Pemutakhiran Basis Data Terpadu Tahun 2015 Untuk Program-program Perlindungan Sosial
Disampaikan oleh: Kepala BPS Kota Lubuklinggau Aldianda Maisal, SE Lubuklinggau, 12 Mei 2015
Peran Pemerintah Daerah dalam PBDT 2015
UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Sub Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
“Pemerintah Provinsi bertugas melakukan pengelolaan data fakir miskin cakupan provinsi.”
“ Pemerintah Kabupaten/Kota bertugas melakukan pendataan dan pengelolaan data fakir miskin cakupan Kabupaten/Kota.”
Pentingnya Basis Data Terpadu Tujuan Pembangunan Nasional: Meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan
Lingkaran Setan Kemiskinan (Vicious Circle)
Tingkat Kesehatan Rendah
Tingkat Pendidikan Rendah Miskin
Tingkat Pendapatan Rendah
Cara Menanggulangi Kemiskinan
1
Beban pengeluaran Mekanisme transfer
2
Pendapatan
Mekanisme pertumbuhan pro-poor
Pemerintah Pusat
Pemerintah Daerah
Program Perlindungan Sosial
Pertumbuhan ekonomi daerah
Misal: menciptakan dan memperluas lapangan pekerjaan
Tingkat kemiskinan berkurang
Program Perlindungan Sosial 2015-2019 (Inpres No. 7/2014)
Kartu Indonesia Sehat (KIS)
Kartu Indonesia Pintar (KIP)
Kartu Simpanan Keluarga Sejahtera (KSKS)
Siapa?
Dimana? Rumah Tangga Sasaran
Basis Data Terpadu
Perkembangan Metodologi Pendataan Data Perlindungan Sosial
PSE 2005
PPLS 2008
PPLS 2011
19,1 juta RTS
18,5 juta RTS
25,2 juta RTS
• Prelis data lama • Penyisiran lapangan • Konfirmasi pada Kepala Desa dan Ketua RT/SLS • Pendataan ke rumah tangga • Skoring RTS dengan PMT
• Prelis data SP 2010 hasil PMT • Masukan dari sesama RTS • Konfirmasi pada Kepala Desa dan Ketua RT/SLS • Pendataan ke rumah tangga • Skoring RTS dengan PMT
• Masukan dari Kepala Desa & Ketua RT/SLS • Penyisiran lapangan • Pendataan ke rumah tangga • Skoring 14 variabel manual/ tertimbang
PMT: model estimasi pengeluaran rumah tangga dari kondisi sosial ekonomi rumah tangga
Pemutahiran BDT 2015 28 juta RTS • Daftar PPLSS2011 + Program2012-2014 • FGD dalam FKP Desa/Kel atau Dusun/RW • Masukan dari sesama RTS • Sosialisasi dan Koordinasi dengan Pemda (TKPKD) • Pendataan ke rumah tangga • Skoring RTS dengan PMT
Sejarah Pembangunan Basis Data Terpadu
PSE 2005 19,1 juta RT Digunakan untuk BLT 2005, dan juga BLT 20082009
PPLS 2008 18,5 juta RT Pemutakhiran PPLS 2005 Digunakan sebagai basis sasaran PKH dan program nasional lainnya
PPLS
PBDT
2011
2015
25,2 juta RT Pendataan dengan metodologi terkini, Dikelola sebagai BDT menjadi bagian dari Sistem Penargetan Nasional, untuk Program Nasional dan Daerah
25,2 Juta RT + Exclussion terbatas • Penyusunan daftar Rumah Tangga melalui Forum Konsultasi Publik (FKP) • Pendataan berdasarkan daftar Rumah Tangga hasil konsultasi publik
Penggunaan Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial Ditetapkan oleh K/L atau Pemerintah Daerah penyelenggara Program
Kriteria Kepesertaan Program Perlindungan Sosial
Kriteria diterapkan kepada Basis Data Terpadu
Basis Data Terpadu Untuk Program Perlindungan Sosial
KKS
KIS
KIP
PKH
Raskin
Program Perlindungan Sosial lainnya Dengan Sasaran Individu/Keluarga/Rumah Tangga Sumber: TNP2K
Daftar nama dan alamat individu/ keluarga/ rumah tangga sasaran masing-masing program
