BASIS DATA TERPADU UNTUK PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL

SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN REPUBLIIK INDONESIA

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI

BASIS DATA TERPADU UNTUK PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL

SEKRETARIAT TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN (TNP2K) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

PRIORITAS JANGKA PENDEK–MENENGAH TNP2K 1. Unifikasi Sistem Penetapan Sasaran Nasional. 2. Menyempurnakan Pelaksanaan Bantuan Sosial Kesehatan untuk Keluarga Miskin. 3. Menyempurnakan Pelaksanaan dan Memperluas Cakupan Program Keluarga Harapan.

4. Integrasi Program Pemberdayaan Masyarakat Lainnya ke dalam PNPM. 5. Mengembangkan Peta Jalan Sistem Keuangan Inklusif untuk Percepatan Pembangunan dan Penanggulangan Kemiskinan. TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

2

Latar Belakang KEMISKINAN adalah isu yang KOMPLEKS dan MULTIDIMENSIONAL Definisi dan Ukuran Kemiskinan yang Baik dan Handal sangat diperlukan; * Perencanaan dan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan * Penentuan sasaran yang terukur bagi program * Penilaian efektivitas program

TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Konsep, Pengukuran, Strategi Penanggulangan Perencanaan

Konsep Kemiskinan

• Siapa orang miskin? • Dimana tinggalnya ? • Mengapa miskin?

Pengukuran & Analisis • Dimensi yang diukur • Satuan pengukuran • Pendekatan yang digunakan

Monitoring dan Evaluasi


Strategi

• Pendekatan • Sasaran • Bentuk intervensi

Kemiskinan: Suatu situasi dimana suatu standar kehidupan yang “layak” tidak tercapai Kemiskinan Konsumsi

Tingkat konsumsi di bawah garis kemiskinan

Data konsumsi Rumah Tangga

Definisi Kemiskinan

Kemiskinan Multidimensi

Ukuran Kemiskinan

Dimensi apa saja? Mengukur? Menggabungkan?

Data Kemiskinan

Data untuk setiap dimensi & pengukurannya


Pengukuran Kemiskinan Satu Dimensi (Pendapatan/Konsumsi) Pendekatan Kebutuhan Dasar “ Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan (diukur dari sisi pengeluaran)” • Kemiskinan pendapatan/pengeluaran merupakan ukuran kemiskinan satu dimensi yang paling banyak digunakan, contoh: $1/orang/hari dari Bank Dunia. Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan


INDIKATOR KEMISKINAN: • Head Count Index (HCI-P0), yaitu persentase penduduk yang berada di bawah GK. • Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1) yang merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap GK. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari GK. • Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index-P2) yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin • Foster-Greer-Thorbecke (1984) telah merumuskan suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan yaitu: • • • • • • •

Dimana; α = 0, 1, 2 z = GK yi = rata-rata pengeluaran perkapita sebulan penduduk yang berada di bawah GK( i=1, 2, 3, …, H), yi < z H = banyaknya penduduk yang berada di bawah GK N = jumlah penduduk Jika α = 0, diperoleh Head Count Index (P0), jika α = 1 diperoleh Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1) dan jika α = 2 disebut Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index-P2). TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

8

PENGUKURAN KEMISKINAN Dilaksanakan oleh BPS

• Sejak tahun 1976 • Dengan pendekatan kebutuhan dasar • Menggunakan Data Susenas Modul Konsumsi

Kebutuhan pengukuran kemiskinan:

… menuju indikator kemiskinan, seperti:

• Definisi kemiskinan yang aplikatif

• Berapa jumlah dan persentase penduduk miskin di suatu wilayah?

• Indikator kuantitatif • Pengukuran objektif • Pengukuran per kapita didasarkan data survei rumah tangga • Data tersedia

• Bagaimana perkembangannya dari waktu ke waktu?

• Bagaimana tingkat kedalaman dan keparahannya?


