Pengembangan, Pengelolaan, dan Pemanfaatan Basis Data Terpadu (BDT) SEKRETARIAT TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN (TNP2K) APRIL 2015
Proses & Metodologi Pengembangan Basis Data Terpadu
|2
Perbedaan Kemiskinan Agregat (SUSENAS) dan Basis Data Terpadu Agregat (Susenas) •
•
• •
Susenas digunakan untuk mendapatkan • angka/tingkat kemiskinan proporsi jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan dalam total penduduk. Perhitungan kemiskinan yang digunakan adalah pendekatan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). • Garis kemiskinan dihitung berdasarkan kebutuhan makanan dan bukan makanan. Dari perhitungan ini dapat didefinisikan penduduk sangat miskin (di bawah 0,8xGK), miskin (di bawah GK), dan hampir miskin (antara 1-1,2xGK).
Basis Data Terpadu Basis Data Terpadu/ PPLS merupakan data mikro yang diperoleh melalui sensus untuk memperoleh data berdasarkan nama dan alamat dari 40% penduduk dengan status kesejahteraan terendah dan bukanlah basis data kemiskinan. Sebagai contoh Garis Kemiskinan tahun 2011 adalah 11,9% berarti seluruh Rumah Tangga pada desil 1 atau 10% adalah masuk kelompok Rumah Tangga sangat miskin dan miskin. Sementara sebagian desil 2 atau 20% masuk kedalam kelompok rumah tangga hampir miskin. |3
Metode Pengumpulan Data GENERASI PERTAMA: PSE 2005 Informasi tentang keluarga termiskin dihimpun melalui interview dengan Kepala Desa dan tokoh masyarakat
Dilakukan cross-check terhadap sumber informasi kemiskinan lainnya, seperti data BKKBN, survei kemiskinan yang dilakukan oleh provinsi
Daftar awal rumah tangga
BPS melakukan survei melalui PSE 2005 untuk mengumpulkan data karakteristik ekonomi dan sosial terhadap rumah tangga dalam list. BPS menggunakan Proxy Means Test (PMT) untuk menentukan eligibilitas penerima
Daftar akhir rumah tangga miskin
|4
Kriteria Rumah Tangga Miskin Dalam PSE 2005 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9| 10 |
Luas lantai rumah kurang dari 8 m2 Jenis lantai rumah tidak permanen Jenis tembok rumah tidak permanen Tidak memiliki sanitasi atau sanitasi bersama Sumber penerangan rumah tidak menggunakan listrik Sumber air minum berasal dari sumur/ sumber air yang tidak terlindungi/air hujan. Konsumsi daging sapi/susu/ayam sekali seminggu Konsumsi makanan lebih dari 80% pendapatan Pendapatan informal kurang dari Rp. 350.000/bulan Tidak memiliki tabungan atau barang yang bernilai diatas Rp. 500.000
|5
Efektivitas Penargetan Program Perlindungan Sosial
Persentase penerima bantuan
Hanya sekitar 30% penduduk miskin yang menerima ketiga program perlindungan sosial (Raskin, BLT, Jamkesmas)
Basis Data Terpadu akan meningkatkan efektivitas penargetan
Desil konsumsi rumah tangga Sumber: Susenas 2009
|7
Perbaikan Metode Pengumpulan Data PPLS 2011 Miskin
Tidak miskin
Menerima bantuan
Tujuan: menurunkan inclusion dan exclusion error
Tidak menerima bantuan
Penyusunan Daftar Awal Rumah Tangga Pre-List Rumah Tangga (Berdasarkan peta kemiskinan yang berasal dari data Sensus Penduduk 2010)
+
Data individual dari program lain
+
Konsultasi dengan Rumah Tangga Miskin
+
Penyisiran
Daftar awal Rumah Tangga Disurvei pada PPLS 2011
|8
Proses Pengembangan Basis Data Terpadu Pengumpulan Data (PPLS 2011) BPS
Analisis Data & Pengembangan Model PMT TNP2K
Basis Data Terpadu
Perbaikan Metodologi Pengumpulan Data: • Rumah tangga yang disurvei lebih banyak (45% vs. 29% pada tahun 2008). • Penggunaan sensus penduduk sebagai starting point. • Pelibatan komunitas miskin. • Variabel yang dikumpulkan lebih banyak Prediksi rumah tangga miskin lebih baik. Perbaikan Metodologi Pemeringkatan: • Perbaikan metode Proxy Mean Testing (PMT). • Mengintegrasikan dengan Data Administrasi Kependudukan (ADMINDUK). |9
Sebagian Kelompok Variabel Kriteria Penentu RTS Kelompok kriteria
Detail kriteria
Deskripsi pilihan pada kriteria
| 10
Perbandingan Kondisi Hidup Tiap 10 Kepala Rumah Tangga
*) dibaca sebagai rata-rata, bukan kondisi tiap 10 kepala rumah tangga
| 11
Persentase Penduduk Dengan Karakteristik Sosial Ekonomi yang Hampir Sama 60% Exclusion Error BASIS DATA TERPADU Mencakup 24,7 juta rumah tangga atau 96,7 juta jiwa
40% 35%
Hampir Miskin/ Rentan
PENERIMA BANTUAN IURAN (PBI) JKN Mencakup 21,8 juta rumah tangga atau 86,4 juta jiwa PENERIMA KPS/KKS Mencakup 15,5 juta rumah tangga atau 65,6 juta jiwa
25%
Inclusion Error
11,25% Miskin
GARIS KEMISKINAN Mencakup 5,7 juta rumah tangga atau 28,6 juta jiwa
| 12
Rumah Tangga Mana yang Lebih Berhak Menerima KPS?
