Standar Pengelolaan Basis Data Terpadu

............

Standar Pengelolaan Basis Data Terpadu

............


Untuk Program Perlindungan Sosial

BASIS DATA TERPADU

STANDAR PENGELOLAAN BASIS DATA TERPADU UNTUK PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL Cetakan Pertama, Juli 2015 Hak Cipta Dilindungi Undang-undang © 2015 Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Foto cover: Sekretariat TNP2K Anda dipersilakan untuk menyalin, menyebarkan dan mengirimkan karya ini untuk tujuan non-komersial. Untuk meminta salinan laporan ini atau keterangan lebih lanjut mengenai laporan ini, silakan hubungi TNP2K-Knowledge Management Unit ([email protected]). Laporan ini juga tersedia di website TNP2K (www.tnp2k.go.id) TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia Jl. Kebon Sirih No. 14 Jakarta Pusat 10110 Telepon: (021) 3912812 | Faksimili: (021) 3912511 E-mail: [email protected] Website: www.tnp2k.go.id

iv

Standar Pengelolaan Basis Data Terpadu Untuk Program Perlindungan Sosial

BASIS DATA TERPADU

Daftar Isi Daftar Gambar Daftar Tabel Daftar Foto Daftar Istilah dan Singkatan Kata Pengantar

BAB I

LATAR BELAKANG

vii viii ix x xi

1-11

SECTION I Evolusi Sistem Penargetan untuk Program Perlindungan Sosial di Indonesia Proses Pembangunan Basis Data Terpadu 1 Isi Basis Data Terpadu Pengoperasian Basis Data Terpadu oleh TNP2K

4-7 7-9 10-10 10-11

BAB II FUNGSI, KOMPETENSI DAN PRINSIP KERJA UNIT PENGELOLA BASIS DATA TERPADU

13-17

BAB III PENATALAKSANAAN LAYANAN PENYEDIAAN DATA DAN BANTUAN TEKNIS UNTUK PEMANFAATAN BASIS DATA TERPADU

19-37

SECTION I Akses dan Pemanfaatan Basis Data Terpadu Layanan Penyediaan Data Basis Data Terpadu Layanan Bantuan Teknis Untuk Pemanfaatan Basis Data Terpadu Alur Penanganan Permohonan Data dan Bantuan Teknis Alur Penanganan Permohonan Data Alur Penanganan Permohonan Bantuan Teknis Pendokumentasian Layanan dan Data Sistem Rekam Kerja (Work Request Management) Pengarsipan Data Rilis (Data Archiving)

BAB IV STANDAR SISTEM MANAJEMEN DAN TEKNOLOGI INFORMASI BASIS DATA TERPADU Rancang Bangun Jaringan Komputer Unit Pengelola BDT

20-23 23-27 27-28 29-34 34-37

39-61

40-41 Rancang Bangun Ruang Pusat Data Unit Pengelola BDT 41-42 Layanan Server 42-43 Layanan Aplikasi 44-45 Layanan Jaringan 45-45 Sistem Keamanan Data 45-55 Prosedur Pengolahan Data 55-61 Standar Pengelolaan Basis Data Terpadu Untuk Program Perlindungan Sosial

v

BASIS DATA TERPADU

BAB V KONSEP SISTEM PENANGANAN KELUHAN DAN PEMUTAKHIRAN BASIS DATA TERPADU

Sistem Penanganan Keluhan Pemutakhiran Basis Data Terpadu SECTION I

DAFTAR PUSTAKA Lampiran 1: Nota Kesepakatan Bersama Lampiran 2: Format Keterangan Program Lampiran 3: Format Surat Pernyataan

vi


63-70 62-68 68-70

71-73 74-76 77 78

BASIS DATA TERPADU

Daftar Gambar Gambar 1.

Gambar 2. Gambar 3. Gambar 4. Gambar 5. Gambar 6. Gambar 7. Gambar 8.

Skema Kesalahan Inklusi (Inclusion Error) dan Kesalahan Eksklusi (Exclusion Error) Dalam Penetapan Sasaran Peserta/Penerima Manfaat Program Perlindungan Sosial Efektivitas Program Penanggulangan Sosial Menurut Hasil SUSENAS 2009 Proses Perolehan Daftar Awal Rumah Tangga PPLS 2011 Garis Besar Tahapan Proses Penanganan Permintaan Data Basis Data Terpadu Tahapan Penanganan Permohonan Data Tahapan Permohonan Bantuan Teknis Tampilan Panel Sistem Rekam Kerja Tahapan Pengarsipan Data (Data Archiving)

3 4 9 24 30 32 35 36


vii

BASIS DATA TERPADU

Daftar Tabel Tabel 1. Tabel 2. Tabel 3. Tabel 4. Tabel 5. Tabel 6. Tabel 7. Tabel 8. Tabel 9.

viii


Variabel Pendataan Sosial Ekonomi 2005 (PSE 2005) Variabel Pendataan Program Perlindungan Sosial Tahun 2011 (PPLS 2011) Ringkasan Manfaat Data Basis Data Terpadu Contoh Data Sebaran/Agregat dari Basis Data Terpadu Dokumen Pendukung Permohonan Data Basis Data Terpadu Penjelasan Tahapan Penanganan Permohonan Data Penjelasan Tahapan Permohonan Bantuan Teknis Memastikan Keandalan Jaringan Komputer Alur Keputusan (Decision Rules) dalam Sistem Penanganan Keluhan BDT

6 8 20 21 26 31 33 41 67

BASIS DATA TERPADU

Daftar Foto Foto 1. Foto 2. Foto 3. Foto 4. Foto 5. Foto 6. Foto 7. Foto 8. Foto 9. Foto 10. Foto 11. Foto 12. Foto 13. Foto 14. Foto 15. Foto 16. Foto 17. Foto 18. Foto 19. Foto 20. Foto 21. Foto 22. Foto 23. Foto 24. Foto 25.

Joshua Esty TNP2K Staff Rachma Safitri Rachma Safitri Rachma Safitri Joshua Esty Joshua Esty Joshua Esty Achmad Ibrahim Joshua Esty Achmad Ibrahim Achmad Ibrahim TNP2K Staff Joshua Esty Joshua Esty Joshua Esty TNP2K Staff Joshua Esty TNP2K Staff TNP2K Staff Joshua Esty TNP2K Staff Joshua Esty Joshua Esty Cocozero003/123RF.com

Sampul Buku Bab 1 (Hal. 1) 5 9 11 13 15 16 19 22 25 27 28 29 32 39 42 44 49 53 54 56 63 65 71


ix

BASIS DATA TERPADU

Daftar Isilah dan Singkatan APK Askeskin BDT BKKBN BLSM BLT BPS CD DPM FTL Jalinkesra Jamkesmas JPS JPS-BK KPS KUR MTA NDA N IK OPK PKH PMD PMT PNPM PPLS PSE RTHM RTSM Satpam SRK Susenas TIK TKPK TNP2K UPSPK VPN WAS

x


: Asisten Penanggung Jawab Kerja : Asuransi Kesehatan Penduduk Miskin : Basis Data Terpadu : Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional : Bantuan Langsung Sementara : Bantuan Langsung Tunai : Badan Pusat Statistik : Compact DIsc : Daftar Penerima Manfaat : Formulir Tindak Lanjut : Jalan Lain Menuju Kesehatan Masyarakat : Jaminan Kesehatan Masyarakat : Jaring Pengaman Sosial : Jaring Pengaman Sosial – Bantuan Kesehatan : Kartu Perlindungan Sosial : Kredit Usaha Rakyat : Message Transfer Agent : Non-Disclosure Agent : Nomor Induk Kependudukan : Operasi Pasar Khusus : Program Keluarga Harapan : Penjamin Mutu Data : Proxy Means Testing : Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat : Pendataan Program Perlindungan Sosial : Pendataan Sosial Ekonomi : Rumah Tangga Hampir Miskin : Rumah Tangga Sangat Miskin : Satuan Pengamanan : Sistem Rekam Kerja : Survei Sosial Ekonomi Nasional : Teknologi Informasi dan Komunikasi : Tim Koodinasi Penanggulangan Kemiskinan : Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan : Unit Penetapan Sasaran untuk Penanggulangan Kemiskinan : Virtual Private Network : Web Application Server

BASIS DATA TERPADU

Kata Pengantar Basis Data Terpadu (BDT) memiliki arti penting dalam usaha perbaikan keakuratan penetapan sasaran penerima manfaat program penanggulangan kemiskinan di Indonesia, mengingat BDT memuat data by name by address dari sekitar 24,7 juta rumah tangga atau 96,4 juta jiwa penduduk di Indonesia dengan peringkat kesejahteraan terendah. Pengelolaan data BDT dilakukan oleh Unit Penetapan Sasaran untuk Penanggulangan Kemiskinan (UPSPK) Sekretariat TNP2K. Tugas utama UPSPK adalah memastikan BDT dapat dimanfaatkan oleh program perlindungan sosial, memberikan dukungan teknis kepada pengguna BDT, melakukan pemantauan dan evaluasi pemanfataan BDT, memastikan kesahihan studi-studi untuk memperbaiki kualitas penetapan sasaran program, membangun manajemen BDT yang berbasis teknologi informasi, dan menyajikan informasi yang terdapat dalam BDT melalui media berbasis teknologi internet. Pengelolaan data yang sedemikian besar dengan tanggung jawab yang sedemikian berat harus didukung oleh keberadaan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan kompetensi khusus, serta tersedianya standar pengelolaan data yang menjamin keniscayaan pemanfaatannya. Buku Standar Pengelolaan BDT untuk Program Perlindungan Sosial ini disusun berdasarkan serangkaian pengalaman serta merupakan pedoman bagi praktek pengelolaan big data di Indonesia di masa depan. Terima kasih kami sampaikan kepada Tim Penulis yang telah berkontribusi pada penyusunan buku ini. Kami berharap semoga buku ini bermanfaat bagi seluruh pihak yang memiliki komitmen dan perhatian besar pada pentingnya pengelolaan data program penanggulangan kemiskinan di Indonesia.

Jakarta, Juli 2015

Dr. Bambang Widianto Deputi Seswapres Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan, Selaku Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.


xi

Latar Belakang ....................

1

LATAR BELAKANG

LATAR BELAKANG

P

enanggulangan kemiskinan merupakan salah satu sasaran pembangunan bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan pemerintah Indonesia dalam implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahap II (tahun 2010-2014). Dengan target menurunkan tingkat kemiskinan nasional dari 14,1% di tahun 2009 ke 8-10% pada akhir tahun 2014 pemerintah menetapkan strategi dan program untuk percepatan penanggulangan kemiskinan melalui Peraturan Presiden RI nomor 15 tahun 2010. Program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan terdiri dari tiga kelompok utama, yaitu: 1. Kelompok program berbasis individu/keluarga/rumah tangga, atau program Klaster 1, yang bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin. Program-program yang termasuk di Klaster 1 adalah program subsidi beras untuk rumah tangga berpenghasilan rendah (Program Raskin), program bantuan untuk siswa miskin (BSM), program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), dan program transfer tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan (PKH). 2. Kelompok program berbasis pemberdayaan masyarakat, atau Program Klaster 2, yang bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat. Yang termasuk dalam kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), termasuk PNPM Perkotaan, PNPM Pedesaan dan lain-lain. 3. Kelompok program berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, atau Program Klaster 3, yang bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil. Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah salah satu program penanggulangan kemiskinan yang termasuk dalam kelompok ini. Selain ketiga jenis program tersebut di atas, juga dilaksanakan sejumlah program penanggulangan kemiskinan lainnya yang juga bertujuan meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin. Dengan landasan Perpres nomor 15 tahun 2010, pemerintah Indonesia membentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang diketuai oleh Wakil Presiden RI untuk menyusun kebijakan dan program yang bertujuan mensinergikan

2


LATAR BELAKANG

kegiatan penanggulangan kemiskinan di berbagai kementerian/lembaga, serta melakukan pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaannya. Sedangkan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota diamanatkan pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) yang diketuai oleh wakil kepala daerah untuk melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di daerah masing-masing sekaligus mengendalikan pelaksanaan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan sesuai keputusan Tim Nasional. TNP2K memiliki lima agenda prioritas untuk jangka pendek-menengah, di antaranya adalah unifikasi sistem penargetan nasional. Sistem penargetan nasional adalah suatu sistem penetapan sasaran individu/keluarga/rumah tangga yang berhak mendapatkan program perlindungan/jaminan sosial dari pemerintah (pusat dan daerah) 1. Suatu sistem penargetan dikatakan efektif bila mampu mengurangi kesalahan eksklusi (exclusion error) dan kesalahan inklusi (inclusion error) peserta/penerima manfaat program (Gambar.1). Gambar 1. Skema kesalahan inklusi (Inclusion Error) dankesalahan eksklusi (Exclusion Error)dalam penetapan sasaran peserta/penerima manfaat program perlindungan sosial Miskin

Tidak Miskin

Menerima Bantuan Inclusion Error

Tidak Menerima Bantuan Exclusion Error Sumber: TNP2K

Sejak tahun 1998, pemerintah Indonesia telah melaksanakan sejumlah program perlindungan sosial dengan sasaran penduduk miskin, antara lain Program Raskin, Jamkesmas, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan lain-lain. Suatu analisis yang dilakukan pada data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2009 menunjukkan bahwa sistem penargetan program-program tersebut masih kurang efektif karena tingkat kesalahan inklusi dan kesalahan eksklusi yang cukup tinggi (Gambar 2). Hasil Susenas tahun 2009 tersebut juga mengindikasikan bahwa hanya sekitar 30% penduduk miskin yang menerima manfaat sekaligus tiga program perlindungan sosial yang dilaksanakan pemerintah saat itu yaitu Raskin, Jamkesmas dan BLT. 1

Widianto, B., Pengelolaan dan Pemanfaatan Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial, Paparan Sekretariat TNP2K, Jakarta, Januari 2012.


3

LATAR BELAKANG

Gambar 2. Efektivitas Program Penanggulangan Sosial Menurut Hasil SUSENAS 2009 100

Presentase Penerima Bantuan

Exclusion Error

75

Raskin

50 BLT

Inclusion Error

25 Daerah Pentargetan Efektif

Jamkesmas

0 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Desil Konsumsi Rumah Tangga Sumber: Susenas 2009

Kurang efektifnya penargetan program-program tersebut disebabkan antara lain karena masing-masing penyelenggara program menggunakan basis-data yang berbeda beda untuk mengidentifikasi sasaran program. Pengalaman dari sejumlah negara2 menunjukkan bahwa keberadaan basis-data yang terpadu (unified database) yang dapat digunakan oleh banyak program untuk penargetan peserta/penerima manfaat program dapat meningkatkan secara signifikan efektifitas program-program perlindungan sosial yang dilaksanakan.

EVOLUSI SISTEM PENARGETAN UNTUK PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL DI INDONESIA Sebelum tahun 1998, tidak ada kebijakan perlindungan sosial yang spesifik di Indonesia. Pemerintahan saat itu menerapkan strategi makro untuk menanggulangi kemiskinan, antara lain dengan cara stabilisasi harga bahan pangan, pembangunan infrastruktur pedesaan, dan beberapa program penyediaan kredit. Setelah terjadinya puncak krisis moneter Asia tahun 1997-1998, pemerintah mulai merancang dan melaksanakan program-program yang khusus ditujukan untuk penduduk miskin. Untuk merespon dampak krisis moneter, pemerintah saat itu meluncurkan 2

4

Contoh: Ficha de Estratificacion Social Comite Accion Social (Ficha CAS) di Chile, dan Sistema de Identificacion de Beneficiarios de Subsidios Sociales (Sisben) di Kolombia.


LATAR BELAKANG

Program Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang bertujuan memberikan perlindungan dalam bidang pangan, kesehatan, pendidikan, dan akses kepada sumber pendapatan untuk penduduk yang sudah miskin sebelum terjadinya krisis dan penduduk yang menjadi miskin karena dampak krisis. Di antara program-program JPS yang paling besar jumlah target peserta/penerima manfaatnya adalah program subsidi beras untuk rumah tangga miskin (awalnya disebut Operasi Pasar Khusus/OPK, kemudian menjadi Program Raskin) dan bantuan kesehatan (JPS-BK). Untuk penargetan peserta/penerima manfaat, kedua program tersebut menggunakan kombinasi pendekatan penargetan geografis dan rumah tangga3 dimana peserta/penerima manfaat program adalah penduduk yang tinggal di lokasi yang menjadi sasaran program dan masuk dalam kriteria sasaran yang ditetapkan program. Sasaran peserta/penerima manfaat program OPK/Raskin dan JPSBK adalah Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera-1 berdasarkan kriteria Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Daftar rumah tangga sasaran disediakan oleh Kader BKKBN berdasarkan hasil pendataan yang mereka lakukan menggunakan 23 variabel kondisi rumah tangga sebagai indikator status kesejahteraan rumah tangga.