Alasan Pemutakhiran Basis Data Terpadu
Hasil uji petik TNP2K (nasional) terhadap data PPLS 2011 90-95% RTS ditemukan
Hasil pencocokan data Adminduk (nasional) terhadap data BDT 86% (83,2 juta orang) ada NIK dan Nomor KK Hasil Survei Penggunaan BDT oleh Pemda (nasional) 1. Data kurang akurat 2. Cakupan kurang 3. Kurang melibatkan pemerintah daerah
Data PPLS 2011 dipandang sudah tidak menunjukkan kekinian/Up to Date
Urgensi Pemutakhiran Basis Data Terpadu
- Keberlanjutan program perlindungan sosial diperlukan basis data terpadu yang termutahirkan/up to date. Selaras dg Inpres No. 7 Tahun 2014 Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS)
Program Indonesia Pintar (PIP)
Program Indonesia Sehat (PIS)
Sasaran Rumah Tangga
Rumahtangga terbawah (15,5 Juta Ruta)
Rumahtangga terbawah (25 juta ruta)
Rumahtangga Terbawah (sekitar 25 juta Ruta)
Eligibilty
Seluruh rumahtangga (Tanpa Syarat)
Program Lainnya
Pemberdayaan Rumah Tangga
Ada anak usia Seluruh Contoh : Usaha sekolah (SMA, rumahtangga Kecil Mikro Perguruan (Tanpa Syarat) (UKM); KB Tinggi) - Instruksi Presiden (Inpres) nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat Untuk Membangun Keluarga Produktif, dimana BPS harus melaksanakan Pemutariharan Basis Data Terpadu Tahun 2015 (PBDT2015)
Peran Strategis BDT Termutakhirkan dalam Penetapan Sasaran Program Perlindungan Sosial Sumber data rumah tangga/keluarga/individu dengan metode 1 penentuan status sosial ekonomi yang sistematis dan terstandardisasi 2
Sumber data utama calon penerima manfaat program perlindungan sosial berbasis rumah tangga/keluarga/individu pusat dan daerah
3
Meningkatkan ketepatan sasaran penerima manfaat program perlindungan sosial
Mendukung sinergi, integrasi dan komplementaritas program 4 perlindungan sosial
Sangat Pentingnya Pemutakhiran BDT 2015 untuk: Mempertajam KETEPATAN sasaran • Mengurangi exclusion error dan inclusion error, • Mengakomodasi perubahan karakteristik rumah tangga.
Meningkatkan LAYANAN kepada program pengguna BDT dalam menentukan penerima manfaatnya, baik nasional maupun daerah.
Meningkatkan DUKUNGAN dan kesertaan masyarakat dan Pemerintah Daerah. Menindaklanjuti respon pemerintah daerah yang selama ini berargumen kurang dilibatkan dalam proses pendataan
Peran Penting Pemerintah Daerah Permendagri 42/2010 tentang struktur TKPKD
1 2
Gubernur Penanggung Jawab
Wakil Gubernur Ketua TKPKD Provinsi
Bupati/Walikota
Menerbitkan Surat Instruksi
Camat
Memfasilitasi PBDT Kecamatan
Lurah/Kades
Memimpin FKP Desa
Ketua RW/ Ketua Dusun
Memeriksa Daftar RTS Awal (Peserta FKP Desa)
Ketua RT/ Ketua SLS
Menyiapkan Daftar Registrasi dan Mutasi Penduduk
Koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah provinsi
3
BPS Provinsi Pokja Data & Informasi Pelaksana PBDT Provinsi
BPS KAB/KOTA Pelaksana PBDT Kab/Kota Koordinator Statistik Kecamatan
(KSK)
• Asisten fasilitator FKP • Petugas Pendataan
Pelibatan Pemerintah dan Masyarakat dalam Rangka Meningkatkan Dukungan (buy-in)
Forum Konsultasi Publik (FKP) tingkat Kelurahan
Pemda
Rakor TKPKD dalam rangka Sosialisasi
Masyarakat
Pendataan Rumah Tangga (Door to Door)
Dukungan Pemda (Bupati/Camat/Lurah) untuk mengawal kegiatan BDT 2015
Dasar Hukum PBDT 2015
1
Instruksi Mendagri No. … Tahun 2015
2