Secara kasat mata terlihat lebih berhak menerima KPS
Lebih berhak menerima KPS karena kondisi anggota keluarga lain tidak bekerja, memiliki jumlah tanggungan lebih banyak, dan kondisi pasangan tidak bekerja. 13
| 13
Jumlah Sasaran BLT 2008 dan BLSM 2013 BLT 2008
BLSM 2013
18,5 juta RTS
18,5 juta RTS
Karena jumlah penerima BLSM 2013 lebih sedikit dibandingkan dengan penerima BLT 2008, maka terdapat RTS penerima BLT 2008 tidak lagi menerima BLSM 2013. Tapi jika RTS tersebut tetap dianggap layak menerima BLSM solusinya ditempuh melalui Musdes/Muskel.
| 14
Pengalaman Internasional Terkait Dengan Tingkat Akurasi Pentargetan Rumah Tangga 83%
80.9%
79.5% 62.4%
RPS conditional PRAF cash transfer cash transfer (Nikaragua) (Honduras)
Sumber: Coady et al. 2004
“
Progresa conditional cash transfer (Mexico)
Akurasi pentargetan KPS 2013 diyakini jauh lebih tinggi dari akurasi program sejenis di negara lain.
“
SUF cash transfer (Chile)
Akurasi pentargetan 40% penduduk dengan status sosial ekonomi terbawah di beberapa negara
| 15
Jumlah Individu Di Lapangan Pekerjaan Utama Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Menurut Status Pekerjaan Status Pekerjaan
Juta Orang
Berusaha Sendiri Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap Berusaha Dibantu Buruh Tetap
Buruh/Karyawan/Pegawai Pekerja Bebas di Pertanian Pekerja Keluarga/Tak Dibayar
Total
5,4 12,9 1,2 3,4 5,1 10,9 38,9
Sumber: Sakernas BPS, Agustus 2014 | 16
Data Rumah Tangga Usaha Pertanian Rumah Tangga/Petani
Juta
Rumah Tangga Usaha Pertanian (RT) Rumah Tangga Petani Gurem (RT)
26,1 14,3
Petani Total (Orang) Petani Laki-laki (Orang)
31,7 24,4
Petani Perempuan (Orang)
7,3
• Rumah Tangga Usaha Pertanian adalah RT yang melakukan kegiatan penggunaan lahan/bukan pengguna lahan yang menghasilkan produk pertanian dengan tujuan dijual sebagian atau seluruh hasil produksi dijual atau ditukar atas risiko usaha • Rumah Tangga Petani Gurem adalah RT usaha pertanian pengguna lahan yang menguasai lahan kurang dari 0,5 hektar. Sumber: Sensus Pertanian 2013 | 17
Definisi Dan Data Nelayan UU No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan: • Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan. • Nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Jumlah Rumah Tangga Usaha Penangkapan Ikan *
864.495
Di Laut (Rumah Tangga)
610.511
Di Perairan Umum (Rumah Tangga)
257.903
Nelayan Perikanan Tangkap **
2.730.510
Di Laut (Orang)
2.237.640
Di Perairan Umum (Orang)
492.870
Sumber:
* Sensus Pertanian 2013, BPS ** Kelautan dan Perikanan Dalam Angka 2011 | 18
Peta Desa Pesisir &
Lokasi 816 Pusat Pendaratan Ikan
| 19
Jumlah Pekerja Di Lapangan Pekerjaan Utama Menurut Status Pekerjaan Status Pekerjaan
Juta Orang
Berusaha Sendiri
20,5 19,3 4,2
Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap Berusaha Dibantu Buruh Tetap
Buruh/Karyawan/Pegawai Pekerja Bebas di Pertanian Pekerja Bebas di Non-Pertanian
Pekerja Keluarga/Tak Dibayar
Total
42,4 5,1 6,4 16,8 114,7
Sumber: Sakernas BPS, Agustus 2014 | 20
Data Penerima KPS/KKS Berdasarkan Lapangan Pekerjaan Sektor Pekerjaan Penerima KPS Total 1. Pertanian
KRT Bekerja
%
ART Bekerja (termasuk KRT)
%
13,578,802
100.0%
28,364,898
100.0%
8,500,652
62.6%
17,116,414
60.3%
7,475,676
55.1%
15,132,325
53.3%
11.