Beberapa analisis terhadap cakupan program OPK dan JPS-BK menunjukkan tingkat kesalahan eksklusi dan inklusi yang cukup tinggi. Sebuah studi yang melibatkan 100 Desa/Kelurahan di 10 Kabupaten dari 8 Provinsi di Indonesia yang dilaksanakan pada tahun 1997-19984 melaporkan bahwa proporsi rumah tangga dari kelompok status kesejahteraan terendah yang menjadi peserta Program OPK hanya 52.7%, sementara terdapat sekitar 20% rumah tangga dari kelompok kuintil tertinggi yang juga menerima beras bersubsidi dari Program OPK. Sedangkan pada program JPS-BK, hanya sekitar 10,6% kelompok yang paling miskin menerima manfaat pelayanan kesehatan dengan JPS-BK5. Penggunaan indikator-indikator non-ekonomi (misalnya rutinitas dalam melaksanakan kewajiban agama) yang digunakan BKKBN sebagai bagian dari kriteria status kesejahteraan rumah tangga, serta kurangnya kompetensi Kader BKKBN dalam melakukan pendataan Sumarto, S., Suryahadi, A., Widyanti, W., Designs and Implementation of Indonesian Social Safety Net Programs, The Developing Economies, XL-1, March 2002: 3-31 Sumarto, S., Suryahadi, A., Pritchett, L., Safety Net and Safety Ropes: Who benefited from Two Indonesian Crisis Programs – the “Poor” or the “Shocked”, Policy Research Working Paper 2436, The World Bank East Asia and Pacific Region, September 2000 5 Sumarto, S., Suryahadi, A., Widyanti, W., Designs and Implementation of Indonesian Social Safety Net Programs, The Developing Economies, XL-1, March 2002: 3-31 3 4


5

LATAR BELAKANG

merupakan beberapa faktor yang diidentifikasi sebagai penyebab kurangnya efektifitas penargetan menggunakan data klasifikasi rumah tangga dari BKKBN. Pada tahun 2005, pemerintah melalui Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan Pendataan Sosial Ekonomi (PSE 2005). Tujuan utama PSE 2005 adalah untuk mengidentifikasi rumah tangga sasaran penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai kompensasi pengurangan subsidi bahan bakar minyak. Namun kemudian, disamping untuk program BLT, data PSE 2005 juga dipakai untuk penargetan program Asuransi Kesehatan Penduduk Miskin (Askeskin) yang kemudian dikenal dengan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Program Raskin. PSE 2005 mengumpulkan data 14 variabel non-moneter untuk mengukur kesejahteraan rumah tangga (Tabel 1). Masing-masing variabel tersebut diberi bobot yang kemudian diakumulasi menjadi indeks kesejahteraan rumah tangga yang didata6. Berdasarkan indeks kesejahteraannya, sekitar 19,1 juta rumah tangga yang didata dalam PSE 2005 diklasifikasikan menjadi Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM), Rumah Tangga Miskin (RTM), dan Rumah Tangga Hampir Miskin (RTHM). Dalam perkembangannya, klasifikasi status kesejahteraan rumah tangga dengan 14 variabel PSE 2005 dinilai kurang sensitif dibandingkan klasifikasi dari BKKBN, sebagaimana disampaikan dalam laporan evaluasi pelayanan KB bagi masyarakat miskin tahun 2010 oleh Badan Perencanaan Nasional (Bappenas)7. Hasil evaluasi Bappenas tersebut menyatakan bahwa kuota Jamkesmas yang didasarkan pada jumlah penduduk miskin menurut PSE 2005 lebih kecil daripada jumlah penduduk miskin menurut klasifikasi BKKBN (Keluarga Pra Sejahtera/KPS dan Keluarga Sejahtera I/KS-I) sehingga sebagian KPS dan KS-1 tidak bisa mengakses pelayanan KB gratis di puskesmas/klinik/RS. Tabel 1. Variabel Pendataan Sosial Ekonomi 2005 (PSE 2005) Variabel Kesejahteraan Rumah Tangga 1. Luas lantai per anggota rumah tangga/keluarga 2. Jenis lantai rumah 3. Jenis dinding rumah 4. Fasilitas tempat buang air besar (jamban) 5. Sumber air minum 6. Penerangan yang digunakan 7. Bahan bakar yang digunakan 8. Frekuensi makan dalam sehari 9. Kemampuan membeli daging/ayam/susu dalam seminggu 10. Kemampuan membeli pakaian baru bagi setiap ART

Kriteria Miskin < 8m² Tanah/papan/kualitas rendah Bambu, papan kualitas rendah Tidak punya Bukan air bersih Bukan listrik Kayu/arang Kurang dari 2 kali sehari Tidak Tidak

Ritonga, H., Pengembangan dan Pemanfaatan Data Kemiskinan dengan Bertumpu pada Kebijakan serta Ruang dan Peluang Pihak Lainnya, Paparan dalam Workshop Nasional : Database partisipatif dan pemanfaatannya untuk pemetaan sosial ekonomi interaktif dan Sistem Informasi dan Administrasi Desa/Kelurahan, Jakarta, 27 Februari 2014 7 Direktorat Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak BAPPENAS, Laporan Akhir Evaluasi Pelayanan Keluarga Berencana Bagi Masyarakat Miskin (Keluarga Pra Sejahtera/KPS dan Keluarga Sejahter-1/KS-1, 2010 5 Sumarto, S., Suryahadi, A., Widyanti, W., Designs and Implementation of Indonesian Social Safety Net Programs, The Developing Economies, XL-1, March 2002: 3-31 6

6


LATAR BELAKANG

Tabel 1. Variabel Pendataan Sosial Ekonomi 2005 (PSE 2005) (Lanjutan) Variabel Kesejahteraan Rumah Tangga 11. Kemampuan berobat ke puskesmas/poliklinik 12. Lapangan pekerjaan kepala rumah tangga 13. Pendidikan kepala rumah tangga 14. Kepemilikan aset/barang berharga minimal Rp. 500.000,-

Kriteria Miskin Tidak Petani gurem, nelayan, pekebun Blm pernah sekolah/Tidak tamat SD Tidak ada

Sumber: SMERU 2006

Pada tahun 2008, dalam rangka penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT), BPS selaku penanggungjawab penyediaan data rumah tangga sasaran penerima BLT8 mengadakan pendataan sosial ekonomi rumah tangga yang kemudian dikenal dengan Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS 2008). Data dasar PPLS 2008 adalah data PSE 2005 yang dimutakhirkan dengan hasil verifikasi pada 1.023 kecamatan di 97 kabupaten/kota di 15 provinsi wilayah uji coba Program Keluarga Harapan (PKH) sehingga diperoleh hasil akhir sejumlah 19.018.057 rumah tangga sasaran9. Pemeringkatan status kesejahteraan rumah tangga berdasarkan hasil PPLS 2008 masih menggunakan klasifikasi RTSM, RTM dan RTHM. Berbeda dengan PSE 2005, PPLS 2008 menggunakan 14 variabel rumah tangga PSE 2005 ditambah dengan 8 variabel individu (anggota rumah tangga) serta model Proxy Means Testing untuk menentukan peringkat status kesejahteraan rumah tangga yang didata10. Selain untuk penetapan sasaran Program BLT, data mikro rumah tangga hasil PPLS 2008 juga digunakan untuk penetapan sasaran Program Keluarga Harapan antara tahun 2009– 201111. Data hasil PPLS 2008 juga digunakan untuk mengidentifikasi rumah tangga sangat miskin untuk menjadi peserta/penerima manfaat Program Jalan Lain Menuju Kesejahteraan Rakyat (Jalinkesra) yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur antara tahun 2010-201312.

PROSES PEMBANGUNAN BASIS DATA TERPADU Dalam rangka pembangunan Basis Data Terpadu untuk Perlindungan Sosial, kembali dilaksanakan PPLS pada tahun 2011 (yang dikenal dengan PPLS 2011) oleh BPS. Pelaksanaan PPLS 2011 memanfaatkan momentum Sensus Penduduk tahun 2010 yang merupakan pemutakhiran data penduduk Indonesia secara menyeluruh. Data Sensus Penduduk 2010 digunakan sebagai data dasar untuk mengidentifikasi rumah tangga yang akan didata. Sejumlah perbaikan metodologi diterapkan dalam pelaksanaan dan pengolahan data PPLS 2011, yaitu: Instruksi Presiden RI nomor 3 tahun 2008 Imawan, W., Pendataan Program Perlindungan Sosial PPLS 2008, Presentasi dalam Rapat Koordinasi Tingkat Nasional Program Bantuan Langsung Tunai untuk Rumah Tangga Sasaran, Cikampek, 4 Juni 2008 10 Ritonga, H., Pengembangan dan Pemanfaatan Data Kemiskinan dengan Bertumpu pada Kebijakan serta Ruang dan Peluang Pihak Lainnya, Paparan dalam Workshop Nasional : Database partisipatif dan pemanfaatannya untuk pemetaan sosial ekonomi interaktif dan Sistem Informasi dan Administrasi Desa/Kelurahan, Jakarta, 27 Februari 2014 11 Nazara, S., Rahayu, SK., Program Keluarga Harapan (PKH) Program Bantuan Dana Tunai Bersyarat di Indonesia, TNP2K Research Brief no 42, October 2013 12 Sistem Rekam Kerja (Work Request Management System), UPSPK-TNP2K, 2014 8 9


7

LATAR BELAKANG

1) Daftar awal rumah tangga disusun melalui peta kemiskinan (poverty map), ditambahkan dengan hasil konsultasi dengan penduduk miskin (consultation with the poor) dan penyisiran (sweeping) saat pelaksanaan. 2) Variabel yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan rumah tangga lebih banyak daripada PPLS 2008, yaitu 26 variabel (lihat Tabel 2). 3) Cakupan rumah tangga yang didata lebih besar daripada PPLS 2008 yaitu 40% atau sekitar 24 juta rumah tangga. Tabel 2. Variabel Pendataan Program Perlindungan Sosial Tahun 2011 (PPLS 2011)

Sumber: PPLS 2011

PPLS 2011 dilaksanakan antara bulan Juli–Oktober 2011 oleh BPS. Sebagaimana diilustrasikan pada Gambar 3, daftar awal rumah tangga PPLS 2011 diperoleh dari hasil pemetaan kemiskinan (poverty map) dengan memanfaatkan hasil Sensus Penduduk tahun 2010, Survei Sosial Ekonomi (Susenas) tahun 2010 dan Potensi Desa (Podes). Selain rumah tangga hasil identifikasi awal tersebut, petugas PPLS 2011 juga mendata rumah tangga lain yang diduga miskin berdasarkan informasi dari rumah tangga miskin lainnya (dengan melakukan konsultasi dengan penduduk miskin selama proses pendataan), serta hasil penyisiran di lokasi pendataan. Semua rumah tangga yang didata tersebut, menjadi daftar awal rumah tangga hasil PPLS 2011.

8


LATAR BELAKANG

Gambar 3. Proses Perolehan Daftar Awal Rumah Tangga PPLS 2011 Pre-List Rumah Tangga (Berdasarkan peta kemiskinan yang berasal dari data Sensus Penduduk 2010)

Verifikasi Keberadaan Rumah Tangga oleh Pemimpin Lokal Konsultasi dengan Rumah Tangga Miskin Penyisiran

Daftar awal Rumah Tangga Disurvei pada PPLS 2011

Sumber: TNP2K

Data hasil PPLS 2011 diserahkan oleh BPS kepada TNP2K pada bulan Februari 2012. Kemudian dilakukan penyusunan indeks kesejahteraan masing-masing rumah tangga dengan menggunakan variable-variabel kesejahteraan rumah tangga yang didata saat PPLS 2011 dan model Proxy Means Testing (PMT). Model PMT yang digunakan dalam pengolahan data rumah tangga hasil PPLS 2011 dibangun dengan mengacu pada hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2010, sehingga secara statistik dapat mencerminkan gambaran karakteristik rumah tangga dan mengakomodasi perbedaan karakteristik antar wilayah. TNP2K membangun satu model PMT yang spesifik untuk masing-masing kabupaten/kota karena satu variabel yang di suatu kabupaten/kota menjadi faktor penentu tingkat kesejahteraan rumah tangga, mungkin tidak memiliki makna yang signifikan di daerah lain. Contohnya, kepemilikan aset sepeda motor mungkin menjadi variabel pembeda tingkat kesejahteraan rumah tangga di daerah pedesaan, namun mungkin tidak di daerah perkotaan. Berdasarkan indeks kesejahteraan yang dihasilkan oleh model PMT, data rumah tangga hasil PPLS 2011 diurutkan dari yang status kesejahteraan terendah hingga tertinggi. Data hasil PPLS 2011 yang sudah diolah tersebut mulai dioperasikan sebagai Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial pada bulan Maret 2012


9

LATAR BELAKANG

ISI BASIS DATA TERPADU Basis Data Terpadu berisi informasi sosial-ekonomi dan demografi dari sekitar 40% penduduk di Indonesia yang paling rendah status kesejahteraannya. Cakupan dari 40% penduduk dengan kondisi sosial ekonomi terendah ini ialah sekitar 24 juta rumahtangga atau sekitar 96 juta individu. Di setiap daerah, jumlah penduduk yang masuk dalam Basis Data Terpadu berbeda-beda, tergantung tingkat kemiskinan di masing-masing daerah. Provinsi/ kabupaten/ kota dengan tingkat kemiskinan yang lebih rendah akan mendapati bahwa jumlah rumah tangga yang berasal dari daerahnya dalam Basis Data Terpadu akan lebih rendah juga bila dibandingkan dengan provinsi/kabupaten/kota dengan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi, dan sebaliknya. Rumah tangga dalam Basis Data Terpadu dikelompokkan ke dalam kelompok yang disebut desil. Desil adalah kelompok per-sepuluhan sehingga seluruh rumah tangga dapat dibagi ke dalam 10 desil, sebagai berikut: • Desil 1 adalah rumah tangga dalam kelompok 10% terendah • Desil 2 adalah rumah tangga dalam kelompok antara 10-20% terendah, dan seterusnya hingga • Desil 10 adalah rumah tangga dalam kelompok 10% dengan tingkat kesejahteraan paling tinggi. Basis Data Terpadu berisikan kelompok Desil 1, Desil 2, Desil 3 dan Desil 4 karena memuat 40% rumah tangga dengan peringat kesejahteraan terendah di Indonesia. Basis Data Terpadu dapat memberikan data tentang sebaran/agregat dari individu/keluarga/rumah tangga menurut variabel-variabel sosial-ekonomi yang didata dalam PPLS 2011, serta informasi karakteristik sosial-ekonomi beserta nama dan alamat individu/keluarga/rumah tangga yang ada dalam Basis Data Terpadu.

PENGOPERASIAN BASIS DATA TERPADU OLEH TNP2K Untuk mendukung pelaksanaan tugas TNP2K dalam menyusun kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan dengan mensinergikan kegiatan penanggulangan kemiskinan di kementerian/lembaga, dibentuk Unit Penetapan Sasaran untuk Penanggulangan Kemiskinan (UPSPK) di bawah Sekretariat TNP2K sebagai pengelola Basis Data Terpadu. UPSPK bertugas13 untuk memastikan Basis Data Terpadu dapat dimanfaatkan oleh program perlindungan sosial, memberikan dukungan teknis kepada pengguna Basis Data Terpadu, melakukan pemantauan dan evaluasi pemanfataan Basis Data Terpadu, memastikan kesahihah studi-studi untuk memperbaiki kualitas penetapan sasaran program, membangun manajemen Basis Data Terpadu yang berbasis teknologi informasi, dan menyajikan informasi dari Basis Data Terpadu melalui media berbasis teknologi internet. Surat Keputusan Deputi Sekretaris Wakil Presiden RI Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Penanggulangan Kemiskinan selaku Sekretaris Eksekutif TNP2K nomor 9 tahun 2012.

13

10


LATAR BELAKANG

Sejak mulai beroperasinya Basis Data Terpadu pada bulan Maret 2015, UPSPK telah menangani lebih dari 900 permintaan data dan lebih dari 1.000 permintaan dukungan teknis terkait Basis Data Terpadu. Basis Data Terpadu telah digunakan untuk penetapan sasaran Program Raskin Program Keluarga harapan (PKH), Bantuan Siswa Miskin (BSM) dan Program Jamkesmas (khusus pelaksanaan di tahun 2013). Data Basis Data Terpadu juga digunakan untuk penetapan rumah tangga sasaran penerima Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang diluncurkan dalam rangka penyaluran Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) dan Program Percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial (P4S). Hingga bulan Juni 2014, sekitar 60% pemerintah daerah – baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota - telah mengakses Basis Data Terpadu untuk perencanaan dan pelaksanaan program-program perlindungan sosial yang diselenggarakan dengan dana daerah. Basis Data Terpadu juga telah dimanfaatkan untuk keperluan penelitianpenelitian terkait kemiskinan, baik yang dilakukan oleh TNP2K14 atau peneliti-peneliti dari lembaga akademis.

Salah satu contoh penelitian menggunakan Basis Data Terpadu: Lockley, A, Tobias, J., Bah, A., Hasil Kajian Gender dari Basis Data Terpadu, TNP2K, Januari 2013.

14


11

2

....................

Fungsi, Kompetensi dan Prinsip Kerja Unit Pengelola Basis Data Terpadu

UNIT PENGELOLA BASIS DATA TERPADU

FUNGSI, KOMPETENSI DAN PRINSIP KERJA UNIT PENGELOLA BASIS DATA TERPADU

T

ujuan utama Unit Pengelola Basis Data Terpadu adalah mengelola akses dan pemanfaatan Basis Data Terpadu untuk penyelenggara dan stakeholder lain yang terkait dengan program perlindungan sosial. Sejalan dengan tujuan tersebut, Unit Pengelola BDT menjalankan 3 fungsi pokok, yaitu:

1. Menyelenggarakan sistem pengelolaan data yang berbasis teknologi. Unit Pengelola BDT bertanggungjawab membangun sistem-sistem untuk Basis Data Terpadu; mengidentifikasi dan menerapkan penggunaan piranti lunak (software) yang sesuai kebutuhan operasionalisasi BDT; menyusun dan melaksanakan kebijakan dan protokol TI untuk menjamin ketersediaan, keamanan dan integritas data BDT; serta menyajikan akses terhadap beragam informasi dari BDT melalui media berbasis teknologi informasi. 2. Menyediakan layanan operasional data. Tujuan dari penyediaan layanan operasional BDT adalah memastikan bahwa BDT dapat digunakan untuk kajian, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi program-program penanggulangan kemiskinan/perlindungan sosial. Dalam hal ini, Unit Pengelola BDT bertugas memfasilitasi penyediaan data dan dukungan teknis kepada pengguna BDT; mempromosikan unifikasi sistem penargetan nasional dan BDT sebagai basis-data utama untuk mengidentifikasi sasaran program-program perlindungan sosial; sistem penargetan; membangun dan menyebarluaskan bahan komunikasi informasi edukasi (KIE) tentang BDT kepada stakeholder di tingkat nasional dan daerah; membangun dan membina hubungan dan kerjasama dengan pengguna BDT dan stakeholder lainnya untuk keperluan berbagi data (data sharing); dan melaksanakan pemantauan terhadap pemanfaatan data BDT oleh pengguna data. 3. Mengembangkan pengetahuan terkait penargetan untuk program perlindungan sosial. Pelaksanaan fungsi ini meliputi kegiatan membangun dan mengevaluasi metodologi dan prosedur identifikasi rumah tangga sasaran program perlindungan sosial; menyediakan rekomendasi-rekomendasi untuk penyempurnaan sistem penargetan nasional; menyediakan analisis data-data statistik dari BDT dan laporanlaporan lain terkait kemiskinan yang dapat membantu dalam penyempurnaan desain dan pelaksanaan program-program perlindungan sosial; dan membangun mekanisme validasi dan pemutakhiran data secara rutin untuk meningkatkan akurasi dan integritas data BDT.

