PENDAHULUAN. Penanaman modal asing merupakan fenomena lama sekaligus baru di

PENDAHULUAN A. Latar Belakang Penanaman modal asing merupakan fenomena lama sekaligus baru di Indonesia. Penanaman modal asing memberikan kontribusi yang signifikan dalam membuka area baru bagi kegiatan ekonomi modern dan perkembangan sumber daya alam.1 Selain itu, penanaman modal asing juga berperan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi bagi host country dan percepatan globalisasi ekonomi dunia. Bagi host country, penanaman modal asing identik dengan mesin penyerap tenaga kerja, kemajuan teknologi, peningkatan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi, dan mekanisme alih teknologi antarnegara, khususnya bagi negaranegara yang kurang maju.2 Indonesia sendiri merupakan negara yang sedang membangun sehingga diperlukan adanya modal atau investasi yang besar. 3 Oleh karena itu, isu penanaman modal asing dewasa ini semakin ramai dibicarakan karena pembangunan nasional pada dasarnya membutuhkan banyak dana. Dana yang dibutuhkan untuk investasi tidak mungkin tercukupi hanya dari pemerintah dan swasta nasional. Keadaan ini semakin mendorong upaya semaksimal mungkin untuk menarik penanaman modal asing di Indonesia. 4

1

Angus and Robertson, Direct Foreign Investment in Asia and The Pacific (Canberra : Australian National University Press, 1972), Published in South-East Asia (Singapore), hlm. 201. 2 Kyeonghi Baek dan Xingwan Qian, “An Analysis on Political Risk and The Flow of Foreign Direct Investment in Developing and Industrialized Countries”, Buffalo State College, State University of New York, 2011, hlm. 5. 3 Salim HS dan Budi Sutrisno, Hukum Investasi di Indonesia (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 1. 4 Pandji Anoraga, Perusahaan Multinasional dan Penanaman Modal Asing (Jakarta : Dunia Pustaka Jaya, 1994), hlm. 46.

Universitas Sumatera Utara

Secara teoritis, penanaman modal asing berpengaruh positif terhadap pembangunan atau pertumbuhan ekonomi khususnya di host country lewat beberapa jalur, yakni :5 1. Lewat pembangunan pabrik-pabrik baru yang berarti juga penambahan output atau produk domestik bruto, total ekspor, dan kesempatan kerja. Ini adalah suatu dampak langsung. Pertumbuhan total ekspor berarti penambahan cadangan devisa yang selanjutnya peningkatan kemampuan dari host country untuk membayar hutang luar negeri dan impor; 2. Masih dari sisi suplai, namun sifatnya tidak langsung, adalah dengan adanya pabrik baru berarti ada penambahan permintaan di dalam negeri terhadap barang-barang modal, barang-barang setengah jadi, bahan baku dan input-input lainnya. Jika permintaan antara ini sepenuhnya dipenuhi oleh sektor-sektor di dalam negeri (tidak ada yang diimpor), maka dengan sendirinya efek positif dari keberadaan atau kegiatan produksi di pabrik-pabrik baru tersebut sepenuhnya dinikmati oleh sektor domestik lainnya. Jadi output di sektorsektor lain mengalami pertumbuhan. Ini berarti telah terjadi suatu efek penggandaan dari keberadaan penanaman modal asing terhadap output di host country. 3. Peningkatan kesempatan kerja akibat adanya pabrik-pabrik baru tersebut berdampak positif terhadap ekonomi domestik lewat sisi permintaan. Peningkatan kesempatan kerja menambah kemampuan belanja masyarakat dan selanjutnya meningkatkan permintaan di pasar dalam negeri; 5

Tulus Tambunan, “Daya Saing Indonesia dalam Menarik Investasi Asing”, Pusat Studi Industri dan UKM Universitas Trisakti dan Kadin Indonesia, 2008, hlm. 2-3.


4. Peran penanaman modal asing sebagai sumber penting bagi peralihan teknologi dan knowledge lainnya. Peran ini bisa lewat dua jalur utama. Pertama, lewat pekerja-pekerja lokal yang bekerja di perusahaan penanaman modal asing. Saat pekerja-pekerja tersebut pindah ke perusahaan domestik, maka mereka membawa pengetahuan dan keahlian baru dari perusahaan penanaman modal asing ke perusahaan domestik. Kedua, lewat keterkaitan produksi atau subcontracting antara penanam modal asing dan perusahaan-perusahaan lokal, termasuk usaha kecil dan menengah. Pada dasarnya, kegiatan penanaman modal di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1967 yaitu sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri dengan harapan bahwa investor baik investor asing maupun investor domestik dapat menanamkan modalnya di Indonesia. Investasi asing yang masuk ke Indonesia pada masa Orde Baru adalah yang paling banyak, yaitu yang masuk pada tahun 1995 sebanyak US$ 39,891.6 milyar. Pada tahun 1997, jumlah investasi asing yang ditanamkan di Indonesia sebanyak US$ 33,816 milyar dan pada tahun 2006, jumlah investasi asing yang ditanamkan di Indonesia sebanyak US$ 4,69 milyar. Dari data tersebut, dapatlah dilihat bahwa pada masa Orde baru jumlah penanaman modal asing berada di level yang tinggi dan terjadi penurunan yang signikan setelah berakhirnya masa Orde baru. Hal ini disebabkan pada masa Orde Baru, terdapat stabilitas politik, ekonomi, keamanan dan pertahanan, sosial dan kemasyarakatan dalam keadaan aman dan terkendali sehingga para investor mendapat perlindungan dan jaminan


keamanan dalam berusaha di Indonesia. 6 Namun, menjelang masa berakhirnya Orde Baru terjadi ketidakstabilan dalam pemerintahan yang berpuncak pada konflik yang dikenal sebagai Kerusuhan Mei 1998. Kerusuhan Mei 1998 adalah kerusuhan yang terjadi di Indonesia pada tanggal 13 – 15 Mei 1998 yang diawali oleh krisis finansial Asia dan dipicu oleh tragedi Trisakti dimana empat mahasiswa Universitas Trisakti ditembak dan terbunuh dalam demonstrasi 12 Mei 1998.7 Kerusuhan tersebut berdampak pada terjadinya krisis finansial secara berkepanjangan di Indonesia dan nilai tukar rupiah semakin melemah. Salah satu faktor penyebabnya adalah ketidakmampuan pemerintah menangani krisis ini sehingga menimbulkan krisis kepercayaan dan mengurangi kesediaan investor asing untuk memberikan bantuan finansial dengan cepat. Setelah itu, dana modal asing terus mengalir ke luar negeri meskipun dicoba ditahan dengan tingkat bunga yang tinggi atas surat-surat berharga Indonesia.8 Dari hal ini jelaslah dapat dilihat bahwa ketidakstabilan politik yang menyebabkan kekacauan dan kerusuhan berdampak pada menurunnya minat investor asing dalam menanamkan modalnya di Indonesia.