Pertanian (tanaman pangan)
12.
Perikanan
470,317
3.5%
749,635
2.6%
13.
Kehutanan
216,643
1.6%
393,828
1.4%
14.
Peternakan
338,016
2.5%
840,626
3.0%
706,865
5.2%
2,286,178
8.1%
1,249,012
9.2%
2,037,018
7.2%
994,521
7.3%
2,480,679
8.7%
2. Industri pengolahan 3. Bangunan & konstruksi 4. Perdagangan, hotel & rumah makan 41.
Perdagangan
938,492
6.9%
2,273,796
8.0%
42.
Hotel & rumah makan
56,029
0.4%
206,883
0.7%
1,407,018
10.4%
2,796,285
9.9%
565,159
4.2%
821,467
2.9%
6,951
0.1%
26,190
0.1%
834,908
6.1%
1,948,628
6.9%
552,857
4.1%
1,340,585
4.7%
5. Jasa 51.
Jasa transportasi & komunikasi
52.
Jasa komersial
53.
Jasa sosial/kemasyarakatan/pemerintahan
6. Lainnya
Sumber: Basis Data Terpadu, TNP2K
| 21
Pengeluaran Rata-rata Pada Percentiles 25 Jumlah rumah tangga
Rata-rata jumlah anggota RT
Pengeluaran rata-rata Rp/per kapita/bulan
Pengeluaran RT/bulan
Aceh
356,720
4.9
407,654
2,007,231
Sumatera Utara
746,220
5.1
327,328
1,658,148
1,200,000
Sumatera Barat
275,431
4.8
384,033
1,856,727
1,150,000
Riau
227,656
5.8
420,964
2,432,675
1,283,000
Jambi
162,779
4.7
369,108
1,732,017
1,142,500
Sumatera Selatan
419,579
4.3
306,891
1,327,721
1,195,220
Bengkulu
121,574
4.3
321,077
1,394,543
930,000
Lampung
573,954
4.1
323,567
1,340,797
Bangka Belitung
41,635
5.8
421,876
2,462,022
Kepulauan Riau
64,732
4.8
468,218
2,251,389
DKI Jakarta
226,462
3.4
502,335
1,721,472
Provinsi
Upah minimum tahun 2012
1,110,000
1,529,150
| 22
Pengeluaran Rata-rata Pada Percentiles 25 Jumlah rumah tangga
Rata-rata jumlah anggota RT
Pengeluaran rata-rata Rp/per kapita/bulan
Pengeluaran RT/bulan
Jawa Barat
2,615,790
3.9
290,242
1,118,233
Jawa Tengah
2,482,157
3.8
261,794
986,387
DI Yogyakarta
288,391
3.7
312,424
1,146,131
2,857,469
3.7
282,203
1,035,106
Banten
526,178
4.5
307,611
1,387,387
1,042,000
Bali
151,924
4.2
320,311
1,339,272
967,500
Nusa Tenggara Barat
471,566
3.8
273,496
1,031,135
1,000,000
Nusa Tenggara Timur
421,799
4.9
312,068
1,529,751
925,000
Kalimantan Barat
233,922
4.8
307,041
1,478,369
Kalimantan Tengah
83,711
4.2
369,512
1,557,907
1,327,459
Kalimantan Timur
161,592
4.7
351,274
1,652,730
1,117,000
Provinsi
Jawa Timur
Upah minimum tahun 2012
892,660
| 23
Pengeluaran Rata-rata Pada Percentiles 25 Provinsi
Jumlah rumah tangga
Rata-rata jumlah anggota RT
Pengeluaran rata-rata Rp/per kapita/bulan
Pengeluaran RT/bulan
Upah minimum Tahun 2012
Kalimantan Selatan
147,718
5.2
482,491
2,491,395
1,225,000
Sulawesi Utara
161,089
4.7
327,522
1,523,947
1,250,000
Sulawesi Tengah
210,239
4.7
326,300
1,542,091
885,000
Sulawesi Selatan
484,617
4.5
257,591
1,149,533
1,200,000
Sulawesi Tenggara
158,716
4.2
297,324
1,256,949
1,032,300
Gorontalo
89,918
4.6
301,266
1,376,153
837,500
Sulawesi Barat
75,453
5.1
240,211
1,220,668
Maluku
119,825
5.3
335,572
1,776,303
975,000
Maluku Utara
55,531
6.0
417,497
2,495,597
960,498
Papua Barat
90,547
5.4
541,815
2,899,545
1,450,000
435,003
4.3
473,571
2,049,672
15,530,897
4.1
