e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume I Nomor 3 Tahun 2015)
MEKANISME PENCAIRAN ANGGARAN PADA KEGIATAN (SEBUAH STUDI INTERPRETATIF PADA DINAS KEBUDAYAAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BULELENG) 1
Nyoman Ida Adriani, Ananta Wikrama Tungga Atmadja, 2Nyoman Ari Surya Dharmawan
1
Jurusan Akuntansi Program S1 Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia
e-mail: {
[email protected],
[email protected],
[email protected]}@undiksha.ac.id
Abstrak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Buleleng merupakan Dinas Teknis Pelaksana dan bagian dari Pemerintah Kabupaten Buleleng. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang kebudayaan dan pariwisata. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, tentunya diperlukan anggaran sebagai salah satu fasilitas yang menunjang terlaksananya suatu kegiatan. Anggaran merupakan alat penggerak yang digunakan oleh pemerintah dalam menjalankan suatu roda pemerintahan. namun, tak jarang ditemukan bahwa anggaran tidak cair tepat pada waktunya atau mengalami keterlambatan. Untuk itu dilakukan penelitian di Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Buleleng dengan tujuan untuk mengetahui faktor – faktor yang menyebabkan keterlambatan pencairan anggaran kegiatan di Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk membangun suatu proposisi dan menjelaskan makna dibalik realitas sosial yang terjadi. Metode pengumpulan data menggunakan metode wawancara, dokumentasi, dan observasi. Analisis data yang dilakukan meliputi : mengamati proses pencairan anggaran, menelusuri mengapa pencairan anggaran mengalami permasalahan, mencari faktor – faktor yang mempengaruhi pencairan anggaran, memunculkan saran peduli yang disampaikan sehingga tidak terjadi lagi keterlambatan pencairan anggaran di Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Buleleng. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa faktor – faktor yang menyebabkan keterlambatan pencairan anggaran adalah adanya kesalahan dalam SPJ, susahnya mendapatkan tandatangan pejabat yang bersangkutan, serta adanya ketidaksesuaian harga dengan DPA. Meskipun demikian, pihak dari Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Buleleng sendiri sudah melakukan suatu usaha agar tidak terjadi lagi keterlambatan dalam pencairan anggaran yaitu dengan selalu menyakan kebagian keuangan terkait hal – hal yang membuat lambatnya pencairan anggaran. Kata Kunci: mekanisme pencairan anggaran kegiatan
e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume I Nomor 3 Tahun 2015) Abstract The Depaertement of Culture and Tourism of Buleleng Regency is part of the Goverment of Buleleng Regency. It is assumed to execute the decentralization in culture and tourism. A budget is needed to execute he activities which it is supposed to do. The budget is medium use by the goverment to activate what it is supposed to do. However, it is frequently found that it is not released on time or its release is declarated. Therefore, this present study was coducted in order to identify the factors causing the release of the budget to supportactivities to be declarated at the Departement of Culture and Tourism.qualitative method was emloyed, meaning that this present study was design to construct a propositon and explain the meaning of the social reality taking place. The data were collectedusing interview, documentary, and observation methods. The analysis included: observing the process of budgetary decelaration, tracing why the budgetary release was declarated, finding out the factors causing the budget to be decelarated, making the suggestion of being concerned about to appear so that the budgetary release would not be decelarated any longer at the Departement of Culture and Tourism of Buleleng Regency. From the result of the study it could be concluded that the factors causing the budget to be decelarated were the mistake in SPJ, the difficultyin obtaning the signature o the official concerned, and the fact that the price was not adjusted to DPA. However, and attempt to always contact the finance division related to the factors contributing of the decelaration of the budgetary release had been made by the Departement of Culture and Tourism of Buleleng Regency. Keywords: the mecanism of disbursement activities