Keadaan Indonesia pada saat itu sama dengan kerusuhan politik yang terjadi

di Mesir belakangan ini. Selama empat hari sejak pecahnya kerusuhan politik di

Mesir, banyak perusahaan multinasional telah mengumumkan penundaan operasinya, bahkan beberapa perusahaan telah menghentikan operasinya di Mesir

6

Salim HS dan Budi Sutrisno, Op.cit., hlm. 1-3. Kerusuhan Mei 1998, http://id.wiki pedia.org/wiki/Kerusuhan_Mei_1998 (diakses pada tanggal 21 Oktober 2013). 8 Lepi T. Tarmidi, “Sebab, Dampak, Peran IMF dan Saran”, Buletin Ekonomi dan Perbankan Bank Indonesia, Maret 1999, hlm. 7. 7


dan diperkirakan kerusuhan politik tersebut akan berdampak panjang pada perekonomian negara tersebut.9 Sejak krisis 1997 tersebut hingga sekarang, pertumbuhan arus masuk penanaman modal asing ke Indonesia masih relatif lambat jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga yang juga terkena krisis yang sama seperti Thailand, Korea Selatan, dan Filipina. Laporan dari UNCTAD tahun 2006 menunjukkan bahwa dari Asia Tenggara dan Timur, hanya Singapura, China (termasuk Hong Kong), Taiwan, Malaysia, Jepang, dan Korea Selatan yang masuk di dalam daftar tujuan penting bagi perusahaan multinasional terbesar di dunia. Lebih parah lagi menurut laporan yang sama, Indonesia termasuk negara dengan kinerja dan potensi penanaman modal asing yang rendah.10 Berdasarkan AMB Country Risk Report, Indonesia memiliki risiko politik dan sistem finansial yang tinggi serta tingkat risiko ekonomi yang menengah.11 Kombinasi dari ketidakstabilan politik dan sosial, ditambah dengan kehadiran bencana alam, telah membatasi jumlah penanaman modal yang hendak dilaksanakan di Indonesia.12 Dengan demikian, dapat diketahui bahwa salah satu penyebab dalam menurunnya daya tarik investor asing untuk menanamkan modalnya di negara berkembang termasuk Indonesia adalah karena adanya risiko politik di negara tersebut yang dapat mengancam dan merugikan kegiatan investasi asing secara langsung seperti Kerusuhan Mei 1998, ketidakstabilan 9

Kerusuhan Politik Hantam Berbagai Sektor Ekonomi Mesir, http://bisnis.liputan6. com/read/668580/kerusuhan-politik-hantam-berbagai-sektor-ekonomi-mesir (diakses pada tanggal 21 Oktober 2013). 10 Tulus Tambunan, Op.cit., hlm. 7-8. 11 A.M. Best Company, “Indonesia Country Risk Tier”, AMB Country Risk Report, 24 September 2013, hlm. 1. 12 Ibid., hlm. 3.


politik, maupun kebijakan-kebijakan pemerintah yang bersifat membatasi jalannya kegiatan penanaman modal asing. Host country dengan risiko politik yang tinggi cenderung untuk memperlemah arus penanaman modal asing karena ketidakpastian politik dapat berdampak pada perolehan keuntungan penanaman modal asing. Tiga jenis risiko politik utama yang memperlemah penanaman modal asing karena dapat berdampak buruk pada keuntungan dan kelangsungan investasi adalah Pertama, nasionalisasi atau ekspropriasi aset asing yang mana cenderung jarang ditemukan dan pelanggaran kontrak yang mana lebih sering terjadi yang dapat mengancam kegiatan penanaman modal asing; Kedua, ketidakstabilan politik dan regulasi arbitrase dalam kebijakan yang berkaitan dengan penanaman modal asing yang dapat menciptakan lingkungan investasi yang tidak menentu dan merugikan perolehan keuntungan kegiatan investasi; dan Ketiga, perang dan kekacauan politik termasuk kegiatan teroris yang dapat merusak aset asing dan memperlemah produktivitas ekonomi host country dalam jangka panjang. 13 Padahal, host country dapat mengubah ekonomi domestik ke dalam lingkungan investasi yang lebih memiliki daya tarik dengan mengurangi risiko politik dan memperkenalkan kebijakan yang stabil dan liberal untuk menarik lebih banyak investor asing walaupun perubahannya memerlukan waktu yang lama.14 Dengan demikian, investor dari negara-negara maju khawatir sekali dengan kerugian yang akan dideritanya berkenaan dengan peristiwa-peristiwa di

13 14

Kyeonghi Baek dan Xingwan Qian, Op.cit., hlm. 6. Ibid., hlm. 3.


negara-negara berkembang yang bukan menjadi ancaman di negaranya.15 Padahal, kehadiran kebijakan ekonomi yang berbasis pasar bebas di negara- negara yang sedang berkembang telah melahirkan kesempatan yang luas bagi investor dari negara barat, tetapi sejalan dengan kesempatan tersebut terdapat risiko yang substansial. Selain dari risiko bisnis umum yang biasa dihadapi oleh setiap pengusaha atau investor dalam penanaman modal dalam negeri atau luar negeri, investor di negara yang sedang berkembang harus menghadapi risiko politik yang jauh lebih besar daripada yang ada saat berinvestasi di negara dengan sistem demokrasi liberal.16 Berkaitan dengan risiko tersebut, tidak banyak perusahaan asuransi yang mau menanggung kerugian yang diakibatkan oleh peristiwa tersebut di atas. Oleh karenanya, Pemerintah Amerika menciptakan programnya sendiri yaitu United States Overseas Private Investment Corporation (OPIC) yang mendukung kebijakan Amerika Serikat agar perusahaan-perusahaan Amerika Serikat melakukan investasi di luar negeri.17 OPIC yang didirikan berdasarkan Foreign Assistance Act pada tahun 1969 adalah sebuah lembaga pemerintah Amerika Serikat yang mandiri dalam menyediakan asuransi terhadap risiko politik, termasuk juga pembiayaan proyek melalui pinjaman langsung dan jaminan hutang serta aneka jasa investor bagi investor Amerika Serikat. Jasa OPIC tersedia untuk kegiatan penanaman modal 15