Penentuan Garis Kemiskinan (1/2) Tidak Miskin

●

●

● ●

●

●

●

●

●

Hampir Miskin ● ●B

Miskin

●

Sangat Miskin (kronis)

●

●A ● ●

Komponen Garis Kemiskinan (GK) : 1. GKM (Garis Kemiskinan Makanan) • Setara dengan pemenuhan kebutuhan kalori 2100 kkal per kapita perhari • Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi 2. GKNM (Garis Kemiskinan Non Makanan) • Kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan (51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di perdesaan) GK = GKM + GKNM Garis Kemiskinan 2011 (berbeda untuk setiap provinsi) • Nasional: Rp.233.740 per kapita per bulan • DKI Jakarta: Rp.355.480 per kapita per bulan • NTT: Rp.198.553 per kapita per bulan


SANGAT MISKIN, MISKIN dan HAMPIR MISKIN Tidak Miskin

Hampir Miskin Garis Kemiskinan Angka Kemiskinan =

Miskin

Jumlah Penduduk Miskin Jumlah Penduduk

Sangat Miskin


Nasional: Rp 234 ribu/kapita/bulan

2010 DISTRIBUSI PENDAPATAN DISTRIBUSI CONDONG/MIRING berarti banyak mereka yang berada di sebelah kiri distribusi, berada di sekitar garis kemisikinan Peningkatan garis kemiskinan Sebesar 20%, populasi mereka Yang berada di bawah garis kemiskinan meningkat 2 x

Source: World Bank


.. akibatnya banyak penduduk keluar masuk kemiskinan antara tahun 2008 dan 2009, sekitar 53% penduduk miskin tahun 2008 keluar dari kemiskinan pada tahun 2009 Di tahun 2009

Di tahun 2008

Miskin

Hampir Miskin

Tidak Miskin

Total Baris

Miskin

46.71

20.28

33.01

100.00

Hampir Miskin

22.32

21.53

56.15

100.00

Tidak Miskin

5.37

7.65

86.98

100.00


13

MASALAH yang dihadapi adalah Kemiskinan hidup di bawah garis kemiskinan Kerentanan dapat dengan mudah jatuh ke bawah garis kemiskinan

Ketidakmerataan perbedaan intensitas dan jumlah orang miskin antarprovinsi


PENANGGULANGAN KEMISKINAN 3 KLASTER KLASTER 1

KLASTER 2

KLASTER 3

Program Bantuan Sosial Berbasiskan Keluarga

Program Bantuan Sosial Berbasiskan Masyarakat

Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil

BLT, PKH, Raskin Jamkesmas, Beasiswa

PNPM


KUR

PROGRAM BANTUAN SOSIAL BERBASIS KELUARGA Nama

BLSM 2012 Bantuan Tunai

Raskin Beras/ Pangan

Jamkesmas Asuransi kesehatan

Jenis transfer

Tunai

Beras bersubsidi

Biaya pelayanan kesehatan gratis

Sasaran

Miskin dan Miskin dan Miskin dan hampir miskin hampir miskin hampir miskin

BSM

PKH

Pendidikan

Bantuan Tunai Bersyarat

Tunai

Tunai dan bersyarat

Murid dan RT Miskin

RTSM

Jumlah Penerima

18,5 juta RT

17,5 juta RT

18,2 juta RT

4.560.501

1,5 juta RTSM

Jumlah bantuan

Rp150.000 per bulan

14 kg beras per bulan

Tidak terbatas

Rp561.759 per tahun

Rp 1.287.000 per tahun

Lembaga pelaksana utama

Kemensos

BULOG dan Kemendagri

Kemenkes

Kemendiknas, Kemenag

Kemensos


16

SISTEM PENETAPAN SASARAN NASIONAL • Sistem Penetapan Sasaran Nasional adalah suatu sistem penetapan sasaran keluarga yang berhak pendapatkan program perlindungan/jaminan sosial dari Pemerintah (Pusat dan Daerah). • Suatu sistem pentargetan dikatakan yang efektif apabila mampu secara tepat mengurangi exclusion error dan inclusion error. • Keberadaan satu basis data (unified) akan memperbaiki efektivitas Program Perlindungan Sosial


17

EFEKTIFITAS PENTARGETAN PROGRAM BANTUAN SOSIAL SELAMA INI

Persentase Penerima Bantuan

100

Hanya sekitar 30% penduduk miskin yang menerima ketiga program perlindungan sosial (Raskin, BLT, Jamkesmas)

75

Raskin 50

BLT

Efektifitas pentargetan setiap program dapat diperbaiki apabila seluruh program menggunakan basis data yang sama (unified data base)

25 Daerah Pentargetan Efektif

Jamkesmas

0 1

2

3

4

5

6

7

8

9 10

Desil Konsumsi Rumah Tangga Sumber: Susenas 2009 TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

18

BASIS DATA TERPADU UNTUK PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL Ditetapkan oleh Kementerian atau Pemerintah Daerah penyelenggara Program