Perpres No. 2 Tahun 2015
3
Inpres No. 7 Tahun 2014
4 5 6
Tentang Pemutakhiran Basis Data Terpadu
Tentang RPJMN 2015-2019
Tentang Pelaksanaan PSKS, PIP, dan PIS untuk membangun keluarga produktif
UU No. 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintah Daerah
PP No. 101 Tahun 2012
Tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan
Permendagri No. 42 Tahun 2010
Tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota
Cakupan PBDT 2015
Nasional (34 provinsi)
+
25,2 juta RTS (PPLS 2011)
Provinsi Sumatera Selatan Kota Lubuklinggau
2,8 juta RTS/ Individu
839.556 RTS
(PPLS 2011 dan Program)
(Program)
18.028 RTS
511 Kabupaten/Kota
15 Kabupaten/Kota
(PPLS 2011 dan Program)
7.075 Kecamatan
231 Kecamatan
8 Kecamatan
82.196 Kelurahan/Desa
3.237 Kelurahan/Desa
72 Kelurahan
335.609 SLS
29.583 SLS
513SLS
Sumber: TNP2K dan Podes BPS 2014
Metode PBDT 2015
1 2 Forum Konsultasi Publik Tingkat desa/kelurahan Tujuan: Verifikasi keberadaan RTS di Daftar Awal (BDT) Pendataan Rumah Tangga Tujuan: Pemutakhiran data karakterisik rumah tangga dan anggota rumah tangga hasil FKP
Mekanisme PBDT 2015 (1) Persiapan
1
&
1
Daftar awal
2 Kunjungan awal
PPLS 2011
2 Sumber: TNP2K
Program
H-10 s/d H-7
& FKP
Fasilitator
Asisten (KSK/BPS)
Kades/Lurah
1. Menyampaikan mekanisme kegiatan FKP 2. Menyepakati waktu dan tempat FKP 3. Menyiapkan daftar registrasi dan daftar mutasi penduduk
Contoh Sumber Data: PPLS 2011
Contoh Sumber Data: Program KPS1
Mekanisme PBDT 2015 (2) Forum Konsultasi Publik (FKP) Kelurahan (a) 1. Daftar Registrasi Penduduk Ketua RW 2. Daftar Mutasi Penduduk
Fasilitator dan asisten
Berita Acara
1
Pemimpin : Kades/Lurah Peserta : Ketua RW
Daftar Awal
1 PPLS 2011
&
2
Ditandatangani • Camat • Kades/Lurah • Ketua RW
Daftar Akhir
Program Data entry
Mekanisme PBDT 2015 (2) Forum Konsultasi Publik (FKP) Kelurahan (b)
Forum Konsultasi Publik (FKP) di Tingkat Kelurahan Kota Lubuklinggau
Input:
Daftar AWAL
FKP di 72 Kelurahan Fasilitator: 8 (TKSK) Asisten Fasilitator: 8 KSK/ASN BPS Tiap lokasi FKP melibatkan 10-15 orang (Ketua RT, tokoh komunitas, tokoh masyarakat, tokoh agama, dll.) Kegiatan FKP:
o Verifikasi oleh peserta FKP sesuai petunjuk fasilitator.
Output:
D af ta r F I N A L yang disahkan oleh: • Ketua RT • Lurah
Masyarakat TERLIBAT, ada kontrol sosial
Kurangi SALAH
(inclusion & exclusion error)
Kurangi Potensi KONFLIK
MODEL FORUM KONSULTASI PUBLIK TEMPAT FKP DI KANTOR DESA/ KELURAHAN
Kades/Lurah , Fasilitator, Korlap, Babinsa
Kadus, RW, TOMAS, TOWA
Ketua RT 1
Ketua RT 2
Ketua RT 3
Ketua RT ...
Ketua RT 11
Mekanisme PBDT 2015 (2) Forum Konsultasi Publik (FKP) Kelurahan (c) Kepala Desa/Kelurahan 1. 2. 3. 4.
Mengundang Kepala Dusun/RW/RT Pimpin pertemuan. Minta Fasilitator menjelaskan kegiatan Minta peserta memeriksa daftar prelist PPLS dan Program Fasilitator
1. Menjelaskan: • Maksud dan tujuan PBDT • Cara periksa daftar PPLS & Program 2. Membagi dokumen prelist PPLS dan Program 3. Memeriksa kelengkapan dokumen dan isiannya
Asisten Fasilitator 1. Bertanggung jawab dalam aspek administrasi 2. Menerima dokumen hasil FKP dari Fasilitator 3. Memeriksa kelengkapan dokumen hasil FKP termasuk kelengkapan isiannya. 4. Menyerahkan dokumen yg sudah clean ke BPS Kab/Kota untuk dientry.