Erman Radjagukguk, Hukum Investasi di Indonesia, (Depok : Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006), hlm. 232. 16 Paul E. Comeaux dan N. Stephan Kinsella, “Reducing Political Risk in Developing Countries : Bilateral Investment Treaties, Stabilization Clauses, and MIGA & OPIC Investment Inssurance”, New York Law School Journal of International and Comparative Law, 1994, hlm. 1. 17 Erman Radjagukguk, Op.cit., hlm. 232.


Amerika Serikat di lebih dari 139 negara yang sedang berkembang. Tujuannya adalah untuk mendukung Amerika Serikat untuk berinvestasi ke luar negeri sehingga dapat meningkatkan daya saing global, memperluas lapangan kerja, dan meningkatkan jumlah ekspor. Investor dapat membeli asuransi OPIC yang mencakup jaminan terhadap tiga jenis risiko sebagai berikut :18 1. pembatasan konversi mata uang asing, yang mana merupakan ketidakmampuan untuk mengkonversi keuntungan dan uang kiriman lainnya ke dalam dolar Amerika Serikat; 2. Ekpropriasi, yang mana merupakan pengambilalihan aset investor oleh host country; 3. kekacauan politik, termasuk perang, revolusi, pemberontakan, dan kekacauan sipil. Sedangkan, proyek investasi yang memenuhi persyaratan dalam mendapatkan jaminan OPIC adalah proyek investasi yang baru, proyek privatisasi, perluasan atau modernisasi dari proyek investasi yang telah ada. Tidak disyaratkan bahwa perusahaan asing harus dimiliki atau dikontrol oleh investor Amerika Serikat, tetapi dalam hal proyek dengan kepemilikan asing, hanya bagian dari proyek investasi yang dilaksanakan oleh investor Amerika Serikat sajalah yang dijamin oleh OPIC dan pada umumnya, asuransi tidak disediakan untuk proyek investasi yang mayoritasnya dimiliki dan dikontrol oleh pemerintah asing.

18

Paul E. Comeaux dan N. Stephan Kinsella, Op.cit., hlm. 25.


Selain itu, investor yang memenuhi persyaratan untuk dapat dijamin OPIC haruslah :19 1. perorangan warga negara Amerika; 2. Perusahaan, persekutuan, atau asosiasi lainnya yang didirikan dengan hukum Amerika Serikat di negara atau wilayah yang dimiliki oleh warga negara Amerika Serikat ;

3. Perusahaan asing yang paling sedikit 95% sahamnya dimiliki oleh warga negara Amerika Serikat atau oleh asosiasi yang dimiliki warga negara Amerika Serikat.

OPIC juga tidak boleh menawarkan asuransi untuk proyek di negara dengan mana Amerika Serikat tidak ada mengadakan perjanjian investasi. Belakangan ini, program OPIC tersedia di 140 negara yang sedang berkembang dan di bawah perjanjian dengan host countries, pemerintah host countries harus menyetujui asuransi OPIC untuk proyeknya dan prosedur persetujuannya berbedabeda di setiap negara dan telah ditentukan oleh OPIC.20 Namun, dengan adanya keterbatasan OPIC yang hanya menyediakan jaminan untuk Amerika Serikat, maka kemudian Bank Dunia (World Bank) mendirikan Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) yang bersifat global pada tahun 1985 dengan salah satu tujuan mendorong bertambahnya investasi di negara-negara berkembang. Konvensi MIGA lahir pada tanggal 11 Oktober 1985, berlaku ketika 5 negara industri dan 15 negara berkembang meratifikasi konvensi tersebut. MIGA sekarang ini sudah ditandatangani oleh 152

19

Ibid., hlm. 27. Ibid., hlm. 28.

20


negara.21 Indonesia sendiri telah menandatangani Konvensi MIGA pada tanggal 18 Juli 1986 dengan Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1986. MIGA mulai menyediakan asuransi risiko politik pada tahun 1988. Salah satu tujuan dasarnya adalah untuk meningkatkan arus modal dan teknologi di negara-negara berkembang dengan memenuhi program jaminan investasi pemerintah dan swasta. Banyak program asuransi nasional yang demi tercapainya tujuan memberlakukan kebijakan yang ketat dengan mengecualikan banyak investor dan kegiatan investasi. Selain itu, program asuransi nasional memiliki keterbatasan dana. Program asuransi MIGA dapat mengatasi kelemahan tersebut dan membantu mengisi kesenjangan tersebut. Oleh karena MIGA juga merupakan agen multilateral, maka ia dapat menjamin proyek dari investor Amerika dan non Amerika.22 Pada tahun 1994, Bank Dunia (World Bank) setuju memasukkan International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) sebagai badan yang turut menjamin untuk menolong proyek-proyek infrastruktur yang besar di negara-negara berkembang dalam rangka privatisasi dengan menanggung risiko terhadap pembiayaan dengan hutang kepada badan hukum publik dan privat di negara-negara berkembang.23

B. Perumusan Masalah

21

Erman Radjagukguk,Op.cit., hlm. 232-233. Paul E. Comeaux dan N. Stephan Kinsella, Op.cit., hlm. 30-31. 23 Erman Radjagukguk, Op.cit., hlm. 233. 22


1. Bagaimanakah peran dari Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) dalam kegiatan penanaman modal asing secara langsung (foreign direct investment) ? 2. Bagaimanakah risiko investasi langsung yang dapat dijamin oleh Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) ? 3. Bagaimanakah upaya penyelesaian sengketa investasi asing yang berkaitan dengan risiko investasi langsung yang dijamin oleh Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian Tujuan utama dari penulisan skripsi ini adalah untuk memberikan solusi atas permasalahan di atas, yaitu sebagai berikut : 1. Untuk mengetahui peran Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) dalam kegiatan penanaman modal asing secara langsung (foreign direct investment). 2. Untuk mengetahui jenis risiko investasi asing langsung yang dapat dijamin oleh Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA), besaran nominal dan jangka waktu jaminan, serta persyaratan yang harus dipenuhi dalam memperoleh jaminan tersebut. 3. Untuk mengetahui upaya dan sistem penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh apabila timbul sengketa mengenai risiko investasi asing langsung yang dijamin oleh Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA).


