Nomor : BRS-01/BPS-9415/Th. I, 26 April 2016
Pemutahiran Basis Data Terpadu (PBDT) Tahun 2015 di Kabupaten Asmat 1. Jumlah rumah tangga hasil Pemutahiran Basis Data Terpadu (PBDT) tahun 2015 di Kabupaten Asmat sebesar 17.403 rumah tangga BDT atau 69.828 anggota rumah tangga . 2. Jika dibanding dengan hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial tahun 2011 (PPLS2011), jumlah rumah tangga BDT mengalami kenaikan sebesar 2.477 rumah tangga yaitu dari 14.926 rumah tangga BDT menjadi 17.403 rumah tangga BDT. 3. Dari 19 distrik yang ada di Kabupaten Asmat, hanya Distrik Agats yang mengalami penurunan jumlah rumah tangga BDT, yaitu dari 1.427 rumah tangga pada tahun 2011 menjadi 1.187 rumah tangga pada tahun 2015 (berkurang sebanyak 240 rumah tangga BDT). 4. Empat distrik dengan sebaran rumah tangga BDT terbanyak adalah Distrik Fayit (9,53 persen), Sawa Erma (8,44 persen), Safan (7,38 persen), dan Distrik Atsy (7,06 persen). Hal ini sejalan dengan sebaran jumlah penduduk di Kabupaten Asmat, dimana sebagian besar penduduk berdiam di kawasan ini. Sedangkan distrik yang persentase rumah tangga BDTnya kecil berturut-turut adalah Distrik Jetsy (2,66 persen), Betcbamu (3,31 persen), Kolf Braza (3,31 persen), dan Distrik Joerat (3,40 persen).
1. Pemutahiran Basis Data Terpadu (PBDT) Perlindungan sosial merupakan bagian dari visi, misi, dan program pemerintah yang dikenal dengan ‘Nawa Cita’ atau sembilan agenda perubahan. Salah satu agenda adalah meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui program perlindungan sosial. Berbagai program yang dimaksud adalah Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, Program
1
Indonesia Sehat, Beras untuk Rakyat Miskin (Raskin), Program Keluarga Harapan (PKH), dan sebagainya. Dalam melaksanakan berbagai program tersebut dibutuhkan data dan informasi mengenai rumah tangga sasaran dalam bentuk Basis Data terpadu (BDT). BDT merupakan basis data tunggal yang dapat digunakan untuk perencanaan program dan mengidentifikasi nama dan alamat calon penerima berbagai program perlindungan sosial, baik rumah tangga, keluarga maupun individu berdasarkan pada kriteria sosial ekonomi yang ditetapkan oleh pelaksana program, baik program berskala nasional maupun daerah. Program yang telah dilaksanakan pemerintah dengan memanfaatkan data BDT diantaranya : Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS), Program Bantuan Siswa Miskin (BSM)/Program Indonesia Pintar (PIP), Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Program Indonesia Sehat (PIS), Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Raskin), Program Keluarga Harapan (PKH) serta beberapa program lainnya.1 BDT tersebut merupakan hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial tahun 2011 (PPLS 2011) dan sumber data lain yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dari tahun 2012-2014. BDT yang dibangun dari hasil PPLS 2011 perlu dimutakhirkan, agar kebijakan pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan menjadi tepat sasaran. Untuk itu, pemerintah menugaskan BPS melakukan pemutakhiran dan pengolahan data karakteristik rumah tangga/keluarga sasaran melalui kegiatan Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) 2015. Penugasan tersebut tertuang dalam Instruksi Presiden nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat untuk Membangun Keluarga Produktif. 