14



Untuk mendukung pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut di atas, Unit Pengelola BDT perlu memiliki kompetensi kolektif minimal sebagai berikut: 1. Kewenangan sebagai penyusun kebijakan dalam mendukung proses perencanaan dan penganggaran program penanggulangan kemiskinan/perlindungan sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah Indonesia. 2. Kompetensi akademik minimal sarjana Strata 2 (S2) - atau kompetensi tersertifikasi yang dapat disetarakan - di bidang teknologi informasi dan sistem manajemen informasi, statistik, ekonomi pembangunan, kesejahteraan sosial, administrasi publik, jaminan sosial, demografi, komunikasi publik, manajemen politik, dan intervensi sosial. 3. Pengalaman melaksanakan perencanaan, penyelenggaraan, pemantauan, dan evaluasi program-program perlindungan sosial, terutama di bidang kesehatan, pendidikan, pangan, keuangan (conditional dan unconditional cash transfer), peningkatan akses ekonomi, dan peningkatan akses pada infrastruktur.

Dalam menjalankan fungsi-fungsinya, Unit Pengelola BDT menerapkan prinsip-prinsip kerja yang spesifik sesuai peraturan perundangan yang berlaku, sebagai berikut:


15


Dalam menjalankan fungsi-fungsinya, Unit Pengelola BDT menerapkan prinsip-prinsip kerja yang spesifik sesuai peraturan perundangan yang berlaku, sebagai berikut:

• Inklusif

Unit Pengelola BDT memfasilitasi akses dan pemanfaatan data dan informasi dari Basis Data Terpadu untuk lembaga-lembaga pemerintah maupun non-pemerintah sesuai dengan tujuan pemanfaatannya, dan tanpa dipungut biaya.

• Menghormati integritas data pribadi Warga Negara Indonesia Putusan Komisi Informasi Pusat No.187/V/KIP.PS.M.A/2012 pada Sidang Terbuka untuk Umum pada tanggal 18 Maret 201315 , telah menyatakan bahwa data dalam Basis Data Terpadu dikecualikan dari aturan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik karena memenuhi kriteria yang disebutkan dalam pasal 17 huruf h, yaitu memuat data-data pribadi sebagai berikut: 1. Riwayat dan kondisi anggota keluarga; 2. Riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan, kesehatan fisik, dan psikis seseorang; 3. Kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; 4. Catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.

15

16

Sidang ajudikasi Sengketa Informasi Publik antara pihak pemohon Perkumpulan Inisiatif dengan termohon TNP2K



Sesuai dengan pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Unit Pengelola BDT wajib menjaga rahasia dan keutuhan data nama dan alamat individu dalam Basis Data Terpadu, serta menjamin bahwa perolehan, penggunaan, dan pemanfaatan data nama dan alamat individu dalam Basis Data Terpadu sesuai dengan persetujuan pemilik data pribadi saat pendataan PPLS 2011, yaitu untuk pelaksanaan program pemerintah. Data nama dan alamat individu dalam Basis Data Terpadu hanya diterbitkan untuk instansi pemerintah (pusat dan daerah) yang menyelenggarakan program perlindungan sosial. Instansi pemerintah yang mengakses data nama dan alamat individu dalam Basis Data Terpadu ikut bertanggungjawab terhadap rahasia dan keutuhan data individu tersebut, yang dinyatakan secara tertulis dalam bentuk Nota Kesepakatan Kerjasama (untuk kementerian/lembaga setingkat kementerian) dan Surat Pakta Integritas (untuk instansi pemerintah daerah).

•

Akuntabilitas Sesuai dengan pasal 9, 10, 11, dan 12 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang selanjutnya dijelaskan dalam pasal 11 ayat 1 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Unit Pengelola BDT wajib mengumumkan secara berkala ringkasan laporan akses kepada Basis Data Terpadu yang sekurang-kurangnya terdiri atas: • Jumlah permohonan akses data BDT yang diterima • Waktu yang diperlukan dalam merespon setiap permohonan akses data BDT • Jumlah permohonan akses data BDT yang dikabulkan, baik sebagian atau seluruhnya, dan permohonan yang ditolak • Alasan penolakan permohonan akses data BDT.

Dalam menjalankan kewajiban tersebut, Unit Pengelola BDT bertanggungjawab untuk menyusun dan menginformasikan secara terbuka prosedur akses dan pemanfaatan BDT, serta membangun dan secara konsisten menggunakan sistem pendokumentasian permintaan akses data dan dukungan teknis terkait pemanfaatan Basis Data Terpadu.


17

3

......................

Penatalaksanaan Layanan Penyediaan Data dan Bantuan Teknis Untuk Pemanfaatan Basis Data Terpadu

PENATALAKSANAAN LAYANAN BDT

PENATALAKSANAAN LAYANAN PENYEDIAAN DATA DAN BANTUAN TEKNIS UNTUK PEMANFAATAN BASIS DATA TERPADU

P

ada prinsipnya, data BDT dapat digunakan oleh berbagai lembaga yang terlibat dalam program perlindungan sosial dan/atau upaya penanggulangan kemiskinan, termasuk lembaga pemerintah (pusat dan daerah), lembaga akademis atau penelitian, lembaga bantuan kerjasama antar pemerintahan, dan lembaga non pemerintah. Unit Pengelola BDT bertanggungjawab untuk memastikan bahwa akses kepada data BDT sesuai dengan tugas dan kewenangan lembaga pengguna data, serta data yang diterbitkan terlindungi dari perubahan oleh pengguna yang tidak berhak (unauthorized user).

AKSES DAN PEMANFAATAN BASIS DATA TERPADU Manfaat utama BDT dalam program perlindungan sosial adalah untuk melakukan perencanaan/analisis, penetapan sasaran penerima manfaat dan monitoring-evaluasi pelaksanaan program. Unit Pengelola BDT dapat menyediakan beberapa jenis data sesuai dengan tujuan pemanfaatannya, yaitu data sebaran/agregat, data individual tanpa nama dan alamat, serta data individual dengan nama dan alamat (Tabel 3). Tabel 3. Ringkasan Manfaat Data Basis Data Terpadu

Sumber: TNP2K

Pemanfaatan Basis Data Terpadu untuk Perencanaan dan Analisis Program Perlindungan Sosial Basis Data Terpadu dapat menyediakan Data Sebaran/Agregat dan Data Individual Tanpa Nama dan Alamat untuk melakukan analisis tentang jumlah dan karakteristik masyarakat miskin, untuk merancang program penanggulangan kemiskinan, dan memperkirakan anggaran yang dibutuhkan untuk program tersebut. Data-data tersebut disediakan untuk berbagai lembaga yang terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan program perlindungan sosial, termasuk instansi pemerintahan, lembaga penelitian, lembaga swadaya masyarakat, dan sebagainya.

20



Data sebaran/agregat dari BDT dapat memberikan informasi jumlah individu/keluarga/ rumah tangga berdasarkan variabel-variabel yang didata dalam PPLS 2011, misalnya:

• •

Jumlah keluarga yang memiliki anak usia sekolah (7-18 tahun) Jumlah individu usia sekolah (7-18 tahun) yang masih bersekolah dan yang tidak bersekolah • Jumlah rumah tangga yang belum memiliki sarana sanitasi yang layak. Sesuai dengan kebutuhan pemohon data, data sebaran/agregat dari Basis Data Terpadu dapat dirinci dari tingkat provinsi hingga tingkat desa/kelurahan. Tabel 4 menyajikan contoh data sebaran/agregat dari Basis Data Terpadu. Tabel 4. Contoh Data Sebaran/Agregat dari Basis Data Terpadu Jumlah Individu menurut Provinsi, Kelompok Usia dan Jenis Kelamin dengan Status Kesejahteraan 30 % Terendah Seluruh Indonesia

Sumber: Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial, Juli 2012

Data individual tanpa nama dan alamat merupakan data yang merinci karakteristik individu/keluarga/rumah tangga (umur, jenis kelamin, kondisi rumah, pekerjaan, pendidikan, dan sebaginya) namun tidak menyertakan data nama maupun alamat domisili dari individu/keluarga/rumah tangga tersebut. Data ini dapat digunakan untuk melakukan analisis karakteristik kemiskinan atau mengevaluasi efektifitas penargetan suatu program.

Pemanfaatan Basis Data Terpadu untuk Penetapan Sasaran/Penerima Manfaat dan Monitoring-Evaluasi Pelaksanaan Program Perlindungan Sosial Basis Data Terpadu dapat menyediakan Data Individual DENGAN Nama dan Alamat dari individu/keluarga/rumah tangga dalam Basis Data Terpadu untuk mengidentifikasi individu/keluarga/rumah tangga yang memenuhi kriteria untuk menjadi peserta/ penerima manfaat program sebagaimana ditetapkan oleh lembaga pengelola program. Data ini disediakan bagi lembaga pemerintahan (kementerian/lembaga pemerintah setingkat kementerian dan pemerintah daerah) yang mengelola program perlindungan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah. Standar Pengelolaan Basis Data Terpadu Untuk Program Perlindungan Sosial

21


Salah satu contoh Data Individual DENGAN Nama dan Alamat dari Basis Data Terpadu adalah Daftar Penerima Manfaat (DPM) Program Raskin. Sejak tahun 2012, Basis Data Terpadu telah digunakan untuk penetapan sasaran/penerima manfaat oleh sejumlah program perlindungan sosial, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat (misalnya Program Raskin tahun 2013 dan 2014, Program Jamkesmas tahun 2013, Program Keluarga Harapan/PKH, Program Bantuan Siswa Miskin/BSM, dan sebagainya) maupun oleh pemerintah daerah (misalnya Program Jaminan Kesehatan Daerah/ Jamkesda dan Program Raskin Dana APBD/Raskinda yang dilaksanakan oleh beberapa pemerintah kabupaten/kota). Untuk keperluan penetapan sasaran/penerima manfaat program, Basis Data Terpadu menerbitkan daftar individu/keluarga/rumah tangga yang memiliki karakteristik/kriteria sebagai syarat kelayakan menjadi peserta/penerima manfaat program. Karakteristik/kriteria kelayakan tersebut ditetapkan oleh lembaga penyelenggara program yang bersangkutan. Sebagai contoh, untuk Program Raskin tahun 2013, Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Kemenkokesra) selaku ketua tim koordinasi (Tikor) Program Raskin, menetapkan bahwa yang menjadi sasaran penerima manfaat Program Raskin adalah 15,5 juta rumah tangga dengan status kesejahteraan

22



terendah. Berdasarkan kriteria tersebut, Basis Data Terpadu mengidentifikasi 15.5 juta rumah tangga mulai dari status kesejahteraan yang terendah dalam Basis Data Terpadu, kemudian menerbitkan sebuah daftar berisi nama dan alamat Kepala Rumah Tangga dari rumah tangga yang telah diidentifikasi tersebut. Daftar yang dikenal sebagai Daftar Penerima Manfaat 1 (DPM-1) tersebut diserahkan dengan Berita Acara Serah Terima kepada penyelenggara program, dalam hal ini Kemenkokesra selaku ketua Tikor Program Raskin. Sebagai contoh lain pemanfaatan Basis Data Terpadu dalam penetapan sasaran penerima manfaat program perlindungan sosial adalah untuk Program Jamkesmas tahun 2013. Penyelenggara Program Jamkesmas, dalam hal ini Kementerian Kesehatan RI, menetapkan kriteria peserta Program Jamkesmas adalah individu dari rumah tangga dengan status kesejahteraan terendah sejumlah lebih kurang 86.4 juta jiwa. Berdasarkan kriteria tersebut, Basis Data Terpadu menerbitkan daftar nama dan alamat masing-masing individu mulai dari yang status kesejahteraannya terendah sampai mencapai jumlah sekitar 86.4 juta jiwa, dimana jumlah ini meliputi sekitar 21 juta rumah tangga dalam Basis Data Terpadu. Berbeda dengan DPM-1 Program Raskin, dimana yang dimasukkan dalam daftar sasaran penerima manfaat program hanya nama dan Kepala Rumah Tangga, daftar sasaran penerima manfaat Program Jamkesmas berisi nama dan alamat dari masingmasing individu yang menjadi sasaran. Dengan demikian, bila DPM-1 Program Raskin diperbandingkan dengan daftar sasaran penerima manfaat Program Jamkesmas tahun 2013 dapat timbul kesan bahwa kedua daftar tersebut tidak berasal dari Basis Data yang sama. Setelah diterbitkan dari Basis Data Terpadu, proses distribusi/diseminasi, verifikasi, pemutakhiran dan pemanfaatan daftar nama-alamat sasaran program menjadi tugas dan kewenangan masing-masing penyelenggara program. Pelaksanaan proses distribusi/ diseminasi, verifikasi, pemutakhiran dan pemanfaatan data sasaran penerima manfaat program dari Basis Data Terpadu akan diuraikan lebih detil pada Bab V dokumen ini.

LAYANAN PENYEDIAAN DATA BASIS DATA TERPADU Data dari Basis Data Terpadu disediakan TANPA BIAYA. Proses penyediaan data dari Basis Data Terpadu dilakukan dalam kerangka waktu lima belas hari kerja, terhitung sejak diterimanya dokumen-dokumen kelengkapan permohonan data secara lengkap. Secara garis besar, proses penanganan permintaan data dari Basis Data Terpadu terdiri dari empat tahapan sebagaimana digambarkan pada Gambar 4.


23


Gambar 4. Garis Besar Tahapan Proses Penanganan Permintaan Data Basis Data Terpadu Administrasi

Konsultasi

Pengolahan Data

Pengirim/ Penyerahan Data

Sumber: TNP2K

Tahap 1: Administrasi Mengingat Undang-Undang nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yang mewajibkan pengelola data elektronik untuk siap melaporkan pemanfaatan data yang dikelolanya, maka pada prinsipnya setiap permintaan dan penerbitan data Basis Data Terpadu harus dilakukan secara tertulis dan formal kepada Unit Pengelola BDT. Tujuan adanya dokumentasi tertulis tersebut adalah untuk merekam asal, jumlah dan jenis permintaan dan penerbitan data Basis Data Terpadu. Namun demikian, Unit Pengelola BDT tetap dapat menyediakan akses publik secara daring (online) untuk data sebaran/agregat karena tidak mengikutsertakan informasi yang bersifat privasi dari individu/keluarga rumah tangga dalam Basis Data Terpadu. Unit Pengelola BDT dapat memilih variabel-variabel yang paling sering digunakan untuk perencanaan program perlindungan sosial untuk dapat diakses oleh publik secara daring, antara lain:

• • • • • • • • • • • • • • • •

24

Status Kesejahteraan Rumah Tangga dan Individu; Kepala Rumah Tangga Perempuan Menurut Kelompok Usia; Status Kesejahteraan Individu Menurut Kelompok Usia dan Jenis Kelamin; Anak Bersekolah dan Tidak Bersekolah Menurut Kelompok Usia; Individu yang Bersekolah Menurut Jenis Sekolah dan Jenis Kelamin; Penggunaan Fasilitas Tempat Buang Air Besar; Tempat Pembuangan Akhir Tinja; Kecacatan Menurut Kelompok Usia dan Jenis Kelamin; Penyakit Kronis Menurut Kelompok Usia dan Jenis Kelamin; Individu yang Bekerja dan Tidak Bekerja Menurut Kelompok Usia; Lapangan Usaha dari Pekerjaan Utama Kepala Rumah Tangga; Lapangan Usaha dari Pekerjaan Utama Individu Usia 18-60 Tahun; Tempat Tinggal; Sumber Air Minum; Sumber Penerangan Utama dan Bahan Bakar Untuk Memasak



Kelengkapan dokumentasi permintaan data disesuaikan dengan tujuan pemanfaatan dan sensitifitas jenis data yang diminta, sebagaimana dirangkum pada Tabel-5. Permintaan data sebaran/agregat cukup dilakukan melalui surat formal kepada Unit Pengelola BDT dengan menyebutkan tujuan pemanfaatan data sebaran/agregat, variabel yang diperlukan data sebaran/agregatnya, data dari wilayah mana yang diperlukan, dan tingkat sebaran datanya (tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, atau desa/kelurahan). Untuk keperluan penelitian/analisis, Basis Data Terpadu dapat menyediakan data individual TANPA nama dan alamat yang dapat diakses oleh banyak pihak, termasuk lembaga pemerintah, lembaga akademis, lembaga sosial non pemerintah, bahkan mahasiswa yang akan menyusun skripsi, tesis atau disertasi terkait program perlindungan sosial. Permintaan data Basis Data Terpadu untuk keperluan penelitian dilakukan melalui surat formal kepada Unit Pengelola BDT, yang dilengkapi dengan proposal atau naskah rincian penelitian yang akan menggunakan data Basis Data Terpadu. Bila permintaan data adalah untuk keperluan peneliti individual – misalnya mahasiswa yang menyusun skripsi, tesis atau disertasi – maka diperlukan juga surat keterangan resmi dari lembaga pendidikan/penelitian yang menegaskan identitas pemohon sebagai mahasiswa atau staf lembaga tersebut.