PENDAHULUAN Anggaran merupakan alat penggerak yang digunakan oleh pemerintah dalam menjalankan suatu roda pemerintahan. Saat ini, masyarakat pun sudah mulai mengetahui bahwa di suatu pemerintahan tidak sedikit yang mengalami keterlambatan dalam pencairan anggaran yang optimal. Jika keterlambatan pencairan anggaran itu terjadi, maka akan ada banyak pihak yang mengkhawatirkan bahwa pencairan anggaran yang lambat akan menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah. Dapat dicontohkan, jika terjadi keterlambatan pencairan anggaran pada pembangunan jembatan yang seharusnya sudah selesai pada pertengahan tahun namun pada akhirnya akan rampung pada akhir tahun. Hal ini tentu akan menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Yaitu hilangnya manfaat dalam menggunakan jembatan tersebut. Bukan hanya itu, kegiatan perekonomian antara dua daerah yang dihubungkan oleh jembatan pun terhambat. . Dalam membangun perekonomian suatu negara, pemerintah mempunyai dua instrumen ekonomi penting yaitu melalui kebijakan fiskal dan kebijakan moneter.APBN menjadi instrumen kebijakan fiskal di Indonesia dalam mengelola perekonomian
negara.Kebijakan fiskal adalah satu satunya instrumen yang berada dalam kendali sepenuhnya oleh pemerintah, sehingga mencerminkan tiga fungsi pokok pemerintah, yaitu fungsi stabilisasi, fungsi alokasi, dan fungsi distribusi (Yustika, 2012).Oleh karena itu, pemerintah mempunyai peranan untuk mengatur, memperbaiki, atau mengarahkan pembangunan ekonomi karena tidak dapat dilakukan sepenuhnya oleh sektor swasta. Agar pemerintah daerah mampu untuk menjalankan fungsi dan wewenangnya maka diperlukan adanya dukungan keuangan yang mampu menunjangnya. Pengelolaan keuangan daerah juga merupakan salah satu aspek penting dalam otonomi daerah. Masalah yang sering muncul dalam melaksanakan otonomi daerah adalah prospek kemampuan pembiayaan pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan fungsinya sebagai penyelenggara pembangunan, penyelenggara pemerintah serta melayani masyarakat setempat, sejalan dengan dinamika kehidupan masyarakat yang harus dilayani. Oleh karena itu penyelenggaraan kegiatan pemerintahan daerah senantiasa terus meningkat sehingga biaya yang dibutuhkan juga akan bertambah. Untuk
e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume I Nomor 3 Tahun 2015) menyelenggarakan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab, diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber keuangan sendiri yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta antara propinsi dan kabupaten/kota yang merupakan prasyarat dalam sistem pemerintah daerah. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata merupakan salah satu kesatuan pemerintah yang membangun pelestarian budaya dan pengembangan pariwisata. Masalah dalam penyerapan anggaran atau pencairan anggaran pun terjadi pada dinas ini. Bali terkenal kaya akan nuansa budaya serta pariwisata yang mampu menarik perhatian wisatawan lokal maupun mancanegara. Tidak heran jika setiap tahun banyak ditemui acara – acara yang memperkenalkan budaya serta pariwisata di Bali. Tak terkecuali pada kabupaten Buleleng. Dinas kebudayaan dan pariwisata kabupaten Buleleng sudah banyak menyelenggarakan atau ikut serta pada kegitan yang berkaitan dengan pelestarian budaya dan pengembangan pariwisata seperti Pesta Kesenian Bali (PKB) yang merupakan acara rutin dan diikuti oleh sembilan kabupaten di Bali, Buleleng Festival, Buyan Lake Festival, Lovina Festival, Sail Indonesia, dan yang lainnya. Namun, dalam menyelenggarakan kegiatan tersebut, masih ditemukan adanya keterlambatan penyerapan dan pencairan anggaran. Seperti yang diberitakan oleh BaliPost.com tanggal 6 Juni 2014, bahwa dana untuk pembinaan Pesta Kesenian Bali (PKB) sempat tersendat atau mengalami keterlambatan. Hal ini tentu akan menghambat kegiatan yang dilakukan oleh duta kabupaten Buleleng, sebab banyak hal yang harus dipersiapkan dan biayanya pun tidak sedikit. Dalam penyerapan serta pencairan anggaran banyak hal yang harus dilengkapi atau dapat dikatakan proses dalam pencairan dana itu banyak yang harus dilakukan jika ada dokumen atau persyaratan yang belum lengkap jika tidak dilengkapi dana atau anggaran tersebut tidak dapat dicairkan. Dalam hal ini, haruslah ada kerjasama antara pemerintah dan pendukung kegiatan pemerintah agar penyerapan dana serta pencairan dana itu efektif , pemerintah juga harus