2. Basis Data Terpadu Per Kabupaten/Kota se-Papua Jumlah rumah tangga hasil Pemutahiran Basis Data Terpadu tahun 2015 di Papua sebesar 487.329 rumah tangga BDT dengan anggota rumah tangga sebanyak 1.687.113 jiwa. Jika dibanding dengan hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) tahun 2011, jumlah rumah tangga BDT mengalami kenaikan sebesar 8,3 persen yaitu dari 449.811 rumah tangga menjadi 487,329 rumah tangga. Sebaran rumah tangga BDT terbesar berada di wilayah pegunungan Papua, yaitu di Kabupaten Yahukimo 41.750 rumah tangga atau 8,57 persen dan Kabupaten Jayawijaya 41.459 rumah tangga atau 8,51 persen dari total rumah tangga BDT Papua. Sedangkan Kabupaten dengan jumlah rumah tangga BDT kurang dari satu persen adalah Kabupaten Supiori 0,46 persen (2.249 rumah tangga), Kabupaten Mamberamo Raya 0,65 persen (3.184 rumah tangga), dan Kabupaten Waropen 0,72 persen (3.511 rumah tangga). Wilayah selatan Papua yang terdiri dari empat kabupaten menyumbang sebesar 13,01 persen dari total rumah tangga BDT seluruh Papua. Jumlah rumah tangga BDT di empat kabupaten tersebut 1
www. tnp2k.go.id
2
berturut-turut dari yang terbesar ke terkecil adalah Kabupaten Merauke 24.305 rumah tangga (4,99 persen), Kabupaten Asmat 17.403 rumah tangga (3,57 persen), Kabupaten Mappi 13.795 rumah tangga (2,83 persen), dan Kabupaten Boven Digoel 7.922 rumah tangga (1,63 persen).
Tabel 1. Jumlah Rumah Tangga dan Anggota Rumah Tangga Hasil Basis Data Terpadu Tahun 2015 No
Kabupaten/Kota
Jumlah Rumah tangga
Persentase (%)
(1)
(2)
(3)
(4)
1
Merauke
24.305
4,99
2
Jayawijaya
41.459
8,51
3
Jayapura
11.718
2,40
4
Nabire
14.285
2,93
5
Kepulauan Yapen
12.235
2,51
6
Biak Numfor
17.791
3,65
7
Paniai
30.247
6,21
8
Puncak Jaya
25.535
5,24
9
Mimika
21.553
4,42
10
Boven Digoel
7.922
1,63
11
Mappi
13.795
2,83
12
Asmat
17.403
3,57
13
Yahukimo
41.750
8,57
14
Pegunungan Bintang
12.895
2,65
15
Tolikara
22.095
4,53
16
Sarmi
5.885
1,21
17
Keerom
7.442
1,53
18
Waropen
3.511
0,72
19
Supiori
2.249
0,46
20
Mamberamo Raya
3.184
0,65
21
Nduga
16.404
3,37
22
Lanny Jaya
35.006
7,18
23
Mamberamo Tengah
8.885
1,82
24
Yalimo
14.935
3,06
25
Puncak
23.378
4,80
26
Dogiyai
13.519
2,77
27
Intan Jaya
7.197
1,48
28
Deiyai
14.509
2,98
29
Kota Jayapura
16.237
3,33
30
Papua
487.329
100,00
Sumber : BPS, diolah dari PBDT 2015
3
3. Perkembangan Basis Data Terpadu di Kabupaten Asmat Berdasarkan hasil PBDT, jumlah rumah tangga BDT di Kabupaten Asmat sebanyak 17.403 atau sebesar 69.828 anggota rumah tangga (ART). Jika dibanding dengan hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) tahun 2011, jumlah rumah tangga BDT mengalami kenaikan sebesar 2.477 rumah tangga yaitu dari 14.926 menjadi 17.403 rumah tangga BDT. Kenaikan rumah tangga BDT terutama terjadi di distrik-distrik yang mengalami pemekaran wilayah. Dimana selama kurun waktu 2011-2015, jumlah