Kriteria Kepesertaan Program Perlindungan Sosial

Basis Data Terpadu Untuk Program Perlindungan Sosial

Jamkesmas

Subsidi Siswa Miskin

Program Keluarga Harapan

Kriteria diterapkan kepada Basis Data Terpadu

Raskin

Daftar nama dan alamat individu/ keluarga/ rumah tangga sasaran masing-masing program

Program Perlindungan Sosial lainnya Dengan Sasaran Individu/Keluarga/Rumah Tangga TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

19

METODOLOGI PENDATAAN PPLS 2011 (1) Bagaimana mendapatkan 40% dengan kondisi sosial-ekonomi terendah yang akan dimasukkan ke dalam Basis Data Terpadu Perlindungan Sosial Untuk mendapatkan 40%, maka harus mendata >40%, kemudian dipilih. Bagaimana mendapatkan daftar (Pre-Listed) yang harus didata? Daftar Sementara (Pre-Listed) PETA KERENTANAN (vulnerability map) Berdasarkan SP 2010 didapatkan 40% penduduk dengan status sosial-ekonomi terendah

PPLS 2008

+

Mempertimbangkan proporsi kemiskinan tingkat lokal berdasarkan PPLS 2008


DATA PROGRAM

+

Daftar RT dari program yang sudah berjalan, selama bisa dicocokkan dengan basis data utama (SP 2010) 20

METODOLOGI PENDATAAN PPLS 2011 (2) Bagaimana memastikan bahwa Pendataan akan menghasilkan pentargetan yang efekif? • Melibatkan tokoh masyarakat setempat untuk memverifikasi keberadaan RT yang akan didata. • Melibatkan masyarakat miskin dalam proses pendataan (consultation with the poor). RT Miskin tahu keberadaan RT miskin lainnya, dan mengurangi pengaruh elit lokal dalam pendataan  menambah data rumah tangga miskin yang belum teridentifikasi dalam daftar awal (pre-printed). • Petugas BPS di lapangan juga akan mensurvei rumah tangga yang diduga miskin dan belum teridentifikasi dalam daftar awal berdasarkan pengamatan langsung (survey sweeping). • Pendataan dilaksanakan oleh BPS dengan mengunjungi RT yang termasuk dalam daftar pre-listed dan tambahan dari hasil 3 proses di atas TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

21

Hasil PPLS 2011: terkumpul 42,5% RT Selanjutnya ……

BAGAIMANA MEMILIH (misalnya) 30% terendah? • Modelling indeks kemiskinan dengan Proxy Means Testing (PMT) • Menggunakan informasi yang ada dalam PPLS, dibuat suatu indeks yang dapat menunjukkan peringkat RT Indeks = f (karakteristik rumah tangga) • Rumah tangga diperingkat menurut indeks yang ada • Model PMT dibuat spesifik untuk setiap Kabupaten/Kota Artinya, setiap Kabupaten/Kota memiliki karakteristik yang berbeda-beda, yang secara signifikan menentukan indeks


22

REPUBLIK INDONESIA

BADAN PUSAT STATISTIK

RAHASIA

PPLS2011.RT

PENDATAAN PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL 2011 I. PENGENALAN TEMPAT

1. Provinsi

3. Kecamatan

5. Blok Sensus

2. Kabupaten/Kota*)

4. Desa/Kelurahan/Nagari*)

6. Nama SLS

7. Alamat 8. No. urut rumah tangga (dari PPLS2011.LS Kolom (7) atau PPLS2011.SW Kolom (4))

9. Nama KRT 10a. Jumlah ART

10b. Jumlah keluarga

II. KETERANGAN SOSIAL EKONOMI ANGGOTA RUMAH TANGGA NAMA ANGGOTA RUMAH TANGGA No.

(Tulis siapa saja yang biasanya tinggal dan makan di rumah tangga ini BAIK DEWASA, ANAK-ANAK, Urut MAUPUN BAYI. Tuliskan nama sesuai dengan identitas) (1)

(2)

Hubungan dengan kepala rumah tangga

Nomor urut keluarga

(Isikan KODE) (3)

(4)

Hubungan Jenis dengan kelamin kepala keluarga 1. Lakilaki (Isikan 2. Perempuan KODE) (5)

(6)

Kepemilikan Jenis cacat Status kartu perkawinan identitas

Bulan-Tahun Lahir

Umur

(Masehi)

(Tahun)

(Isikan KODE)

