Mekanisme Pemutakhiran Mandiri (MPM) Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K)

Mekanisme Pemutakhiran Mandiri (MPM) Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Sosialisasi Mekanisme Pemutakhiran Mandiri (MPM)

Tanjung Pandan, 10 April 2017

1

Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin

2

Dasar Hukum Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin Pasal 8–10 : Pendataan fakir miskin Pasal 11 : Penetapan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 2 dan 6 : Pengecualian informasi publik

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 8–10 : Perlindungan hak pribadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Pasal 101 (b) Semua instansi pengguna wajib menjadikan NIK sebagai dasar penerbitan dokumen

Keputusan Menteri Sosial Nomor 32/HUK/2016 tentang Penetapan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin 3

Pokja Pengelola Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin Menteri Sosial telah membentuk Pokja Pengelola Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (Keputusan Mensos Nomor 284/HUK/2016), dengan susunan sebagai berikut: 1. 2.

3. 4.

Pengarah: Menteri Sosial Republik Indonesia Penanggung Jawab: 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial 2. Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial 3. Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 4. Deputi Bidang Statistik Sosial Badan Pusat Statistik 5. Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 6. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri 7. Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ketua: Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial Tim Teknis: Gabungan Staff Menko PMK, Kemensos, TNP2K, Kemendagri, Bappenas dan BPS 4

Mekanisme Pemutakhiran Mandiri Data Terpadu PPFM (MPM)

5

Alur MPM Data Terpadu PPFM Undang-Undang no 13/2011 Pasal 9 1) Seorang fakir miskin yang belum terdata dapat secara aktif mendaftarkan diri kepada lurah atau kepala desa atau nama lain yang sejenis di tempat tinggalnya. 2) Kepala keluarga yang telah terdaftar sebagai fakir miskin wajib melaporkan setiap perubahan data anggota keluarganya kepada lurah atau kepala desa atau nama lain yang sejenis di tempat tinggalnya. 3) Lurah atau kepala desa atau nama lain yang sejenis wajib menyampaikan pendaftaran atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada bupati/walikota melalui camat.

4) Bupati/walikota menyampaikan pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada gubernur untuk diteruskan kepada Menteri. 5) Dalam hal diperlukan, bupati/walikota dapat melakukan verifikasi dan validasi terhadap pendaftaran dan perubahan. 6

Mekanisme Pemutakhiran Mandiri Data Terpadu PPFM (MPM)

Aktif - Mandiri DATA TERPADU Program Penanganan Fakir Miskin (2015)

1. Pendaftaran 2. Identifikasi Awal 3. Verifikasi 4. Pemutakhiran Data

• Mengurangi exclusion error • Mengintegrasikan data pemda

DATA TERPADU TERMUTAKHIRKAN •

Jumlah Rumah Tangga Bertambah

•

Peringkat Kesejahteraan Rumah Tangga Dimutakhirkan

7

Alur Mekanisme Pemutakhiran Mandiri Data Terpadu PPFM 1

2

3

4

5

Pendaftaran

Identifikasi Awal

Verifikasi Rumah Tangga

Pemutakhiran Data Terpadu PPFM

Pemutakhiran Daftar Sasaran Penerima Program

• Pemeringkatan • ulang rumah tangga lama dan • baru • Menggunakan metode PMT

Menggunakan basis Data Terpadu yang sudah dimutakhirkan Kriteria sasaran penerima program ditetapkan oleh K/L

DESA





Pendaftar mendatangi Petugas Pendaftar(Aktif) atau Petugas Pendaftar mendatangi ruta yang diduga miskin (Pasif) Pendaftar menunjukkan KTP dan/atau KK





Pencocokan Data Rumah  Tangga pendaftar dengan Data Terpadu PPFM Penetapan daftar rumah tangga yang akan diverifikasi/validasi (prelist) 

Pemerintah Daerah

Menggunakan Formulir Perubahan/Pendaftar an Data Terpadu PPFM Data elektronik hasil pendataan dikirimkan ke Pokja Pengelola Data Terpadu PPFM

Pokja Data Terpadu PPFM

8

Standar Pelaksanaan Tahap 1 MPM: Pendaftaran  Tujuan: mengumpukan data awal rumah tangga pendaftar untuk digunakan dalam Tahap 2 MPM (Identifikasi Awal),meliputi setidaknya variable berikut: 1. 2. 3. 4.

Nama, alamat, NIK pendaftar Nama, alamat, NIK, umur, jenis kelamin Kepala Rumah Tangga Jumlah KK dalam rumah tangga Jumlah anggota rumah tangga (ART)

 Pelaksana: perangkat kelurahan/desa (sesuai UU no 13/2011 pasal 9 ayat 1)

 Dokumen acuan: e-KTP dan Kartu Keluarga  Output: daftar dan data awal rumah tangga pendaftar 9

Standar Pelaksanaan Tahap 2 MPM: Identifikasi Awal  Tujuan: mengidentifikasi kelayakan rumah tangga pendaftar untuk diverifikasi (Tahap 3 MPM).