F K P Desa/Kelurahan Kepala Dusun/RW/RT 1. Membagikan daftar PBDT2015. PPLS & PBDT2015. program kepada Ketua Dusun/ RW/RT 2. Ketua Dusun/RW/RT memeriksa daftar PBDT2015.PPLS & PBDT2015.Program. Menambahkan exclusion error (tidak diumumkan) 3. Menyerahkan hasil ke Kepala Desa/Lurah
Mekanisme PBDT 2015 (2) Forum Konsultasi Publik (FKP) Kelurahan (d)
Verifikasi Daftar PBDT2015.PPLS ADA di Wilayah ini
Periksa PPLS
Masuk Daftar FKP
Y
Ke Pendataan
T Lewatkan
Nama KRT
Nama Art Lain
Alamat
Keberadaan (lingkari)
Keterangan
Ana
Susi
Jl …
1
2
3
Pindah rumah
Andi
Lusi
Jl ..
1
2
3
Budi
Ato
Jl ..
1
2
3
…
…
…
1
2
3
1. Ada 2. Tidak ada 3. Tidak dikenal
Cek KSK
Mekanisme PBDT 2015 (2) Forum Konsultasi Publik (FKP) Kelurahan (e)
Verifikasi Daftar PBDT2015.Program Periksa Daftar
ADA di Wilayah ini
Y
Y ADA di Daftar PPLS
T
Y
Masuk Daftar FKP
Ke Pendataan
T Tulis Nama KRT
Lewatkan
No
Nama
Alamat
Jenis Program
Ada di Dusun/ RW.
Ada di PPLS
1
Budi
Ciganjur RT008 RW 04 Kp Gudang Baru
BPJS
1
1
..
..
..
..
1 Ada
1 Ada
1 Kepala
..
..
..
..
2. Tidak
2. Tidak
2. Anggota
2
2
Status dlm Nama KRT Ruta
1
2
Santoso
Mekanisme PBDT 2015 (2) Forum Konsultasi Publik (FKP) Kelurahan (f)
Beberapa Permasalahan dalam Pelaksanaan FKP No
Permasalahan
Alternatif
1
Peserta FKP (RW/Kepala Dusun) jumlahnya banyak sekali
Dibagi termin, masing-masing maks 20 orang
2
Ada wilayah yang tidak mengirim wakilnya
Fasilitator melayani di luar pertemuan, dan mungkin juga berusaha mengunjungi
3
Ada RW/Kepala Dusun yang tidak bersedia melakukan verifikasi
Dalam berita acara dituliskan ketidaksediaannya, dan tetap tanda tangan.
4
Ada permintaan imbalan dalam melaksanakan verifikasi ini
Dijelaskan hanya tersedia biaya pertemuan; kegiatan ini dilakukan demi masyarakat dan membantu pak Lurah melindungi warga.
5
Ada keinginan mencoret rumah tangga yang Memberi catatan saja dalam kolom yang dipandang “kaya” (inclusion error) tersedia: “kaya”. Akan dicek petugas pendataan nantinya ke rumah tangga ybs. Pencoretan berdasarkan PMT.
6
Ada hasrat kuat mengganti orang “kaya” dengan yang lebih layak
Lihat dalam daftar PBDT2015.PROGRAM, mungkin “pengganti” sudah masuk melalui Musdes/ Muskel. Jika belum, dicatat “Akan dicek rumah tangga, dinilai sbg miskin yang terlewat,” maksimun sebanyak yang “kaya”.
Mekanisme PBDT 2015 (2) Forum Konsultasi Publik (FKP) Kelurahan (g)
Beberapa Permasalahan dalam Pelaksanaan FKP No
Permasalahan
Alternatif
7
Diusulkan secara keseluruhan (mayoritas) rumah tangga diganti
Usulan yang bersifat massal disampaikan melalui TNP2K
8
Ada permintaan menambah ruta yang dianggap benar-benar miskin dan selama ini terlewat
Ditambah pada baris baru di daftar PBDT.PROGRAM dengan diberi catatan “Akan dicek rumah tangga, dinilai miskin yang terlewat”
9
Dokumen belum dikembalikan kepada Kepala Desa/Lurah
Dijemput.