352,791
1,449,601
Papua INDONESIA
| 24
Jumlah Kepala Rumah Tangga dan Anggota Rumah Tangga Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Lokasi Peluncuran oleh Presiden R.I. TANJUNG PINANG (JAMBI)
BARU (BABEL)
KAMPUNG MELAYU (DKI JAKARTA)
PENJARINGAN (DKI JAKARTA)
SRAGEN WETAN (JATENG)
TAMAN MARTANI (DI YOGYAKARTA)
ASRIKATON (JATIM)
KOTA LAMA (JATIM)
TULUNGREJO (JATIM)
LENENG (NTB)*
MANOKWARI BARAT (PAPUA)
HAMADI (PAPUA BARAT)
11. Pertanian
6
2
4
12
2
226
45
4
154
160
44
8
12. Perikanan
1
102
2
199
0
1
68
272
13. Kehutanan
2
10
8
7
1
2
2
14. Peternakan
1
0
21. Pertambangan/Penggalian
2
11
1
6
1
22. Listrik & Gas
3
0
3
3
31. Industri Pengolahan
8
41. Bangunan & Konstruksi
51. Perdagangan
Lapangan Pekerjaan
52. Hotel & Rumah Makan 61. Jasa Transportasi & Komunikasi 62. Jasa Komersial
1
6
1 0
5
1
2
7
0
73
0
6
50
1
3
1
0
3
16
882
33
24
9
7
0
4
3
9
327
10
69
409
40
64
103
41
8
50
137
176
152
21
388
1,501
41
87
4
228
5
18
114
380
1
2
18
401
13
9
1
1
0
10
16
55
0
103
877
56
30
142
2
22
79
211
3
13
0
0
1
0
0
2
63. Jasa Sosial/Kemasyarakatan/ Pemerintahan
29
27
155
1,557
115
247
11
171
4
93
86
92
71. Lainnya
87
6
55
396
33
6
49
145
2
26
16
137
Total
674
184
820
6,320
342
777
225
740
183
376
568
1,307
*) Catatan: Akan disesuaikan dengan lokasi baru yang ditetapkan kemudian
| 25
Koordinasi dan Sinkronisasi BDT Dengan Data Adminduk
| 26
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
Pasal 58, Ayat 4 Data Kependudukan yang digunakan untuk semua keperluan adalah Data Kependudukan dari Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri, antara lain untuk pemanfaatan: (1) Pelayanan publik, (2) perencanaan pembangunan; (3) alokasi anggaran; (4) pembangunan demokrasi; dan (5) penegakan hukum dan pencegahan kriminal
Pasal 101 (b) Semua instansi pengguna wajib menjadikan NIK sebagai dasar penerbitan dokumen paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak instansi pengguna mengakses data kependudukan dari Menteri. | 27
Hasil Sinkronisasi BDT dan Basis Data SIAK 96.749.760 83.238.293
86% Jumlah Data BDT
Dengan demikian 83 juta individu dalam BDT memiliki NIK, Nomor Kartu Keluarga, dan data administratif lainnya
Data BDT Yang Cocok Dengan Data Adminduk | 28
Temuan Proses Sinkronisasi • Temuan dalam proses sinkronisasi data: a) Data ganda: 772.104 (tidak ikut disinkronkan: 390.676) b) Data anomali: 375.280 (seluruhnya tidak ikut disinkronkan) • Temuan lain: a) Status meninggal: 110.735 b) Pindah dalam negeri: 231.220 c) Pindah luar negeri: 7.475 • Pemutakhiran informasi wilayah (dari 497 menjadi 514 kab/kota) | 29
Pengayaan Informasi BDT • BDT telah dilengkapi dengan informasi Basis Data Sistem Informasi Adminduk (SIAK). Informasi tersebut antara lain: • Nama Lengkap • NIK dan Nomor Kartu Keluarga • Alamat lengkap • Tanggal lahir • Agama • Pekerjaan • Dan lain-lain • Pemutakhiran informasi wilayah (dari 497 menjadi 514 kab/kota) | 30