distrik bertambah sebanyak 11 distrik, yaitu dari 8 distrik menjadi 19 distrik. Selain itu, kenaikan rumah tangga BDT disebabkan makin banyaknya pasangan rumah tangga baru yang terbentuk. Seseorang yang pada tahun 2011 berstatus belum menikah namun pada tahun 2015 seseorang tersebut telah menikah dan membentuk rumah tangga sendiri. Hal tersebut tergambar dari laju pertumbuhan rumah tangga (17,09 persen) yang lebih tinggi dari laju pertumbuhan anggota rumah tangga (5,17 persen) selama periode 2011-2015. Demikian juga jika dilihat dari rata-rata anggota rumah tangga, dimana hasil PBDT 2015 (4 s/d 5 orang per rumah tangga) lebih besar dari hasil PPLS 2011 (4 orang per rumah tangga). Tabel 2. Perkembangan Basis Data Terpadu di Kabupaten Asmat Tahun 2011-2015 NO
KETERANGAN
(1)
(2)
PPLS 2011
PBDT 2015
(3)
(4)
1
Jumlah Rumah Tangga
14.926
17.403
2
Jumlah Anggota Rumah Tangga
66.395
69.828
3
Rata-rata Anggota Rumah Tangga
4,5
4,0
4
Laju Pertumbuhan Rumah Tangga 2011-2015
17,09
5
Laju Pertumbuhan Anggota Rumah Tangga 2011-2015
5,17
Sumber : BPS, diolah dari PPLS 2011 dan PBDT 2015
4. Sebaran Basis Data Terpadu per Distrik Ketersediaan data sebaran jumlah BDT per distrik sangatlah penting bagi pemerintah, untuk mengetahui kantong-kantong kemiskinan. Sebaran rumah tangga BDT di Kabupaten Asmat terkonsentrasi di distrik yang telah lama berdiri. Empat distrik dengan persentase terbanyak adalah Distrik Fayit (9,53 persen), Sawa Erma (8,44 persen), Safan (7,38 persen), dan Distrik Atsy (7,06 persen). Hal ini sejalan dengan sebaran jumlah penduduk di Kabupaten Asmat, dimana sebagian besar penduduk berdiam di kawasan ini. Sedangkan distrik yang persentase rumah tangga BDTnya kecil berturut-turut adalah Distrik Jetsy (2,66 persen), Betcbamu (3,31 persen), Kolf Braza (3,31 persen), dan Distrik Joerat (3,40 persen).
4
Grafik 1. Persentase Rumah tangga BDT Dirinci Per Distrik, Tahun 2015 12 10
%
8 6 4 2 0
Distrik
Tabel 3 memperlihatkan perbandingan jumlah RTS hasil PPLS 2011 dengan hasil PBDT 2015. Jumlah distrik pada tahun 2011 di Kabupaten Asmat hanya sebanyak 8 distrik, sehingga distrikdistrik yang dimekarkan setelah tahun 2011 datanya masih gabung dengan distrik induk. Oleh karenanya sangat tidak relevan membandingkan secara langsung data rumah tangga untuk distrikdistrik yang mengalami pemekaran wilayah. Distrik yang dapat dibandingkan secara langsung antara data PPLS 2011 dan PBDT 2015 adalah distrik yang tidak mengalami pemekaran wilayah selama kurun waktu tersebut, yaitu Distrik Agats dan Distrik Fayit. Rumah tangga BDT di Distrik Agats pada tahun 2011 sebesar 1.427 rumah tangga, berkurang menjadi 1.187 rumah tangga pada tahun 2015 atau mengalami penurunan sebesar 240 rumah tangga. Berkurangnya jumlah rumah tangga BDT di Distrik Agats mengindikasikan bahwa kondisi perekonomian penduduk di ibukota Kabupaten Asmat kian membaik. Berbeda dengan Distrik Agats, jumlah rumah tangga BDT di Distrik Fayit mengalami peningkatan. Jumlah BDT pada tahun 2011 sebesar 1.581 rumah tangga menjadi 1.658 rumah tangga pada tahun 2015 atau bertambah sebanyak 77 rumah tangga BDT.
