelitian Pengembangan Kerjasama Antarperguruan Tinggi, dengan anggaran penelitian maksimum Rp.70.000.000,. Pembayaran dana penelitian ketegori ini diatur sebagai berikut: a. Tahap 1 = 60%


b. Tahap 2 = 40%


berikut: 1)

Menyerahkan laporan akhir hasil penelitian (final report);

2)

Memberikan kegiatan

laporan

penelitian

keuangan disertai

seluruh dengan

tahapan bukti-bukti

pendukung. 5. Penelitian Kerjasama Internasional, dengan anggaran penelitian maksimum Rp.200.000.000,-.Pencairan dana penelitian kategori ini diatur sebagai berikut: a. Tahap 1 = 60%


b. Tahap 2 = 40%


berikut: 1)

Menyerahkan laporan akhir hasil penelitian (final report);

2)

Memberikan kegiatan

laporan

penelitian

pendukung.

12

keuangan disertai

seluruh dengan

tahapan bukti-bukti

Lampiran 3. MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN PENELITIAN

Lampiran ini mengatur bentuk, kaidah, dokumen, form, pemungutan dan pemotongan pajak dalam pertanggungjawaban keuangan kegiatan penelitian

Ketentuan-ketentuan

yang

perlu

diperhatikan

dalam

konteks

mekanisme

pertanggungjawaban keuangan penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Dalam hal menjamin ketertiban dan kelancaran pelaksanaan administrasi keuangan, perlu disusun Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Keuangan secara benar. 2. Untuk kelancaran LPJ tersebut maka diperlukan petunjuk pelaksanaan penyusunan pertanggungjawaban keuangan penyelenggaraan penelitian. 3. LPJ Keuangan disusun oleh Pelaksana Peneliti/Tim Peneliti dengan mengacu pada

sistem

pertanggungjawaban

keuangan

di

lingkungan

UIN

Syarif

Hidayatullah Jakarta (terlampir). 4. Bukti-bukti LPJ dibuat dan disusun mengacu kepada Rincian Laporan Penggunaan Dana. 5. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan disusun sesuai dengan keterjadian pelaksanaan penelitian (at cost). 6. Bukti pengeluaran, misalnya, berupa: a. Rapat Persiapan Kegiatan Rapat persiapan kegiatan yang dilaksanakan di kantor, yang dapat dipertanggungjawabkan hanya snack rapat dan makan siang. Apabila rapat persiapan yang dilaksanakan di kantor mengundang Instansi atau wakil Kementerian/Lembaga, maka perserta rapat dari Instansi atau wakil Kementerian/Lembaga dapat diberikan SPD atau transport kegiatan dalam kota. b. Absensi Absensi (daftar hadir) dibuat pada saat rapat persiapan kegiatan yang dilaksanakan dikantor dan yang dilaksanakan di luar kantor. Absensi diperlukan untuk mengetahui berapa banyak peserta yang hadir.Nama-nama

13

yang ada dalam absensi dicantumkan pada setiap pelaporan kegiatan. c. Tanda terima transport kegiatan dalam kota (lokal) Tanda terima transport lokal diberikan kepada peserta undangan dan tim peneliti,untuk kegiatan yang dilaksanakan baik di kantor maupun di luar kantor. Kegiatan di luar kantor dapat dilaksanakan dengan ketentuan masih di dalam batas wilayah suatu kabupaten/ kota. Dalam pelaksanaan kegiatan rapat dikantor, transport dalam kota hanya diberikan kepada peserta/undangan dari instansi atau lembaga lain yang terkait.Tanda terima transport lokal dibuat dalam bentuk tabel seperti daftar hadir (absensi) kegiatan. Transport diberikan maksimal Rp. 150.000,-/orang kali (Contoh Amprahan dan Daftar Hadir Terlampir) d. Belanja gaji dan tunjangan, terkait dengan pembayaran atas honorarium, gaji dan sekretariat peneliti serta honorarium lainnya e. Belanja barang, terkait dengan kuitansi, nota pembelian untuk pengeluaran berupa

pembelian barang. Bukti pertanggungjawaban dilakukan sesuai

keterjadian, agar memperhatikan ketersediaan stempel basah dan nota yang menunjukkan nama toko/ penyedia barang. f.