Aplikasi Pencarian Nama, Status Sosial, dan Informasi Kependudukan
| 31
Kondisi Saat Ini SERVER Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)
SERVER Basis Data Terpadu (BDT)
Sistem Registrasi Tunggal Program Perlindungan Sosial Terpadu Berisi Data Nama, Alamat, Karakteristik Sosial Ekonomi, NIK, KK, Sidik Jari, Iris Mata, & Data Kependudukan Lainnya
JKN
PKH
BSM
Raskin
BLSM/SKS
Program Lain | 32
Aplikasi Pencarian Nama, Status Sosial, dan Informasi Kependudukan
| 33
BASIS DATA TERPADU
Nama Kepala Keluarga
• Tempat/Tanggal Lahir : Depok 10/12/1932 • Provinsi • NIK : 3171061012320001 • Kabupaten • No. Kartu Keluarga : 3171060701091802 • Kecamatan • Desa • No. KKS : 373INS10310A05 Desil kesejahteraan : 1 • Alamat : 3173020001 • Kode wilayah Tingkat pendidikan : Tidak bersekolah
Ijo
Pekerjaan: Tidak Bekerja Peserta BPJS PBI: Ya
Sidik Jari: ✔ | Iris Mata: ✔ | Ketunggalan: ✔
ANGGOTA KELUARGA • Memeh (NIK: 3171066406440002) lahir di Tasikmalaya, 24/6/1944 Istri, 70 tahun, menikah, tidak/belum pernah bersekolah, Peserta BPJS PBI • Idawati (NIK: 3171064205690003) lahir di Jakarta, 2/5/1969 Anak, 45 tahun, cerai mati, tidak bersekolah lagi, Peserta BPJS PBI KONDISI RUMAH TINGGAL • Kepemilikan rumah : Rumah sendiri : Tembok • Tipe dinding : Jelek • Kualitas dinding : Genteng • Jenis atap : Jelek • Kualitas atap
: DKI Jakarta : Kota Jakarta Pusat : Menteng : Menteng : Jalan Menteng Jaya RT 001/RW 08
• Adam Noval (NIK: 3171061506910001) lahir di Jakarta ,15/6/1991 Cucu, 23 tahun, belum menikah, tidak bersekolah lagi, Peserta BPJS PBI, Buruh • Dwi Fadli (NIK: 3171061809960004) lahir di Jakarta, 18/9/1996 Cucu, 18 tahun, belum menikah, SMP, Peserta BPJS PBI
• Natasha Caroline (NIK: 3171066808020003) lahir di Jakarta, 28/8/2002 KEPEMILIKAN ASETBPJS PBI Cucu, 12 tahun, belum menikah, SD , Peserta : Sumur bor/pompa • Sumber air minum • Mobil : Tidak punya • Cara memperoleh air minum : Tidak membeli • Sepeda motor : Tidak punya : Listrik PLN • Penerangan utama • Lemari es : Tidak punya : Minyak tanah • Source cooking fuel • Tabung gas 12 kg : Tidak punya : Sendiri • Sanitasi/tempat BAB • HP dalam rumah tangga : Tidak punya
| 34
BASIS DATA TERPADU
Nama Kepala Keluarga
• Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 29/1/1960
Hadi Prasetyo
• NIK • No. Kartu Keluarga • No. KKS
Desil kesejahteraan : 1 Tingkat pendidikan : Tidak bersekolah Pekerjaan: Tidak Bekerja Peserta BPJS PBI: Ya
: 3171062901600001 : 3171060701092801 : 373IQ910310A05 : 3173020001
• Kode wilayah
Sidik Jari: ✔ | Iris Mata: ✔ | Ketunggalan: ✔
ANGGOTA KELUARGA • Patimah (NIK: 3171066505700001) lahir di Bogor, 25/5/1970 Istri, 44 tahun, menikah, tidak bersekolah lagi, Peserta BPJS PBI, Pedagang KONDISI RUMAH TINGGAL • Kepemilikan rumah : Milik orang tua/sanak/saudara : Tembok • Tipe dinding : Jelek • Kualitas dinding : Asbes • Jenis atap : Bagus • Kualitas atap
: DKI Jakarta • Provinsi • Kabupaten : Kota Jakarta Pusat • Kecamatan : Menteng : Menteng • Desa : Jl. Menteng Tenggulun • Alamat RT 06/10