25


Pemerintah Daerah yang membutuhkan Data Individual DENGAN Nama dan Alamat dari Basis Data Terpadu untuk keperluan penetapan sasaran/penerima manfaat program perlindungan sosial dapat melakukan permintaan melalui surat formal kepada Unit Pengelola BDT yang dilengkapi dengan: 1. Deskripsi tentang program dan kriteria sasaran/penerima manfaatnya (menggunakan formulir Keterangan Program sebagaimana pada Lampiran-2). 2. Surat Pernyataan ikut bertanggungjawab dalam melindungi integritas Data Individual dengan Nama dan Alamat dari Basis Data Terpadu (menggunakan format sebagaimana pada Lampiran-3). Tabel 5. Dokumen Pendukung Permohonan Data Basis Data Terpadu

- Surat Permohonan data - Surat Permohonan data - Keterangan Program - Nota Kesepahaman Lampiran-2 (Lampiran-1) - Surat Pernyataan ikut bertanggung jawab melindungi integritas data (Lampiran-3)

Tidak valid karena bukan lembaga penyelenggara program perlindungan sosial

Sumber: TNP2K

Tahap 2: Administrasi Setelah keperluan administrasi untuk permohonan data dilengkapi, maka tim Unit Pengelola BDT akan menghubungi kontak yang ditunjuk oleh instansi/lembaga pemohon data untuk melakukan klarifikasi terkait detil data yang diperlukan, termasuk variabel-variabel data yang dibutuhkan dan dapat disediakan oleh BDT, format data yang dapat dikelola oleh instansi/lembaga pemohon, dan cara pengiriman penyerahan data kepada pemohon.

Tahap 3: Pengolahan Data Unit Pengelola BDT akan menarik dan mengolah data/variabel data dari BDT sesuai dengan informasi detil mengenai data yang telah dikonsultasikan dengan pemohon Setelah pengolahan data selesai, data yang tersedia akan dicek memastikan kelengkapan data sebelum disalin ke compact disc (CD) untuk diserahkan kepada pemohon.

26



Tahap 4: Pengiriman /Penyerahan Data

Salinan data dalam CD (CD Data) dapat diserahkan kepada pemohon melalui pos atau secara langsung kepada pemohon apabila pemohon datang ke kantor Unit Pengelola BDT. Staf yang ditunjuk Pimpinan Unit Pengelola BDT akan menghubungi instansi/lembaga pemohon untuk memberitahukan bila data sudah dapat diambil atau akan dikirimkan.

LAYANAN BANTUAN TEKNIS UNTUK PEMANFAATAN BASIS DATA TERPADU Bantuan teknis untuk pemanfaatan Basis Data Terpadu bertujuan untuk memberikan promosi/sosialisasi manfaat dan potensi pemanfaatan Basis Data Terpadu, serta memastikan data yang telah diberikan dapat digunakan oleh pihak yang membutuhkan data tersebut. Unit Pengelola BDT menyediakan bantuan teknis sebelum, selama dan sesudah dilakukannya permintaan data. Bentuk bantuan teknis yang disediakan oleh Unit Pengelola BDT antara lain diskusi/konsultasi, kegiatan sosialisasi, pelatihan pemanfaatan BDT, dan pencocokan data lain kepada data BDT.

Konsultasi mengenai data BDT dapat diberikan saat pemohon bantuan teknis berkunjung ke Kantor Unit Pengelola BDT, dan permintaan informasi/klarifikasi melalui telepon atau surel. Perwakilan Unit Pengelola BDT akan memberikan konsultasi atas


27


pertanyaan atau pernyataan yang ingin dikonfirmasikan oleh pemohon bantuan teknis serinci mungkin. Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, lembaga akademis atau lembaga lainnya maupun publik dapat berkonsultasi dengan Unit Pengelola BDT.

Sosialisasi mengenai BDT dapat diminta oleh pemohon bantuan teknis melalui surat permohonan yang ditujukan kepada Pimpinan Unit Pengelola BDT. Perwakilan Unit Pengelola BDT akan datang ke lokasi sosialisasi dan bertindak sebagai narasumber mengenai data BDT. Pada umumnya, bantuan teknis ini diberikan kepada Kementerian/ Lembaga, pemerintah daerah, universitas, donor, atau LSM.

Pelatihan pemanfaatan BDT merupakan bantuan teknis yang diberikan khusus kepada kepada Pemerintah Daerah yang menginginkan dukungan Unit Pengelola BDT dalam perencanaan programnya. Permohonan bantuan teknis ini dapat diutarakan Pemerintah Daerah melalui surat permohonan yang ditujukan kepada Pimpinan Unit Pengelola BDT. Penyampaian materi dilakukan selama dua hari melalui metode presentasi dan kerja kelompok. Contoh materi yang dipresentasikan dalam pelatihan adalah tujuan BDT dibangun, proses pembangunan BDT, perbedaan antara Susenas dan BDT, akses dan pemanfaatan BDT, serta topik-topik lainnya yang sejalan dengan perkembangan jaman dianggap selaras dengan akurasi, verifikasi, validasi, dan pemutakhiran data. Bentuk bantuan teknis lainnya yang diberikan oleh Unit Pengelola BDT adalah melakukan pencocokan (matching) data milik program-program bantuan sosial, Kementerian/Lembaga, atau Pemerintah Daerah dengan data BDT. Pencocokan data merupakan kerjasama yang mungkin dilakukan oleh Unit Pengelola Data dengan institusi lain, misalnya, melalui sinkronisasi kode wilayah, Forum Pengguna NIK (Nomor Induk Kependudukan), atau pembentukan basis data daerah.

28



ALUR PENANGANAN PERMOHONAN DATA DAN BANTUAN TEKNIS Bagian ini merinci tahap-tahap penanganan permohonan data dan bantuan teknis terkait Basis Data Terpadu yang dilaksanakan di dalam Unit Pengelola BDT. Secara umum, Unit Pengelola BDT menerapkan kerangka waktu penyelesaian penanganan permohonan data atau bantuan teknis selama 15 hari kerja terhitung sejak seluruh dokumen pendukung diterima lengkap.

Alur Penanganan Permohonan Data Secara umum, alur penanganan permohonan data di dalam Unit Pengelola BDT ditunjukkan oleh Gambar 5 dengan rincian pekerjaan sesuai deskripsi pada Tabel 6. Permohonan data yang telah mendapatkan persetujuan untuk diproses dicatat dalam Sistem Rekam Kerja oleh Asisten Penanggungjawab Kerja16 (APK). Pimpinan Unit atau Pejabat yang ditunjuk oleh Pimpinan Unit Pengelola BDT mendelegasikan tindak lanjut permohonan data kepada anggota unit sebagai Penanggungjawab Kerja (PK). PK yang ditunjuk mengontak pemohon data untuk melakukan konsultasi. Hal-hal yang pada umumnya dikonsultasikan adalah pengkonfirmasian kriteria data program yang diminta dan kelengkapan berkas permohonan data. Selanjutnya, Formulir Tindak Lanjut (FTL) dari Sistem Rekam Kerja dicetak dan diparaf Pejabat Penjamin Mutu Data17 (PMD); dan dilanjutkan dengan permintaan persetujuan dari Pimpinan Unit Pengelola BDT. Berikutnya, data disiapkan oleh Ekstraktor Data dan 16 17

Helpdesk Koordinator Operasional


29


diperiksa oleh PK/Tim Riset; kemudian, data tersebut diserahkan kembali kepada Pejabat PMD untuk diperiksa sekali lagi guna menjaga ketepatan data yang akan diberikan kepada pemohon. Bila ada hal yang perlu disesuaikan, maka data yang telah disiapkan harus dikembalikan lagi ke Ekstrator Data. PK lalu menyiapkan Konsep Surat Balasan dan Tanda Terima; status permohonan data pada saat ini adalah “Data siap dikirim/diserahkan”. Setelah itu, Konsep Surat Balasan dan Tanda Terima diperiksa oleh Pejabat PMD; lalu dikirimkan kepada Pimpinan Unit Pengelola BDT untuk diparaf. Terakhir, Surat Balasan diteruskan kepada Pimpinan Unit Pengelola BDT untuk ditandatangani. Data dikirimkan kepada/dijemput oleh pemohon data. Bila data dikirimkan, maka pemohon data wajib mengirimkan kembali Tanda Terima kepada Unit Pengelola BDT via surel atau faks agar Lembar Kata Kunci dapat dikirimkan. Bila data dijemput, maka Lembar Kata Kunci dapat langsung diserahkan kepada pemohon data setelah Tanda Terima ditandatangani. Gambar 5. Tahapan Penanganan Permohonan Data

your te xt here

Sumber: TNP2K TNP2K

30



Tabel 6. Penjelasan Tahapan Penanganan Permohonan Data


31


Alur Penanganan Permohonan Bantuan Teknis Ketika permohonan bantuan teknis telah diterima, maka PK dari Unit Pengelola BDT yang ditunjuk Pimpinan akan menghubungi dan berkonsultasi dengan pemohon bantuan teknis. Secara umum, alur penanganan permohonan bantuan teknis dalam Unit Pengelola BDT ditunjukkan oleh Gambar 6 dengan rincian pekerjaan sebagaimana deskripsi pada Tabel 7. Gambar 6. Tahapan Permohonan Bantuan Teknis

your te xt here

Sumber: TNP2K

32



Tabel 7. Penjelasan Tahapan Permohonan Bantuan Teknis

Sumber: TNP2K

Permohonan bantuan teknis yang telah disetujui oleh Kepala Unit Pengelola BDT akan diregistrasi ke SRK; dilakukan penunjukan PK oleh Pimpinan; dan PK yang ditunjuk mengontak pemohon untuk melakukan konsultasi. Hal-hal yang pada umumnya dikonsultasikan terkait dengan pengkonfirmasian bantuan teknis yang diperlukan pemohon. Selanjutnya, PK menyusun konsep Surat Balasan atas permohonan narasumber tersebut. Setelah diperiksa oleh Koordinator Operasional, konsep Surat Balasan diparaf PMD; dan diberikan kepada Pimpinan untuk ditandatangani. Bila konten Surat Balasan adalah permohonan “tidak diterima”, maka Surat Balasan dapat langsung dikirimkan dan tahapan penanganan permohonan bantuan teknis selesai disini. Bila “diterima”, maka Surat Balasan Standar Pengelolaan Basis Data Terpadu Untuk Program Perlindungan Sosial

33


dibawa saat PK menjadi pemateri (untuk bantuan teknis berupa permohonan sosialiasi dan pelatihan), dan Surat Tugas untuk PK diterbitkan. Tahapan penanganan permohonan bantuan teknis selesai saat PK datang ke daerah yang ditugaskan, dengan membawa Surat Balasan dan Surat Tugas, dan melaksanakan tugasnya sebagai pemateri. Unit Pengelola BDT tidak membebankan biaya apapun (transportasi, akomodasi, honorarium) terkait penanganan bantuan teknis yang diberikan kepada pemohon bantuan teknis.

PENDOKUMENTASIAN LAYANAN DAN DATA Untuk kepentingan pertanggungjawaban publik, Unit Pengelola BDT merekam setiap layanan data dan bantuan teknis yang pernah diberikan, serta setiap data yang pernah diterbitkan dari Basis Data Terpadu. Bagian ini akan merinci sistem rekam kerja (untuk mendokumentasikan layanan data dan bantuan teknis) serta sistem pengarsipan data (untuk mendokumentasikan setiap data yang pernah diterbitkan dari Basis Data Terpadu).

Sistem Rekam Kerja (Work Request Management) Sistem Rekam Kerja (SRK) adalah portal informasi dan rekam jejak komunikasi mengenai permohonan data dan bantuan teknis yang didisposisikan kepada Petugas Layanan Program di Unit Pengelola BDT. Setiap anggota tim Unit Pengelola BDT memiliki identitas (user name) dan kata kunci (password) yang unik untuk mengakses SRK. Pada panel SRK (Gambar 7), petugas dapat memilih menu kerja sesuai kebutuhan, yang meliputi:

Menu “Terbuka” untuk mengakses informasi detil mengenai permohonan data atau bantuan teknis yang masih dalam proses penanganan. Menu “Selesai” untuk mengakses informasi detil mengenai permohonan data atau bantuan teknis yang sudah selesai ditangani. Menu “Permohonan Baru” untuk meregistrasi permohonan data atau bantuan teknis yang baru Menu “Laporan” untuk mengakses rangkuman permohonan data dan bantuan teknis yang telah dan sedang diproses.

34



Menu “Kontak” untuk mengakses inventori detil kontak pemohon data Menu “Kunjungan”

untuk mengakses rangkuman kunjungan konsultasi tatap muka dengan (calon) pengguna data di kantor Unit Pengelola BDT

Pengarsipan Data Rilis (Data Archiving) Unit Pengelola BDT bertanggung jawab untuk mengarsipkan data yang sudah pernah dirilis kepada pihak pemohon data agar setiap permohonan data dari Kementerian/ Lembaga maupun Pemerintah Daerah dapat dipertanggungjawabkan. Gambar 7. Tampilan Panel Sistem Rekam Kerja Gambar 6. Tampilan Panel Sistem Rekam Kerja

Gambar 14. Tahapan Pengarsipan Data (Data Archiving)

Pengarsipan data yang sudah pernah dirilis dimulai tepat setelah data diekstrak sesuai kriteria program yang ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga atau Pemerintah Daerah penyelenggara program (Gambar 14). Folder Kerja dibuat dan diberi Nomor Tiket oleh Ekstraktor Data. Setelah itu, Folder Kerja di-zip; dan, Ekstraktor Data melakukan filterisasi data pada Folder Kerja yang telah di-zip sebelumnya sesuai FTL yang telah dikerjakan oleh PK. Pada tahapan yang sama, Ekstraktor Data juga melakukan penamaan arsip dan membuat Kata Kunci untuk membuka CD data yang nantinya akan diberikan kepada pemohon data. Kemudian, data yang telah difilter tersebut di-zip dan diperiksa kesesuaian dan kualitasnya (oleh

Sumber: TNP2K

Koordinator Operasional). Pada tahap ini, status pengekstrakan data adalah Data Siap. Bila Data Siap telah diperiksa, maka Ekstraktor Data akan melakukan penyimpanan data ke Folder Utama – berisi Data data Referensi, Siap,pernah Histori, dan Laporan, yang dibedakan berdasarkan pemohon Pengarsipan yangData sudah dirilis dimulai tepat setelah data diekstrak sesuai data (Nasional atau Daerah). Folder Utama disimpan di Data Server dan Data Storage Backup. kriteria program yang ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga atau Pemerintah Daerah Folder Utama hanya dapat diakses oleh user yang memiliki akses khusus, sesuai fungsi dan penyelenggara program (Gambar 8). tugasnya masing-masing. Standar penamaan arsip yang dilakukan oleh Ekstraktor Data dibedakan berdasarkan

Folder Kerja dibuat dan diberi Nomor Tiket oleh Ekstraktor Data. Setelah itu, Folder Kerja permohonan yang masuk (permohonan data atau bantuan teknis). Tahapan yang harus dilalui di-zip; Ekstraktor Data filterisasi dalamdan, proses penamaan arsipmelakukan adalah sebagai berikut: data pada Folder Kerja yang telah di-zip sebelumnya sesuai FTL yang telah dikerjakan oleh PK. Pada tahapan yang sama, Ekstraktor PENGEMASAN Data PENGEKSTRAKAN juga melakukan penamaan arsip dan membuat Kata Kunci untuk membuka CD PENAMAAN PENAMAAN FAIL DATA KE DALAM DATA FOLDER data yang nantinya akan diberikan kepada pemohon data. CD


Baik untuk permohonan data maupun bantuan teknis, proses tindak lanjut akan menggunakan Untuk Program Perlindungan Sosial Formulir Tindak Lanjut (FTL) dalam Sistem Rekam Kerja. Setiap data yang dirilis mendapatkan nomor seri identitas. Nomor seri ini tercantum pada label CD yang berisi salinan-data tersebut untuk mempermudah pelacakan data yang pernah dirilis bila diperlukan di kemudian hari. Berikut

35


Kemudian, data yang telah difilter tersebut di-zip dan diperiksa kesesuaian dan kualitasnya (oleh Koordinator Operasional). Pada tahap ini, status pengekstrakan data adalah Data Siap. Bila Data Siap telah diperiksa, maka Ekstraktor Data akan melakukan penyimpanan data ke Folder Utama – berisi Data Referensi, Data Siap, Histori, dan Laporan, yang dibedakan berdasarkan pemohon data (Nasional atau Daerah). Folder Utama disimpan di Data Server dan Data Storage Backup. Folder Utama hanya dapat diakses oleh user yang memiliki akses khusus, sesuai fungsi dan tugasnya masing-masing. Standar penamaan arsip yang dilakukan oleh Ekstraktor Data dibedakan berdasarkan permohonan yang masuk (permohonan data atau bantuan teknis). Tahapan yang harus dilalui dalam proses penamaan arsip adalah sebagai berikut: Gambar 8. Tahapan Pengarsipan Data (Data Archiving) Pengekstrakan

Data

Penamaan Folder

Penamaan File

Pengemasan data ke dalam CD

Sumber: TNP2K

Baik untuk permohonan data maupun bantuan teknis, proses tindak lanjut akan menggunakan Formulir Tindak Lanjut (FTL) dalam Sistem Rekam Kerja. Setiap data yang dirilis mendapatkan nomor seri identitas. Nomor seri ini tercantum pada label CD yang berisi salinan-data tersebut untuk mempermudah pelacakan data yang pernah dirilis bila diperlukan di kemudian hari. Berikut ini adalah standar penomoran identitas data: A. Penamaan Folder untuk Permohonan Data dan Bantuan Teknis 1. Permohonan Data Nasional Kode Nasional_Nama lembaga/Kementrian_ Nomor Tiket Permohonan Contoh: 0_PPN BAPPENAS_ 981234 2. Permohonan Data Daerah Kode Daerah_Nama Kabupaten/Kota_ Nomor Tiket Permohonan Contoh: 1607_BANYU ASIN_538789 B. Penamaan Dokumen untuk Permohonan Data dan Bantuan Teknis 1. Permohonan Data Nasional Kode Nasional_Nama lembaga/Kementrian_Nama Program Contoh: 0_PPN BAPPENAS_ RUJUKAN TERPADU 2. Permohonan Data Daerah Kode Daerah_Nama Kabupaten/Kota_Nama Program Contoh: 1607_BANYU ASIN_BSM DAERAH

36



C. Penamaan Label CD untuk Permohonan Data Permohonan Data Nasional a. Baris pertama berisi: Lembaga/Kementrian yang meminta Data Contoh: KEMENTRIAN SOSIAL b. Baris kedua berisi: Nama Program Contoh: PKH 2014 c. Pemberian Nomor: Kode CD_Nomor FTL/BDT/Bulan/Tahun Contoh: 800.561/BDT/VIII/2014 D. Permohonan Data Daerah a. Baris pertama berisi: Nama Provinsi dari Kabupaten/Kota yang melakukan permohonan data Contoh: Sulawesi Selatan b. Baris kedua berisi: Nama Kabupaten/Kota Contoh: Soppeng c. Baris Ketiga:Pemberian Nomor Kode CD_Nomor FTL/BDT/Bulan/Tahun Contoh: 800.561/BDT/VIII/2014 E. Bantuan Teknis a. Baris pertama berisi: Nama Provinsi dari Kabupaten/Kota yang melakukan permohonan data Contoh: Sulawesi Selatan b. Baris kedua berisi: Nama Kabupaten/Kota Contoh: Soppeng c. Baris Ketiga: Pemberian Nomor Kode CD_Nomor Tiket Permohonan Data/ BDT/ Bulan/ Tahun Contoh: 800.257608/BDT/VIII/2014

Sumber: TNP2K


37

4

....................