10
Terjadi penolakan dari Kepala Desa/Lurah untuk memasilitasi FKP
Dibuat berita acara pernyataan sikap Kepala Desa/Lurah.
11
Terjadi penolakan massal peserta PKP untuk melaksanakan verifikasi
Dibuat berita acara berisi pernyataan sikap masing-masing
12
Terjadi tindak kriminal atau gangguan keamanan
Lapor pada Polisi atau pihak keamanan lainnya
Mekanisme PBDT 2015 (2) Forum Konsultasi Publik (FKP) Kelurahan (h)
Beberapa Permasalahan dalam Pelaksanaan FKP No
Permasalahan
Alternatif
13
Fasilitator terpaksa merekrut aparat kecamatan
• Harus dijamin kapasitas dan integritasnya. • Cara pengupahan?
14
Copy dokumen beredar di publik.
Dicegah agar tidak berakibat konflik horizontal maupun vertikal. Tanda “Rahasia” dan peringatan pada tanda terima.
15
Dokumen tidak lengkap dibawa dari kab/kota.
Dilengkapi dulu. Dicegah dengan peringatan sewaktu serah terima.
16
Fasilitator berhalangan melanjutkan tugas
Tindaklanjut kepada ybs sesuai aturan disiplin aparat dan alasannya.
Mekanisme PBDT 2015 (2) Forum Konsultasi Publik (FKP) Kelurahan (i)
Beberapa Permasalahan dalam Pelaksanaan FKP No
Permasalahan
Alternatif
17
KSK diperkirakan tidak mampu melakukan tugas fasiltator
Diganti,
18
Jarak dusun ke desa sangat jauh sehingga tidak mungkin mendatangkaan Kadus.
FKP diwakilkan oleh aparat desa. Jika tidak ada wakil, maka fasilitator mengunjungi ke dusun.
19
Sampai akhir jadwal (M-1 Juni) FKP belum selesai.
Antisipasi dengan monitoring
20
Suasana psikologis yang dirasakan Fasilitator, terutama pada FKP pertama-kedua, dikhawatirkan mempengaruhi proses dan hasil FKP.
Pelatihan fasilitator perlu menjadi tempat menghilangkan/mengurangi kecemasan calon fasilitator.
Mekanisme PBDT 2015 (2) Forum Konsultasi Publik (FKP) Kelurahan (j)
Pengawasan FKP • Pengawasan melalui administrasi: • Dokumen diberikan secara bertahap, misalnya 4 desa untuk seminggu. • Seminggu sekali Fasilitator menyerahkan dokumen hasil dan mengambil dokumen baru. • Penitipan biaya konsumsi FKP juga diberikan seminggu sekali.
• Pengawasan melalui supervisi: • Kasi Statistik Sosial dan staf/pejabat BPS Provinsi dikerahkan untuk melakukan supervisi lapaangan. • Pejabat BPS pusat yang supervisi diupayakan dapat meninjau sampai lapangan pelaksanaan FKP. • Petunjuk pelaksanaan supervisi dimuat dalam buku Pedoman Kepala BPS Provinsi dan Kepala BPS Kabupaten/Kota • Kunjungan supervis diupayakan berdasarkaan evaluasi hasil monitoring pelaksanaan di sekretariat
• Pemanfaatan Alat Komunikasi • Komunikasi menggunakan HP dilakukan Sekretariat, menyampaaikan dan menerima pesan-pesaan penting, • Minimal satu kali seminggu dilakukan komunikasi kepada setiap Fasilitator. Isi komunikasi tercatat di sekretariat minimal mengenai: • • •
Desa yang telah FKP, Jumlah RTS PROGRAM yang ADA, Jumlh RTS PPLS yang ADA.
Evaluasi dilakukan dengan membandingkan dengan rekap prelist. • Diupayakan untuk tersedia SMS Gateway.
Mekanisme PBDT 2015 (3) Pendataan Rumah Tangga (a) Daftar akhir
2
Kartu Simpanan Keluarga Sejahtera (KSKS)
Kriteria
• Karakteristik ruta • Karakteristik ART
Data entry
Kartu Indonesia Pintar (KIP)
BDT 2015 Kartu Indonesia Sehat (KIS)
Mekanisme PBDT 2015 (3) Pendataan Rumah Tangga (b)
Pendataan Rumah Tangga
Cakupan: Kurang lebih 18.028 Rmt hasil FKP Metode: Kunjungan Langsung (door to door) Petugas: Mitra Statistik (72 PCL & 8 PML) Dilatih oleh : Instruktur Nasional (1 orang) Daftar yang digunakan:
Daftar BDT2015.FKP Berisi daftar nama rumah tangga hasil FKP sebagai sasaran pendataan.