• Wisnu Prasetyo (NIK: 3171061101920002) lahir di Jakarta ,11/1/1992 Anak, 23 tahun, belum menikah, tidak bersekolah lagi, Peserta BPJS PBI, Buruh
• Litania (NIK: 3171065701000003) lahir di Jakarta, 17/1/2000 Anak, 15 tahun, belum menikah, SMP, Peserta BPJS PBI
• Sumber air minum • Cara memperoleh air minum • Penerangan utama • Source cooking fuel • Sanitasi/tempat BAB
: Ledeng meteran : Membeli : Listrik PLN : Gas/elpiji : Umum
KEPEMILIKAN ASET : Tidak punya • Mobil : Tidak punya • Sepeda motor : Punya • Sepeda : Tidak punya • Lemari es : Tidak punya • Tabung gas 12 kg • HP dalam rumah tangga : Punya
| 35
Jumlah Rumah Tangga Penerima PSKS dan KIS tahun 2015 Dan Jumlah Anak Usia 6-21 Tahun di Lokasi Peluncuran oleh Bapak Presiden R.I.
Keterangan: Untuk penerima KIS adalah mereka yang telah terdaftar dan memiliki Nomor Kartu Anggota BPJS Kesehatan *) Catatan: Akan disesuaikan dengan lokasi baru yang ditetapkan kemudian
| 36
Usulan Penyempurnaan SERVER Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)
SERVER Basis Data Terpadu (BDT)
SERVER Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (KEMENSOS)
Sistem Registrasi Tunggal Program Perlindungan Sosial Berisi Data yang telah divalidasi dan diverifikasi yang meliputi Nama, Alamat, Karakteristik Sosial Ekonomi, NIK, KK, Sidik Jari, Iris Mata, Data Kependudukan Lainnya, dan Data PMKS.
JKN
PKH
BSM
Raskin
BLSM/SKS
Program Lain | 37
PAGU PENERIMA KARTU INDONESIA SEHAT (KIS) 2015: 86,4 Juta + 1,8 Juta Anggota Keluarga PKH
Perubahan 2013/2014
Bayi PBI 2015
Panti Sosial
Verifikasi/Validasi Kemensos 2015 Usulan Pemda
PBI 2014 (BDT): 86,4 Juta NIK: 62,2 Juta
Panti Asuhan
Narapidana PMKS Lainnya
| 38
PAGU PENERIMA KARTU INDONESIA PINTAR (KIP) 2015: 20,3 Juta Anak Penerima BSM KPS Kemdikbud-Kemenag 2014
Anak* dari Keluarga PKH
Penerima BSM FUS KemendikbudKemenag 2014
Siswa Sekolah Keagamaan Kristen/Katolik
ANAK USIA SEKOLAH Dalam BDT (25% terbawah)
Santri dari Pondok Pesantren
Anak* dari Panti Asuhan/ Sosial PMKS Lainnya | 39
Perubahan dan Pemutakhiran Basis Data Terpadu
| 40
Mekanisme Perubahan Interim PPLS 2011
KPS 2013
P-BDT 2015
KKS 2014
Musdes/Muskel Hasil Perubahan Melalui Musdes/Muskel
Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 54/3150/SJ
402.000
Tentang pelaksanaan pembagian Kartu Perlindungan Sosial (KPS) dan Penanganan Pengaduan Masyarakat
33.000 201 3
2014 | 41
Mekanisme Perubahan Basis Data Terpadu Melalui Musdes/Muskel
| 42
Integrasi Proses Pemutakhiran Basis Data Terpadu 2015 DAFTAR PPLS11 PPLS11
Distribusi daftar rumah tangga sementara
Daftar RT sementara
DESA
Pengesahan oleh Bupati/Walik ota
Konsultasi publik daftar rumah tangga sementara DAFTAR PPLS11 PPLS11
Basis Data Terpadu
Daftar rumah tangga yang telah disahkan oleh Bupati/Walikota
Daftar RT hasil konsultasi publik yang telah disahkan Bupati/Walikota
Pengolahan dan perangkingan
