STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ( SOP ) URUSAN KEUANGAN PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT I. PROSEDUR PERENCANAAN ANGGARAN PENGADILAN TINGGI SAMARINDA PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT Jalan Jenderal Sudirman No. 19 Telp. & Fax. : 0543 - 21155 No.
Uraian
1.
Panitera / Sekretaris melakukan rapat koordinasi dalam rangka sinkronisasi A. dan pemantapan penyusunan RKA-KL dengan masing – masing unit kerja dan masing – masing satuan kerja di pusat maupun di daerah. Bagian keuangan mengirimkan hasil usulan kegiatan rencana anggaran ke Biro Perencanaan Mahkamah Agung RI. Panitera / Sekretaris, Wakil Sekretaris dan bagian keuangan melakukan penyusunan rencana kerja dan anggaran Kementrian Negara / Lembaga ( RKA-KL ) pagu sementara. Panitera / Sekretaris, Wakil Sekretaris dan bagian keuangan melakukan pembahasan dan penelaahan RKA-KL berdasarkan pagu sementara dengan Direktorat Jenderal Anggaran Perimbangan Keuangan Kementrian Keuangan untuk ditelaah secara bersama – sama ( persetujuan Dirjen Anggaran Kementrian Keuangan atas RKAKL pagu sementara )
2. 3. 4.
Unit / Pejabat Terkait
Lama Proses
Keterangan
3 hari
1 hari 3 hari 2 hari
II. PROSEDUR PENYUSUNAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DIPA ) No.
Uraian
1.
Panitera / Sekretaris, Wakil Sekretaris dan bagian keuangan melakukan A. penyusunan kembali RKA-KL untuk disesuaikan dengan pagu definitif yang diterima Mahkamah Agung RI. Berdasarkan rancangan anggaran dan pendapatan belanja negara ( RAPBN ) yang telah ditetapkan Pemerintah bersama DPR ( RKA-KL pagu definitif ). Panitera / Sekretaris, Wakil Sekretaris dan bagian keuangan melakukan pembahasan dan penelahaan RKA-KL berdasarkan pagu definitif dengan Direktorat Jenderal Anggaran Perimbangan Keuangan Kementrian Keuangan untuk ditelaah secara bersama – sama ( persetujuan Dirjen Anggaran Kementrian Keuangan atas RKA-KL pagu sementara ). Panitera / Sekretaris, Wakil Sekretaris dan bagian keuangan melakukan penyusunan data pendukung RKA-KL. Pengiriman dan pengecekan data pendukung ke Dirjen Anggaran Kementrian Keuangan apabila RKA-KL disetujui maka dijadikan DIPA. Berdasarkan RKA-KL disusun konsep Surat Rincian Alokasi Anggaran ( SRAA ) untuk penetapan pagu bagi satuan kerja di daerah.
2.
3. 4. 5. 6. 7.
Pengumpulan Data RKA-KL ke dalam aplikasi DIPA. Melakukan pembahasan dan penelahaan konsep DIPA dengan KPPN
Unit / Pejabat Terkait
Lama Proses 3 Hari
2 hari
1 bulan 1 hari 7 hari 2 hari 3 hari
Keterangan
8. 9.
Penandatanganan dan penertiban DIPA Penyerahan DIPA secara simbolis
1 hari 1 hari
III. PROSEDUR PENGAJUAN REVISI DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN No.
Uraian
1.
Kuasa Pengguna Anggaran / Panitera / Sekretaris membuat konsep revisi DIPA B. dan mengumpulkan arsip data komputer (ADK ). Setelah dibuat revisi DIPA kemudian revisi tersebut diajukan kepada Sekretaris Mahkamah Agung RI. Up. Biro Perencanaan dan Organisasi dengan tembusan Biro Keuangan Mahkamah Agung RI. Biro Perencanaan Mahkamah Agung RI. Melakukan penelahaan dan memberikan persetujuan revisi DIPA. Setelah disetujui oleh Biro Perencanaan Mahkamah Agung RI. Maka revisi DIPA disahkan oleh Dirjen Perbendaharaan. Revisi DIPA yang telah disahkan oleh Dirjen Perbendaharaan kemudian disampaikan kembali kepada Kuasa Pengguna Anggaran / Panitera / Sekretaris.
2. 3. 4. 5.
Unit / Pejabat Terkait
Lama Proses
Keterangan
1 hari
3 hari 1 hari 1 hari
IV. PROSEDUR PENGAJUAN BELANJA RUTIN No.
Uraian
1.