Belanja Perjalanan Dinas (SPD) Perjalanan

dinas

dapat

dilakukan

oleh

Ketua

Peneliti,

anggota

peneliti maupun tenaga teknis yang melaksanakan kegiatan penelitian di kabupaten/kota. Perjalanan dinas

mengacu

pada

Permenkeu

No.

65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan tahun anggaran 2016 dan PMK 164/PMK05/2015 tentang tata cara pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri serta PMK113/PMK.05/2012 tentang perjalanan dinas dalam negeri, yang terdiri atas: 1) Uang Harian (uang makan, uang saku dan transport lokal) 2) Transport luar kota. (tiket+boarding jika

menggunakan

pesawat

Udara) 3) Hotel

berdasarkan

ketentuan

yang

berlaku

(Permenkeu

65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan tahun anggaran 2016) 4) Perjalanan Dinas didukung dengan Surat Tugas dari Ketua Puslitpen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam Surat Perjalanan Dinas (SPD). 5) Pelaporan dan

pertanggungjawaban

ketua peneliti,

tenaga teknis yang melakukan

anggota

perjalanan dinas dibuat dalam

bentuk SPD (Surat Perjalanan Dinas) yang berisi antara lain: 14

peneliti

a) Rincian perjalanan Dinas (Awal) b) Rincian perjalanan Dinas Rampung c) Bill kuitansi biaya penginapan (Hotel) d) Daftar Pengeluaran Riil untuk biaya transport dari propinsi ke Kabupaten/ Kota e) Lembar 1 SPD f)

Lembar 2 SPD, dilengkapi dengan stampel dan tanda tangan pejabat/pegawai negeri yang berwenang

g) Kuitansi untuk pengeluaran berupa pembelian jasa/sewa lainnya; 7. Bukti pengeluaran dibuat ’’rangkap” 2 (dua) dengan perincian sebagai berikut: a. Arsip Puslitpen rangkap 1 (asli) b. Arsip Peneliti rangkap 1 (tembusan) 8. Kuitansi/bukti pengeluaran disusun secara rapi sesuai urutan, dikonsultasikan ke bagian Keuangan Universitas UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, setelah disetujui untuk kemudian dijilid dan diserahkan ke Puslitpen UIN Syarif Hidayatulllah Jakarta. 9. Dana kegiatan penelitian yang dibiayai DIPA UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tidak diperbolehkan untuk belanja modal, misalnya: peralatan kantor (barang inventarsis kantor), komputer, mebeulair dan lain-lain, kecuali untuk pembelian buku dan literatur lainnya yang masuk ke belanja modal fisik lainnya. 10. Dalam hal perpajakan, pengenaan pajak dikenakan terhadap penggunaan dana yang bersumber dari APBN maupun APBD. Jenis-jenis pajak antara lain: Meterai, PPh 21, PPh 22, PPh 23 dan PPN. a. Meterai Setiap pembelian barang/jasa sewa dibubuhi meterai (PP Nomor 7 Tahun 1995

tentang

Perubahan

Tarif

Bea

Meterai

dan

Permenkeu

No.55/PMK.03/2009 tentang Bentuk, Ukuran dan Warna Benda Meterai), dengan perincian sebagai berikut: 1)

Pembelian barang/jasa, sewa

:

<

Rp

250.000,-

tanpa

dibubuhi

Meterai. 2)

Pembelian barang/jasa, sewa : > Rp 250.000,- s.d. Rp. 1.000.000,dibubuhi Meterai 3.000,-

3)

Pembelian barang/jasa, sewa : 6.000,-

15

> Rp. 1.000.000,- dibubuhi Meterai

b. Pajak Penghasilan (PPh 21) 1)

Dasar pemotongan PPh Ps 21 (Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Permenkeu nomor262/PMK.03/2010, dan Perdirjen Pajak Nomor Per-57/PJ/2009).