5
Tabel 3. Jumlah Rumah Tangga Hasil PPLS 2011 dan PBDT 2015 Dirinci Menurut Distrik NO
RUMAH TANGGA
DISTRIK
ANGGOTA RUMAH TANGGA
PPLS 2011
PBDT 2015
PPLS 2011
PBDT 2015
(3)
(4)
(5)
(6)
3.389
846
15.604
3.490
(1)
(2)
1
Pantai Kasuari
2
Kopay
-
676
*
2.974
3
Der Koumur
-
881
*
3.847
4
Safan
-
1.285
*
5.366
5
Fayit
1.581
1.658
6.985
7.174
6
Atsy
2.971
1.228
12.355
4.814
7
Sirets
-
838
*
3.286
8
Ayip
-
774
*
3.110
9
Betcbamu
-
576
*
2.279
10
Suator
1.264
1.048
5.545
4.503
11
Kolf Braza
-
576
*
2.189
12
Akat
1.166
796
5.230
3.243
13
Jetsy
-
463
*
1.879
14
Agats
1.427
1.187
7.481
5.599
15
Sawa Erma
2.959
1.468
12.313
5.366
16
Suru-suru
169
894
882
3.026
17
Unir Sirau
-
858
*
2.875
18
Joerat
-
592
*
2.259
19
Pulau Tiga
-
759
*
2.549
14.926
17.403
66.395
69.828
Total * data masih gabung dengan distrik induk
5. Penjelasan Tekhnis a. Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan seseorang memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari garis kemiskinan. b. Sumber data utama yang digunakan untuk mengukur kemiskinan adalah Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang pada tahun 2015 dilakukan dua kali dalam setahun (Maret dan September). Data kemiskinan yang dihasilkan dari survei ini adalah persentase penduduk miskin (Head Count Index = p0), tingkat kedalaman kemiskinan (Poverty Gap Index = P1), dan tingkat keparahan kemiskinan (Poverty Severity Index = P2). Data ini disajikan setiap tahun oleh BPS. c. Data kemiskinan tersebut adalah data kemiskinan makro karena hanya berupa data agregat kemiskinan yang disajikan sampai dengan level kabupaten/kota. Data kemisikinan makro digunakan 6
sebagai bahan perencanaan/evaluasi pembangunan oleh pemerintah. Data tersebut tidak dapat digunakan untuk program targeting langsung ke penduduk (seperti program BLSM, PKH, raskin, dan lain sebagainya) karena tidak dapat menunjukan siapa dan dimana penduduk miskin tinggal (by name by address). d. Untuk keperluan program targeting langsung ke penduduk diperlukan data kemiskinan mikro, yang diperoleh dengan metode pendataan lengkap (sensus), sehingga di peroleh data kemiskinan by name by address. Oleh karena membutuhkan biaya yang cukup besar dalam pengumpulan data kemiskinan mikro (sensus) maka tidak dapat dilakukan setiap tahun. Data kemiskinan mikro pernah dilakukan pada tahun 2005 (PSE 2005), 2008 (PPLS 2008), 2011 (PPLS 2011), dan 2015 (PBDT 2015). e. Pemutahiran Basis Data Terpadu (PBDT) tahun 2015 dimaksudkan untuk memutahirkan basis data terpadu tahun 2011 (data kemiskinan mikro dari PPLS 2011) yang dihimpun oleh Tim Nasional Percepatan Penananggulanan Kemiskinan (TNP2K). f.
Pelaksanaan PBDT 2015 di Kabupaten Asmat dilakukan dengan 2 metode yaitu metode pencacahan lengkap dan ground check. Metode pencacahan lengkap yaitu mendata seluruh rumah tangga (ruta) sasaran secara door to door berdasarkan daftar ruta pre list awal hasil PPLS 2011 yang telah di update berdasarkan informasi dari aparat kampung/distrik. Sedangkan metode ground check yaitu meng-update ruta pada daftar pre list awal berdasarkan informasi dari aparat kampung/distrik (mencoret nama ruta yang tidak layak seperti PNS/TNI/POLRI/ruta kaya / ruta telah meninggal dari daftar pre list awal dan memasukan nama ruta sasaran yang belum ada pada daftar pre list tersebut).
Badan Pusat Statistik Kabupaten Asmat. Jl. Safan No.1 Bis Agats, Asmat – Papua 99977 Email :
[email protected]. Website : http://asmatkab.bps.go.id
7