Standar Sistem Manajemen dan Teknologi Informasi Basis Data Terpadu

STANDAR SISTEM MANAJEMEN DAN TEKNOLOGI INFORMASI

STANDAR SISTEM MANAJEMEN DAN TEKNOLOGI INFORMASI BASIS DATA TERPADU

D

alam pelaksanaan pengelolaan BDT berbasis TIK, Unit Pengelola BDT telah mengembangkan: Rancang Bangun Jaringan Komputer Unit Pengelola BDT Rancang Bangun Ruang Pusat Data (Data Center) untuk menunjang operasionalisasi BDT Rancang Bangun layanan (services) berbasis TIK untuk menunjang pemanfaatan BDT oleh pengguna internal dan eksternal : a. Layanan Server b. Layanan Aplikasi c. Layanan Jaringan Sistem keamanan untuk melindungi BDT dari akses oleh orang yang tidak berhak ataupun dari bencana alam Prosedur Pengolahan Data

• • •

• •

RANCANG BANGUN JARINGAN KOMPUTER UNIT PENGELOLA BDT Jaringan komputer Unit Pengelola BDT merupakan bagian dari infrastruktur TIK (teknologi informasi dan komunikasi) yang diperlukan untuk mendukung operasionalisasi BDT dan dataset-dataset terkait lainnya. Kegagalan fungsi jaringan komputer sangat mempengaruhi seluruh kegiatan Unit Pengelola BDT karena pengelolan BDT dilaksanakan dengan berbasis TIK. Oleh karena itu, jaringan komputer yang dibangun harus memiliki kehandalan dan ketersediaan (reliability and availability) yang tinggi. Untuk itu, rancang bangun jaringan komputer Unit Pengelola BDT mengacu pada standar kehandalan dan ketersediaan yang sudah diterapkan secara internasional. Jaringan komputer Unit Pengelola BDT saat ini merupakan suatu redundant capacity components site infrastruktur, yang menerapkan single path for power and cooling distribution, termasuk redundant components yang memastikan ketersediaan 99,749%. Tingkat ketersediaan tersebut dianggap sudah dapat memenuhi kebutuhan pelayanan BDT yang tidak bersifat real-time.

40



Tabel 8. Memastikan Keandalan Jaringan Komputer

Sumber: TNP2K

Catatan CPU = central processing unit; FLOOD = type of denial of service attack on a computer system; LAN = local area network; RAID 5 = a system of backup drives for extra security.

RANCANG BANGUN RUANG PUSAT DATA UNIT PENGELOLA BDT Ruang Pusat Data Unit Pengelola BDT adalah ruangan utama untuk menempatkan infrastruktur TIK (seperti servers, storages, serta peralatan TIK lainnya) yang diperlukan dalam kegiatan pengolahan data BDT dan dataset terkait lainnya. Dalam merancang Ruang Pusat Data Unit Pengelola BDT mengacu pada standar-standar internasional sebagai berikut: a. Standar ANSI/TIA18 Standar ANSI/TIA yang dirujuk dalam perancangan dan pembangunan Ruang Pusat Data Unit Pengelola BDT antara lain adalah:

• ANSI/TIA-942 Telecommunication Standard for Data Centers

18 ANSI/TIA (American National Standards Institute/ Telecommunications Industry Association) adalah asosiasi perusahaan di Amerika Serikat yang mengembangkan standar-standar industri untuk berbagai jenis produk Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Asosiasi ini bersifat sukarela dan mengembangkan standar-standar berdasarkan konsensus


41


• ANSI/TIA-942-1, Data Center Coaxial Cabling Specification and Application •

Distances ANSI/TIA-942-2 telecommunication standards for data centres (addendum 2 – additional guidelines for data centres).

b. Standar ISO/IEC6 JTC-119 ISO/IEC yang dirujuk dalam perancangan dan pembangunan Ruang Pusat Data Unit Pengelola BDT antara lain adalah:

• ISO/IEC 24764 Information technology – generic cabling systems for data •

centres ISO/IEC 18010 Information technology – pathways and spaces for customer premises cabling

LAYANAN SERVER a. Directory Services Dalam konteks TIK, sebuah “directory” adalah sebuah struktur informasi yang berisi daftar pengguna, komputer, peripherals dan hak akses (access right) dalam suatu jaringan (network) komputer. Akses ke suatu jaringan komputer dimungkinkan oleh karena adanya layanan directory. Layanan ini merupakan basis bagi berbagai layanan lainnya, seperti: Single sign-on services Roaming user profiles Automatic software distribution and installation Rights management based on computer, clients and properties

• • • •

19 SO/IEC JTC 1 adalah sebuah Joint Technical Committee (JTC) yang dibentuk ISO (International Organization for Standardization ) dan IEC (International Electrotechnical Commission) yang bertugas untuk membuat, memelihara, mempromosikan, dan memfasilitasi standar-standar internasional di bidang TIK.

42



b. File Server File Server adalah sebuah komputer yang terhubung ke suatu jaringan (network) yang menyediakan akses ke file-file komputer bagi laptop, workstation, komputer lain yang terhubung ke jaringan tersebut. Layanan ini memungkinkan pengguna berbagi (share) dan bertukar (exchange) fail dengan pengguna lainnya. Pengelolaan hak akses sangatlah penting bagi layanan file server, karena tidak semua pengguna punya akses ke semua fail. c. Print Server Layanan Print Server atau printer server adalah fitur jaringan yang memungkinkan satu atau lebih printer digunakan secara bersama-sama oleh satu atau lebih pengguna jaringan. d. Database Server Pada Pusat Data Unit Pengelola BDT, Database Server adalah server tempat dikelolanya BDT dan dataset-dataset terkait lainnya, seperti PODES, SUSENAS, dsb. Karena itu akses ke Database Server sangat dibatasi; hanya diberikan pada beberapa orang saja. e. Application Server Application Server memungkinkan perangkat lunak aplikasi (application software) digunakan oleh lebih dari satu orang pengguna secara bersama-sama. Layanan Application Server dapat berupa: Sebuah server dalam jaringan yang menjalankan perangkat lunak aplikasi yang sering dipakai oleh pengguna jaringan, atau Sebuah server yang menjalankan aplikasi/logika bisnis (business logic) dari sebuah program dalam arsitektur three-tier, berinteraksi dengan Database Server dan mengelola akses oleh pengguna, atau Sebuah web application server (WAS) yang menjalankan layanan web (web service)20 yang secara dinamis menghasilkan laman web (web pages) dalam suatu koneksi Internet atau Intranet.

• • •

f. Mail Server Mail Server atau message transfer agent (MTA) adalah sebuah komputer yang menangani pesan-pesan elektronik (email) dalam suatu jaringan. Mail Server umumnya berfungsi untuk menerima, mengirim, dan melangsungkan (forward) email. g. Web Server Fungsi utama dari sebuah Web Server (HTTP Server) adalah untuk mengirim halamanhalaman web dari suatu jaringan ke pengguna berdasarkan permintaan (request). Unit Pengelola BDT menyediakan akses terhadap informasi public yang dikelolanya melalui situs web yang dibangun (http://bdt.tnp2k.go.id). Metode akses informasi yang sama juga disediakan untuk keperluan staf/karyawan Unit Pengelola BDT melalui fasilitas Intranet. Web Service adalah layanan komunikasi (communication service) otomatis dalam Internet dan Intranet yang ditemukan, diinterpretasikan, dan digunakan melalui prosedur-prosedur standar.

20


43


LAYANAN APLIKASI a. Stand Alone Application Merupakan bentuk paling sederhana dari layanan aplikasi, yaitu perangkat lunak aplikasi yang disimpan di server, di-load ke random access memory (RAM) milik komputer pengguna, dan dijalankan disana. Layanan ini memungkinkan perangkat lunak aplikasi dijalankan oleh pengguna sementara data tetap disimpan di server. Layanan ini disediakan bagi pengguna yang memerlukan akses sementara ke informasi yang dibatasi aksesnya, seperti data individu tingkat desa, untuk keperluan analisis terkait penugasan/tupoksinya. Akses tersebut akan segera dicabut (revoke) begitu pengguna menyelesaikan kegiatannya.

44



b. Client–Server Application Merupakan perangkat lunak aplikasi yang lebih rumit dimana bagian-bagian dari program diluncurkan secara langsung dari server. Dalam hal BDT, misalnya, baik data maupun perangkat lunak pengelolaan data (data management software)terdapat pada server, sedangkan pengguna BDT menggunakan suatu antarmuka (interface) untuk mengaksesnya. The components on client computers are called front ends, i.e. software components that provide an interface to the actual database.

LAYANAN JARINGAN a. Intranet Intranet merupakan sebuah jaringan internal Unit Pengelola BDT yang berbasis teknologi Internet dan hanya boleh diakses oleh karyawan atau orang lain yang mendapat hak akses (staf K/L, staf Program, staf Pemda, pemasok, dsb.) Oleh karena itu Intranet dilindungi dari akses oleh orang yang tidak berhak dengan menggunakan sistem keamanan seperti firewall. Seperti halnya Internet, Intranet digunakan untuk berbagi informasi. Unit Pengelola BDT membangun Intranet untuk menyediakan berbagai layanan antara lain data storage, fungsi search and retrieval, mendiseminasikan dokumen, dan untuk mengelola KM (knowledge management). b. Remote Access Selain jaringan komputer, Unit Pengelola BDT juga menyediakan akses jarak jauh (remote access) dalam jumlah terbatas. Sementara ini remote access hanya diberikan bagi pengguna yang harus bekerja dari rumah atau dari luar kantor Unit Pengelola BDT. Demi alasan keamanan informasi, remote access hanya diberikan secara case-by-case. Remote access dilakukan melalui koneksi Virtual Private Network (VPN). Koneksi VPN memungkinkan transmisi data dalam keadaan terkode (encrypted) sehingga menjamin keamanannya selama dalam perjalanan dari server ke client dan sebaliknya. c. Web Services Unit Pengelola BDT menyediakan layanan web services untuk mengakomodasi kebutuhan kebutuhan unit-unit lain yang akan menyediakan informasinya dalam bentuk web. Layanan ini meliputi penyediaan hosting space, penyediaan bandwith yang mencukupi, keamanan jaringan web services dan layanan informasi dari Unit Pengelola BDT sendiri.


45


SISTEM KEAMANAN DATA Unit Pengelola BDT perlu mengembangkan standar prosedur untuk menjamin keamanan Basis Data Terpadu dengan mempertimbangkan 3 (tiga) elemen sebagai berikut: 1. Keamanan (Safety) 2. Kualitas (Quality) 3. Biaya (Cost) Standar prosedur keamanan data bersifat dinamis artinya perlu ditinjau-ulang secara periodik untuk disesuaikan dengan perubahan-perubahan kebutuhan pemakai, sistem dan teknologi, serta undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Manajemen Sistem Keamanan Manajemen sistem keamanan diterapkan untuk melindungi informasi BDT dari akses oleh orang yang tidak berhak. Sistem keamanan dirancang dengan mengacu pada standarstandar dan best practices (lokal dan internasional) dan dituangkan dalam berbagai kebijakan pengelolaan sistem berikut: Kebijakan Keamanan Personalia Untuk melindungi BDT, Unit Pengelola BDT menerapkan Kebijakan Keamanan Personalia (Personnel Security Policy). Secara garis besar, kebijakan ini meliputi:

•

1. Bagi setiap staf baru, Unit Pengelola BDT akan: – Menyiapkan perangkat TIK yang diperlukan sesuai tupoksi staf yang bersangkutan. – Menyiapkan user account untuk mengakses Intranet, Internet, jaringan lokal, email, dan lain-lain disesuaikan dengan tupoksi staf yang bersangkutan. – Menerapkan NDA (Non-Disclosure Agreement) untuk melindungi data dan informasi BDT serta dataset terkait lainnya. NDA merupakan bagian tak terpisahkan dari kontrak kerja dengan Unit Pengelola BDT. 2. Bagi setiap staf yang keluar atau berhenti, Unit Pengelola BDT akan: – Menarik kembali semua perangkat TIK yang dipakai staf yang bersangkutan. – Menon-aktifkan semua user account yang diberikan pada staf yang bersangkutan. – Menon-aktifkan semua akun email dan instant messaging TNP2K and Unit Pengelola BDT. 3. Secara periodik melaksanakan program penyadaran keamanan informasi (information security awareness program) kepada seluruh staf Unit Pengelola BDT serta staf pokja dan unit lainnya dalam TNP2K.

46



Dalam setiap kebijakan (policy) terkait pengelolaan BDT dicantumkan klausul sebagai berikut:

“Any employee found to have violated this Policy may be subject to disciplinary action, up to and including termination of employment.”

•

Kebijakan Informasi Publik Berdasarkan ketentuan dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik maka Unit Pengelola BDT telah Mengklasifikasikan informasi BDT ke dalam dua kelompok besar: – Informasi Publik, yaitu informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Unit Pengelola BDT terkait penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. – Informasi Publik Yang Dikecualikan, yaitu informasi yang bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum yang didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

Kebijakan Informasi Publik diterapkan dengan mengacu ke UU Nomor 14 Tahun 2008 tersebut, dengan garis besar sebagai berikut: – Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna Informasi Publik. – Informasi Publik Yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas. Oleh karena itu, Informasi Publik Yang Dikecualikan hanya akan diberikan oleh Unit pengelola BDT kepada pengguna yang memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

•

Kebijakan Keamanan Data Kebijakan keamanan data memberikan panduan dan rekomendasi untuk pembuatan, penyimpanan, penanganan, reproduksi, transmisi, dan Standar Pengelolaan Basis Data Terpadu Untuk Program Perlindungan Sosial

47


pemusnahan informasi, khususnya informasi yang dikecualikan yang ada dalam Basis Data Terpadu (BDT).

•

– Data-data yang dikelola Unit Pengelola BDT disimpan ke dalam repository. – Data repository yang digunakan adalah repository lokal yang secara fisik berada dalam infrastruktur TIK milik Unit Pengelola BDT dan berada di wilayah Negara Republik Indonesia. – Jika diperlukan, data-data dapat disimpan dalam media awan pribadi (private cloud) milik Unit Pengelola BDT dan dalam wilayah Negara Republik Indonesia. – Informasi-informasi yang bersifat rahasia (confidential) atau terbatas (restricted) bila akan dimusnahkan harus melalui prosedur pemusnahan data dengan dihapus (wipe) secara fisik dan electronik. Kebijakan Akses BDT Kebijakan akses BDT mengatur tata-cara akses ke BDT serta dataset terkait lainnya yang dikelola Unit Pengelola BDT untuk menjaga kerahasiaan (confidentiality), keutuhan (integrity), dan ketersediaan (availability) basis data.

– Akses penuh ke basis data diberikan kepada Database Administrator sesuai tupoksinya. – Staf Unit Pengelola BDT yang memerlukan akses ke basisdata harus berkoordinasi dengan Database Administrator untuk mendapatkan hak akses ke database tersebut dengan diketahui oleh pimpinan Unit Pengelola BDT.

•

Kebijakan Akses Melalui VPN (Virtual Private Network) Kebijakan akses melalui VPN memberikan panduan dalam pengelolaan dan penggunaan akses jarak jauh (remote access) menggunakan koneksi VPN.

– Akses VPN hanya diberikan untuk kegiatan pemeliharaan perangkat TIK dari jarak jauh (remote maintenance) yang dilakukan oleh bagian yang berkepentingan, misalnya System Administrator, Database Administrator. – Pengguna akhir (end user) tidak diperkenankan menggunakan akses VPN, namun apabila diperlukan dalam keadaan mendesak bisa meminta ijin kepada pimpinan dari Unit Pengelola Data BDT.

