PROSEDUR MUTU
No. PM
6.1.01
PENCAIRAN ANGGARAN KEGIATAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA)
Revisi
2
Tanggal
1 Juli 2010
Halaman
1.
1/
Tujuan Prosedur ini memberikan pedoman dalam Pengajuan Pencairan Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada Politeknik Negeri Semarang.
2.
Ruang Lingkup Prosedur ini berlaku bagi semua unit/jurusan/bagian/pihak ketiga dalam proses Pencairan Anggaran DIPA pada Politeknik Negeri Semarang.
3.
Uraian Umum 3.1.
DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Menteri/Pimpinan Lembaga atau Satuan Kerja serta disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dasar untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Negara dan pencairan dana atas beban APBN serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah .
3.2.
DIPA Politeknik Negeri Semarang adalah seluruh penerimaan lembaga berupa APBN yang meliputi Anggaran Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Pendidikan Tinggi (PKUPT), Anggaran Penyelenggaraan Administrasi Umum (AU), dan Anggaran Penyelenggaraan Pendidikan yang dibiayai dari PNBP (penerimaan SPP mahasiswa, biaya kegiatan awal mahasiswa baru, uang pendaftaran penerimaan mahasiswa baru, Sumbangan Pengembangan Institusi, dan dana dari sumber lain) yang dituangkan dalam lembar DIPA dan ditetapkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia.
3.3.
Pencairan Anggaran dalam DIPA adalah proses realisasi pengeluaran dana yang tertuang dalam DIPA beserta dokumen pendukungnya, baik untuk pembayaran langsung (LS) maupun melalui Bendahara Pengeluaran/PUM .
3.4. Pembayaran Langsung (LS) adalah pembayaran yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) 3.5. Pembayaran oleh Bendahara Pengeluaran/PUM adalah bukan pembayaran langsung (melalui Uang Persediaan)
PROSEDUR MUTU
No. PM
6.1.01
PENCAIRAN ANGGARAN KEGIATAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA)
Revisi
2
Tanggal
1 Juli 2010 2/
Halaman
4.
Prosedur 4.1. Kabag AUK 4.1.1.
Menerima dan mengecek proposal kegiatan, surat permohonan pencairan dana, dan dokumen lain yang memerlukan pencairan dana, yang sudah disetujui oleh pimpinan.
4.1.2.
Mendisposisi, dan meneruskan proposal kegiatan, surat permohonan pencairan dana, dan dokumen lain yang memerlukan pencairan dana ke Kasubbag Tata Usaha
4.2.
Kasubbag Tata Usaha 4.2.1.
Menerima,
mengecek,
mendisposisi,
dan
meneruskan
proposal
kegiatan,
surat
permohonan pencairan dana kegiatan, dan dokumen lain yang memerlukan pencairan dana kepada Kepala Urusan Keuangan untuk persiapan pencairan. 4.3.
Kepala Urusan Kuangan 4.3.1.
Menerima, mengecek, dan mencatat dalam Kartu Kendali terhadap proposal kegiatan, surat permohonan pencairan dana, dan dokumen lain yang memerlukan pencairan dana beserta kelengkapan administrasinya dari Kasubbag. Tata Usaha dan meneruskannya kepada pelaksana verivikasi/validasi proposal.
4.4. Petugas verifikasi/validasi proposal 4.4.1. Menerima dan mencatat proposal 4.4.2. Melakukan analisa kelayaka RAB berdasarkan stadart biaya Depdiknas/Depkeu. 4.4.3. Meneruskan ke PUM apabila sudah sesuai, mengembalikanke Ketua Pelaksana kegiatan untuk melakukan perbaikan RAB. 4.5. Ketua Pelaksana Kegiatan 4.5.1. Menerima hasil koreksi RAB proposal kegiatan 4.5.2. Melakukan koreksi RAB 4.5.3. Menyerahkan hasil koreksi RAB ke petugas verifikasi/validasi proposal. 4.6. Petugas Verifikasi/validasi proposal
PROSEDUR MUTU
No. PM
6.1.01
PENCAIRAN ANGGARAN KEGIATAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA)
Revisi
2
Tanggal
1 Juli 2010
Halaman
3/
4.7. Pemegang Uang Muka (PUM) 4.5.1.
Menerima, mencatat, memeriksa proposal kegiatan, surat permohonan pencairan anggaran, dan dokumen lain yang memerlukan pencairan dana beserta kelengkapan administrasinya.
4.5.2
menyusun rekap ajuan uang muka kepada Bendahara Pengeluaran.
4.8 Bendahara Pengeluaran 4.8.1
Menyampaikan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) serta daftar pencairan anggaran yang telah diparaf oleh Kepala Urusan Keuangan dan Kasubbag. Tata Usaha serta diketahui oleh Kabag. AUK kepada Pejabat Penandatangan SPM.
4.9
Pejabat Penandatangan SPM 4.9.1.
Menerima dan menguji kebenaran Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan konsep Surat Perintah Membayar (SPM) serta daftar pengajuan pencairan anggaran, baik untuk pengajuan Uang Persediaan maupun pembayaran langsung (LS).
4.9.2
Menandatangani lembar SPM untuk dikembalikan kepada Bendahara Pengeluaran beserta lembar SPP.
4.10. Bendahara Pengeluaran 4.10.1 Meneruskan lembar SPP dan SPM ke KPPN untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
PROSEDUR MUTU
No. PM
6.1.01
PENCAIRAN ANGGARAN KEGIATAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA)
Revisi
2
Tanggal
1 Juli 2010
Halaman
4/
4.11 Pemegang Uang Muka (PUM) 4.11.1. Menandatangani kuitansi uang muka rangkap 2 (dua). V
4.11.2. Menerima Uang Muka beserta kuitansi dari Bendahara Pengeluaran dan mencatat pada Buku Kas PUM. 4.11.3. Menyerahkan uang muka sebesar maksimum 10 juta rupiah: a.
100%
dari jumlah anggaran keseluruhan kepada Ketua dan atau Pelaksana Kegiatan
(uang perjalanan, uang bantuan, pengadaan sesuai persyaratannya); b. 70% dari jumlah anggaran keseluruhan kepada Ketua Pelaksana Kegiatan dan atau pihak ketiga (diluar kualifikasi poin a); 4.12. Ketua Pelaksana Kegiatan/Pihak Ketiga 4.12.1. Menandatangani kuitansi uang muka rangkap 2 (dua). 4.12.2. Menerima uang muka beserta kuitansi. 4.12.3. Ketua Pelaksana Kegiatan, menyerahkan laporan pertanggungjawaban keuangan
PROSEDUR MUTU
No. PM
6.1.01
PENCAIRAN ANGGARAN KEGIATAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA)
Revisi
2
Tanggal
1 Juli 2010
Halaman
5/
4.14. Kepala Urusan Keuangan 4.14.1. Menerima laporan kegiatan dari PUM dan menyerahkan kepada Kasubbag PSI untuk dokumentasi selambat-lambatnya 1 minggu sejak laporan diterima. 5.
Lampiran PM 6.1.01/L1 Buku Uang Muka
PROSEDUR MUTU
No. PM
6.1.01
PENCAIRAN ANGGARAN KEGIATAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA)
Revisi
2
Tanggal
1 Juli 2010
Halaman
6/