2)

Setiap penyerahan yang berupa honorarium dipungut pph 21: (Gol. IV=15%; Gol. III=5%; Gol I dan II= 0%; non PNS=5%,) kemudian disetorkan ke kas Negara melalui bank/kantor pos menggunakan NPWP 00.012.110.3-411.000

a.n.

BELANJA

DIPA

UIN

SYARIF

HIDAYATULLAH JAKARTA, d/a Jl. Ir. H. Juanda No. 95 Cempaka Putih Ciputat Timur Tangerang Selatan. c. Pajak Penghasilan Belanja Barang (PPh 22) 1)

Dasar pemotongan PPh Ps 22 (Undang-undang PPh 22, Perdirjen Pajak Nomor Per-15/PJ/2011).

2)

Belanja bahan (pembelian ATK, bahan Kimia, supplies, spanduk, dll) dengan masing-masing nilai transaksi dalam 1 (satu bulan) dengan toko yang sama jumlah transaksi kurang dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), maka tidak dikenakan PPN (pajak tambahahan nilai) dan pph. Psl. 22 (pajak penghasilan pasal 22).

3)

Untuk pembelian barang dengan masing-masing nilai transaksi dalam 1 (satu bulan) dengan toko yang sama jumlah transaksi mulai dari Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) maka hanya dikenakan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) Perhitungan a)

PPN DN = (100/110) x nilai transaksi x 10%) Pembelian bahan dalam 1 (satu bulan) dengan toko yang sama jumlah transaksi lebih dari Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), maka dikenakan PPN (pajak tambahahan nilai) dan pph. Psl. 22 (pajak penghasilan pasal 22).

b)

Perhitungan pph Ps. 22 dengan NPWP Toko (100/110) x nilai transaksi x 1,5%. Jika tidak memiliki NPWP maka perhitungan pph Ps 22 dikenakan 100% lebih tinggi dari tarif normal.

c)

Perhitungan PPN dengan NPWP (100/110) x nilai transaksi x 10%)(dilampiri SSP PPN; SSP PPh psl. 22 dan Faktur Pajak Standar dan menggunakan NPWP toko). 16

d. Pajak Penghasilan Pembelian Jasa/Sewa (PPh. Ps. 23) Dasar pemotongan PPh Ps 23 (Undang-undang No. 36 tentang Pajak Penghasilan, Permenkeu nomor 244/PMK.03/2008). 1) Setiap transaksi pembelian Jasa/sewa kurang dari Rp. 1.000.000,dikenakan PPh Ps. 23 sebesar 2 %, (dilampiri SSP PPh psl. 23 yang distempel toko). Apabila tidak memiliki NPWP maka dikenakan tariff PPh Ps 23 100 % lebih tinggi dari tariff normal. 2) Setiap pembelian Jasa/Sewa lebih dari Rp. 1.000.000,- dikenakan PPN sebesar 10% dari DPP dan PPh pasal 23 sebesar 2% dari DPP (dilampiri Faktur Pajak, SSP PPN; SSP PPh psl. 23 yang distempel toko) 3) Khusus

pembelian

Konsumsi/Jasa

catering

berapapun

nilainya

dikenakan PPh pasal 23 sebesar 2% dan tidak dikenakan PPN (dilampiri SSP PPh psl. 23 yang menggunakan NPWP toko dan distempel toko). Contoh perhitungan: a) Konsumsi, apabila menggunakan kuitansi atas nama rumah makan A, maka perhitungan pajaknya: (untuk konsumsi: nilai kuitansi 0-2 juta = tidak dikenai pajak, sedangkan nilai kuitansi diatas 2 juta dikenai PPh) Pph. Psl 22. NPWP rumah makan = nilai transaksi x 1,5 % b) Catering, apabila menggunakan kuitansi atas nama catering A, maka perhitungan pajaknya (berapapun nilainya kena PPh pasal 23), Pph ps. 23. NPWP catering = Nilai transaksi x 2% e. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dasar pemotongan PPN (Undang-undang Nomor 42 tentang PPN, Permenkeu

nomor.