•

48

Kebijakan Keamanan Infrastruktur TIK Kebijakan keamanan infrastruktur TIK memberikan panduan dan rekomendasi dalam perancangan, pengembangan, pengoperasian, dan pemeliharaan infrastruktur TIK. – Perancangan dan pengembangan infrastruktur TIK harus disesuaikan dengan kebutuhan Unit Pengelola BDT. – Pengadaan dan pemeliharaan infrastruktur TIK harus dilakukan secara berkala dengan bekerja sama dengan pemasok resmi (authorized dealer/vendor).



– Perangkat (equipment) dipilih dengan memperhatikan ketersediaan di pasar lokal, jaminan purna jual, dan kredibilitas serta fleksibilitas dari pemasok perangkat.

•

Kebijakan Penggunaan Peralatan Kebijakan penggunaan peralatan (equipment) mengatur tata-cara penggunaan peralatan milik Unit Pengelola BDT. Penggunaan yang sembarangan dapat menimbulkan berbagai risiko, seperti serangan virus, terganggunya layanan dan jaringan komputer, serta permasalahan hukum.

– Perangkat komputer dan laptop yang terhubung dengan jaringan komputer Unit Pengelola BDT harus memiliki program antivirus standar. – Perangkat komputer pribadi (PC) dan Laptop di lingkungan Unit Pengelola BDT hanya boleh dipasang (install) aplikasi pendukung kerja yang memiliki lisensi resmi. – Pengguna akhir (end-user) tidak diperbolehkan melakukan pemasangan aplikasi sendiri, semua proses pemasangan aplikasi harus melalui System Administrator.

•

Kebijakan Penggunaan Perangkat Bergerak (Mobile) Kebijakan penggunaan perangkat bergerak memberikan panduan dan rekomendasi dalam penggunaan perangkat komputasi dan penyimpanan bergerak (mobile computing and storage devices) yang mengakses atau menyimpan sumberdaya informasi Unit Pengelola BDT.


49


•

Kebijakan Penggunaan Removable Storage Kebijakan penggunaan removable storage mengatur tata-cara penggunaan media penyimpan yang dapat dilepas (removable storage media) untuk meminimalkan risiko kehilangan atau terpaparnya informasi BDT yang dikecualikan dan untuk mengurangi risiko berjangkitnya infeksi antivirus dan malware pada peralatan-peralatan yang dioperasikan oleh Unit Pengelola BDT. – Penggunaan enkripsi pada perangkat storage yang dapat dilepas. – Pengendalian removable storage media melalui satu dashboards terpadu. – Perangkat removable storage media harus bersih dari malware dan virus, melalui proses scanning antivirus di komputer pribadi (PC) dan/atau Laptop.

• Kebijakan Keamanan Server Kebijakan keamanan server mengatur konfigurasi dasar (base configuration) dari perangkat-perangkat server internal yang dimiliki atau dioperasikan oleh Unit Pengelola BDT. – Server dilindungi dengan aplikasi antivirus dan firewall – Server operasional yang mengelola BDT tidak dapat diakses melalui remote akses – Server tidak boleh diakses oleh pengguna akhir (end user) secara langsung onsite, kecuali oleh System Administrator dan Database Administrator dari Unit Pengelola BDT yang memang ditugaskan untuk itu. – Staf lain yang memerlukan akses langsung ke server onsite harus memiliki ijin dari pimpinan Unit Pengelola BDT dan didampingi oleh Sytem Administrator yang ditugaskan. – Akun pengguna (user account) dan kata kunci (password) Administrator Server hanya boleh dipegang oleh System Administrator yang ditugaskan dan tidak boleh dipindah-tangankan.

•

Kebijakan Pengembangan Website Kebijakan pengembangan website memuat panduan dan rekomendasi dalam perancangan, pengembangan, pengoperasian, dan pemeliharaan situs web Unit Pengelola BDT.

•

Kebijakan Penggunaan Email Kebijakan penggunaan email mengatur tata-cara penggunaan email dalam lingkungan Unit Pengelola BDT. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga citra Unit Pengelola BDT di mata publik, sebab publik cenderung menganggap email sebagai pernyataan kebijakan resmi (official policy statement) dari sebuah instansi.

50



– Komunikasi yang berisi informasi dan kegiatan resmi lain di Unit Pengelola Data BDT wajib menggunakan email kantor. – Standarisasi tanda-tangan (signature) email.

•

Kebijakan Penggunaan Internet Kebijakan penggunaan Internet mengatur tata-cara penggunaan Internet di lingkungan Unit Pengelola BDT. Penggunaan Internet yang sembarangan dapat menimbulkan berbagai risiko, seperti serangan virus dan malware, terganggunya layanan dan jaringan komputer, serta permasalahan hukum.

– Penggunaan Internet hanya diperbolehkan untuk kegiatan yang menunjang tupoksi Unit Pengelola BDT. – Akses Internet dikendalikan dengan melakukan penyaringan (filtering) dan pemblokiran (blocking) situs-situs web yang dicurigai memuat virus, malware, pornografi, perjudian, dan memuat konten yang ofensif dan tidak pantas (offensive and inappropriate).

•

Kebijakan Penggunaan Password Kebijakan penggunaan kata kunci (password) meliputi panduan dan rekomendasi pembuatan, perlindungan, dan perubahan kata sandi (password). – Kata sandi harus memiliki panjang minimal 8 karakter terdiri dari huruf besar, kecil, angka dan karakter numerik. – Kata sandi harus diganti dalam rentang waktu berkala.

•

Kebijakan Penggunaan Enkripsi Enkripsi digunakan untuk mengkodekan data sehingga tidak bisa dibaca secara langsung. – Kebijakan penggunaan enkripsi memberikan panduan dalam penggunaan algoritme untuk mengkodekan (encrypt) data. – Penggunaan algoritme enkripsi dibatasi pada algoritme yang sudah mendapat review publik secara luas dan sudah terbukti dapat bekerja secara efektif.

Prosedur Operasional Kebijakan-kebijakan tersebut diterapkan Unit Pengelola BDT melalui berbagai prosedur operasional, antara lain:

•

Prosedur Penggunaan Firewalls Menggunakan mekanisme pengendalian akses (access control mechanism) guna mendukung implementasi kebijakan-kebijakan terkait keamanan sistem dan jaringan komputer. Standar Pengelolaan Basis Data Terpadu Untuk Program Perlindungan Sosial

51


• Prosedur pengamanan Network Servers – Menerapkan “CIA Triad”: 1. Confidentiality—menjaga kerahasiaan (confidentiality) informasi yang disimpan dalam server. 2. Integrity—menjaga keutuhan/integritas (integrity) informasi yang disimpan dalam server. 3. Availability—menjaga ketersediaan (availability) layanan-layanan (services) server. – Memaksimalkan keamanan dari setiap server dalam jaringan computer Unit Pengelola BDT. – Mengenali ancaman (threat) terhadap keamanan server serta memulihkan server apabila terjadi kebobolan sistem keamanannya (security breaches).

• Prosedur pengamanan Public Web Servers – Meng-install perangkat server yang aman. – Konfigurasi perangkat lunak Web Server serta sistem operasinya.

• Prosedur pengamanan Desktop Workstations – Pada dasarnya sama dengan standar prosedur untuk “Mengamankan Server Jaringan”

• Prosedur pendeteksian Signs of Intrusions – Mengumpulkan dan me-review informasi-informasi untuk mendeteksi adanya intrusi, menentukan data, sistem, dan jaringan mana yang telah diserang, serta mengetahui jenis kebobolan yang dialami (kerahasiaan, keutuhan/integritas, atau ketersediaan layanan).

• Prosedur Responding to Intrusions – Langkah-langkah yang harus diambil untuk memulihkan data dan sistem ke keadaan semula, setelah mengalami intrusi.

Sistem Keamanan Fisik Secara garis besar pengamanan fisik terkait pengelolaan BDT meliputi: 1. Pembentukan batas-batas keamanan fisik (physical security perimeters) untuk melindungi daerah-daerah tertentu, seperti Kantor, Pusat Data, fasilitas BDT, dan lain-lain. 2. Penggunaan alat kendali fisik untuk daerah-daerah tertentu, seperti kunci, pintu dengan air-lock system, alat pemindai jari, dan sebagainya. 3. Melindungi informasi dan fasilitas terkait BDT dari bencana dan ancaman pihak luar.

52



4. Membangun prosedur-prosedur untuk mengendalikan kegiatan kerja di daerahdaerah yang dilindungi. 5. Mencegah akses oleh orang-orang yang tidak berhak (unauthorized persons). Upaya untuk pengamanan fisik Ruang Kantor Unit Pengelola BDT meliputi antara lain: 1. Penempatan anggota Satuan Pengamanan (Satpam) 2. Penggunaan Security Card untuk masuk pintu utama gedung 3. Penggunaan Security Card berbeda untuk masuk pintu ke Ruang Kantor Unit Pengelola BDT 4. Penggunaan pintu ganda sebagai pintu masuk ke Ruang Kantor Unit Pengelola BDT yang dilengkapi dengan airlock system 5. Pengoperasian CCTV sepanjang waktu (24/7) Selain itu, Ruang Pusat Data yang terletak di dalam Ruang Kantor Unit Pengelola BDT dilengkapi dengan: 1. Dinding Ruang Pusat Data dilapisi lempengan baja 2. Pintu masuk Ruang Pusat Data dilengkapi dengan sistem keamanan biometrik (sidik jari) serta kunci manual 3. Akses ke Ruang Pusat Data Unit Pengelola BDT dibatasi hanya untuk personil yang memerlukan akses fisik karena tugas-tugasnya 4. Dilengkapi sensor asap dan peralatan pemadam kebakaran otomatis Standar Pengelolaan Basis Data Terpadu Untuk Program Perlindungan Sosial

53


Sedangkan untuk melindungi media penyimpan data dan informasi BDT serta dataset terkait lainnya, Unit Pengelola BDT telah: 1. Membuat kebijakan dan prosedur terkait pengelolaan removable media. 2. Membuat kebijakan dan prosedur untuk pembuangan (disposal) dan pemusnahan informasi tercetak serta removable media. 3. Membuat kebijakan dan prosedur untuk pertukaran data dan informasi menggunakan removable media.

Rencana Pemulihan Dari Bencana (Disaster Recovery Plan) Bencana adalah peristiwa yang tidak dapat diprediksi kapan terjadinya dan bersifat sangat merusak. Berbagai jenis bencana yang bersifat merusak antara lain: – Bencana alam yang timbul akibat kondisi geografis dan geologis. – Bencana kebakaran akibat faktor lingkungan dan sistem kelistrikan yang tidak baik (faulty). – Terhentinya pasokan listrik akibat kerusakan pada jaringan listrik. – Kerusakan perangkat atau sistem, akibat kesalahan manusia atau karena malfungsi. – Serangan virus yang merusak perangkat, sistem, atau data. – Serangan teroris. Bencana tersebut di atas dapat mengakibatkan terhentinya operasional sistem informasi Unit Pengelola BDT sehingga mengganggu kegiatan operasional. Unit Pengelola BDT mengembangkan kebijakan terkait rencana pemulihan dari bencana (Disaster Recovery Plan Policy) yang antara lain memuat:

54



• Rencana Tanggap Darurat (Computer Emergency Response Plan) – Siapa yang harus dihubungi, kapan, dan bagaimana? – Tindakan-tindakan yang harus diambil pada saat terjadinya peristiwa tertentu?

• Rencana Pergantian Staf – Menjelaskan tentang arus tanggung-jawab jika staf tertentu tidak berada di tempat atau tidak bisa menjalankan tugasnya.

• Data study – Memuat rincian tentang data yang tersimpan dalam sistem, tingkat kekritisannya, serta tingkat kerahasiaannya.

• Daftar Layanan Kritis – Daftar semua layanan (services) Unit Pengelola BDT dan urutan prioritasnya. Juga dijelaskan urutan pemulihan, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang.

• Rencana Backup dan Restorasi Data – Memuat rincian tentang data yang di-backup, media yang digunakan, tempat media disimpan, dan seberapa sering backup dilakukan. Selanjutnya juga dijelaskan cara mendapatkan kembali data tersebut.

• Rencana Penggantian Peralatan – Menjelaskan tentang peralatan yang diperlukan untuk memulai layanan (services), urutan diperlukannya peralatan, dan dimana peralatan-peralatan tersebut dapat dibeli.

• Pengelolaan Media Massa – Menjelaskan tentang siapa yang bertugas memberikan informasi ke media massa dan informasi apa yang dapat dirilis terkait penanganan keadaan emergensi ini.

PROSEDUR PENGOLAHAN DATA Data Cleaning Data cleansing, data cleaning or data scrubbing is the process of detecting and correcting (or removing) corrupt or inaccurate records from a record set, table, or database. Used mainly in databases, the term refers to identifying incomplete, incorrect, inaccurate, irrelevant, etc. parts of the data and then replacing, modifying, or deleting this dirty data or coarse data21 . Data cleaning adalah kegiatan pengelolaan data yang dilakukan oleh Unit Pengelola BDT setelah terjadinya serah terima data. Unit Pengelola BDT memanfaatkan perangkatperangkat tertentu untuk mendapatkan kriteria-kriteria kualitas data yaitu: 21

Wu, S. (2013), “A review on coarse warranty data and analysis”, Reliability Engineering and System 114: 1–11


55


• Validity: adalah kriteria yang menentukan tingkat validnya isi data yang diterima BDT sesuai ketentuan pada keterangan data tersebut. Kriteria validity mengacu pada metode-metode pengujian sebagai berikut: – Pengujian Data-Type Constraints: Menentukan apakah jenis data yang diterima telah sesuai. – Pengujian Range Constraints: Menentukan apakah isi data tidak melampaui nilai minimum atau maksimum yang telah ditentukan. – Pengujian Mandatory Constraints: Menentukan apakah data yang wajib telah terisi sesuai ketentuan. – Pengujian Unique Constraints: Menentukan apakah isi baris data telah unik sesuai ketentuan identifikasi unik. – Pengujian Foreign-key constraints: Menentukan apakah data referensi suatu baris data telah terhubung dengan daftar referensi sesuai ketentuan. – Pengujian pola Regular expression: Menentukan apakah isi data teks tertentu telah sesuai dengan pola isian teks tertentu (misalnya alamat atau nomor KTP) – Pengujian Cross-field validation: Menentukan apakah kombinasi nilai-nilai pada baris data telah sesuai dengan ketentuan kombinasi yang diizinkan.

• Accuracy: adalah kriteria yang menentukan tingkat ketepatan data yang diterima terhadap kondisi sebenarnya. Unit Pengelola BDT dapat melakukan seluruh atau sebagian proses berikut untuk memastikan akurasi dari data yang diterima:

56



– Melakukan pemeriksaan langsung (spot-checks) ke lapangan secara sampling acak atau lainnya dari data yang diterima. – Memeriksa keberadaan isi data tertentu pada basis data lainnya, misalnya dengan basis data kependudukan, basis data pada fasilitas kesehatan/pendidikan/finansial dan basis data lainnya. Pemeriksaan ini difasilitasi melalui kegiatan data matching.

•

Completeness: adalah kriteria tingkat kelengkapan isi data sesuai dengan keterangan data tersebut. Unit Pengelola BDT dapat melakukan pemeriksaan keberadaan isi data tertentu pada basis data lainnya, misalnya dengan basis data kependudukan, basis data pada fasilitas kesehatan/pendidikan/finansial dan basis data lainnya. Data hasil pemeriksaan ini dapat digunakan untuk melengkapi data yang diterima Unit Pengelola BDT.

• Consistency: adalah kriteria yang menentukan tingkat konsistensi yang sama terhadap keseluruhan isi baris data yang diterima oleh Unit Pengelola BDT. Unit Pengelola BDT hanya memproses data dengan tingkat konsistensi tinggi, atau data yang dapat diperbaiki tingkat konsistensinya.

• Uniformity: adalah kriteria yang menentukan tingkat keseragaman dari keseluruhan data yang diterima. Unit Pengelola BDT melakukan proses-proses pada data yang diterima untuk memastikan data yang tersimpan mengikuti unit ukuran yang digunakan dalam BDT. Kriteria-kriteria di atas merupakan acuan yang digunakan Unit Pengelola BDT dalam menemukan error pada data yang diterima dan melakukan perbaikan-perbaikan yang diperlukan pada data tersebut. Untuk mencapai kriteria2 diatas Unit Pengelola BDT dalam pelaksanaannya melakukan seluruh atau sebagian dari kegiatan-kegiatan berikut:

• Parsing: Kegiatan ini mendeteksi apakah isi data dapat dibaca sesuai keterangan data tersebut. Parser menganalisa apakah data yang diterima dapat digunakan sesuai keterangan dan menandai adanya error pada data tersebut.

• Data transformation: Kegiatan ini memindahkan data dan memformat data sesuai

perangkat aplikasi pengelolaan basis data yang digunakan Unit Pengelola BDT. Proses ini juga melakukan konversi dan normalisasi terhadap isi data apabila terdapat error atau apabila tidak sesuai dengan keterangan yang ada.

• Duplicate elimination: Kegiatan ini ini menghapus isi baris data yang terindikasi duplikat dengan baris data lainnya. Unit Pengelola BDT hanya diizinkan menghapus data yang duplikat 100 persen untuk mencegah potensi hilangnya data yang valid.


57


•

Statistical methods: Kegiatan ini melakukan analisa statistik seperti: mean, standard deviation, range, or clustering algorithms. Proses ini mengacu pada crossreference batas statistik dari basis data lainnya yang setara untuk menemukan error pada basis data. Statistical methods juga dapat digunakan untuk memperbaiki isi data dengan nilai data lainnya yang telah melalui proses augmentation algorithm dan extensive cross-reference.

Pada akhir proses data cleaning, Unit Pengelola BDT menyampaikan tingkat kemanfaatan data yang diterima, apakah data dapat digunakan seluruhnya atau hanya sebagian berdasarkan kriteria-kriteria kualitas data diatas.