 Pelaksana: Pemda (pengelola data di tingkat desa atau kabupaten/kota sesuai dengan kapasitas MIS wilayah setempat).  Kegiatan: mencocokan data pendaftaran dengan Data Terpadu PPFM menggunakan parameter minimal (NIK, no KK, nama dan alamat)  Output: daftar rumah tangga sasaran verifikasi (prelist) • Sesuai UU no 13 tahun 2011 pasal 9 ayat 5, rumah tangga yang menjadi sasaran verifikasi (Tahap 3 MPM) adalah: 1. Rumah tangga yang diduga miskin/kurang mampu dan belum terdaftar di dalam Data Terpadu 2. Rumah tangga yang sudah terdaftar dalam Data Terpadu tapi ada perubahan data karakteristik social-ekonomi sejak pendataan

terakhir 10

Standar Pelaksanaan Tahap 3 MPM: Verifikasi-Validasi Data Rumah Tangga  Tujuan: mengumpulkan data rinci karakteristik sosial-ekonomi rumah tangga dalam prelist untuk proses pemeringkatan (Tahap 4 MPM)  Pelaksana: petugas/tim yang ditunjuk pemda dan telah mengikuti pelatihan verifikasi data rumah tangga  PSKS Dinsos, anggota tim penanggulangan kemiskinan tingkat desa/kelurahan/dusun (contoh: satgas penanggulangan kemiskinan di Banyuwangi, tim masyarakat peduli di DKI Jakarta, TPK Dusun di Sleman)  Metode: kunjungan rumah untuk wawancara dan observasi menggunakan instrument ‘Formulir Pendaftaran/Perubahan Data Terpadu PPFM’  Output: data rinci karakteristik sosial-ekonomi rumah tangga dalam prelist 11

Standar Pelaksanaan Tahap 4 MPM: Pemutakhiran Data Terpadu PPFM  Pelaksana: Pokja Pengelola Data Terpadu PPFM  Frekuensi: 2 kali dalam setahun  Kegiatan:  Integrasi data rumah tangga ‘baru’ ke dalam Data Terpadu  Pemutakhiran data rumah tangga ‘lama’ sesuai hasil verifikasi (Tahap 3 MPM)  Pemeringkatan ulang semua rumah tangga yang terdaftar dalam Data Terpadu PPFM menggunakan metode proxy means testing (PMT)  Output:  Jumlah rumah tangga terdaftar dalam Data Terpadu PPFM dapat bertambah  Peringkat baru untuk semua rumah tangga dalam Data Terpadu PPFM (naik/turun)  mempengaruhi elijibilitas sebagai sasaran/penerima manfaat program yang sudah berjalan

12

Standar Pelaksanaan Tahap 5 MPM: Pemutakhiran Daftar Sasaran Program  Pelaksana: Pokja Pengelola Data Terpadu PPFM  Frekuensi: sesuai kebutuhan program  Kegiatan:  Menyusun daftar sasaran program menggunakan Data Terpadu PPFM yang sudah dimutakhirkan dan kriteria sasaran program yang ditetapkan oleh penyelenggara program  Menyampaikan daftar sasaran program kepada penyelenggara program untuk ditetapkan  Output: Daftar Sasaran Program yang termutakhirkan  Ada sasaran baru yang masuk daftar sasaran  Ada peserta program yang keluar dari daftar sasaran (bila peringkat dalam Data Terpadu naik sedangkan kuota program tidak bertambah) 13

Fase Rintisan MPM  Lokasi: 11 kabupaten/kota dan 1 provinsi yang telah melaksanakan kegiatan pemutakhiran basis data kemiskinan di daerah secara mandiri 1. Kab. Banyuwangi

5. Kota Tarakan

9. Kab. Sleman

2. Kota Pasuruan

6. Kota Makassar

10. Kab. Sragen

3. Kota Surabaya

7. Kab. Malinau

11. Kab. Belitung Timur

4. Prov. DKI Jakarta

8. Kab. Musi Banyuasin

12. Kab. Bantaeng

Tujuan: mendapatkan masukkan untuk pelaksanaan MPM yang efektif dan dapat direplikasi secara nasional

14

Rencana Kegiatan April 2017 – Juni 2018 Kegiatan

Apr – Jun’17

JulDes’17

JanJun’18

WILAYAH RINTISAN 1. Verifikasi Rumah Tangga (Tahap 3 MPM) di wilayah rintisan 2. Analisis dan pemeringkatan ulang Data Terpadu PPFM (Tahap 4 MPM) 3. Pemutakhiran daftar sasaran program (Tahap 5 MPM) 4. Evaluasi & diseminasi hasil pelaksanaan rintisan MPM

WILAYAH REPLIKASI 1. Sosialisasi & bimtek untuk wilayah replikasi I 2. Inisiasi MPM di wilayah replikasi I 3. Sosialisasi & bimtek untuk wilayah replikasi II 4. Inisiasi MPM di wilayah replikasi II 15

Terima kasih

16