Wakil Sekretaris merencanakan belanja rutin dan menerbitkan SPP ( SuratC.Perintah Pembayaran ) Setelah terbit SPP, kemudian SPP diserahkan kepada Kepala Urusan Keuangan untuk diperiksa. Setelah diperiksa oleh Kepala Urusan Keuangan kemudian SPP diserahkan kepada Panitera / Sekretaris untuk ditanda tangani Setelah ditanda tangani oleh Panitera / Sekretaris SPP dikembalikan kepada Kepala Urusan Keuangan untuk kemudian diterbitkan Surat Perintah Membayar ( SPM ) yang ditanda tangani oleh Kepala Urusan Keuangan. Setelah semuanya selesai Surat Perintah Pembayaran ( SPP ) dan Surat Perintah Membayar ( SPM ) diajukan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara ( KPPN ) Balikpapan untuk menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D ) Setelah terbit SP2D maka Bendahara Pengeluaran melakukan pencairan dana ke Bank, membukukan dan mempertanggung jawabkan penggunaan dana.
2. 3. 4.
5.
6.
Unit / Pejabat Terkait
Lama Proses
Keterangan
1 hari 30 menit 15 menit 1 jam
1 hari
2 hari
V.PROSEDUR PENGAJUAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KHUSUS KINERJA ( REMUNERASI ) No.
Uraian
1.
Bagian Kepegawaian menyerahkan rekapitulasi absen kepada Bagian Keuangan D. untuk dasar pengajuan pembayaran remunerasi. Setelah menerima rekapitulasi absen maka bagian keuangan segera membuat pengajuan dan rekapitulasi remunerasi Bagian Keuangan meminta tanda tangan Hakim dan Pegawai
2. 3.
Unit / Pejabat Terkait
Lama Proses 10 Menit 1 jam 1 hari
Keterangan
4.
5.
6. 7.
8.
Pengadilan Negeri TANAH GROGOT sebagai pertanggung jawaban di muka untuk remunerasi. Setelah semua Hakim dan Pegawai menanda tangani maka pengajuan dan pertanggung jawaban remunerasi diserahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri TANAH GROGOT agar diketahui dan ditanda tangani. Setelah ditanda tangani oleh Ketua Pengadilan Negeri TANAH GROGOT maka pengajuan dan pertanggung jawaban remunerasi diserahkan kepada Panitera / Sekretaris untuk menyetujui dan menanda tangani. Setelah diajukan kepada Panitera / Sekretaris pengajuan dan pertanggung jawaban remunerasi dikembalikan ke bagian keuangan untuk ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran. Bagian Keuangan menyiapkan berbagai macam kelengkapan berkas untuk data dukung tunjangan remunerasi antara lain : foto copy laporan realisasi anggaran ( LRA ) Manual, foto copy berita acara rekonsiliasi SAKPA beserta laporan hasil rekonsiliasi, foto copy rekening koran. Setelah semua lengkap bagian keuangan membawa pengajuan pertanggung jawaban remunerasi dan semua data pendukungnya segera dibawa ke Pengadilan Tinggi SAMARINDA untuk mendapatkan proses selanjutnya.
30 menit
30 menit
20 menit 1 jam
1 hari
VI.PROSEDUR PENGAJUAN PEMBAYARAN UANG MAKAN PEGAWAI No.
Uraian
1.
Bagian Kepegawaian menyerahkan rekapitulasi absen kepada Bagian Keuangan E. untuk dasar pengajuan pembayaran uang makan pegawai. Setelah menerima rekapitulasi absen maka bagian keuangan membuat daftar penerima uang makan dan kelengkapan lainnya. Setelah kelengkapan selesai dibuat oleh bagian keuangan kemudian diserahkan kepada Kepala Urusan Keuangan untuk diteliti dan diberi paraf. Setelah kelengkapan diteliti Kepala Urusan Keuangan maka berkas diajukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran ( KPA ) untuk ditanda tangani, kemudian dikembalikan ke bagian keuangan. Setelah menerima berkas dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bagian keuangan segera menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditanda tangani oleh Kepala Urusan Keuangan. Setelah semua persyaratan selesai SPP dan SPM diajukan ke KPPN Balikpapan untuk menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D ). Setelah terbit SP2D maka bendahara pengeluaran melakukan pencairan dana ke Bank, membukukan dan kemudian membagi kepada seluruh pegawai.
2. 3. 4. 5. 6. 7.
Unit / Pejabat Terkait
Lama Proses
Keterangan
10 Menit 3 jam 30 menit 30 menit 1 jam 1 hari 2 jam
VII.PROSEDUR PENGAJUAN PEMBAYARAN UANG LEMBUR PEGAWAI No.
Uraian
1.
Bagian Kepegawaian menyerahkan rekapitulasi absen kepada Bagian Keuangan F. untuk dasar pengajuan pembayaran uang lembur pegawai. Setelah menerima rekapitulasi absen maka bagian keuangan membuat
2.