Pendataan
| 43
Peran Penting Pemerintah Daerah
1
2
Tahap penyusunan daftar rumah tangga sasaran pendataan melalui konsultasi publik • Pemerintah daerah menjadi penanggungjawab pelaksanaan konsultasi publik di wilayah masing-masing. • Membentuk unit kerja pemutakhiran basis data terpadu yang melakukan supervisi, koordinasi, sosialisasi dan advokasi kepada jajaran pemerintahan di bawahnya • Memastikan satuan lingkungan terkecil (RT/RW/Dusun) menerima daftar rumah tangga sementara dan memastikan terselenggaranya konsultasi publik di masing-masing wilayah tersebut. • Menetapkan daftar rumah tangga hasil konsultasi publik dan mengirimkan daftar ke tersebut ke unit kerja di atasnya. Tahap pendataan rumah tangga hasil konsultasi public • Pengawasan dalam proses pelaksanaan pendataan bersama melalui unit kerja pemutakhiran basis data terpadu. • Menetapkan daftar rumah tangga hasil pendataan. • Dapat merekomendasikan tenaga pencacah lapangan dan petugas monitoring lapangan. | 44
Pengelolaan dan Pemanfaatan BDT
| 45
Basis Data Terpadu Untuk Program Perlindungan Sosial Ditetapkan oleh K/L atau Pemerintah aerah penyelenggara program
Kriteria kepesertaan program perlindungan sosial
Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial
JKN/PBI
Bantuan Siswa Miskin
Program Keluarga Harapan
Kriteria diterapkan kepada Basis Data Terpadu
Raskin
Program perlindungan sosial lainnya dengan sasaran individu/keluarga/rumah tangga
Daftar nama dan alamat individu/ keluarga/rumah tangga sasaran masing-masing program
| 46
Basis Data Terpadu Untuk Program Perlindungan Sosial Dikelola oleh UNIT PENETAPAN SASARAN NASIONAL, di bawah Sekretariat TNP2K dengan 3 (tiga) tugas utama:
1 2 3
Menyediakan layanan program
• Memastikan Basis Data Terpadu dapat dimanfaatkan oleh program perlindungan sosial , dengan bekerja sama dengan penyelenggara program • Memberi dukungan teknis kepada pengguna Basis Data Terpadu
Melakukan riset
• Memastikan kesahihan berbagai studi untuk memperbaiki kualitas penetapan sasaran program • Melakukan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan Basis Data Terpadu
Membangun sistem informasi
• Manajemen Basis Data Terpadu berbasis teknologi informasi • Penyajian beragam informasi dari basis data terpadu melalui media berbasis teknologi informasi
| 47
Penggunaan Basis Data Terpadu 3 Jenis Data yang Tersedia Data individu DENGAN nama dan alamat
• Digunakan hanya untuk program-program penanggulangan kemiskinan dan jaminan sosial. • Pengguna: kementerian/lembaga pelaksana program baik pusat maupun daerah. • Dibutuhkan surat permohonan dari pengguna yang berisi tentang deskripsi dan sasaran program – dapat berdiskusi dengan staf teknis TNP2K.
Data individu TANPA nama dan alamat
• Untuk tujuan perencanaan yang dilakukan oleh baik pemerintah pusat maupun daerah. • Pengguna: Pemerintah pusat & daerah, lembaga penelitian, NGO, dll. • Dibutuhkan surat permohonan dari pengguna.