memperhatikan jangan sampai kegiatan sudah berjalan namun penyerapan dan pencairan anggaran mengalami keterlambatan pastinya akan ada pihak yang merasa terbebani. METODE Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk membangun suatu proposisi dan menjelaskan makna dibalik realitas sosial yang terjadi. Penelitian ini berupaya memandang apa yang terjadi dalam dunia tersebut dan meletakkan temuan – temuan yang diperoleh didalamnya dimana peneliti berpijak dari realita atau peristiwa yang berlangsung dilapangan dengan latar belakang lingkungan yang alamiah (Bungin, 2007:44). Pendekatan interpretive merupakan metodologi yang digunakan untuk mencari makna (meaning ful) dari tindakan sosial masyarakat (Weber dalam Neuman,2000) yang memiliki kaitan erat dengan metode tafsir sebagai alat interpretasi maupun kontekstual. Metode tafsir sudah ada pada abad 19 di Yunani yaitu hermeuneutics yang merupakan teori pemaknaan (Neuman,2000). Pendekatan fenomonoligi mencoba menjelaskan atau mengungkap makna konsep atau fenomena pengalaman yang didasari oleh kesadaran yang terjadi pada beberapa individu. Penelitian ini dilakukan dalam situasi yang alami sehingga tidak ada batasan dalam memaknai atau memahami fenomena yang dikaji. Pemahaman atas suatu fenomena tergantung pada siapa yang menafsirkan, watu, situasi, kepentingan atau tujuan pembacaan, pengetahuan, kebiasaan, pengalaman serta latar belakang lainnya (Ridwan, 2008). HASIL DAN PEMBAHASAN Anggaran merupakan suatu hal yang dianggap kebanyakan orang bersifat sensitif. Dalam pencairannya pun harus melewati proses yang benar dan jelas , karena jika tidak demikian tentunya dapat menimbulkan spekulasi dari berbagai pihak yang dapat memicu terjadinya konflik. Dalam pencairan anggaran, segala bentuk dokumen, maupun kelengkapan
e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume I Nomor 3 Tahun 2015) administrasi harus benar sehingga tidak menyulitkan dalam pencairannya. Sebelum memutuskan untuk melakukan pencairan, hendaknya dilakukan perencanaan anggaran terlebih dahulu, sehingga dalam pencairannya tidak melebihi atau mengurangi dari target yang sudah direncanakan. Seperti yang dikemukakan oleh kepala dinas kebudayaan dan pariwisata kabupaten buleleng Pak Warkandea sebagai berikut : “sebelum melakukan pencairan anggaran harus melakukan kegiatan perencanaan. Merencanakan kegiatan sesuai dengan sistem perencanaan nasional, yaitu yang sesuai dengan Undang – Undang No 25 Tahun 2004 mengenai sistem perencanaan nasional. Setelah itu baru Bapeda memberikan kuota anggaran”. Dapat diketahui bahwa perencanaan anggaran sangatlah penting sebelum memutuskan untuk melakukan pencairan. Pemerintah dalam hal ini hendaknya benar – benar melakukan perencanaan anggaran dengan matang sehingga dalam pencairannya tidak mengalami masalah, sebab seperti yang diketahui pemerintah dianggap riskan jika membicarakan masalah anggaran. Adapun pihak – pihak yang terlibat dalam proses pencairan anggaran kegiatan di Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata adalah sebagai berikut : a. PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan)
Perpres tentang pengadaan barang/jasa tidak mengatur secara detail tentang PPTK. Dalam Perpres 54 tahun 2010 hanya dijumpai aturan tentang PPTK dalam penjelasan pasal 7 ayat (3). Pasal 7 ayat (3) yang berbunyi “PPK dapat dibantu oleh tim pendukung yang diperlukan untuk pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa”. Panitia/Pejabat Pengadaan/ Unit Layanan Pengadaan. Permendagri nomor 13 tahun 2006 mengatur tentang PPTK sebagai berikut: Pasal 1 angka 22 menyebutkan: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu
program sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 12 mengatur: 1) Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dan kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang dalam melaksanakan program dan kegiatan menunjuk pejabat pada unit kerja SKPD selaku PPTK 2) Penunjukkan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi, dan/rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya. 3) PPTK yang ditunjuk oleh pejabat pengguna anggaran/pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran/pengguna barang. 4) PPTK yang ditunjuk oleh kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang. 5) PPTK mempunyai tugas mencakup: a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan; b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan. b. Panitia/Pejabat Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan merupakan tiga jabatan yang berbeda yang memiliki tugas yang sama yakni melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa atau menentukan kepada siapa barang/jasa harus dibeli. Panitia pengadaan memiliki tugas melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa dengan cara lelang (tender), kecuali untuk pengadaan barang khusus dan/atau pengadaan yang dilakukan
e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume I Nomor 3 Tahun 2015) dalam kondisi khusus (darurat) dimana pemilihan penyedia boleh dilaksanakan dengan cara Penunjukan Langsung. Pejabat Pengadaan memiliki tugas melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa dengan cara Pengadaan Langsung tanpa melalui proses lelang (tender). Unit Layanan Pengadaan adalah suatu unit kerja (entitas) dengan tugas sama dengan Panitia Pengadaan yakni melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa dengan cara lelang (tender). Berdasarkan pasal 130 Perpres nomor 70 tahun 2012 ULP wajib dibentuk Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi paling lambat pada Tahun Anggaran 2014. Dalam hal ULP belum terbentuk atau belum mampu melayani keseluruhan kebutuhan Pengadaan, PA/KPA menetapkan Panitia Pengadaan untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa. Namun setelah ULP terbentuk seharusnya seluruh proses pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan dengan cara lelang (tender) tidak lagi dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa.Pejabat pengadaan barang dan jasa bertugas untuk menyetujui adanya pengadaan barang dan jasa. Pejabat pengadaan barang dan jasa ini ditentukan oleh kantor bupati. c. Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Penerimaan barang/jasa pada setiap kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah/institusi dilakukan oleh penerima barang/pekerjaan. Untuk pengadaan barang/jasa sederhana dengan nilai relatif kecil seperti pengadaan keperluan sehari-hari perkantoran dimana pemeriksaan barang/hasil pekerjaan tidak begitu sulit, dapat ditunjuk seorang penerima pekerjaan dengan jabatan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan. Sedangkan untuk pengadaan barang/jasa yang tidak sederhana yang nilainya relatif besar dan penilaian terhadap hasil pekerjaan tersebut perlu dilakukan oleh lebih dari satu orang, penerimaan barang/hasil pekerjaan dilakukan oleh Panitia Penerima Hasil
Pekerjaan. Tugas pokok Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah memastikan bahwa barang/jasa yang diserahkan oleh penyedia barang/jasa dalam keadaan baik sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui oleh PPK dan penyedia barang/jasa. Kriteria barang/jasa yang dapat dinilai baik adalah: 1. Jumlah barang/jasa yang diserahkan cukup 2. Spesifikasi teknis barang/jasa sesuai dengan yang disyaratkan 3. Waktu penyerahan tidak terlambat 4. Barang/jasa berfungsi dengan baik d. Pejabat Pembuat Komitmen( PPK) PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/ jasa. Hal ini berarti bahwa sukses atau tidaknya pelaksaan pengadaan barang/ jasa diletakkan di pundak PPK. Secara rinci tugas dan tanggung jawab PPK dituanggkan dalam pasal 11 Perpres nomor 70 Tahun 2012 yaitu : Tugas pokok PKK a. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi : 1) Spesifikasi teknis barang/jasa; 2) Harga perkiraan sendiri(HPS); 3) Rancangan kontrak b. Menerbitkan Surat Penunjukkan Penyedian Barang/Jasa; c. Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/Surat Perjanjian; d. Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa; e. Mengendalikan pelaksanaan kontrak; f. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA; g. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume I Nomor 3 Tahun 2015) h.
Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa; e. Kuasa Pengguna Anggaran Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kemeterian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi Pengguna APBN/APBD. PA/KPA memiliki tugas untuk memanfaatkan dana anggaran secara efektif. Efektifitas penggunaan dana anggaran dapat dilihat dari berapa besar manfaat dana anggaran dalam menunjang kinerja instansi pemerintah. Kesalahan dalam menentukan prioritas pemenuhan kebutuhan barang/jasa juga akan berakibat negatif terhadap peningkatan kinerja instansi. f. Bendahara Pengeluaran Bendahara pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam pelaksanaan APBN pada kantor,/ Satker Kementrian Negara/Lembaga. Dalam PMK No 190/PMK/.05/2012 Pasal 24 ayat 2 disebutkan bahwa tugas kebendaharaan Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut : a. Menerima, menyimpan, menatausahakan, dan membukukan uang/surat berharga dalam pengelolaannya; b. Melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah PKK; c. Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan; d. Melakukan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada negara ke kas negara;
e.
Mengelola rekening tempat penyimpanan UP;, dan f. Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada KPPN selaku kuasa BUN Pada pencairan anggaran memang sangat diperlukan dokumen atau berkas – berkas sebagai bukti yang jelas akan anggaran tersebut. Dokumen haruslah ada sebab jika tanpa dokumen anggaran akan mudah diselewengkan karena tidak ada tujuan yang jelas akan pencairan anggaran tersebut. Berikut merupakan daftar dokumen yang diperlukan dalam pencairan anggaran di Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata : a. Kuitansi SPJ b. Bukti Pembelian c. Nota Barang d. Surat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan e. Lampiran Berita Acara Serah Terima Pekerjaan f. Surat Berita Acara Penerimaan Barang g. Lampiran Berita Acara Penerimaan Barang h. Lampiran Harga Perkiraan Sendiri (HPS) i. Surat Permintaan Penawaran Harga j. Kuitansi Pengadaan k. Surat Jadwal Pengadaan Langsung l. Surat Survey Harga m. Surat Undangan Langsung Penyedia Pekerjaan n. Surat Berita Acara Pembukuan, Evaluasi, Klarifikasi Dan Negosiasi Harga Penawaran o. Lampiran Berita Acara Pembukaan, Evaluasi, Klarifikasi Dan Negosiasi Harga Penawaran p. Surat Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL) q. Surat Perintah Kerja (SPK) Berikut uraian proses pencairan anggaran Di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Buleleng : 1. PPTK/PPK mengajukan permohonan amprah beserta kelengkapan ke Sub Bagian Keuangan dilengkapi surat permohonan pengajuan amprah. 2. Permohonan diverifikasi oleh PPK sesuai kelengkapan yang diperlukan. 3. Apabila permohonan amprah masih ada kekurangan akan dikembalikan ke PPTK
e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume I Nomor 3 Tahun 2015) untuk dilengkapi dan seterusnya dapat diterbitkan SPP apabila sudah dinyatakan lengkap. 4. Setelah SPP diterbitkan akan diserahkan kembali ke PPTK untuk disetujui dengan permohonan dan ditandatangani. 5. Setelah SPP disetujui dan ditandatangani oleh PPTK, dikembalikan lagi ke Sub.Bag. Keuangan untuk penerbitan SPM. 6. SPM yang telah diterbitkan sebelum mendapat pengesahan Kadis akan kembali diverifikasi. 