68/PMK.03/2010,

Perdirjen

Pajak

Nomor

Per-

44/PJ/2010, Kepmenkeu Nomor 563/KMK.03/2003). Setiap pembelian barang atau jasa yang nilai akumulasinya Rp. 1.000.000,ke atas dengan satu penyedia barang dalam jangka waktu satu bulan kalender, maka dikenakan PPN sebesar 10% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) disertai Faktur Pajak dan Surat Setor Pajak (SSP) dengan menyertakan identitas Pengusaha Kena Pajak (toko) antara lain 1) Nama pengusaha kena pajak (PKP) 2) Alamat pengusaha kena pajak (PKP) 3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 17

4) Tanggal pengukuhan pengusaha kena pajak (PKP) 5) Tanda tangan pengusaha kena pajak (PKP) dan Stempel Toko CARA MENGHITUNG DASAR PENGENAAN PAJAK (DPP)

DPP =

!"" !!"

x JUMLAH PEMBELIAN

11. Pengadaan Barang dan Jasa Pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan APBN/APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa (Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003) beserta perubahannya sebagaimana beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Adapun Pengadaan peralatan Barang/Jasa menggunakan dua cara yaitu: a. Cara Swakelola Pengadaan

barang/jasa

sampai

dengan

Rp.

10.000.000,-

bukti

pembayarannya cukup dengan kuitansi bermeterai b. Menggunakan Penyedia Barang/Jasa Pelaksanaan pengadaan barang dengan nilai diatas Rp. 10.000.000,mengacu pada Perpres 54 Tahun 2010 dan perubahan terakhir Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang pengadaan barang/jasa yang terdiri dari: 1) Pengadaan Langsung Pengadaan Langsung adalah pelaksanaan pekerjaan yang dikerjakan dengan cara pembelian langsung dari sekurang-kurangnya ada satu penyedia barang/jasa. Apabila Pembelian barang/jasa diatas Rp. 10.000.000,- s.d. Rp. 200.000.000,2) Pelelangan Umum Pelelangan Umum adalah pelaksanaan pekerjaan yang dikerjakan cara diumumkan secara terbuka melalui website (e-procurement). Untuk Pelelangan ini apabila Belanja pengadaan (pagu anggaran) lebih dari Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). c. Pengadaan Barang/Jasa dikenakan pajak sesuai dengan peraturan yang berlakutentang perpajakan sebagaimana telah dibahas sebelumnya. 18

Lampiran 4.

MEKANISME PELAPORAN KEUANGAN PENELITIAN

Lampiran ini mengatur kelengkapan dokumentasi secara keseluruhan baik laporan hasil penelitian dan pelaporan keuangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari laporan penelitian. Ketentuan pelaporan keuangan penelitian, secara keseluruhan diatur sebagai berikut : 1. Laporan keuangan atas kegiatan penelitian dilakukan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari laporan hasil penelitian secara keseluruhan. 2. Laporan keuangan kegiatan penelitian di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta adalah terdiri atas: a. Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) b. Laporan Penggunaan Dana c. Laporan Rincian Realisasi Penggunaan Dana d. Bukti pendukung e. Laporan Cash Flow 3. Bukti Pendukung hanya diserahkan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan kegiatan penelitian untuk 6 (enam) jenis penelitian, yakni Penelitian Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Penelitian Pengembangan Kajian Keislaman, Penelitian Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual, Penelitian Pengembangan Kerjasama Industri dan Perbankan, Penelitian Kerjasama Antarperguruan Tinggi dan Penelitian Kerjasama Internasional. Sedangkan untuk Penelitian Pemula, Penelitian Pengembangan Tata Kelola Kelembagaan dan Penelitian Pengembangan Kebijakan Integrasi Keilmuan tidak perlu melampirkan bukti pendukung ke dalam pertanggungjawaban keuangan yang diserahkan ke Puslitpen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 4. Laporan Penggunaan Dana adalah Laporan yang disusun untuk mengetahui besarnya realisasi atas pengeluaran yang dibandingkan dengan anggaran yang telah disusun.

