SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN REPUBLIIK INDONESIA
PROSEDUR PERMINTAAN DAN PEMANFAATAN BASIS DATA TERPADU OLEH PEMERINTAH DAERAH
DISAMPAIKAN OLEH: BAMBANG WIDIANTO DEPUTI SESWAPRES BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN/ SEKRETARIS EKSEKUTIF TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN (TNP2K)
JULI 2012
BASIS DATA TERPADU UNTUK PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL Dikelola oleh UNIT PENETAPAN SASARAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN (UPSPK), di bawah Sekretariat TNP2K dengan 3 (tiga) tugas utama:
Menyediakan Layanan Program
• Memastikan Basis Data Terpadu dapat dimanfaatkan oleh Program Perlindungan Sosial, bekerja sama dengan penyelenggara program • Memberi dukungan teknis kepada pengguna basis data terpadu
Melakukan Riset
• Memastikan kesahihan berbagai studi untuk memperbaiki kualitas penetapan sasaran program • Melakukan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan Basis Data Terpadu
Membangun Sistem Informasi
• Manajemen Basis Data Terpadu berbasis teknologi informasi • Penyajian beragam informasi dari basis data terpadu melalui media berbasis teknologi informasi
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
2
PENGGUNA BASIS DATA TERPADU SAAT INI Sekretariat TNP2K bekerja sama dengan beberapa K/L memastikan penggunaan Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial
Jamkesmas
• Menggunakan nama & alamat dari Basis Data Terpadu sebagai basis kepesertaan tahun 2012
Raskin
• Menggunakan nama & alamat dari Basis Data Terpadu mulai Juni 2012, dengan metode penyaluran baru
PKH
Subsidi Siswa Pemda
• Menggunakan nama & alamat dari Basis Data Terpadu untuk ekspansi 2012 menuju 3 juta cakupan tahun 2014 • Komitmen penggunaan, sedang diupayakan teknis sinkronisasi data dengan Kemdikbud • Sejumlah Pemda telah memperoleh nama & alamat dari Basis Data Terpadu untuk Program yang dijalankan Daerah
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
3
AKSES TERHADAP BASIS DATA TERPADU UNTUK PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL Untuk keperluan Program, K/L dan Pemda terkait menyampaikan permintaan data kepada Sekretaris Eksekutif TNP2K, dengan menguraikan: • Nama dan tujuan Program yang akan dijalankan • Cakupan dan jenis intervensi (bentuk perlindungan sosial) yang akan dijalankan • Data pendukung yang diperlukan
Sekretariat TNP2K bekerja sama dengan K/L dan Pemda menyiapkan daftar nama & alamat sasaran serta data pendukung lainnya. Data disediakan oleh Sekretariat TNP2K tanpa dipungut biaya.
Untuk memastikan integritas data diperlukan Nota Kesepakatan Pemanfaatan Basis Data Terpadu, memastikan bahwa nama & alamat dari Basis Data Terpadu hanya akan dipakai untuk keperluan Program Perlindungan Sosial
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
4
PROSEDUR PERMINTAAN DAN PEMANFAATAN DATA OLEH PEMERINTAH DAERAH PEMDA
KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH 1. Menyampaikan keterangan tentang program yang akan menggunakan Basis Data Terpadu kepada Sekretaris Eksekutif TNP2K. (Lampiran 1) 2.
Menunjuk SKPD terkait dengan contact person yang akan menjadi mitra kerja TNP2K untuk merumuskan kebutuhan data program. (Lampiran 2)
3.
Menandatangani Surat Pernyataan bahwa nama dan alamat dari Basis Data Terpadu hanya akan digunakan untuk keperluan penetapan sasaran program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial. (Lampiran 3)
KEWAJIBAN SEKRETARIAT TNP2K 1. Menyediakan data tanpa biaya apapun. 2.
Memberikan data sesuai dengan permintaan daerah.
3.
Memberikan dukungan teknis terkait penggunaan & pengolahan data.
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
5
Lampiran 1 Lampiran 3
Lampiran 2
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
6
PERMINTAAN DATA PER 4 JULI 2012 BERDASARKAN LEMBAGA/INSTITUSI Lembaga Kementerian/Lembaga Pemda Provinsi Pemda Kabupaten/Kota Lainnya TOTAL Sumber: UPSPK – TNP2K, 2012
Total 7 35 228 5 275
Sedang Selesai Diproses 3 4 3 32 22 206 0 5 28 247
BERDASARKAN LEMBAGA/INSTITUSI Kegiatan Pelaksanaan Program Penelitian Lainnya Raskin Sumber: UPSPK – TNP2K, 2012 TOTAL
Total 232 1 2 40 275
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
Sedang Selesai Diproses 28 204 0 1 0 2 0 40 28 247 7
KONDISI TERKINI PELAKSANAAN Terima Kasih PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)