(Isikan KODE)

(Isikan KODE)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Penyakit UNTUK WANITA UNTUK ART 5 TAHUN KE ATAS Bekerja/membantu Lapangan kronis/ Kelas USIA Ijazah/STTB bekerja selama menahun 10-49 TAHUN Partisipasi tertinggi usaha dari tertinggi sekolah seminggu yl yang pekerjaan Apakah yang dimiliki 1. Ya, …. Jam pernah/ utama sedang hamil 2. Sementara tidak sedang (Isikan (Isikan 1. Ya (Isikan bekerja (Isikan KODE) diduduki KODE) KODE) 2. Tidak KODE) 3. Tidak  Stop (12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

-

/

2.

-

/

3.

-

/

4.

-

/

5.

-

/

6.

-

/

7.

-

/

8.

-

/

9.

-

/

10.

-

1

1.

Kode Kolom 3 Hubungan dengan kepala rumah tangga: 1. Kepala rumah tangga 2. Istri/suami 3. Anak 4. Menantu 5. Cucu 6. Orang tua/mertua 7. Famili lain 8. Lainnya

Kode Kolom 5 Hubungan dengan kepala keluarga: 1. Kepala keluarga 2. Istri/suami 3. Anak 4. Menantu 5. Cucu 6. Orang tua/mertua 7. Famili lain 8. Lainnya

Kode Kolom 9 Status perkawinan: 1. Belum kawin 2. Kawin 3. Cerai hidup 4. Cerai mati Kode Kolom 10 Kepemilikan kartu identitas: 0. Tidak memiliki 1. KTP 2. SIM 3. KTP dan SIM

Kode Kolom 11 Jenis cacat: 0. Tidak cacat 1. Tuna daksa/ cacat tubuh 2. Tuna netra/buta 3. Tuna rungu 4. Tuna wicara 5. Tuna rungu & wicara 6. Tuna netra & cacat tubuh 7. Tuna netra, rungu & wicara

8. Tuna rungu, wicara & cacat tubuh 9. Tuna rungu, wicara, netra, & cacat tubuh 10. Cacat mental retardasi 11. Mantan penderita gangguan jiwa 12. Cacat fisik & mental

(18)

Status kedudukan dalam pekerjaan utama (Isikan KODE) (19)

/ Kode Kolom 12 Penyakit kronis/menahun: 0. Tidak Ada 1. Hipertensi (tekanan darah tinggi) 2. Rematik 3. Asma 4. Masalah jantung 5. Diabetes (kencing manis) 6. Tuberculosis (TBC) 7. Stroke 8. Kanker atau tumor ganas 9. Lainnya (gagal ginjal, paruparu flek, HIV dll)

Kode Kolom 14 Partisipasi sekolah: 0. Tidak/belum pernah sekolah 1. SD/SDLB/Paket A 2. M. Ibtidaiyah 3. SMP/SMPLB/Paket B 4. M. Tsanawiyah 5. SMA/SMK/SMALB Paket C 6. M. Aliyah 7. Perguruan tinggi 8. Tidak bersekolah lagi

Kode Kolom 16 Ijazah/STTB tertinggi yang dimiliki 0. Tidak punya ijazah 1. SD/sederajat 2. SMP/sederajat 3. SMA/sederajat 4. D1/D2/D3 5. D4/S1 6. S2/S3


Kode Kolom 18 Lapangan usaha dari 1. Pertanian tanaman padi & palawija 2. Hortikultura 3. Perkebunan 4. Perikanan tangkap 5. Perikanan budidaya 6. Peternakan 7. Kehutanan & pertanian lainnya 8. Pertambangan/ penggalian 9. Industri pengolahan 10. Listrik dan gas

pekerjaan utama: 11. Bangunan/konstruksi 12. Perdagangan 13. Hotel dan rumah makan 14. Transportasi dan pergudangan 15. Informasi & komunikasi 16. Keuangan dan asuransi 17. Jasa pendidikan 18. Jasa kesehatan 19. Jasa kemasyarakatan, pemerintahan & perorangan 20. Lainnya

Kode Kolom 19 Status kedudukan dalam pekerjaan utama: 1. Berusaha sendiri 2. Berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar 3. Berusaha dibantu buruh tetap/dibayar 4. Buruh/karyawan/pegawai swasta 5. PNS/TNI/Polri/BUMN/ BUMD/anggota legislatif 6. Pekerja bebas 7. Pekerja keluarga/tidak dibayar