19

5. Laporan Rincian Penggunaan Dana yakni uraian atas seluruh transaksi yang digunakan dalam deskripsi yang menjelaskan setiap transaksi sesuai dengan urutan tanggal dan jenis akun belanja yang tersedia. 6. Bukti pendukung, yakni bukti terlampir dan pendukung atas tiap transaksi yang telah disajikan, dimana terdapat kwitansi/ Nota/ Struk belanja atas transaksi yang akan disiapkan dengan lampiran bukti pengeluaran dan penerimaan dari pihak ketiga, yakni: a. Belanja gaji dan tunjangan, berupa amprahan, surat tugas, daftar kehadiran dan surat penugasan (SK) nama-nama penerima honorarium b. Belanja barang, yakni seluruh nota pembelian, struk belanja, c. Belanja perjalanan, yakni Surat Perjalanan Dinas (SPD) dan surat tugas. Untuk perjalanan ke Luar Negeri dilampirkan pula Surat Izin dari Setneg RI. d. Belanja modal fisik lainnya, yakni struk belanja atau nota pembelian 7. Laporan

Cash

Flow,

adalah

laporan

arus

kas yang

mendeskripsikan

penggunaan dana penelitian sesuai dengan alur kas masuk dan kas keluar, yakni dengan rekapitulasi per bulan. 8. Format atas masing-masing laporan keuangan atas dana penelitian akan disimpulkan pada lampiran sebagai berikut:

Jenis Peneliti an Jenis Laporan Keuang an Peneliti an

Penelitian Pemula, Tata Kelola Kelembagaan dan Kebijakan Integrasi Keilmuan a. SPTJM b. Laporan Penggunaan Dana c. Laporan Rincian Penggunaan Dana d. Laporan Cash Flow

20

Penelitian Ilmu Pengetahuan, Kajian Keislaman, Hak Kekayaan Intelektual, Kerjasama Industri Perbankan, Kerjasama Antarperguruan Tinggi, Kerjasama Internasional a. SPTJM b. Laporan Penggunaan Dana c. Laporan Rincian Penggunaan Dana d. Bukti Pendukung e. Laporan Cash Flow

Lampiran 5. CONTOH KUITANSI PEMBAYARAN

PUSAT PENELITAN DAN PENERBITAN (PUSLITPEN) LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LP2M) UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA Tahun Anggaran : Nomor Bukti

20……

:

Mata Anggaran :

KUITANSI/ BUKTI PEMBAYARAN Sudah terima dari Jumlah uang Terbilang Untuk pembayaran Kotor PPh 21 PPh 22 PPh 23 PPh 4 ayat 2 PPN Bersih

: : : : : : :

: : : :

Kuasa Pengguna Anggaran UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Rp.

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

-

Pihak Penerima Uang / Barang / Jasa Ttd

(nama jelas peneliti) NIP. Setujudan dan lunas lunas dibayar Setuju dibayar Jakarta, ........................ Jakarta, ..........................20.... 2016 Bendahara Pengeluaran Pembantu Ketua Tim Peneliti,

Mengetahui, Ketua Puslitpen LP2M Kepala Puslitpen, Ttd dan stempel UIN

Ttd Ttd.,

(nama jelas) NIP.

(nama Jelas jelas) dan Tanda Tangan) (Nama NIP. NIP.

Wahdi Sayuti, MA. NIP.19760422 200701 1 012

21

Lampiran 6. CONTOH RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS Lampiran SPD Nomor Tanggal No.

: :

PERINCIAN BIAYA

JUMLAH

KETERANGAN

1. 2. 3. 4. 5. 6. Rp

JUMLAH : Terbilang

Telah dibayar sejumlah Rp……………………

…………,tanggal,bulan,tahun Telah menerima jumlah uang sebesar Rp……………………………....