Daftar BDT2015.RT Daftar untuk mencatat berbagai karakteristik rumah tangga dan anggota rumah tangga.
Memperoleh data mutakhir yang dibutuhkan dalam penargetan 33
Keterangan Rumah Tangga dalam Pemutakhiran BDT 2015 Demografi
Identitas RTS
Nama Kepala RTS Alamat/SLS Desa Kecamatan Kabupaten/Kota Provinsi Jumlah Anggota RTS
Kepesertaan Program
PKH Raskin Jamkesmas Asuransi kesehatan lain Jamsostek KKS KIP BPJS/KIS
Nama anggota RTS Hubungan dengan Kepala RTS Jenis kelamin Tanggal Lahir Umur Status perkawinan Kepemilikan kartu ID No. Induk Kependudukan (NIK) Akte/Buku Nikah Akte Cerai Akte Kelahhiran
Jenis cacat Penyakit kronis menahun Status kehamilan wanita Penggunaan Alat KB
Catatan: Warna merah /Tanda (.) tidak ditanyakan pada PPLS 2011
Kegiatan bekerja Lapangan kerja Status/kedudukan pekerjaan Usaha Mikro Kecil (UMK): pemilik usaha, jenis usaha, jumlah tenaga kerja, permodalan.
Status penguasaan bangunan tempat tinggal Luas lantai Luas bangunan Jenis lantai Jenis dinding Jenis atap Sumber air minum Cara memperoleh air minum Sumber penerangan Kelas daya listrik terpasang Bahan bakar/enerji memasak Tempat buang air besar TPA tinja
Kesehatan
Perumahan
Ketenagakerjaan
Kepemilikan Aset
Mobil Sepeda Motor Perahu Motor Kapal Motor Sepeda Perahu Lemari es Tabung gas
Penguasaan lahan Kepemilikan ternak Jenis kapal/perahu penangkap ikan
Pendidikan
Partisipasi sekolah Status sekolah (negeri/swasta) Kelas/jenjang tertinggi Ijazah tertinggi 34
Kegiatan Pokok Pemutakhiran BDT 2015 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Penyusunan kuota dan Instrumen Rakornas Penyusunan dan pencetakan prelis Rekrutmen fasilitator FKP desa/kelurahan Workshop Intama dan pelatihan Innas FKP Pelatihan fasilitator FKP Pelaksanaan lapangan FKP Pengolahan hasil FKP dan pencetakan Daftar FINAL Koordinasi TKPKD Provinsi dan Kab/Kota
10. Rekrutmen petugas pendataan ruta 11. Pelatihan Intama dan Innas Pendataan 12. Pelatihan petugas pendataan ruta 13. Pelaksanaan pendataan ruta 14. Pengolahan data ruta di daerah 15. Pengolahan data ruta di pusat
35
Petugas Pemutakhiran BDT 2015
Forum Konsultasi Publik (FKP)
1. Intama Fasilitator Dilatih Master dan Narsum Asal pusat dan daerah
• •
2. Innas/Trainer Fasilitator • • •
Dilatih oleh Intama Melatih Fasilitator Hampir semua asal daerah (termasuk Kabid S Sosial)
3. Fasilitator FKP (Mitra Mantan PNPM atau Mitra lainnya)
4. Asisten Fasilitator ( KSK/Aparat BPS)
Pendataan Ruta BDT
1. Intama Pendataan
• Dilatih Master Intama • Dilaksanakan terpusat • Hampir semua asal BPS daerah
2. Innas Pendataan
• Dilatih Intama • Dilaksanakan BPS Provinsi • Semua asal BPS daerah
3. Pengawas (PML) 4. Pencacah (PCL) 36
Jadwal Kegiatan Pemutakhiran BDT 2015 (1)
N O
April
Kegiatan
Waktu
1 Rekrutmen petugas FKP
14-25 Apr
2 Pelatihan Innas pengolahan
20-25 Apr
3 Rakor PBDT tingkat prov 4 orang
28 - 29 April
4 Rakorda tingkat kabupaten/kota
4 - 8 Mei
5 Workshop Master Ttrainer FKP
6 - 8 Mei
6 Sosialisasi TKPKD Provinsi
3 - 15 Mei
7 Sosialisasi TKPKD Kabupaten/Kota
10 - 22 Mei
8 Pelatihan Trainer FKP
12 - 14 Mei
9 Pelatihan Fasilitator & Asisten
18 - 27 Mei
10 Pelaksanaan FKP
25/5 – 24/6
11 Pengolahan hasil FKP
1 - 30 Juni