Selain itu, penulisan skripsi ini juga ditujukan sebagai pemenuhan tugas akhir dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Adapun manfaat penulisan yang diperoleh dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut : 1. Secara Teoritis Secara teoritis, pembahasan terhadap peran Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) dalam menjamin kegiatan penanaman modal asing (foreign direct investment) ini akan memberikan pemahaman dan pengetahuan baru bagi para pembaca mengenai fungsi, jaminan, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan MIGA termasuk perannya dalam kegiatan penanaman modal asing secara langsung, ketentuan pemberian jaminan menurut Konvensi MIGA, dan penyelesaian sengketanya. 2. Secara Praktis Pembahasan ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pembaca terutama bagi para penanam modal (investor) asing yang menanamkan modal di Indonesia agar mengetahui fungsi keberadaan Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) yang penting dalam menjamin kegiatan penanaman modal dari risiko politik. Selain itu, penulisan ini juga bermanfaat bagi para akademisi dalam menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pentingnya peran Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) dalam globalisasi ekonomi dewasa ini.


D. Keaslian Penulisan Sehubungan dengan keaslian judul ini yaitu “Peran Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) dalam Kegiatan Penanaman Modal Asing secara Langsung (Foreign Direct Investment)”, penulis telah melakukan pemeriksaan pada perpustakaan Fakultas Hukum dan perpustakaan pusat Universitas Sumatera Utara, serta media online untuk membuktikan bahwa judul skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain di lingkungan Universitas Sumatera Utara maupun di lingkungan universitas atau perguruan tinggi lain dalam wilayah Republik Indonesia. Selama pemeriksaan tersebut, ditemukan beberapa judul karya ilmiah yang memiliki kemiripan, tetapi secara keseluruhan memiliki permasalahan dan substansi serta cara pembahasan yang berbeda dengan skripsi ini. Adapun beberapa karya ilmiah tersebut adalah : 1. MIGA sebagai Salah Satu Bentuk Jaminan bagi Investor di Indonesia Karya ilmiah tersebut merupakan skripsi dari mahasiswa Universitas Brawijaya yang pada pokoknya membahas mengenai dua hal, yaitu penerapan MIGA dalam hukum nasional Indonesia yang pembahasannya dikaitkan dengan sumber hukum internasional dan bentuk atau jenis investasi yang dapat dijamin oleh lembaga MIGA. Untuk pembahasan yang pertama jelaslah tidak dibahas dalam skripsi ini. Mengenai penerapan MIGA di Indonesia hanya ada berkaitan dengan pembahasan Bab II Subbab B bagian 3 mengenai ratifikasi Konvensi MIGA di Indonesia, itupun tidak dibahas dari segi hukum internasional. Sedangkan, untuk pembahasan yang kedua, pada dasarnya juga merupakan bagian


dari pokok pembahasan Bab III skripsi ini, tetapi dalam skripsi ini dibahas secara lebih rinci dengan berpedoman pada Konvensi MIGA dan Investment Guarantee Guide yang dipublikasi oleh MIGA. Selain itu, skripsi ini juga membahas risiko politik sebagai kajian tersendiri, perluasan objek jaminan MIGA, jangka waktu dan besaran nominal jaminan MIGA yang sama sekali tidak dibahas dalam skripsi mahasiswa Universitas Brawijaya tersebut. Selain itu, skripsi ini juga membahas penyelesaian sengketa mengenai risiko investasi yang dijamin oleh MIGA dalam bab tersendiri dengan uraian pilihan penyelesaian sengketa yang dipaparkan secara rinci.

2. Pengaturan dan Pelaksanaan Jaminan MIGA di Indonesia Karya ilmiah tersebut merupakan tesis dari mahasiswa Universitas Indonesia yang pada pokoknya merumuskan tiga permasalahan yakni mengenai peran MIGA dalam penanaman modal, peran MIGA dalam penanaman modal di Indonesia, dan pelaksanaan MIGA di Indonesia. Permasalahan tersebut secara sekilas memiliki kemiripan dengan permasalahan pertama dalam skripsi ini. Tetapi, jika ditinjau dari segi substansinya, maka terdapat banyak perbedaan. Pertama, skripsi ini tidak difokuskan pada penanaman modal, melainkan penanaman modal asing secara langsung (foreign direct investment) dan topik subbab pembahasan penanaman modal tesis tersebut pun berbeda dengan topik yang terdapat dalam skripsi ini. Kedua, isi pembahasan dan sumber referensinya tidak sama dengan skripsi ini, misalnya dalam pembahasan mengenai peran MIGA di negara berkembang, tesis tersebut memaparkan studi kasus, sedangkan


skripsi ini memaparkan usaha-usaha MIGA dalam menjamin investasi di negaranegara berkembang sehingga jelas berbeda. Mengenai pembahasan sejarah MIGA pun, walaupun memiliki kemiripan dari segi topik tetapi isi pembahasan dan referensinya berbeda. Dalam pembahasan kasus investasi yang pernah dijamin MIGA di Indonesia memang terdapat satu kasus yang sama yaitu kasusnya Enron Java Power, tetapi dalam skripsi ini pemaparannya difokuskan pada jaminan MIGA, sedangkan dalam tesis tersebut diuraikan lagi posisi kasus dan analisis hukumnya. Jadi, walaupun terdapat subbab atau bagian yang hampir sama topiknya, tetapi jelas pembahasannya adalah berbeda. Selain itu, permasalahan yang kedua dan ketiga dalam skripsi ini tidaklah menjadi objek pembahasan dalam tesis tersebut. Jika pun ada hanya mengenai jenis risiko komersial yang dijamin oleh MIGA yang diatur di dalam Pasal 11 Konvensi MIGA, tetapi jenis risiko tersebut hanyalah dibahas secara singkat dan tidak serinci seperti yang terdapat dalam skripsi ini. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dirumuskan bahwa skripsi ini adalah asli sifatnya dan benar-benar disusun berdasarkan hasil pemikiran sendiri tanpa adanya duplikat dari hasil karya ilmiah manapun. Apabila di kemudian hari, ternyata terdapat judul yang sama atau telah ditulis orang lain dalam berbagai tingkat kesarjanaan sebelum skripsi ini dibuat yang dikarenakan adanya kelalaian pada saat pemeriksaan, maka hal tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada penulis.