7. Lembar SPM dan kelengkapannya dikoordinasikan kepada Sekdis sebelumnya diregister pada bagian Agenda, serta diteruskan untuk pengesahan SPM oleh Pengguna Anggaran 8. SPM yang telah disahkan kemudian dikembalikan ke Sub bagian Keuangan untuk dicopy dan seplit, dan SPM siap dikirim ke BUD untuk penerbitan SP2D. Permasalahan dalam pencairan anggaran memang dianggap sebagai hal yang serius. Betapa tidak, pemerintah akan memiliki anggapan atau citra yang buruk dimata masyarakat. Masyarakat pun pasti akan langsung menilai, tanpa mempertimbangkan atau memahami mengapa sampai terjadi permasalahan dalam pencairan anggaran. Banyak masyarakat yang tidak paham bahkan tidak tahu proses yang harus dilalui dalam pencairan anggaran. Mereka tidak mengetahui bagaimana rumitnya sistem prosedur pengeluaran kas ataupun dana yang harus dilalui. Belum lagi terdapat kesalahan atau kurangnya bukti / berkas – berkas yang diperlukan, tentu saja pencairannya pun akan ditunda karena menyalahi atau tidak sesuai dengan prosedur. Sebelum melakukan pencairan, memang sangat diperlukan adanya perencanaan. Didalam perencanaan anggaran tersebut, akan didiskusikan berapa anggaran yang diperlukan untuk menunjang berjalannya suatu kegiatan. Sebelum memutuskan untuk melakukan pencairan, hendaknya dilakukan perencanaan anggaran terlebih dahulu, sehingga dalam pencairannya tidak melebihi atau mengurangi dari target yang sudah direncanakan. Seperti yang
dikemukakan oleh kepala dinas kebudayaan dan pariwisata kabupaten buleleng Pak Warkandea sebagai berikut : “sebelum melakukan pencairan anggaran harus melakukan kegiatan perencanaan. Merencanakan kegiatan sesuai dengan sistem perencanaan nasional, yaitu yang sesuai dengan Undang – Undang No 25 Tahun 2004 mengenai sistem perencanaan nasional. Setelah itu baru Bapeda memberikan kuota anggaran”. Dapat diketahui bahwa perencanaan anggaran sangatlah penting sebelum memutuskan untuk melakukan pencairan. Pemerintah dalam hal ini hendaknya benar – benar melakukan perencanaan anggaran dengan matang sehingga dalam pencairannya tidak mengalami masalah, sebab seperti yang diketahui pemerintah dianggap riskan jika membicarakan masalah anggaran. Seperti yang dikemukakan oleh bendahara pengeluaran pembantu di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Buleleng : “proses pencairan anggaran mengalami permasalahan bisa disebabkan akibat adanya SPJ yang kurang lengkap atau terjadi kesalahan. Selain itu, terlambatnya mendapatkan tandatangan pejabat yang bersangkutan” Adapun kesalahan SPJ yang dimaksud adalah : 1. Karena kemahalan harga yang dicantumkan pada SPJ; 2. Harga yang dicantumkan tidak sesuai dengan DPA; 3. Kurangnya ketelitian, misalkan adanya copy paste; 4. Adanya salah catat, misalkan salah mencatat harga. Menyangkut tandatangan pejabat yang susah ditemui, dikarenakan adanya tugas keluar kota pejabat yang bersangkutan, kemudian adanya hal yang tidak disetujui oleh pejabat yang bersangkutan sehingga harus kembali direvisi. Terdapat 3 jenis pencairan anggaran atau yang biasa disebut amprahan dalam pemerintahan yang juga diterapkan oleh dinas ini, yaitu amprahan GU (Ganti Uang), amprahan LS (langsung), serta amprahan TU (Tambahan Uang). Seperti yang dikemukakan oleh