Data agregat/distribusi tingkat kecamatan
• Untuk tujuan perencanaan yang dilakukan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. • Dapat diakses melalui website TNP2K. | 22
Website Basis Data Terpadu
www.bdt.tnp2k.go.id
| 49
Pemanfaatan Basis Data Terpadu (BDT) http://bdt.tnp2k.go.id
Daftar nama dan alamat
56
Masyarakat luas
Permintaan dari 21 Kementerian dan Lembaga
65
513
Permintaan dari Permintaan dari 31 Provinsi 308 Kabupaten/Kota
Data tidak untuk kepentingan politik dan komersial | 50
Kartu Perlindungan Sosial
Diberikan kepada 25% rumah tangga dengan status sosial ekonomi terendah atau 15,5 juta rumah tangga miskin dan rentan dan berlaku sampai dengan Desember 2014 | 51
Mekanisme Simpanan Keluarga Sejahtera Tahap Awal (November & Desember 2014) Rekening Bank dan Layanan Keuangan Digital
1 Juta
15,5 juta
Disertai pembagian: • Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) menggantikan KPS • SIM card berisi e-money
• Kartu Indonesia Pintar • Kartu Indonesia Sehat
14,5 Juta
Simpanan Giro Pos
Tetap menggunakan Kartu Perlindungan Sosial dan mendapatkan manfaat: • Program Indonesia Pintar • Program Indonesia Sehat
| 52
Jenis Kartu & Jumlah Kartu * Tahap Awal (November & Desember 2014)
1.030.028
157.943
1.030.028
4.451.508
*) Tambahan setelah kunjungan Bapak Presiden ke Sinabung, Kabupaten Karo tanggal 29 Oktober 2014
| 53
Basis Data Terpadu (BDT) Sebagai Sumber Data Tunggal Program Perlindungan Sosial BDT dibangun dari hasil registrasi PPLS 2011
40% keluarga dengan status sosial ekonomi (SSE) terendah
Basis Data Terpadu berisi + 25 juta rumah tangga atau + 96,7 juta jiwa
PBI untuk JKN : + 86,4 juta jiwa atau +21,8 juta keluarga (35% keluarga dengan SSE terendah) KPS, KKS, BSM: +15,5 juta RT (25% keluarga dengan SSE terendah) Garis kemiskinan 11,25% (28,3 juta jiwa) PKH: + 2,8 juta RT (8% dengan SSE terendah)
Keluarga diurutkan berdasarkan kondisi sosial ekonomi
| 54
Basis Data Terpadu Sebagai Sumber Data Tunggal Program Perlindungan Sosial
| 55
Dampak Penggunaan BDT Untuk Ketepatan Sasaran
| 56
Penggunaan Basis Data Terpadu (BDT) Sejak 2012 Memperbaiki Ketepatan Sasaran Program Perlindungan Sosial Bidang Pendidikan Ketepatan Sasaran BSM Mengalami Perbaikan
Kesalahan Penentuan Sasaran Berkurang 0
25% 20%
Poin Persen
Persentase Manfaat Total
30%
15% 10%
-10
5% -15
0% 1
2
3
4
5
6
7
8
9
-2,86
-5
10
-12,16 Exclusion Error
Inclusion Error
Desil Pengeluaran Perkapita SD 2009 0
25%
-2
20%
Poin Persen
Persentase Manfaat Total
SD 2013
15% 10% 5%
-4 -6
-3,98
-3,76
-8 -10 -12
0%
-14 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Exclusion Error
Inclusion Error
Desil Pengeluaran Perkapita SMP 2013
SMP 2009 Sumber: Susenas, 2009 dan 2013
| 57
Keberlanjutan Pendidikan Anak Usia Sekolah Pada Rumah Tangga 40% Termiskin 100
100 100 100 100 100 100
90
90
80
80 Persentase (%) usia6-25 tahun
Persentase (%) usia 6-25 tahun
100
71,1 70,5
70 60
55,5 50 40,6 40,3
40
2013
30
20,7
20
100 100 100 100 100 100
73,3 72,7
70 60
58,2
50 45,0 40
42,6
2014
30
23,2
20
10
10 0,8
0 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Lama Menempuh Pendidikan Kuantil 1
Kuantil 2
12
13
1,1
0 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Lama Menempuh Pendidikan Kuantil 1
Kuantil 2
Sumber: Analisis data Susenas Maret 2013 dan Maret 2014
| 58
Penggunaan Basis Data Terpadu (BDT) Sejak 2012 Memperbaiki Ketepatan Sasaran Program Perlindungan Sosial Bidang Kesehatan Ketepatan Sasaran Jamkesmas Mengalami Perbaikan
Kesalahan Penentuan Sasaran Berkurang 0 -2
20
-4
15 Poin Persen
Persentase Penerima Manfaat
25
10 5
- 3.91
-6 -8 -10 -12
0 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 Desil Pengeluaran Perkapita 2012
2014
Sumber: Susenas, 2012 dan 2014
-14 -16
- 13.93 Exclusion Error
Inclusion Error | 59
Terima Kasih