E. Tinjauan Kepustakaan 1. Penanam modal dan penanam modal asing Penanam modal atau yang biasa disebut sebagai investor adalah perorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri atau penanam modal asing. 24 Perumusan terminologi mengenai investor umumnya dibedakan menjadi dua kategori utama yakni natural person (investor sebagai individu) dan juridical person (investor sebagai badan hukum) dimana juridical person umumya ditentukan berdasarkan tiga hal yaitu tempat pendirian, kedudukan, dan kewarganegaraan dari pemilik dan pengendali badan usaha.25 Penanam modal asing atau biasa disebut dengan investor asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di negara wilayah Republik Indonesia. 26 Apabila kita mengkaji definisi tersebut, maka penanam modal asing dikategorikan menjadi empat macam, yaitu :27 a. perseorangan warga negara asing; b. badan usaha asing; c. badan hukum asing; dan/atau d. pemerintah asing. 24

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Modal, Pasal 1 angka (4). 25 Deputi Bidang Kerjasama Penanaman Modal, “Preliminary Peningkatan Perlindungan Penanaman Modal (P4M)”, Badan Koordinasi (BKPM), 2012, hlm. 8. 26 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Modal, Pasal 1 angka (6). 27 Salim HS dan Budi Sutrisno, Op.cit., hlm. 204.

tentang Penanaman Review Perjanjian Penanaman Modal tentang Penanaman


Perseorangan warga negara asing merupakan individu luar negeri yang menanamkan investasinya di Indonesia. Badan usaha asing merupakan lembaga asing yang tidak berbadan hukum. Badan hukum asing merupakan badan hukum yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan atau act yang berlaku di negara-negara asing tersebut. Badan hukum Indonesia merupakan badan hukum yang berkedudukan di Indonesia, tetapi modal badan hukum tersebut sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh pihak asing. Pemerintah asing merupakan pemerintah yang berasal dari luar negeri yang menanamkan investasinya di Indonesia.28 2. Penanaman modal dan penanaman modal asing Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia.29 Pengertian penanaman modal ini hanya ditujukan untuk penanaman modal secara langsung sebagaimana dapat dilihat dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang menyatakan bahwa penanaman modal di semua sektor di wilayah negara Republik Indonesia adalah penanaman modal langsung dan tidak termasuk penanaman modal tidak langsung atau portofolio.30 Penanaman modal lazim disebut sebagai investasi. Istilah investasi berasal dari bahasa Latin, yaitu investire (memakai), sedangkan dalam bahasa Inggris, disebut dengan investment. Para ahli memiliki pandangan yang berbeda mengenai 28

Ibid. Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 1 angka (1). 30 Republik Indonesia, Penjelasan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 2. 29


konsep teoritis tentang investasi. Fitzgeral mengartikan investasi sebagai aktivitas yang berkaitan dengan usaha penarikan sumber-sumber (dana) yang dipakai untuk mengadakan barang modal pada saat sekarang, dan dengan barang modal akan dihasilkan aliran produk baru di masa yang akan datang. Dalam definisi tersebut, investasi dikonstruksikan sebagai sebuah kegiatan untuk penarikan sumber dana yang digunakan untuk pembelian barang modal dan barang modal itu akan dihasilkan produk baru.31 Definisi lain tentang investasi dikemukakan Kamaruddin Ahmad. Ia mengartikan investasi sebagai kegiatan menempatkan uang atau dana dengan harapan untuk memperoleh tambahan atau keuntungan tertentu atas uang atau dana tersebut. Dalam definisi tersebut, investasi difokuskan pada penempatan uang atau dana. Tujuannya adalah untuk memperoleh keuntungan. Ini erat kaitannya dengan investasi di bidang pasar modal. 32 Dalam Ensiklopedia Indonesia, investasi diartikan sebagai :33 Penanaman uang atau modal dalam proses produksi (dengan pembelian gedung-gedung, permesinan, bahan cadangan, penyelenggaraan uang kas serta perkembangannya). Dengan demikian, cadangan modal barang diperbesar sejauh tidak ada modal barang yang harus diganti. Hakikat investasi dalam hal ini adalah untuk proses produksi. Ini berarti bahwa investasi yang ditanamkan hanya untuk proses produksi semata-mata, padahal dalam kegiatan investasi tidak hanya ditujukan untuk proses produksi sematamata, tetapi juga kegiatan untuk membangun sebagai sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan investasi.

31

Salim HS dan Budi Sutrisno, Op.cit., hlm. 31. Ibid. 33 Ibid., hlm. 32. 32


Selain itu, Komaruddin juga memberikan pengertian investasi dalam 3 arti, yaitu :34 a. Suatu tindakan untuk membeli saham, obligasi, atau surat penyertaan lainnya; b. suatu tindakan membeli barang-barang modal; c. pemanfaatan dana yang tersedia untuk produksi dengan pendapatan di masa yang akan datang. Dalam definisi ini, investasi dikonstruksikan sebagai tindakan membeli saham, obligasi, dan barang-barang modal. Ini erat kaitannya dengan pembelian saham pada pasar modal, padahal penanaman investasi tidak hanya di pasar modal, tetapi juga di berbagai bidang lainnya, seperti di bidang pariwisata, pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan umum, kehutanan, pertanian, pelabuhan, dan lain-lain. Menurut Salim HS dan Budi Sutrisno, yang diartikan dengan investasi adalah penanaman modal yang dilakukan oleh investor, baik investor asing maupun investor domestik dalam berbagai bidang usaha yang terbuka untuk investasi dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.35 Investasi asing atau penanaman modal asing merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu foreign investment. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007, penanaman modal asing adalah kegiatan menanam untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal

34 35

Ibid. Ibid., hlm. 33.


asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.36 Kegiatan menanam merupakan kegiatan untuk memasukkan modal atau investasi, dengan tujuan untuk melakukan kegiatan usaha. Kegiatan penanaman modal ini dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya dan atau modal asing berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Modal asing yang berpatungan merupakan modal asing yang bekerja sama dengan penanam modal Indonesia, dimana saham yang dimiliki oleh pihak asing maksimal 95%, sedangkan pihak penanam modal Indonesia, minimal modalnya sebesar 5%.37 Prof. M. Sornarajah juga memberikan definisi tentang penanaman modal asing yaitu transfer of tangible or intangible assets from one country to another for the purpose of use in the country to generate wealth under the total or partial control of the owner of the assets. Artinya penanaman modal asing merupakan transfer modal, baik yang nyata maupun yang tidak nyata dari suatu negara ke negara lain, tujuannya adalah untuk digunakan di negara tersebut agar menghasilkan keuntungan di bawah pengawasan dari pemilik modal, baik secara menyeluruh atau sebagian. Dalam definisi ini, penanaman modal asing dikonstruksikan sebagai pemindahan modal dari negara yang satu ke negara lain. Tujuan penggunaannya adalah mendapat keuntungan.38

36

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 1 angka (3). 37 Salim HS dan Budi Sutrisno, Op.cit., hlm. 148. 38 Ibid., hlm. 149.


3. Penanaman modal dan penanaman modal asing secara langsung Menurut Organization For Economic Cooperation (OEEC), direct investment is meant acquisition of sufficient interest in an under taking to ensure its control by the investor. Artinya adalah bahwa penanam modal (investor) diberikan keleluasaan penguasaan dan penyelenggaraan pimpinan dalam perusahaan dimana modalnya ditanam, dalam arti bahwa penanam modal mempunyai penguasaan atas modal.39 Menurut OECD Benchmark Definition of Foreign Direct Investment, investasi langsung termasuk kategori kegiatan investasi lintas batas yang dilakukan oleh penduduk di suatu negara (investor langsung) dengan tujuan untuk mendirikan kepentingan abadi dalam sebuah perusahaan (perusahaan investasi langsung) yang berada di negara disamping negara asal investor langsung tersebut. Motivasi dari investor langsung tersebut adalah adanya hubungan jangka panjang yang strategis dengan perusahaan investasi langsung tersebut dalam memastikan adanya pengaruh yang signifikan dari investor langsung dalam mengelola perusahaan investasi langsung tersebut. Kepentingan abadi tersebut dapat dilihat ketika investor langsung memiliki sekurang-kurangnya 10% hak voting perusahaan investasi langsung tersebut. Investasi langsung juga dapat mengizinkan investor langsung untuk mendapat akses ekonomi ke perusahaan investasi langsung. Tujuan dari investasi langsung berbeda dengan investasi

39

Aminuddin Ilmar, Hukum Penanaman Modal di Indonesia, (Jakarta : Prenada Media Group, 2006), hlm. 44.


portofolio

yang

mana

investor

pada

umumnya

tidak

berharap

untuk

mempengaruhi pengelolaan dari perusahaan tersebut.40 Sedangkan, penanaman modal asing secara langsung (foreign direct investment) yang menjadi objek pembahasan dalam penulisan ini berarti pihak investor langsung terlibat aktif dalam kegiatan pengelolaan usaha dan bertanggung jawab secara langsung apabila terjadi suatu kerugian. 41 Dalam penanaman modal asing ini, terdapat keterlibatan langsung pihak investor terhadap investasi yang dilakukan baik dalam aspek permodalan, pengelolaan, dan pengawasan.42 Sebenarnya penanaman modal asing secara langsung memiliki pengertian yang sama dengan penanaman modal asing sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Hal ini disebabkan penanaman modal yang diatur dalam UU No. 25 Tahun 2007 tersebut adalah seluruh kegiatan penanaman modal baik domestik maupun asing yang dilakukan secara langsung sebagaimana yang dimaksud dalam Penjelasan Pasal 2 UU No. 25 Tahun 2007. Dengan demikian, jelaslah bahwa pengertian penanaman modal asing yang dirumuskan dalam Pasal 1 angka (3) adalah sama dengan pengertian penanaman modal asing secara langsung. Pasal 1 angka (3) UU No. 25 Tahun 2007 menyebutkan “...melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia...” sehingga dalam penanaman modal asing 40

Organization of Economic Co-operation and Development (OECD), “An Overview of Foreign Direct Investment Concepts”, OECD Benchmark Definition of Foreign Direct Investment, Edisi IV, 2008, hlm. 19 41 Rosyidah Rakhmawati, Hukum Penanaman Modal di Indonesia dalam Menghadapi Era Globalisasi, (Malang : Bayumedia Publishing, 2004), hlm. 11. 42 Ibid., hlm. 12.


secara langsung yang dibutuhkan adalah kehadiran fisik dari penanam modal asing tersebut secara langsung dengan mendirikan perusahaannya di Indonesia baik dengan modal asing sepenuhnya maupun berpatungan dan tidak hanya berperan sebagai pemodal atau pemegang saham secara pasif, melainkan turut serta secara aktif mengelola dan bertanggung jawab atas jalannya perusahaan tersebut. 4. Modal asing Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.43 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, modal asing adalah modal dari suatu bangsa (negara) asing yang ditanamkan suatu negara dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang cukup.44 5. Host country Host country atau yang biasanya disebut sebagai negara penerima modal merupakan negara tempat dilakukannya usaha kegiatan penanaman modal asing. Pada umumnya, host country merupakan negara berkembang di wilayah Asia, Amerika Latin, dan Afrika.45 6. Risiko politik atau risiko non-komersial Risiko politik secara luas diartikan sebagai kemungkinan gangguan operasi perusahaan akibat situasi dan kekuatan politik, baik yang terjadi di host country 43

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 1 angka (8). 44 Salim HS dan Budi Sutrisno, Op.cit., hlm. 151. 45 Rosyidah Rakhmawati, Op.cit., hlm. 14.