e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume I Nomor 3 Tahun 2015) bendahara pengeluaran, Dian, ia mengemukakan sebagai berikut: “ Dalam amprahan GU, hanya dapat dilakukan jika pencairan anggaran yang diperlukan dibawah Rp 10.000.000,00. Sedangkan amparahan LS dapat dilakukan jika pencairan anggaran diatas Rp 10.000.000,00 namun langsung kebagian keuangan yang berada pada kantor bupati. Sedangkan untuk amprahan TU biasanya berlaku untuk pencairan anggaran yang jumlahnya sangat besar misalkan RP 1.000.000.000,00. Namun ada yang berbeda dalam pencairan pada amprahan TU , yaitu anggaran dapat dicairkan terlebih dahulu lalu administrasi ataupun dokumen – dokumennya dapat menyusul, namun harus meminta rekomendasi ke kantor bupati. Pada amprahan GU alat bukti atau dokumen yang dipakai berupa cek, sedangkan amprahan LS langsung masuk atau transfer ke rekening rekanan”. Sistem pengelolaan anggaran pada dinas ini harus sesuai dengan DPA (Dokumen Pelaksana Anggaran), karena pada DPA sudah tercantum rincian seluruh anggaran yang ingin dicairkan, jika tidak sesuai dengan DPA maka SPJ harus dirubah. Selain itu, terdapat faktor lain yang melatarbelakangi lambatnya pencairan anggaran terjadi yaitu pejabat yang susah ditemui, seperti yang dikemukakan oleh Dian, sebagai bendahara pengeluaran : “Pejabat yang dimaksud disini mencangkup Kepala Dinas, Sekda Kabupaten Buleleng, Asisten Ekbang dan Kesra Setda Kabupaten Buleleng, Kepala Bapeda Kabuaten Buleleng, serta Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Buleleng. Pejabat – pejabat tersebut yang berhak menyetujui permohonan anggaran. Alasan dari susahnya menemui pejabat tersebut adalah karena saat diajukannya permohonan anggaran pejabat melakukan kunjungan keluar kota, sehingga anggaran tidak bisa langsung dicairkan karena harus menunggu keputusan pejabat yang bersangkutan. Jika sudah diamati permohonan anggaran yang diajukan, pejabat harus benar- benar memeriksa, karena jika ada yang tidak disetujui karena tidak sesuai dengan DPA maka permohonan anggaran harus direvisi.
Selain itu juga adanya kesalahan pada SPJ. Kesalahan – kesalahan yang terdapat dalam SPJ yaitu harga yang dicantumkan tidak cocok dengan yang tercantum di DPA, kurangnya ketelitian dalam penyusunan SPJ sehingga diketemukan adanya data ganda, kemudian adanya salah catat harga pada SPJ”. Kemudian, untuk mendapat informasi yang lebih jelas saya selaku peneliti melakukan wawancara ke kepala dinas yang bersangkutan yaitu bapak Warkandea, dan berikut jawaban beliau “ sebelum mencairkan anggaran, harus ada perencanaan terlebih dahulu. Pencairan anggaran itu prosesnya dari DPR yang belum melakukan ketok palu istilahnya yang mana disebabkan oleh sistem birokrasi. Pencairan anggarannya itu bersifat eksekutif dan legislatif. Eksekutif itu maksudnya, Bapeda belum merumuskan RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) yaitu 5 tahun kemudian DPA (Dokumen Pelaksana Anggaran) dari RPJM kemudian disusun Renja (Rencana Kerja) jangka waktu 1 tahun. DPA terdiri dari berbagai SKPD yang ada, biasanya 12 program 40 kegiatan. Selanjutnya, jika masalah pejabat yang susah ditemui misalkan keluar kota, itu sudah diperhitungkan terlebih dahulu. Kepala dinas keluar kota, berdasarkan surat tugas misalkan undangan, kemudian meminta ijin kepada Bupati bahwa memang sedang ada kegiatan keluar kota berdasarkan surat tugas”. Saran peduli dalam permasalahan pencairan anggaran memang sangat diperlukan untuk memperbaiki kinerja pemerintah. Seperti yang sudah dikemukakan bendahara pengeluaran, salah satu faktor penyebab terlambatnya pencairan anggaran yaitu susahnya mendapatkan tanda tangan pejabat yang bersangkutan misalkan kepala dinas, dan setelah di telusuri berikut jawaban dari Pak Warkandea selaku kepala dinas : “sebelum tugas keluar kota menyelesaikan tugas yang harus diselesaikan misalkan menandatangani dokumen – dokumen pencairan anggaran,, sehingga pencairan anggaran tidak terhambat”. Itu merupakan salah satu saran peduli yang diungkapkan oleh kepala dinas. Faktor – faktor tersebut hendaknya dapat