Bendahara Pembantu Pengeluaran

Yang Menerima

(…..……………………..) NIP

(…….………………..) NIP

PERHITUNGAN SPD RAMPUNG

Ditetapkan sejumlah Yang telah dibayar semula Sisa kurang/lebih

: Rp…………………………. : Rp…………………………. : Rp…………………………. Pejabat Pembuat Komitmen

(………………………………..) NIP.

22

Lampiran 7. CONTOH FORM DAFTAR PENGELUARAN RIIL PERJALANAN DINAS Yang bertandatangan di bawah ini: Nama : ……...…………………… NIP

: ………………………...…

Jabatan

: ...…...……………………

Berdasarkan Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor………. tanggal …………, dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa: 1. Biaya transport pegawai dan /atau biaya penginapan di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi: No Uraian Jumlah

Jumlah 2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas dimaksud. Apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Negara. Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Mengetahui/Menyetujui: Pejabat Pembuat Komitmen,

……tanggal, bulan, tahun Pelaksana SPD,

...............................................

.................................................

NIP

NIP

23

Lampiran 8. DAFTAR CHECKLIST PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

Surat Tugas

Bukti Penginapan

Surat Perjalanan Dinas

Taxi

Surat Izin Setneg

Airport Tax

Tiket Pesawat

Retribusi

Boarding Pass

Fotocopy Visa

Fotocopy Paspor

Lainnya, ..............................

Laporan Perjalanan Dinas/Kegiatan Keterangan Lainnya ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. .................................................................................................................................

Dengan ini saya menyatakan bahwa dokumen yang terlampir, telah sesuai dengan daftar checklist di atas. Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

NIP.

24

Lampiran 9. DAFTAR CHECKLIST PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Surat Tugas

Airport Tax

Surat Perjalanan Dinas

Taxi

Tiket Transportasi

Retribusi

Boarding Pass

Laporan Perjalanan Dinas/Kegiatan

Bukti Penginapan

Lainnya, ............................................. ...........................................................

Keterangan Lainnya .................................................................................................................. ...................................................................................................................

Dengan ini saya menyatakan bahwa dokumen yang terlampir, telah sesuai dengan daftar checklist di atas. Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

NIP.

25

Lampiran 10. CONTOH AMPRAHAN PEMBAYARAN Daftar Pembayaran .................................. Kegiatan Penelitian ............................................. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tanggal .......................... 20.....

NO.

NAMA

Transport

DITERIMA

1

Kali X

=

2

Kali X

=

3

Kali X

=

4

Kali X

=

5

Kali X

=

6

Kali X

=

7

Kali X

=

8

Kali X

=

9

Kali X

=

10

Kali X

=

11

Kali X

=

12

Kali X

=

13

Kali X

=

Jumlah

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Terbilang :

26

-

PARAF 1..................... 2...................... 3..................... 4...................... 5.................... 6...................... 7..................... 8....................... 9..................... 10.................... 11.................... 12.................... 13....................

Lampiran 11. CONTOH DAFTAR KEHADIRAN (ABSENSI) Daftar Hadir Kegiatan Penelitian................ UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tanggal.............................. 20.......... NO.

NAMA

Jam Datang

PARAF

Jam Pulang

PARAF

1

1....................

1....................

2

2....................

2....................

3

3....................

3....................

4

4....................

4....................

5

5....................

5....................

6

6....................

6....................

7

7....................

7....................

8

8....................

8....................

9

9....................

9....................

10

10...................

10...................

11

11...................

11...................

12

12...................

12...................

13

13...................

13...................

27

Lampiran 12. CONTOH SURAT PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK

Yang bertandatangan di bawah ini Nama

:

NIP

:

Golongan

:

Unit/Fakultas

:

:

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa : 1. Bertanggung jawab penuh atas pengelolaan pertanggungjawaban keuangan kegiatan penelitian dengan judul penelitian (judul penelitian) senilai Rp.......................... (terbilang) . Nilai tersebut telah dihitung dengan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku. 2. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atas pembayaran maka kami bersedia untuk perbaikan atas kekeliruan tersebut.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Jakarta,

2016

Peneliti, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

(Materai Rp 6.000)

(Nama Lengkap) NIP...........................................