Data filtering Data filtering or Information filtering is a system that removes redundant or unwanted information from an information stream using (semi)automated or computerized methods prior to presentation to a human user. Its main goal is the management of the information overload and increment of the semantic signal-to-noise ratio. To do this the user’s profile is compared to some reference characteristics. These characteristics may originate from the information item (the content-based approach) or the user’s social environment (the collaborative filtering approach)22 . Data filtering adalah kegiatan pengolahan data yang dilakukan oleh Unit Pengelola BDT dalam memenuhi permintaan data oleh pemakai. Unit Pengelola BDT menerapkan langkah-langkah data filtering sebagai berikut:

• Requirement analysis: Kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui kebutuhan dari permintaan data. Dari kegiatan ini didapatkan informasi tentang cakupan data yang akan digunakan pada langkah selanjutnya yaitu:

– Cakupan klasifikasi data: Menentukan klasifikasi data yang dibutuhkan, termasuk didalamnya jenis entitas data (rumah tangga dan individu), tingkat agregasi (detil entitas atau agregasi atribut data tertentu) dan tingkat konfidensialitas data yang dibutuhkan (dengan atau tanpa Nama dan Alamat). – Cakupan wilayah: Menentukan batasan data yang dibutuhkan secara wilayah berdasarkan konsep pembagian wilayah administratif Indonesia. – Cakupan waktu: Menentukan batasan data berdasarkan rentang waktu berlakunya data yang dibutuhkan – Cakupan atribut entitas: Menentukan batasan data berdasarkan atribut dari entitas data yang tersedia (misalnya jenis kelamin kepala rumah tangga atau jenis lapangan kerja individu) – Format data elektronis: Menentukan jenis format data elektronis yang dapat digunakan untuk menampung hasil data filtering.

22

58

Hanani, U., Shapira, B., Shoval, P. (2001) Information filtering: Overview of issues, research and systems. User Modeling and User-Adapted Interaction, 11, pp. 203–259



• Filter formatting: This activity prepares the filter according to a format that can be executed by the computer device used by the UDB management unit. This process can be done automatically or semi-automatically depending on the complexity of the needs assessment.

• Data transformation: This activity formats the filtered data according to the requirements of the analysis.

Data matching Data matching is the task of identifying, matching, and merging records that correspond to the same entities from several databases. The entities under consideration most commonly refer to people, such as patients, customers, tax payers, or travellers, but they can also refer to publications or citations, consumer products, or businesses. A special situation arises when one is interested in finding records that refer to the same entity within a single database, a task commonly known as duplicate detection. Over the past decade, various application domains and research fields have developed their own solutions to the problem of data matching, and as a result this task is now known by many different names. Besides data matching, the names most prominently used are record or data linkage, entity resolution, object identification, or field matching23. Data matching (pencocokan data) adalah kegiatan pengolahan data yang dilakukan oleh Unit Pengelola BDT dalam memenuhi permintaan data yang bersifat khusus. Unit Pengelola BDT menerapkan langkah- langkah pencocokan data sebagai berikut:

• Data pre-processing: Langkah ini dilakukan untuk memastikan data yang akan dicocokan dengan BDT disiapkan dalam format yang digunakan oleh perangkat pengolahan data yang dikelola Unit Pengelola BDT. Seluruh proses selanjutnya dijalankan pada perangkat pengolahan data tersebut.

• Indexing: Langkah ini dilakukan untuk mengurangi quadratic complexity dari

kegiatan pencocokan data dengan membangun struktur indeks informasi yang dapat secara efektif menghasilkan data yang berpotensi “match”. Langkah ini dapat melibatkan proses seleksi kolom data yang digunakan hingga memastikan kesamaan jenis data pada informasi yang akan di matching.

• Record pair comparison: Langkah ini menjalankan algoritma pencocokan pada kedua struktur indeks informasi yang telah dibangun pada langkah sebelumnya. Algoritma pencocokan yang digunakan sebagai acuan oleh Unit Pengelola BDT diantaranya:

– Exact match: Algoritma ini membandingkan isi data yang dicocokan secara sama-persis. Peter Christen (2012) Data Matching: Concepts and Techniques for Record Linkage, Entity Resolution, and Duplicate Detection (Data-Centric Systems and Applications)

23


59


– Approximate match: algoritma ini membandingkan isi data yang dicocokan secara kemiripan. Beberapa algoritma yang umum diterapkan adalah: Levenstein distance, Jaro–Winkler distance dan regular-expression comparison. – Triangulation confirmation: Algoritma ini memeriksa keterhubungan beberapa algoritma pencocokan yang dijalankan pada kolom data yang dijadikan acuan. Algoritma ini memungkinkan hasil dapat disusun kedalam klasifikasi tertentu.

• Classification step: Langkah ini mengelompokan pasangan-data yang dinyatakan match ke dalam beberapa kelompok bergantung pada decision model yang diterapkan. Pengelompokan yang umum dilakukan adalah: – Matches: Jumlah pasangan data pada kedua basis data yang dianggap sama. Umumnya terbagi menjadi: • Hard matches: Data dinyatakan sama persis. Umumnya merupakan hasil terbaik dari algoritma exact match. • Soft matches: Data dinyatakan sangat mirip. Umumya merupakan hasil terbaik dari kombinasi algoritma approximate match dengan triangulation confirmation. Untuk mempermudah pengguna mengambil keputusan, hasil biasanya disajikan dalam gradasi kemiripan tertentu berdasarkan jumlah algoritma pencocokan yang dijalankan pada isi data tertentu. – Non-matches: This is all the data found that does not match with the UDB data. It may include data that is entirely different or soft-match data subsequently determined as non-matching.

• Evaluation step: Jumlah data yang dinyatakan tidak sama (tidak ditemukan)

dengan data pada BDT. Data ini dapat terdiri dari isi data yang seluruhnya tidak sama atau isi data dari soft-match yang dinyatakan sebagai tidak sama.

Archiving and Tracking of Released Data Archiving and tracking of released data diterapkan secara bertingkat oleh Unit Pengelola BDT guna melindungi seluruh hasil proses pengolahan data dari potensi kerusakan dan memastikan hasil-hasil tersebut telusuri dan di periksa secara baik apabila diperlukan. Beberapa kegiatan yang dijadikan acuan oleh Unit Pengelola BDT adalah sebagai berikut: – Penyimpanan secara hard-copy seluruh dokumen proses permintaan data sebagai referensi. – Penyimpanan secara soft-copy (file server) seluruh seluruh dokumen proses permintaan data sebagai referensi. – Pencatatan proses permintaan data kedalam aplikasi work request management (database server). – Penyimpanan seluruh script/program (file server) yang dijalankan oleh oleh perangkat pengolahan data yang dikelola Unit Pengelola BDT.

60



– Penyimpanan hasil proses dan hasil akhir dalam perangkat pengolahan data (database server) yang dikelola Unit Pengelola BDT. – Penyimpanan salinan data elektronik (file server) yang diserahkan sebagai referensi. Unit Pengelola BDT juga memastikan bahwa keseluruhan berkas elektronik baik dalam file server maupun database server juga memiliki backup sesuai dengan Disaster Recovery Plan Policy.


61

5

...................... Konsep Sistem Penanganan Keluhan dan Pemutakhiran Basis Data Terpadu

PEMUTAKHIRAN BDT

Sistem Penanganan Keluhan Tujuan utama Sistem Penanganan Keluhan adalah untuk mefasilitasi proses yang terkait dengan isu dan kebutuhan yang berbeda dari setiap pemangku kepentingan, termasuk penerima atau calon penerima manfaat program, lembaga pemerintah pelaksana program, lembaga non pemerintah dan lembaga lain yang terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan program perlindungan sosial. Secara khusus, Sistem Penanganan Keluhan berupaya untuk :

– Menanggapi secara cepat dan efektif untuk keluhan dan ketidakpuasan terkait penetapan sasaran atau kepesertaan – Mendukung pelaksanaan program perlindungan sosial yang transparan, terbuka, partisipatif, dan akuntabel – Melakukan pemutakhiran BDT, serta mengurangi exclusion dan inclusion errors dalam kepersertaan program-program perlindungan sosial.

Batasan: minor updating mengenai detil informasi data peserta program dilakukan oleh penyelenggara program, bukan Unit Pengelola BDT. Sistem Penanganan Keluhan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip berikut ini: – Sederhana dan mudah diakses: Prosedur penyampaian keluhan dan pemberian solusi dibuat sederhana sehingga mudah dipahami dan dilaksanakan oleh bermacam-macam pemangku kepentingan. Penyampaian keluhan dapat dilakukanmelalui beberapa saluran (akan dijelaskan pada bagian selanjutnya dari Bab ini). – Transparan: Informasi mengenai Sistem Penanganan Keluhan disosialisasikan secara luas dan aktif kepada pemerintah, masyarakat dan lembaga-lembaga lain mulai dari tingkat esa/ kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi hingga nasional. – Tepat waktu: Proses penanganan keluhan memiliki tenggat waktu – mulai dari penerimaan keluhan hingga penyampaian solusi - yang ditentukan oleh Unit Pengelola BDT sesuai dengan kompleksitas jenis keluhannya. – Hak untuk banding: Disediakan saluran-saluran untuk melakukan banding bila penyampai keluhan merasa tidak puas dengan solusi atas keluhan mereka. – Kerahasiaan: Identitas penyampai keluhan dijaga kerahasiaannya, kecuali bila diminta untuk melakukan sebaliknya. – Akuntabilitas: Setiap agen yang terkait dengan penanganan keluhan memiliki peran dan tanggung jawab yang spesifik, dimana pelaksanaannya dipantau secara internal dan eksternal (termasuk oleh lembaga non pemerintah dan media massa). – Adil: Setiap keluhan ditangani dengan prosedur yang sama tanpa membedakan siapa yang mengajukan atau pihak mana yang mendapatkan keluhan. Langkah-langkah dalam Sistem Penanganan Keluhan adalah sebagai berikut: – Penyampaian keluhan – Pencatatan keluhan ke dalam sistem manajemen informasi/distribusi – Pencarian fakta dan pengambilan keputusan – Penyampaian respon/keputusan

64


PEMUTAKHIRAN BDT

Berikut ini adalah penjelasan untuk setiap langkah:

• Penyampaian keluhan Penyampaian keluhan dapat dilakukan melalui beberapa cara, termasuk: – Disampaikan secara langsung oleh individu/keluarga/rumah tangga dengan mengisi formulir penyampaian keluhan dan mengirimkannya kepada Unit Pengelola BDT. – Secara tidak langsung (melalui lembaga pelaksana program atau TKPK di daerah). Misalnya, terdapat individu/keluarga/rumah tangga yang merasa layak menjadi penerima manfaat dari suatu program, namun tidak termasuk dalam daftar penerima manfaat program yang diterbitkan dari BDT. Individu/keluarga/rumah tangga tersebut dapat berkonsultasi dengan unit pelaksana program di daerah atau TKPK setempat untuk kemudian dibantu mengisi formulir penyampaian keluhan dan mengirimkannya ke Unit Pengelola BDT. – Cara lainnya, misalnya bila pemerintah daerah atau LSM mengidentifikasi adanya kelompok masyarakat tertentu yang tereksklusi dari program.


65

PEMUTAKHIRAN BDT

Penyampaian keluhan dapat dilakukan melalui surat (yang dikirimkan melalui jasa pos), sms, situs web Unit Pengelola BDT, dan lain-lain. Staf dari lembaga pelaksana program dapat mengunduh formulir penyampaian keluhan dari situs web Unit Pengelola BDT dan membantu individu/keluarga/rumah tangga mengisi formulir tersebut bila diperlukan. Unit Pengelola BDT berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga penyelenggara program berskala nasional (misalnya PKH, Jamkesmas, BSM, dan Raskin) untuk membangun mekanisme pengumpulan keluhan yang sesuai dengan keperluan dan kapasitas setiap program.

• Pencatatan keluhan ke dalam sistem manajemen informasi/ distribusi

Pencatatan keluhan ke dalam sistem manajemen informasi BDT dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu: – Langsung di Unit Pengelola BDT – Melalui unit-unit pelaksana program di tingkat pusat dan daerah. – Melalui aplikasi mobile yang dibangun khusus untuk penyampaian keluhan dalam Sistem Penanganan Keluhan BDT.

• Pencarian Fakta dan Pengambilan Keputusan Tahapan pencarian fakta meliputi: – Peninjauan keabsahan dan kelengkapan dokumen-dokumen terkait penyampaian keluhan. – Melakukan pencocokan data dengan BDT untuk memverifikasi apakah individu/ keluarga/rumah tangga penyampai keluhan sudah atau belum masuk dalam BDT. Langkah ini dapat dilakukan oleh unit pelaksana program di tingkat kabupaten/ kota yang memiliki kapasitas untuk melakukan kueri pencocokan data dengan BDT. Untuk keperluan tersebut, unit pelaksana program di tingkat kabupaten/kota mendapatkan akses terhadap data susunan rumah tangga dan variabel-variabel yang menjadi kunci dalam proses pencocokan data dengan BDT. – Mengaplikasikan alur-keputusan (decision rules) sebagaimana dirangkum dalam Tabel 9.

• Penyampaian Respon/Keputusan

Dalam hal penyampaian respon/keputusan terhadap keluhan yang diterima – khususnya keluhan terkait inklusi dan ekslusi dalam program - Unit Pengelola BDT berkoordinasi dengan lembaga penyelenggara program untuk memastikan konsistensi informasi/solusi yang disampaikan dengan kebijakan/keputusan penyelenggara program.

66


PEMUTAKHIRAN BDT

Tabel 9. Alur Keputusan (Decision Rules) Dalam Sistem Penanganan Keluhan BDT Jenis keluhan

Keterangan

Alur Keputusan

1) Tidak termasuk dalam daftar penerima manfaat program.

I ndividu/k eluarga/rumahtangga dapat tidak termasuk di dalam daftar penerima manfaat program karena faktor-faktor berikut:

1. Dilakukan pencarian data rumah tangga yang dikeluhkan dalam BDT.

1) Rumah tangga si penyampai keluhan tidak disurvei dan, oleh karena itu, tidak masuk dalam BDT. 2) Rumah tangga si penyampai keluhan ada dalam BDT namun tidak memenuhi kriteria penerima manfaat sebagaimana ditetapkan oleh penyelenggara program, atau terjadi kekeliruan klasifikasi peringkat kesejahteraan karena adanya kesalahan dalam pengumpulan data.

2. Bila rumah tangga yang dikeluhkan tidak masuk dalam BDT, maka: a. Informasi disampaikan kepada penyelenggara program. Keputusan untuk memasukkan atau tetap tidak memasukkan individu/keluarga/rumah tangga yang dikeluhkan dalam daftar penerima manfaat program menjadi kewenangan penyelenggara program. b. Data rumah tangga yang dikeluhkan disimpan sebagai daftar sasaran pendataan dalam konteks Pemutakhiran BDT. 3. Bila rumah tangga yang dikeluhkan ada dalam BDT namun tidak memenuhi kriteria penerima manfaat program, maka disampaikan informasi/penjelasan yang sesuai kepada si penyampaikeluhan dan lembaga penyelenggara program yang bersangkutan.

2) Ada individu/ keluarga/rumah tangga yang dianggap tidak layak menerima program namun masuk dalam daftar penerima manfaat program

3) Jumlah rumah tangga yang masuk dalam BDT di suatu wilayah lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah penduduk yang dianggap miskin dan layak menerima program menurut pemerintah / warga setempat

Kondisi ini dapat disebabkan karena: 1) Penyelenggara program mungkin memasukkan peserta dari daftar yang mereka miliki sendiri, dimana para peserta tersebut tidak ada di BDT. 2) Terjadi kekeliruan mengklasifikasikan peringkat kesejahteraan rumah tangga karena kesalahan dalam pengumpulan data.

Penyampai keluhan mengklaim bahwa daftar rumah tangga di BDT tidak mewakili kondisi kemiskinan di wilayahnya.

1. Dilakukan pencarian data rumah tangga yang dikeluhkan dalam BDT. 2. Bila rumah tangga yang dikeluhkan tidak ditemukan dalam BDT, Unit Pengelola BDT menyampaikan informasi ini kepada penyelenggara program. Respon kepada si penyampaikeluhan disesuaikan dengan kebijakan penyelenggara program terkait. 3. Bila rumah tangga yang dikeluhkan ada dalam BDT dan memenuhi kriteria penerima manfaat program, maka disampaikan informasi/penjelasan yang sesuai kepada si penyampai-keluhan dan lembaga penyelenggara program yang bersangkutan 1. Memeriksa poverty incidence quota untuk daerah-daerah yang dikeluhkan (berdasarkan poverty map data Sensus Penduduk dan/atau data Susenas), serta menghitung lagi kuota rumah tangga yang seharusnya didata di wilayah tersebut. 2. Bila jumlah rumah tangga yang ada dalam BDT untuk wilayah tersebut ternyata kurang dari kuota:


67

PEMUTAKHIRAN BDT

Tabel 9. Alur Keputusan (Decision Rules) Dalam Sistem Penanganan Keluhan BDT (Lanjutan) Jenis keluhan

Keterangan

Alur Keputusan a. Unit Pengelola BDT meminta kepada si penyampai-keluhan untuk menyampaikan data rumah tangga perlu didata menggunakan formulir penyampaian keluhan. b. Dilakukan pendataan terhadap rumah tangga yang dicalonkan tersebut dengan prosedur Pemutakhiran BDT. 3. Bila jumlah rumah tangga dalam BDT untuk wilayah tersebut ternyata lebih tinggi daripada kuota, maka Unit Pengelola BDT akan menginformasikan jumlah rumah tangga yang dinilai dan penjelasan singkat mengenai kriteria yang digunakan oleh BDT dalam mengklasifikasikan rumah tangga miskin dan tidak miskin kepada si penyampaikeluhan.