atau sebagai hasil perubahan lingkungan internasional. Di host country, risiko politik sering ditentukan oleh ketidakpastian tindakan yang dilakukan tidak hanya oleh pemerintah dan institusi politik, tetapi juga kelompok minoritas dan gerakan separatis.46 Definisi dari risiko politik dapat bersifat luas atau terbatas. Definisi khusus dari risiko politik termasuk segala jenis risiko yang diakibatkan oleh tindakan politik tanpa perlu diketahui darimana asalnya. Dalam perspektif ini, sumber risiko politik dapat dilihat dari ketidakstabilan pemerintahan dan ketidakstabilan sosial. Salah satu contoh dari definisi risiko politik secara luas adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh Agmon yang mendefinisikan risiko politik sebagai perubahan yang tidak dapat diantisipasi dalam faktor-faktor politik yang mempengaruhi harga produksi, barang, dan jasa yang diakibatkan oleh tindakan dan reaksi pemerintah serta kelompok politis lainnya di dalam atau antar negara. Sebaliknya, definisi risiko politik yang bersifat terbatas hanya mencakup ketidakstabilan politik yang benar-benar berasal dari tindakan negara. Selain itu, Simmonds dan Robock juga mengemukakan bahwa risiko politik di dalam penanaman modal asing muncul ketika ketidakberlangsungan terjadi di dalam lingkungan bisnis, terdapat kesulitan untuk mengantisipasinya, dan adanya perubahan politik.47 Dan Haendel mendefinisikan risiko politik yang dihadapi investor asing sebagai risiko atau kemungkinan terjadinya kejadian politik yang dapat mengubah 46

MIGA, “MIGA World Investment and Political Risk”, MIGA WIPR Report, Washington, 2011, hlm. 21. 47 Guy Leopold Kamga Wafo, “Political Risk and Foreign Direct Investment”, (Makalah, Faculty of Economics and Statistics University of Konstanz, 1998), hlm. 17.


peluang

dalam

memperoleh

keuntungan

dari

kegiatan

investasi

yang

bersangkutan. Namun, untuk mendapatkan pengertian yang sempurna atas risiko politik, definisi tersebut haruslah dilengkapi oleh penguraian deskriptif terhadap kekhawatiran risiko politik dari investor asing yang pada waktu yang bersamaan mewakili unsur kestabilan politik.48 Sedangkan, risiko non-komersial merupakan istilah yang memiliki arti yang sama dengan risiko politik. Risiko non-komersial sering dikaitkan dengan ketidakpastian politik, kekacauan sipil, konflik bersenjata, kerusuhan sipil, korupsi yang tinggi, dan tindakan ekspropriasi.49 Risiko non-komersial meliputi risiko negara atau politik tradisional yang bercirikan sistem politik dan struktur lembaga yang rapuh, ekspropriasi, peperangan dan konflik perbatasan, pemerintahan yang lemah, administrasi yang lemah, rezim pengaturan yang lemah, penyitaan, korupsi, deprivatisasi, ketidakstabilan pemerintahan, kerusuhan, dan defisiensi institusional. Risiko non-komersial juga termasuk risiko alamiah yang ditandai oleh bencana alam, banjir, dan kelaparan.50 7. Negosiasi Negosiasi adalah komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun yang berbeda. Negosiasi merupakan sarana bagi pihak-pihak yang mengalami sengketa untuk mendiskusikan penyelesaiannya tanpa melibatkan pihak ketiga sebagai penengah yang tidak berwenang mengambil keputusan 48

Ibid., hlm. 18. C.Kasatuka dan R.C.A. Minnitt, “Investment and Non-Commercial Risks in Developing Countries”, The Journal of The Southern African Institute of Mining and Metallurgy, Volume 106, Afrika Selatan, Desember 2006, hlm. 1. 50 Ibid., hlm. 2. 49


(mediasi)

maupun pihak ketiga sebagai pengambil keputusan (arbitrase dan

litigasi).51 8. Konsiliasi Konsiliasi adalah suatu usaha mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan menyelesaikan perselisihan tersebut. Sementara itu, Oppenheim mengemukakan bahwa konsiliasi adalah :52 Suatu proses penyelesaian sengketa dengan menyerahkannya kepada suatu komisi orang-orang yang bertugas menguraikan atau menjelaskan fakta-fakta dan (biasanya setelah mendengar para pihak dan mengupayakan agar mereka mencapai suatu kesepakatan), membuat usulan-usulan suatu penyelesaian, namun keputusan tersebut tidak mengikat. 9. Mediasi Menurut Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2008, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.53 Selain itu, juga dikenal beberapa pengertian mediasi, yaitu :54 a. Mediasi proses negosiasi penyelesaian masalah (sengketa) dimana suatu pihak luar, tidak memihak, netral, tidak bekerja dengan para pihak yang bersengketa, membantu mereka (yang bersengketa) mencapai suatu kesepakatan hasil negosiasi yang memuaskan. 51

Suyud Margono, Penyelesaian Sengketa Bisnis, Alternative Dispute Resolutions (ADR) :Teknik dan Strategi dalam Negosiasi, Mediasi, dan Arbitrase (Bogor : Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 45. 52 Salim HS dan Budi Sutrisno, Op.cit., hlm. 360. 53 Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 1 angka (7). 54 Felix Untung Soebagjo, “Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Dibidang Perbankan”, (Bahan Diskusi Terbatas “Pelaksanaan Mediasi Perbankan oleh Bank Indonesia dan Pembentukan Lembaga Independen Mediasi Perbankan”, Kerjasama Magister Hukum Bisnis Dan Kenegaraan, Universitas Gadjah Mada dan Bank Indonesia, 21 Maret 2007), hlm. 2.


b. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa yang melibatkan mediator untuk membantu para pihak yang bersengketa guna mencapai penyelesaian dalam bentuk kesepakatan sukarela terhadap sebagian atau seluruh permasalahan yang disengketakan. Dari pengertian tersebut, dapat dirumuskan bahwa :55 a. Tidak sebagaimana halnya seorang hakim atau arbiter, seorang mediator tidak dalam posisi (tidak mempunyai kewenangan) untuk memutus sengketa para pihak; b. Tugas dan kewenangan mediator hanya membantu dan memfasilitasi pihakpihak yang bersengketa dapat mencapai suatu keadaan untuk dapat mengadakan kesepakatan tentang hal-hal yang disengketakan; c. Mediasi adalah Non-Coercive. Ini berarti bahwa tidak ada suatu sengketa yang dapat diselesaikan melalui jalur mediasi, kecuali hal tersebut telah disepakati / disetujui bersama oleh pihak-pihak yang bersengketa. 10. Arbitrase Arbitrase sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.56 Penyelesaian sengketa melalui arbitrase internasional merupakan cara untuk mengakhiri perselisihan yang timbul antara pemerintah Indonesia dengan

55 56

Ibid. Suyud Margono, Op.cit., hlm. 145.


investor asing, dimana kedua belah pihak sepakat menggunakan lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia.57

F. Metode Penelitian Dalam setiap penulisan haruslah menggunakan metode penulisan yang sesuai dengan bidang yang diteliti. Adapun penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut : 1. Jenis Penelitian Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini disesuaikan dengan permasalahan yang diangkat di dalamnya yaitu penelitian hukum normatif. Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.