28

Lampiran 13. CONTOH LAPORAN PENGGUNAAN DANA LAPORAN PENGGUNAAN DANA KEGIATAN PENELITIAN YANG DIBIAYAI DIPA UIN SYARIFHIDAYATULLAH JAKARTA JENIS PENELITIAN …………………………… TAHUN ANGGARAN 2016

Nama Peneliti Judul Penelitian DanaTahap I DanaTahap II DanaTahap III

:………………………………………………….. :………………………………......…………….. :Rp………………. :Rp………………. :Rp……………….

TOTAL

:Rp……………….

NO JENIS BELANJA

ANGGARAN

REALISASI

3

4

1

2

1: Diisi nomor urut 2: Diisi dengan nama jenis belanja 3: Diisi dengan total anggaran kegiatan 4: Diisi dengan total realisasi kegiatan 5: Diisi dengan Rp realisasi dikurangi anggaran 6: Diisi dengan % realisasi terhadap anggaran

29

REALISASI DIKURANGI ANGGARAN (Rp) 5

REALISASI TERHADAP ANGGARAN (%) 6

Lampiran 14. CONTOH LAPORAN RINCIAN PENGGUNAAN DANA URAIAN ATAS LAPORAN PENGGUNAAN DANA KEGIATAN PENELITIAN YANG DIBIAYAI DIPA UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA JENISPENELITIAN…………………………… TAHUN 2016 Nama Peneliti Judul Penelitian Dana Tahap I Dana Tahap II

: ………………………………………………….. : ………………………………......…………….. : Rp………………. : Rp……………….

TOTAL

: Rp……………….

Jenis Penerima Belanja

No. 1

2

3

Tgl

Uraian

4

5

Jumlah 6

PPN 7

Keterangan: 1 : Diisi nomor urut 2 : Diisi dengan nama jenis belanja 3 : Diisi dengan penerima barang/ jasa 4 : Diisi dengan tanggal transaksi 5 6 7 8 9 10 11 12

: : : : : : : :

Diisi dengan deskripsi transaksi Diisi dengan jumlah bruto (kotor) transaksi Diisi dengan besaran PPN yang dipungut Diisi dengan besaran PPh 21 yang dipotong Diisi dengan besaran PPh 22 yang dipungut Diisi dengan besaran PPh 23 yang dipotong Diisi dengan besaran PPh 4(2) yang dipotong Diisi dengan nilai netto, yakni nilai bruto dikurangi pajak

30

21 8

P aj 22 ak 9

23 1 0

4(2) 1 1

NETTO 12

Lampiran 15. CONTOH LAPORAN CASH FLOW

Kegiatan Judul Penelitian Nama Peneliti Nilai Kontrak No.

: Penelitian yang Dibiayai oleh DIPA UIN Syarif Hidayatullah : : : Rp..................................... Uraian

1 Saldo Awal 2 Penerimaan per Tahap 3 Penggunaan per Tahap a. Gaji/Honor/ Upah b. Bahan c. Perjalanan d. Modal lainnya 4 Saldo Akhir per Tahap

Tahap I

Tahun Anggaran 20...... Tahap II

Tahap III

Rp............. Rp.............

Rp............. Rp.............

Rp............. Rp.............

Rp............. Rp.............

Rp............. Rp............. Rp............. Rp.............

Rp............. Rp............. Rp............. Rp.............

Rp............. Rp............. Rp............. Rp.............

Rp............. Rp............. Rp............. Rp.............

Rp.............

Rp.............

Rp.............

Jumlah

Rp.............

Jakarta, ......................20..... Peneliti

(Nama Lengkap) (NIP)

31

Lampiran 1. Perencanaan dan Penganggaran Kegiatan Penelitian 1. Lampiran 2. Mekanisme Pencairan Anggaran Penelitian... 11

Recommend Documents