III. KETERANGAN POKOK RUMAH TANGGA 1. Status penguasaan bangunan tempat tinggal yang ditempati

1. Milik Sendiri 2. Kontrak 3. Sewa

2. Luas lantai………..m2

………...m2

3. Jenis lantai terluas

1. Bukan tanah/bambu

2. Tanah

4a. Jenis dinding terluas

1. Tembok 2. Kayu

3. Bambu 4. Lainnya

b. Jika 4a berkode 1 atau 2, kondisi dinding:

1. Bagus/kualitas tinggi

2. Jelek/kualitas rendah

5a. Jenis atap terluas

1. Beton 2. Genteng

b. Jika 5a berkode 1, 2, 3, 4 atau 5 kondisi atap:

4. Bebas sewa 7. Lainnya 5. Dinas 6. Milik orang tua/sanak/saudara

3. Sirap 4. Seng

3. Bambu a. b.

5. Asbes 6. Ijuk/rumbia

7. Lainnya

a.

1. Bagus/kualitas tinggi

2. Jelek/kualitas rendah

6. Sumber air minum

01. Air kemasan bermerk 02. Air isi ulang 03. Leding meteran 04. Leding eceran 05. Sumur bor/pompa 06. Sumur terlindung

07. Sumur tak terlindung 08. Mata air terlindung 09. Mata air tak terlindung 10. Air sungai 11. Air hujan 12. Lainnya

7. Cara memperoleh air minum

1. Membeli

2. Tidak membeli

8a. Sumber penerangan utama

1. Listrik PLN 2. Listrik non PLN

3. Petromak/aladin 4. Pelita/sentir/obor

1. 450 watt 2. 900 watti 3. 1.300 watt

4. 2.200 watt 5. > 2.200 watt 6. tanpa meteran

1. Listrik 2. Gas/elpiji 3. Minyak tanah

4. Arang/briket 5. Kayu bakar 6. Lainnya

10. Penggunaan fasilitas tempat buang air besar

1. Sendiri 2. Bersama

3. Umum 4. Tidak ada

11. Tempat pembuangan akhir tinja

1. Tangki/SPAL 2. Kolam/sawah 3. Sungai/danau/laut

4. Lubang tanah 5. Pantai/tanah lapang/kebun 6. Lainnya

12. Apakah rumah tangga memiliki sendiri aset sebagai berikut

a. Mobil

1. Ya

2. Tidak

a.

b. Kapal motor

3. Ya

4. Tidak

b.

c. Perahu motor

1. Ya

2. Tidak

c.

d. Sepeda motor

3. Ya

4. Tidak

d.

e. Sepeda

1. Ya

2. Tidak

e.

f. Perahu

3. Ya

4. Tidak

f.

g. Lemari es/kulkas

1. Ya

2. Tidak

g.

h. Tabung gas 12 kg atau lebih

3. Ya

4. Tidak

h.

i. HP

1. Ya

2. Tidak

i.

a. Program Keluarga Harapan (PKH)

1. Ya

2. Tidak

a.

b. Beras untuk orang miskin (Raskin)

3. Ya

4. Tidak

b.

c. Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas)

1. Ya

2. Tidak

c.

d. Asuransi Kesehatan lainnya

3. Ya

4. Tidak

d.

e. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek)

1. Ya

2. Tidak

e.

f. Keluarga Berencana (KB)

3. Ya

4. Tidak

f.

b. Jika listrik PLN (R.8a=1), daya terpasang

9. Bahan bakar/energi utama untuk memasak

13. Apakah rumah tangga menjadi peserta program berikut

b.

5. Lainnya

a.

b.

IV. KETERANGAN PETUGAS DAN RESPONDEN 1. Tanggal pencacahan : 2. Nama pencacah : 3.

Tanggal

Bulan

Tahun 2

0

1

1

5. Nama pemeriksa :

.………………...…………. Kode

Saya menyatakan telah melaksanakan pencacahan sesuai dengan prosedur, (…………………...……………………………) Tanda Tangan

4. Tanggal pemeriksaan :

6.