58

Penulis menggunakan jenis

penelitian hukum normatif dalam skripsi ini karena sumber penulisan yang didasarkan pada data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan, peraturan perundang-undangan, dan data penelitian yang dilakukan oleh lembaga resmi atau pihak lain. Analisis mengenai peran MIGA dalam kegiatan penanaman modal asing secara langsung ini hanyalah berpedoman pada sumber hukum tertulis guna mengkaji pelaksanaan atau penerapan norma hukum yang terkandung di dalamnya dalam kehidupan bermasyarakat.

57

Ibid., hlm. 358. Mairuddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 118. 58


2. Data dan Sumber Data Dalam menyusun skripsi ini, data dan sumber data yang digunakan hanyalah data sekunder. Data sekunder berasal dari informasi yang telah dikumpulkan pihak lain yang dapat berbentuk dokumen atau literatur dan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma atau kaidah dasar dimana yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 tentang Penyelesaian Perselisihan antara Negara dan Warga Negara Asing mengenai Penanaman Modal, Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1986 tentang Pengesahan Convention Establishing the Multilateral Investment Guarantee Agency, dan Convention Establishing the Multilateral Investment Guarantee Agency (Konvensi MIGA) dan lain sebagainya. Sedangkan, bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti jurnal, makalah, bahan diskusi, majalah, hasil-hasil penelitian atau pendapat pakar hukum dan kasus-kasus MIGA yang berhubungan guna memperjelas pembahasan skripsi ini. 3. Teknik Pengumpulan Data Dalam memperoleh bahan-bahan guna menyusun skripsi ini agar tujuan dapat lebih terarah dan dipertanggungjawabkan, maka penulis menggunakan


penelitian hukum normatif dengan pengumpulan data melalui studi pustaka (library research). Penulis melakukan suatu penelitian kepustakaan (library research) yang biasanya dilakukan dengan meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder. Penulis mempelajari sumber-sumber atau literatur-literatur tertulis yang dapat dijadukan bahan dalam penulisan skripsi ini, di anataranya buku-buku, majalah, koran,

artikel

dengan

cara

membaca,

memahami,

menafsirkan,

dan

membandingkan berbagai sumber yang ada serta kemudian mengambil data yang paling relevan dengan jaminan kegiatan penanaman modal asing secara langsung (foreign direct investment). Mengingat bahwa jumlah materi kepustakaan yang berkaitan dengan judul yang diangkat penulis dalam penulisan skripsi ini lumayan sedikit, maka penulis banyak menggunakan literatur jurnal internasional yang berasal dari media elektronik seperti website MIGA. 4. Analisis Data Penelitian yang dilakukan penulis termasuk jenis penelitian hukum normatif. Pengolahan data pada dasarnya merupakan kegiatan untuk mengolah atau menganalisis data-data yang dalam hal ini adalah data sekunder terhadap permasalahan yang akan dibahas. Analisis data dilakukan dengan : a. Mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti; b. Memilih kaidah-kaidah hukum, asas, atau doktrin yang sesuai dengan penelitian;


c. Mensistemasikan kaidah-kaidah hukum, asas, atau doktrin; d. Menjelaskan hubungan-hubungan antara berbagai konsep, pasal atau doktrin yang ada; e. Menarik kesimpulan dengan pendekatan induktif kuantitatif.

G. Sistematika Penulisan Dalam menghasilkan karya ilmiah yang baik, maka pembahasannya harus disusun secara sistematis. Untuk memudahkan penulisan skripsi ini maka diperlukan adanya penguraian dalam bab per bab secara teratur dan berkaitan satu sama lain. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah : BAB I

: PENDAHULUAN Berisikan pendahuluan yang pada pokoknya menguraikan tentang latar belakang pengangkatan judul skripsi, perumusan masalah yang akan menjadi pokok bahasan dalam bab pembahasan, tujuan dan manfaat penulisan, keaslian penulisan, tinjauan kepustakaan, metode penulisan, dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

BAB II

: PERAN DARI MULTILATERAL INVESTMENT GUARANTEE AGENCY (MIGA) DALAM KEGIATAN PENANAMAN MODAL ASING SECARA LANGSUNG (FOREIGN DIRECT INVESTMENT) Berisikan peran MIGA dalam kegiatan penanaman modal asing secara langsung (foreign direct investment) yang terdiri dari kajian umum terhadap kegiatan penanaman modal asing secara langsung (foreign direct investment) lembaga MIGA sendiri.


BAB III

: RISIKO INVESTASI LANGSUNG YANG DIJAMIN OLEH MULTILATERAL INVESTMENT GUARANTEE AGENCY (MIGA) Berisikan jenis risiko investasi langsung yang dijamin oleh MIGA, jangka waktu dan nominal jaminan MIGA, serta persyaratan yang harus dipenuhi para investor asing, host country, dan kegiatan investasi itu sendiri dalam memperoleh jaminan MIGA.

BAB IV

: PENYELESAIAN SENGKETA APABILA TERJADI RISIKO INVESTASI ASING LANGSUNG YANG DIJAMIN OLEH MIGA Berisikan

peran

MIGA

dalam

menyelesaikan

sengketa

investasi yang timbul dari risiko investasi asing langsung yang dijamin oleh MIGA yang meliputi bentuk-bentuk dan pilihan penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh

investor

asing

atau host country serta hubungan antara MIGA dan ICSID dalam menyelesaikan sengketa tersebut. BAB V

: KESIMPULAN DAN SARAN Berisikan bagian penutup yang sekaligus merupakan bab terakhir dalam penulisan skripsi ini dimana dikemukakan kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan pembahasan sebelumnya dalam skripsi ini.


PENDAHULUAN. Penanaman modal asing merupakan fenomena lama sekaligus baru di

Recommend Documents