12 Rekruitmen petugas pendataan
1 - 15 Mei
Mei
Juni
Juli
Agu Sep M M M M M M M M M M M M M M M s t Okt Nov Des 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
37
Jadwal Kegiatan Pemutakhiran BDT 2015 (2) April
NO
Kegiatan
13 Pelatihan intama Pendatan (3 hari) 14 Pelatihan innas Pendatan (2 hari) 15
Waktu
Mei
Juni
Juli
Agu Sep M M M M M M M M M M M M M M M s t Okt Nov Des 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
28 - 30 Mei 3- 6 Mei
Pelatihan petugas pendataan (2 hari 8 - 13 Juni x 3 gelombang)
16 Pelaksanaan Pendataan
16/6 -15/7
17 Pengolahan rumah tangga
23/7 – 13/8
18 Kompilasi data di BPS Provinsi
1/7-30 /8
19 Kompilasi data di BPS Pusat
1 /8- 30 /9
20 Cleaning Data hasil Kompilasi
1 /9- 31/10
21a Pengembangan model PMT
1/9 – 30/11
21 Peningkatan kapasitas b mengembangkan model PMT
September
22 Skoring dan rangking Ruta 23 Penyerahan BDT
15/10– 30/11 1 Des 38
Pengesahan Bupati/Walikota 39
Tugas Pendataan Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, Sub Bidang: Perlindungan dan Jaminan Sosial, mengenai “data” Pemerintah Pusat
Pemerintah Daerah Provinsi
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Pengelolaan data fakir miskin nasional.
Pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah provinsi
Pendataan dan Pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah kabupaten/kota.
Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintahan Daerah
40
Pelimpahan Wewenang Bupati/Walikota • Wewenang “pengesahan data hasil Pemutahiran Basis Data Terpadu” diserahkan kepada Camat. • Camat dalam hal ini sebagai prangkat Daerah kabupaten/kota (Pasal 209 (2) butir f UU 23/2014); • Pelimpahan wewenang dari Daerah kab/kota (diatur pada Pasal 226 UU 23/2014) • Camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati/Walikota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.
• Perintah pelimpahan melalui suatu surat perintah dan sambutan pada forum TKPKD • Pelaksanaan pengesahan hasil FKP:
• Setelah selesai FKP sebelum pendataan rumah tangga • Di sebuah lembar berita acara • Melampirkan rekapitulasi RTS menurut desa/kelurahan dan semua lembar pengesahan FKP desa • Seremonial guna publisitas, di hadapan Kepala BPS Kabupaten/Kota 41
Isi Lembar Pengesahan
• Diterima dan disahkan rekapitulasi daftar rumah tangga sementara calon sasaran program perlindungan sosial di wilayah Kecamatan …….. Ditandatangani untuk dan atas nama Bupati/Walikota ….. • Daftar tersebut telah diperiksa di setiap desa dan kelurahan bersama tokoh kuminitas satuan lingkungan setempat (SLS) yang dbuktikan dengan salinan (fotocopy) lembar pengesahan terlampir. • Untuk selanjutnya daftar tersebut dipergunakan sebagai rujukan pendataan rumah tangga oleh BPS.
42
Peran BPS, TNP2K dan Pemerintah Pusat
1
BPS melakukan pendataan dan diserahkan kepada TNP2K
2
Data dari BPS diolah menggunakan PMT dan disisipkan NIK untuk menghasilkan BDT
3
Tahun 2014, Pemerintah/DPR menetapkan 15,5 juta RTS berdasarkan BDT sebagai penerima KPS/Kartu Perlindungan Sosial & KKS
Terima Kasih Mari Tingkatkan Kepedulian Kita Bersama untuk Menciptakan Basis Data Terpadu yang Lebih Berkualitas dan Lebih Dipercaya Masyarakat untuk Mempercepat Penanggulangan Kemiskinan