Tanggal

Bulan

Tahun 2

0

1

1

.……………………...…… Kode

Saya menyatakan telah melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan prosedur, (…………………...……………………………) Tanda Tangan

Saya menyatakan bahwa informasi ini benar, dan boleh dipergunakan untuk keperluan pemerintah, 7. Nama responden

: .……………………………………………

(…………..……………...…………...) Tanda Tangan


24

BASIS DATA TERPADU UNTUK PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL Dengan sumber utama dari PPLS 2011, Basis Data Terpadu berisikan nama dan alamat 40% rumah tangga di Indonesia dengan kondisi kesejahteraan terendah

Prinsip Dasar

• Fleksibel mengakomodasi kebutuhan unit intervensi program (individu, keluarga, RT) • Fleksibel mengakomodasi kriteria kepesertaan program (berdasarkan status kesejahteraan, lokasi administrasi, status demografis, dll) • Pengukuran status kesejahteraan berdasarkan metode ilmiah, kriteria yang comparable dengan mengakomodasi kondisi lokal, dan kelengkapan informasi dasar • Dapat diakses secara luas oleh Program dengan memperhatikan privasi informasi individu/ keluarga/rumah tangga dalam Basis Data Terpadu


25

BASIS DATA TERPADU UNTUK PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL Dikelola oleh UNIT PENETAPAN SASARAN NASIONAL, di bawah Sekretariat TNP2K dengan 3 (tiga) tugas utama:



 

Menyediakan Layanan Program

• Memastikan Basis Data Terpadu dapat dimanfaatkan oleh Program Perlindungan Sosial , dengan bekerja sama dengan penyelenggara program • Memberi dukungan teknis kepada pengguna basis data terpadu

Melakukan Riset

• Memastikan kesahihan berbagai studi untuk memperbaiki kualitas penetapan sasaran program • Melakukan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan Basis Data Terpadu

Membangun Sistem Informasi

• Manajemen Basis Data Terpadu berbasis teknologi informasi • Penyajian beragam informasi dari basis data terpadu melalui media berbasis teknologi informasi


26

AKSES TERHADAP BASIS DATA TERPADU UNTUK PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL Untuk keperluan Program, K/L dan Pemda terkait menyampaikan permintaan data kepada Sekretaris Eksekutif TNP2K, dengan menguraikan: • Nama dan tujuan Program yang akan dijalankan • Cakupan dan jenis intervensi (bentuk perlindungan sosial) yang akan dijalankan • Data pendukung yang diperlukan

Sekretariat TNP2K bekerja sama dengan K/L dan Pemda menyiapkan daftar nama & alamat sasaran serta data pendukung lainnya. Data disediakan oleh Sekretariat TNP2K tanpa biaya apapun.

Untuk memastikan integritas data diperlukan Nota Kesepakatan Pemanfaatan Basis Data Terpadu, memastikan bahwa nama & alamat dari Basis Data Terpadu hanya akan dipakai untuk keperluan Program Perlindungan Sosial


27

BASIS DATA TERPADU UNTUK PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL Sekretariat TNP2K telah berkoordinasi dengan beberapa K/L memastikan penggunaan Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial

Jamkesmas

• Menggunakan nama & alamat dari Basis Data Terpadu sebagai basis kepesertaan tahun 2012

Raskin

• Menggunakan nama & alamat dari Basis Data Terpadu mulai Juni 2012, dengan metode penyaluran baru

PKH Subsidi Siswa Pemda

• Menggunakan nama & alamat dari Basis Data Terpadu untuk ekspansi 2012 menuju 3 juta cakupan tahun 2014 • Komitmen penggunaan, sedang diupayakan teknis sinkronisasi data dengan Kemdikbud • Sejumlah Pemda telah meminta nama & alamat dari Basis Data Terpadu untuk Program yang dijalankan Daerah

Basis Data Terpadu juga dapat diakses oleh instansi Pemerintah lainnya untuk keperluan khusus seperti monitoring dan evaluasi (contoh oleh UKP4) TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

28

PEMANFAATAN LAINNYA BASIS DATA TERPADU UNTUK PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL

• Riset dan Studi untuk memperbaiki ketepatan sasaran Program Perlindungan Sosial di Indonesia, oleh lembaga penelitian dan universitas • Pemanfaatan untuk kegiatan corporate social responsibility (CSR) yang ingin bersinergi dengan kegiatan Pemerintah • Informasi bagi masyarakat umum mengenai cakupan, sebaran, dan karakteristik Basis Data Terpadu – disajikan secara agregat  Data disediakan oleh Sekretariat TNP2K tanpa nama

dan alamat TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

29

KONDISI TERKINI PELAKSANAAN Terima Kasih PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)


BASIS DATA TERPADU UNTUK PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL

Recommend Documents