e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume I Nomor 3 Tahun 2015) diminimalisir agar tidak terus terjadi. Kemudian pihak dari dinas ini melakukan suatu usaha agar tidak mengulang kesalahan yang sama. Usaha yang dilakukan adalah menanyakan langsung ke keuangan daerah apakah ada kendala yang dihadapi sehingga pencairan anggaran mengalami keterlambatan, misalkan jika ada SPJ yang kurang lengkap agar segera dilaporkan sehingga bisa segera diperbaiki dan dapat mengecek kembali kelengkapan SPJ. SIMPULAN DAN SARAN Proses pencairan anggaran dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, yang mana pengamprahan ataupun pencairan itu dapat berupa mekanisme Ganti Uang, Tambahan Uang, serta mekanisme langsung. Berdasarkan jenis – jenis tersebut telah ditetapkan yaitu amprahan GU dibawah Rp 10.000.000,00, amprahan LS diatas Rp 10.000.000, 00, dan TU untuk jumlah uang yang sangat besar misalkan Rp 1.000.000.000.000,00. Faktor – faktor yang mempengaruhi keterlambatan pebcairan anggaran pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Buleleng disebabkan oleh banyak faktor . faktor bisa dimunculkan dari berbagai pihak, pihak yang dimaksud bisa dari pejabat –pejabat yang susah ditemui yang bertugas menyetujui adanya pencairan anggaran, kemudian faktor yang lain adanya kesalahan – kesalahan yang terdapat pada penyusunan SPJ yang tidak sesuai dengan DPA, adanya data ganda pada SPJ, adanya keterlambatan pemenuhan kelengkapan administratif. Namun walaupun sering terjadi keterlambatan, namun pihak - pihak yang terlibat selalu melakukan usaha agar sebisa mungkin pencairan anggaran tidak mengalami keterlambatan. Dengan demikian, penelian ini menjamin bahwa data serta informasi yang diuraikan memang benar dan tidak ada unsur kebohongan atas adanya faktor – faktor yang mempengaruhi keterlambatan pencairan anggaran saran dalam penelitian ini adalah untuk masalah pencairan anggaran hendaknya memang harus dilakukan dengan teliti dan tepat waktu, mengingat perlunya menjaga integritas
sebuah organisasi pemerintahan, perlunya kerjasama serta komunikasi yang terarah antara sesama pihak sehingga dapat menghindari adanya keterlambatan dalam pencairan anggaran. DAFTAR PUSTAKA Christina, Y. Akuntansi Keuangan Daerah diunduh pada http://prezi.com/4t32bobuopfn/akunt ansi-keuangan-daerah/ tanggal 17 Juni 2014 Bogdan, Robert. (1972). Participant observation in organizational setting. Syrauce University Press. New York. keuda.kemendagri.go.id/produkhukum/dow nload/72/lampiran- 3diunduh pada 17 Juni 2014 Neuman, W.L. (2000). Social research metods : qualitative and quantitative approach. Allyn and Bacon. Boston. Republik Indonesia. 2006. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ---------. 2012. Peraturan Presiden nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah; ----------. 2010. Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah; ----------. 2007. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume I Nomor 3 Tahun 2015) -------------. 2011. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