Unit / Pejabat Terkait
Lama Proses 10 Menit 3 jam
Keterangan
daftar penerima uang lembur dan kelengkapan lainnya. 3. 4. 5. 6. 7.
Setelah kelengkapan selesai dibuat oleh bagian keuangan kemudian diserahkan kepada Kepala Urusan Keuangan untuk diteliti dan diberi paraf. Setelah kelengkapan diteliti Kepala Urusan Keuangan maka berkas diajukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran ( KPA ) untuk ditanda tangani, kemudian dikembalikan ke bagian keuangan. Setelah menerima berkas dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bagian keuangan segera menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditanda tangani oleh Kepala Urusan Keuangan. Setelah semua persyaratan selesai SPP dan SPM diajukan ke KPPN Balikpapan untuk menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D ). Setelah terbit SP2D maka bendahara pengeluaran melakukan pencairan dana ke Bank, membukukan dan kemudian membagi kepada pegawai.
30 menit 30 menit 1 jam 1 hari 2 jam
VIII. SAKPA No.
Uraian
1.
Staf Keuangan menginput data SPM dan pendapatan PNBP selama sebulan G.ke aplikasi SAKPA Staf Keuangan mengirim ADK Sakpa melalui email
1 hari kerja
Staf Keuangan melakukan Print Out Rekon dan BAR dari KPPN Kepala Urusan Keuangan memeriksa kelengkapan laporan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menandatangani BAR dari KPPN dan data pendukung lainnya Staf Keuangan mengantar rekon ke KPPN Setelah itu rekon ke KPPN kemudian data dikirim ke Korwil
1 hari kerja 1 hari kerja 1 hari kerja
2. 3. 4. 5. 6. 7.
Unit / Pejabat Terkait
Lama Proses
Keterangan
1 hari kerja
1 hari kerja 1 hari kerja
IX.LAPORAN ANGGARAN MANUAL (LRA) No.
Uraian
1.
Staf Keuangan menginput data realisasi anggaran untuk memasukkan ke format H. LRA, penyerapan anggaran dan pelaporan PNBP Staf Keuangan Mencetak dan mengirim lewat email
1 hari kerja
Setelah itu laporan-laporan tersebut ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Untuk laporan PNBP ditandatangani oleh Bendahara Penerima Setelah itu semua kelengkapan laporan diperiksa oleh Kaur Keuangan Selanjutnya laporan dikirim ke Pengadilan Tinggi SAMARINDA
1 hari kerja
2. 3. 4. 5. 6.
Unit / Pejabat Terkait
Lama Proses
Keterangan
1 hari kerja
1 hari kerja 1 hari kerja 1 hari kerja
X.BAPENAS PP39 KL No.
Uraian
1.
Staf Keuangan menginput data dari Sakpa ke Triwulan ke aplikasi PP39KL. I.
Unit / Pejabat Terkait
Lama Proses 2 hari kerja
Keterangan
2.
Kemudian ADK PP39KL dikirmkan melalui email.
1 hari kerja
3. 4. 5. 6.
Setelah itu laporan di print out Print Out laporan diperiksa oleh Kaur Keuangan Laporan ditandatangani olek Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) Selanjutnya laporan dikirim ke Pengadilan Tinggi SAMARINDA
1 hari kerja 1 hari kerja 1 hari kerja 1 hari kerja
XI.CALK (Catatan Atas Laporan Keuangan) No. 1.
Uraian
Unit / Pejabat Terkait
Lama Proses 2 hari kerja
2.
Staf Keuangan menyiapkan data untuk Calk J. Staf Keuangan membuat Laporan Calk
3. 4. 5. 6.
Setelah itu laporan di print out Print Out laporan diperiksa oleh Kaur Keuangan Laporan ditandatangani olek Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) Selanjutnya laporan dikirim ke Pengadilan Tinggi SAMARINDA
1 hari kerja 1 hari kerja 1 hari kerja 1 hari kerja
Keterangan
1 hari kerja
XII. ADMINISTRASI No.
Uraian
1.
Bendahara Pengeluaran melakukan penomoran dan memberi paraf pada setiap K. buku-buku anggaran Buku yang telah diberi nomor dicek dan diparaf oleh KPA
1 hari kerja
Bendahara Pengeluaran menginput data-data ke buku kas umum, kas tunai dilakukan setiap turun GUP Bendahara Pengeluaranmenginput data-data ke buku pajak dan buku bank setiap turun GUP Staf Keuangan juga membantu menginput data-data buku pajak dan buku bank setiap turun GUP KPA memeriksa dan menandatangani buku-buku tersebut setiap akhir bulannya
3 hari kerja
2. 3. 4. 5. 6.
Unit / Pejabat Terkait
Lama Proses
1 hari kerja
3 hari kerja 3 hari kerja 3 hari kerja
Keterangan