4) Keluhan mengenai layanan Unit Pengelola BDT terkait BDT

5) Keluhan mengenai layanan program yang menggunakan BDT

Penyampai keluhan (rumah tangga, program, atau lainnya) mengklaim bahwa staf yang menangani BDT pada Unit Pengelola BDT tidak memberikan layanan yang sesuai dengan prosedur penerbitan data dan panduan langkah-langkah Sistem Penanganan Keluhan.

1. Keluhan dicatat dalam sistem informasi manajemen BDT

Penyampai keluhan melaporkan keluhan mengenai layanan program yang menggunakan BDT – tidak terkait dengan penargetan (misalnya, masalah operasional)

Keluhan dicatat dalam sistem informasi manajemen BDT dan diteruskan kepada penyelenggara program.

2. Dilaksanakan pengkajian internal oleh Unit Pengelola BDT. 3. Unit Pengelola BDT menyiapkan dan mengirimkan respon sesuai dengan hasil pengkajian internal.

PEMUTAKHIRAN BASIS DATA TERPADU Kegiatan pemutakhiran Basis Data Terpadu (BDT) dilakukan dengan tujuan sebagai berikut: 1. Memperbarui data rumah tangga yang sudah terdaftar dalam BDT untuk menyesuaikan dengan kondisi terkini. Pembaruan data rumah tangga dalam hal ini meliputi perubahan lokasi domisili rumah tangga, kematian atau kelahiran atau penambahan atau pengurangan anggota rumah tangga, penyesuaian nama anggota rumah tangga menurut data administrasi kependudukan (Adminduk), melengkapi data nomor induk kependudukan (NIK) dan kartu keluarga (KK), menambahkan informasi tentang kepesertaan dalam program-program perlindungan sosial yang sedang berjalan, serta karakteristik sosial ekonomi rumah tangga (pekerjaan, pendidikan, kondisi fisik rumah, kepemilikan aset, dan sebagainya).

68


PEMUTAKHIRAN BDT

2. Meningkatkan efektivitas penargetan program perlindungan sosial dengan menjangkau rumah tangga miskin yang belum tercakup dalam BDT. Tidak ada batasan waktu ketika melakukan pemutakhiran BDT. Penentuan waktu untuk melakukan pemutakhiran BDT perlu mempertimbangkan dinamika perubahan kondisi rumah tangga, faktor-faktor yang dapat memengaruhi kondusivitas masyarakat (misalnya kegiatan pemilihan kepala daerah/pilkada), kesiapan dan dukungan dari pemerintah daerah selaku pihak yang mengoordinasi pelaksanaan kegiatan di tingkat daerah, serta kesediaan anggaran pemerintah. Pemutakhiran BDT dapat dilakukan sekaligus pada seluruh rumah tangga sasaran sebagai suatu kegiatan antarwaktu, atau sebagai proses yang kontinu sejalan dengan sistem penanganan keluhan terkait kepesertaan dalam program perlindungan sosial. Pada 2015, Pemerintah Indonesia melaksanakan pemutakhiran sekaligus pada seluruh rumah tangga sasaran dalam BDT. Kegiatan pemutakhiran BDT tahun 2015 dilaksanakan melalui dua tahapan, yaitu tahapan konsultasi publik dan pendataan. Pada tahapan konsultasi publik, daftar rumah tangga yang terdaftar dalam BDT diverifikasi oleh Forum Konsultasi Publik (FKP) yang terdiri dari kepala dusun/ketua RW, perangkat desa/kelurahan), tokoh agama dan tokoh masyarakat di tingkat desa/kelurahan. FKP mengindikasikan rumah tangga mana yang sudah pindah domisili atau dianggap sudah mampu/tidak membutuhkan bantuan sosial dari pemerintah. Daftar rumah tangga yang sudah diverifikasi oleh FKP tersebut kemudian disahkan oleh kepala daerah setempat (bupati/walikota) dan menjadi daftar sasaran rumah tangga yang menjadi sasaran dalam tahap pendataan. Pendataan rumah tangga dilaksanakan oleh tim pendata yang telah dilatih dan dikoordinasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Pada saat pendataan, petugas pendata juga melakukan konsultasi dengan rumah tangga miskin dan penyisiran (sweeping) sebagaimana yang dilakukan pada PPLS 2011 untuk mengidentifikasi rumah tangga miskin dan kurang mampu yang belum masuk dalam daftar hasil verifikasi FKP. Dalam kegiatan pemutakhiran BDT di tahun 2015, sejumlah indikator sosial ekonomi rumah tangga ditambahkan untuk melengkapi indikator-indikator yang digunakan dalam PPLS 2011. Indikator yang ditambahkan antara lain adalah kepemilikan lahan sawah dan ternak serta omzet usaha. Penambahan indikator dilakukan untuk meningkatkan akurasi dalam analisis tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga, serta untuk mengakomodasi kebutuhan program-program perlindungan sosial dalam pemilihan sasaran penerima manfaaT. Pemutakhiran BDT selanjutnya diharapkan dapat dilaksanakan sebagai suatu kegiatan yang kontinu yang sejalan dengan sistem penanganan keluhan. Dalam konsep pemutakhiran BDT yang kontinu tersebut, proses pemutakhiran dipicu oleh laporan/keluhan mengenai masuk atau tidak masuknya suatu rumah tangga/keluarga/individu dalam daftar peserta/ penerima manfaat program perlindungan sosial yang diselenggarakan pemerintah. Laporan/keluhan tersebut ditangani melalui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan secara berurutan sebagai berikut: Standar Pengelolaan Basis Data Terpadu Untuk Program Perlindungan Sosial

69

PEMUTAKHIRAN BDT

1. Pengecekan data rumah tangga/keluarga/individu yang bersangkutan dalam BDT. 2. Konfirmasi apakah rumah tangga/keluarga/individu yang bersangkutan sudah terdaftar dalam BDT. 3. Konfirmasi apakah data rumah tangga/keluarga/individu yang bersangkutan menunjukkan kecocokan dengan kriteria penerima manfaat program sebagaimana yang telah ditetapkan oleh instansi penyelenggara program. 4. Untuk rumah tangga/keluarga/individu yang dikonfirmasi belum terdaftar dalam BDT (kegiatan nomor 1), dilakukan pengumpulan data sekunder untuk memverifikasi kelaikan rumah tangga/keluarga/individu tersebut sebagai sasaran pendataan rumah tangga miskin dan kurang mampu. Data sekunder yang digunakan dapat berupa keterangan dari ketua RT/RW di lokasi domisili rumah tangga/keluarga/ individu yang bersangkutan. 5. Berdasarkan hasil verifikasi kelaikan sebagai sasaran pendataan (kegiatan nomor 4), dilakukan pendataan pada rumah tangga/keluarga/individu yang bersangkutan menggunakan alat dan metode yang sama dengan yang digunakan untuk pemutakhiran BDT tahun 2015. 6. Data rumah tangga yang diperoleh dalam kegiatan nomor 5 ditambahkan ke dalam BDT dan digunakan untuk menganalisis tingkat kesejahteraan rumah tangga dan menetapkan apakah kondisi rumah tangga/keluarga/individu yang bersangkutan sesuai dengan kriteria penerima manfaat program. 7. Hasil analisis (kegiatan nomor 6) disampaikan kepada instansi penyelenggara program sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan terkait kepesertaan rumah tangga/keluarga/individu yang bersangkutan dalam program. Keterlibatan pemerintah daerah, khususnya Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), sangat penting dalam pelaksanaan sistem penanganan keluhan dan pemutakhiran BDT secara kontinu. Peran aktif pemda/TKPK terutama diharapkan dalam tahapan memverifikasi kelaikan rumah tangga sebagai rumah tangga miskin atau kurang mampu dan mengoordinasikan penyampaian hasil proses penanganan keluhan kepada rumah tangga/keluarga/individu yang bersangkutan.

70


Daftar Pustaka dan Lampiran

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA Bappenas. 2010. Evaluation of Family Planning Services for the Poor. Bappenas, Indonesia.

Accessed September 4, 2014, http://www.bappenas.go.id/files/3513/4986/1937/

laporan-akhir-evaluasi-28-jan-1__20110512124617__1.pdf

Christen, P. 2012. Data Matching: Concepts and Techniques for Record Linkage, Entity

Resolution and Duplicate Detection. Berlin and Heidelberg: Springer-Verlag.

Government of Indonesia. 2010. Medium-term National Development Programme

Phase II (2010–2014). Jakarta: Government of Indonesia.

Hanani, U., B. Shapira and P. Shoval. 2001. “Information Fltering: Overview of Issues, Research

and Systems”. User Modeling and User-Adapted Interaction 11(3):203–259.

Imawan, W. 2008. Pendataan Program Perlindungan Sosial PPLS 2008. Presentasi dalam

Rapat Koordinasi Tingkat Nasional Program Bantuan Langsung Tunai untuk Rumah

Tangga Sasaran. Cikampek, 4 Juni.

Lockley, A, J. Tobias and A. Bah. 2013. Hasil Kajian Gender dari Basis Data Terpadu (Results of

the study on gender and the Unified Database). Jakarta: National Team for the

Acceleration of Poverty Reduction.

Ritonga, H. 2014. Pengembangan dan Pemanfaatan Data Kemiskinan dengan Bertumpu

72

pada Kebijakan serta Ruang dan Peluang Pihak Lainnya, Presentation at the National

Workshop: Participatory database and interactive application for mapping

socioeconomic characteristics, and Administration Information Systems (Villages

and Urban Wards), Jakarta, 27 Februari 2014


DAFTAR PUSTAKA

SMERU. 2006. Rapid Appraisal of the Implementation of the 2005 Direct Cash Transfer

Program in Indonesia: A Case Study in Five Kabupaten/Kota. Research Report.

Jakarta, Indonesia: SMERU Research Institute.

Sumarto, S., A. Suryahadi and W. Widyanti. 2002. “Designs and Implementation of Indonesian

Social Safety Net Programmes”. The Developing Economies 40(1): 3-31.

TNP2K.2015. A Single Registry for Targeting Social Assistance in Indonesia, TNP2K 2015:

Lessons from the establishment and implementation of the Unified Database for

Social Protection Programmes. TNP2K, Jakarta, Indonesia.

Widianto, B. 2012. Pengelolaan dan Pemanfaatan Basis Data Terpadu untuk Program

Perlindungan Sosial (The management and use of the Unified database for Social

Protectino Programmes) TNP2K Secretariat Presentation, Jakarta, January 2012.

Wu, S. 2013. “A Review on Coarse Warranty Data and Analysis”, Reliability Engineering and

System Safety 114: 1–11.


73

LAMPIRAN

Lampiran 1: Nota Kesepakatan Bersama NOTA KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DENGAN

BADAN KETAHANAN PANGAN KEMENTERIAN PERTANIAN

NOMOR

……….

NOMOR

………..

TENTANG KERJASAMA PENGGUNAAN DATA NAMA DAN ALAMAT DARI BASIS DATA TERPADU UNTUK PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL DALAM RANGKA PELAKSANAAN …………… Pada hari ini ……, tanggal ……. bulan ……., tahun ……., bertempat di Jakarta yang bertanda tangan di bawah ini: I.

BAMBANG WIDIANTO, Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Penanggulangan Kemiskinan dan dalam kedudukannya sebagai Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, berkedudukan dan berkantor di Jalan Kebon Sirih Nomor 14 Jakarta 10110, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, selanjutnya disebut “PIHAK KESATU”.

II. ……………………….., berkedudukan dan berkantor di ……………….., dalam hal ini bertindak dalam jabatannya dan karenanya untuk dan atas nama ………………., selanjutnya disebut ”PIHAK KEDUA”. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut “PARA PIHAK”. PARA PIHAK terlebih dahulu menjelaskan: 1. Bahwa PIHAK KESATU adalah lembaga yang dibentuk sebagai wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan di tingkat pusat untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan, dimana termasuk fungsi sebagai pengelola Basis Data Terpadu yang digunakan untuk Program Perlindungan Sosial.

74


LAMPIRAN

2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah ……………………………. 3. Bahwa dalam rangka melaksanakan ……….., PIHAK KEDUA memerlukan informasi data dari Basis Data Terpadu tentang ………………………... PARA PIHAK bersepakat sebagai berikut:

Pasal 1 DEFINISI Dalam Nota Kesepakatan/Kesepahaman Bersama ini, kecuali ditentukan secara lain katakata yang diawali dengan huruf besar mempunyai arti sebagai berikut: 1. Basis Data Terpadu adalah unifikasi dan kumpulan data mengenai RTS yang diperoleh dari hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial tahun 2011 dan data mana telah diolah oleh PIHAK PERTAMA, informasi yang termasuk dalam Basis Data Terpadu, antara lain adalah Data RTS. 2. BPS adalah Biro Pusat Statistik Republik Indonesia. 3. RTS atau Rumah Tangga Sasaran adalah rumah tangga yang menjadi sasaran penerima Program Perlindungan Sosial 4. Data RTS adalah data rumah-tangga sasaran yang diperoleh dari hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial yang berisi nama dan alamat RTS. 5. Program Perlindungan Sosial adalah program perlindungan sosial yang dilaksanakan oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam rangka pengentasan kemiskinan di Indonesia. 6. ……. (deskripsi program/kegiatan yang akan menggunakan data dengan nama dan alamat dari BDT)……………………………

Pasal 2 RUANG LINGKUP KERJASAMA PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerjasama penggunaan data Basis Data Terpadu yang dikelola oleh PIHAK KESATU untuk pelaksanaan ……………………... (nama program yang akan menggunakan data BDT) ……………….

Pasal 3 TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK (1) (2) (3)

PIHAK KESATU bertanggungjawab untuk menyediakan Data RTS ……………. (kriteria rumah tangga sasaran program/kegiatan) …………….. PIHAK KEDUA menggunakan Data RTS yang diberikan oleh PIHAK KESATU untuk kepentingan pelaksanaan …..(nama program/kegiatan) ……. PIHAK KEDUA wajib menjaga keamanan dan kerahasiaaan Data RTS yang diberikan oleh PIHAK KESATU dan memastikan bahwa Data RTS tidak digunakan oleh pegawai/staf, agen, konsultan atau kontraktor dari PIHAK KEDUA untuk kepentingan lain selain untuk kepentingan pemeriksaan pengelolaan dan Standar Pengelolaan Basis Data Terpadu Untuk Program Perlindungan Sosial

75

LAMPIRAN

tanggung jawab keuangan negara dalam pelaksanaan program-program perlindungan sosial yang diselenggarakan oleh Kementerian/Lembaga nasional

Pasal 4 JANGKA WAKTU KERJASAMA (1) Nota Kesepakatan/Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak hari dan tanggal penandatanganan oleh PARA PIHAK. (2) Jangka waktu kerjasama dalam Nota Kepakatan/Kesepahaman Bersama ini dapat diperpanjang dengan persetujuan tertulis oleh PARA PIHAK.

Pasal 5 PENUTUP (1) Nota Kesepakatan/Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dengan sesungguhnya dan dilandasi itikad baik, dan dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat. (2) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepakatan Kerjasama ini akan diatur berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan (addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan/Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Deputi Seswapres Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan, Selaku Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. TNP2K

Bambang Widianto

76


........................................................................

...................................

........................................................................

LAMPIRAN

Lampiran 2: Format Keterangan Program KETERANGAN PROGRAM PEMERINTAH DAERAH YANG MENGGUNAKAN BASIS DATA TERPADU UNTUK PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL DETIL KONTAK STAF PENGHUBUNG Nama : Jabatan : Instansi : Nomor telepon kantor : Nomor telepon seluler : Alamat surat elektronik instansi : PERINCIAN PROGRAM Keterangan: Bila terdapat lebih dari 1 (satu) program yang membutuhkan data sasaran dari Basis Data Terpadu, silahkan merinci masing-masing program dengan format yang sama seperti di bawah ini.

Nama Program

: ______________________________

Instansi (SKPD) Pelaksana Program : ______________________________ Tujuan/manfaat yang akan diberikan oleh Program : ______________________________ Kriteria Sasaran Penerima Manfaat Program :  individul  keluarga  rumahtangga (silahkan beri tanda  pada pilihan yang sesuai dengan sasaran program)

(silahkan dirinci karakteristik sasaran program) _______________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________

Jumlah Sasaran Penerima Manfaat Program : ______________________________ (Tempat dan tanggal),

(Nama, tandatangan dan stempel Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah Selaku Ketua TKPKD atau Ketua Bappeda Selaku Sekretaris TKPKD) Standar Pengelolaan Basis Data Terpadu Untuk Program Perlindungan Sosial

77

LAMPIRAN

LAMPIRAN 3: Format Surat Pernyataan SURAT PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN INTEGRITAS PEMANFAATAN DATA INDIVIDUAL DENGAN NAMA DAN ALAMAT BASIS DATA TERPADU UNTUK PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL

Yang bertandatangan di bawah ini, menyatakan: 1. Setuju untuk menggunakan informasi dalam Basis Data Terpadu yang disediakan oleh TNP2K untuk melaksanakan Program ...... (nama program) di daerah …. (nama daerah) 2. Setuju untuk menjaga kerahasiaan Data Individual Dengan Nama dan Alamat dari Basis Data Terpadu dan hanya menggunakan data tersebut untuk keperluan Program sebagaimana disebutkan pada butir 1 3. Akan membebaskan TNP2K dari segala tuntutan, gugatan atau kerugian yang mungkin dialami oleh TNP2K akibat penggunaan Data Individual Dengan Nama dan Alamat oleh kami yang tidak sesuai dengan Surat Pernyataan ini 4. Setuju untuk memusnahkan segala dokumen dan informasi lainnya sehubungan dengan Data Individual Dengan Nama dan Alamat dari Basis Data Terpadu segera setelah Program yang disebutkan pada butir 1 selesai dilaksanakan. (Tempat dan tanggal),

(Nama, tandatangan dan stempel Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah Selaku Ketua TKPKD atau Ketua Bappeda Selaku Sekretaris TKPKD)

78


Standar Pengelolaan Basis Data Terpadu

Recommend Documents